833_K_Pdt.Sus_2012

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 833 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi telah

memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) KANTOR CABANG

PADANG, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said No. 3 Padang,

dalam hal ini diwakili oleh Dadang Sulaksana, Desrizal, Erwin, Ardi

Chandra NS dan Yossi Istanto, masing-masing dan semuanya adalah

Pegawai PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Padang,

berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said No. 3 Padang, berdasarkan

surat kuasa khusus tertanggal 10 Mei 2011 ;

Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembantah/Tergugat;

m e l a w a n:

1. RIDWAN S, -------bertempat tinggal di Perumahan Monang Indah

Garden Blok N No. 09 Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan

Koto Tangah, Kota Padang ;

Termohon Kasasi I dahulu Terlawan I/Terbantah I/Penggugat;

2. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)

KOTA PADANG, -berkedudukan di Jalan Khatib Sulaiman No. 67

Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yul Tama, Anggota

Sekretaris/Panitia BPSK, berkantor di Jln. Khatib Sulaiman No. 67

Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2012 ;

Termohon Kasasi II dahulu Terlawan II/Terbantah II;

3-- PT. MONANG INDAH NUGRAHA, yang dahulunya

berkedudukan di Jalan Raden Saleh No. 21 Padang dan sekarang

tidak diketahui alamatnya ;

Termohon Kasasi III dahulu Terlawan III/Terbantah III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon

Kasasi I dahulu sebagai Terlawan I/Terbantah I/Penggugat telah mengajukan keberatan

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 833 K/Pdt.Sus/2012

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No.26/P3K/ Pts/A/IV/2012,

tanggal 24 April 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

2 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sertifikat rumah yang menjadi hak

Penggugat yang terletak di Perumahan Monang Indah Garden Blok N

No. 09, Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang ;

3 Menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus

juta rupiah) apabila Tergugat tidak menyerahkan sertifikat pada Penggugat ;

4 Menyatakan menolak gugatan selebihnya ;

bahwa terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut,

Pemohon keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan

Negeri Padang yang pada pokoknya sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI

1 Bahwa dalam pertimbangan hukum tentang kewenangan mengadili berkaitan

dengan domisili hukum (kompetensi absolut) Majelis Hakim Arbitrase

berpendapat bahwa ”antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan

pemilihan tempat tinggal hukum (domisili) baru yaitu pada saat pra sidang di

BPSK Kota Padang, dimana Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk

memilih cara penyelesaian melalui Arbitrase dengan pemilihan arbiter oleh

para pihak pada Tanggal 13 Maret 2012 di BPSK Kota Padang sehingga eksepsi

Pelawan/Pembantah dahulu Tergugat di tolak”.

Majelis Hakim Arbitrase jelas-jelas dan nyata-nyata telah salah menafsirkan

sendiri mengenai prosedur dalam pola penyelesaian arbitrase yang terdiri dari 3

(tiga) mekanisme, yaitu : Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase, adapun Tergugat

memilih metode penyelesaian melalui Arbitrase adalah karena Tergugat akan

menyampaikan eksepsi dalam suatu acara persidangan dengan menggunakan

hukum acara perdata dan hal ini didahului dengan tahapan pemilihan Arbiter, hal

ini bukan berarti Penggugat telah memilih domisili hukum baru.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Padang tidak berwenang

memeriksa dan memutus perkara a quo berdasarkan Kompetensi Absolut sebagai

berikut :

1.1 Bahwa klausula Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan ”Semua perjanjian

yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang

membuatnya” hal ini menimbulkan konsekwensi hukum bahwa antara pihak

Penggugat dan pihak Tergugat menyatakan untuk terikat dan tunduk pada

2

2


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


klausula-klausula dalam perjanjian kredit Nomor : 72541.K.128.N yang

telah ditanda tangani pada tanggal 13 Februari 1996 berlaku sebagai undang-

undang bagi para pihak (pacta sunt servanda) dan hal ini berlaku sebagai lex

specialist terhadap ketentuan hukum perjanjian yang bersifat umum. Hal ini

juga disebutkan dalam klausula Pasal 17 yang berbunyi: ”Atas Perjanjian

ini, baik mengenai pelaksanaannya maupun mengenai penafsirannya berlaku

hukum perdata sebagaimana termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata di Indonesia”.

1.2 Bahwa dalam perjanjian kredit pemilikan rumah antara Penggugat dan

Tergugat Nomor : 72541.K.128.N yang telah ditanda-tangani pada Tanggal

13 Februari 1996 dan berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat umum

Perjanjian Kredit KPR disebutkan sebagai berikut:

”Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit dan segala akibatnya kedua

belah pihak memilih tempat tinggal hukum (domisili) pada Kepaniteraan

Pengadilan Negeri di tempat Cabang Bank Tabungan Negara yang

bersangkutan berdomisili”.

Dalam ketentuan syarat-syarat umum Perjanjian Kredit KPR tersebut

secara eksplisit sudah jelas bahwa segala akibat hukum yang timbul dari

pelaksanaan perjanjian kredit antara pihak Penggugat dan Tergugat bukan

menjadi kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Padang untuk memeriksa, mengadili serta memutusnya.

