[-SEPUTAR INDONESIA• Selasa o Rabu o Kamis o Jumat o Sabtu o Minggu

420 5~

7 8 9 10 11 12 13 14 1522 23 24 25 26 27 28 29 30 31

oMar OApr OMei OJun OJul OAgs OSep OOkt ONo"; • Des

MenghadapiKejahatanTransnasio al

serious physical injury such as organfailure, impairment of bodily func-tion, or even death." Memo berikut·nya menyatakan, "That US obliga-tions under CAT (Konvensi Anti-penyiksaan, pen) extend only to

B elum hilang dari ingatan conduct that is 'cruel and unusual'. . masyarakat internasional under Eighth Amendment or which

peristiwa pengeboman Ge- 'shocks the conscience' under thedung WTC di New York, 11 Sep- Fifth and Fourteenth Amendments;tember 2001 oleh AIQaeda, jaring- that customary international lawan organisasi terorisme internasio- does impose obligations beyond thenal. Peristiwa tersebut kemudian CAT and may be overridden by themelahirkan kebijakan "perang President; and advises claims ofterhadap terorisme" (waron terror) 'necessity and self-defense' as res-dari pemerintahan Bush ketika itu ponses to possible criminal prosecu-sehingga menghasilkan kejatuhan tion for interrogation techniques".Saddam Husein dari tampuk pe- Advis di atas berasal dari ahlimerintahan di Baghdad. Kebijak- hukum Departemen Kehakimanan negara adidaya terse but me- AS.Bush dalam wawancara di tele-nyebar luas ke negara-negara di visiAmerikamengatakanbahwaia ParadigmaAsia dan Pasifik selain di negara- harus percaya dan setuju dengan Barunegara Uni Eropa. Peristiwa pen- advis-advis tersebut karena dia Pada2004,PBBting di masa depan peradaban bukan ahli hukum. Bahkan di da- melalui Sekjen PBBumat manusia ditunjukkan de- lam memo mengenai perlakuan telah mengusung suatungan bagaimana perlakuan peme- terhadap tahanan Guantanamo di- konsep baru dalam meng-rintahan AS di Guantanamo de- akui prosedurinterogasimulaidari hadapi ancaman dan tan tang-ngan menggunakan Patriot Act kategori I sampai III yang intinya an abad 21yang dipandang penting(2001). adalah, "penyiksaan fisik dan ketikaseluruhbangsatelahsepakat

Merujuk Bassiouni dalam psikis". untukmemeliharaperdamaiandanbukunya, TheInstitutionalizationof Kebijakan negara tersebut bu- keamanan dunia. Laporan panelTorturebytheBushAdministration: kan hal baru dan pernah terjadi tingkat tinggi bentukan SekjenIs Anyone Responsible ?(2010), kita ketika Adolf Eichman diculik agen PBB,Koffi Anan, ketika itu, mene-dapat menarik pelajaran berharga Mossad di Argentina dan diadili gaskan terdapat enam kluster an-betapa sangat strategis dan pen- pengadilan Israel. Atau ketika caman dan tantangan yang memer-tingnya hukum sebagai alat ke- Noriega, Presiden Panama, diculik lukan perubahan paradigma dalamkuasaan negara dalam mencapai dari negaranya oleh Agen Drug penegakan hukum terhadap ke-tujuanmempertahankankedaulat- Enforcement Administration enamancaman tersebut.an negara terhadap setiap ancam- (DEA)ASdandiadilidiPengadilan Atas dasar laporan tersebut,andantantanganseriusyangdapat NewYork.Semualangkahkebijak- kini dalam abad ke-21, degradasimencelakakan bangsa suatu ne- an negara di atas, oleh Christophe lingkungan hidup dan ekonomi,gara. Advis sarjana hukum dalam Paulussen (2010) dinamakan prin- sosial, dan penyakit menular ter-kasus Guantanamo bahkan me- sip: "malecaptusbenedetentus" (pe- masuk ke dalam ancaman terha-milikiperananpentingdanmenen- nangkapan dah penahanan yang dap keamanan (security) dunia ditukan terjadi peristiwa penyiksa- tidak sah, pengadilan membenar- samping senjata nuklir, radiologi,an yang melanggar asas-asas fun- kan). biologi, dan kimia. Juga termasukdamentalhakasasimanusia. Keberadaan dan pengakuan terorisme dan kejahatan trans-

