+ All Categories
Home > Documents > 1522__K_Pdt_2012 SENGKETA LUAS.pdf

1522__K_Pdt_2012 SENGKETA LUAS.pdf

Date post: 17-Sep-2015
Category:
Upload: pujimuliono
View: 18 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
13
hkama ahkamah Agung Republ Mahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia ublik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N No. 1522 K/Pdt/2012 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA M A H K A M A H A G U N G memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara : F. BUDI TJAHJONO , bertempat tinggal di Jalan Baladewa Raya B No. 12 A RT.014 RW.006, Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada ERDI SUTANTO, CH.,SH.,MH. , Advokat, berkantor di Jalan Raya Duren Sawit No. 37 Klender, Jakarta Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2012. Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding; m e l a w a n : EVA SAVIANTHI , bertempat tinggal di Jalan Palem Raya 12 Taman Yasmin Sektor V Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada DANIEL ATIHUTA, SH.,MH., Advokat pada Kantor Hukum Daniel & Rekan yang beralamat di Jalan Pondok Rumput No. 9 Kota Bogor. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 April 2012. Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bogor pada pokoknya atas dalil-dalil : Bahwa Tergugat semula adalah pemilik tanah dan bangunan rumah tinggal yang tertera dalam sertifikat hak milik Nomor : 08/tanah Sareal yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 22 Nopember 1995 Nomor : 443/1995 seluas 2642 M² ( dua ribu enam ratus empat puluh dua meter persegi ) yang terletak di jalan Ahmad Yani No. 42 Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 01, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor; Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1522 K/Pdt/2012 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Transcript
  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    P U T U S A N

    No. 1522 K/Pdt/2012

    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

    M A H K A M A H A G U N G

    memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai

    berikut dalam perkara :

    F. BUDI TJAHJONO, bertempat tinggal di Jalan Baladewa Raya

    B No. 12 A RT.014 RW.006, Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam

    hal ini memberi kuasa kepada ERDI SUTANTO, CH.,SH.,MH.,

    Advokat, berkantor di Jalan Raya Duren Sawit No. 37 Klender,

    Jakarta Timur.

    Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2012.

    Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

    m e l a w a n :

    EVA SAVIANTHI, bertempat tinggal di Jalan Palem Raya 12

    Taman Yasmin Sektor V Bogor, dalam hal ini memberi kuasa

    kepada DANIEL ATIHUTA, SH.,MH., Advokat pada Kantor

    Hukum Daniel & Rekan yang beralamat di Jalan Pondok Rumput

    No. 9 Kota Bogor.

    Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 April 2012.

    Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

    Mahkamah Agung tersebut;

    Membaca surat-surat yang bersangkutan;

    Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

    Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang

    Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan

    Negeri Bogor pada pokoknya atas dalil-dalil :

    Bahwa Tergugat semula adalah pemilik tanah dan bangunan rumah

    tinggal yang tertera dalam sertifikat hak milik Nomor : 08/tanah Sareal yang

    diuraikan dalam surat ukur tanggal 22 Nopember 1995 Nomor : 443/1995 seluas

    2642 M (dua ribu enam ratus empat puluh dua meter persegi) yang terletak di

    jalan Ahmad Yani No. 42 Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 01, Kelurahan

    Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;

    Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1522 K/Pdt/2012

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2008, Penggugat membeli tanah

    dan bangunan rumah tinggal yang tertera dalam sertifikat hak milik Nomor : 108/

    tanah Sareal yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 22 Nopember 1995

    Nomor : 443/1995, seluas 2642 M (dua ribu enam ratus empat puluh dua meter

    persegi) yang terletak di jalan Ahmad Yani No. 42 Rukun Tetangga 006, Rukun

    Warga 01, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, dari

    Tergugat melalui Nyonya Natalia Lini Handayani Notaris di Bogor (Bukti PI);