3 Bahwa selanjutnya dalam Pasal 10 Pengikatan Untuk Jual Beli No.

327 Tanggal 13 Februari 1996 menyebutkan ”Tentang pengikatan untuk jual

beli ini dengan segala pelaksanaannya, kedua belah pihak memilih tempat

tinggal tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di

Padang”, klausula ini juga jelas menentukan hukumnya bahwa pelaksanaan

perjanjian jual beli antara pihak Penggugat dengan PT. Monang Indah

Nugraha bukan menjadi kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK) Kota Padang untuk memeriksa, mengadili serta

memutusnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pelawan/Pembantah dahulu Tergugat

memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Padang melalui Majelis Hakim

yang memeriksa perkara ini menyatakan hukumnya bahwa Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Padang tidak berwenang

memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

3



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


2. Bahwa dalam eksepsinya Pelawan/Pembantah dahulu Tergugat mengenai

Penggugat salah menentukan subyek gugatan (Error In Persona), Majelis Hakim

Arbitrase melalui pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa ”karena

berdasarkan perjanjian kredit Pemilikan Rumah No 72541.K.128.N serta

pengakuan hutang, kuasa memasang hipotik dan kuasa untuk menjual yang dibuat

dihadapan Notaris Zamri,SH adalah antara Penggugat selaku konsumen sebagai

debitur dan tergugat selaku pelaku usaha sebagai kreditur”, dalam hal ini Majelis

Hakim Arbitrase telah salah menafsirkan perbuatan hukum antara Terlawan I/

Terbantah I dahulu Penggugat selaku debitur, Pelawan/Pembantah dahulu

Tergugat selaku kreditur dan PT. Monang Indah Nugraha selaku Pengembang

Perumahan sebagai Penjual Rumah sebagai berikut :

2.1. Bahwa dalam operasionalnya Pelawan/Pembantah, salah satu usahanya

adalah pemberian kredit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 10

Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam pemberian kredit itu diperlukan

suatu perangkat hukum yang namanya perjanjian kredit yang

mencerminkan hubungan hukum antara kreditor dan debitor yang dalam

kaitannya terikat pula hubungan hukum yang mendahului.

Hubungan hukum yang mendahului, adalah jual beli rumah antara

pengembang (Developer) dalam hal ini PT. Monang Indah Nugraha

dengan pihak Penggugat sekarang Terlawan I/Terbantah I sebagaimana

tertuang dalam Akta Pengikatan Untuk Jual Beli No. 327 Tanggal

13 Februari 1996 (vide bukti T.1)

2.2 Bahwa dalam faktanya pihak Pelawan/Pembantah telah menghubungi

berkali-kali kepada pihak PT. Monang Indah Nugraha untuk menanyakan

dan atau komplain perihal sertifikat tanah dan bangunan berdasarkan akta

Pengikatan Untuk Jual Beli No. 327 Tanggal 13 Februari 1996.

2.3 Bahwa memang benar kewajiban menyimpan dan kemudian

menyerahkan kembali sertifikat Terlawan I/Terbantah I dahulu Penggugat

adalah pihak Pelawan/Pembantah dahulu Tergugat selaku Pemberi Kredit

(Kreditur), hal tersebut dilandasi oleh hubungan hukum perkreditan antara

Kreditur dengan Debitur, karena dalam menyalurkan kredit ke konsumen

Kreditur dituntut oleh Bank Indonesia untuk memberikan kredit secara

Prudent atau menganut azas-azas perkreditan yang sehat. Oleh karena itu

setiap penyaluran kredit bagi Penggugat harus dilengkapi dengan agunan

beserta dokumennya, dalam hal ini sertifikat tanah.

4

4


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


2.4 Sehingga status menyimpan dan kemudian menyerahkan sertifikat dalam hal

ini adalah sebagai akibat adanya Perjanjian Kredit antara Kreditur dengan

Debitur setelah adanya jual beli antara konsumen (Penggugat) dengan pihak

Pengembang (PT. PT. Monang Indah Nugraha), sehingga perbuatan hukum

menyerahkan sertifikat PT. Monang Indah Nugraha kepada Tergugat

mendahului dari perbuatan hukum Tergugat kepada Penggugat. Dan dalam

faktanya PT. Monang Indah Nugraha belum menyerahkan sertifikat sebagai

agunan kepada pihak Pelawan/Pembantah dahulu Tergugat selaku Kreditur.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Terlawan/

Terbantah dahulu Penggugat No. 22/P3K/II/ /2012 Tanggal 17 Februari

2012 telah salah dalam penentuan subyek gugatan (ERROR IN

PERSONA).

3. Bahwa Pelawan/Pembantah dahulu Tergugat dalam eksepsinya tentang gugatan

Terlawan/Terbantah dahulu Penggugat bertentangan dengan azas retroaktif,

Majelis Hakim Arbitrase berpendapat bahwa ”gugatan Penggugat yang

mendasarkan atas kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen tidak bertentangan dengan azas retroaktif karena yang

dipergunakan adalah azas hukum bahwa hukum yang digunakan adalah hukum

yang berlaku saat ini”. Majelis Hakim Arbitrase dalam pertimbangan hukumnya

tersebut telah salah menginterpretasikan Azas hukum retroaktif karena dengan

Terlawan/Terbantah dahulu Penggugat menggunakan materi gugatan ketentuan

normatif Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

yang diundangkan pada tanggal 20 April 1999, padahal dalam faktanya akad

kredit yang dilakukan antara Terlawan/Terbantah dahulu Penggugat dan

Pelawan/Pembantah dahulu Tergugat dilakukan pada tanggal 13 Februari 1996.

Hal tersebut sangat bertentangan dengan azas hukum retroaktif, yaitu bahwa

ketentuan hukum tidak boleh berlaku surut karena dapat menimbulkan

ketidakpastian dalam hukum.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pelawan/Pembantah dahulu Tergugat memohon

agar Ketua Pengadilan Negeri Padang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara

ini menyatakan hukumnya bahwa eksepsi Pelawan/Pembantah diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalam pokok perkara Majelis Hakim Arbitrase telah memutuskan untuk

menghukum Pelawan/Pembantah dahulu Tergugat untuk menyerahkan sertifikat atas

nama Penggugat atas tanah dan rumah di Perumahan Monang Indah Garden Blok N No.

5



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


9 Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah Padang kepada Terbantah/

Terlawan dahulu Penggugat segera dan seketika, dalam pertimbangannya Majelis

Hakim Arbitrase telah salah menerapkan hukum dalam hal ini hukum perkreditan

sebagai berikut :

1 Bahwa antara Pelawan/Pembantah dahulu Tergugat (Kreditur) dengan Terlawan/

Terbantah dahulu Penggugat (Debitur) telah mengikatkan diri dan

menandatangani Akta Perjanjian Kredit Nomor : 72541.K.128.N yang telah

ditanda-tangani pada tanggal 13 Februari 1996 yang telah dilegalisasi oleh

Notaris Zamri, SH No. 12.999/1996, dengan saldo hutang sebesar Rp

7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah), suku bunga awal 17 % (Tujuh

belas persen) per tahun, jangka waktu kredit yang diberikan adalah 15 (Lima

belas) tahun (vide bukti T.2).