Memo dua ahli hukum Depar- praktik atas prinsip baru tersebut nasional terorganisasi antara lain,temen Kehakiman AS membenar- mencerminkan bahwa betapa pe- korupsi, pencucian uang, dan per-kan cara-cara tersebut antara lain ranan penting dan strategis para dagangan orang ditempatkan se-menyatakan,"Physicalpainamount- ahli hukum di dalam suatu peme- bagai musuh bersama masyarakating to torture must be equivalent in rintahan. Bahkan ahli hukum da- internasional untuk segera di-intensity to the pain accompanying pat "menjungkirbalikkan" prin- hadapi bersama oleh negara-

~-----------------------------------

Guru Besar HukumPidana UniversitasPadjadjaran

Kllping Humas Unpad 2010

sip-prinsip umum hukum pidanainternasional yang telah diakuiuniversal. Misalnya prinsip 'dueprocess of law', prinsip 'presumptionof innocence', prinsip 'non-selfincriminating evidence' ,dan prinsip'equality before the law'.

negara.Prinsip tanggung jawab negara

(state responsibility) dalam kontekskeenam ancaman dan tantangantersebut sudah dipandang tidakefektif dan kurang maksimal danharus diganti dengan prinsip"tanggung jawab keamanan ber-sama (collective security responsibi-/ity/CSR)" .Konsepini "menggerus"prinsip kedaulatan negara secaraperlahan-lahan karena sejak dice-tuskannya konsep CSR maka se-tiap masalah yang terjadi berkait-an dengan keenam ancaman ter-sebut adalah menjadi masalahinternasional, bukan masalahnasionalperse.

Apakah implikasidari konsep) CSR ini bagi masa depan Indo-

nesia dalam menghadapi keenamancaman dan tantangan ter-

sebut? Indonesia telah me-ratifikasi lima konvensiinternasional berkaitandengan keenam ancam-an dan tantangan ter-

sebut. Ini berarti bahwabagi Indonesia telah diletakkan ke-wajiban untuk melaksanakan kon-vensi tersebut melalui perundang-undangannasional,danhalini telahdilaksanakan sebaik-baiknya olehPemerintahIndonesia.

Implikasi ratifikasi konvensiinternasional yang penting adalahpenegakan hukum yang konsistendan bertanggung jawab terhadapkeenam ancaman dan tantangantersebut, termasuk korupsi, pen-cucian uang, dan terorisme yangpopuler saat ini. Dalam praktik,penegakan hukum di Indonesiaterhadap kejahatan transnasionalkhususnya korupsi terbukti lebihbanyak menjangkau pelaku warganegara Indonesia daripada pelakuwarga negara asing atau korporasiasing. Sebut saja kasus Monsanto(2006), kasus royalti batu bara(2008),kasusInnospec(2010),sertakasus suap Gayus Tambunan(2010).

Dalam strategi Pemerintah RImenghadapi terorisme kini telahdimiliki UU Nomor 15Tahun 2003ten tang Pemberantasan TindakPidana Terorisme. UU terse buttelah menggunakan pendekatantiga keseimbangan, yaitu kepen-tingan negara, kepentingan kor-ban, dan kepentingan pelaku. Pe-nyusunan UU tersebut setelah di-lakukan studi banding ke sepuluhnegara, baik negara demokratis(negara maju), negara berkem-bang khususnya negara Islam danASEAN. Dalam penyusunan UUtersebut tidak digunakan prinsip,"tujuan menghalalkan cara" ka-rena bertentangan dengan Konsti-tusi (UUD 1945) sekalipun ter-dapat ketentuan Pasal 28 J yangmemberikan wewenang kepadanegara untuk membatasi hak asasiindividu.

Prinsip "CSR" di atas perlu di-terapkan secara hati-hati meng-ingat prinsip kedaulatan negaramasih menjadi fundamen Indo-nesia Merdeka 65 tahun yang lalu.Praktik perlakuan di Guantanamojuga sulit diterapkan dalam kasusterorisme di Indonesia karenakomitmen bangsa ini terhadapkemanusiaan yang adil dan ber-adab tampaknya masih menguratakar di dalam setiap anak bangs aini termasuk aparat pemerintah.

Untuk mengantisipasi perkem-bangan terkini dalam pencegahandan pemberantasan tindak pidanatransnasional dan internasional,Pemerintah Indonesia wajib me-lakukan kajian hukum secara men-dalam terhadap semua rancanganundang-undang di bidang pertahan-an dan keamanan serta sektor-sektor strategis yang mengaturhajat hidup rakyat Indonesia. Se-tidaknya, setiaprancangan undang-undangyangmerugikanbaiksecarapolitis, ekonomi, sosial, maupun bu-daya dapat dicegah dan diabaikanuntuk menjadi bagian dari sistemhukum pidananasional. (*)