?+et. W rNl:o?o1-2'n $l/w, STAT AHU BI'PATI BEI{GKUIU SEI.ATAN BIDAIW TI(oNOIII DIIITI KEIANGAN Jl. Raya Padang Panjang ilo.01 l[anna email : [email protected]sabbenghdu$hnHdangshalU.Hogtspotcom nandwfr.wordpregs,ctrltt A B- c,q-tq /f^EH'" Kepada Dari Tanggal Tentang TETJAH/IAI{ STAF \th. Bapak Bupati Bengkulu Selatan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan O7 April 2AL4 Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa l. Pokok Persoalan : Kemampuan dan jumlah SDM Aparatur Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa. ll. Pra Anggapan : Jika kondisi Aparatur Pemerintahan Desa tidak dipersiapkan secara baik melalui peningkatan kualitas dan kuantitas dikuatirkan Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkulu Selatan tidak akan mampu melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana amanat UU Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Dea. lll. Fakta'Fakta Yang Mempengaruhi : 1. Jumlah SDM Pemerintah Desa termasuk Kepala Desa adalah 5 (lima) orang termasuk Kepala Desa, dari total 142 desa 64 desa diantaranya hanya berjumlah 4 (empat) omng karena Sekdes devenitifnyra belum terisi ; 2. SDM Pemerintah Desa belum pernah dilatih/dibimbing secarc intensif khususnya masalah pengelolaan keuangan desa; 3. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan belum pernah mengalokasi- kan ADD (Alokasi Dana Daa) sebagaimana amanat PP72 Tahun 2OO5 tentang Desa dan Permendagi 37 Tahun 2OA7 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, serta Perda Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 7 tahun 2OO6tentang Keuangan Desa ; 4. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan hanya memberikan bantuan keuangan untuk operasional desa rata-rata Rp 7.OOO.O0O (tujuh juta rupiah) per desa per tahun dan dua tahun terakhir naik menjadi Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per desa per tahun ; 5. Dalam mengelola bantuan keuangan yang besarnya hanya Rp 20 juta saja apaftilur pemerintah desa masih mengalami kesulitan ; 6. Desadesa di Bengkulu Selatan belum pernah memilikiAP&Desa ; - / e/87 * Sau^o W-Loty. k -g6f6o\i(1q'T "- Ta Fi r DtrtrrrRD
\th. Bapak Bupati Bengkulu SelatanStaf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan KeuanganO7 April 2AL4Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa
l. Pokok Persoalan :
Kemampuan dan jumlah SDM Aparatur Pemerintah Desa dalam pengelolaankeuangan desa.
ll. Pra Anggapan :
Jika kondisi Aparatur Pemerintahan Desa tidak dipersiapkan secara baik melaluipeningkatan kualitas dan kuantitas dikuatirkan Pemerintah Desa di KabupatenBengkulu Selatan tidak akan mampu melaksanakan pengelolaan keuangansebagaimana amanat UU Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Dea.