    Bahwa sebagai lampiran untuk mendukung proses jual beli berdasarkan

    Akta Jual Beli Nomor : 443 tahun 2008, Tergugat membuat surat pernyataan

    tertanggal 26 Mei 2008 yang disaksikan dan ikut menandatangani surat

    pernyataan tersebut suami Tergugat (Kemal Wahid) menyatakan bahwa tanah

    dan bangunan rumah tinggal yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor :

    108/tanah Sareal yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 22 Nopember 1995

    Nomor : 443/1995 seluas 2642 M (dua ribu enam ratus empat puluh dua meter

    persegi) yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 42 Rukun Tetangga 006, Rukun

    Warga 01, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor,

    tidak dalam sengketa ataupun secara fisik tidak berbeda dengan uraian luas

    dalam sertifikat, serta tidak ada over lap dengan sertifikat pihak lain (Bukti P2);

    Bahwa di bulan Mei 2010 Penggugat bermaksud menjual tanah dan

    bangunan rumah tinggal yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 108/

    tanah sareal yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 22 Nopember 1995 Nomor

    : 443/1995 seluas 2642 M (dua ribu enam ratus empat puluh dua meter

    persegi) yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 42 Rukun Tetangga 006, Rukun

    Warga 01, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor,

    kepada pihak lain dengan bekerjasama dengan Rabo Bank Cabang Bogor di

    mana Penggugat mempunyai fasilitas kredit dari Rabo Bank Cabang Bogor

    (Bukti P3);

    Bahwa Penggugat atas inisiatif sendiri melakukan pengukuran ulang atas

    tanah tersebut di mana Penggugat menemukan kejanggalan tentang perbedaan

    luas atas tanah secara fisik sertifikat hak milik Nomor : 108/tanah Sareal yang

    diuraikan dalam surat ukur tanggal 22 Nopember 1995 Nomor : 443/1995 seluas

    2642 M (dua ribu enam ratus empat puluh dua meter persegi) yang terletak di

    Jalan Ahmad Yani No. 42 Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 01, Kelurahan

    Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;

    2

    2

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Bahwa untuk meyakinkan lebih akurat dan benar maka Penggugat

    menghubungi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor

    Pertanahan Kota Bogor Jl. A. Yani No. 41 Telp (02151) 8332105, Bogor 16161;

    Bahwa pada saat Penggugat menghubungi Badan Pertanahan Nasional

    Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Bogor Jl. A. Yani No. 41 Telp

    (02151) 8332105, Bogor 16161 diinformasikan Badan Pertanahan Nasional

    Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Bogor Jl. A. Yani No. 41 Telp

    (02151) 8332105, Bogor 16161 pada tanggal 26 Mei 2010 Badan Pertanahan

    Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Bogor Jl. A. Yani No. 41

    Telp (02151) 8332105, Bogor 16161, mengeluarkan Berita Acara No. 12/BA/

    BPPN/2010 yang ditandatangani oleh Edi Sujana Nip. 19701014.199403. 1.006,

    Hendi Mulya Nip. 19660404.198903.1.009, Suradi, ST.,SH, (Kasubsi

    Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Bogor) Nip. 19620114.

    198211.1.001. Bahwa Berita Acara tersebut menyatakan :

    a. Setelah dilakukan pengolahan data dan ploting di Kantor Pertanahan Kota

    Bogor, maka dapat disimpulkan bahwa bidang tanah yang diuraikan dalam

    Sertifikat Hak Milik No. 592 (diterbitkan setelah tahun 1995)/Tanah Sareal

    berada pada lokasi tanah yang diuraikan dalam sertifikat HM. 108

    (diterbitkan tahun 1995)/Tanah Sareal (overlap seluruhnya);

    b. Selain terjadi overlap dan jangka waktu penerbitan sertifikat yang sudah

    cukup lama, batas tanah yang berasal dari Sertifikat Hak Milik 108/Tanah

    Sareal telah terjadi perubahan dan sebagian terkena pelebaran Jalan A.

