210
SKRIPSI STUDI PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM DALAM SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA NUR AVIA ASTRINI T A31108278 JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN 1
SKRIPSI
STUDI PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM DALAM SISTEM PERPAJAKAN DI
INDONESIA
NUR AVIA ASTRINI T
A31108278
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012
1
ii
SKRIPSI
STUDI PENERAPAN NILAI NILAI ISLAM DALAM SISTEM
PERPAJAKAN DI INDONESIA
OLEH:
NUR AVIA ASTRINI T
A31108278
SkripsiLengkapUntukMemenuhiSyaratGunaMencapaiGel
arSarjanaEkonomiJurusanAkuntansiPadaFakultasEkono
miUniversitasHasanuddin
DISETUJUI OLEH,
Pembimbing I, Pembimbing II,
DR. H. Abdul Hamid Habbe, SE, M.SiNIP.19630515 199203 1 003
Drs. Abd. Rahman , AkNIP.19660110 199203 1 001
ii
iii
iii
iv
ABSTRAKSI
Nur Avia Astrini T. 2012. Studi Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Sistem Perpajakan di Indonesia. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar. Pembimbing (1) DR. H. Abd. Hamid Habbe, S.E., M.Si., (2) Drs. Abdul Rahman, Ak.
Kata kunci: Nilai-Nilai Islam, Perpajakan di Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah nilai-nilai Islam seperti nilai tauhid, keadilan, musyawarah, amanah dan kebebasan telah ada dan diterapkan dalam sistem perpajakan di Indonesia dengan melihat bagaimana pemerintah (Ulil Amri) membuat kebijakan dan peraturan perpajakan di Indonesia dan apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan yang ditentukan tersebut. Kemudian pada akhirnya penelitian ini mengevaluasi apakah terdapat kesesuaian nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai yang ada dalam sistem perpajakan di Indonesia.
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif merupakan data angka yang terkait dengan topik yang diteliti, yaitu data jumlah penerimaan pajak dan zakat pada tahun-tahun tertentu, persentase alokasi APBN menurut fungsinya serta persentase hasil kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak, sedangkan data kualitatif, yaitu jenis data yang berbentuk informasi, seperti Undang-Undang, peraturan, dan kebijakan-kebijakan perpajakan di Indonesia serta informasi lain yang digunakan untuk membahas rumusan masalah.
Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa nilai tauhid belum diterapkan dalam perpajakan di Indonesia ditinjau dari masih minimnya partisipasi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat muslim membayar zakatnya serta subjek dan objek pajak yang mengandung unsur haram didalamnya, sedangkan nilai-nilai keadilan, amanah, musyawarah dan kebebasan telah ada dalam perpajakan di Indonesia namun penerapannya masih kurang memadai dan belum sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
iv
v
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim.
Puji syukur atas kehadirat sang pemilik dan pemberi cinta, Allah Swt yang
telah memberikan begitu banyak berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis mampu
menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Studi Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam
Sistem Perpajakan di Indonesia”.
Bagi penulis, proses penyusunan skripsi ini seperti sebuah sinetron di
televisi. Dimana Allah Swt yang menjadi Sutradara, penulis sebagai pemain
utama, ada banyak pemain pendukung yang membantu, dan berbagai cerita
didalamnya. Dan seperti kebanyakan sinetron, skripsi ini juga berakhir dengan
“happy ending”, Alhamdulillah.
Oleh karena itu, melalui skripsi ini, penulis ingin mengucapkan
terimakasih sebesar-besarnya kepada:
1. Yang terkasih dan tersayang dalam hidupku, Ayahanda Drs. H. Thamrin,
Ibunda Hj. Nillang, dan Adik-adikku, Rinah Ananda dan Nabila Pratiwi
Ramadhani atas semua doa, dukungan, semangat, motivasi, kasih sayang yang
begitu tulus kepada penulis selama ini dalam menjalani proses kehidupan.
Skripsi ini penulis persembahkan untuk mereka.
2. Bapak Dr. H. Abd. Hamid Habbe, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin sekaligus Pembimbing I Skripsi
atas pengorbanan waktu, tenaga, pikiran serta ilmu pengetahuan dan motivasi
yang diberikan kepada penulis selama proses bimbingan. Penulis tidak akan
pernah lupa dengan senyum hangat yang selalu beliau berikan kepada kami,
seletih dan sesibuk apapun beliau.
v
vi
3. Bapak Drs. Abd. Rahman, Ak. Selaku Pembimbing II atas semua bimbingan,
keramahan, dan masukannya selama proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Kastumuni Harto, MSi, Ak. Selaku Penasehat Akademik atas
masukan-masukannya selama proses perkuliahan penulis.
5. Bapak Syahril, S.E., M.Si., Ak. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar.
6. Seluruh pegawai akademik Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin,
terutama untuk Pak Aso atas semua bantuan selama ini.
7. Wanita-wanita ku tersayang, Mitami “nami” Dian, Azizah “cica” Syarif, dan
Junita “junti” Rizal yang bersedia menemani, menerima jelek-jeleknya “attii”,
dan berbagi banyak cerita mulai dari yang paling konyol sampai paling sedih
sekalipun, di setiap episode-episode hidup penulis selama 4 tahun perkuliahan
ini. But, There’s no “ending” word in our story!! We’re one kind of best
friendship stories EVERR, Aren’t we?!! :D *kisshug.
8. Teman jalan dan bergosip, Iswi Pratiwi Saransi.
9. Teman-teman seperjuangan skripsi, Habib Muh Shihab, Tridya Fitrisah, dan
Andi Safitri Hafida, untuk setiap moment berbagi ilmu, motivasi, semangat,
dan doa selama proses penyelesaian skripsi.
10. Teman-Teman 08STACKLE CREW atas pertemanan yang kompak, cerita,
semangat, dukungan, dan doa selama ini, PROUD TO BE A PART OF
YOU!!
11. Kedua my “OPPA” tersayang, Hadi Kusumaningrat dan Akbar Nurdin, SE.
Atas keikhlasannya dipanggil “oppa!” oleh penulis, haha, dan bersedia
menjadi tempat berbagi cerita alias “curhat” disaat penulis dalam fase labil,
galau dan stress.
vi
vii
12. Tempat belajar dan mendapatkan banyak pengalaman, Ikatan Mahasiswa
Akuntansi FEUH, para senior junior didalamnya, serta rumah ungunya.
Terutama Kak Andry yang bersedia berbagi ilmunya kepada kami dalam
persiapan ujian kompre.
13. Sahabat terbaik sejak SMA, Rahmad Hidayat, atas kesediaannya menjadi
teman terdekat yang selalu ikhlas untuk direpotkan dan membantu penulis
sampai saat ini.
14. Dan pemeran cameo dalam sinetron “skripsi” ini, Alim Muammar Khadafi,
untuk setiap semangat, bantuan, dan doanya. Makasiih ammardo’
15. The last, my KOREAN world dengan drama-drama dan artis K-POP-nya yang
menjadi tempat pelarian dan hiburan terbaik bagi penulisan saat sedih dan
stress!
Sebagai hasil karya dari penulis yang masih banyak kekurangannya
terhadap ilmu pengetahuan, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan
kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt semata. Oleh karenanya, kritik dan saran
membangun sangat diharapkan dan dihargai oleh penulis. Semoga skripsi ini bisa
bermanfaat bagi banyak orang, Amin ya Rabb. Nun~ walqalami amaa yasturun,
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Makassar, September 2012
Penulis
Nur Avia Astrini T
vii
viii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i
LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................. ii
DAFTAR ISI ................................................................................................... iii
DAFTAR TABEL............................................................................................ vi
BAB I PENDAHULUAN........................................................................... 1
1.1 LatarBelakang........................................................................... 1
1.2 RumusanMasalah...................................................................... 7
1.3 TujuanPenelitian....................................................................... 7
1.4 ManfaatPenelitian..................................................................... 7
1.5 Sistematika Penulisan................................................................ 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA................................................................. 10
2.1 Konsep Pajak di Indonesia........................................................ 10
2.1.1 DefinisiPajak ................................................................... 10
2.1.2 Karakteristik Pajak........................................................... 12
................................................................................
2.1.3 Fungsi Pajak..................................................................... 13
2.1.4 Klasifikasi Pajak............................................................... 14
2.1.5Teori Pemungutan Pajak................................................... 15
2.1.6Syarat Pemungutan Pajak.................................................. 17
2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak................................................ 19
2.1.8 Asas Pengenaan Pajak...................................................... 20
2.1.9 Jenis-Jenis Tarif Pajak ..................................................... 21
2.1.10 Macam-macam Pajak di Indonesia................................ 22
2.2 Konsep Pajak dalam Islam........................................................ 28
2.2.1 Definisi Pajak menurut Islam........................................ 28
2.2.2 Karakteristik Pajak ....................................................... 29
2.2.3 Syarat-Syarat Pemungutan Pajak.................................. 30
viii
ix
2.2.4 Tujuan Penggunaan Pajak............................................. 32
2.2.5 Nilai-nilai dalam Sistem Ekonomi Islam...................... 32
2.2.6 Struktur Pemasukan Negara di Masa Rasulullah Saw . 39
2.2.7 Implementasi Nilai Islam di Masa Pemerintahan
Rasulullah Saw.............................................................. 46
2.2.8 Penelitian Terdahulu..................................................... 50
BAB III METODE PENELITIAN.............................................................. 52
3.1 Jenis Penelitian.......................................................................... 52
3.2 Objek dan Lokasi Penelitian..................................................... 52
3.3 Jenis dan Sumber Data.............................................................. 53
3.3.1 Jenis Data......................................................................... 53
3.3.2 Sumber Data .................................................................... 53
3.4 TeknikPengumpulan Data......................................................... 53
3.5 Teknis AnalisisData ................................................................. 54
3.6 Operasional Variabel................................................................. 56
3.7 Batasan Pembahasan................................................................. 57
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN................................................... 58
4.1 Hasil Penelitian ......................................................................... 58
4.1.1 Perbedaan Pendapat mengenai pajak dalam Islam.................. 58
4.1.2Nilai Tauhid dalam Sistem Perpajakan di Indonesia............... 65
4.1.3Nilai Amanah dalam Sistem Perpajakan di Indonesia............. 75
4.1.3.1Nilai Keadilan dalam Sistem Perpajakan di Indonesia......... 76
4.1.3.2 Nilai Musyawarah dalam Sistem Perpajakan di Indonesia. . 91
4.1.3.3 Nilai Kebebasan dalam Sistem Perpajakan di Indonesia..... 94
BAB V PENUTUP.......................................................................................
5.1.Kesimpulan................................................................................ 102
5.2.Saran .......................................................................................... 105
5.3.Keterbatasan............................................................................... 106
DAFTAR PUSTAKA
ix
x
LAMPIRANDAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Tarif PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri...................... 26
Tabel 2.2 Tarif PPh Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Badan Usaha
Tetap.............................................................................................. 26
Tabel 2.3 SumberPendapatandi masa Pemerintahan Rasulullah Saw........... 39
Tabel 2.4 Subjek dan Tarif ‘Ushr di masa Umar bin Khatab ra ................... 45
Tabel 4.1 Perbandingan RAPBN dan APBN Tahun 2011............................ 71
Tabel 4.2 Perhitungan(Kuesioner) Persentase Nilai Amanah........................ 76
Tabel 4.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)......................................... 78
Tabel 4.4 Persentase Alokasi Belanja APBN Menurut Fungsi Tahun 2011. 86
Tabel 4.5 Perhitungan (Kuesioner) Persentase Nilai Keadilan...................... 90
Tabel 4.6 Perhitungan (Kuesioner) Persentase Nilai Kebebasan................... 94
x
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Untuk menunjang dan menjalankan pembangunan nasional tentunya
pemerintah Indonesia membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan bersifat
kontinu. Pemerintah Indonesia mendapatkan dana tersebut dari berbagai macam
pemasukan negara. Pemasukan terbesar negara adalah berasal dari sektor
perpajakan. Menurut data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
tahun 2010, peranan penerimaan perpajakan sudah mencapai 80% dari
penerimaan dalam negeri.
Pajak erat hubungannya dengan pembangunan nasional. Pembayaran pajak
merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta warga negara
sebagai wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan
kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya
merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut
berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan
pembangunan nasional.
Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian
besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak
meliputi belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek
pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah,
1
2
rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang
berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka
memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara
mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau
pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari
pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara
menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan
pembiayaan pembangunan. Fungsi semacam itu disebut dengan fungsi budgetair
dari pajak.
Indonesia merupakan negara dengan mayoritas masyarakat muslim
terbesar di dunia, persentase nya mencapai 88% . Inilah yang menjadi salah satu
pemicu perkembangan nilai-nilai syariah Islam di Indonesia.
Dewasa ini sudah mulai banyak dilaksanakan penerapan sistem syariah di
Indonesia, terutama dalam sistem perekonomian. Perkembangan praktik bisnis
syariah ini seiring dengan semakin besarnya keinginan dan harapan masyarakat
Muslim di Indonesia untuk menerapkan nilai-nilai syariah Islam di berbagai
sistem atau praktik bisnis yang dijalankan di Indonesia. Upaya pemahaman
mengenai kegiatan ekonomi dan praktik bisnis yang berdasarkan syariah Islam
mulai terlihat di awal tahun 1990-an.
Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dimulai dengan
pembentukan perbankan syariah yang ditandai dengan berdirinya Bank syariah
pertama, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Bank ini pada awal berdirinya
diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta mendapat
2
3
dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa
pengusaha muslim. Walaupun di awal pembentukannya Bank Muamalat sempat
mengalami kesulitan sehingga harus mendapatkan suntikan dana dari IDB
sehingga pada tahun 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba.
Hingga tahun 2007 sudah terdapat tiga institusi bank syariah di Indonesia
yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah.
Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah terdapat 19
bank diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero)
dan Bank Rakyat Indonesia (Persero). Sistem syariah juga telah digunakan oleh
Bank Perkreditan Rakyat, saat ini telah berkembang 104 BPR Syariah.
Perkembangan sistem perbankan syariah yang sangat pesat dalam kurun
waktu yang cukup singkat dikarenakan semakin tingginya minat dan kepercayaan
masyarakat Indonesia terutama kaum Muslim untuk menggunakan produk dari
perbankan syariah. Pertumbuhan minat masyarakat terhadap bank-bank syariah
bahkan mencapai 70% dan sudah dapat bersaing dengan bank-bank konvensional
yang dari awal telah diterapkan di Indonesia.
Dengan semakin berkembangnya praktik perbankan syariah di Indonesia,
menyebabkan semakin banyaknya institusi-institusi keuangan yang gencar
mengkaji lebih dalam dan menerapkan produk syariah lainnya seperti pembiayaan
syariah, lembaga keuangan syariah non bank, reksa dana syariah, obligasi syariah,
asuransi syariah, pegadaian syariah, dan sebagainya.
Namun demikian, walaupun praktik bisnis syariah sudah sangat
berkembang di Indonesia, perekonomian syariah masih hanya dianggap sebagai
3
4
salah satu solusi alternatif untuk bisa keluar dari krisis ekonomi yang masih
terjadi di Indonesia.
Sebagai negara yang mayoritas penduduknya umat Islam, seharusnya
pemerintah Indonesia dapat melaksanakan sistem ekonomi syariah sebagai sistem
ekonomi yang universal, yang mengedepankan transparansi, keadilan dan good
governance dalam pengelolaan usaha dan asset-asset negara. Sehingga praktik
ekonomi yang dijalankan berpihak pada rakyat dan berpihak pada kebenaran.
Maksud dari sistem ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang
universal adalah walaupun sistem ekonomi syariah bersumber dari nash Al-Quran
dan Sunnah Rasul, namun tetap bersifat universal dan tidak eksklusif sehingga
dapat diterapkan di Indonesia sekalipun, yang bukanlah sebuah negara Islam.
Sistem ekonomi berbasis syariah bukan hanya diterapkan negara-negara Islam
tetapi telah banyak pula diterapkan di negara-negara barat. Hal ini terjadi karena
nilai-nilai dan prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, dan perlakuan yang
sama dalam meraih kesempatan berusaha dapat diterima di semua kalangan.
Salah satu sistem yang belum tersentuh dengan konsep syariah di
Indonesia adalah sistem perpajakannya. Padahal sistem perpajakan dalam Islam
juga telah ada sejak zaman Rasulullah Saw dan para khalifahnya. Namun seiring
dengan menguatnya pengaruh prinsip sosialisme dan kapitalisme yang dibawa
negara-negara barat, konsep ini sempat ditinggalkan oleh umat manusia
khususnya umat Muslim.
Ekonomi Islam termasuk konsep pajak dalam Islam terdiri dari nilai-nilai
filosofis seperti nilai Tauhid, Keadilan, Musyawarah, Kebebasan, dan Amanah
4
5
atau tanggung jawab (Antonio, 1993: 14). Seharusnya nilai-nilai Islam ini dapat
menjadi pedoman, landasan, dan dasar yang harus dipegang oleh umat muslim
dalam melaksanakan kegiatan perekonomiannya sehingga senantiasa sesuai
dengan syariat Islam yang diperintahkan oleh Allah Swt. Namun seperti diketahui
bahwa sistem perpajakan di Indonesia merupakan sistem konvensional yang
tentunya berbeda dengan konsep syariah dalam Islam. Sehingga belum tentu
dalam sistem perpajakan di Indonesia terdapat nilai-nilai Islam yang seharusnya
dijalankan oleh umat Muslim.
Apalagi sampai hari ini belum ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia
(MUI) yang menyatakan bahwa pajak itu halal. Ironisnya bahwa hal sepenting
pajak ini belum mendapatkan fatwa dari MUI sedangkan MUI bahkan telah
mengeluarkan fatwa tentang rokok, mie instan, aliran sesat Ahmadiyah, dan lain-
lain. Ketua MUI, Bapak KH. Ma’ruf Amin pernah ditanyai mengenai hal ini,
beliau menjawab bahwa, “ MUI tidak mengeluarkan fatwa, kalau tidak diminta”
artinya fatwa harus diminta terlebih dahulu oleh Menteri Keuangan. Hal ini
tentunya menimbulkan kekhawatiran di kalangan umat Muslim karena ternyata
pajak yang selama ini dijalankan di Indonesia belum diketahui haram halalnya.
Sedangkan umat Muslim dituntut untuk menjalankan seluruh kegiatannya
di muka bumi ini sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Sudah menjadi kewajiban
umat Muslim untuk menjalankan seluruh perintah Allah Swt melalui Al-Quran
dan Sunnah Rasul yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Sebagaimana Firman
Allah dan QS An-Nisa [4] ayat 136:
5
6
ه ورسوله ذين آمنوا آمنوا بالل ها ال يا أيل على رسوله ذي نز والكتاب ال
ذي أنزل من قبل ومن � والكتاب ال ه ومالئكته وكتبه ورسله يكفر بالل﴿واليوم اآلخر فقد ضل ضالال بعيدا
١٣٦﴾Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman! Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya (Muhammad) dan kepada kitab (Al-Quran) yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barangsiapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh, orang itu telah tersesat sangat jauh”
Hal ini tentu saja menimbulkan dilema bagi umat Muslim di Indonesia
karena sebagai warga negara yang telah memenuhi syarat menjadi wajib pajak,
mereka diharuskan membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang
berlaku di Indonesia. sementara umat muslim belum mengetahui dengan jelas
apakah perpajakan di Indonesiasudah sesuai dengan syariat islam dan halal untuk
dikerjakan sehingga umat muslim tidak harus ragu dalam menjalankan dan
membayar kewajiban pajak mereka sebagai warga negara Indonesia.