2 Bahwa pemberian kredit yang diberikan kepada Terlawan/Terbantah dahulu

Penggugat adalah kredit perumahan sederhana melalui subsidi pemerintah, yang

tercermin dari suku bunga dan jangka yang panjang, yaitu 15 (lima belas) tahun,

karena dilandasi oleh kemampuan keuangan masyarakat. Namun dalam proses

pemberian kredit dimaksud, pihak Pelawan/Pembantah dahulu Tergugat belum

dapat mendokumentasikan agunan atas nama masing-masing debiturnya,

berhubung masih berupa sertifikat induk an. PT. Monang Indah Nugraha yang

segera akan dipecah-pecah ke atas nama pembeli, dalam hal ini adalah Terlawan/

Terbantah dahulu Penggugat.

3 Bahwa dalam kenyataannya penerbitan splitzing/pecahan sertifikat induk atas

nama Pengembang, yaitu PT. Monang Indah Nugraha ke atas nama masing-

masing debitur tidak dapat dilakukan dengan cepat oleh Pengembang/Developer,

karena harus melalui prosedur pemecahan tersebut, yaitu oleh beberapa instansi

terkait seperti Notaris/PPAT dan pihak BPN.

4 Bahwa dalam permasalahan tersebut pihak Pelawan/Pembantah dahulu Tergugat

selaku Kreditor yang mengutamakan melindungi kepentingan para debiturnya

(salah satunya Terlawan/Terbantah dahulu Penggugat) dengan itikad baiknya,

telah melakukan teguran dan peringatan kepada Pengembang, yaitu PT. Monang

Indah Nugraha untuk menyelesaikan proses sertifikasi dan splitzing atas tanah,

salah satunya milik Terlawan/Terbantah dahulu Penggugat sesuai bukti berupa

surat teguran untuk penyelesaian sertifikat :

a Surat dari Bank BTN Kantor Cabang Padang kepada PT.

Monang Indah Nugraha No. 421/Pd.I/LA/1997 tanggal 01 Juli

6

6


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


1997 perihal Kepastian Penyelesaian Sertifikat Jaminan KPR

(vide bukti T.3).

b Surat dari Bank BTN Kantor Cabang Padang kepada PT.

Monang Indah Nugraha No. 423/Pd.II/SPLK/1998 tanggal 10

Agustus 1998 perihal Kepastian Penyelesaian Sertifikat Jaminan

KPR (vide bukti T.4).

c Surat dari Bank BTN Kantor Cabang Padang kepada PT.

Monang Indah Nugraha No. 458/Pd.II/SPLK/1998 tanggal 21

Oktober 1998 perihal Penyelesaian pemecahan sertifikat atas

nama pembeli (vide bukti T.5).

d Surat dari Bank BTN Kantor Cabang Padang kepada PT.

Monang Indah Nugraha No. 07/Pd.II/Adm.K/2003 tanggal 31

Desember 2003 perihal Penyelesaian Sertifikat LAT (vide bukti

T.6).

e Surat dari Bank BTN Kantor Cabang Padang kepada PT.

Monang Indah Nugraha No. 172/Pd.II/Adm.K/2004 tanggal 10

April 2004 perihal Penyelesaian Sertifikat LAT (vide bukti T.7).

f Berita Acara Penyerahan Sertifikat Induk dari Bank BTN

Kantor Cabang Padang kepada Notaris Syamsuhardi, SH No.

04/SPLK/HT-KPR/2001 tanggal 13 Desember 2001 untuk

proses pemecahan atas nama masing-masing debitur KPR-BTN

konsumen PT. Monang Indah Nugraha (vide bukti T.8).

g Tanda Terima Dokumen dari Bank BTN Kantor Cabang Padang

kepada Notaris Yenita Asmawel, SH tanggal 07 Agustus 2008

untuk penerbitan sertifikat atas nama Ridwan S (vide bukti T.9).

h Sertifikat Pecahan Kavling Blok N No. 9 Komplek Monang

Indah Garden SHGB No. 1286 SU No. 02331/2008 tanggal 9

September 2008 seluas 82 m² atas nama PT. Monang Indah

Nugraha (vide bukti T.10)

5 Bahwa Pelawan/Pembantah dahulu Tergugat dalam hal ini adalah Kreditor

adalah membawa misi Pemerintah RI untuk memudahkan masyarakat

mendapatkan rumah melalui fasilitas kredit dengan suku bunga rendah dan

angsuran terjangkau. Dan hal tersebut telah dipenuhi dengan melalui pengikatan

kredit oleh Pelawan/Pembantah dahulu Tergugat.

7



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


6 Bahwa jual beli rumah yang dilakukan oleh Terlawan/Terbantah dahulu

Penggugat dengan PT. Monang Indah Nugraha merupakan satu kesatuan antara

tanah, bangunan dan dokumen dalam bentuk sertifikat atas nama Penggugat,

seperti tercantum dalam Akta Jual Beli (AJB).

7 Bahwa sebab akibat yang terjadi, sehingga mengakibatkan keterlambatan

penerbitan sertifikat secara formal bukan merupakan kewajiban Pelawan/

Pembantah dahulu Tergugat, karena secara material pencairan dana yang telah

ditutup dan diserahkan oleh Pelawan/ Pembantah dahulu Tergugat kepada PT.

Monang Indah Nugraha selaku Pembuat dan Penjual Rumah sudah menjadi

keharusan dan kewajibannya untuk menerbitkan pecahan sertifikat induk ke atas

masing-masing unit rumah, di bawah ini kami sampaikan kepada Majelis yang

terhormat mengenai hubungan hukum dalam Tripartit Perjanjian Kredit sebagai

berikut :

1. Dalam Perjanjian Kredit (PK) yang mencerminkan hubungan hukum antara

Kreditor dan Debitor yang dalam kaitannya terikat pula hubungan hukum

yang mendahului dan hubungan hukum yang merupakan akibat.