lll. Fakta'Fakta Yang Mempengaruhi :
1. Jumlah SDM Pemerintah Desa termasuk Kepala Desa adalah 5 (lima) orangtermasuk Kepala Desa, dari total 142 desa 64 desa diantaranya hanyaberjumlah 4 (empat) omng karena Sekdes devenitifnyra belum terisi ;
2. SDM Pemerintah Desa belum pernah dilatih/dibimbing secarc intensifkhususnya masalah pengelolaan keuangan desa;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan belum pernah mengalokasi-kan ADD (Alokasi Dana Daa) sebagaimana amanat PP72 Tahun 2OO5 tentangDesa dan Permendagi 37 Tahun 2OA7 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Desa, serta Perda Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 7 tahun2OO6tentang Keuangan Desa ;
4. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan hanya memberikan bantuankeuangan untuk operasional desa rata-rata Rp 7.OOO.O0O (tujuh juta rupiah)per desa per tahun dan dua tahun terakhir naik menjadi Rp 20.000.000 (duapuluh juta rupiah) per desa per tahun ;
5. Dalam mengelola bantuan keuangan yang besarnya hanya Rp 20 juta sajaapaftilur pemerintah desa masih mengalami kesulitan ;
6. Desadesa di Bengkulu Selatan belum pernah memilikiAP&Desa ;
- / e/87* Sau^o W-Loty.k
-g6f6o\i(1q'T "- Ta Fi r DtrtrrrRD
7. Berdasarkan pasal 72UU Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa :
a. Ayat (1), sumber pendapatan desa terdiri dari PAlDesa, Alokasi APBN,Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, Bantuan Keuangan dari APBDKabupaten/Kota, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerahKabupaten/Kota, alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian daridana perimbangan )€ng diterima Kabupaten/Kola, hibah dan sumbanganyang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan Desayand sah ;
b. Ayat (3), Ba$an hasi! pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kotasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluhperseratus) dari pajak dan retribusidaerah ; ,
:
c. Ayat (4), Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dpaling sedikit 1O% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yangditerima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahsetelah dikuran$ Dana Alokasi Khusus;
d. Ayat (6), Bag Kabupaten/Kota yang tidak mernberikan alokasi dana Desasebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukanpenundaan danlatau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangansetelah dikuran$ Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan keDesa;
e. Dari sumber ADD saja diperkirakan pendapatan rata'rata per desa bisamencapai Rp 4OO juta belum ditambah alokasi APBN dan bantuan APBDProvinsy'Kabu paten/Kota serta sumber la i n, sehingga penda patan ratarataper desa dapat mencapaiangka mendekatan Rp l milyar per desa. Jumlahinisangat pantastis dari jumlah sebelumnya lrang han!,a Rp 2O juta menjadiRp l milyar;
f. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adatah Kepala Desa,yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakankeseluruhan pengelolaan keuangan dea ;
* Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat' Dea yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaankeuangan desa, yakni: (a) &kretaris Desa; dan (b) Perangkat Desalainnya;
h. Sekretaris Desa berkedudukan selaku koordinator pelaksanaan penge'lolaan Keuangan Desa, juga berperan selaku Kuasa PenggunaanAnggaran/Barang Desa, dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
i. Desa wajib memiliki bendahara desa, yaitu : benhhara umum, Dr;ndaltr,rapnerlmaan, bendahan pngpluann dan bendatnra 0clra,ng Wng hlnggasaat ini Rebendaan benhlnra terse0ut [p;lum ada dl desa- clesp dalamlabupten Ben$<ulu *lata,n ;
j, Manajemen pengelolaan keuangan desa tetap mengacu pada sistempengelolaan keuangan negara, mulai dari perencanaan hinggapertanggun$awaban.
tv. Pembahasan:
1. Pengelolaan keuangan desa merupakan satu kesatuan dalam sistempemerintahan desa, dimana dalam manajemen pengelolaan keuanganprosesnya dimulai dari perencanaan Desa (RPJM Desa, RKP-Desa) penyusunanMP&Desa, APBDesa, Pelaksanaan AP&Desa, Penatausahaan APBlDesa,pertanggun$awaban dan pelaporan atau lebih kurang sama dengan sistemdan prinsif dalam pengelolaan keuangan daerah;
2. Dalam pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan menganut azaz-azaz:ttansrntan, akuntabl, prtistptif serta tertrb dan dislplin an{Elaran sehinggaprinsif dan aturannya sangat ketat dan terukur sesuai dengan pengelolaankeuangan negara secara umum;
3. Dengan kondisi desadesa di kabupaten Bengkulu Selatan saat ini terutamaterkait dengan kualitas dan kuantitas SDM serta samna dan prasaranapenunjang yang tersedia, diperkirakan tidak akan dapat melaksanakanpengelolaan keuangan desa dengan 0alrk sebagaimana dimaksud dalam UUNomor 6tahun 2OL4 tentang Desa ;
4. APBD.Desa juga merupakan cerminan pelaksanaan kewenangan desa baikkewenangan asli desa maupun kewenangan )rang dilimpahkan pemerintahkabupaten/kota kepada desa, oleh karena itu penyerahan kewenanganPemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan kepada Desa harus segeradiimplementasikan :
5. Dengan kekosongan 64 Sekdes berarti ada 64 Desa yang tidak ada koordinatorpelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa, yangjuga berperan sebagai KuasaPenggunaan Anggaran/Barang Desa ;
6. Dari sisijumlah SDM pemerintah desa, minimal dibutuhkan 9 orang tetapi ),angada saat ini 78 desa (hanya 5 orang) dan 64 desa (hanya 4 orang) ;
7. Untuk menyiasati kesiapan desa dalam pengelolaan keuangan, maka Tahun2OL4 ini perlu dilakukan terobosan kebijakan dengan langkah-langkahstrategis yang disesuaikan dengan kondisi riilSDM pemerintah Desa saat ini ;
Slmoulan:
1. Bertolak dari pokok persoalan, faKa dan pembahasan tersebut di atas, makaapabila dengan kondlsi kesiapan desa saat ini yang meliputi kualitas dankuantitas SDM serta sarana prasamna pendukung pemerintahan desa, makadikuatirkan aparatur pemerintah desa tidak akan mamprr,. melaksanakanpengelolaan keuangan dea sebagaimana amanat UU Nomor 6'Tahun 2AL4tentangDsa; ,' .,:,
2.Dengan kondisi aparatur pemerintah desa yang belum pernah mendapatpelatihan dan bimbingan secara intensif serta belum pemah menyusun APFDesa yang disesuaikan dengan kewenangan dma dan.Berencanaan desa makadeadesa di Kabupaten Beng|<ulu Selatan akan mengalami kesulitan dalammenyusun RAPRDesa;
3. Fakta lain, secara umum tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten BengkuluSelatan belum sama sekali mencerminkan'tata kelola suatu pemerintahanterutama dikaitkan dengan aftivitas di Kantor D6a, hal ini juga menjadikendala dalam penyelengaraan pemerintahan desa ;
4.Jumlah SDM Pemerintah,Desa di Kabupaten Bengkulu Selatan hanya 5 (lima)orang termasuk Kepala Desa, dan 64 desa diantaranya hanya 4 (empat) orangkarena Sekdes devenitifnya' kmong (tidak terisi), padahal Sekdes dalampengelolaan keu.Angan desa berperan sebagai koordinator petaksanaanpengelolaan Keuangan Desa, juga berperan selaku Kuasa PenggunaanAnggaran/Barang Desa (Sekdes harus PNS);
S.Dimmping.kesiapan SDM, samrm prasarana penunjang pengelolaan keuanganjuga harus,,, mendukung Oleh karena itu ketersedian sarcna prasaranapendukungjuga mutlak diperlukan ;
6.Ka!au selama ini Desa hanya mengelola uang ),iang besarannya hanya Rp 20juta, maka dengan mengelola uang dengan besaran bisa mencapai Rp 1 milyar,akan berdampak pada peluang temjadinya masalah hukum, mengingat aturandan mekanisme pengelolaannya sangat ketat (akuntabel) apalag kita memangtidak mempersiapkannya dari awal ;
7. Persoalan kesiapan desa dalam pengelolaan keuangan sebagai implementasiamanat UU nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa, merupakan kewajibanpemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatanmelalui SKPD terkait.