Sudah menjadi kewajiban umat Islam untuk mencari tahu kebenaran dari
segala sesuatu yang terdapat keraguan di dalamnya. Berdasarkan hal inilah penulis
merasa perlu untuk mencari tahu tentang bagaimana perspektif Islam memandang
kewajiban membayar pajak di Indonesia ditinjau dengan menganalisa nilai-nilai
Islam apa saja dari kelima nilai filosofis ekonomi Islam yang telah ada dalam
sistem perpajakan di Indonesia. hal ini penulis lakukan agar di akhir penelitian,
6
7
penulis dapat mengukur seberapa besar nilai-nilai Islam telah diimplementasikan
dalam perpajakan di Indonesia dan menarik kesimpulan apakah pajak tersebut
telah sesuai dengan syariat yang diperbolehkan dalam ajaran Islam.
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih
dalam tema ini dengan judul: “Studi Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Sistem
Perpajakan di Indonesia”
1.2 Rumusan Masalah
Atas dasar uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah,
maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji adalah
“Apakah nilai-nilai Islam diimplementasikan dalam Sistem Perpajakan di
Indonesia?”
1.3 Tujuan Penelitian
Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan kajian ini adalah
sebagai berikut:
“Untuk mengetahui apakahnilai-nilai Islamdiimplementasikan dalam
sistem perpajakan di Indonesia.”
1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penulisan skripsi ini, yaitu:
a. bagi penulis, sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan, terutama
yang terkait dengan masalah dalam penulisan ini dan sebagai syarat untuk
mendapatkan gelar kesarjanaan;
7
8
b. bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan
penambah wawasan terutama bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui
lebih mendalam mengenai nilai-nilai Islam dalam Sistem perpajakan di
Indonesia.
c. bagi dunia pendidikan, khususnya di lingkup Fakultas Ekonomi
Universitas Hasanuddin, penulis berharap bahwa hasil penelitian ini akan
menjadi referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya mengenai nilai-nilai
Islam dalam sistem perpajakan di Indonesia.
1.5 Sistematika Penulisan
Berikut ini penulis akan menyajikan uraian singkat materi pokok yang akan
dibahas pada masing-masing bab, sehingga dapat memberikan gambaran
menyeluruh tentang skripsi ini:
BAB I : Pendahuluan
Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika
penulisan.
BAB II : Tinjauan Pustaka
Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang mengurai teori-teori yang
relevan, yang melandasi dan mendukung penelitian ini.
BAB III : Metoda Penelitian
8
9
Bab ini merupakan metoda penelitian yang menguraikan objek penelitian,
jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis
data.
BAB IV : Pembahasan
Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi
penjelasan dan pemaparan terhadap masalah yang diangkat dalam skripsi
ini.
BAB V : Penutup
Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan penelitian,
keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi penulis pada saat melakukan
penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya.
9
10
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Konsep Perpajakan di Indonesia
2.1.1 Definisi Pajak
Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan
tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang,
dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Para ahli dan pakar
ekonomi memberikan definisi yang beragam mengenai pajak. Definisi-definisi
tersebut:
a. Prof. Edwin R.A Seligman ( New York, 1925 ) menyatakan :
“ Tax is compulsory Contribution from the person, to the goverment to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.”
b. Soemitro (2005: 7)mengemukakan bahwa pajak adalah iuran kepada kas
negara berdasarkan undang-undang) yang dapat dipaksakan) dengan
tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat
ditujukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
c. Menurut prof. Dr. P. J. A. Andriani yang telah diterjemahkan oleh
Brotodiharjo (1993: 2)menyatakan bahwa pajak adalah iuran masyarakat
kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib
membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang)
1010
11
dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat
ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum berhubung tugas ned=gara untuk menyelenggarakan
pemerintahan.
Dari definisi-definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak adalah
kewajiban yang dibebankan kepada rakyat terhadap kas negara yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang, dimana rakyat tidak mendapatkan imbalan
jasa secara langsung melainkan digunakan untuk pembangunan nasional dan
kesejahteraan masyarakat.
Dari uraian definisi diatas, dapat pula disimpulkan ada beberapa unsur-unsur
yang melekat dalam pengertian pajak menurut Mardiasmo (2011: 1), yaitu:
a. Iuran/pungutan dari rakyat untuk negara
Dalam unsur ini, pajak dapat diartikan sebagai peralihan kekayaan dari
sektor pemerintah ke sektor publik dan bahwa tidak ada pajak selain yang
dipungut oleh negara serta berupa uang (bukan barang).
b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
Karena pajak bersifat mengikat dan memaksa, maka pajak harus
berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang baku. Unsur ini
menunjukkan bahwa meskipun pajak dipungut oleh negara, pemerintah tidak
boleh semena-mena memungut pajak dari rakyat tetapi harus sesuai undang-
undang dan peraturan-peraturan.
11
12
c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi
Unsur ini menunjukkan bahwa pajak yang dibayarkan rakyat tidak
mendapatkan timbal jasa ataupun kontraprestasi dari negara secara langsung.
d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara
Pajak yang dibayarkan rakyat kepada pemerintah ditujukan untuk
membiayai pengeluaran pemerintah, mendukung pembangunan, dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2.1.2 Karakteristik Pajak
Adapun karakteristik pajak menurut Sri Putyatmoko dalam Bulo (2003: 7)
adalah:
a. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah
berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari
sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut
pajak/administrator pajak).
c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum
pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin
maupun pembangunan.
d. Tidak dapat ditujukan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh
pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.
12
13
e. Disamping berfungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat
kedalam kas negara (fungsi budgeter), pajak juga mempunyai fungsi lain,
yaitu fungsi mengatur.
2.1.3 Fungsi Pajak
Dari pengertian dan karakteristik yang telah dibahas sebelumnya, dapat
disimpulkan ada beberapa fungsi pajak menurut Ilyas dan Richard (2011: 9),
yaitu:
a. Fungsi Penerimaan (Budgeter)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi
pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu
dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
b. Fungsi Mengatur (Regulator)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan
di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang
lebih tinggi terhadap minuman keras dan barang mewah, hal ini diterapkan
pemerintah dalam upaya mengatur agar tingkat konsumsi barang-barang
mewah dan minuman keras dapat dikendalikan.
c. Fungsi Stabilitas
Fungsi ini berhubungan dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga
(melalui dana yang diperoleh dari pajak) sehingga laju inflasi dapat
dikendalikan.
13
14
d. Fungsi Redistribusi
Dalam fungsi ini, lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam
masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam dalam
pengenaan pajak. Contohnya dalam pajak penghasilan, semakin besar jumlah
penghasilan maka akan semakin besar pula jumlah pajak yang terutang.
e. Fungsi Demokrasi
Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong.
Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat
pembayar pajak.
2.1.4 Klasifikasi Pajak
Menurut Mardiasmo (2011: 5), Pajak dapat dikelompokkan menjadi:
1. Menurut golongan
a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat
dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib
Pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh, Pajak Penghasilan.
b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat
dilimpahkan ke pihak lain. Sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut sifat
Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan untuk pembedaan dan
pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip:
14
15
a. Pajak sujektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti
memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya, Pajak Penghasilan.
b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya,
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Pemungut dan Pengelolanya
a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya, Pajak
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang
Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya, Pajak
Reklame, Pajak Hiburan.
2.1.5. Teori Pemungutan Pajak
Teori pemungutan pajak memberikan penjelasan mengenai hak negara
untuk memungut pajak. Suprianto (2011: 3) menerangkan beberapa teori-teori
tersebut antara lain:
1. Teori asuransi. Teori ini mengibaratkan pembayaran pajak seperti
pembayaran premi dalam perjanjian asuransi. Hal tersebut ditujukan untuk
menggantikan biaya yang dikeluarkan negara dalam melaksanakan
kewajibannya yaitu, melindungi keselamatan dan harta benda warga
15
16
negaranya. Teori ini banyak ditentang, karena negara seharusnya tidak boleh
disamakan dengan perusahaan asuransi.
2. Teori kepentingan. Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya
kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam
perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan
perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.
3. Teori daya pikul. Teori ini menyatakan bahwa beban pajak yang harus
dibayar harus sesuai dengan daya pikul (kemampuan) masing-masing orang.
Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan: (1) unsur
objektif, dilihat dari besarnya penghasilan dan kekayaan yang dimiliki
seseorang, (2) unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan
materiil yang harus dipenuhi.
4. Teori bakti. Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak
terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang
berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah
sebagai suatu kewajiban.
5. Teori Asas Daya Beli. Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan terletak
pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik
daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara.
Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam
bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian
kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.
16
17
2.1.6. Syarat Pemungutan Pajak
Pemerintah sebagai pihak yang berwenang memungut pajak pada warga
negara tidak boleh sewenang-wenangnya memungut pajak tersebut. Ada beberapa
syarat pemungutan pajak di Indonesia (Widyaningsih, 2011: 17), antara lain:
1. Pemungutan pajak harus adil
Seperti halnya produk hukum, pajak juga mempunyai tujuan untuk
menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-
undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Contohnya, dengan mengatur hak
dan kewajiban para wajib pajak, pajak diberlakukan bagi setiap warga negara
yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak, dan sanksi atas pelanggaran
pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.
2. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU
Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan
yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”, ada
beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, seperti
pemungutan pajak yang dilakukan oelh negara yang berdasarkan UU tersebut
harus dijamin kelancarannya, jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk
diperlakukan secara umum, dan jaminan hukum akan terjaga kerahasiaannya bagi
para wajib pajak.
3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian
Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak
mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan,
maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan
17
18
masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok paja, terutama
masyarakat kecil dan menengah.
4. Pemungutan pajak harus efisien
Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus
diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya
pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus
sederhana dan mudah dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan
mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi perhitungan maupun
dari segi waktu.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Bagaimana sistem pemungutan pajak akan sangat menentukan
keberhasilan dalam pengutan pajak tersebut. Sistem yang sederhana akan
memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus mereka
bayar sehingga akan memberikan dampak yang positif bagi wajib pajak untuk
meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Salah satu perwujudan atas
syarat ini yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah tarif bea materai
disederhanakan dari 167 macam menjadi 2 macam tarif saja, tarif PPN yang
beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif yaitu 10%, atau pajak perseroan
untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi
pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi).
18
19
2.1.7. Sistem Pemungutan Pajak
Ilyas (2003: 30) menyebutkan bahwa sistem pemungutan pajak yang
diberlakukan di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:
a. Official Assessment System
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Sistem ini
diberlakukan di Indonesia sampai dengan Tahun 1967. Adapun ciri-ciri official
assessment system adalah 1) wewenang untuk menentukan besarnya pajak
terutang berada pada pemerintah, 2) wajib pajak bersifat pasif, 3) utang pajak
timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah.
b. Withholding System
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang
terutang oleh wajib pajak. Sistem ini diberlakukan di Indonesia pada Tahun 1968
sampai dengan 1983, dimana saat itu sistem pemungutannya sudah tidak
keseluruhan menggunakan withholding system tapi telah mengadaptasi semi Self
Assessmet System. Dalam artian bahwa sistem pemungutan pajak di masa itu
sudah mulai mengadaptasi Self Assessment System walaupun belum keseluruhan.
c. Self Assessment System
Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan
kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Sistem ini mulai
diberlakukan secara keseluruhan sejak Tahun 1983 sampai sekarang. Sistem ini
19
20
memberikan peluang kepada wajib pajak untuk jujur dan bertanggung jawab akan
kewajiban pajaknya. Petugas perpajakan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak,
hanya berfungsi sebagai pembina dan pengawas pelaksanaan kewajiban
perpajakan wajib pajak.
2.1.8. Asas Pengenaan Pajak
Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam
menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan
pajak penghasilan. Menurut Widyaningsih (2011: 13), Asas utama yang
digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:
1. Asas Domisili (asas kependudukan domicile), berdasarkan asas ini negara
akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh
orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang
tersebut merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu.
Dalam hal ini tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang dikenakan pajak
itu berasal. Oleh karena itu, sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya
akan menggabungkan asas domisili dengan konsep pengenaan pajak atas
penghasilan baik di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar
negeri (world wide income concept).
2. Asas Sumber. Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak
atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan
yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu.
20
21
3. Asas Kebangsaan/ Asas Nasionalitas/ Asas Kewarganegaraan
(Nasionality/citizenship principle). Dalam asas ini, yang menjadi landasan
pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang
memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan
dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal.
2.1.9. Jenis-Jenis Tarif Pajak
Menurut Mardiasmo (2011: 9), Secara struktural tarif pajak dibagi dalam
empat jenis, yaitu:
1. Tarif proposional (a propotional tax rate structure) yaitu tarif pajak yang
persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak.
Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai/PPN dimana semua harga barang
di tingkat akhir dikenakan pajak PPN adalah sama adalah sebesar 10%.
2. Tarif regresif (a regressive tax rate structure) yaitu tarif pajak menurun
ketika dasar pengenaan pajak meningkat.
3. Tarif progresif (a progressif tax rate structure) yaitu tarif pajak akan semakin
naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Contoh pajak di
Indonesia yang memakai tarif ini adalah Tarif PPh untuk menghitung nilai
Pendapatan Kena Pajak (PKP) sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-
undang Pajak Penghasilan.
4. Tarif degresif (a degresive tax rate structure) yaitu kenaikan persentase tarif
pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin
meningkat.
21
22
2.1.10. Macam-macam Pajak di Indonesia
Pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat
yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti Pajak Bumi dan
Bangunan(PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Bea Materai, dan pajak daerah yang
dikelola oleh Pemerintah daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota
contohnya, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Kendaraan
Bermotor, Pajak Parkiran, dan sebagainya. (Prakosa, 2006: 5). Berikut adalah tiga
macam pajak yang memberikan penerimaan negara terbesar di Indonesia menurut
APBN tahun 2008-2010 (Gusfahmi: 213):
A. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan
tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir
seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik
Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Dasar hukum pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) adalah UU No. 12 Tahun 1994. Berlaku efektif mulai tanggal 1
Januari 1986.
Objek dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah:
a) Bumi:
Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman
serta laut wilayah Indonesia, Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan,
tambang, dll.
22
23
b) Bangunan:
Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan
atau perairan. Contohnya, rumah tempat tinggal, gedung bertingkat, pusat
perbelanjaan, bangunan tempat usaha, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak
lepas pantai, dan lain-lain.
Adapun objek yang tidak dikenakan PBB adalah objek yang:
1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah,
sosial, pendidikan, dan kebudayaan sosial yang tidak dimaksudkan untuk
memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit, sekolah, panti
asuhan, museum, candi, dan lain-lain.
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenisnya.
3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah
penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum
dibebani suatu hak.
4. Dipergunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal
balik.
5. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang
ditentukan oleh Menteri Keuangan.
Subjek PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:
1. Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;
2. Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
3. Memiliki bangunan, dan atau;
4. Menguasai bangunan, dan atau;
23
24
5. Memperoleh manfaat atas bangunan.
Tarif atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pedesaan dan perkotaan
ditentukan berdasarkan UU No.28 tahun 2009 yaitu paling tinggi sebesar 0,3%
dari nilai jual objek pajak (NJOP). Adapun nilai jual kena pajaknya adalah 40%
untuk objek pajak perkebunan dan kehutanan, 20% untuk objek pajak
pertambangan, dan pedesaan dan perkotaan adalah 20% dan 40% tergantung
NJOP-nya.
B. Pajak Penghasilan (PPh),
PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang
dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis
yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat
digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan
dalam bentuk apapun.
Sedangkan subjek dari pajak penghasilan (PPh) menurut Pasal 2 ayat (1)
UU No. 36 Tahun 2008 terbagi atas tiga kelompok, yaitu: (1) orang pribadi dan
warisan yang belum ternagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; (2)
Badan; (3) Bentuk usaha tetap.
Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis
yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat
digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan
dalam bentuk apapun, antara lain:
24
25
a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa
yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan,
honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan
dalam bentuk lainnya.
b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
c) Laba usaha.
d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan
e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan
sebagai biaya.
f) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan
pengembalian utang.
g) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden
dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa
hasil usaha koperasi.
h) Royalti.
i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
k) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan
jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
l) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
m) Premi asuransi
25
26
n) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya
yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan
bebas.
o) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum
dikenakan pajak.
p) Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
q) Surplus Bank Indonesia.
Pajak penghasilan di Indonesia adalah tarif progresif sebagaimana diatur
dalam pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan. Berikut ini adalah bagan
pengenaan tarif PPh terhadap Pendapatan Kena Pajak.
Tabel 2.1 Tarif PPh untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri
Lapisan Penghasilan Kena Pajak (Dasar Pengenaan Pajak)
Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 5%Di atas Rp. 50.000.000,00 - Rp. 250.000.000,00 15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 - Rp. 500.000.000,00 25%
Di atas Rp. 500.000.000,00 30%Sumber: Widyaningsih (2011: 32-33)
Tabel 2.2 Tarif PPh untuk wajib pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap
Tahun Tarif Pajak
Pada tahun 2009 28%Dari 2010 dan selanjutnya 25%PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek
5% lebih rendah dari sebelumnya
Peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000
Pengurangan 50% dari yang seharusnya
Sumber: Widyaningsih (2011: 32-33)
26
27
C. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau
Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun
pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak
atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.
Dasar hukum pemungutan Pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak
Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM) adalah UU No.42 Tahun 2009.
UU ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985 dan merupakan pengganti UU
Pajak Penjualan tahun 1951.
Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang
tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: (a) barang hasil pertambangan
atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; (b) barang
kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; (c) makanan atau
minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;
(d) uang, emas batangan, dan surat berharga (UU No. 42 Tahun 2009, Pasal 4A
ayat [21]).
Sedangkan jenis jasa yang tidak dikenai pajak PPN adalah jasa tertentu
yang termasuk kelompok sebagai berikut: (a) jasa pelayanan kesehatan medis; (b)
jasa pelayanan sosial; (c) jasa pengiriman surat dengan perangko; (d) jasa
keuangan; (e) jasa asuransi; (f) jasa keagamaan; (g) jasa pendidikan; (h) jasa
kesenian dan hiburan; (i) jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan; (j) jasa
angkutan di darat, laut, dan udara; (k) jasa tenaga kerja; (l) jasa perhotelan; (m)
27
28
jasa untuk kegiatan pemerintahan; (n) jasa penyediaan tempat parkir; (o) jasa
telepon umum; (p) jasa pengiriman uang dengan wesel; (q) jasa boga atau katering
(UU No.42 Tahun 2009, Pasal 4A ayat [3]).
Tarif PPN adalah tarif proporsional yaitu 10%. Dengan peraturan
pemerintah, tarif PPN dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% dan setinggi-
tingginya 15%. (Pasal 7 ayat [3])
PPN disebut pajak objektif, karena hanya melihat ada atau tidak adanya
objek pajaknya, tidak melihat subjeknya siapa, apakah orang kaya atau miskin,
Muslim atau non-Muslim. Asalkan seseorang melakukan penyerahan BKP/JKP
maka dia dikenakan PPN.
2.2. Konsep Pajak dalam Islam
2.2.1 Definisi pajak Menurut Islam
Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab dikenal dengan nama Adh-
dharibah, yang berasal dari kata dasar dharaba, yadhribu, dharban yang artinya:
mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau
membebankan, dan lain-lain. Dharaba adalah bentuk kata kerja (fi’il), sedangkan
bentuk kata bendanya (ism) adalah dharibah, yang dapat diartikan beban. Ia
disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta selain zakat,
sehingga dalam pelaksanaanya akan dirasakan sebagai sebuah beban. (Gusfahmi,
2011: 28).