• Hubungan hukum yang mendahului, adalah jual beli rumah antara

pengembang dengan calon debitur (konsumen) dalam hal KPR, dalam hal

kredit umum (konstruksi) antara pemilik tanah dan pengembang (debitor

kredit konstruksi).

• Hubungan hukum yang merupakan akibat, adalah kewajiban bank untuk

membayar sisa harga rumah yang ditutup melalui kredit kepada

pengembang (dalam hal KPR) atau bank kepada pemilik tanah (dalam hal

KP lahan).

Apabila digambarkan, maka tripartit tersebut akan berbentuk segitiga atau

piramida sbb :

BTN (Kreditor)

S I P K

(III) (II)

Pengembang AJB (I) Debitor

(Pemilik lahan)

8

8


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Dari gambar tersebut dapat diketahui pihak-pihak yang mempunyai

hubungan hukum, yaitu :

• Hubungan hukum antara Pengembang/Pemilik tanah dengan Debitor,

ditandai adanya Akta Jual Beli (AJB)

• Hubungan hukum antara BTN (Kreditor) dengan Debitor, ditandai

adanya Perjanjian Kredit.

• Hubungan hukum antara BTN dengan Pengembang/Pemilik lahan tanah,

ditandai adanya Standing Instruction (SI), yaitu surat perintah membayar

dari hasil akad kredit

Dari ketiga hubungan hukum satu sama lainnya saling berkaitan dan masing-

masing hubungan hukum tersebut pada prinsipnya harus memenuhi

ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum perikatan.

Adanya hubungan hukum dalam perjanjian tersebut, karena ada perikatan

yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, mewajibkan

pihak yang satu untuk berprestasi dan memberi hak kepada pihak lain untuk

menerima prestasi;

• Di dalam Akta Jual Beli (AJB) ada hubungan hukum jual beli, yaitu

tanah dan segala benda di atasnya, yang di dalamnya di atur apa yang

menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak; pihak yang membeli

berkedudukan sebagai Pembeli (konsumen) dan pihak penjual

berkedudukan sebagai Penjual.

• Di dalam Perjanjian Kredit ada hubungan hukum hutang piutang, pihak

yang berhutang disebut debitor dan pihak yang memberi hutang disebut

kreditor.

• Di dalam Standing Instruction (SI), ada hubungan hukum berupa perintah

kepada bank untuk melaksanakan transfer dana oleh pihak yang berhak

menerima kepada rekening yang ditunjuk.

Dari uraian mengenai hubungan hukum dalam perjanjian tersebut dapat

disimpulkan adanya prestasi dari para pihak yang mengadakan perjanjian,

karena pemenuhan prestasi adalah hakekat dari perikatan.

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata disebutkan “Setiap perikatan

adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat

sesuatu”.

9



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


2 Timbulnya Perikatan

Menurut ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata, perikatan dapat timbul baik

karena Perjanjian maupun karena Undang-Undang; dari ketentuan pasal

tersebut dapat diketahui bahwa sumber atau timbulnya perikatan adalah

karena adanya perjanjian para pihak yang dapat mengikat layaknya Undang-

Undang (Pasal 1339 KUH Perdata).

3 Aspek-Aspek Perikatan

Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam Bahasa Belanda

“Verbintenis” yang artinya, hal yang mengikat orang satu terhadap orang

lain, yang dalam prakteknya dapat berupa perbuatan, peristiwa dan keadaan.

Hal yang mengikat itu selalu ada di dalam masyarakat, sehingga oleh

pembuat Undang-Undang atau oleh masyarakat diakui dan diberi akibat

hukum yang secara lazim disebut dengan Hubungan Hukum.

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pelawan/Pembantah dahulu

Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai

berikut:

1 Membatalkan putusan Majelis Hakim Arbitrase BPSK Kota Padang dalam

putusannya No. 26/P3K/PTS/A/IV/2012 Tanggal 24 April 2012.

2 Menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Padang

telah salah dalam menerapkan hukum dalam putusannya 26/P3K/PTS/A/IV/2012

Tanggal 24 April 2012.

3 Menyatakan bahwa Majelis Hakim Arbitrase BPSK Kota Padang tidak

berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Terlawan/Terbantah dahulu

Penggugat.

bahwa terhadap keberatan tersebut di atas Pengadilan Negeri Padang telah

memberi putusan No. 67/PDT.G/2012/PN.PDG. tanggal 3 Juli 2012 yang amarnya

sebagai berikut:

1 Menolak bantahan Pelawan/Pembantah ;

2 Menguatkan putusan BPSK Kota Padang No.26/P3K/PTS/A/IV/2012 tertanggal

24 April 2012 ;

3 Membebankan biaya perkara ini kepada Pelawan/Pembantah sebesar

Rp 551.000,- ( lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut telah diucapkan

dengan hadirnya Pelawan/Pembantah/Tergugat pada tanggal 3 Juli 2012 kemudian

terhadap putusan tersebut, Pelawan/Pembantah/Tergugat melalui kuasanya berdasarkan

10

10


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2011 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal

19 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 67/Pdt.G/BPSK/

2011/PN.PDG. jo. Akta No. 32/2012/PDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Agustus 2012;

Bahwa, setelah itu, oleh Terlawan I/Pembantah I/Penggugat yang pada tanggal

2 Agustus 2012 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/

Pelawan/Pembantah/Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 7 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah

diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan

dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan

kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/

Pelawan/Pembantah/Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembantah/Tergugat menolak dengan tegas

seluruh Putusan Pengadilan Negeri Padang Reg. No. 67/PDT.G/ BPSK/2012/

PN.PDG Tanggal 3 Juli 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1 Menolak bantahan Pelawan/Pembantah;

