151_Pdt.G_2011_PN.JKT.Sel

8/16/2019 151_Pdt.G_2011_PN.JKT.Sel

1/77

8/16/2019 151_Pdt.G_2011_PN.JKT.Sel

2/77

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

3 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK

INDONESIA, berkantor di Jalan Trunojoyo No.3,

Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai :

…….............................................................…. TURUT

TERGUGAT I ;

4 WAKIL KEPALA KEPOLISIAN NEGARA

REPUBLIK INDO- NESIA, berkantor di Jalan

Trunojoyo No.3, Jakarta Selatan. Selanjuntnya disebut

sebagai …......................................…... TURUT

TERGUGAT II;

5 INSPEKTORAT PENGAWASAN UMUM

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

berkantor di Jalan Trunojoyo No.3, Jakarta Selatan.,

Selanjutnya disebut sebagai: .......... TURUT

TERGUGAT III ;

6 KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

berkantor di Jalan Trunojoyo No.3, Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai :

……………………..............................………..

TURUT TERGUGAT IV ;

7 KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL, beralamat di

Tirtayasa VII No.20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

SElanjutnya disebut sebagai :………………..........................................……. TURUT

TERGUGAT V ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [email protected]

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

8/16/2019 151_Pdt.G_2011_PN.JKT.Sel

3/77

8/16/2019 151_Pdt.G_2011_PN.JKT.Sel

4/77

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


tidaknya sulit tertagihnya aset sebesar US$ 28 juta, sehingga hal ini juga

menyebabkan kerugian bagi pemegang saham CMNP, termasuk PENGGUGAT

(Vide Bukti P-5).

6 Bahwa karena NCD bertentangan dengan hukum, menurut pertimbangan

Mahkamah Agung dalam Putusan No. 376PK/PDT/2008 tanggal 19 Desember

2008, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Keuangan c.q. Gubernur Bank

Indonesia maupun BPPN tidak bertanggungjawab membayar NCD, sehingga

secara hukum yang bertanggungjawab adalah penjual dan arranger , dalam hal ini

BHAKTI INVESTAMA (dengan Direktur Utama HARY TANOESOEDIBJO,

konglomerat media, pemilik Media Group) dan DROSOPHILA yang direkturnya

adalah istri HARY TANOESOEDIBJO, yaitu LILIANA TANAJA.

7 Bahwa berdasarkan hal tersebut, CMNP telah melaporkan secara pidana perkaratersebut pada Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (MABES

POLRI) sebagaimana Laporan Polisi No.Pol.: LP/497/VIII/2009/Bareksrim tgl.

31 Agustus 2009 atas dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh HARY

TANOESOEDIBJO dkk. (Vide Bukti P-6).

8 Bahwa dengan demikian, selaku pemegang saham, PENGGUGAT berpendapat

bahwa CMNP sebagai perusahaan publik telah melakukan upaya hukum dengan

benar dan patut ( proper ) untuk melindungi aset serta kepentingan pemegang

sahamnya, yaitu melalui gugatan dan laporan polisi. Namun yang membuat

kepentingan PENGGUGAT tidak terlindungi justru karena perbuatan melawan

hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dalam proses penyidikan NCD fiktif

Laporan Polisi No.Pol.: LP/497/VIII/2009/Bareksrim tanggal 31 Agustus 2009.

9 Bahwa dalam perkara ini, PENGGUGAT tidak mengajukan gugatan terhadap

CMNP oleh karena upaya dan tindakan hukum yang dilakukan oleh CMNP telah

cukup melindungi kepentingan PENGGUGAT selaku pemegang saham, tapi

TINDAKAN PARA TERGUGAT dalam proses penyidikanlah yang telah

merugikan PENGGUGAT secara nyata.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA (ONRECHTMATIGE

OVERHEIDSDAAD) YANG DILAKUKAN TERGUGAT I :

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

8/16/2019 151_Pdt.G_2011_PN.JKT.Sel

5/77

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


1 Bahwa inti gugatan ini adalah TERGUGAT I telah melakukan perbuatan

melawan hukum dalam proses penyidikan Laporan Polisi No.Pol.: LP/497/

VIII/2009/Bareksrim tgl. 31 Agustus 2009 yang diajukan oleh CMNP selaku

perusahaan publik, yang mana akibat tindakan TERGUGAT I tersebut telah

merugikan PENGGUGAT selaku pemegang saham CMNP. Adapun uraian

mengenai hal tersebut sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

2 Bahwa atas Laporan Polisi No.Pol.: LP/497/VIII/2009/Bareksrim tgl. 31 Agustus

2009, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) mengeluarkan Surat Perintah

Penyidikan No.Pol.: SP.Sidik/82/IX/2009/Dit II Eksus tgl. 2 September 2009

(Vide Bukti P-7).

3 Akan tetapi dalam perjalanan waktu, penyidikan atas Laporan Polisi No.Pol.:

LP/497/VIII/2009/Bareksrim tgl. 31 Agustus 2009 ternyata tidak ditindaklanjutioleh Bareskrim yang dipimpin oleh TERGUGAT I dengan benar sesuai dengan

aturan hukum, hal mana diuraikan sebagai berikut :

a Bareskrim yang dipimpin oleh TERGUGAT I tidak menerbitkan Surat

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan :

a.1 Bahwa atas hal tersebut kuasa CMNP telah menanyakan kepada

TERGUGAT I melalui surat Ref. No. 0073MD1001 tgl. 17 Januari 2011,

perihal : “Mohon Kepastian Proses Hukum”, tapi sama sekali tidak

ditanggapi dan hingga saat ini Bareskrim yang dipimpin TERGUGAT I

tidak menerbitkan SPDP, padahal surat perintah penyidikan sudah ada

sejak tahun 2009.

a.1 Bahwa tidak dibuatnya SPDP kepada Kejaksaan oleh Bareskrim yang

dipimpin TERGUGAT I padahal telah ada penyidikan kasus ini

merupakan perbuatan melawan hukum dan telah acapkali terjadi di

Institusi Kepolisian yang selalu dikeluhkan masyarakat, bukan hanya pada

kasus NCD fiktif.

b Perkara NCD fiktif ini telah disidik lebih dari 1,5 tahun oleh Bareskrim yang

dipimpin TERGUGAT I tapi hingga saat ini penyidikan perkara tersebut tidak ada

kejelasannya sehingga tidak memberikan kepastian hukum :

Halaman 5 dari 77 Putusan No. 151/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

8/16/2019 151_Pdt.G_2011_PN.JKT.Sel

6/77

8/16/2019 151_Pdt.G_2011_PN.JKT.Sel

7/77

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


NCD yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55.56

KUHP” (Vide Bukti P-9).

c.2.2 Surat No. 191/MT/VIII/2010 tgl. 6 Agustus 2010 dari Hotma

Sitompoel & Associates Law Office selaku Kuasa Hukum CMNP

kepada Direktur II Ekonomi Khusus Mabes Polri, perihal :

“Mohon Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan” (Vide

Bukti P-10).

c.3 SP2HP tidak memuat rencana tindakan selanjutnya sehingga tidak ada

ketidakpastian kapan Terlapor HARY TANOESOEDIBJO akan diperiksa,

Bareskrim hanya menyampaikan “.sedang dalam proses menyusun

pembuktian terhadap unsur-unsur pasal yang dipersangkakan berdasarkan fakta-fakta penyidikan”.