Fawaz (2011) mendefinisikan pajak sebagai pungutan yang ditarik dari
rakyat oleh para penarik pajak.Qardhawi (2007: 999) mendefinisikan pajak
28
29
sebagai kewajiban yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak, yang harus disetorkan
kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapatkan prestasi kembali dari
negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu
pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan
tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.
Sedangkan Zallum dalam Gusfahmi (2011: 29) berpendapat bahwa pajak
adalah harta yang diwajibkan Allah Swt kepada kaum muslim untuk membiayai
berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas
mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.
Dari berbagai definisi tersebut, nampak bahwa definisi yang dikemukakan
oleh Qardhawi masih bersifat sekuler, karena belum ada unsur-unsur syariah
didalamnya. Sedangkan definisi pajak menurut Zallum lebih dekat dan tepat
dengan nilai-nilai Syariah, karena di dalam definisi yang dikemukakannya
terangkum lima unsur penting pajak menurut Syariah (Gusfahmi, 2011: 32), yaitu:
a. Diwajibkan oleh Allah SWT.
b. Objeknya harta.
c. Subjeknya kaum muslim yang kaya.
d. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan negara.
e. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera
diatasi oleh Ulil Amri (pemerintah).
2.2.2 Karakteristik Pajak menurut syariah
Dalam Kholis (2010), ada beberapa karakteristik pajak menurut syariah,
yaitu:
29
30
a. Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu, hanya boleh
dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal
sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan
zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan
(mustahik).
b. Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan
kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk
pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih.
c. Pajak (dharibah) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non-muslim.
d. Pajak (dharibah) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak
dipungut dari selainnya.
e. Pajak (dharibah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang
diperlukan, tidak boleh lebih.
f. Pajak (dharibah) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan.
2.2.3 Syarat-syarat Pemungutan Pajak menurut syariah
Menurut Qardhawi (2007: 1079) Pajak yang diakui dalam sejarah fiqh
Islam dan sistem yang dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :
a. Harta (pajak) yang dipungut tersebut benar-benar dibutuhkan dan sudah tidak
ada lagi sumber lain yang bisa diharapkan. Pajak itu boleh dipungut apabila
negara memang benar- benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain
tidak diperoleh. Sebagian ulama mensyaratkan bolehnya memungut pajak
apabila Baitul Mal benar- benar kosong.
30
31
b. Apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang
memadai, maka pemungutan pajak, bukan saja boleh, tapi wajib dengan
syarat. Tetapi harus dicatat, pembebanan itu harus adil dan tidak
memberatkan. Jangan sampai menimbulkan keluhan dari masyarakat.
Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan
ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan.
Distribusi hasil pajak juga harus adil, jangan tercemar unsur KKN.
c. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan
untuk maksiat ataupun hawa nafsu. Hasil pajak harus digunakan untuk
kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok (partai), bukan untuk
pemuas nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan keluarga
pejabat dan orang-orang dekatnya. Karena itu, Al-Qur’an memperhatikan
sasaran zakat secara rinci, jangan sampai menjadi permainan hawa nafsu,
keserakahan atau untuk kepentingan money politic.
d. Ada persetujuan dari para ahli atau cendekiawan berakhlak. Kepala negara,
wakilnya, gubernur atau pemerintah daerah tidak boleh bertindak sendiri
untuk mewajibkan pajak, menentukan besarnya, kecuali setelah
dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari para ahli dan cendikiawan
dalam masyarakat. Karena pada dasarnya, harta seseorang itu haram diganggu
dan harta itu bebas dari berbagai beban dan tanggungan, namun bila ada
kebutuhan demi untuk kemaslahatan umum, maka harus dibicarakan dengan
para ahli termasuk ulama.
31
32
2.2.4. Tujuan Penggunaan Pajak Menurut Syariah
Menurut Zallum, ada enam pengeluaran yang boleh dibiayai oleh pajak
menurut Islam (Gusfahmi: 179), yaitu:
a. Pembiayaan jihad dan yang berkaitan dengannya seperti: pembentukan dan
pelatihan pasukan, pengadaan senjata, dan sebagainya.
b. Pembiayaan untuk pengadaan dan pengembangan industri militer dan industri
pendukungnya.
c. Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pokok orang fakir, miskin, dan ibnu
sabil.
d. Pembiayaan untuk gaji tentara, hakim, guru, dan semua pegawai negara untuk
menjalankan pengaturan dan pemeliharaan berbagai kemaslahatan umat.
e. Pembiayaan atas pengadaan kemaslahatan atau fasilitas umum yang jika tidak
diadakan akan menyebabkan bahaya bagi umat, semisal jalan umum, sekolah,
rumah sakit, dan sebagainya.
f. Pembiayaan untuk penanggulangan bencana dan kejadian yang menimpa
umat, sementara harta di baitul amal tidak ada atau kurang.
1.2.5 Nilai-nilai Islam dalam Sistem Perekonomian Islam
Berdasarkan uraian mengenai syarat, prinsip, dan tujuan pajak menurut
Islam diatas, Karim (2003: 52) menerangkan bahwa ada lima nilai-nilai filosofis
Islam yang menjadi dasar dalam sistem perekonomian Islam, yaitu:
32
33
1. Tauhid (Keimanan)
Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan landasan ketauhidan ini
segala sesuatu yang ada merupakan ciptaan Allah Swt dan hanya Allah pula yang
mengatur segala sesuatunya terhadap ciptan-Nya tersebut, termasuk mekanisme
hubungan pengaturan rezeki terhadap hamba-hamba-Nya, seperti pemilikannya,
cara perolehannya dan pembelanjaannnya (Tauhid rububiyyah). Untuk itu para
pelaku ekonomi (manusia) harus mentaati segala kaidah yang telah ditetapkan
oleh Allah, termasuk dalam bidang aktivitas perekonomian. Ketaatan tersebut
bukan hanya dalam kehidupan sosial belaka, tetapi meliputi hal-hal yang bersifat
etik dan moral (Tauhid uluhiyyah).
Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tapi
memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia untuk menyembah-Nya. Segala
aktivitas yang mereka lakukan termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis adalah
bentuk ibadah kepada-Nya dan dijalankan sesuai perintah-Nya. Baik perintah
Allah Swt melalui Alquran, Hadits, maupun Ijma’. Oleh karena itu, manusia akan
mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan dan aktivitasnya kepada Allah.
Setiap pendapatan negara dalam Islam harus diperoleh sesuai dengan
hukum syara’ dan juga harus disalurkan sesuai dengan hukum-hukum syara’.
Prinsip ataupun syarat yang harus dimiliki Ulil Amri sebelum memungut pajak
adalah adanya nash (Al-Quran dan Hadist) yang memerintahkannya, sebagaimana
firman Allah Swt dalam QS Al-Baqarah [2] ayat 188 sebagai berikut:
وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطلام لتأكلوا فريقا من وتدلوا بها إلى الحك
33
34
اس باإلثم وأنتم تعلمون ﴿أموال الن١٨٨﴾
Artinya:“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”
Selain itu, Islam juga tidak memperbolehkan sedikitpun mengambil harta
umat Muslim, selain dengan cara yang hak menurut syara’, yang telah ditujukan
oleh dalil-dalil syara’ yang rinci. Rasulullah Saw bersabda:
“Tidak halal harta seorang Muslim, kecuali dengan kerelaan dirinya.”
(HR Bukhari dan Muslim)
Prinsip kebijakan penerimaan negara yang berlandaskan nilai tauhid
adalah pemungutan pajak dilakukan hanya ketika ada tuntutan kemaslahatan
umum, yang mesti didahulukan untuk mencegah kemudharatan. Dalam keadaan
tertentu (darurat), Ulil Amri wajib mengadakan kebutuhan rakyat, di saat ada atau
tidaknya harta. Tanpa dipenuhinya kebutuhan tersebut, besar kemungkinan akan
datang kemudharatan yang lebih besar lagi. Atas dasar inilah negara boleh
mengadakan suatu jenis pendapatan tambahan.
2. Musyawarah
Musyawarah adalah unsur pokok dalam masyarakat yang beriman, sebagai
perintah langsung dari Allah SWT. Para pejabat pemerintah yang menangani
pajak harus mempertimbangkan secara adil, obyektif dan seksama dan matang
dalam menetapkan tarif pajak. Pemerintah harus menyampaikan dan membawa
34
35
aspirasi rakyat banyak, bukan hanya memikirkan kepentingan pribadi atau
golongan.
Pemerintah dalam menjalankan sistem perekonomian haruslah memegang
nilai musyawarah dimana pemerintah tidak semena-mena dalam menjalankan
otoritasnya dan seluruh kegiatan ekonomi yang dijalankan sesuai dengan
kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu
melakukan musyawarah untuk mengetahui bagaimana kondisi dan kebutuhan
masyarakatnya. Selain itu, nilai musyawarah juga memiliki indikator transparansi,
dalam arti pemerintah harus memiliki sikap keterbukaan kepada masyarakatnya
terhadap seluruh kebijakan dan keputusan yang dijalankan dalam sistem ekonomi.
Transparansi ini dibutuhkan untuk menanamkan kepercayaan masyarakat terhadap
apa yang dijalankan oleh pemerintah dalam suatu negara.
3. Keadilan (‘Adl) dan Keseimbangan
Sistem ekonomi syariah memandang keadilan dan keseimbangan
merupakan sesuatu hal yang mutlak untuk diamalkan olek pelaku ekonomi.
Perlunya hal ini berulangkali ditegaskan dalam Al-Quran. Keadilan dan
keseimbangan merupakan syarat mutlak untuk tercapainya kesejahteraan
masyarakat. Keadilan dan keseimbangan ini harus teraplikasi sedemikian rupa
antara anggota masyarakat yang melakukan hubungan ekonomi. Artinya keadilan
dan keseimbangan tersebut bukan hanya pada tataran teoritis tetapi juga dalam
tataran teknis. Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak
didzalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak
boleh untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau
35
36
merusak alam. Allah menegaskan bahwa Ia sangat mencintai orang-orang yang
berlaku adil seperti dalam firman-Nya dalam QS Al-Mumtahanah [60] ayat 8:
ذين لم يقاتلوكم ه عن ال ال ينهاكم الل في الدين ولم يخرجوكم من دياركم
وهم وتقسطوا إليهم ه � أن تبر إن الل ٨﴿يحب المقسطين ﴾
Artinya:”Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”
Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan.
Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lainnya sehingga akan
terjadi eksploitasi manusia atas manusia sehingga kondisi ini tidak akan
menunjukkan adanya nilai keseimbangan dalam bersaing di dalamnya.
Prinsip pemungutan pajak dalam nilai keadilan adalah bahwa sistem
zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang
mempunyai kelebihan yang memikul beban utama. Yang menjadi prinsip penting
disini adalah pajak dan zakat hanya dipungut dari orang kaya saja, baik Muslim
maupun non-Muslim.
Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS Al-Baqarah [2] ayat
219 :
۞ قooل فيهمooا � يسألونك عن الخمر والميسر ooر من اس وإثمهمooا أكب ooافع للن ooير ومن إثم كب
فعهما ألونك مoاذا ينفقoون قoل العفoو � ن oويس�
36
37
رون كم تتفك ه لكم اآليات لعل ن الل ﴿كذ لك يبي٢١٩﴾Artinya:“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa'atnya". Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah: " Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”
4. Kebebasan
Manusia ditempatkan sebagai makhluk yang mempunyai kebebasan
memilih berbagai alternatif yang ada di hadapannya sepanajang manusia dapat
mempertanggungjawabkannya kepada Allah Swt. Dalam sistem ekonomi syariah,
kebebasan merupakan hal pokok. Kebebasan disini dimaksudkan bahwa manusia
bebas untuk melakukan aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada larangan dari Allah
Swt. Dengan demikian pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi syariah diberikan
keleluasaan untuk berkreatifitas dan berinovasi dalam mengembangkan kegiatan
ekonomi.
Dalam nilai kebebasan terkandung pula nilai kejujuran (shiddiq). Nilai
kejujuran harus dimiliki oleh setiap pelaku ekonomi dan bisnis dalam
menjalankan aktivitasnya. Kejujuran disini berarti bahwa Allah memberikan
manusia kebebasan untuk melakukan semua kegiatan dalam ekonomi namun
setiap perbuatan yang kita lakukan harus telah sesuai dengan aturan dan ajaran
yang diberlakukan baik aturan tersebut dari Allah Swt maupun berasal dari
37
38
pemerintah dalam suatu negara. Kejujuran ini akan menjadi salah satu
pertanggungjawaban kita kepada Tuhan nantinya.
5. Amanah
Amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas) menjadi misi
hidup setiap muslim. Dalam sistem ekonomi syariah manusia sebagai khalifah
pemegang amanah Allah di muka bumi. Nilai ini akan membentuk kredibilitas
yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim.
Pertanggungjawaban mempunyai arti bahwa manusia sebagai amanah memikul
tanggung jawab atas segala keputusan-keputusan yang diambilnya. Kumpulan
individu dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi akan melahirkan
masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh saling percaya antar anggotanya.
Nilai Amanah memainkan peranan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis,
karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab kehidupan ekonomi dan bisnis akan
hancur.
Oleh karena itu, pemerintah yang menjadi khalifah untuk menjalankan dan
bertanggung jawab terhadap perpajakan di Indonesia haruslah menanamkan nilai
Amanah di dalam diri mereka, sehingga masyarakat dapat mempercayakan pajak
yang mereka bayarkan untuk dikelola, didistribusikan, dan digunakan pada tujuan
semestinya. Dan pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan
yang diberikan masyarakat tersebut.
2.1.6 Struktur pemasukan negara pada zaman Rasulullah Saw dan
Khalifahnya.
38
39
Berikut adalahbeberapa pendapatan negara dalam sistem ekonomi di masa
pemerintahan Rasulullah SAW adalah sebagai berikut.
No Nama Pendapatan
Jenis Pendapatan Subjek Objek Tarif Tujuan
Penggunaan1 Ghanimah Tdk Resmi Non
MuslimHarta Tertentu 5 Kelompok
2 Zakat Tdk Resmi Muslim Harta Tertentu 8 Kelompok3 Ushr -
ShadaqahTdk Resmi Muslim Hasil Pertanian/
dagangTetap 8 Kelompok
4 Jizyah Resmi Non Muslim
Jiwa Tidak tetap
Umum
5 Kharaj Resmi Non Muslim
Sewa Tanah Tidak tetap
Umum
6 Ushr - Bea Cukai
Resmi Non Muslim
Barang dagang Tidak tetap
Umum
7 Waqaf Tdk Resmi Muslim Harta Tidak tetap
Umum
8 Dharibah (Pajak )
Resmi Muslim Harta Tidak tetap
Umum
Tabel 2.3 Sumber Pemasukan Negara di Masa Rasulullah Saw.
Sumber: Gusfahmi (2011: 117)
Dari beberapa pendapatan negara di masa pemerintahan Rasulullah di atas,
ada beberapa jenis pendapatan yang merupakan pungutan yang ditarik dari rakyat
yang bentuknya mirip dengan perpajakan di masa moderen saat ini seperti Zakat,
Kharaj,Jizyah, ‘Ushr (shadaqah dan Bea cukai).
A. Zakat
Zakat berasal dari kata zaka yang bermakna menumbuhkan, menambah,
memberkatkan, dan menyucikan. Adapun menurut syara’, zakat adalah harta yang
besarnya telah ditentukan besarnya yang wajib dikeluarkan pada harta-harta
tertentu. Perintah memungut Zakat ditujukan Allah SWT kepada Ulil Amri yang
dinyatakan dalam QS At-Taubah (9): 103 :
39
40
يهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكل عليهم ooهم � بها وص كن ل ooالتك س ooإن ص�
ه سميع عليم ١٠٣﴿والل ﴾Artinya:“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui.”
Zakat termasuk dalam rukun Islam. Oleh karena itu, subjeknya pastilah
umat Islam. Zakat diwajibkan atas seorang muslim yang memiliki satu nishab,
sebagai kelebihan dari utang-utang dan kebutuhan-kebutuhannya. Zakat tidak
diwajibkan kepada orang non-muslim. Akan tetapi, zakat diwajibkan atas anak-
anak dan orang gila yang Muslim (An-Nabhani: 256).
Objek zakat adalah harta (amwal). Zakat sangat bergantung pada sifat dan
cara pemilikan harta benda (atau kekayaan) tersebut. Misalkan terhadap kekayaan
yang ditimbun, hasil pertanian, pajak atas modal (hewan) dan sebagainya.
Harta benda tersebut dikenakan Zakat jika telah mencapai nilai minimum
yang disebut nisab berdasarkan cara dan kriteria perhitungan yang berbeda,
tergantung pada jenis harta benda yang dizakatinya. Pada Zaman Rasulullah,
Nisab uang kontan yang sudah sampai pada nilai yang harus dikeluarkan
Zakatnya
adalah 40 Rial, perak sebanyak 206 Dirham atau sebanding dengan 595 gram
perak. Sedangkan Nisab untuk emas adalah 20 mitqal atau sebanding dengan 85
gram emas. (Mannan 1997: 248)
Zakat merupakan bentuk jaminan pemerintahan Islam atas nasib orang
miskin di masa itu (Inayah, 2011: 4). Zakat merupakan hak orang miskin yang
40
41
menempel pada orang kaya. Menyangkut hal tujuan penggunaannya, Allah SWT
menjelaskannya dalam QS At-Taubah (9): 60 yang berbunyi:
۞ اكين ooراء والمسooدقات للفق ooا الصooم إنooوبهم وفي فooة قل والعاملين عليهooا والمؤله وابن بيل الل ooقاب والغارمين وفي س الر
بيل ه � الس ه � فريضة من الل والل عليم ٦٠﴿حكيم ﴾
Artinya:“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”
Selain untuk golongan yang delapan, zakat sama sekali tidak boleh
digunakan untuk urusan lain misalnya untuk kebutuhan perekonomian negara. Ia
tetap harus disimpan di dalam kas Baitul Maal untuk diberikan apabila ada fakir
miskin yang membutuhkan (Gusfahmi: 98).
B. Jizyah
Istilah Jizyah berasal dari kata Jaza’ yang berarti kompensasi. Jizyah
adalah pajak yang dikenakan pada kalangan non-Muslim sebagai imbalan untuk
jaminan yang diberikan oleh suatu negara Islam pada mereka guna melindungi
kehidupannya misalnya harta benda, ibadah keagamaan dan untuk pembebasan
dari dinas militer. Golongan non-muslim yang kehidupan dan harta bendanya
terjamin seperti itu disebut Dhimmi.
41
42
Dasar perintah atas pemungutan Jizyah terhadap kaum Dhimmi terkandung
dalam Firman Allah dalam Q.S. At Taubah, 9:29 yang berbunyi:
ooاليوم ه وال ب ooون بالل ذين ال يؤمن قooاتلوا الوله ooه ورس م الل مون ما حooر اآلخر وال يحرooوا ذين أوت ooدينون دين الحooق من ال وال يooد وهم ooة عن ي ى يعطooوا الجزي الكتاب حت
٢٩﴿صاغرون ﴾Artinya:“perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan mereka yang tidakberagama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-kitab, sampai mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”
Berdasarkan QS At-Taubah (9): 29, sudah sangat jelas bahwa Jizyah
diambil dari kalangan ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jizyah
diwajibkan atas laki-laki dewasa yang berakal dan memiliki kewajiban
untukmembayarnya. Dengan kata lain, Jizyah tidak diwajibkan kepada wanita,
anak-anak, orang gila, orang tua, orang cacat, hamba sahaya, dan orang miskin
(Mannan: 249).
