NAMA: JEFRIYADI GURUSINGA

NIM : 141113015

TEKNIK LINGKUNGAN

Perbandingan UU No. 4 Tahun 1982, UU No.23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009

NoBahan

Perbandingan

UU No. 4Tahun 1982

UU No.23 tahun1997

UU No.32 Tahun2009

1. Isi 8 Bab dengan24 pasal

11 Bab dengan 52 pasal

17 Bab dengan 127 pasal

2. Asas Pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkunganyang serasi dan seimbanguntuk menunjang pembangunan yang berkesinambunganbagi peningkatan kesejahteraan manusia. 

a.    asas tanggung jawab negara,b.    asas berkelanjutan, danc.    asas manfaat

a.    tanggungjawab negara;b.    kelestarian dan keberlanjutan:c.     keserasian dan keseimbangan;d.    keterpaduan;e.    manfaat;f.     kehati-hatian;g.    keadilan;h.    ekoregion;i.      keanekaragaman hayati;

j.      pencemar membayar;k.    partisipatif;l.      kearifan lokal;m.   tata kelola pemerintahan yang baik.n.    otonomi daerah.

3. Ruang Lingkup

meliputi ruang, tempat Negara Republik Indonesia melaksanakankedaulatan, hak berdaulat, serta yuridiksinya.

meliputi ruang, tempat NegaraKesatuan RepublikIndonesia yang berWawasan Nusantara dalammelaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya.

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupmeliputi:a. perencanaan;b. pemanfaatan;c. pengendalian;d. pemeliharaan;e. pengawasan;danf. penegakan hukum.

4. Tujuan a. tercapainya keselarasan hubungan antar manusia dengan lingkunganhidup sebagitujuan membangun

mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkunganhidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesiaseutuhnya danpembangunan

a. melindungi wilayah NegaraKesatuan RepublikIndonesia daripencemaran dan/atau kerusakanlingkungan hidup;b. menjamin

manusia indonesia seutuhnya.b. terkendalinya pemnfaatansumber daya secara bijaksana ;c. terwujudnya manusia indonesia sebagai pembina lingkungan hidup;d. terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kpentingangenerasi sekarang danmendatang;e. terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan diluar wilayah negarayang mnyebabkan kerusakan dan

masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwakepada Tuhan YangMaha Esa.

keselamatan, kesehatan, dankehidupanmanusia;c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidupdan kelestarian ekosistem;d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;e. mencapai keserasian, keselarasan, dankeseimbangan lingkungan hidup;f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masakini dan generasi masa depan;g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak ataslingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasimanusia;h. mengendalikan

pencemaran lingkungan

pemanfaatan sumber daya alamsecara bijaksana;i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan;danj. mengantisipasiisu lingkunganglobal.

5. Upaya pengendalian lingkunganhidup

Belum diaturBelum diatur secara jelas dan terpisah

Diatur dalam BAB V tentang pengendalian.

6. Instrumen pencegahanpencemarandan/atau kerusakan lingkunganhidup

ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (pasal 17)

Diatur dengan peraturan pemerintah (pasal14)

Meliputi KLHS,baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dll

7. Unsur-unsur Pengelolaan lingkunganhidup.

Unsur pengelolaan lingkungan hidup tercantum dalam pasal 1 ayat 1-14

Penambahan unsur pelestarian lingkungan hidup,pelestarian daya dukung lingkunganhidup, daya tamping lingkungan hidup,pelestarian daya tamping lingkungan hidup,kriteria aku kerusakan

Penambahan unsur antara lain Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Upaya pengelolaan

lingkungan hidup,limbah, bahan berbahaya dan beracun, limbah bhan berbahaya dan beracun, sengketa lingkungan, dan orang

Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Pencemaran Lingkungan Hidup, Kerusakan Lingkungan Hidup, Perubahan iklim, Pngelolaan Limah b3,  Dumping (pembuangan), dll

8. Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian

Tidak diatur

kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal

dokumen amdal akan dinilai oleh komisi penilai yang dibentuk oleh menteri, gubernur/walikota

9. Pendayagunaan pendekatanekosistem

Tidak ada penetapan wilayah ekoregion

tidak ada penetapan wilayahekoregion

Ada wilayah ekoregion

10.

Denda Pidana

Denda palingbanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Denda paling banyak sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus limapuluh juta rupiah)

Denda paling banyak Rp 15. 000.000.000,00(lima belas milyar rupiah)

11.

KewenanganPusat dan

Tidak disebutkan

Tidak terlalu detail dijelaskan

Pembagian tugas dan

daerah dengan jelastugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah (bab v tentang kelembagaan)

pembagian kewenangan antarapusat dan daerah (bab IV ttg Wewenang Pengelolaan Lingkungan Hidup)

kewenangan jelas dalam pasal 63-64 (bab IX ttg Tugas dan wewenang Pemerintah danPemerintah Daerah).

12.

Pelestarian daya dukung danDaya tampung Lingkungan

Tidak dibahas samasekali ttg pelestarian daya dukung dan daya tamping lingkungan, hanya pengertian daya dukung lingkungan.