2 Menguatkan putusan BPSK Kota Padang No. 26/P3K/PTS/A/IV/2012 Tanggal

24 April 2012;

3 Membebankan biaya perkara ini kepada Pelawan/Pembantah sebesar Rp

551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

2 Bahwa Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembantah/Tergugat menolak dengan tegas

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang No. 26/

P3K/Pts/A/IV/2012 Tanggal 24 April 2012, yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sertifikat rumah yang menjadi hak

Penggugat yang terletak di Perumahan Monang Indah Garden Blok N No. 09,

Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;

3 Menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus

juta rupiah) apabila Tergugat tidak menyerahkan sertifikat Penggugat;

4 Menyatakan menolak gugatan selebihnya;

11



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


3 Bahwa alasan yang dijadikan dasar Permohonan Kasasi yang diajukan oleh

Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembantah/Tergugat merupakan alasan-alasan yang

ditentukan oleh ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang

menyatakan :

“Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan

pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

a Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

b Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

c Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang

bersangkutan”

4 Bahwa putusan dan pertimbangan hukum Judex Facti BPSK Kota Padang

adalah tidak benar, berat sebelah dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku. Sehingga Judex Facti Pengadilan Negeri Padang telah salah dalam

menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan telah lalai

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Padang jo. Putusan Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen a quo haruslah dibatalkan.

5 Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Padang telah tidak memberikan

pertimbangan hukum yang cukup dalam mengambil Putusan sebagaimana

pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Padang “tentang Pertimbangan

Hukum” pada halaman 22 alinea kedua yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa dalam pernyataan Pelawan/Pembantah sendiri mengakui

memilih metode penyelesaian melalui arbitrase adalah karena Tergugat akan

menyampaikan eksepsi dalam suatu acara persidangan dengan menggunakan

hukum acara perdata, hal ini didahului dengan tahapan pemilihan arbiter, hal ini

bukan berarti Penggugat telah memilih domisili hukum baru;

Menimbang, bahwa sengketa antara Pelawan/Pembantah dengan Terlawan I/

Terbantah I adalah sengketa konsumen, dimana kedua belah pihak telah sepakat

memilih penyelesaian melalui arbiter PSK Kota Padang, maka klausula yang dibuat

oleh Pelawan/Pembantah dengan Terlawan I/ Terbantah I dalam perjanjian kredit

Nomor : 72541.K.128.N yang ditanda tangani tanggal 13 Februari 1996 dapat

dikesampingkan dengan adanya kesepakatan Pelawan / Pembantah dengan

12

12


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Terlawan I / Terbantah I memilih penyelesaian melalui arbiter BPSK Kota Padang

tersebut.”

1 Bahwa Judex Facti dalam memberikan pertimbangannya telah tidak

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan. Dalam hal ini Judex Facti Pengadilan Negeri Padang yang dalam

putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan Memori Bantahan

Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembantah/Tergugat dan hanya mengambil oper

seluruh pertimbangan hukum dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

(BPSK) Kota Padang adalah telah tidak memenuhi syarat-syarat yang

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

2 Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Padang dalam memeriksa perkara ini,

yang begitu saja mengambil oper segala pertimbangan hukum Judex Facti

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang adalah

bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 951 K/

Sip.1973 tanggal 9 Oktober 1973, karena seharusnya Majelis Hakim

memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta

maupun mengenai penerapan hukumnya.

3 Oleh karenanya Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Padang yang hanya

menyetujui putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota

Padang a quo tanpa memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan hanya

mengandung persetujuan haruslah dinyatakan tidak cukup. Putusan

Pengadilan yang demikian bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah

Agung RI No. 9 K.Sip/1972 tanggal 19 Maret 1972.

4 Bahwa Majelis Hakim Arbitrase BPSK Kota Padang dan Pengadilan Negeri

Padang dalam perkara a quo jelas-jelas dan nyata-nyata telah salah

menafsirkan sendiri mengenai prosedur dan tata cara dalam mengajukan

jawaban gugatan atas gugatan dari Konsumen di BPSK. Pemohon Kasasi/

Pelawan/Pembantah/Tergugat memilih metode penyelesaian melalui

Arbitrase adalah karena Pemohon Kasasi/ Pelawan/Pembantah/Tergugat

akan dan hanya menyampaikan eksepsi dalam suatu acara persidangan

dengan menggunakan hukum acara perdata dan hal ini didahului dengan

tahapan pemilihan arbiter, hal ini bukan berarti Penggugat telah memilih

domisili hukum baru. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara

Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembantah/Tergugat mengajukan eksepsi

kompetensi absolut kalau bukan dalam persidangan di BPSK Kota Padang ?

13



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Apakah dapat Jawaban Gugatan yang dalam hal ini substansinya adalah

mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut disampaikan ke BPSK Kota Padang

melalui surat, atau bahkan tidak perlu hadir pada saat dipanggil untuk

menjawab gugatan???.

5 Bahwa jelas-jelas dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara

Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembantah/Tergugat dengan Termohon Kasasi/

Terlawan I/Terbantah I /Penggugat Nomor : 72541. K.128.N yang telah

ditanda-tangani pada Tanggal 13 Februari 1996 dan berdasarkan ketentuan

dan syarat-syarat umum Perjanjian Kredit KPR disebutkan sebagai berikut :

”Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit dan segala akibatnya kedua

belah pihak memilih tempat tinggal hukum (domisili) pada Kepaniteraan

Pengadilan Negeri di tempat Cabang Bank Tabungan Negara yang

bersangkutan berdomisili”.

6 Dalam ketentuan syarat-syarat umum Perjanjian Kredit KPR tersebut secara

eksplisit sudah jelas bahwa segala akibat hukum yang timbul dari

pelaksanaan perjanjian kredit antara pihak Kreditur dan Debitur bukan

menjadi kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Padang untuk memeriksa, mengadili serta memutusnya.