Objek dari jizyah yaitu jiwa (diri) orang kafir karena kekafirannya. Dimana
jizyah dibayar sesuai dengan kondisi (misalnya) jenis pekerjaan mereka, dan tidak
melihat dari banyaknya harta mereka. Sehingga mereka tidak akan merasa
kesulitan (terdzalimi) untuk membayar kewajiban ini.
Tarif tahunan bagi orang kaya, seperti pedagang pakaian, pemilik kebun,
pedagang umum dan lainnya yang memiliki pekerjaan dan berdagang, adalah 48
42
43
dirham per bulan. Bagi golongan menengah, tarifnya adalah setengah dari tarif
orang kaya yaitu 24 dirham setahun. Sedangkan bagi orang miskin yang mampu
memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti pekerja manual, pembajak tanah, petani
dan sebagainya, mereka hanya diwajibkan membayar seperempat dari tarif orang
kaya, yaitu 12 dirham pertahun.
C. Kharaj atau Pajak Bumi
Secara harfiah, kharaj berarti kontrak, sewa menyewa atau menyerahkan.
Dalam terminologi keuangan Islam, kharaj adalah pajak atas tanah atau hasil
tanah, dimana para pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada negara
Islam. Apabila jizyah ditetapkan berdasarkan nash Al-Quran, maka kharaj
ditetapkan berdasarkan Ijtihad. Kharaj dalam bahasa Arab adalah kata lain dari
sewa dan hasil. Sebagaimana Firman Allah SWT:
ooر ك خي ألهم خرجooا فخooراج رب ooر � أم تسoo وهooو خي ازقين ٧٢﴿الر ﴾
Artinya:“Atau Engkau (Muhammad) meminta imbalan kepada mereka? Sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik, karena dia adalah pemberi rezeki yang terbaik.” (QS Al-Mu’minun(23): 72)
Kharaj dikenakan pada tanah (pajak tetap) dan hasil tanah(pajak
proposional) yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata, terlepas apakah si
pemilik itu seorang yang di bawah umur, orang dewasa, orang bebas, budak,
Muslim ataupun non-Muslim.
Kharaj dikenakan atas seluruh tanah di daerah yang ditaklukkan dan tidak
dibagikan kepada anggota pasukan perang, oleh negara dibiarkan dimiliki oleh
43
44
pemilik awal yang memiliki keterampilan dan pengalaman khusus dalam
mengolah tanah tersebut.
Dari sisi subjek (wajib pajaknya), kharaj dikenakan atas orang kafir dan
juga Muslim (karena membeli tanah kharajiyah). Apabila orang kafir yang
mengelola tanah masuk Islam, maka ia tetap dikenai kharaj sebagaimana keadaan
sebelumnya. Jika seorang kafir masuk Islam, maka tanah itu tetap menjadi
miliknya, dan mereka wajib membayar 10% dari hasil buminya sebagai zakat,
bukan sebagai kharaj.
D. Bea cukai (Ushr)
Dalam bahasa Arab, kata Ushr berarti sepersepuluh atau sepuluh persen.
Dikalangan Ahli fikih, 10% memiliki arti sebagai pungutan yang diambil dari
pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam karena membawa barang
dagangan.
Pungutan Ushr (Bea cukai) ini sebenarnya tidak termasuk dalam sumber-
sumber pendapatan yang disebutkan dalam Al-Quran, namun Ushr merupakan
hasil Ijtihad yang muncul pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab ra.
(Gusfahmi: 114)
Subjek dari ‘Ushr adalah Pedagang Muslim, pedagang dari kaum Dhimmi,
dan pedagang Harbi (pedagang yang berasal dari negara kafir). Bea cukai
dibebankan atas pedagang untuk mengimbangi beban yang sama yang dipungut
dari pedagang Muslim di negara kafir.
Objek dari pengenaan bea cukai ini adalah nilai barang dagangan yang
diekspor dan impor melintasi wilayah pabean (batas negara) Islam dengan tanah
44
45
harb (Edwin: 230). Bea cukai ini juga dikenakan pada kapal-kapal yang melintasi
perbatasan sehingga harus membayar ushr sebesar 10% dari nilai barang
dagangannya.
Adapun tarif bea cukai (Ushr) yang ditetapkan di masa Khalifah Umar bin
Khattab ra. (Gusfahmi: 114), sebagai berikut:
Tabel 2.4Subjek Tarif Bea Cukai (Ushr) di Masa Umar Bin Khattab ra.
No SubjekTarif Bea
Cukai (Ushr)
Keterangan
1 Pedagang Muslim
2,5 % per tahun
Berlaku sebagai zakat. Jika ia bersumpah telah membayar zakat maka ia dibebaskan dari cukai ini.
2 Pedagang Dhimmi
5% per tahun
Tarifnya lebih rendah, karena mereka juga wajib membayar jizyah.
3 Pedagang Harbi 10% per tahun Pedagang Harbi.
Pembebanan ini sebagai ganti keamanan dan keselamatan yang diberikan kepada mereka di wilayah Muslim.
Sumber: Gusfahmi (2011: 114)
Bea cukai (Ushr) dikenakan hanya sekali dalam setahun walaupun
pedagang harbi memasuki wilayah Muslim berkali-kali dalam tahun tersebut.
2.1.7 Implementasi nilai nilai Islam di zaman pemerintahan Rasulullah Saw
dan khalifahnya.
45
46
Nilai nilai Islam diadaptasi dari sistem perekonomian yang dijalankan di
zaman Rasulullah yang mendapatkan perintah dari Allah Swt melalui firman-
firman-Nya dalam Alquran.
a. Nilai Tauhid.
Nilai ketauhidan merupakan nilai yang paling utama dalam melaksanakan
perekonomian di masa pemerintahan Rasulullah Saw. Karena seluruh kebijakan
dalam pemasukan negara yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan Khalifahnya
berdasarkan perintah dan petunjuk dari Allah Swt melalui nash Alquran seperti
perintah pemungutan zakat dan jizyah. Adapun perintah pemungutan kharaj, ushr
dilakukan berdasarkan Ijtihad. Ijtihad tidak berasal dari Alquran namun
merupakan keputusan yang dibuat oleh para khalifah jika mereka merasa perlu
untuk mengadakannya.
b. Nilai Musyawarah
Nilai musyawarah sangat dipegang teguh oleh Rasulullah Saw dalam
menjalankan perekonomian negara. Beliau selalu melakukan musyawarah dan
meminta pendapat paha sahabat-sahabatnya yang juga merupakan khalifah seperti
Umar bin Khatab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Selain itu, Rasulullah
Saw juga melakukan banyak diskusi dengan umat-umatnya sehingga Beliau
mengetahui bagaimana kondisi, kebutuhan serta kepentingan negara dan umatnya.
c. Keadilan dan Keseimbangan
Nilai keadilan dan keseimbangan di masa Rasulullah Saw dan khalifahnya
dapat dilihat dari hakekat dari perintah membayar zakat. Sistem zakat berusaha
untuk mempertemukan pihak surplus Muslim dengan pihak defisit Muslim,
46
47
dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara kaum surplus dan
defisit atau bahkan menjadikan kaum mustahik menjadi muzakki.
Pemungutan jizyah kepada kaum dhimmi juga merupakan wujud dari nilai
keadilan terhadap kaum Muslimin, dimana dhimmi juga mendapatkan
perlindungan dan keamanan dari negara mereka pada kaum dhimmi adalah orang-
orang kafir yang tidak mengakui kebesaran Allah Swt. Sehingga kaum Muslim
yang juga membayar pajak untuk membiayai negara tidak merasa terdzalimi
dengan keberadaan kaum ini di negara mereka. Bahkan jizyah yang dikenakan
kepada kaum dhimmi ini lebih besar dibandingkan pajak-pajak yang dikenakan
terhadap umat Muslim sebagai konsekuensi atas kekafiran mereka.
Wujud nilai keadilan dalam pemungutan kharaj ada pada pengenaan tarif
kharaj tersebut. Dimana kharaj terhadap setiap tanah kharajiyah berbeda beda
tergantung kondisi tanah tersebut. Ada banyak faktor yang mempengaruhi tarif
kharaj yang dikenakan pada tanah tersebut dan tiap khalifah memiliki tolak ukur
masing-masing dalam menentukan kharaj tiap tanah kharajiyah tersebut.
Begitu pula dalam pemungutan ushr, pemerintah memungut ushr terhadap
pedagang harbi karena pedagang muslim juga dikenakan pajak sejenis saat
memasuki wilayah non-muslim. Nilai keadilan terdapat pada pembedaan tarif
antara pedagang muslim, pedagang dhimmi, dan pedagang harbi, dimana tarif
pedagang harbi lebih besar dibandingkan pedagang muslim, ini dilakukan agar
pedagang muslim merasa adil dengan pemungutan ini, karena selain pajak ushr
mereka juga sudah memiliki kewajiban membayar zakat atas hasil dagangan
mereka, sedangkan pedagang harbi tidak memiliki kewajiban membayar zakat.
47
48
d. Nilai Kebebasan
Kebebasan yang diberikan kepada kaum dhimmi untuk hidup, beribadah,
berdagang, dan tidak ikut dalam peperangan sepanjang membayar kewajiban
jizyah mereka adalah wujud nyata dari nilai kebebasan yang diterapkan di masa
Rasulullah dan khalifahnya. Rasulullah Saw dan khalifah memberikan kebebasan
mereka untuk hidup di negara Islam selama mereka mengikuti seluruh aturan yang
berlaku dan tidak membuat kekacauan di negara Islam. Hal ini juga merupakan
salah satu jalan Rasulullah untuk menunjukkan kepada kaum kafir tersebut betapa
indah dan bijaksananya Islam bahkan kepada kaum mereka, sehingga banyak
kaum dhimmi yang akhirnya memeluk Islam pada akhirnya setelah lama
bermukim di negara Islam.
Nilai kebebasan lainnya dapat dilihat dari kebijakan Rasulullah Saw dalam
hal pengelolaan tanah kharaj (tanah yang ditundukkan Islam). Rasulullah dan
khalifahnya memberikan kebebasan tanah kharaj ini tetap di kelola oleh pemilik
aslinya yang sudah memiliki keterampilan dan pengalaman khusus dalam
mengolah tanah tersebut, namun karena sudah menjadi tanah kharajiyah, pemilik
tersebut harus membayar sewa kharaj atas tanah tersebut dan membebaskan
mereka mengambil hasil olahan tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup
mereka.
Nilai kebebasan juga ditunjukkan dari diizinkannya pedagang harbi
(pedagang dari negara non-Islam) untuk masuk berdagang di negara Islam dengan
syarat wajib membayar pajak ushr. Selama berdagang mereka mendapatkan
keamanan dan perlindungan yang sama dengan pedagang muslim lainnya.
48
49
e. Nilai Amanah
Nilai Amanah melekat kuat dalam diri Rasulullah Saw dan para
khalifahnya. Mereka rela melakukan apa saja demi kemaslahatan dan
kesejahteraan umatnya. Mereka tidak segan merelakan harta mereka untuk
digunakan demi kebutuhan negara dan umatnya sebagai wujud tanggung jawab
mereka terhadap negara dan umatnya. Mereka menjaga kepercayaan umat dengan
mengolah dan mendistribusikan seluruh pemasukan negara secara adil dan
semestinya. Karena amanah yang mereka jalankan bukan hanya semata-mata pada
umatnya, tapi utamanya kepada Allah Swt.
2.2.8 Penelitian Terdahulu
Penelitian tentang nilai-nilai Islam dalam sistem perpajakan di Indonesia
dalam bentuk makalah, skripsi ataupun tesis belum pernah dilakukan sebelumnya.
Namun penelitian yang relevan dengan penelitian ini pernah dilakukan oleh Afdal
(2008) dalam skripsinya yang berjudul “Studi Pemahaman Nilai-Nilai Syariah
dalam Bank Perbankan Syariah”. Penelitian ini meneliti sejauh mana para praktisi
bank syariah memahami nilai-nilai syariah Islam dalam menjalankan sistem
perbankan syariah. Nilai-nilai syariah yang digunakan dalam penelitian ini adalah
nilai humanis, emansipatoris, transedental, dan teleologikal. Peneliti melakukan
penelitian secara deskriptif melalui wawancara dan kuesioner. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa praktisi bank syariah telah memiliki
pemahaman yang memadai tentang nilai-nilai syariah Islam yang harus mereka
pegang dan jalankan dalam melaksanakan sistem perbankan syariah.
49
50
Adapula penelitian yang dilakukan oleh Tambunan (2008) dalam
disertasinya “ Penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam oleh FIF Syariah Cab.
Jambi”. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara,
observasi, dan dokumentasi untuk meneliti bagaimana penerapan nilai-nilai etika
bisnis Islam di FIF Syariah Cab. Jambi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa FIF Syariah Cab. Jambi belum menerapkan nilai-nilai etika bisnis Islam
secara sempurna. Pemberian informasi harga yang jujur dan terbuka, pemberian
asuransi dengan sistem tabarru’ dan saling tolong menolong, serta memberikan
kemudahan bagi nasabah yang mengalami kesulitan kredit merupakan beberapa
indikator penerapan etika bisnis Islam di FIF Syariah. Penerapan etika bisnis
Islam di FIF Syariah tersebut belum diikuti dengan upaya maksimal dalam
memasarkan produk syariah dan dukungan iklim pelayanan yang Islami.
50
51
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif.
Penelitian deskriptif menurut Nasir (1999) adalah suatu metode dalam meneliti
status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran
ataupun suatu kelas peristiwa di masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskripsi
adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual
akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang
diselidiki.
3.2. Objek dan Lokasi Penelitian
51
52
Objek dari penelitian ini adalah masyarakat Muslim Makassar yang telah
menjadi wajib pajak, fiskus (pegawai pajak), dan Para ekonom Islam yang
mengetahui banyak mengenai sistem ekonomi Islam seperti Dosen Ekonomi
Islam Unhas, Mahasiswa Ekonomi yang bergabung dalam beberapa organisasi
Islam di Unhas, dan Ulama. Penulis memilih wajib pajak muslim karena mereka
yang telah secara langsung merasakan dan menjalankan sistem perpajakan di
Indonesia. Penelitian ini dilakukan di kota Makassar.
3.3. Jenis dan Sumber Data
3.3.1 Jenis Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
1. Data Kualitatif, data yang tidak dapat diukur atau dinilai dengan angka-
angka secara langsung.
2. Data Kuantitatif, data yang dapat diukur atau dinilai dengan angka-angka
secara langsung.
3.3.2 Sumber Data
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui observasi atau pengamatan
langsung, seperti data kuesioner, wawancara, dan lain-lain. Data primer
dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan kuesioner.
52
51
53
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti
jurnal, buku, website, majalah, dan lain-lain yang berhubungan dengan
penelitian.
3.4. Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Penelitian Pustaka (Library Research)
Metoda ini merupakan bentuk penelitian yang dilakukan penulis dengan
cara mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dan mendukung
pembahasan penelitian yang dapat berupa buku, majalah, majalah, koran,
dan jurnal-jurnal ilmiah.
2. Penelitian lapangan (Field Research)
Bentuk metoda ini dilakukan dengan cara wawancara, yaitu teknik
pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai pihak-pihak
yang berhubungan dengan sumber data penelitian untuk menunjang
pembahasan. Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancarai pihak-
pihak yang memiliki disiplin ilmu dalam ekonomi Islam dan wajib pajak
untuk mengkaji lebih dalam bagaimana Islam dan kaum muslimin
memandang pajak dan pengaplikasiannya di Indonesia.
3. Mengakses website/situs internet
Metoda ini dilakukan dengan menelusuri website/situs yang menyediakan
informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.
53
54
3.5.Teknik Analisis Data
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi.
Penulis akan menganalisis semua data yang diperoleh dari berbagai data yang
didapatkan dan dipaparkan secara rinci dalam bentuk deskriptif. Analisis data ini
penting karena dari analisa inilah data yang diperoleh dapat digunakan untuk
memecahkan masalah penelitian.
Selain itu penulis juga akan mengumpulkan data dengan melakukan
wawancara dan pengisian kuesioner yang berhubungan dengan masalah
penelitian. Pada kuesioner tersebut terdapat pertanyaan untuk menguji sejauh
mana nilai-nilai syariah terkandung dalam sistem perpajakan di Indonesia menurut
kaum muslimin di Makassar. Dalam kuesioner tersebut terdiri dari 15 pertanyaan,
pertanyaan satu sampai lima berhubungan dengan nilai-nilai Islam dalam sistem
perpajakan, pertanyaan nomor enam sampai sepuluh berhubungan dengan prinsip
dan syarat pemungutan pajak menurut sistem perekonomian islam, dan pertanyaan
nomor sebelas sampai lima belas berhubungan dengan tujuan penggunaan pajak
menurut syariah. Jawaban dari setiap pertanyaan dipilah dan dikelompokkan
untuk memudahkan proses pengumpulan dan analisis data.
Perhitungan atas kuesioner dilaksanakan dengan menggunakan rumus
Dean J. Champion dalam Andi Nurul Afdal (2011: 41), yaitu dengan
menjumlahkan jumlah jawaban “YA” kemudian dilakukan perhitungan dengan
cara sebagai berikut:
Persentase = ∑ Jawaban "YA" X 100 %
54
55
∑ Jumlah kuesioner x Jumlah Pertanyaan
Hasil perhitungan kuesioner sehubungan dengan analisis keterkaitan nilai-
nilai Islam dan sistem perpajakan dapat dinilai dengan range persentase sebagai
berikut:
Persentase Kriteria
0% - 25% Penerapan Nilai Tidak Memadai26% - 50% Penerapan Nilai Kurang Memadai51% - 75% Penerapan Nilai Cukup Memadai76% - 100% Penerapan Nilai Sangat Memadai
3.6 Operasional Variabel
Operasional variabel adalah suatu cara untuk mengatur suatu konsep dan
bagaimana suatu konsep harus diukur sehingga terdapat variabel-variabel yang
akan digunakan untuk menilai dan mengukur konsep tersebut secara kualitatif
maupun kuantitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel yang
berhubungan dengan objek dan konsep yang akan diteliti. Variabel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Tauhid
Variabel nilai Tauhid ini digunakan untuk menguji apakah sistem
perpajakan di Indonesia sudah memenuhi unsur tauhid, yaitu semua
55
56
peraturan yang dijalankan dalam perpajakan Indonesia berasal dari
perintah dan aturan Allah Swt.
2. Musyawarah
Islam menjunjung tinggi nilai musyawarah dalam menghasilkan atau
membuat sebuah keputusan termasuk keputusan dalam kegiatan ekonomi.
Oleh karena itu, variabel ini digunakan untuk menguji nilai musyawarah
yang terkandung dalam sistem perpajakan Indonesia, sejauh mana
pemerintah melibatkan masyarakat dari berbagai golongan dalam
pengambilan keputusan mereka khususnya yang berhubungan dengan
sistem perpajakan.
3. Keadilan dan Keseimbangan
Variabel ini digunakan untuk menguji apakah sistem pengenaan dan
pemungutan pajak telah bersifat adil dan seimbang dalam pengenaan tarif,
penentuan subjek dan objek pajaknya.
4. Kebebasan
Variabel ini digunakan untuk menguji apakah sistem perpajakan di
Indonesia sudah mengandung nilai kebebasan terhadap wajib pajaknya.
5. Pertanggungjawaban
Variabel ini digunakan untuk menguji seberapa besar pertanggungjawaban
dan sifat amanah yang dimiliki pemerintah Indonesia dalam menggunakan
56
57
pajak yang diterima untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di
Indonesia. Apakah penggunaan pajak tersebut sudah sesuai dengan tujuan
penggunaan pajak menurut syariat Islam.