Kata-kata tersebut jelas merupakan kata-kata kosong/basa-basi yang

“menggantung” karena tidak masuk akal proses mengumpulkan bukti memakan

waktu hingga lebih dari 1,5 tahun. Terlihat jelas Bareskrim yang dipimpin oleh

TERGUGAT I memang sengaja membuat penyidikan kasus NCD fiktif TIDAK

TUNTAS dan TIDAK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM.

d TERGUGAT I diskriminatif (tidak menerapkan kesamaan di muka hukum)

terhadap Terlapor HARY TANOESOEDIBJO (konglomerat media, pemilik

MNC Group). Hal itu dibuktikan dari saksi-saksi yang terlibat dalam perkara ini

telah selesai diperiksa, tetapi Bareskrim yang dipimpin oleh TERGUGAT I tidak

menghendaki dilakukan pemanggilan terhadap HARY TANOESODIBJO. CMNP

selaku Pelapor harus memohon-mohon terlebih dahulu agar TERGUGAT I sudi

dan berkenan memanggil Terlapor HARY TANOESOEDIBJO melalui beberapa

surat-surat sebagai berikut:

d.1 Surat No. 226/MT/IX/2010 tgl. 21 September 2010 dari Hotma Sitompoel& Associates Law Office selaku Kuasa Hukum CMNP kepada Direktur II

EKonomi Khusus Mabes Polri, perihal : “Mohon Tindak Lanjut Proses

Penyidikan Dan Perhatian Khusus Atas Laporan Polisi Dengan Tanda


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

8/16/2019 151_Pdt.G_2011_PN.JKT.Sel

8/77

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


Bukti Lapor No.Pol : TBL/247//VIII/2009/Bareskrim Tertanggal 31

Agustus 2009” (Vide Bukti P-11).

d.2 Surat No. 248/MT/X/2010 tgl. 18 Oktober 2010 dari Hotma Sitompoel &

Associates Law Office selaku Kuasa Hukum CMNP kepada Kepala Badan

Reserse Kriminal Mabes Polri (TERGUGAT I), perihal : “Mohon

Perhatian Khusus Kabareskrim Terhadap Proses Penyidikan Laporan

No.Pol : TBL/247//VIII/2009/Bareskrim Tertanggal 31 Agustus 2009”

(Vide Bukti P-12).

d.3 Surat No. 249/MT/X/2010 tgl. 19 Oktober 2010 dari Hotma Sitompoel &

Associates Law Office selaku Kuasa Hukum CMNP kepada Wakil Kepala

Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, perihal : “Mohon Perhatian Khusus

Wakabareskrim Terhadap Proses Penyidikan Laporan No.Pol : TBL/247// VIII/2009/Bareskrim Tertanggal 31 Agustus 2009” (Vide Bukti P-13).

d.4 Surat Ref. No. 0073MD1001 tgl. 17 Januari 2011 dari NSMP Law Office

selaku Kuasa Hukum CMNP kepada Kepala Badan Reserse Kriminal

Mabes Polri (TERGUGAT I), perihal : “Mohon Kepastian Proses Hukum”

(Vide Bukti P-14).

Keengganan TERGUGAT I untuk memeriksa Terlapor HARY TANOESODIBJO dkk,

justru menjadi sumber masalah tidak tuntasnya pemeriksaan kasus aquo.

Bahwa PENGGUGAT selaku pemegang saham juga telah menanyakan perihal

penyidikan kasus NCD fiktif Laporan Polisi No.Pol.: LP/497/VIII/2009/Bareksrim

tanggal 31 Agustus 2009 kepada TERGUGAT I melalui surat tgl. 16 Februari 2011,

perihal : “Perkembangan Kasus NCD Bodong US$ 28 juta”, tapi hingga gugatan ini

diajukan, PENGGUGAT tidak juga mendapat tanggapan dari TERGUGAT I (Vide

Bukti P-15)

ATURAN-ATURAN HUKUM YANG DILANGGAR TERGUGAT I :

Berdasarkan uraian perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT I di atas, berikut ini

adalah aturan-aturan hukum yang dilanggar TERGUGAT I, sebagai berikut:

A PELANGGARAN KARENA TERGUGAT I TIDAK MENERBITKAN SPDP

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

8/16/2019 151_Pdt.G_2011_PN.JKT.Sel

9/77

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


5 Bahwa sampai saat ini Bareskrim yang dipimpin oleh TERGUGAT I tidak

menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), padahal

Surat Perintah Penyidikan sudah terbit pada tanggal 2 September 2009.

6 Bahwa dengan demikian Bareskrim yang dipimpin TERGUGAT I telah

melanggar Pasal 109 ayat (1) KUHAP dan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Kapolri

Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan

Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

(“Perkap No.12”) sebagai berikut :

Pasal 109 ayat (1) KUHAP :

“ Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang

merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut

umum”.

Pasal 34 ayat (1) Perkap No.12 :

“Penyidik yang telah mulai melakukan tindakan penyidikan wajib membuat

SPDP”.

B PELANGGARAN JANGKA WAKTU PENYIDIKAN

7 Bahwa penyidikan atas kasus NCD fiktif Laporan Polisi No.Pol.: LP/497/

VIII/2009/Bareksrim tanggal 31 Agustus 2009 oleh Bareksrim yang dipimpin

TERGUGAT I telah melampaui batas waktu penyidikan dan berlangsung

tidak efektif dan tidak efisien.

8 Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Perkap No.12, batas waktu

untuk menyelesaikan perkara dihitung dari Surat Perintah Penyidikan adalah :


“ Batas waktu penyelesaian perkara ditentukan berdasarkan kriteria tingkat

kesulitan atas penyidikan :

a sangat sulit;

b sulit;

c sedang; atau

d mudah”.


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

8/16/2019 151_Pdt.G_2011_PN.JKT.Sel

10/77

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e



“ Batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya Surat

Perintah Penyidikan meliputi :

a 120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit;

b 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit;

c 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang; atau

d 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat mudah”.

9 Bahwa waktu penyidikan dapat diperpanjang dengan diterbitkannya surat

perintah dengan mencantumkan waktu perpanjangan sebagaimana diatur

dalam Pasal 32 ayat (3) Perkap No.12, sebagai berikut:


“ Dalam hal diberikan perpanjangan waktu penyidikan maka diterbitkan surat

perintah dengan mencantumkan waktu perpanjangan”.