    Yani, sehingga sisa luas = 2.186 M;

    c. Untuk penyelesaian lebih lanjut diperlukan adanya musyawarah oleh para

    pihak yang berkepentingan berdasarkan data yuridis dan data fisik serta data

    pendukung lainnya. (No.7 Bukti P4);

    Bahwa Penggugat berkali-kali menghubungi Tergugat baik secara lisan

    dan mendatangi rumah Tergugat yang beralamat terakhir Jalan Palem Raya 12

    Taman Yasmin Sektor V, Bogor, tetapi Tergugat selalu mengabaikan maksud

    dan itikad baik Penggugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan;

    Bahwa pada tanggal 29 Mei 2010 Penggugat melalui kuasa hukumnya

    mengirim surat somasi yang di alamatkan ke rumah Tergugat yang beralamat

    terakhir Jalan Palem Raya 12 Taman Yasmin Sektor V, Bogor, tetapi tidak

    ditanggapi oleh Tergugat;

    3

    Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1522 K/Pdt/2012

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Pada tanggal 3 Juni 2010 pukul 18.00.39 WIB, Tergugat mengirim SMS kepada

    kuasa hukum Penggugat melalui HP Nomor 0857 8061 8400 dengan pesan

    tertulis "Mangga, silahkan pak, saya tidak takut dengan ancaman bapak,

    silahkan diselesaikan secara hukum, karena jadi bisa terlihat mana yang benar

    mana yang salah";

    Bahwa tanggal 15 Juni 2010 melalui kuasa hukum Penggugat

    menghubungi Bapak Suradi, ST.,SH, (Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan

    Kantor Pertanahan Kota Bogor) Nip. 19620114.198211.1.001, melalui

    pembicaraan telepon selular bahwa menghubungi Bapak Suradi, ST.,SH,

    (Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Bogor) Nip.

    19620114.198211.1.001 menyampaikan bahwa proses sertifikasi dan proses

    jual beli tanah harus didasari "kejujuran dan kepatutan";

    Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan ingkar janji/wanprestatie yang

    dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat menjadi menderita kerugian, baik

    materiil maupun immaterial, dengan perincian kerugian yang diderita oleh

    Penggugat adalah sebagai berikut :

    a. Kerugian atas perbedaan luas 2642 M (sesuai dengan sertifikat No. 108) -

    2186 M (sesuai Berita Acara BPN No. 12/BAlSPP/v/2010) = 456 M x

    Rp1.514.000,00 (harga sesuai transaksi jual-beli tanggal 26 Mei 2008) total

    Rp690.383.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh

    tiga ribu rupiah) ;

    b. Kerugian immaterial, akibat dari peristiwa ini maka mengakibatkan calon

    pembeli menjadi mengurungkan niatnya untuk membeli tanah tersebut,

    kerugian immateriil ini senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

    c. Kerugian biaya penanganan perkara Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima

    juta rupiah) ;

    Bahwa total kerugian senilai Rp1.225.383.000,00 (satu milyar dua ratus dua

    puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;

    Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti beritikad tidak baik, maka

    untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan

    sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat Tergugat

    hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan

    ini, maka bersama ini Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan terlebih

    dahulu, atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat, yang

    4

    4

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, beserta barang-barang

    bergerak yang ada di dalamnya yang terletak di Jalan Palem Raya 12 Taman

    Yasmin Sektor V, Bogor;

    Bahwa oIeh karena gugatan ini teIah didasar pada bukti-bukti otentik dan

    kuat, menurut hukum maka bersama ini Penggugat mohon agar PengadiIan

    berkenan menyatakan putusan ini dinyatakan dapat diIaksanakan terIebih

    dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

    Bahwa berdasarkan hal-haI tersebut di atas, maka Penggugat mohon

    Majelis Hakim PengadiIan Negeri Bogor berkenan memutus perkara ini, sebagai

    berikut :

    1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seIuruhnya;

    2. Menyatakan bahwa Tergugat teIah meIakukan perbuatan Ingkar Janji

    (Wanprestatie) yang merugikan Penggugat;

    3. Menyatakan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat

    sesuai Akta JuaI Beli yang dibuat melaIui Nyonya Natalia Lini Handayani

    Notaris di Bogor adalah syah;