3.5. Batasan Pembahasan
Dalam membahas rumusan masalah, Penulis akan membatasi penelitian
mengenai sistem perpajakan di Indonesia pada tiga jenis objek pajak terbesar di
Indonesia, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Maka, ketiga jenis pajak inilah yang akan
dikaitkan dengan nilai-nilai Islam dalam ekonomi Islam.
57
58
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif.
Penelitian deskriptif menurut Nasir (1999) adalah suatu metode dalam meneliti
status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran
ataupun suatu kelas peristiwa di masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskripsi
adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual
akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang
diselidiki.
3.2. Objek dan Lokasi Penelitian
Objek dari penelitian ini adalah masyarakat Muslim Makassar yang telah
menjadi wajib pajak, fiskus (pegawai pajak), dan Para ekonom Islam yang
mengetahui banyak mengenai sistem ekonomi Islam seperti Dosen Ekonomi
Islam Unhas, Mahasiswa Ekonomi yang bergabung dalam beberapa organisasi
Islam di Unhas, dan Ulama. Penulis memilih wajib pajak muslim karena mereka
yang telah secara langsung merasakan dan menjalankan sistem perpajakan di
Indonesia. Penelitian ini dilakukan di kota Makassar.
5857
59
3.3. Jenis dan Sumber Data
3.3.1 Jenis Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
1. Data Kualitatif, data yang tidak dapat diukur atau dinilai dengan angka-
angka secara langsung.
2. Data Kuantitatif, data yang dapat diukur atau dinilai dengan angka-angka
secara langsung.
3.3.2 Sumber Data
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui observasi atau
pengamatan langsung, seperti data kuesioner, wawancara, dan lain-lain.
Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan
kuesioner.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti
jurnal, buku, website, majalah, dan lain-lain yang berhubungan dengan
penelitian.
3.4. Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Penelitian Pustaka (Library Research)
Metoda ini merupakan bentuk penelitian yang dilakukan penulis dengan
cara mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dan mendukung
59
60
pembahasan penelitian yang dapat berupa buku, majalah, majalah, koran,
dan jurnal-jurnal ilmiah.
2. Penelitian lapangan (Field Research)
Bentuk metoda ini dilakukan dengan cara wawancara, yaitu teknik
pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai pihak-pihak
yang berhubungan dengan sumber data penelitian untuk menunjang
pembahasan. Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancarai pihak-
pihak yang memiliki disiplin ilmu dalam ekonomi Islam dan wajib pajak
untuk mengkaji lebih dalam bagaimana Islam dan kaum muslimin
memandang pajak dan pengaplikasiannya di Indonesia.
3. Mengakses website/situs internet
Metoda ini dilakukan dengan menelusuri website/situs yang menyediakan
informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.
3.5.Teknik Analisis Data
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi.
Penulis akan menganalisis semua data yang diperoleh dari berbagai data yang
didapatkan dan dipaparkan secara rinci dalam bentuk deskriptif. Analisis data ini
penting karena dari analisa inilah data yang diperoleh dapat digunakan untuk
memecahkan masalah penelitian.
Selain itu penulis juga akan mengumpulkan data dengan melakukan
wawancara dan pengisian kuesioner yang berhubungan dengan masalah
penelitian. Pada kuesioner tersebut terdapat pertanyaan untuk menguji sejauh
60
61
mana nilai-nilai syariah terkandung dalam sistem perpajakan di Indonesia menurut
kaum muslimin di Makassar. Dalam kuesioner tersebut terdiri dari 15 pertanyaan,
pertanyaan satu sampai lima berhubungan dengan nilai-nilai Islam dalam sistem
perpajakan, pertanyaan nomor enam sampai sepuluh berhubungan dengan prinsip
dan syarat pemungutan pajak menurut sistem perekonomian islam, dan pertanyaan
nomor sebelas sampai lima belas berhubungan dengan tujuan penggunaan pajak
menurut syariah. Jawaban dari setiap pertanyaan dipilah dan dikelompokkan
untuk memudahkan proses pengumpulan dan analisis data.
Perhitungan atas kuesioner dilaksanakan dengan menggunakan rumus
Dean J. Champion dalam Andi Nurul Afdal (2011: 41), yaitu dengan
menjumlahkan jumlah jawaban “YA” kemudian dilakukan perhitungan dengan
cara sebagai berikut:
Persentase =∑ Jawaban "YA"
X 100 %∑ Jumlah kuesioner x Jumlah Pertanyaan
Hasil perhitungan kuesioner sehubungan dengan analisis keterkaitan nilai-
nilai Islam dan sistem perpajakan dapat dinilai dengan range persentase sebagai
berikut:
Persentase Kriteria
0% - 25% Penerapan Nilai Tidak Memadai26% - 50% Penerapan Nilai Kurang Memadai51% - 75% Penerapan Nilai Cukup Memadai76% - 100% Penerapan Nilai Sangat Memadai
3.6. Operasional Variabel
61
62
Operasional variabel adalah suatu cara untuk mengatur suatu konsep dan
bagaimana suatu konsep harus diukur sehingga terdapat variabel-variabel yang
akan digunakan untuk menilai dan mengukur konsep tersebut secara kualitatif
maupun kuantitatif (Afdal, 2011: 25). Dalam penelitian ini penulis menggunakan
variabel yang berhubungan dengan objek dan konsep yang akan diteliti. Variabel
yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Tauhid
Variabel nilai Tauhid ini digunakan untuk menguji apakah sistem
perpajakan di Indonesia sudah memenuhi unsur tauhid, yaitu semua
peraturan yang dijalankan dalam perpajakan Indonesia berasal dari
perintah dan aturan Allah Swt.
2. Musyawarah
Islam menjunjung tinggi nilai musyawarah dalam menghasilkan atau
membuat sebuah keputusan termasuk keputusan dalam kegiatan ekonomi.
Oleh karena itu, variabel ini digunakan untuk menguji nilai musyawarah
yang terkandung dalam sistem perpajakan Indonesia, sejauh mana
pemerintah melibatkan masyarakat dari berbagai golongan dalam
pengambilan keputusan mereka khususnya yang berhubungan dengan
sistem perpajakan.
3. Keadilan dan Keseimbangan
62
63
Variabel ini digunakan untuk menguji apakah sistem pengenaan dan
pemungutan pajak telah bersifat adil dan seimbang dalam pengenaan tarif,
penentuan subjek dan objek pajaknya.
4. Kebebasan
Variabel ini digunakan untuk menguji apakah sistem perpajakan di
Indonesia sudah mengandung nilai kebebasan terhadap wajib pajaknya.
5. Pertanggungjawaban
Variabel ini digunakan untuk menguji seberapa besar pertanggungjawaban
dan sifat amanah yang dimiliki pemerintah Indonesia dalam menggunakan
pajak yang diterima untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di
Indonesia. Apakah penggunaan pajak tersebut sudah sesuai dengan tujuan
penggunaan pajak menurut syariat Islam.
3.5. Batasan Pembahasan
Dalam membahas rumusan masalah, Penulis akan membatasi penelitian
mengenai sistem perpajakan di Indonesia pada tiga jenis objek pajak terbesar di
Indonesia, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Maka, ketiga jenis pajak inilah yang akan
dikaitkan dengan nilai-nilai Islam dalam ekonomi Islam.
BAB IV
63
64
ANALISA DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
Untuk melakukan penelitian mengenai nilai-nilai Islam dalam sistem
perpajakan di Indonesia, maka peneliti mengumpulkan data dengan jalan
wawancara kepada beberapa wajib pajak, fiskus, dan akademisi dari dosen
ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin,
melakukan studi pustaka dari beberapa referensi buku dan menyebarkan kuesioner
kepada wajib pajak dari berbagai profesi di kota Makassar. Peneliti mengambil
sampel 60 wajib pajak dari beberapa profesi di kota makassar. Ketiga cara
tersebut dianggap cukup praktis bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Dan
berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang “Studi Penerapan
Nilai-Nilai Islam dalam Sistem Perpajakan di Indonesia”, maka diperoleh hasil
penelitian sebagai berikut:
4.1.1 Perbedaan Pendapat mengenai hukum pajak dalam Islam.
Dalam Islam, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah memiliki maksud
dan tujuan tertentu. Di dalam Alquran, Allah telah memberikan segala perintah
dan petunjuk sebagai pedoman hidup umat-Nya di muka bumi ini. Dan sebagai
umat-Nya yang ditunjuk sebagai Khalifah di muka bumi, tugas manusia adalah
mengikuti segala perintah dan menjauhi larangan-Nya selama hidup di dunia ini.
Ini berarti bahwa umat Muslim berkewajiban melaksanakan semua perintah Allah
di seluruh aktivitasnya di muka bumi. Umat Muslim hanya perlu mengikuti apa
yang diperintahkan Allah di dalam Alquran untuk mendapatkan rahmat dan rejeki
6463
65
dari-Nya, dan jika manusia memungkirinya, maka dia akan mendapatkan dosa
yang besar. Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia di muka bumi haruslah
berdasarkan nash Alquran. Perintah melaksanakan shalat lima waktu, puasa di
bulan Ramadhan, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji merupakan
sebahagian perintah Allah kepada Umatnya di dalam Alquran.
Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan pemungutan
pajak? Apakah membayar pajak terhadap negara juga merupakan perintah Allah
yang wajib dilaksanakan oleh Umat-Nya?. Setelah peneliti mengkaji pertanyaan
ini lebih dalam di Alquran untuk mencari jawabannya, peneliti menemukan bahwa
di dalam Alquran tidak ada perintah Allah secara langsung untuk memungut pajak
terhadap harta umat-Nya, satu-satunya kewajiban umat Muslim terhadap hartanya
adalah membayar zakat. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam Qs. At-Taubah [9]:
103 sebagai berikut:
يهم بها وصل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم � عليهم ه سميع عليم � إن صالتك سكن ل ﴿والل١٠٣﴾
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
Namun bukan berarti Allah tidak pernah memerintahkan pemungutan
pajak. Di dalam Alquran, Ulil Amri (Pemerintah) hanya diperintahkan untuk
memungut pajak dari para kaum non-muslim yang kafir. Itupun tidak disebutkan
dengan nama dharibah di Alquran melainkan kharaj dan jizyah. Kedua pajak ini
65
66
dipungut dari kaum kafir dengan tujuan berbeda. Kharaj merupakan pajak yang
dikenakan kepada kaum kafir atas tanah kharajiyah dan jizyah dikenakan sebagai
denda atas keamanan dan perlindungan yang didapatkan karena hidup di negara
Islam.
Namun yang terjadi sekarang ini adalah Pemerintah (Ulil Amri)
mewajibkan pajak bukan hanya kepada umat non-muslim, tetapi kaum muslimin
juga telah diwajibkan membayar pajak, padahal umat Muslim juga telah memiliki
kewajiban zakat sebelumnya. Hal ini kembali memunculkan pertanyaan bagi
peneliti, apakah ternyata ada kewajiban lain umat Muslim selain zakat dalam
Islam? apakah membayar pajak ternyata juga merupakan perintah dari Allah?
Pertanyaan ini ternyata menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan
fuqaha (Ulama Muslim). Sebagian berpendapat bahwa “Tidak ada kewajiban lain
atas harta selain zakat”. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-
satunya kewajiban muslim atas harta. Barangsiapa telah berzakat, maka bersihlah
hartanya dan bebaslah kewajibannya. Dia pun tidak punya kewajiban lain lagi,
kecuali bila dia hendak bersedekah dan berinfaq. Pendapat para fuqaha ini
diperkuat dengan beberapa hadis yang bersumber dari para sahabat seperti
Thalhah ra., Abu Hurairah ra., dalam lain-lain sebagai berikut:
1. Hadis riwayat Bukhari-Muslim dari Thalhah ra., ia berkata: “seorang laki-
laki penduduk nejd datang menghadap Rasulullah Saw. Ia berambut kusut
masai dan suaranya parau, keliatan bagai orang dungu. Setelah dekat dengan
NabI Saw., ia pun bertanya kepada beliau tentang Islam. Rasulullah Saw
berkata: “Islam itu ialah mengerjakan shalat lima kali sehari semalam. Orang
66
67
itu berkata: “Apakah ada kewajiban lain?” Beliau menjawab: “ Tidak ada
kecuali engkau lakukan shalat sunnah dan puasa Ramadhan.” Ia bertanya
lagi: “Apakah ada kewajiban puasa selain itu?” Beliau menjawab: “Tidak
ada kecuali kamu melakukan puasa sunnah.” Kemudian Nabi menyebut
kewajiban berzakat. Ia bertanya lagi: “Apakah ada kewajiban lain selain
berzakat?” Beliau menjawab: “Tidak ada, kecuali sedekah sunnah.” Lalu Ia
mundur sambil berkata: “Saya tidak akan menambah atau menguranginya.”
Rasulullah Saw berkata: “Beruntunglah jika ia benar (ia akan masuk surga
kalau benar).” (HR Bukhari dan Muslim)
2. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah ra. dikatakan:
Bahwa seorang Arab dusun datang kepada Nabi Saw. Ia berkata:
“Tunjukkanlahpadaku suatu amal yang memasukkan aku ke surga.” Nabi
berkata: “Beribadahlah kepada Allah Swt. Dan jangan berbuat syirik
sedikitpun pada-Nya, dirikanlah shalat lima waktu, tunaikan zakat, dan
berpuasalah bulan Ramadhan.” Orang itu berkata: “Demi yang menguasai
diriku, aku tidak akan menambahnya.” Kemudian Rasulullah Saw berkata:
“Ingin melihat ahli surga, lihatlah orang ini”. (HR Bukhari)
3. Dari Abu Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, “Apabila
engkau menunaikan zakat untuk hartamu, maka hak-hak (yang wajib)
atasmu untuk harta itu telah ditunaikan. Siapa yang mengumpulkan harta
yang diperoleh dengan cara yang haram, lalu ia bersedekah dengannya,
maka dia tidak akan memperoleh apa-apa untuk sedekahnya itu, bahkan ia
akan mendapatkan keburukan (dosa). (HR Ibnu Hiban, Ibnu Khazimah).
67
68
Dari ketiga hadis di atas, seluruhnya mengungkapkan bahwa jika umat
muslim ingin menjadi ahli surga, cukup melakukan apa yang diperintahkan oleh
Allah, tidak menambah ataupun menguranginya. Oleh karena itu, mereka
berpendapat bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang tidak pernah
diperintahkan oleh Allah ataupun Rasulullah Saw sehingga umat Muslim tidak
memiliki kewajiban untuk membayarnya karena tidak ada nash Alquran yang
memerintahkannya.
Sehingga mewajibkan pajak selain zakat, menurut mereka, merupakan
sesuatu yang mendzalimi umat Muslim. Hal ini senada dengan pendapat salah
satu informan yang diwawancarai oleh peneliti yang mengatakan:
“Pajak ini mendzalimi umat Muslim. Karena pajak dalam Islam kan sebenarnya hanya ditujukan untuk kaum non-muslim dan umat Muslim memiliki kewajiban zakat. Artinya kewajiban umat muslim menjadi double, artinya ini mendzalimi. Dan kalaupun pemerintah mengatakan untuk pembangunan dan kepentingan negara, seharusnya pemerintahlah yang harus berusaha mencari penghasilan untuk membiayainya, bukan hanya menjadi perantara dengan menarik pajak dari rakyatnya. Seharusnya pemerintah dapat menghasilkan banyak dari jika mereka bisa mengembangkan dan memaksimalkan potensi BUMN-nya, bukan dengan pajak!”
Jadi mereka memandang pajak sebagai sesuatu yang mendzalimi umat
Muslim dan segala sesuatu yang mendzalimi sesama umat manusia adalah sebuah
dosa besar yang dilarang oleh Allah.
Adapula sebagian ulama yang berpendapat bahwa, “Ada kewajiban lain
atas harta selain zakat”. Para ulama ini tidak menentang bahwa kewajiban atas
harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki
adanya keperluan tambahan (darurah), maka akan ada kewajiban tambahan
berupa pajak (dharibah).
68
69
Zallum dalam Gusfahmi (2011: 159) mengatakan bahwa berbagai pos
pengeluaran yang tidak tercukupi oleh Baitul Maal adalah menjadi kewajiban
kaum Muslimin. Jika berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran itu tidak
dibiayai, maka akan timbul kemudharatan atas kaum muslimin, padahal Allah
juga telah mewajibkan negara dan umat-Nya untuk menghilangkan kemudharatan
yang menimpa kaum muslimin. Maka jika kondisi tersebut, negara mewajibkan
kaum muslimin untuk membayar pajak, hanya untuk menutupi berbagai
kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan, tanpa berlebih.Meskipun
begitu, para ulama memberikan syarat dan ketentuan dalam pemungutan pajak
tersebut.
Yusuf dalam Gusfahmi (2011: 156)menyebutkan bahwa semua
Khulafaurasyidin, terutama Umar bin Khattab, Ali bin abi thalib, dan Umar bin
Abdul Azis dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan
keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk
membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi
kebutuhan pokok mereka sehai-hari. Oleh karena itu, Beliau sangat mendukung
hak pemerintah untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan
rakyat yang terbebani.
Untuk merefleksikan pandangannya tentang distribusi beban pajak, Ibnu
khaldun pernah mengutip sebuah surat dari Thahir bin Husain kepada anaknya
yang menjadi seorang gubernur di salah satu provinsi di kala itu:
“Oleh karena itu, sebarkanlah pajak pada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakukanlah semua orang dengan sama dan jangan memberi perkecualian kepada siapapun karena kedudukannya di masyarakat atau kekayaan, dan janganlah mengecualikan kepada siapapun
69
70
sekalipun itu adalah petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau pengikutmu. Dan jangan kamu menarik pajak dari rakyatmu melebihi kemampuannya”.
Perbedaan pendapat mengenai hukum pemungutan pajak ini tentu saja
menimbulkan dilema di umat Muslim. Di satu sisi, sebagai warga negara yang
baik, mereka diwajibkan pemerintah untuk membayar pajak, namun di satu sisi
mereka belum meyakini apakah membayar pajak ini diperbolehkan dalam Islam.
Jika peneliti menganalisa pendapat ulama yang membolehkan pajak, maka
pajak juga menjadi kewajiban umat Muslim dengan alasan bahwa pemerintah
membutuhkan pendapatan lain selain zakat dan sedekah untuk memenuhi berbagai
pengeluaran dan kebutuhan negara, yang jika tidak dipenuhi, akan menimbulkan
kemudharatan. Dimana mencegah kemudharatan juga merupakan kewajiban umat
Muslim.
Selain itu, walaupun pajak tidak diperintahkan secara langsung oleh Allah
kepada umat-Nya di dalam Alquran, namun jika kita mengkaji firman Allah
dalam Qs. An-Nisa [4]: 59 yang berbunyi:
ه وأطيعوا ذين آمنوا أطيعوا الل ها ال يا أيسول وأولي األمر منكم فإن تنازعتم في � الر
سول إن كنتم تؤمنون ه والر شيء فردوه إلى الله واليوم اآلخر ٥٩﴿ذ لك خير وأحسن تأويال � بالل ﴾
“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan harikemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
70
71
Di ayat ini, selain menaati perintah-Nya dan Rasulullah, Allah juga
memerintahkan umat-Nya untuk menaati perintah Ulil Amri, dalam hal ini adalah
pemerintah yang memimpin dalam suatu negara. Pajak merupakan perintah yang
berasal dari pemerintah (ulil Amri), sehingga secara tidak langsung, Allah juga
memerintahkan Umat Muslim membayar pajak lewat perintahnya untuk
mengikuti perintah ulil Amri (Pemerintah).