10 Bahwa penyidikan harus dilakukan secara efektif dan efisien sebagaimana

diatur dalam Pasal 2 huruf (g) Perkap No.12, sebagai berikut:

Pasal 2 huruf (g) Perkap No.12 :

“Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penanganan perkara serta

pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana di lingkungan tugas kepolisian

menggunakan asas-asas sebagai berikut :

(g) efektivitas dan efisiensi waktu penyidikan, yaitu dalam proses penyidikan,

setiap penyidik wajib menjunjung tinggi efektivitas dan efisiensi waktu

penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan ini”.

11. Bahwa seandainya kasus NCD fiktif Laporan Polisi No.Pol.: LP/497/VIII/2009/

Bareksrim tgl. 31 Agustus 2009 ini termasuk perkara sangat sulit, maka

seharusnya ada perpanjangan dengan suatu surat perintah karena penyidikan

sendiri telah berlangsung LEBIH DARI 550 HARI, hal mana surat perintah

perpanjangan tersebut tidak pernah diterima oleh CMNP selaku pelapor.

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

8/16/2019 151_Pdt.G_2011_PN.JKT.Sel

11/77

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


12. Bahwa proses penyidikan NCD fiktif yang telah berlangsung 550 hari tanpa

kepastian benar-benar merupakan penyidikan yang berlarut-larut dan tidak

jelas ujungnya serta melanggar aturan jangka waktu penyidikan yang

seharusnya tidak boleh terjadi karena laporan polisi yang diajukan pelapor

didasarkan pada bukti putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan

hukum tetap (in kracht ) (Vide Bukti P-4).

13. Bahwa dengan demikian Bareskrim yang dipimpin TERGUGAT I telah

melanggar Pasal 2 huruf (g) Perkap No.12, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) serta

Pasal 32 ayat (3) Perkap No.12.

C PELANGGARAN TERHADAP PRINSIP KEPASTIAN HUKUM

14. Bahwa Bareskrim yang dipimpin TERGUGAT I telah “menggantung”

penyidikan atas kasus NCD fiktif Laporan Polisi No.Pol.: LP/497/VIII/2009/

Bareksrim tgl. 31 Agustus 2009 sampai 550 hari sehingga tidak ada kepastian

hukum.

15. Bahwa Bareskrim yang dipimpin TERGUGAT I tidak memberikan kepastian

kapan penyidikan atas kasus NCD fiktif Laporan Polisi No.Pol.: LP/497/

VIII/2009/Bareksrim tgl. 31 Agustus 2009 akan selesai. Sampai kapanpun

penyidikan aquo TIDAK TUNTAS jika Bareskrim yang dipimpin

TERGUGAT I melakukan penyidikan yang melanggar hukum termasuk

ketidakinginan memeriksa Terlapor HARY TANOESOEDIBJO.

16. Bahwa jasa kepolisian (termasuk di dalamnya penyidikan tindak pidana)

termasuk ke dalam jasa publik sebagaimana diatur dalam Penjelasan 5 ayat (4)

huruf (a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,

sbb.:

Penjelasan 5 ayat (4) huruf (a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik :

“ Jasa publik dalam ketentuan ini sebagai contoh, antara lain … pelayanan

keamanan (jasa kepolisian)...”.

17. Bahwa dengan demikian Bareskrim yang dipimpin TERGUGAT I melakukan

perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 4 huruf (b) dan (k) Undang-


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

8/16/2019 151_Pdt.G_2011_PN.JKT.Sel

12/77

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Pasal 2 huruf (c)

Perkap No.12 sbb.:

Pasal 4 huruf (b) dan (k) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik :

“Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan kepastian hukum dan

ketepatan waktu”.

Pasal 2 huruf (c) Perkap No.12 :


pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana di lingkungan tugas

kepolisian menggunakan asas-asas sebagai berikut :

(c) kepastian hukum, yaitu setiap tindakan penyidik dilakukan untuk

menjamin tegaknya hukum dan keadilan”.

D PELANGGARAN DALAM PEMBUATAN DAN PENERBITAN SP2HP

18. Bahwa selama berlangsungnya penyidikan atas kasus NCD Laporan Polisi

No.Pol.: LP/497/VIII/2009/Bareksrim tgl. 31 Agustus 2009, CMNP selaku

pelapor hanya 1 kali menerima SP2HP, padahal seharusnya minimal 1 kali

setiap 1 bulan penyidik wajib memberikan SP2HP kepada CMNP selaku

Pelapor.

19. Bahwa Bareskrim yang dipimpin TERGUGAT I tidak memastikan SP2HP

memberikan informasi yang cukup kepada CMNP karena dalam SP2HP tidak

memuat rencana tindakan termasuk tentang kapan Terlapor HARY

TANOESOEDIBJO akan diperiksa.

20. Bahwa dengan demikian Bareskrim yang dipimpin TERGUGAT I melakukan

pelanggaran Pasal 39 ayat (1) Perkap No.12 dan Pasal 40 ayat (1) Perkap No.12,

sebagai berikut:


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12

8/16/2019 151_Pdt.G_2011_PN.JKT.Sel

13/77

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


“ Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik

WAJIB memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak

diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan”.


“SP2HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) sekurang-kurangnya

memuat tentang :

a pokok perkara;

b tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya;

c masalah/kendala yang dihadapi dalam penyidikan;

d rencana tindakan selanjutnya; dan

e himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan

kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan”.

E PELANGGARAN KARENA BARESKRIM YANG DIPIMPIN TERGUGAT I

DISKRIMINATIF (TIDAK MENERAPKAN KESAMAAN DI MUKA

HUKUM) TERHADAP TERLAPOR (HARY TANOESOEDIBJO) DAN

TIDAK MELINDUNGI KEPENTINGAN UMUM

21. Bahwa TERGUGAT I diskriminatif (tidak menerapkan kesamaan di muka

hukum) terhadap Terlapor (HARY TANOESOEDIBJO) dan sebaliknya tidak

melindungi kepentingan umum dalam penyidikan atas kasus NCD fiktif

Laporan Polisi No.Pol.: LP/497/VIII/2009/Bareksrim tgl. 31 Agustus 2009. Hal

ini terlihat karena Pelapor harus memohon-mohon agar Bareskrim yang

dipimpin TERGUGAT I melakukan pemanggilan terhadap Terlapor HARY

TANOESOEDIBJO. Tidak jelas mengapa Bareksrim yang dipimpin

TERGUGAT I sangat enggan untuk memanggil Terlapor, padahal semua warga

negara sama kedudukannya di hadapan hukum. Keengganan TERGUGAT I

memanggil Terlapor telah merugikan kepentingan umum karena Pelapor

(CMNP) adalah perusahaan publik yang bergerak di bidang penyedia jalan tol.

22. Bahwa dengan demikian Bareskrim yang dipimpin TERGUGAT I telah

melanggar Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 amandemen ke-4, Pasal 34 huruf (a,


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13

8/16/2019 151_Pdt.G_2011_PN.JKT.Sel

14/77

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


d, e, m dan o) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

dan Pasal 2 huruf (d) Perkap No. 12, sbb.:

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 amandemen ke-4 :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal 34 huruf (a, d, e, m dan o) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik :

“Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku

sebagai berikut :

a adil dan tidak diskriminatif;

b tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;

c professional;

d tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;

e tidak menyimpangi dari prosedur ”.