7 Bahwa klausula Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan ”Semua perjanjian

yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang

membuatnya” hal ini menimbulkan konsekwensi hukum bahwa antara pihak

Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembantah/ Tergugat dengan Termohon Kasasi/

Terlawan I/Terbantah I/Penggugat menyatakan untuk terikat dan tunduk pada

klausula-klausula dalam perjanjian kredit Nomor: 72541.K.128.N yang

telah ditanda tangani pada tanggal 13 Februari 1996 berlaku sebagai undang-

undang bagi para pihak (pacta sunt servanda) dan hal ini berlaku sebagai lex

specialis terhadap ketentuan hukum perjanjian yang bersifat umum. Hal ini

juga disebutkan dalam klausula Pasal 17 yang berbunyi : ”Atas Perjanjian

ini, baik mengenai pelaksanaannya maupun mengenai penafsirannya berlaku

hukum perdata sebagaimana termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata di Indonesia”.

6 Bahwa selanjutnya dalam Pasal 10 Pengikatan Untuk Jual Beli

No. 327 tanggal 13 Februari 1996 menyebutkan ”Tentang pengikatan untuk jual

beli ini dengan segala pelaksanaannya, kedua belah pihak memilih tempat

tinggal tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Padang”,

14

14


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


klausula ini juga jelas menentukan hukumnya bahwa pelaksanaan perjanjian

jual beli antara pihak Penggugat dan PT. Monang Indah Nugraha bukan menjadi

kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang

untuk memeriksa, mengadili serta memutusnya.

7 Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Padang telah salah menafsirkan dalam

memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam mengambil Putusan

sebagaimana pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Padang “tentang

Pertimbangan Hukum” pada halaman 23 alinea pertama yang berbunyi :

”Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.13 (Putusan BPSK Kota Padang

Nomor: 26/P3K/PTS/A/IV/2012) mengenai pertimbangan hukumnya bahwa

eksepsi tersebut tidaklah dapat diterima karena berdasarkan perjanjian kredit

Nomor: 72541.K.128.N serta surat pengakuan hutang, kuasa memasang hipotik

dan kuasa untuk menjual yang dibuat dihadapan Notaris Zamri, SH adalah

antara penggugat selaku Konsumen sebagai Debitur dan Tergugat selaku

Pelaku Usaha sebagai Kreditur, oleh karena itu gugatan Penggugat bukanlah

error in persona”. Menimbang bahwa pertimangan BPSK Kota Padang tersebut

sudah tepat dan benar, apalagi dari pengakuan Pelawan/Pembantah untuk

menyimpan kemudian menyerahkan kembali sertipikat Terlawan I/ Terbantah I

karena dilandasi hubungan hukum perkreditan antara Kreditur (Pelawan/

Pembantah) dengan debitur (Terlawan I/Terbantah I)”.

1 Bahwa dalam operasionalnya Pembantah/Pelawan, salah satu usahanya

adalah pemberian kredit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 10

Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam pemberian kredit itu diperlukan suatu

perangkat hukum yang namanya perjanjian kredit yang mencerminkan

hubungan hukum antara kreditor dan debitor yang dalam kaitannya terikat

pula hubungan hukum yang mendahului.

Hubungan hukum yang mendahului, adalah jual beli rumah antara

pengembang (Developer) dalam hal ini PT. Monang Indah Nugraha

dengan pihak Penggugat sekarang Terlawan I/Terbantah I sebagaimana

tertuang dalam Akta Pengikatan Jual Beli No. 327 tanggal 13 Februari

1996 (vide bukti T.1).

2 Bahwa dalam faktanya pihak Terlawan/Terbantah telah menghubungi

berkali-kali kepada pihak PT. Monang Indah Nugraha untuk menanyakan

dan atau komplain perihal sertifikat tanah dan bangunan berdasarkan akta

Pengikatan Untuk Jual Beli No. 327 tanggal 13 Februari 1996 Dari fakta

15



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


tersebut sangat jelas bahwa Penggugat memahami, klaim tersebut diarahkan

kepada PT. Monang Indah Nugraha sebagai pihak penjual dan Penggugat

sebagai pembeli dan hubungan hukum yang terjadi adalah Perjanjian Jual

Beli.

3 Bahwa memang benar kewajiban menyimpan dan kemudian menyerahkan

kembali sertifikat Termohon Kasasi/Terlawan I/ Terbantah I dahulu

Penggugat adalah pihak Pemohon Kasasi/ Pelawan/Pembantah dahulu

Tergugat selaku Pemberi Kredit (Kreditur), hal tersebut dilandasi oleh

hubungan hukum perkreditan antara Kreditur dengan Debitur. Namun

sebelum terjadi hubungan kredit antara Kreditur dengan Debitur telah terjadi

jual beli antara Termohon Kasasi/Terlawan I/Terbantah I/Penggugat dengan

pihak Pengembang (PT. PT. Monang Indah Nugraha), sehingga perbuatan

hukum menyerahkan sertipikat PT. Monang Indah Nugraha kepada Tergugat

mendahului dari perbuatan hukum Tergugat kepada Penggugat . Dan dalam

faktanya PT. Monang Indah Nugraha belum menyerahkan sertifikat sebagai

agunan kepada pihak Pelawan/Pembantah dahulu Tergugat selaku Kreditur.

4 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Pemohon Kasasi/

Terlawan/Terbantah/Penggugat No. 22/P3K/II/ / 2012 Tanggal 17 Februari

2012 telah salah dalam penentuan subyek gugatan (ERROR IN PERSONA).




Pertimbangan Hukum” pada halaman 24 alinea pertama yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim gugatan Terlawan I/ Terbantah I

tidak bertentangan dengan azas retroaktif, karena dasar hubungan hukum

antara Terlawan I/Terbantah dengan Pelawan/ Pembantah benar perjanjian

kredit tertanggal 13 Februari 1996 yang berakhir dengan dilunasinya hutang

Terlawan I/Terbantah I kepada Pelawan/Pembantah tanggal 27 September

2010, dengan dilunasinya hutang oleh Terlawan I/Terbantah I ternyata

Terlawan I/Terbantah I sebagai konsumen Pelawan/Pembantah tidak

mendapatkan hak atas pengembalian sertifikat sebagai jaminan kredit Terlawan

I/Terbantah I, maka dengan demikian telah berlaku ketentuan Undang-Undang

No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”.