vt. Saran€aran:
1. Perlu segera diisiSekretaris Desa dari PNS (64 Desa) ;
2. Perlu segera pembekalan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD ;
3. Perlu dialokasikan anggaran pembinaan pengelolaan keuangan desa, baik ditingkat kabupaten maupun ditingkat kecamatan, paling lambat dimulai melaluiperubahan anggaran Tahun 2OL4;
4. Perlu penguatan SDM SKPD terkait pembinaan Desa, yang meliputi BPMD(khususnya Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan) dan Bidang di BPMD
)€ng membidan$ profil desa karena alokasi APBN untuk desa berdasarkanprofil desa (hingga saat ini profil dsa belum siap padahal profil desa setiaptahun harus diupdate) ;
5. Perlu penguatan SDM seksi PMD di Kecamatan, terutama Kasi PMlnya perludiupayakan dari PNS promosi dengan kompetensi kemampuan manajemenpengelolaan keuangan dan manajemen perencanaan (seleKfl dan stafpelaksana diharapkan juga mempunyai kompetensi yang dibutuhkan, denganjumlah disesuaikan atas pertimbangan jumlah desa dalam kecamatan melaluipenataan SDM BPMD dan Kecamatan dalam waKu dekat ini, sebelumperubahan anggaran 24L4. Untuk men$si Kasi PMD Kecamatan disarankanmelalui seleksi dengan test kompetensi, demikian juga untuk mengisi staf seksiPMD yang dipersiapkan untuk berperan pula sebagai pendamping desa ;
6. Untuk mensiasati kondisi kesiapan desadesa di Kabupaten Bengkulu Selatansaat ini, maka disarankan dibentuk tim, yang meliputi : Tim Pembina Kabupaten(Unsur BPMD, Bappeda, PPKAD, dan Bagian Hukum Setdakab), Tim PendampingKecamatan (unsur seksi PMD), Tim Pengendali Kecamatan (Camat danSekcam). Anpta tir*tim int di0e;ri tunjan€an kinerla dan biaya operasionalmelalui anggaran pembinaan keuangan desa sehingga mereka diharapkandapat bertanggun$awab secara paripurna, dengan gambaran strukturorganisasinya sebagai berikut :
T.Setiap 1 orang anggota tim pendamping, maksimal mendampingi 5 (lima) desa ;
8. Khusus tim pendamping desa (dari Kecamatan), disarankan dalam perubahananggaran 2O!4 ini dilatih terlebih dahulu secara intensif di Balai PMD Lampungdengan pola kerjasama, serta penanggungiawabnya adalah BPMD sehinggaperlu dialokasikan anggarannya pada APBIP TA. 2014 ini ;
9. Langkah- pertama, perlu segera dilakukan inventarisasi permasalahan/hambatan pemerintahan desa dalam persiapan pelaksanaan amanat UU Nomor6 Tahun 2OL4 tentang Desa, khususnya masalah manajemen pengelolaankeuangan Desa, sebagai langkah awal untuk merumuskan kebijakan strate$sdalam mengatasi permasalahan kesiapan desa secara cepat dan tepat.
Demikian, semoga telahan staf ini dapat menjadi bahan pertimbanganBapak dalam menyikapi kondisi kesiapan pemerintahan desa dalam rangkapelaksanaan manajemen pengelolaan keuangan dea terutama terkait dengan amanatUU Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa.
STAF AHLI BUPATI IIBENGKULU SEI.ATAi{BIDAiIG EKOilOM DAil KEUAIIGA}I
Tembusan:{. Yth. BapakWakil Bupati Bengkulu Selatane Yth. Kepah BPilD Kabupaten Bemgkulu Sdatan3. Yth. Kepala Dinas PPf(AD lftbu@n Baqkulu Selatan
Tentaag : Klettfitast Terhadap Peraturen llcDqtr Daerah lPerLedet
I. Potot Persoelea :
Kehamsan Peraturan Kepala Daerah I(abupaten/Kota mendapatkanklarifikasi dari Guberrrur.
IIr.
Pra Anggnpan !
Peratrrran-Perahrran Bupati Bengkulu Selatan yang diterbitkanTahun 2OL4 dari Jarruari - Maret 2OL4 diduga belum mendapatkanklarifikasi dari Gubernur Bengftulu.
fekta Yerg Ueulrcagatuhl :
Berdasarkan pemantauan dan pengamatan saya Perbup BenglruluSelratan yang diterbitkan dari Januari 2AL4 hingga Maret 2Al4tidak/belum mendapat klarifikasi dari Gubernur Benglrrlusebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2AL4 tentangPembenttrkan Produk Hukum Daerah yang ditetapkan tanggal 7Januari 2OL4 dan diundangkan tanggal9 Januari 2Al+.