Pasal 2 huruf (d) Perkap No. 12 :


pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana di lingkungan tugas kepolisian

menggunakan asas-asas :

kepentingan umum, yaitu setiap penyidik POLRI lebih mengutamakan

kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan”.

F PELANGGARAN KEPATUTAN OLEH BARESKRIM YANG DIPIMPIN

TERGUGAT I

23. Bahwa selain perbuatan melawan hukum, perbuatan TERGUGAT I juga

melanggar kepatutan karena :

a Menggantung proses penyidikan;

b Pelapor harus memohon-mohon baru kemudian Bareskrim yang dipimpin

TERGUGAT I melakukan action;

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14

8/16/2019 151_Pdt.G_2011_PN.JKT.Sel

15/77

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


c TERGUGAT I menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya dengan tidak

memberikan kepastian hukum atas Laporan Polisi No.Pol.: LP/497/VIII/2009/

Bareksrim tgl. 31 Agustus 2009.

d TERGUGAT I tidak memperhatikan kepentingan CMNP, perusahaan publik

yang dimiliki masyarakat, termasuk PENGGUGAT.

G TANGGUNG JAWAB TERGUGAT II

24. Bahwa oleh karena TERGUGAT I dalam melaksanakan jabatannya telah

melakukan perbuatan melawan hukum, maka TERGUGAT II selaku pemegang

jabatan TERGUGAT I bertanggungjawab secara pribadi atas segala kerugian

yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

H UNSUR KERUGIAN

25. Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum PARA TERGUGAT, CMNP

mengalami kerugian nyata, yaitu tidak tertagihnya 28 NCD, senilai total US$ 28

juta sehingga PENGGUGAT sebagai pemegang 8.500 lembar saham dari total

2.000.000.000 lembar saham yang dikeluarkan CMNP, demi hukum mengalami

kerugian sebesar sebagai berikut :

(8.500/2.000.000.000) x US$ 28 juta = US$ 119 (seratus sembilan belas dollar

Amerika Serikat), ditambah biaya korespondensi, biaya-biaya hukum, serta

kerugian imateriil, yang akan diuraikan pada bagian selanjutnya dari gugatan

ini.

I UNSUR - UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERPENUHI

26. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata

adalah sebagai berikut:

a Adanya perbuatan melawan hukum;

b Adanya kesalahan;

c Adanya kerugian;

d Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan

yang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain,


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15

8/16/2019 151_Pdt.G_2011_PN.JKT.Sel

16/77

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan

dan ketertiban umum, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

27. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.838K/Sip/1970 tgl. 3

Maret 1971, untuk menentukan suatu perbuatan melanggar hukum oleh

Penguasa (onrechmatige overheidsdaad ) harus diukur dengan : (Vide Bukti

P-15)

a Undang-undang;

b Peraturan-peraturan formil yang berlaku;

c Kepatutan dalam masyarakat yang seharusnya dipatuhi oleh Penguasa;

28. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti PARA TERGUGAT telah melakukan

perbuatan melawan hukum ,yaitu melanggar undang-undang, tidak melakukan

perbuatan yang menjadi kewajiban hukum PARA TERGUGAT dan melakukanperbuatan yang tidak patut.

29. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan

hukum dan harus bertanggungjawab baik dalam jabatan maupun pribadi, maka

PARA TERGUGAT haruslah dihukum membayar ganti rugi kepada

PENGGUGAT, dengan perincian sebagai berikut:

No.

KETERANGAN NILAI

1. Kerugian material CMNP atas tidak

tertagihnya NCD senilai US$ 28 juta (Saham

PENGGUGAT sebanyak 8.500 lembar dari

total 2.000.000.000 lembar saham yang

dikeluarkan CMNP)

(8.500/2.000.000.000) x US$ 28

juta = US$ 119 (seratus sembilan

belas dollar Amerika Serikat)

2. Biaya korespondensi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

rupiah)

3. Biaya untuk upaya hukum dan pengacara Rp. 100.000.000,- (seratus juta

rupiah)

4. Kerugian immaterial diakibatkan hilangya

waktu, tenaga dan pikiran serta kepercayaan

PENGGUGAT kepada institusi Kepolisian

Negera Republik Indonesia karena Laporan

Polisi No.Pol.: LP/497/VIII/2008/Bareskrim

Rp. 100.000.000.,- (seratus juta

rupiah)

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16

8/16/2019 151_Pdt.G_2011_PN.JKT.Sel

17/77

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


tgl. 31 Agustus 2009 berlangsung berlarut-

larut, bahkan “digantung” tanpa kejelasan.

30. Bahwa untuk memastikan PARA TERGUGAT mentaati putusan ini, patut

kiranya PARA TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (dwangsom)

sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari jika tidak melaksanakan

putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

31. Bahwa oleh karena ada kekhawatiran PARA TERGUGAT mengalihkan harta

kekayaannya, maka untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (illusoir ),

patut bila PENGGUGAT mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir

beslag), antara lain atas:

• Harta kekayaan TERGUGAT II baik bergerak maupun tak bergerak, baik yang

ada sekarang maupun yang ada di kemudian hari, di antaranya sebidang tanah dan

bangunan yang terletak di Perumahan Tanjung Mas Raya Estate, Jl. Cendrawasih

Mas V, Blok A4, No.9, Tanjung Barat, Jakarta Selatan.

32. Bahwa gugatan ini didasarkan bukti-bukti otentik, sehingga sangat patut bila

PENGGUGAT mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih

dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, maupun kasasi

(uitvoerbaar bij voorraad ).

33. Bahwa karena perkara ini timbul akibat kesalahan PARA TERGUGAT, patut

kiranya bila PENGGUGAT mohon agar biaya perkara ini dibebankan kepada

PARA TERGUGAT.

34. Bahwa PARA TURUT TERGUGAT selaku atasan maupun pelaksana fungsi

pengawasan terhadap PARA TERGUGAT haruslah dihukum untuk mematuhi

putusan perkara ini.

PERMOHONAN (PETITUM):


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17

8/16/2019 151_Pdt.G_2011_PN.JKT.Sel

18/77

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan memutus sebagai berikut :

1 Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2 Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

3 Memerintahkan TERGUGAT I untuk membuat dan mengirimkan Surat Perintah

Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada Kejaksaan Republik Indonesia;

4 Memerintahkan TERGUGAT I untuk melaksanakan penyidikan Laporan Polisi

No.Pol.: LP/497/VIII/2009/Bareksrim tanggal 31 Agustus 2009 sesuai dengan

prosedur dan ketentuan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Kepolisian

Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan

Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara

Republik Indonesia, termasuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan

terhadap Terlapor serta menetapkan Tersangka;

5 Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada

PENGGUGAT dengan perincian sebagai berikut :

No.