Dalam ketentuan umum di jelaskan mengenai pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Tidak di jelaskan mengenai pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan.

13.

PengertianAMDAL

Analisis mengenai dampak lingkungan adalah hasilstudi mengenai dampaksesuatu kegiatan yang direncanakanterhadap lingkungan hidup, yangdiperlukan bagi proses pengambilan keputusan

 Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan pentingsuatu usaha dan/atau kegiatanyang direncanakanpada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentangpenyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal,adalah kajian mengenai dampak pentingsuatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

14.

Kajian LingkunganHidup Strategis

Tidak ada

Tidak ada. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS,adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

15.

Upaya pengelolaan lingkungan

Tidak ada Tidak ada. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan

hidup dan upaya pemantauanlingkunganhidup

upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauanterhadap usahadan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

16.

PengertianPencemaranLingkungan

Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukannyamakhluk hidup,zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponenlain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turunsampai ke tingkat

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup,zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia

dan atauberubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atauoleh prosesalam, sehingga kualitas lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsilagi sesuai dengan peruntukannya.

tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;

sehingga melampaui bakumutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

17.

PengertianAudit LingkunganHidup

Tidak ada Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadappersyaratan hukumyang berlaku dan/atau kebijaksanaan danstandar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;Tidak ada ketentuan

Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yangditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah mendorong penanggung

khusus terhadap perusahaan yang melakukan usaha berresiko tinggi.

jawab usaha dan/atau kegiatan untukmelakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup. Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadapkegiatan tertentu yang berisiko tinggi dilakukan secara berkala.

18.

Baku mutu lingkunganhidup

Baku mutu lingkungan adalah batasatau kadar makhluk hidup, zat, energi, ataukomponen yang ada atau harus ada dan atauunsur pencemar yang ditenggangadanya dalamsuatu sumberdaya

Disebut secara singkat.Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhlukhidup, zat, energi, atau komponen yang adaatau harus ada dan/atauunsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumberdaya tertentu

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuranbatas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, ataukomponen yang ada atau harusada dan/atauunsur pencemaryang ditenggang keberadaannyadalam suatu sumber daya tertentu

tertentu sebagai unsur lingkungan hidup

sebagai unsur lingkungan hidup

sebagai unsurlingkungan hidup.

19.

Analisis Risiko LingkunganHidup

Tidak ada

Tidak ada. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak pentingterhadap lingkungan hidup, ancamanterhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup. meliputi:a.    pengkajian risiko;b.    pengelolaan risiko; dan/atauc.    komunikasi risiko.

20.

Kewajiban orang yangmelakukan pencemarandan/atau perusakan lingkungan

Tidak Ada Tidak ada Setiap orang yang melakukanpencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib

hidup melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. dilakukan dengan tahapan:a. penghentiansumber pencemaran danpembersihan unsur pencemar;b. remediasi;c. rehabilitasi;d. restorasi; dan/ataue. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

21.

Pemeliharaan lingkunganhidup

Tidak ada

Tidak ada. Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:a. konservasi sumber daya alam;b. pencadangansumber daya alam; dan/atauc. pelestarianfungsi atmosfe.

22 Bahan Tidak ada 1.    Setiap 1.    Setiap

. Berbahaya dan Beracun (B3)

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahanberbahaya dan beracun.2.     Pengelolaan bahan berbahayadan beracun meliputi menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang.3.    Ketentuan mengenai pengelolaan bahanberbahaya dan beracun diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.a)    Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yangdihasilkannya.(2) Dalam hal B3 sebagaimanadimaksud dalamPasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannyamengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.(3) Dalam hal

setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannyadiserahkan kepada pihak lain.

23.

Sistem informasi

Tidak diatur

Tidak diatur. Pemerintah danpemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.serta wajib di publikasikan kepada masyarakat.

24.

Peran serta masyarakat

Tidak Diatur Peran serta masyarakat:a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;b. menumbuhkembangkan kemampuan

Peran masyarakat dapat berupa:a. pengawasan sosial;b. pemberian saran, pendapat, usul,

dan kepeloporan masyarakat;c. menumbuhkan ketanggapsegeraanmasyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;d.memberikan saran pendapat;e. menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

keberatan, pengaduan; dan/atauc. penyampaianinformasi dan/ataulaporan.

25.

KewenanganKepala Daerah

Tidak adaKepala Daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang.

Kepala daerah berwenang untuk mencabutizin usaha dan/ atau kegiatan.

26.

hak gugat pemerintahdan pemerintahdaerah.

Tidak di atur

Tidak di atur Instansi pemerintah danpemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usahadan/atau kegiatan yang

menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. (psl 90)

27.

penyidik terpadu

Tidak di atur

Tidak di atur Dalam rangka penegakan hukum terhadappelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negerisipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.

28.

Alat bukti.

Tidak diatur Tidak di atur Alat bukti yang sah dalamtuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:a.    keterangan saksi;b.    keterangan ahli;

c.    surat;d.    petunjuk;e.    keterangan terdakwa; dan/atauf.     alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

29.