    4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada

    Penggugat dan sekaligus sebesar Rp1.225.383.000,00 (satu miliar dua

    ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

    selambat-Iambatnya daIam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan ini

    diucapkan;

    5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat

    sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari

    keterIambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak

    putusan ini diucapkan;

    6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas

    harta kekayaan Tergugat;

    7. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu

    secara

    serta merta (uitvoerbar bij voorraad), meskipun ada verzet, banding

    maupun kasasi;

    8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

    9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam

    perkara ini;

    5

    Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1522 K/Pdt/2012

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan

    mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang

    adil-adilnya (ex aequo et bono);

    Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan

    eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

    Bahwa gugatan Penggugat konvensi kurang lengkap/kurang para pihak,

    tidak melibatkan para pihak seperti pemilik atas tanah in casu tanah yang

    dijual, pembeli, BPN Kota Bogor, kiranya Pengadilan Negeri Kota Bogor

    menolak gugatan Penggugat konvensi atau setidak-tidaknya tidak dapat

    di terima;

    Bahwa gugatan Penggugat nebis in idem karena perkaranya sudah

    diputus oleh Pengadilan Negeri Bogor dengan putusan No. 65/

    Pdt.G/2010/PN.Bgr;

    Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah

    menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan

    balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

    - Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap

    dipergunakan kembali dalam rekonvensi ini;

    - Bahwa menyatakan sita jaminan yang dimintakan Tergugat Rekonvensi

    atas rumah di Jalan Palem Raya No. 12 Taman Yasmin Sektor V, Kota

    Bogor adalah salah alamat dikarenakan rumah tersebut milik orang lain

    yang sekarang ini sedang di kontrak oleh Penggugat Rekonvensi,

    berdasarkan hal tersebut kiranya Majelis Hakim menolak sita jaminan yang

    dimintakan Tergugat Rekonvensi;

    - Bahwa dalam memutus sengketa hukum sebagai akibat dari suatu jual-beli,

    maka tidak dapat ditetapkan status hukum tertentu tanpa diikutsertakannya

    semua pihak-pihak yang terkait dalam proses jual-beli tersebut sebagai

    pihak dalam perkara (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 938 K/

    Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972);

    Di mana para pihak dalam perkara tersebut tidak dijadikan pihak dalam

    perkara ini, seharusnya Penggugat juga menggugat pihak-pihak

    sebagaimana dalam perkara tersebut di atas, sehingga sudah sepatutnya

    menurut hukum gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat di

    terima;

    6

    6

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi

    mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan

    memutuskan, sebagai berikut :

    - Mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya;

    - Menyatakan gugatan Tergugat Rekonvensi nebis in idem sesuai dengan

    putusan No. 65/Pdt.G/2010/PN.Bgr;

    - Menyatakan sita jaminan atas objek sengketa yang terletak di Jalan Palem

    Raya No. 12 Taman Yasmin Sektor V, Kota Bogor adalah tidak sah dan

    mohon Majelis Hakim menolak permohonan sita jaminan (CB);

    - Menyatakan putusan ini uitvoerbar bij vorraad, walaupun ada verzet,

    banding maupun kasasi;

    - Menghukum Penggugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

    - Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

    Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan yang

    seadil-adilnya (ex aequo et bono);

    Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bogor telah

    menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 130/Pdt.G/2010/PN.Bgr tanggal 28

    Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut :

    DALAM KONVENSI :

    DALAM EKSEPSI :

    - Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

    DALAM POKOK PERKARA :

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

    2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji

    (Wanprestasi) yang merugikan Penggugat;

    3. Menyatakan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat

    sesuai dengan Akta Jual beli yang dibuat melalui Notaris Ny. Natalia Lini

    Handayani, SH. di Bogor sah menurut hukum;

    4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada

    Penggugat dan sekaligus sebesar Rp690.383.000,00 (enam ratus sembilan

    puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) selambat-lambatnya

    dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan

    hukum tetap;

    5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

    7

    Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1522 K/Pdt/2012

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    DALAM REKONVENSI :

    - Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk

    seluruhnya;

    DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

    Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk

    membayar biaya perkara sebesar Rp821.000,00 (delapan ratus dua

    puluh satu ribu rupiah);

    Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat

    putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi

    Bandung dengan putusan No. 1/PDT/2012/PT.Bdg 20 Februari 2012 yang

    amarnya sebagai berikut :

    - Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat

    Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

    - Membatalkan Putusan Negeri Bogor tanggal 28 Juni 2011 Nomor : 130/

    Pdt.G/2010/PN.Bgr, yang dimohonkan banding tersebut :

    MENGADILI SENDIRI

    DALAM KONVENSI :

    DALAM EKSEPSI :

    - Menolak Eksepsi Tergugat;

    DALAM POKOK PERKARA :

    - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

    DALAM REKONVENSI :

    - Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk

    seluruhnya;

    DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

    - Menghukum Pembanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat

    Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan

    yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh

    ribu rupiah);

    Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada

    Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 Maret 2012 kemudian terhadapnya

    oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat

    kuasa khusus tanggal 14 Maret 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan

    pada tanggal 19 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan

    8

    8

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    kasasi No. 01/PDT/2012/PT.Bdg Jo. No. 130/Pdt.G/2010/PN.Bgr yang dibuat

    oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor, permohonan tersebut disertai dengan

    memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan

    Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

    Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi yang

    pada tanggal 21 Maret 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari

    Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang

    diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 02 April 2012;

    Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya

    telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

    tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka

    oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

    Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/

    Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

    1. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/sebagai Penggugat Konvensi/

    Tergugat Rekonvensi diajukan berdasarkan putusan atas putusan

    Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 1/PDT/2012/PT.Bdg sebagai berikut :

    MENGADILI

    Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat

    Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

    Membatalkan Putusan Negeri Bogor tanggal 28 Juni 2011 Nomor :

    130/Pdt.G/2010/PN.Bgr, yang dimohonkan banding tersebut :

    MENGADILI SENDIRI

    DALAM KONVENSI :

    DALAM EKSEPSI :

    - Menolak Eksepsi Tergugat;

    DALAM POKOK PERKARA :

    - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

    DALAM REKONVENSI :

    - Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk

    seluruhnya;

    DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

    - Menghukum Pembanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat

    Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat

    9

    Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1522 K/Pdt/2012

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus

    lima puluh ribu rupiah);

    2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 1/PDT/2012/PT.Bdg

    sangat keliru sebagai berikut :

    a. Bahwa dalam akta jual beli Nomor : 443/2008 Pasal 7 menerangkan

    bahwa kedua belah pihak penjual dan pembeli dimungkinkan untuk

    mengajukan gugatan ke kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bogor. Hal

    ini menunjukkan bahwa para pihak yang tidak puas dengan proses

    pembelian tersebut bisa mengajukan gugatan;

    b. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 1/PDT/2012/PT.Bdg

    dalam pertimbangan hukumnya berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 5 Akta

    Jual Beli PPAT yang mengatur tentang hal seperti itu baik buat penjual

    maupun pembeli dengan demikian menurut bukti yang ada Terbanding/

    Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak ada lagi alas hak

    untuk mengajukan gugatan dan Pembanding semula Tergugat Konvensi/

    Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai kewajiban lagi manakala obyek

    tanah yang diperjualbelikan fisiknya tidak sama dengan tertera dalam

    sertifikat;

    3. Bahwa dalam memori banding putusan hukum Pengadilan Negeri No. 130/

    Pdt.G/2010/PN.Bgr Eva Savianthi dahulu Pembanding/Tergugat Konvensi/

    Penggugat Rekonvensi yang beralamat di lalan Palem Raya 12 Taman

    Yasmin Sektor V Bogor. Mengajukan memori banding sebagai berikut :

    a. Bahwa tidak mendalilkan akta jual beli yang tercantum dalam Pasal 1 dan

    Pasal 5 akta Nomor : 443/2008;

    b. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung memakai dalil pasal tersebut dalam

    pertimbangan putusannya. Hal ini melanggar ketentuan hukum acara

    perdata dimana Pengadilan Tinggi Bandung telah melampaui wewenang

    untuk memeriksa dan memutus perkara ini karena tidak sesuai dengan

    apa yang menjadi dasar hukum dalam posita dan petitum yang dimaksud

    oleh pembanding dalam memori banding;