KETERANGAN NILAI

1. Kerugian material CMNP atas tidak

tertagihnya NCD senilai US$ 28 juta

(Saham PENGGUGAT sebanyak

8.500 lembar dari total 2.000.000.000

lembar saham yang dikeluarkan

CMNP)

(8.500/2.000.000.000) x US$ 28 juta =

US$ 119 (seratus sembilan belas dollar

Amerika Serikat)

2. Biaya korespondensi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

3. Biaya untuk upaya hukum dan

pengacara

Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

4. Kerugian immaterial diakibatkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18

8/16/2019 151_Pdt.G_2011_PN.JKT.Sel

19/77

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


hilangya waktu, tenaga dan pikiran

serta kepercayaan PENGGUGAT

kepada institusi Kepolisian Negera

Republik Indonesia karena Laporan

Polisi No.Pol.: LP/497/VIII/2008/

Bareskrim tgl. 31 Agustus 2009berlangsung berlarut-larut, bahkan

“digantung” tanpa kejelasan.

T O T A L

Rp. 200.050.000,- (dua ratus juta lima

puluh ribu rupiah)

Dan

US$ 119 (seratus Sembilan belas

dollar Amerika Serikat

6 Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) sebesar

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari jika tidak melaksanakan putusan

dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

7 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag);

8 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya

hukum perlawanan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

9 Menghukum PARA TURUT TERGUGAT untuk mematuhi putusan ini;

10 Menghukum PARA TERGUGAT membayar biaya perkara.

ATAU :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terhormat berpendapat

lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat

datang menghadap kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Turut

Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19

8/16/2019 151_Pdt.G_2011_PN.JKT.Sel

20/77

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


V diwakili oleh kuasanya : Drs. MUDJIWALUYO, SH.,MM, Dan kawan-kawan,

kesemuanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2011;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No.1

Tahun 2008 tentang Mediasi, maka terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi

dengan mediator : SITI SURYATI, SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut,

namun setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, ternyata upaya mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan

perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat

dan Para Turut Tergugat telah menyampaikan surat jawabannya tertanggal 30 Juni 2011,

yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Terlebih dahulu PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT menyatakan

menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam Surat

Gugatannya tertanggal 14 Maret 2011, kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya

oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT;

Selanjutnya PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT tidak akan menjawab

satu persatu dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, akan tetapi PARA TERGUGAT dan

PARA TURUT TERGUGAT akan menjawab dalam suatu bentuk Jawaban yang

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya yang

sekaligus merupakan bentuk bantahan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT

TERGUGAT terhadap dalil-dalil gugatan PENGGUGAT. Demikian halnya terhadap

dalil-dalil gugatan PENGGUGAT lainnya yang tidak relevan atau sama sekali tidak

menyangkut aspek yuridis juga tidak akan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT

TERGUGAT tanggapi, namun tidak berarti PARA TERGUGAT dan PARA TURUT

TERGUGAT membenarkan dalil-dalil gugatan PENGGUGAT tersebut ;

DALAM EKSEPSI

A KOMPETENSI ABSOLUT

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20

8/16/2019 151_Pdt.G_2011_PN.JKT.Sel

21/77

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


MAJELIS HAKIM PERDATA TIDAK BERWENANG MENGADILI DAN

MEMERIKSA PERKARA A QUO

1 Bahwa essensi dari gugatan Penggugat adalah mengenai

masalah Tergugat I tidak menindaklanjuti prosespenyidikan atas Laporan Polisi No. Pol. : LP/497/

VIII/2009/Bareskrim tanggal 31 Agustus 2009 dan tidak

menerbitkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya

Penyidikan) serta tidak menerbitkan SP2HP (Surat

Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan)

sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Perkap No. 12

Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian

Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri;

2 Bahwa dari alur dalil-dalil fundamentum gugatan tampak

jelas bahwa Penggugat mengakui kedudukan hukum

Tergugat I maupun Para Turut Tergugat selaku Pejabat

Tata Usaha Negara (TUN) dalam ketentuan hukum Publik

ic Hukum Pidana, sedangkan apa yang dipersengketakan

dalam gugatan adalah sesuatu yang tunduk pada Hukum

Acara Perdata (Perdata Formil) dan Hukum Acara Perdata

Materiil;

3 Bahwa karena kualitas Tergugat I dan Para Turut Tergugat

tidak sebagai perseorangan yang dalam kedudukan hukum

bukan sebagai masyarakat bebas/person, tetapi sebagai

institusi maka tanpa melihat persyaratan hukum lebih

dalam, secara gambling apa yang didalilkan dalam

fundamentum gugatan tunduk pada ketentuan Pasal 53 ayat

2 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PERATUN, sehingga

tindakan Tergugat I dan Para Tergugat yang dimaksud

dalam gugatan adalah tindakan Pejabat Tata Usaha Negara;

4 Bahwa gugatan Penggugat adalah upaya menggunakan

baju (format) perdata vide Pasal 1365 KUH Perdata dalam

jurisdiksi hukum privat tetapi isi dari apa yang menjadi


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21

8/16/2019 151_Pdt.G_2011_PN.JKT.Sel

22/77

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


persengketakan adalah menyangkut raung lingkup hukum

hukum publik yaitu hukum pidana;

5 Bahwa ajaran hukum telah membedakan antara penguasa

sebagai penguasa (qua talis) dengan penguasa yang

bertindak sebagai orang pribadi yang berperan bersama-

sama dengan norma-norma hukum publik dengan norma-

norma hukum perdata yang pada dasarnya menyatakan

bahwa tindakan penguasa yang berkenaan dengan Hukum

Publik tidak dapat dinilai atau diproses menurut hukum

perdata (Indro Harto, SH, Usaha Memahami Undang-

Undang tentang PERATUN, Buku I, Pustaka Sinar

Harapan, 2004, halaman 53 s/d 55;

6 Bahwa jika tindakan pejabat public atau pejabat TUN

dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum

(Onrechtmatige Overheids Daad/OOD), maka terhadap

tuntutan ganti rugi dengan dasar OOD haruslah ada putusan

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap

untuk membuktikan adanya Onrechtmatige Overheids

Daad/OOD tersebut;

7 Bahwa hanya dengan dasar adanya putusan pengadilan

TUN barulah tuntutan ganti rugi dapat diajukan, akan tetapi

dalam gugatan Penggugat tidak didasarkan atas suatu

putusan yang membuktikan adanya Onrechtmatige

Overheids Daad/OOD, maka yang tengah dipersengketakan

tentang Onrechtmatige Overheids Daad/OOD bukanlah

wewenang Hakim Perdata sebagaimana Majelis Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan yang menyidangkan perkara ini

secara perdata yang menunjuk Majelis Hakim Perdata;