Sanksi pidana

Sanksi pidana yang diterapkan dalam undang-undang ini sangat jauh dari nilai uang yang telah berkembang pada saat ini, jumlah denda yang diberikan juga sangatlah rendah. Denda yang diancam dalam undang-undang ini bekisar antara jutaan rupiah

Secara keseluruhan sanksi pidana yang di terapkan dalam undang-undang ini telah tertinggal serta tidak lagi sesuaidengan perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini.secara umum,denda yang di ancamkan dalamundang-undang iniberkisar antara puluhan juta hingga ratusan juta rupiah.

Sanksi pidana yang di atur dalam undang-undang ini secara keseluruhan lebih berat dibanding. Secara umum denda yang di ancamkan dalamundang-undang ini berkisar antara ratusanjuta rupiah sampai puluhanmiliar rupiah.

hingga seratus jutarupiah.

Undang-undang diatas menjelaskan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang mana, dari tahun ke tahun yaitu Tahun 1982 ke 1997 hingga Tahun 2009 mengalami perubahan yang cukup besar dan kompleks. Peraturan sebelumnya yaitu UU No.4 Tahun 1982 dan UU No. 23 Tahun 1997 memiliki kekurangan yang amat signifikan karena tidak adanya unsur hukum didalamnya yang menindaklajuti/menegaskan semua pihak untuk tetap mematuhi Peraturan Perundang-undangan dari Pemerintah. Sedangkan Kelebihan dari UU No.32 Tahun 2009 adalah menjelaskan instrument-instrumen yang mendukung dalam pelaksanaan pengelolaan itu sendiri, serta adanya unsur hukum untuk pengawasan dan penegakan hukum berkenaan dengan masalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dari beberapa hal yang diperluas tersebut maka UU No. 32 Tahun2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengalami perkembangan untuk mekonversikan berbagai maslah yang semakin kompleks terkait dengan lingkungan yang mana nantinya perkembangan ini dapat menjamin suatu kepastian hukumterhadap lingkungan hidup.

UU No.32 Tahun 2009 adalah “penyempurna” UU No.23 Tahun 1997 dan UU no. 4 Tahun 1982. “Penyempurnaan” terhadap UU No.23 Tahun 1997 diperjelas pada Penjelasan UU No.32 Tahun 2009 point ke-8 yang berbunyi, ‘selain itu, undang-undang ini juga mengatur Beberapa point penting antara lain:

1. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;

2. Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;

3. Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;

4. Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkunganhidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmupengetahuan dan teknologi;

5. Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;

6. Pendayagunaan pendekatan ekosistem;

7. Kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;

8. Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

9. Penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;

10. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan

11. Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

Perbedaan yang paling mendasar dari UU No 23 Tahun 1997 dengan UU No 32 Tahun 2009 adalah adanya penguatan pada UU terbaru ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang didasarkan pada tata kelola

pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi,partisipasi, akuntabilitas dan keadilan. Bentuk penguatan tersebut dilihat dari:

1. Penerapan ancaman pidana minimum disamping ancaman hukuman maksimum.

2. Perluasan alat bukti.

3. Penerapan asas Ultimum Remedium. Pada UU No. 4 Tahun 1982 tidak ada asas yang mengatur dalam penegakkan hukumnya. Sedangkan dijelaskan Pada UU No 23 Tahun 1997 dikenal konsep asas Subsidiaritas yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sangsi bidang hukum lain,seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata,dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.Sedangkan pada asas ultimum remedium dikatakan bahwa mewajibkan penerapan penegakkan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum admnistrasi dianggap tidak berhasil.Kaitan dengan hal ini,terlihat jelas bahwa pada UU No 23 Tahun 1997 memiliki berbagai macam rintangan guna mencapai kepada penegakan hukum secara pidana,akan tetapi hal ini di persempit ruang geraknya melaluipenerapan asas Ultimum Remedium pada UU No 32 tahun 2009, sehingga diharapkan dengan keluarnya UU No 32 Tahun 2009 ini bentuk pelanggaran pidana terhadap pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup dapat ditegakan dengan seadil-adilnya.

Hal-hal baru mengenai AMDAL yang juga termuat pada undang-undang terbaru ini antara lain:

1. AMDAL dan UKL/UPL merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

2. Penyusunan dokumen AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen AMDAL;

3. Komisi penilai AMDAL pusat,Provinsi,maupun Kab/Kota wajib memiliki lisensi AMDAL;

4. AMDAL dan UKL/UPL merupakan persyaratan untuk penertiban izin lingkungan;

5. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri,Gubenur,Bupati/Walokota sesuai kewenangannya.

Selain hal-hal yang disebutkan diatas,ada pengaturan yang tegas dan tercantum dalam UU No 32 Tahun 2009 ini ,yaitu dikenakannya sanksi pidana dan sanksi perdata terkait pelanggaran bidang AMDAL.Hal-hal yang terkait dengan sanksi tersebut berupa :

1. Sanksi terhadap orang yang melakukan usaha/kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;

2. Sanksi terhadap orang yang menyusun dokumen AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi;

3. Sanksi terhadap pejabat yang memberikan izin lingkungan yang tanpa dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau UPL/UKL