Pembahasaa:
1. Pasal 7L ayat (4) Permendagri Nomor 1 Tahun 2AL4 : Perkada, PBKDH dan Perahrran DPRD kabupaten lkotalxang tehh diundangkandisampaikan kepada gubernur untuk dilakukan klarifikasi ;
2. Sesuai dengan pasal 88 ayat (2| Permendagri Nomor 1 Tatrun2014: Bupati/ walikota menyampaikan Perda kabupaten/kota danpetffittwt bttpftlfiMfilcota tcepao gubertrur dqt tceWaafrentcrl l}a,larn Nqprl melalui Sekretaris Jenderal pqlhg latno 7fi4luQ harl *telc,rt dftoUplean untl,tk nvndafi.lean/r,la4fircosl;
rv.
Iflon*, tLt Apcrt QotY'
/twDosrna 9arnt'
3. Pasal 93 ayat (3) Permendagri Nomor L Tahun 2OL4 : Hasilklarifikasi peraflrran bupati/walikota yang bertentangan dengankelrntingan llmllm, Perda dan peraturan perundangan ymrg lebihtinggi unttrk dijadikan bahan usulan gubernur kepada MenteriDalam Negeri untuk pembatalan
V. Stmpulaa:
1. Dari pembahasan tersebut di atas, berarti bukan hanya perdakabupaten/ kotayang hanrs diklarifikasi oleh Gubernur tetapi jugaPeraturan Bupati/Peraturan Walikota ;
2. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak Peraturan Bupati/PeraturanWalikota ditetapkan harus disampaikan kepada Gubernur danMenteri Dalam Negeri untuk selaqiutnya dilakukan klarifikasi olehGubernur.
VI. Saran-Saraa:
a. Jika mem€mg terdapat Peraturan Bupati Bengt<rrlu Selatan yangtelah diterbitkan dalam Tahun 2OL4 ini namun tidak/belumdikrafikasi oleh Gubernur Bengkulu, maka perlu dilakukanlangl€h-langkah antisipasi agar terhindar dari permasalahanterutama dari sisi hukum administrasi ;
b. Mengingat telaahan staf saya ini belum tentu benar, makadisarankan untuk dikaji lebih lanjut oleh Bagian Hukum SetdakabBenglmlu Selatan.
Idealnya telaahan staf tentang sepertl terlsehfi dl frf,s lebih tepatdisampaikan oleh Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik, namun demikebaikan bersama dalam rangtca menuju tata kelola pemerintahan yangtaat azas dan tertib atrrran maka saya merasa terpanggil sebagai bentukkewqiiban moral untuk menyampaikan telaahan staf ini.
ps6ikian, semoga dapat menjadi pertimbangan.
STAT' AIILI BIIPA?I BEilGI(I'LU SEI"ATAilBTDAIIG EKOTOffi DAlt XEUAITGAIT,
Yrh. Bapa.rro"offi"oonStaf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan{4 April 2014
Tentang : lmplementasi Pelimpahan Kewenangan dari PA kepada KPA
Pokok Persoalan :
Pelimpahan sebagian kewenangan dari Pengguna Anggaran(PA) kepadaKuasa Pengguna Anggaran (KPA) belum diikuti dergan pelimpahan nyatasebagaimana harusnya peran dan fungsi Kuasa Pengguna Anggaran.
Pra Anggapan :
1. Kuasa Pengguna Anggaran belum memiliki kewenangan sebagaimanayang seharusnya dimiliki oleh Kuasa Pengguna Anggaran (pelimpahansetengah hati) ;
2. Pelimpahan sebagian kewenangan dari PA kepada KPA belum diikutidengan penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
Fakta Yang tlempengaruhi :
1- Masih terdapat keuenangan yang sudah dilimpahkan dari PA kepada KPAtetapi pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran sertapenandatanganan SPM-LS dan SPM-TU masih dilakukan oleh PA;
2. Masih terdapat KPA tanpa bendahara pengeluaran pembantu.
Pembahasan:
1. Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 11 ayat (3a), kewenanganKPA adalah :
a. melakukan tindakan yang mengakibafl<an pengeluaran atas bebananggaran belanja;
b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;d. mengadakan ikatan/perianjian kerjasama dengan pihak lain dalam
batas anggaran yang telah diEtapkan;e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
]V.
lYlannq, t,{ ApriL lot,1
lbst r, - 9
f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dang. melaksanakan a$as-tugas kuasa perrgguna anggann lainnya
bstasar*an kuasa yang dilimpahkan oleh pqlabat penggunaanggann.
