PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Johny Koynja, SH., MH

Ph.D Candidate, Utrecht University Faculty of Law, Economics and Governance

Institute of Constitutional and Administrative Law E-mail : johny_unram@yahoo.com

Mobile: (+62) 81 907 558 735

PENGUNDANGAN

PER-UU-AN

BERITA

NEGARA

LEMBARAN

NEGARA

LEMBARAN

DAERAH

• PENGUNDANGAN adalah penempatan/pemuatan suatu peraturan perundang-undangan dalam sarana hukum untuk pengundangkan suatu peraturan

• agar peraturan perundang-undangan tersebut memiliki KEKUATAN MENGIKAT, sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengikatnya per-uu-an kepada subyek hukum, dan berlaku fiksi hukum “setiap orang dianggap mengetahui undang-undang”

PENGUNDANGAN adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Maksud PENGUNDANGAN agar supaya setiap orang dapat mengetahui peraturan perundang-undangan. Pemerintah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia.

Dalam hal peraturan perundang-undangan yang ada penjelasannya, maka pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Berita Negara Republik Indonesia, meliputi peraturan yang dikeluarkan oleh: 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat; 2. Dewan Perwakilan Rakyat; 3. Mahkamah Agung; 4. Mahkamah Konstitusi; dan 5. Menteri, Kepala Badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang

PENGUNDANGAN UUD

Berita Negara adalah tempat Pengundangan Undang-Undang Dasar.

Seperti UUD 1945 diundangkan di dalam Berita Negara Nomor 7 Tahun 1946

LEMBARAN NEGARA

• LEMBARAN NEGARA merupakan tempat pengundangan:

a. Undang-Undang b. Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang- undang c. Peraturan Pemerintah d. Peraturan Presiden ttg pengesahan

perjanjian antara RI dan negara lain dan badan intenasional dan pernyataan keadaan bahaya.

PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH

• Peraturan daerah diundangkan di dalam Lembaran Daerah

• Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Peraturan Walikota dan Peraturan Desa diundangkan di dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH

• Tambahan Lembaran Negara adalah tempat pemuatan Penjelasan: UU, Perpu, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden

• Tambahan Lembaran Daerah adalah tempat pemuatan Penjelasan Peraturan Daerah

KEKUATAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Kekuatan Hukum apabila sudah

disahkan

Kekuatan Berlaku apabila sudah

dinyatakan berlaku

Kekuatan mengikat Apabila sudah diundangkan

• Kekuatan berlaku dari peraturan perundang-undangan dinyatakan oleh peraturan sendiri di bab ketentuan penutup.

• KEKUATAN HUKUM, apabila peraturan disahkan/ditetapkan oleh lembaga yang mengeluarkan peraturan tersebut dengan dibubuhkan tanda tangannya,

• KEKUATAN MENGIKAT suatu peraturan apabila telah diundangkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengundangkannya dengan penempatannya dalam Lembaran Negara,

• kalau Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden oleh Menteri Sekretaris Negara, sedangkan untuk peraturan daerah di lembaran daerah oleh Sekretaris daerah, dan peraturan lainnya dengan berita daerah.

• Setelah peraturan diundangkan, maka peraturan tersebut memiliki KEKUATAN MENGIKAT, sehingga berlakulah fiksi hukum “ setiap

orang dianggap

mengetahui undang-

undang” dan apabila ada pelanggaran terhadap peraturan, maka peraturan tersebut sudah mengikat

• KEKUATAN peraturan tersebut bisa pada tanggal yang sama apabila :

- pengesahan/penetapan,

- pernyataan berlaku, dan

- pengundangannya

dilakukan pada tanggal yang sama.

Mungkin bisa juga berbeda apabila tanggalnya berbeda

PENYEBARLUASAN Peraturan Perundang-undangan : 1. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan cara lainnya. 2. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan melalui media cetak berupa lembaran lepas maupun himpunan

3. Penyebarluasan Lembaran Negara Republik Indonesia dalam bentuk lembaran lepas yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk disampaikan kepada kementrian /Lembaga yang memprakarsai atau menetapkan peraturan perundang-undangan tersebut

4. Penyebarluasan Lembaran Negara Republik Indonesia dalam bentuk himpunan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk disampaikan kepada Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan pihak terkait

5. Penyebarluasan melalui media elektronik dilakukan melalui situs web Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dapat diakses melalui website: www.djpp.depkumham.go.id

6. Penyebarluasan dengan cara sosialisasi dapat dilakukan dengan tatap muka atau dialog langsung, berupa ceramah workshop / seminar, pertemuan ilmiah, konfrensi pers, dan cara lainnya