4.1.2 Nilai Tauhid dalam Sistem Perpajakan di Indonesia.
Nilai Tauhid dalam perpajakan Indonesia yang dimaksudkan oleh peneliti
adalah bahwa semua aktivitas perpajakan yang dilakukan harus mengandung nilai
Ketuhanan, artinya bahwa semuanya harus berjalan dan dilaksanakan sesuai
dengan perintah dan aturan Tuhan. Melalui Ijtihad, pajak menjadi kewajiban
warga negara dalam sebuah negara muslim, namun sesuai dengan pemaparan para
ulama yang menyetujuinya, pajak yang dilaksanakan tidak melanggar semua
aturan Allah Swt. Berikut adalah kriteria kondisi sehingga pajak yang
diperbolehkan di sebuah negara menurut Islam:
1. Kewajiban zakat bagi Umat Muslim tetap menjadi hal yang paling
utama.
2. Pajak dikenakan untuk tujuan kemaslahatan dan mencegah
kemudharatan.
3. Pajak dibayarkan dari sumber yang halal.
Pertama, kewajiban zakat tetap menjadi kewajiban utama yang harus
ditunaikan oleh umat Muslim sebelum memenuhi kewajibanperpajakannya, hal
ini sesuai dengan kekuatan hukumnya, dimana zakat ditetapkan langsung dan jelas
71
72
oleh Allah Swt di dalam Alquran dan merupakan salah satu dari rukun Islam.
Sedangkan pajak ditetapkan berdasarkan ijtihad oleh pemerintah di masing-
masing negara. Jadi jelas level zakat dan pajak dalam Islam berbeda.
Sebagai salah satu perwujudan sila pertama Pancasila yang berbunyi
“Ketuhanan Yang Maha Esa”, Seluruh aktivitas pemerintahan tidak boleh
meninggalkan asas-asas Ketuhanan didalamnya, artinya seluruh peraturan
pemerintah harus mendukung dan memfasilitasi masyarakatnya untuk
menjalankan kewajiban agamanya masing-masing. Sehingga sudah menjadi salah
satu tanggung jawab pemerintah untuk menghimbau masyarakat Muslimnya
untuk taat akan kewajiban zakat mereka.
Namun nilai sila pertama Pancasila ini belum diwujudkan dengan baik
dalam sistem perpajakannya. Pemerintahmasih terfokus memaksimalkan
kepatuhan warganya untuk membayar pajak. Ini terlihat dari kuatnya kekuatan
hukum, Undang-Undang sampai Perda untuk perpajakan itu sendiri. Pelanggarnya
akan mendapat sanksi denda bahkan di penjara. Sedangkan hingga saat ini belum
ada aturan ataupun hukum yang dibuat pemerintah yang dapat setidaknya
meningkatkan kepatuhan atau sebagai wujud anjuran terhadap warga
Muslimnyauntuk membayar kewajiban zakat. Hal ini senada dengan pendapat
salah satu narasumber:
“Ini karena law enforce. Dukungan hukum dan UU bagi pajak begitu kuat, dimulai dari UU sampai perda. Kuat sekali dari sisi hukum sehingga masyarakat agak takut untuk melanggar karena ada dendanya, sampai bisa dipenjara. Sedangkan law enforce zakat memang masih lemah, tidak sama di jaman Rasulullah dulu, dimana yang tidak membayar zakat akan diperangi.”
72
73
Walaupun sebenarnya sudah ada sanksi yang diberikan Allah kepada
umatNya yang melanggar kewajiban zakat berupa dosa dan siksaan di hari
kemudian, namun tetap saja law enforce-nya masih lemah karena sifatnya tidak
riil dan dirasakan langsung oleh manusia. Sehingga pemerintah dapat membantu
dengan menggunakan kekuatan hukumnya untuk mendorong kesadaran umat
Muslim membayarkan zakatnya.
Perhatian pemerintah terhadap kewajiban zakat umat Muslim memang
masih rendah. Hal ini dapat kita lihat dari bagaimana perhatian mereka terhadap
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang mengelola zakat di Indonesia.baik
itu dari segi fasilitas-fasilitas, regulasi peraturan, hingga sosialisasi untuk
menunjang kinerja Baznas dalam pengelolaan zakat masih sangat minim
dibanding apa yang didapatkan oleh Ditjen Pajak.
Hal ini sedikit banyak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak muslim
membayar zakatnya. Wajib pajak muslim cenderung lebih taat membayar
pajaknya dibanding zakat.Penerimaan dana zakat yang terkumpul secara nasional
di tahun 2011 hanya sekitarRp. 1,8 Triliun, jumlah ini mengalami peningkatan
20% dari tahun sebelumnya yang berkisar Rp. 1,5 Triliun. Jumlah ini tentu saja
sangat kecil jika dibandingkan penerimaan pajak tahun 2011 yang mencapai
Rp.872,6 Triliun. Padahal berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Asian
Development Bank (ADB) bersama BAZNAS, potensi zakat di Indonesia dapat
mencapai Rp. 217 Triliun. Namun potensi ini masih sulit terwujud dengan tingkat
kesadaran umat Muslim yang masih rendah.
73
74
Sebenarnya tidak ada alasan yang bisa menghalangi ataupun menyulitkan
umat Muslim untuk membayar zakatnya. Ketentuan dan tarif zakat bahkan jauh
lebih ringan dibanding pajak, hanya 2,5% dari harta yang telah sampai nisabnya.
Dibayarkan hanya sekali setahun. Namun semuanya kembali pada tingkat
keimanan dan aqidah seseorang. Seperti pendapat salah satu narasumber:
“Kalau dia mengerti tentang agamanya, sudah jelas dia akan lebih
mendahulukan dan mementingkan membayar zakatnya, karena zakat adalah
perintah Allah, sedangkan pajak hanya diperintahkan oleh manusia.”
Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan
kepatuhan membayar zakat bagi Umat Muslim adalah dengan menerapkan
peraturan dimana pembayaran zakat diperhitungkan sebagai komponen pengurang
penghasilan kena pajak atau dalam aturan perpajakan disebut “pengurang
penghasilan bruto” yang berlaku secara nasional. Sesuai Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2008 tentang PPh pada Pasal 9 ayat (1)menyebutkan bahwa
“pengeluaran-pengeluaran tertentu tidak boleh dikurangkan dalam menentukan
besarnya penghasilan kena pajak kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-
nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau
WP dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan Amil
Zakat yang dibentuk dan disahkan oelh pemerintah”.
Seharusnya kebijakan ini akan lebih meringankan beban wajib pajak
sehingga antusias umat muslim membayar zakat meningkat. Namun pelaksanaan
peraturan ini masih belum efektif akibata danya missed communication antara
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Ditjen Pajak. Ditjen Pajak hanya
74
75
menerima pembayaran zakat dan bukti setor zakat yang dikeluarkan oleh
BAZNAS pusat saja, sehingga bukti setor zakat yang dikeluarkan oleh Badan
Amil Zakat Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) belum diterima sebagai bukti
pengurang penghasilan kena pajak dalam pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak
Orang Pribadi. Padahal dari segi kekuatan hukum sebagai organisasi pengelola
zakat dan bukti setor yang dikeluarkannya, tidak ada perbedaan antara BAZNAS
Pusat dan Daerah. Badan Amil Zakat memiliki kekuatan hukum yang sama di
semua tingkatan. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap
manajemen pengelolaan zakat masih sangat kurang dibanding perhatian dan
fasilitas yang diberikan kepada perpajakan dan orang-orang didalamnya.
Sosialisasi akan peraturan ini pun masih minim. Beberapa wajib pajak yang
ditanyai peneliti bahkan belum tahu soal peraturan tersebut. Sehingga mereka
tetap membayar double tax karena zakat yang mereka bayarkan belum
diperkurangkan dari jumlah pajak terutang mereka. Sebagian yang telah
mengetahui pun masih merasa enggan untuk melaporkan pembayaran zakat untuk
kredit pajak mereka dengan alasan belum adanya mekanisme yang jelas dan
merasa repot untuk mengisi SPT PPh, melaporkan dan mengaitkannya lagi
dengan zakat.
Zakat yang ditetapkan sebagai kredit pengurangan pajak pastinya akan
mengurangi penerimaan negara secara matematis. Misalnya saja, jika seorang WP
PPh Orang Pribadi harus dikenakan pajak 5%, maka dengan dijadikannya pajak
sebagai pengurang pajak, WP hanya akan membayar 2,5%. Tentunya akan banyak
75
76
Wajib Pajak yang memanfaatkan kebijakan ini, sehingga akan mengurangi
pendapatan pajak.
Namun hal tersebut tidak terjadi pada Negara Malaysia yang telah
menerapkan kebijakan ini sejak lama. Bahkan menurut data, penerapan zakat
sebagai kredit pajak meningkatkan penerimaan keduanya di tiap tahunnya. Dalam
Islam diajarkan bahwa semakin banyak kita menyedekahkan zakat (harta) kita ke
jalan Allah, maka harta kita tidak akan berkurang, tapi akan bertambah. Hal ini
membuktikan bahwa ajaran Islam tidak bisa dilihat secara matematis.
Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa kewajiban membayar zakat memiliki
prioritas lebih utama yang seharusnya dijalankan oleh umat Muslim, namun masih
minimnya kesadaran, aqidah, keimanan, perhatian pemerintah danlaw
enforcepajak yang lebihkuatyang menyebabkan sebagian umat Muslim di
Indonesia masihlebih taat pada kewajiban pajak dibanding zakatnya. Sehingga
kriteria pertama nilai Ketauhidan belum dilaksanakan oleh Pemerintah.
Kedua, dalam Islam, kewajiban pajak bukan karena adanya harta,
melainkan karena adanya kebutuhan mendesak negara untuk segera dibiayai untuk
mencegah kemudharatan. Hal ini memang memiliki tujuan yang sama dengan
pengenaan pajak di Indonesia, dimana pajak ini digunakan untuk pembangunan,
kesejahteraan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan, yang juga merupakan
usaha-usaha untuk mencegah kemudharatan yang dimaksud dalam Islam. Inilah
juga yang merupakan salah satu mengapa umat muslim diwajibkan membayar
zakat dan pajak, karena mereka memiliki tujuan dan penggunaan yang berbeda.
76
77
Dimana zakat diperuntukkan untuk kedelapan golongan ashnaf sedangkan pajak
untuk membiayai kebutuhan negara.
Namun yang berbeda antara pajak dalam Islam dan perpajakan di Indonesia
adalah dalam hal kebijakan pelaksanaannya. Seperti kita lihat dalam tabel diatas,
pajak dalam Islam hanya bersifat situasional. Ia dihapuskan bila negara sudah
dapat memenuhi kebutuhannya dari sumber pendapatan lainnya. Sedangkan di
Indonesia, pajak dikenakan terus menerus. Bahkan tanpa disadari, umat Muslim
dikenakan pajak sejak lahir sampai mati.
Peranan pajak di Indonesia sangat besar. Peneliti bahkan dapat mengatakan
bahwa Indonesia hidup dan bergantung dari pajaknya. Karena hampir seluruh
aktivitas dan kebutuhan negara dibiayai dari uang pajak. Di era saat ini, dimana
Indonesia merupakan negara yang sedang gencarnya berkembang, pemerintah
memiliki kebutuhan dan pengeluaran yang begitu besar untuk membiayai
pembangunan negaranya. Ditambah pemberantasan kemiskinan juga
membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Senada dengan Chapra (2003: 159) yang berpendapat bahwa sungguh
tidak realistis bila sumber pendapatan negara-negara terutama negara Muslim saat
ini harus terbatas pada penghasilan zakat, sedekah, ataupun infaq. Situasi telah
berubah dan negara perlu melengkapi sistem pendapatan baru yang menyertakan
realitas perubahan, terutama kebutuhan massal terhadap infrastruktur sosial dan
fisik bagi sebuah negara berkembang dan modern yang efisien serta komitmen
untuk merealisasikan maqasid dalam konteks sekarang ini.
77
78
Jika pemerintah Indonesia ingin mengandalkan penerimaan negara yang
berasal dari hibah dan non pajak seperti penerimaan Sumber Daya Alam (SDA)
yang berasal dari hasil pengolahan kekayaan bumi, Bagian laba BUMN, Bagian
laba dari perdagangan ekspor dan impor, dan pendapatan non pajak (PNBP)
lainnya, pemerintah belum bisa menutupi besarnya pengeluaran dan kebutuhan
negara. Kita dapat mengambil sampel dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) Indonesia Tahun 2011 (Ringkasan) berikut ini:
Tabel 4.1 Perbandingan RAPBN dan APBN Tahun 2011(dalam miliar rupiah)2011
RAPBN APBNA. Pendapatan Negara dan Hibah 1.086.369,6 1.104.902 I. Penerimaan Dalam Negeri 1.082.630,1 1.101.162,5 1. Penerimaan Perpajakan 839.540,3 850.255,5 a. Pajak Dalam Negeri 816.422,3 827.246,2 b. Pajak Perdagangan Internasional 23.118 23.009,3 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 243.089,7 250.907 II. Hibah 3.739,5 3.739,5
B. Belanja Negara 1.202.046,2 1.229.558,5 I. Belanja Pemerintah Pusat 823.627 836.578,2 1. K/L 410.409,2 432.779,3 2. Non K/L 413.217,9 403.798,9 II. Transfer Ke Daerah 378.419,2 392.980,3 1. Dana Perimbangan 329.099,3 334.324 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 49.319,9 58.656,3
III. Suspen 0 0
C. Keseimbangan Primer 726,2 (9.447,3)D. Surplus/Defisit Anggaran (A – B) (115.676,6) (124.656,5)E. Pembiayaan 115.676,6 124.656,5 I. Pembiayaan Dalam Negeri 118.672,6 125.266 II. Pembiayaan Luar negeri (neto) (2.995,9) (609,5)Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan 0 0Sumber : anggaran.depkeu.go.id
78
79
Pendapatan negara yang berasal dari hibah dan non-pajak hanya sebesar
Rp. 254.646,5 trilyun. Sedangkan total belanja negara pada tahun 2011 mencapai
Rp. 1.229.558,5. Hal ini sangat timpang antara minimnya pendapatan dibanding
besarnya pengeluaran negara. Bahkan saat pendapatan negara tersebut ditambah
dari penghasilan pajak sehingga totalnya menjadi Rp. 1.104.902 trilyun, tetap
belum bisa menutupi belanja negara sehingga APBN 2011 defisit sebesar
Rp.9.447,3 trilyun. Sehingga pajak dibutuhkan Indonesia secara terus menerus
untuk menjaga dan membiayai kelangsungan hidup perekonomian Indonesia. Jika
pajak di Indonesia harus bersifat situsional dan dihilangkan, hal tersebut tentu saja
akan menggoyang perekonomian Indonesia, memberi dampak buruk dalam usaha
pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan memberantas kemiskinan.
Lambat laun kondisi ini akan menimbulkan kemudharatan bagi masyarakatnya,
dan mencegahnya merupakan hal itu diperintahkan dalam Islam. Sehingga
menurut peneliti, selama pemungutan pajak ini digunakan untuk mencegah
kemudharatan, maka hal ini masih sejalan dengan konsep pajak yang
diperbolehkan dalam Islam.
Selain itu, menurut salah satu narasumber yang peneliti wawancarai
berpendapat: “Pajak di Indonesia itu bersifat muamalah. Dalam artian bahwa
pemungutan pajak ini boleh dilaksanakan selama tidak ada larangannya dalam
agama.”. Dan sampai saat ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum pernah
mengeluarkan fatwa haram ataupun larangan terhadap pemungutan pajak di
Indonesia.
79
80
Sebenarnya ada alternatif lain yang untuk menambah penghasilan negara
selain pajak, yaitu utang. Namun selama ini utang (terutama utang luar negeri)
selalu mengandung konsekuensi riba, ditambah utang luar negeri berpotensi
membuat Indonesia tergantung pada negara tersebut. Mereka dapat mempengaruhi
dan mengontrol kebijakan-kebijakan di Indonesia untuk keuntungan mereka,
maka pilihan pajak dianggap solusi lebih baik dan utama.
Namun yang terjadi di Indonesia berbeda. Uang dari perpajakan lebih
banyak yang dikorupsi dan digunakan tidak semestinya oleh oknum pemerintahan
yang rakus akan kekayaan dunia. Bahkan uang pajak dikorupsi di setiap lapisan,
dari pusat hingga turun ke daerah, sehingga dana pajak yang sampai ke tujuan
semestinya hanya seberapa dari dana awal yang seharusnya didistribusikan. Uang
pajak tidak maksimal digunakan untuk membiayai negara dan kesejahteraan
masyarakatnya. Dan hal ini jelas sudah tidak sesuai dengan nilai tauhid dan
pembolehan pajak oleh Islam diatas.
Ketiga, sumber pajak berasal dari sesuatu yang halal. Artinya subjek dan
objek yang dikenakan pajak merupakan sesuatu yang tidak diharamkan oleh
Islam. Seperti diketahui, Allah Swt memberikan kebebasan manusia dalam
melaksanakan aktivitasnya di bumi selama hal itu tidak dilarang dalam Islam.
Namun sayangnya, kriteria ini tidak dipenuhi dalam sistem perpajakan di
Indonesia.
Pajak Penghasilan (PPh) tidak mempersoalkan sumber halal atau haram
dari penghasilan tersebut. Selama pribadi atau suatu badan merupakan subjek atau
objek pajak, maka penghasilannya tetap akan diambil pajaknya. Contohnya saja
80
81
bunga bank, yang telah difatwakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)
atau penghasilan dari usaha yang jelas haram hukumnya dalam Islam, seperti
rumah bordir, diskotik yang menjual minuman keras, perjudian, dan sebagainya.
Begitu pula dengan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selama
suatu tanah dan/atau bangunan memenuhi kriteria objek kena pajak, tanpa
memperhatikan aktivitas apa yang dilakukan di bangunan tersebut, akan
dikenakan pajak sesuai ketentuan. Sehingga, bangunan yang ditempati untuk
prostitusi (rumah bordir), bangunan yang dijadikan diskoti pun akan dikenakan
pajak.
Merokok telah mendapatkan fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia
(MUI). Sehingga objek dari merokok, yaitu rokok, secara tidak langsung menjadi
haram pula. Sehingga PPN yang melekat pada pembelian rokok tentunya juga
akan bernilai haram, karena bersumber dari sesuatu yang telah diharamkan.
Begitu pula dengan PPN yang dikenakan pada pembelian minuman keras yang
haram hukumnya dikonsumsi umat Muslim.
Tentu saja pajak dari sumber seperti ini sudah haram hukumnya bagi
Islam. Sehingga pemungutan pajak untuk penghasilan seperti ini sudah tidak
sesuai dengan nilai syariat Islam. Hukum haram ini akan terus melekat pada uang
pajak tersebut, sehingga distribusi dan penggunaan dari uang pajak ini (berasal
dari yang haram) nantinya menjadi tidak berbekah dan ada unsur haramnya.
Seorang narasumber memberi perumpamaan:
“Jika suatu saat sebuah komunitas ingin membangun sebuah masjid dan meminta sumbangan ke pemerintah, dan diberikan. Padahal sumbangan ini berasal dari uang pajak yang telah bercampur yang halal dan haram, bagaimana mi itu? Walaupun niatnya sebenarnya sudah mulia, namun
81
82
karena dibangun dari sesuatu yang ada unsur haramnya, tentu saja akan mengurangi berkah pembangunan mesjid tersebut.”