8 Bahwa gugatan Penggugat secara keseluruhan adalahmempermasalahkan perkara pidana yang diberi baju

perdata/menggunakan format perdata yang ternyata dari

alur fundamentum gugatan mempermasalahkan tidak

ditindaklanjutinya proses penyidikan atas Laporan Polisi

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22

8/16/2019 151_Pdt.G_2011_PN.JKT.Sel

23/77

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


No. Pol. : LP/497/VIII/2009/Bareskrim tanggal 31 Agustus

2009 dan tidak menerbitkan SPDP (Surat Pemberitahuan

Dimulainya Penyidikan) serta SP2HP (Surat

Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) dalam

perkara pidana atas nama Terlapor Hary Tanoesoedibyo,

yang jika demikian halnya quad non haruslah diuji dalam

ruang lingkup Hukum Publik/Hukum Acara Pidana yang

member peluang untuk menguji kebenaran materiil atas

setiap tuduhan atau sangkaan yang demikian;

9 Bahw aselain dari apa yang didalilkan dalam fundamentum

gugatan sebagai sesuatu hal dalam ruang lingkup Hukum

Pidana, juga terlihat dari tuntutan Penggugat pada petitum

gugatan angka 3 : “Memerintahkan Tergugat I untukmembuat dan mengirimkan Surat Perintah Dimulainya

Penyidikan (SPDP) pada Kejaksaan Republik Indonesia”

dan angka 4: “Memerintahkan Tergugat I untuk

melaksanakan penyidikan Laporan Polisi No. Pol. :

LP/497/VIII/2009/Bareskrim tanggal 31 Agustus 2009

seseuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku, termasuk

tetapi tidak terbatas pada KUHAP dan Perkap No. 12

Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian

Penangan Perkara Pidana di Lingkungan Polri, termasuk

melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap

Terlapor serta menetapkan Tersangka” sebagai bahagian

yang fundamental merupakan jurisdiksi hukum pidana

yang tidak dapat diuji melalui mekanisme forum acara

perdata;

10 Bahwa tentang pelaksanaan Hukum Pidana, dengan kata

lain gugatan Penggugat bertujuan agar perkara pidana

dalam hal ini proses penyidikan, penerbitan SPDP dan

SP2HP yang dilakukan oleh Tergugat I untuk dinyatakan

tidak berdasar hukum haruslah ditolak karena Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan dengan Majelis Hakim Perdata yang


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23

8/16/2019 151_Pdt.G_2011_PN.JKT.Sel

24/77

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


mengadili perkara perdata yang muatannya tentang

pelaksanaan Hukum Pidana;

11 Bahwa sekalipun didalilkan secara perdata tetapi karena hal

yang dipermasalahkan berada dalam ruang lingkup Hukum

Pidana, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang

mengadili perkara ini secara perdata haruslah menyatakan

tidak berwenang mengadili perkara ini;

12 Bahwa baik ajaran atau doktrin hukum yang dimiliki oleh

bangsa-bangsa eropa yang tunduk pada azas legalitas

sebagai sumber hukum dan ajaran hukum yang dianut di

Indonesia, tidak terdapat satu ajaran hukum yang

membenarkan prosedur perdata sebagai alat untuk

mengoperasionalkan Hukum Pidana, karena undang-undang dan ajaran hukum tidak mengenal prosedur

beracara yang demikian maka gugatan Penggugat haruslah

ditolak karena pengadilan tidak berwenang mengadili

perkara pdana dengan menggunakan prosedur perdata;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mengingat gugatan yang diajukan oleh

Penggugat bukan merupakan kewenangan Peradilan Perdata dan Eksepsi yang diajukan

PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT adalah mengenai KOMPETENSI

ABSOLUT (Kewenangan Pengadilan), maka PARA TERGUGAT dan PARA TURUT

TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

untuk terlebih dahulu memutuskan dalam suatu Putusan Sela sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1 Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi yang menyangkut

Kewenangan Pengadilan (Kompetensi Absolut) dari PARA TERGUGAT dan

PARA TURUT TERGUGAT;

2 Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim

Perdata tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo;

3 Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24

8/16/2019 151_Pdt.G_2011_PN.JKT.Sel

25/77

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


B GUGATAN ERROR IN PERSONA BERUPA DISKUALIFIKASI IN

PERSON

1 Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas atau

tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan dalam

perkara ini, karena PENGGUGAT bukanlah Pelapor dalam

perkara Laporan Polisi No. Pol.: LP/497/VIII/2009/

Bareskrim tanggal 31 Agustus 2009 tentang dugaan tindak

pidana penipuan yang dilakukan oleh HARY

TANOESOEDIBJO;

2 Bahwa pihak yang melaporkan HARY

TANOESOEDIBJO, sebagaimana Laporan Polisi No. Pol.:

LP/497/VIII/2009/ Bareskrim tanggal 31 Agustus 2009

kepada TERGUGAT I adalah PT. Citra Marga Nusaphala

Persada (CMNP),Tbk (Pelapor). Dengan demikian antara

PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT dan PARA

TURUT TERGUGAT tidak ada hubungan hukum sehingga

tidak akan ada obyek yang disengketakan.

Berdasarkan fakta di atas jelas menunjukkan bahwa gugatan PENGGUGAT

mengandung cacat formil, karena PENGGUGAT bukanlah orang yang tepat

mengajukan gugatan tersebut, sehingga dalam hal ini PENGGUGAT dapat

dikategorikan error in persona berupa diskualifikasi in person, demikian

pendapat M. YAHYA HARAHAP, SH dalam bukunya “Hukum Acara Perdata

tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”,

penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2004, halaman 111). Oleh karena PENGGUGAT

masuk dalam kategori diskualifikasi in person yang berakibat gugatannya

mengandung cacat formil, maka untuk itu gugatan PENGGUGAT haruslah

dinyatakan tidak dapat diterima.

C GUGATAN SALAH ALAMAT/SASARAN

1 Bahwa jika PENGGUGAT menganggap sebagai pemegang 8.500 (delapan

ribu lima ratus) lembar saham PT. Citra Marga Nusaphala Persada (PT.

CMNP) sebagaimana dalil gugatan PENGGUGAT butir 1 halaman 2, maka


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25

8/16/2019 151_Pdt.G_2011_PN.JKT.Sel

26/77

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


hubungan hukum itu hanya ada antara PENGGUGAT dengan PT. CMNP.

Dengan demikian PENGGUGAT tidak dapat melakukan perbuatan hukum

yang bersifat mewakili kepentingan PT. CMNP;

2 Bahwa dari fakta di atas sudah jelas antara PENGGUGAT dengan PARA

TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT tidak ada hubungan hukum

dan juga tidak ada obyek yang disengketakan, apalagi terhadap TERGUGAT

II selaku pribadi TERGUGAT I adalah mengada-ada dan tidak berdasar

hukum. Sehingga tidak perlu diragukan lagi dengan ditariknya PARA

TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT sebagai pihak dalam perkara

a quo, maka gugatan PENGGUGAT dapat dikategorikan salah sasaran atau

salah alamat;

Berdasarkan fakta di atas sudah selayaknya gugatan PENGGUGAT harus

dinyatakan tidak dapat diterima, karena salah sasaran atau salah alamat.

D GUGATAN KURANG PIHAK (Plurium Litis Concortium)

1 Bahwa jika memperhatikan latar belakang dan alasan

gugatan PENGGUGAT ada beberapa pihak lain yang justru

lebih menyentuh kepentingan PENGGUGAT, misalnya PT.