1 Bahwa Majelis Hakim Arbitrase dan Pengadilan Negeri Padang dalam

pertimbangan hukumnya tersebut telah salah menginterpretasikan Azas

16

16


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


hukum retroaktif karena dengan Pemohon Kasasi/Terlawan/Terbantah/

Penggugat menggunakan materi gugatan ketentuan normatif Undang –

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang

diundangkan pada tanggal 20 April 1999, padahal dalam faktanya akad kredit

yang dilakukan antara Termohon Kasasi/Terlawan I/Terbantah I/ Penggugat

dengan Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembantah/ Tergugat dilakukan pada

tanggal 13 Februari 1996. Hal tersebut sangat bertentangan dengan azas

hukum retroaktif, yaitu bahwa ketentuan hukum tidak boleh berlaku surut

karena dapat menimbulkan ketidakpastian dalam hukum.




Pertimbangan Hukum” pada halaman 25 alinea kedua yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan bukti surat

P.13 putusan BPSK Kota Padang Nomor : 26/P3K/PTS/A/IV/2012) mengenai

pertimbangan hukumnya halaman terakhir sudah tepat dan benar bahwa

Tergugat dalam hal ini Pelawan/ Pembantah sebagai Bank Pemerintah

seharusnya melindungi kepentingan konsumen dengan prinsip kehati-hatian

dalam pemberian kredit sudah sepatutnya sebelum kredit dicairkan kepada

pengembang untuk diteliti sertifikat pengembang apakah nanti dapat dipecah

atau tidak ke atas nama konsumen, tetapi tidak dilakukan oleh pihak Tergugat

dalam hal ini Pelawan/Pembantah sehingga sertipikat atas Terlawan I/

Terbantah I tidak terbit, sedangkan sertifikat konsumen lain di komplek yang

sama telah keluar, maka Tergugat dalam hal ini Pelawan/ Pembantah telah lalai

melakukan kewajibannya sebagai pelaku usaha”.

1 Bahwa pemberian kredit yang diberikan kepada Terlawan/ Terbantah dahulu

Penggugat adalah kredit perumahan sederhana melalui subsidi pemerintah,

yang tercermin dari suku bunga dan jangka yang panjang, yaitu 15 ( lima

belas ) tahun, karena dilandasi oleh kemampuan keuangan masyarakat.

Namun dalam proses pemberian kredit dimaksud, pihak Pemohon Kasasi/

Pelawan/ Pembantah/Tergugat belum dapat mendokumentasikan agunan atas

nama masing-masing debiturnya, berhubung masih berupa sertifikat induk

an. PT. Monang Indah Nugraha yang segera akan dipecah-pecah ke atas

nama pembeli, dalam hal ini adalah Termohon Kasasi/Terlawan/Terbantah/

Penggugat.

17



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


2 Bahwa dalam permasalahan tersebut pihak Pelawan/Pembantah dahulu

Tergugat selaku Kreditor yang mengutamakan melindungi kepentingan para

debiturnya (salah satunya Terlawan/Terbantah dahulu Penggugat) dengan

itikad baiknya, telah melakukan teguran dan peringatan kepada Pengembang,

yaitu PT. Monang Indah Nugraha untuk menyelesaikan proses sertifikasi dan

splitzing atas tanah, salah satunya milik Terlawan/Terbantah dahulu

Penggugat sesuai bukti berupa surat teguran untuk penyelesaian sertifikat :

1 Surat dari Bank BTN Kantor Cabang kepada PT Monang Indah Nugraha

No.421/Pd.I/LA/1997 tanggal 01 Juli 1997 Perihal Kepastian Penyelesaian

Sertifikat Jaminan KPR (vide bukti T.3).


No.423/Pd.II/SPLK/1998 tanggal 10 Agustus 1998 perihal Kepastian

Penyelesaian Sertifikat Jaminan KPR (vide bukti T.4).


No.458/Pd.II/SPLK/1998 tanggal 21 Oktober 1998 perihal Penyelesaian

Pemecahan Sertifikat atas nama pembeli (vide bukti T.5).

4 Surat dari Bank BTN Kantor Cabang Padang kepada PT. Monang Indah

Nugraha No. 07/Pd.II/Adm.K/2003 tanggal 31 Desember 2003 perihal

Penyelesaian Sertifikat LAT (vide bukti T.6).

5 Surat dari Bank BTN Kantor Cabang Padang kepada PT. Monang Indah

Nugraha No. 172/Pd.II/Adm.K/2004 tanggal 10 April 10 April 2004 perihal

Kepastian Penyelesaian Sertifikat LAT (vide bukti T.7).

3 Bahwa Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembantah/Tergugat dalam hal ini adalah

Kreditor adalah membawa misi Pemerintah RI untuk memudahkan

masyarakat mendapatkan rumah melalui fasilitas kredit dengan suku bunga

rendah dan angsuran terjangkau. Dan hal tersebut telah dipenuhi dengan

melalui pengikatan kredit oleh Pelawan/Pembantah dahulu Tergugat.

4 Bahwa jual beli rumah yang dilakukan oleh Termohon Kasasi / Terlawan I/

Terbantah I/Penggugat dengan PT. Monang Indah Nugraha (Termohon

Kasasi III/Terlawan III/Terbantah III) merupakan satu kesatuan antara tanah,

bangunan dan dokumen dalam bentuk sertifikat atas nama Penggugat, seperti

tercantum dalam Akta Jual Beli (AJB).

5 Bahwa sebab akibat yang terjadi, sehingga mengakibatkan keterlambatan

penerbitan sertifikat secara formal bukan merupakan kewajiban Pemohon

Kasasi/Pelawan/Pembantah/Tergugat, karena secara material pencairan dana

18

18


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


yang telah ditutup dan diserahkan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembantah/

Tergugat kepada PT. Monang Indah Nugraha (Termohon Kasasi III/

Terlawan III/ Terbantah III ) selaku Pembuat dan Penjual Rumah sudah

menjadi keharusan dan kewajibannya untuk menerbitkan pecahan sertipikat

induk ke atas masing-masing unit rumah, di bawah ini kami sampaikan

kepada Majelis yang terhormat mengenai hubungan hukum dalam Tripartit

Perjanjian Kredit sebagai berikut :

• Hubungan hukum yang mendahului, adalah jual beli rumah antara

pengembang dengan calon debitur (konsumen) dalam hal KPR, dalam hal

kredit umum (konstruksi) antara pemilik tanah dan pengembang (debitor

kredit konstruksi).