Sehingga untuk hal ini, sistem perpajakan di Indonesia tidak sejalan
dengan nilai tauhid (kriteria ketiga) dalam Islam, karena apa yang dilakukan tidak
sesuai dengan perintah dan ajaran Allah Swt, dengan artian, kita menjalankan
sesuatu yang diharamkan oleh Agama.Berdasarkan hasil pemaparan peneliti
mengenai ketiga kriteria nilai Tauhid dalam Sistem Perpajakan di Indonesia.
Peneliti menyimpulkan secara garis besar, pelaksanaan perpajakan di Indonesia
belum menerapkan nilai Islam (Tauhid) didalamnya. Namun dari segi tujuan
filosofis dari pengenaan pajaknya masih sejalan dengan tujuan pajak dalam Islam.
Oleh karena itu, pelaksanaannya masih bersifat muamalah selama sebagian besar
warga negara masih ikhlas dan sukarela membayarkan pajaknya.
4.1.3 Nilai Amanah dalam Sistem Perpajakan di Indonesia
Setelah melakukan pengumpulan data melalui kuesioner mengenai
pendapat wajib pajak tentang nilai amanah dalam sistem perpajakan di Indonesia,
hasilnya pada tabel berikut:
Tabel 4.2Perhitungan persentase nilai amanah
berdasarkan jawaban kuesioner
Pertanyaan
Jawaban Setuju
Jawaban Ragu-ragu
Jawaban Tidak Setuju
Total
2 17 7 36 603 28 17 15 604 18 16 26 60
Jumlah 63 40 77 180
% Amanah = 63x 100 = 35%
82
83
180
Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh persentase secara keseluruhan
sama dengan 35%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut wajib pajak,
pemerintah belum melaksanakan amanahnya dengan baik dalam Sistem
Perpajakan di Indonesia.Untuk menilai nilai Amanah pemerintah dalam
menjalankan perpajakan di Indonesia, peneliti mengukur dari segi keadilan,
musyawarah dan kebebasan dari kebijakan yang dikeluarkan serta tingkat
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
4.1.3.1 Nilai Keadilan dalam perpajakan di Indonesia.
Keadilan dalam Islam berarti “Tidak mendzalimi dan tidak pula
didzalimi”. Konsep keadilan dalam Islam mengandung nilai ukhuwah
didalamnya. Nilai ukhuwah adalah rasa kasih sayang sehingga selalu berlaku adil
antar sesamanya. Sistem perpajakan di Indonesia yang berasal dari kapitalisme
memiliki konsep nilai keadilan yang berbeda dengan konsep Islam. Menurut
kapitalisme klasik, adil berarti “Anda berhak mendapatkan apa yang Anda
upayakan dan Anda berkewajiban sesuai kemampuan Anda”. Perbedaan konsep
keadilan inilah yang membuat nilai-nilai keadilan menurut Islam belum
terjewantahkan dalam konsep perpajakan di Indonesia, bahkan kadang
mendzalimi.
Chapra (2003: 162), sistem perpajakan yang adil apabila memenuhi tiga
kriteria, yaitu:
83
84
a. Pengenaan pajak tidak mendzalimi atau memberatkan rakyat untuk
membayarnya.
b. Beban pajak tidak bersifat kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk
memanggungnya (bernilai ukhuwah) dan didistribusikan secara merata
terhadap semua orang yang mampu membayar.
c. Dana pajak yang terkumpul didistribusikan dan dibelanjakan secara adil
bagi tujuan yang karenanya pajak dikenakan.
Karakteristik pertama dapat dinilai dari pembebanan pajak terhadap wajib
pajaknya di Indonesia. Wajib pajak dibebankan sekurang-kurangnya tiga macam
pajak, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB). Tanpa disadari, sebenarnya ketiga pajak ini dipotong
dari sumber yang sama, yaitu penghasilan wajib pajak sehingga terjadi double tax
(pajak berganda). Saat penghasilan diterima, penghasilan tersebut telah dipotong
PPh, ketika wajib pajak mengkonsumsi suatu barang, secara tidak langsung Ia
dikenakan PPN yang melekat pada barang konsumsi tersebut, dan mereka masih
harus dikenakan PBB atas tempat tinggal mereka.
Ketika peneliti mempertanyakan apakah pajak berganda ini termasuk bentuk
kedzaliman yang tidak mencerminkan nilai keadilan dalam Islam, berikut
pendapat masing-masing:
“Kita tidak boleh terlalu ekstrem mengatakan itu mendzalimi, tidak juga kok. Karena penggunaan dari pemungutan ketiga pajak ini berbeda. Namanya saja lain, jadi tentu saja berbeda. Penggunaan PPh lain, PPN lain, PBB lain. Namun mungkin tarifnya, terutama PPN yang kurang sesuai dengan Islam.”
Hal ini senada dengan pendapat narasumber yang lain:
84
85
“Pajak itu kan berdasarkan Aktivitas. Dan ketiga aktivitas pajak tersebut berbeda. Apakah ini mendzalimi atau ada ketidakadilan, walaupun dipungut seperti itu sepanjang maksimum pemanfaatannya di masyarakat, tidak masalah menurut saya. Toh dalam pemungutannya ada batasan sesuai kemampuan, terutama di PPh.”
Jika melihat dari pengenaan tarif dari ketiga pajak diatas, tarif PPh memang
sudah terlihat proporsional, dimana besaran jumlah pajak yang dikenakan
disesuaikan dengan besarnya penghasilan wajib pajak. Ditambah lagi terdapat
penghasilan tidak kena pajak (PTKP), sehingga jika penghasilan seseorang dalam
setahun tidak melebihi PTKP, maka tidak akan dikenakan PPh. Sesuai dengan
Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
adalah sebagai berikut:
Tabel 4.3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)No Keterangan Setahun1 Diri Wajib Pajak Orang Pribadi Rp. 15.840.000,-
2Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp. 1.320.000,-
3 Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami.
Rp. 15.840.000,-
4 Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang ditanggung sepenuhnya, maksimal 3 orang untuk setiap keluarga.
Rp. 1.320.000,-
Sumber: Wahyuningsih (2011: 30)
Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan
semenda dalam garis keturunan yang menjadi tanggungan sepenuhnya yaitu:
Orang tua, mertua, anak kandung, dan anak angkat diberikan PTKP tambahan
paling banyak 3 (Tiga) orang.
85
86
Misalnya, Bapak A memiliki seorang istri dengan tanggungan 4 (empat)
orang anak. Jika istrinya tidak bekerja, maka besarnya Penghasilan Tidak Kena
Pajak (PTKP) dari Bapak A adalah sebesar Rp. 21.120.000,00. Jumlah ini berasal
dari {Rp. 15.840.000,00 + Rp. 1.320.000,00 + (3 x Rp. 1.320.000,00)}. Jadi jika
penghasilan Bapak A dalam setahun tidak melebihi Rp. 21.120.000,00 dalam
setahun atau Rp. 1.760.000,00 per bulan, maka penghasilan Bapak A tidak akan
dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Sehingga tidak ada yang terdzalimi dalam hal
ini.
Selain itu, penghasilan yang kena pajak pun memiliki tarif yang disesuaikan
dengan lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari penghasilan masing-masing
wajib pajak. Misalnya seorang Direktur BUMN pastinya memiliki beban PPh
yang lebih besar dibandingkan beban PPh seorang PNS tingkat IIA karena mereka
memiliki range penghasilan yang berbeda. Sehingga tarif proposional Pajak
Penghasilan PPh yang disesuaikan dengan kemampuan dan besarnya penghasilan
wajib pajak ini masih mengandung nilai keadilan didalamnya.
Sama halnya dengan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Besarnya PBB yang dibebankan kepada wajib pajak disesuaikan dengan kelas
atau nilai tanah (bumi) dan/atau bangunan yang menjadi objek pajak yang disebut
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Artinya semakin luas tanah, semakin besar dan
mewahnya bangunan, semakin besar manfaat dari sebuah tanah dan bangunan,
maka akan semakin besar pula PBB yang dibebankan.
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan per wilayah berdasarkan
keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan gubernur yang
dinilai berdasarkan:
86
87
a. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara
wajar.
b. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya
berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
c. Nilai perolehan baru.
d. Penentuan Nilai Jual Objek Pengganti.
Pengenaan PBB tidak melihat siapa dan besarnya penghasilan wajib pajak.
PBB hanya dilihat dari objeknya, yaitu tanah (bumi) dan bangunan. Namun secara
logika, kelas atau Nilai Jual dari Objek Pajak (NJOP) bisa mencerminkan
kemampuan dan tingkat penghasilan dari subjek yang memiliki/ memanfaatkan/
menguasai tanah dan/atau bangunan objek PBB tersebut.
Misalkan saja bangunan rumah. Rumah merupakan tempat tinggal bagi
seluruh manusia. Sebisa mungkin seseorang akan menciptakan hunian tempat
tinggal yang nyaman sesuai dengan keinginan. Keinginan dan kenyamanan
bersifat relatif. Semuanya kembali bergantung dan disesuaikan dengan
kemampuan mereka, dalam hal ini, penghasilan. Dengan penghasilan yang
semakin besar, seseorang cenderung akan membangun atau memiliki hunian
dengan kelas atau nilai yang lebih tinggi. Karena kemampuan (penghasilan)
seseorang sangat berbanding lurus dengan selera, ekspektasi, dan kebutuhan
mereka.
Jika ingin mengambil sebuah perbandingan, Seorang profesor yang
bermukim di Kompleks Perumahan Dosen Tamalanrea, dengan tingkat
penghasilannya yang tinggi, kemungkinan besar akan memiliki bangunan rumah
yang besar dan mewah. Sedangkan seorang nelayan yang bermukim di
87
88
perkampungan nelayan di daerah Salodong, memiliki rumah tipe 36 yang
sederhana. NJOP dari tanah dan bangunan rumah milik seorang profesor diatas
pastinya lebih tinggi dan besar dibanding NJOP milik seorang nelayan tadi,
sehingga beban PBB keduanya pastilah berbeda. Sang profesor akan menanggung
beban PBB yang lebih besar dibanding sang nelayan tadi.
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Pedesaan dan Perkotaan
relatif rendah, yaitu paling tinggi 0,3% dari NJOP. PBB juga hanya dibebankan
sekali dalam setahun. selain itu, tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk
melayani kepentingan umum (fasilitas publik) merupakan objek yang tidak
dikenakan PBB. Sehingga membayar kewajiban PBB tidak terlalu memberatkan
(mendzalimi) wajib pajak untuk memenuhinya.
Berangkat dari pengamatan ini, peneliti menilai bahwa, seperti halnya Pajak
Penghasilan (PPh), pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga masih
mengandung arti nilai keadilan menurut Islam.
Seperti halnya PBB, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga bersifat objektif,
dimana seluruh barang konsumsi dikenakan pajak dengan tarif yang sama, yaitu
10% . PPN tidak memandang subjek, status (kaya, miskin, muslim, non-muslim),
umur (anak-anak atau dewasa) dan penghasilan dari pemakai barang konsumsi
tersebut. Bayi yang baru lahir pun, yang notabene belum memiliki penghasilan,
tetap akan dikenakan PPN saat mengkonsumsi susu formula. Bahkan orang mati
sekalipun, saat dikuburkan masih dikenakan pajak. Sehingga siapapun ia, apakah
dia berpenghasilan atau tidak, kaya atau miskin, dalam keadaan apapun akan
dikenakan beban pajak yang sama saat mengkonsumsi barang yang terkena PPN.
88
89
Jika diliat dari segi ini, tarif PPN dinilai kurang proporsional dan cenderung
mendzalimi.
Namun sekali lagi, PPN bersifat objektif. Dimana besarnya beban PPN
tergantung pada kemampuan konsumsi seseorang. Tingkat perilaku konsumsi
seseorang berbanding lurus dengan penghasilan (kemampuan)nya. Semakin tinggi
penghasilan seseorang, tingkat konsumsinya cenderung semakin besar pula.
Semakin tinggi konsumsinya, maka akan semakin besar pula PPN yang harus
dibayarkan.
Dengan penghasilan yang besar, orang kaya cenderung memiliki tingkat
konsumsi yang tinggi dibandingkan orang yang sederhana ataupun miskin. Jika
orang sederhana cukup dengan memiliki sebuah handphone, orang kaya
cenderung memiliki dua atau tiga handphone sekaligus sehingga orang kaya akan
menanggung PPN lebih besar dari konsumsi lebihnya tersebut. Tingkat
kemampuan konsumsi orang kaya dan miskin tentunya berbeda, sehingga nilai
tarif 10% akan berbeda untuk orang miskin dan orang kaya.
Contohnya saja, si A yang memiliki penghasilan Rp. 10.000.000,00,- per
bulannya membeli sebuah handphone yang bernilai Rp. 5.000.000,00,- sedangkan
si B yang hanya memiliki penghasilan Rp. 2.000.000,00,- per bulannya, hanya
sanggup membeli handphone seharga Rp. 1.000.000,00,-. Walaupun mereka
sama-sama akan dikenakan PPN 10%, namun besarnya jumlah nominal PPN
keduanya berbeda. Si A akan dikenakan PPN sebesar Rp. 500.000,00,- (Rp.
5.000.000,00 x 10%), sedangkan si B akan membayar PPN sebesar Rp.
89
90
100.000,00,- (Rp. 1.000.000,00 x 10%). Sehingga jika dilihat dari sisi kemampuan
konsumsi, pengenaan tarif PPN memiliki nilai keadilan didalamnya.
Namun tetap saja, PPN ini bersifat tidak proporsional dengan pengenaannya
kepada seluruh golongan masyarakat tanpa memandang subjeknya, sehingga non-
wajib pajakpun tetap dibebankan pajak, apalagi dengan tarif yang relatif besar
(10%) dan dipungut berkali-kali selama seseorang melakukan kegiatan konsumsi,
yang artinya, dalam sehari seseorang bisa dikenakan PPN lebih dari sekali.
Sehingga peneliti menilai, pengenaan PPN kepada seseorang sejak dilahirkan
sampai dikuburkan cenderung bersifat mendzalimi.
Salah satu narasumber berpendapat:
“ Disinilah kekurangan dari PPN ini. Namun jika PPN ini ingin diproposionalkan, maka harus ditinjau ulang lagi. Namun pertanyaan yang muncul adalah bagaimana caranya diimplementasikan di masyarakat dengan cara proporsional pada barang konsumsi tersebut, sementara kita tidak bisa membatasi konsumsi seseorang.”
Sehingga dapat peneliti simpulkan, bahwa pengenaan beban PPh dan PBB
dengan tarif yang cenderung proposional tidak akan memberatkan wajib pajak
untuk membayarnya. Namun pengenaan PPN walaupun bersifat proposional pada
tingkat konsumsi masyarakat, tetap saja sedikit bernilai mendzalimi karena
dikenakan tanpa memandang status dan berulang-ulang kepada masyarakat.
Dari 60 koresponden wajib pajak yang ditanyai mengenai keikhlasannya
membayar pajak berganda dan terus menerus ini, 76,6% (46 orang) mengaku
ikhlas dan tidak keberatan dalam membayar pajak. Karena mereka menyadari
pentingnya peran pajak terhadap pembangunan nasional di Indonesia. Dan sebagai
warga negara yang baik, lewat pajak mereka bisa ikut berpartisipasi membangun
90
91
negeri. Banyak yang berpendapat bahwa pajak yang mereka bayarkan akan
kembali mereka rasakan manfaatnya melalui fasilitas publik yang disediakan oleh
pemerintah.
Namun, meskipun demikian, pemungutan pajak yang berganda dan terus
menerus ini, menurut Islam, tentu saja sifatnya mendzalimi dan tidak adil bagi
umat Muslim. Mereka diberi beban yang begitu banyak dengan semua jenis-jenis
pajak yang ada, padahal disamping itu mereka juga telah diwajibkan membayar
zakat.
Karakteristik kedua sejalan dengan pemikiran salah satu sumber yang
peneliti wawancarai yang mengatakan bahwa idealnya pemungutan pajak juga
menerapkan nilai ukhuwah. Nilai ukhuwah sarat dengan rasa persaudaraan dan
kasih sayang dalam Islam. Menurut Beliau, penerapan nilai ukhuwah dalam
pemungutan pajak adalah dari segi besaran beban pajak yang harus dibayar oleh
wajib pajak haruslah mengikuti kemampuan membayar mereka pada saat itu.
Beliau mengasumsikan bahwa terkadang pada suatu waktu, seseorang memiliki
kebutuhan dan pengeluaran yang lebih besar bahkan sangat besar dibandingkan
waktu-waktu biasanya (normal). Jika di saat seperti itu, mereka juga masih harus
dibebankan untuk membayar pajak dengan jumlah yang sama dengan tingkat
kemampuan yang berbeda dari biasanya, tentu saja ini tidak mencerminkan kasih
sayang dan persaudaraan dalam Islam. dimana seharusnya dalam Islam, mereka
lah yang seharusnya dibantu oleh Negara, sebagai wujud persaudaraan dan tolong
menolong antar sesama. setidaknya dengan keringanan dalam besarnya pajak
yang harus dibayarkan atau membebaskan dari kewajiban pajaknya untuk saat itu.
91
92
Ini berarti, idealnya menurut Islam, pajak dipungut disesuaikan dengan keadaan
dan kondisi terkini masing-masing masyarakat.
Namun nilai Ukhuwah ini belum teraplikasikan di sistem perpajakan di
Indonesia. Sebagai sebuah sistem yang lahir dari kapitalisme, perpajakan di
Indonesia masih mengenakan pajak atas penghasilan dan tingkat konsumsi wajib
pajaknya. Mereka tidak memperhitungkan adanya kondisi-kondisi luar biasa yang
tidak dapat dikontrol oleh manusia. Namun untuk menerapkan praktik nilai
ukhuwah ini dalam sistem perpajakan di Indonesia, tentunya hal ini harus dikaji
terlebih dahulu terutama tentang bagaimana wujud implementasinya pada kondisi
perpajakan di Indonesia, bagaimana manajemennya, pengukuran kemampuannya,
dan syarat-syarat pengurangan pajak pada waktu tertentu tersebut. Sehingga hal
ini, akan sama sulitnya jika kita ingin memproporsionalkan tarif PPN.
Karakteristik ketiga dari perpajakan yang adil dilihat dari sisi distribusi
dan belanja dari uang pajak. Alasan utama pembolehan pajak dalam Islam adalah
bahwa pajak dipungut untuk kepentingan kemaslahatan umat dan menjunjung
nilai keadilan. Penghasilan pajak masuk kedalam pendapatan yang digunakan
menutupi seluruh biaya dan belanja negara. Jadi untuk mengukur keadilan dari
sisi distribusi ini, kita harus melihat bagaimana alokasi belanja dan pengeluaran
pemerintah untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya seperti
pembangunan sarana prasana, kesehatan, pendidikan, dan pemberantasan
kemiskinan.
Berikut adalah persentase alokasi pengeluaran dan belanja pemerintah pada
APBN 2011 menurut fungsinya:
92
93
Tabel 4.4 Persentase Alokasi Belanja APBN menurut fungsi tahun 2011(Dalam Satuan Miliar)
NO FUNGSI TOTAL ALOKASI PERSENTASE
1 Pelayanan Umum Rp. 580.283.2 63,89%
2 Pertahanan Rp. 61.275,0 6,75%
3 Ketertiban dan Keamanan Rp. 13.835,4 2,73%
4 Ekonomi Rp. 92.839,1 10,22%
5 Lingkungan Hidup Rp. 10.122,0 1,12%
6 Perumahan dan Fasilitas Umum Rp. 24.741,2 2,72%
7 Kesehatan Rp. 13.986,6 1,54%
8 Pariwisata dan Budaya Rp. 2.353,5 0,26%
9 Agama Rp. 1.808,8 1,84%
10 Pendidikan Rp. 91.001,3 10,02%
11 Kesejahteraan Sosial Rp. 5.009,8 0,55%
Sumber: http://www.anggaran.depkeu.go.id
Nilai keadilan dalam distribusi/alokasi belanja negara menurut Islam tidak
berarti bahwa jumlah alokasi ke setiap fungsi harus sama. Adil dilihat dari
seimbangnya kebutuhan atau kepentingan negara terhadap fungsi tertentu dengan
jumlah yang dialokasikan kepadanya. Hal ini senada dengan pendapat salah satu
narasumber yang mengatakan:
“Distribusi yang dikatakan adil itu ketika ia sesuai dengan kebutuhan
negara saat itu. Negara paling membutuhkan apa, misalnya, nah mestinya
alokasinya lebih besar kesana...”