CMNP, dimana PENGGUGAT merupakan salah satu pihak

pemegang saham PT. CMNP, sehingga secara hukum erat

sekali hubungannya;

2 Disamping itu ada pihak lain lagi yang justru lebih penting

yaitu Drosophila Enterprise Pte.Ltd dan PT. Bakti

Investama dan merupakan pihak yang paling bertanggung

atas kerugian yang diderita oleh PT. CMNP;

Oleh karena tidak ditariknya PT. CMNP, Drosophila Enterprise Pte.Ltd

dan PT. Bakti Investama oleh PENGGUGAT sebagai pihak dalam perkara a quo,

maka gugatan PENGGUGAT sudah dapat dikategorikan tidak lengkap karena

kurang pihak (Plurium Litis Concortium), sehingga haruslah dinyatakan tidak

dapat diterima;

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26

8/16/2019 151_Pdt.G_2011_PN.JKT.Sel

27/77

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


Dari uraian-uraian tersebut diatas, sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak

dapat diterima, karena error in persona berupa diskualifikasi in person atau salah

sasaran/salah alamat atau kurang pihak (Plurium Litis Concortium).

DALAM POKOK PERKARA

1 Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas mohon

dianggap termasuk dalam Pokok Perkara.

2 Bahwa PARA TERGUGAT (TERGUGAT I dan II) menolak dengan tegas

seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang benar-benar diakui secara

tegas oleh PARA TERGUGAT.

3 Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT butir 1, 2, 8 dan 9 halaman 2 dan 3 adalah

persoalan PENGGUGAT dengan PT. CMNP yang tidak ada kaitannya dengan

TERGUGAT I dan faktanya memang demikian, hal itu sebagaimana telah

disampaikan dalam bagian Eksepsi di atas yang pada pokoknya TERGUGAT I

tidak mempunyai hubungan hukum dengan PENGGUGAT, untuk itu dalil

PENGGUGAT ini haruslah dikesampingkan.

4 Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT butir 3, 4, 5 dan 6 adalah merupakan

persoalan perdata antara PT. CMNP dengan DROSOPHILA ENTERPRISE dan

PT. BHAKTI INVESTAMA, yang juga tidak ada kaitannya dengan

PENGGUGAT, sehingga TERGUGAT I tidak merasa perlu untuk

menanggapinya.

5 Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT butir 1 halaman 3 yang menganggap

TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses

penyidikan Laporan Polisi No. Pol.: LP/497/VIII/2009/Bareskrim tanggal 31

Agustus 2009 yang dilaporkan oleh pihak PT CMNP tentang tindak pidana

penipuan yang diduga dilakukan oleh HARI TANOESOEDIBJO (vide butir 7

gugatan PENGGUGAT halaman 2) adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum,

karena TERGUGAT I telah menindaklanjuti Laporan Polisi tersebut denganmelakukan proses penyidikan sesuai dengan mekanisme hukum sebagaimana

diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP, antara

lain :


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27

8/16/2019 151_Pdt.G_2011_PN.JKT.Sel

28/77

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


a Keterangan saksi-saksi :

1 PONCO ATMONO (pelapor)

2 Drs HENDRA HUTAMA, Ak

3 TITO SULISTIO, SE, MAF

4 TEDDY KHARSADI, MBA

5 YAYUK SUTYOWATI, SE

6 SULISTIOWATI, SH

7 Drs. JAROT BASUKI

8 Drs. WINTEN PARADIKA,

Ak, MM

9 I GEDE UPADANA, SE, MM

10 HM. JUSUF HAMKA

ANDI KRISNAWAN SANTOSO

11 DANEIL GOEN

RESO

12 REZA HE

SURJANINGRAT

13 FERNANDO J

SITOHANG

14 HUDAYA ARRY

SUMADHIJA

15 Drs. HARM

TANIDJAJA

16 IDA ZURAIDA

17 FIRDAUS ALIFA

SE

18 HARY DJAYA

19 YONO HARYON

Bahwa para saksi di atas terdiri dari beberapa kelompok dan keterangan

saksi dari masing-masing kelompok tidak saling bersesuaian atau tidak

berkesinambungan (vide Pasal 85 ayat (6) huruf a KUHAP).

b Keterangan Terlapor atas nama HARI TANOESOEDIBJO juga tidak sejalan

dengan keterangan para saksi di atas (vide Pasal 85 ayat (6) huruf b KUHAP);

c Keterangan Ahli atas nama :

1 DR. MUZAKKIR, SH, MH (staf pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia), yang pada pokoknya menyatakan bahwa

perbuatan yang dituduhkan kepada Terlapor telah memenuhi unsur-unsur

pasal yang dituduhkan itu (Pasal 378 KUHP), karena Terlapor dianggap

telah mengetahui adanya pelanggaran terhadap peraturan BI (Bank

Indonesia) tentang NCD tersebut.

2 DR. CHAIRUL HUDA, SH, MH (staf pengajar Hukum Pidana Fakultas

Hukum Universitas Muhammadyah), yang pada pokoknya menyatakan

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28

8/16/2019 151_Pdt.G_2011_PN.JKT.Sel

29/77

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada Terlapor telah memenuhi

unsur-unsur pasal yang dituduhkan itu (Pasal 378 KUHP);

3 Prof. DR. INDRIARTO SENO ADJI, SH, MH (Guru Besar Hukum

Pidana Universitas Indonesia), yang pada pokoknya menyatakan bahwa

perbuatan yang dituduhkan kepada Terlapor tidak memenuhi unsur-unsur

pasal yang dituduhkan itu (Pasal 378 KUHP), karena perbuatan Terlapor

masuk dalam ranah hukum perdata yaitu perbuatan ingkar janji

(wanprestasi);

4 DR. RUDY SATRIYO MUKANTARDJO, SH, MH (staf pengajar pada

Fakultas Hukum Universitas Indonesia), yang pendapatnya senada dengan

Prof. DR. INDRIARTO SENO ADJI, SH, MH di atas.

Bahwa dari hasil pemeriksaan alat-alat bukti di atas, dapat disimpulkan sebagai

berikut :

a Walaupun proses penyidikan perkara yang dilaporkan

PENGGUGAT sebagaimana Laporan Polisi No. Pol.:

LP/497/VIII/2009/Bareskrim tanggal 31 Agustus 2009

telah dilakukan dengan memeriksa Pelapor

(PENGGUGAT), Terlapor (HARI TANOESOEDIBJO)

dan saksi-saksi lainnya sebagaimana tersebut di atas,

tetapi belum ditemukan adanya bukti permulaan yang

cukup, sehingga Terlapor (HARI TANOESOEDIBJO)

statusnya belum dapat ditingkatkan menjadi tersangka.

b Bahwa berkaitan dengan tindak pidana yang

dituduhkan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP,

DR. CHAIRUL HUDA, SH, MH dan DR.