2. Dan angka t huruf g, yang tidak dapat dilimpahkan dari PA kepada KPAberdasarkan Peraturan Kepala LKPBJP Nomor 1 Tahun 2014 pasal 3 ayat(4), adalah:
a. Mengawasi pelaksanaan anggaran sebagaimana tercantum dalamPasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya;
b. Menetapkan pemenang pada Pelelangan atau penyedia padaPenunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/PekerjaanKonsfiuksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100:000.000.000,00(seratus miliar rupiah) sebagaimana tercantum dalam Pasal I ayat (1)Peraturan Presiden Nomor il Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya; dan
c. Menetapkan pemenang pada Seleksi atau penyedia pada PenunjukanLangsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atasRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagaimana tercantumdalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan BarangfJasa Pernerintah dan Perubahannya ;
3. Selanjutrya berdasarkan pasal 3 ayat (5) Peraturan Kepala LKPBJPNomor 1 Tahun 2014, Kewenangan PA sebagaimana dimaksrd pada ayat(1) yang titlak dapat dilimpahkan kepada KPA yang bertindak sebagaiPPK atru Kepala ULP adalah :
a. menyelesaikan perselisihan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)dengan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaar/Pejabat Pengadaanatrau Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekedaan sebagaimanatercantum dalarn Pasal I ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/.lasa Pemerintah dan Perubahannya;
b. memberfkan sanksi pencanfuman dalam daftar hitam pada paketkegiatan terkait sebagaimana tercantum dalam Pasal 118 ayat (4)Peraturan Presiden Nomor * Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya;
c. menyatrakan pelelangardseleksi/pemilihan langsung gagalsebagaimana tercantum dalam Pasal 83 ayat (3) Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 tentarp Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahdan Perubahannya; dan
d. menyetujui penggunaan metode penunjukan langsung, dalam halPelelangar/SeleksilPemilihan Langsung ulang gagal sebagaimanatercantum dalam Pasal &4 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah danPerubahannya.
4. Kewenangan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksuddalam Pennendagri Nomor 55 Tahun 2008 pasal4 ayat (4) adalah :
a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
b. menerima dan menyimpan uang percediaan yang berasal dariTambahan Uang dan/atau pelimpahan UP dari bendaharapengeluaran;
c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;Pd. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan;e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan
oleh PPTK;t. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh
PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidaklengkap.
V. Simpulan :
Dari uraian tersebut di atas, temyata masih ditemui pelimpahan sebagiankewenangan dari PA kepada KPA belum dilaksanakan secara konsistensesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Vl. Saran€aran:
1. Pelimpahan kewenangan dari PA kepada KPA hendaknya diikuti denganpelaksanaan kewenangan KPA sesuai dengan pasal 11 ayat (3a)Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 :
2. Pelimpahan kewenanangan dari PA kepada KPA hendaknya diikuti denganpenunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan kewenangansesuaidengan pasal 4 ayat (4) Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 ;
3. Selanjutnya disarankan, jika terdapat kebijakan pelimpahan sebagiankewenangan dari PA kepa KPA yang belum sepenuhnya mempedomaniperaturan perundangan tersebut di atas, kiranya dapat dilakukan perbaikandan penyempumaan kembali ;
4. Mengingat telaahan staf ini belum tentu sepenuhnya mengandungkebenaran, maka disarankan untuk dikaji kembali.
Demikian, semoga telaahan staf ini ada manfaatnya untuk bahan pertim-bangan.
STAFAHLI BUPATI BENGKULU SELATANBIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN,
t
NOPIAN ANDUSTI. S.E..M.TPembina Utama Muda Nip. 1967t1O719!r2O31OO4