    4. Bahwa dengan demikian sangat beralasan pula Majelis Hakim Mahkamah

    Agung Republik Indonesia selaku pemeriksa perkara Memori Kasasi ini

    untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 1/PDT/

    2012/PT.Bdg dengan alasan sebagai berikut :

    10

    10

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    a. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung keliru dalam penerapan hukum;

    b. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung melampaui wewenang, tidak

    sesuai dengan apa yang disampaikan dalam posita memori banding;

    - Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon Kasasi dahulu

    Penggugat Konpensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pada

    Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku pemeriksa perkara Kasasi ini

    dengan mempertimbangkan sebagai berikut :

    1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 130/Pdt.G/ 2010/

    PN.Bgr;

    MENGADILI

    DALAM KONVENSI :

    DALAM EKSEPSI :

    - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

    DALAM POKOK PERKARA :

    Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

    Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji

    (Wanprestasi) yang merugikan Penggugat;

    Menyatakan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan

    Tergugat sesuai dengan Akta Jual Beli yang dibuat melakui Notaris Ny.

    Natalia Lini Handayani, SH. di Bogor sah menurut hukum;

    Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada

    Penggugat dan sekaligus sebesar Rp690.383.000,00 (enam ratus

    sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) selambat-

    lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini

    mempunyai kekuatan hukum tetap;

    Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

    DALAM REKONVENSI :

    - Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk

    seluruhnya;

    DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

    Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar

    biaya perkara sebesar Rp821.000,00 (delapan ratus dua puluh satu ribu

    rupiah);

    11

    Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1522 K/Pdt/2012

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

    berpendapat :

    Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi semula Penggugat Konvensi tidak

    dapat dibenarkan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan

    hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

    - Bahwa oleh karena dalam Akta Jual Beli terdapat klausula Dalam hal

    terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual beli dalam Akta ini

    dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka

    para pihak akan menerima hasil pengukuran Instansi Badan Pertanahan

    Nasional tersebut dengan tidak mempertimbangkan kembali harga jual beli

    dan tidak akan saling mengadakan gugatan, maka dengan adanya

    perbedaan luas tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik dengan

    keadaan persil Penggugat sebagai pembeli tidak berhak untuk menuntut

    ganti rugi;

    Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata

    bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

    dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh

    Pemohon Kasasi : F. BUDI TJAHJONO tersebut harus ditolak;

    Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

    Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam

    tingkat kasasi ini;

    Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009,

    Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan

    ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

    dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-

    undangan lain yang bersangkutan;

    M E N G A D I L I :

    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : F. BUDI

    TJAHJONO tersebut;

    Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara

    dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

    Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

    Agung pada hari Selasa, tanggal 30 April 2013 oleh H. Suwardi, SH.,MH.

    Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

    12

    12

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Majelis, Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH. dan Dr. H. Hamdan, SH.,MH.

    Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

    untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

    Anggota tersebut dan Retno Kusrini, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak

    dihadiri oleh para pihak;

    Hakim-Hakim Anggota : K e t u a :

    ttd./. ttd./.

    Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH. H. Suwardi, SH.,MH.

    ttd./.

    Dr. H. Hamdan, SH.,MH.

    Biaya-Biaya : Panitera Pengganti :

    1. M e t e r a i..Rp 6.000,00 ttd./.

    2. R e d a k s i.....Rp 1.000,00 Retno Kusrini, SH.,MH.

    3. Administrasi Kasasi.......Rp493.000,00

    J u m l a h Rp500.000,00

    Untuk SalinanMahkamah Agung R.I

    PaniteraPanitera Muda Perdata

    ( PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.)NIP : 19610313 1988031 003.

    13

    Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 1522 K/Pdt/2012

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13


Recommended