• Hubungan hukum yang merupakan akibat, adalah kewajiban bank untuk

membayar sisa harga rumah yang ditutup melalui kredit kepada

pengembang (dalam hal KPR) atau bank kepada pemilik tanah (dalam hal

KP lahan).

Apabila digambarkan, maka Tripartit tersebut akan berbentuk segitiga atau

piramida sbb :

BTN (Kreditor)

S I P K

(III) (II)

Pengembang A J B (I) Debitor

(Pemilik lahan)

1 Dari gambar tersebut dapat diketahui pihak-pihak yang mempunyai

hubungan hukum, yaitu :

• Hubungan hukum antara Pengembang/Pemilik tanah dengan Debitor,

ditandai adanya Akta Jual Beli (AJB) menimbulkan hak dan kewajiban

antara penjual dan pembeli (termasuk kewajiban penjual menyelesaikan

splitzing sertifikat per debitur

19



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Hubungan hukum antara BTN (Kreditor) dengan Debitor, ditandai

adanya Perjanjian Kredit.

• Hubungan hukum antara BTN dengan Pengembang/Pemilik lahan tanah,

ditandai adanya Standing Instruction (SI), yaitu surat perintah membayar

dari hasil akad kredit

Dari ketiga hubungan hukum satu sama lainnya saling berkaitan dan

masing-masing hubungan hukum tersebut pada prinsipnya harus

memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum perikatan.

Adanya hubungan hukum dalam perjanjian tersebut, karena ada perikatan

yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, mewajibkan

pihak yang satu untuk berprestasi dan memberi hak kepada pihak lain

untuk menerima prestasi;

• Di dalam Akta Jual Beli (AJB) ada hubungan hukum jual beli, yaitu

tanah dan segala benda di atasnya, yang di dalamnya diatur apa

yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak; pihak yang

membeli berkedudukan sebagai Pembeli (konsumen) dan pihak penjual

berkedudukan sebagai Penjual.

• Di dalam Perjanjian Kredit ada hubungan hukum hutang piutang, pihak

yang berhutang disebut debitor dan pihak yang memberi hutang disebut

kreditor.

• Di dalam Standing Instruction (SI), ada hubungan hukum berupa perintah

kepada bank untuk melaksanakan transfer dana oleh pihak yang berhak

menerima kepada rekening yang ditunjuk.

Dari uraian mengenai hubungan hukum dalam perjanjian tersebut

dapat disimpulkan adanya prestasi dari para pihak yang mengadakan

perjanjian, karena pemenuhan prestasi adalah hakekat dari perikatan.

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata disebutkan “Setiap perikatan

adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat

sesuatu”.

1 Menurut ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata, perikatan dapat timbul baik

karena Perjanjian maupun karena Undang-Undang; dari ketentuan pasal

tersebut dapat diketahui bahwa sumber atau timbulnya perikatan adalah

karena adanya perjanjian para pihak yang dapat mengikat layaknya Undang-

Undang (Pasal 1339 KUH Perdata).

20

20


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


9 Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam Bahasa Belanda “Verbintenis”

yang artinya, hal yang mengikat orang satu terhadap orang lain, yang dalam

prakteknya dapat berupa perbuatan, peristiwa dan keadaan.

Hal yang mengikat itu selalu ada di dalam masyarakat, sehingga oleh

pembuat Undang-Undang atau oleh masyarakat diakui dan diberi akibat

hukum yang secara lazim disebut dengan Hubungan Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung

berpendapat:

mengenai alasan kasasi ke 1 s/d 9:

bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti/

Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai

berikut:

Bahwa karena sengketa a quo adalah sengketa konsumen, dan kedua belah pihak

telah sepakat memilih penyelesaian melalui Arbiter Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK) Kota Padang (Berita Acara Pemilihan Arbiter oleh para pihak

tanggal 13 Maret 2012), dengan demikian Perjanjian Kredit a quo dapat

dikesampingkan dengan adanya kesepakatan dimaksud;

Bahwa dalam perjanjian kredit bukti P-3=T-6 tidak tercantum “Choice of

Forum” sehingga Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa hal-hal lain yang menjadi alasan kasasi telah dipertimbangkan dengan

tepat dan benar serta merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan

tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada

tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan

kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam

memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang

mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang

atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang No.

14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan

Pengadilan Negeri Padang No. 67/PDT.G/2012/PN.PDG. tanggal 3 Juli 2012 dalam

perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu

permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. BANK TABUNGAN

NEGARA (Persero) KANTOR CABANG PADANG tersebut harus ditolak;

21



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan/

Pembantah/Tergugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/ Pelawan/Pembantah/Tergugat

harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain

yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. BANK TABUNGAN

NEGARA (Persero) KANTOR CABANG PADANG tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembantah/Tergugat untuk membayar

biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00

(lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada

hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 oleh Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH. M.Hum.

Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota K e t u a

Ttd./ Ttd./Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH. Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd./Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1 Meterai ………………… Rp 6.000,- 2 Redaksi ……………….. Rp 5.000,- 3 Administrasi kasasi ….. Rp 489.000,- +

22

22


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Jumlah ………………… Rp 500.000,-

Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI

an. PANITERA Panitera Muda Perdata Khusus

( RAHMI MULYATI, SH.MH. )NIP : 19591207 1985 12 2 002

23



Date post:	29-Nov-2015
Category:	Documents
Upload:	nurma-listyana-ayu
View:	25 times
Download:	0 times

833_K_Pdt.Sus_2012

Documents