MUZAKKIR, SH, MH menyampaikan pendapatnya

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaanmasing-masing, yang pada pokoknya seperti

disampaikan di atas, yaitu perbuatan yang dituduhkan

kepada Terlapor telah memenuhi unsur-unsur pasal

yang dituduhkan (Pasal 378 KUHP).


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29

8/16/2019 151_Pdt.G_2011_PN.JKT.Sel

30/77

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


c Bahwa pendapat DR. CHAIRUL HUDA, SH, MH dan

DR. MUZAKKIR, SH, MH berbeda dan bertolak

belakang dengan pendapat Prof. DR. INDRIARTO

SENO ADJI, SH, MH dan DR. RUDY SATRIYO

MUKANTARDJO, SH, MH sebagaimana tertuang

dalam Berita Acara Pemeriksaan masing-masing

berpendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa

perbuatan yang dituduhkan kepada Terlapor tidak

memenuhi unsur-unsur pasal yang dituduhkan itu

(Pasal 378 KUHP), karena perbuatan Terlapor masuk

dalam ranah hukum perdata yaitu perbuatan ingkar janji

(wanprestasi);

d Bahwa berdasarkan fakta di atas TERGUGAT I telahbeberapa kali melaksanakan gelar perkara (5 kali) dan

yang terakhir tanggal 5 Mei 2011 yang dihadiri oleh

Penyidik, Pengawas Penyidik dan pejabat-pejabat

dari satuan kerja terkait di lingkungan Mabes Polri,

dengan materi Laporan Polisi No. Pol.: LP/497/

VIII/2009/Bareskrim tanggal 31 Agustus 2009 a.n.

pelapor PONCO ATMONO (bertindak mewakili PT.

CMNP) dengan terlapor HARI TANOESOEDIBJO

yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana

dimaksud Pasal 378 KUHP. Hasil gelar perkara

tersebut sebagaimana tertuang dalam Kesimpulan

dengan suatu Rekomendasi, sebagai berikut :

Kesimpulan :

1 Bahwa perkara tentang tindak pidana penipuan dengan Terlapor

HARI TANOESOEDIBJO berdasarkan fakta-fakta hasil

penyidikan dan analisis yuridis pasal yang dipersangkakan tidak

memenuhi unsur Pasal 378 KUHP;

2 Bahwa terhadap perkara tersebut bukan merupakan perbuatan

pidana;

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30

8/16/2019 151_Pdt.G_2011_PN.JKT.Sel

31/77

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


Rekomendasi :

1 Bahwa perkara yang dilaporkan sesuai Laporan Polisi No. Pol.:

LP/497/VIII/2009/Bareskrim tanggal 31 Agustus 2009 tentang tindak

pidana penipuan, berdasarkan fakta-fakta hasil penyidikan dan analisis

yuridis pasal yang dipersangkakan tidak memenuhi unsur Pasal 378

KUHP dan bukan merupakan perbuatan pidana;

2 Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan

terlapor serta dokumen pendukungnya belum ditemukan tindak

pidana/dalam ranah keperdataan, maka penyidikan terhadap perkara

penipuan dengan terlapor HARI TANOESOEDIBJO dengan Laporan

Polisi No. Pol.: LP/497/VIII/2009/Bareskrim tanggal 31 Agustus 2009

dihentikan penyidikannya.

d Bahwa berdasarkan hasil gelar perkara tersebut di atas dan dengan berpedoman

pada ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (KUHAP), TERGUGAT I mengambil langkah hukum yaitu menghentikan

penyidikan perkara Laporan Polisi No. Pol.: LP/497/VIII/2009/Bareskrim tanggal

31 Agustus 2009, dan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan masih

dalam proses. Kewajiban TERGUGAT I untuk melimpahkan hasil penyidikan

kepada penuntut umum hanya dapat dilakukan apabila ternyata peristiwa yang

disangkakan adalah merupakan suatu tindak pidana dan semua unsur- unsur

tindak pidana yang disangkakan telah terpenuhi secara sempurna.

6 Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT butir 3 halaman 3 – 5 yang menganggap

TERGUGAT I tidak menindaklanjuti Laporan Polisi No. Pol.: LP/497/VIII/2009/

Bareskrim tanggal 31 Agustus 2009 dengan benar, adalah tidak berdasar hukum,

dan berkaitan dengan dalil ini TERGUGAT I mensomasi PENGGUGAT agar

membuktikannya dalam persidangan ini. Jika PENGGUGAT tidak dapat

membuktikannya atau dalil PENGGUGAT tersebut tidak terbukti, maka sesuai

dengan hukum yang berlaku PENGGUGAT akan dilaporkan secara pidana karena

telah mencemarkan nama baik TERGUGAT I.

7 Bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam bagian eksepsi di atas, antara

PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum,

sehingga tuntutan ganti kerugian yang ditujukan kepada PARA TERGUGAT

adalah salah kaprah dan tidak berdasar hukum, karena kerugian yang diderita


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31

8/16/2019 151_Pdt.G_2011_PN.JKT.Sel

32/77

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


PENGGUGAT (pemegang 8.500 lembar saham PT. CMNP) adalah persoalan lain

yang terjadi sebelumnya antara PT. CMNP dengan Terlapor dalam perkara

Laporan Polisi No. Pol.: LP/497/VIII/2009/Bareskrim tanggal 31 Agustus 2009,

dan PARA TERGUGAT tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas

kerugian yang diderita PENGGUGAT tersebut. Untuk itu karena tuntutan ganti

kerugian yang diajukan PENGGUGAT tidak berdasar hukum dan salah kaprah,

maka haruslah ditolak atau dikesampingkan.

8 Bahwa PENGGUGAT telah keliru memaknai pengertian perbuatan melawan

hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata, karena dalam perkara a

quo jelas terlihat bahwa unsur perbuatan dan kesalahan sebagaimana didalilkan

PENGGUGAT dalam gugatannya tidak bersinergi dengan unsur kerugian yang

diderita oleh PENGGUGAT, hal ini juga dapat dikatakan bahwa tidak ada

hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian. Dengan demikian sudahsangat jelas bahwa unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata tidak terpenuhi, oleh

karenanya tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh PENGGUGAT haruslah

dikesampingkan.

9 Bahwa berkaitan dengan tuntutan uang paksa (dwangsom), permohonan sita

jaminan (conservatoir beslag) dan putusan agar dilaksanakan terlebih dahulu

(uitvourbaar bij voorraad) sebagaimana didalilkan PENGGUGAT dalam

gugatannya butir 30, 31 dan 32 halaman 12 adalah tidak beralasan hukum, oleh

karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan.

PERMOHONAN

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, mohon berkenan Bapak Ketua

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara a quo memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1 Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi PARA TERGUGAT dan

PARA TURUT TERGUGAT;2 Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim

Perdata tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo

3 Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

Disclaimer


Dalam hal Anda menemukan inakur

Date post:	05-Jul-2018
Category:	Documents
Upload:	rizki
View:	219 times
Download:	1 times

151_Pdt.G_2011_PN.JKT.Sel

Documents