Menurut pengamatan peneliti, kebutuhan terpenting Indonesia saat ini
adalah pembangunan sosialnya, yaitu kebutuhan akan fasilitas publik (sarana dan
93
94
prasarana), kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (meminimalisir
kemiskinan). Sehingga membiayai fungsi-fungsi tersebutlah yang menjadi tujuan
pokok pemungutan pajak (kemaslahatan umat).
Namun jika dilihat dari belanja dan pengeluaran APBN 2011 diatas,
persentase untuk keempat fungsi tersebut masih rendah dan belum sesuai dengan
kebutuhan aktual masyarakat Indonesia saat ini. Lebih dari separuh belanja APBN
habis untuk belanja pegawai, yaitu membayar gaji pegawai. Sebenarnya
pembayaran gaji untuk pegawai juga termasuk dalam usaha mensejahterahkan
hidup umat (pegawai itu sendiri), namun hal ini tidak bisa menaikkan taraf hidup
ekenomi rakyat dan terdapat ketidakadilan didalamnya karena yang sejahtera
hanyalah pegawai-pegawai pemerintah (PNS dan BUMN) saja, sedangkan rakyat
lain yang kebanyakan wirausahawan, pegawai swasta, pekerja lepas, buruh, dll
tidak mendapatkan kesejahteraan tersebut.
Alokasi untuk pendidikan berada di posisi ketiga setelah ekonomi, yaitu
sebesar 10,02%. Persentase ini masih jauh dari anggaran pendidikan sebesar 20%
dari APBN yang selama ini diwacanakan oleh pemerintah. Lebih besarnya
persentase untuk fungsi Ekonomi dianggap cukup beralasan, karena pertumbuhan
ekonomi sangat dibutuhkan untuk negara berkembang seperti Indonesia.
Dilihat secara kasat mata saja, kebutuhan akan pendidikan di Indonesia
melebihi anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah di APBN tersebut. Masih
banyaknya anak-anak yang putus sekolah, minimnya fasilitas pendidikan dan
renovasi gedung di sekolah-sekolah terutama yang berada di daerah pinggiran,
pedesaan, dan daerah terpencil, kesejahteraan guru dan pendidik yang masih
94
95
kurang, perlunya peningkatan bantuan pendidikan untuk pelajar yang tidak
mampu, menjadi bukti bahwa fungsi pendidikan membutuhkan anggaran yang
lebih besar dari yang dianggarkan. Sehingga walaupun persentase alokasi sudah
menjadi salah satu diutamakan, namun jumlah alokasi tersebut dianggap belum
cukup dan sesuai dengan kebutuhan akan pendidikan di Indonesia.
Keadilan distribusi untuk alokasi pembangunan juga banyak mendapat
sorotan masyarakat. Pembangunan di Indonesia masih terpusat di daerah Pulau
Jawa, khususnya, Ibu kota negara, Jakarta. Seperti yang dikutip dari media online,
Jakarta45 Wordpress, yang mengatakan bahwa hampir 70% alokasi dana APBN
diperuntukkan pembiayaan pembangunan di Pulau Jawa. Dengan kata lain,
wilayah-wilayah lain Indonesia hanya kebagian 30% APBN. Alokasi ini tentu saja
tidak adil dan proporsional. Karena seharusnya wilayah-wilayah di Pulau Jawa
yang lebih membutuhkan pembangunan, terutama di daerah-daerah pinggiran dan
terpencil di kawasan Papua dan Perbatasan. Fasilitas publik berupa sarana dan
prasana seperti jalan, jembatan, rumah sakit, dll masih sangat minim di daerah-
daerah seperti ini, sehingga sangat nampak kesenjangan dan tidak meratanya
pembangunan di Indonesia.
Pada APBN tahun 2011, Transfer pemerintah pusat ke daerah mencapai
Rp. 412.507,9 Miliar, jika dipersentase kan mencapai 45% dari APBN. Namun
alokasi ke daerah di Pulau Jawa mendapatkan prioritas dan jumlah yang lebih
besar di banding daerah-daerah lain. Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR, Dr
Harry Azhar Azis, jika APBN bisa dibagi merata, maka perekonomian tidak akan
berpusat di Pulau Jawa. Sehingga seluruh daerah memiliki kesempatan yang sama
95
96
dalam mengembangkan perekonomian mereka. Tidak bisa dipungkiri bahwa pusat
perekonomian saat ini sebagian besar berada di Pulau Jawa, sehingga memang
membutuhkan alokasi anggaran yang lebih besar, namun seharusnya persentase
jumlah alokasinya dapat diatur lebih adil dan proporsional lagi, sehingga
kesenjangan pembangunan antara daerah di Pulau Jawa dan daerah lain tidak
terlalu jauh.
Alokasi untuk dana kesehatan juga masih sangat minim, yaitu tidak
mencapai 2% sangat jauh dari alokasi pendidikan dan ekonomi. Padahal
kebutuhan akan kesehatan menjadi kebutuhan pokok dan urgen untuk masyarakat
Indonesia. Contohnya saja, Menurut Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning,
diantara 240 juta penduduk Indonesia, dan hanya tersedia 161.000 kamar rumah
sakit baik swasta maupun negeri, kelas III hanya tersedia 45.000 kamar, masih
sangat jauh untuk menghimpun kebutuhan kesehatan masyarakat. Disamping itu,
kesehatan masyarakat turut mempengaruhi bidang pendidikan dan ekonomi,
karena jika kesehatan masyarakat buruk, maka masyarakat bisa melakukan
aktivitas produktif (ekonomi) otomatis pertumbuhan ekonomi terhambat dan
melaksanakan pendidikan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ini
menunjukkan ada ketidakdilan terhadap perhatian pemerintah pada alokasi dana
untuk kesehatan.
Menurut Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prijo Sidipratomo,
Anggaran untuk kesehatan belum pernah melampaui 3% dari APBN, jika
dibandingkan dengan anggaran pendidikan yang mencapai 20% tentu sangat jauh
kesenjangannya. Padahal World Health Organization (WHO) memberikan
96
97
rekomendasi anggaran kesehatan ideal suatu negara adalah 5 persen dari total
keseluruhan anggaran negara. Jadi, anggaran kesehatan di Indonesia yang hanya
bergerak di angka 2 persen menunjukkan bahwa alokasi ini masih jauh dari nilai
kebutuhan kesehatan ideal anjuran WHO.
Disamping itu, dari anggaran kesehatan yang minim itu pun, hanya sedikit
yang digunakan untuk penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
Anggaran ini lebih banyak terserap untuk membiayai program kesehatan
perorangan, gaji pegawai yang bekerja di bidang kesehatan, dan asuransi
kesehatan yang hanya didapatkan oleh keluarga pegawai kesehatan. Sehingga
kontribusi pihak swasta lah yang banyak mengambil peran untuk menutupi
kepincangan anggaran kesehatan pemerintah. Melihat fakta ini menandakan
alokasi anggaran untuk kesehatan juga belum adil dan proporsional.
Menurut narasumber peneliti, APBN juga sarat akan kepentingan politik.
Sehingga pihak-pihak yang memiliki kekuatan politik yang kuat di pemerintahan
bisa mempengaruhi kebijakan dalam penganggaran APBN, sehingga
kepentingan-kepentingan politik inilah yang menjadi salah satu faktor tidak
proporsionalnya distribusi APBN di Indonesia.
Setelah melakukan pengumpulan data melalui kuesioner mengenai
pendapat wajib pajak tentang nilai keadilan dalam sistem perpajakan di Indonesia,
hasilnya pada tabel berikut:
Tabel 4.5 Perhitungan persentase nilai keadilan berdasarkan jawaban kuesioner
97
98
Pertanyaan
Jawaban Setuju
Jawaban Ragu-ragu
Jawaban Tidak Setuju
Total
5 42 6 12 606 40 5 15 607 27 4 29 608 21 4 35 609 10 1 49 60
Jumlah 140 20 140 300% Keadilan = 140 x 100 = 46,6% 300
Berdasarkan diperhitungan di atas diperoleh persentase keseluruhan
sebesar 46,6%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut wajib pajak,
penerapan nilai keadilan dalam perpajakan di Indonesia masih kurang memadai.
Berdasarkan pemaparan dan hasil kuesioner diatas dapat disimpulkan
bahwa keadilan dalam perpajakan dapat dilihat dari sisi pemungutan dan sisi
distribusi pajaknya. Dari sisi pemungutannya, tarif pajak PPh dan PBB sudah
cenderung ke arah adil dan proporsional, namun pengenaannya yang berganda dan
terus menerus terlihat mendzalimi umat Muslim khususnya. Nilai keadilan masih
belum diterapkan pada pengenaan PPN dan pada sisi persentase distribusi pajak
pada fungsi-fungsi sesuai kebutuhan negara.
4.1.3.2 Nilai Musyawarah dalam Sistem Perpajakan di Indonesia.
Dalam Islam, seluruh umat manusia dianjurkan memiliki nilai
musyawarah dalam kehidupan sosialnya. Nilai musyawarah yang dimaksudkan
disini oleh peneliti ditujukan kepada pemerintah Indonesia, dalam hal ini, para
fiskus di Direktorat Jenderal Pajak yang menangani pajak secara langsung. Nilai
musyawarah ini harus dimiliki oleh pemerintah agar mereka tidak semena-mena
98
99
dan mementingkan kepentingan sendiri dalam melaksanakan tugasnya, mengingat
merekalah yang memiliki otoritas dan kewenangan untuk membuat serta
memutuskan kebijakan dan peraturan mengenai perpajakan di Indonesia.
Tentu mereka tidak boleh seenaknya dalam membuat dan memutuskan
kebijakan ataupun peraturan pajak, karena mereka hanya bertugas sebagai media
yang memungut dan mendistribusikan kembali uang pajak rakyat, sehingga semua
kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh para fiskus harus disesuaikan dan
dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan masyarakat lewat pihak-pihak yang
mewakili aspirasi rakyat. Di Indonesia, aspirasi rakyat dihimpun dan diwakili oleh
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Menurut pengamatan peneliti, nilai musyawarah ini telah diterapkan dalam
sistem perpajakan di Indonesia. Seperti yang tertuang dalam sila ke-4 dalam
Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan”. Sila ini memerintahkan pemerintah untuk
berlaku bijak dan menjunjung tinggi musyawarah sebagai wakil rakyat yang
menjalankan pemerintahan.Para fiskus akan melakukan musyawarah terlebih
dahulu dengan DPR sebelum mengeluarkan sebuah kebijakan atau peraturan
perpajakan. Ini diwujudkan dalam bentuk rapat kerja dengan komisi XI DPR
(Bidang keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, dan lembaga
non-bank) yang bertugas menangani hal tersebut.
Nilai musyawarah ini juga terimplementasikan di setiap rapat kerja internal
para fiskus di semua fungsi kerja Direktorat Jenderal Pajak. Mereka akan
99
100
melakukan rapat dan musyawarah sebelum mereka membuat, merancang,
merevisi, dan membawanya ke rapat kerja dengan DPR untuk diputuskan.
Sehingga jika musyawarah antara pihak fiskus dan DPR berjalan lancar, dan
DPR benar-benar mewakili aspirasi rakyat, bukannya untuk kepentingan individu
atau kelompok tertentu, maka semua keputusan perpajakan baik itu peraturan dan
kebijakan yang diambil oleh pihak fiskus mestinya telah sesuai dengan kondisi
dan kepentingan rakyat Indonesia.
Selain melakukan musyawarah secara internal dan eksternal dengan DPR,
pihak fiskus juga melakukan musyawarah dengan masyarakat secara langsung
lewat diskusi terbuka. Diskusi tersebut biasanya kita lihat melalui media
komunikasi seperti televisi, ataupun radio. Dalam diskusinya, mereka membahas
berbagai hal tentang perpajakan termasuk mengenai rencana kebijakan atau
peraturan yang akan mereka buat, sosialisasi peraturan baru ataupun revisi, dll.
Sehingga lewat forum musyawarah seperti ini, para fiskus dapat mengetahui
pendapat, komentar, keluhan dari masyarakat mengenai perpajakan. Dengan ini,
para fiskus mendapatkan gambaran mengenai kondisi atau mungkin saja
permasalahan yang terjadi di perpajakan. Aspirasi tersebut nantinya akan mereka
kembali musyawarahkan dengan pemerintah dan DPR untuk mencari solusinya.
Satu kekurangan yang ada adalah mengenai efektifitas dari keputusan dari
hasil musyawarah tersebut, karena terkadang kebijakan DPR dan peraturan
perpajakan yang dibuat masih dirasa memberatkan dan kurang adil kepada
masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari pengenaan tarif pajak yang
masih cenderung besar dan belum mencerminkan aspirasi dan kepentingan
100
101
masyarakatnya. Dalam musyawarah pun, DPR masih seperti tidak
memperjuangkan kepentingan rakyat tetapi hanya memperhatikan kepentingan
individualnya atau kelompok tertentu saja, sehingga musyawarah terkadang tidak
berjalan dengan lancar karena adanya konflik kepentingan antar anggota DPR
yang akhirnya menghasilkan keputusan yangtidak mencerminkan kondisi
kemampuan masyarakat Indonesia keseluruhan.
Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa
nilai musyawarah dalam sistem perpajakan di Indonesia masih kurang diterapkan
secara memadai.
4.1.3.3Nilai Kebebasan dalam Sistem Perpajakan di Indonesia
Setelah melakukan pengumpulan data melalui kuesioner mengenai
pendapat wajib pajak tentang nilai kebebasan dalam sistem perpajakan di
Indonesia, hasilnya pada tabel berikut:
Tabel 4.6Perhitungan persentase nilai Kebebasan
berdasarkan jawaban kuesioner
Pertanyaan
Jawaban Setuju
Jawaban Ragu-ragu
Jawaban Tidak Setuju
Total
10 28 13 19 6011 31 20 9 6012 36 7 17 60
Jumlah 95 40 45 180
% Kebebasan = 95 x 100 = 52,8% 180
101
102
Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh persentase secara keseluruhan
sama dengan 52,8%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan nilai
Kebebasan dalam Sistem Perpajakan di Indonesia sudah cukup memadai.
Dalam sistem ekonomi Islam, kebebasan merupakan hal pokok.
Kebebasan yang dimaksudkan bahwa umat manusia diberi kebebasan untuk
melakukan aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada larangan dari Allah Swt
(Muamalah). Oleh karena itu pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi Islam
diberikan keleluasaan untuk berkreatifitas dan berinovasidalam mengembangkan
kegiatan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidupnya.
Nilai kebebasan juga telah diterapkan di sistem perpajakan di Indonesia.
Kebebasan tersebut diberikan baik kepada pemerintah maupun wajib pajaknya.
Kebebasan yang diberikan Allah swt untuk berkreativitas dan berusaha mencari
sumber pemasukan untuk membiayai kebutuhan negara juga menjadi landasan
kebebasan yang diberikan kepada pemerintah Indonesia. Pemerintah diberi
kebebasan dan kepercayaan berimprovisasi dalam usahanya mencari
pemasukan/pendapatan bagi Indonesia. Maka salah satu usaha yang dilakukan
adalah pemungutan pajak. Walaupun diberikan kebebasan, pelaksanaannya tetap
harus sejalan dengan peraturan dan Undang-Undang yang ada.
Dari sisi wajib pajak, wujud nilai kebebasan yang diberikan
terimplementasikan pada Self Assessment System. Ketiga narasumber yang
menjadi informan dalam penelitian ini menyetujui hal tersebut. Salah satu
pendapat mengatakan:
102
103
“Iya, saya setuju. Self assessment memang merupakan salah satu wujud
nilai kebebasan yang diberikan kepada kami (wajib pajak) dalam
perpajakan ini..”
Dengan sistem self assessment yang di anut di Indonesia, para wajib pajak
diberi kepercayaan dan tanggungjawab untuk menghitung, menyetor, dan
melaporkan sendiri utang pajak mereka. Pelaksanaan Self Assessmentyang sukses
mencerminkan seberapa besar nilai kebebasan diterapkan di perpajakan Indonesia.
Keberhasilan Self Assessment dapat diukur dari penerimaan pajak dari tahun ke
tahun, kepatuhan wajib pajak membayar pajak, dan pertumbuhan wajib pajak tiap
tahun.
Berdasarkan data dari ditjen pajak, realisasi penerimaan perpajakan tahun
2011 mengalami pertumbuhan 20,40% yaitu sebesar Rp. 872,6 triliun atau
mencapai 99,3% dari target sebesar Rp.878,8 triliun. Dibandingkan dengan
realisasi Penerimaan dari Pajak Penghasilan mengalami pertumbuhan 20,84%,
sedangkan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) meningkat sebesar 20,45%, dan
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bertumbuh sebesar 4,58%. Tahun 2012
ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan sebesar 36,83% dari rencana
penerimaan 2011.
Pencapaian tersebut seiring dengan meningkatnya rasio kepatuhan wajib
pajak tahun 2011 sebesar 15% dari rasio tahun 2010, 58,16%. Rasio ini terus
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana di tahun 2008 dan 2009
tingkat kepatuhan wajib pajak berada di angka 54,14% dan 33,08%.
103
104
Walaupun terus mengalami peningkatan, pertumbuhan wajib pajak di
Indonesia masih tergolong rendah. Pertumbuhan jumlah wajib pajak yang
melaporkan SPT Tahunan tiap tahun rata-rata hanya 300.000 wajib pajak. Jumlah
wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya hanya 8,9 juta
orang, angka ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah warga
negara yang berpotensial menjadi wajib pacak mencapai 110 juta orang.
Bahkan di tahun 2010, pertumbuhannya menurun dari 57% di tahun 2009
menjadi 27%. Pertumbuhan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di tahun 2010
yaitu sebanyak 16.648.950, angka ini menurun dari tahun 2009 pertumbuhan
mencapai 30.510.473. Dirjen pajak mensinyalir masih lebih dari 60 juta kepala
keluarga yang berpotensi menjadi wajib pajak tapi belum mendapatkan NPWP.
Dari peningkatan yang terjadi pada penerimaan pajak, kepatuhan wajib
pajak, dan jumlah wajib pajak, Self Assessmentdirasa telah cukup berhasil
dilaksanakan di Indonesia. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa nilai
kebebasan telah cukup diterapkan dengan baik di perpajakan Indonesia.
Untuk lebih memaksimalkan lagi peningkatan pendapatan pajak dan
kepatuhan wajib pajak di Indonesia, sudah menjadi tanggungjawab pemerintah
untuk lebih menggugah hati nurani dan kesadaran wajib pajak. Hal ini bergantung
dari bagaimana usaha dan strategi yang dilakukan pemerintah. Pemerintah
seharusnya lebih proaktif dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak,
memperbaiki kualitas pelayanan pajak (SPT) serta meningkatkan kualitas sensus
penduduk di tiap tahunnya.
4.1.3.4Tingkat Kepercayaan Masyarakat Indonesia terhadap Ditjen Pajak.
104
105
Allah Swt menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Kita
diberikan amanah untuk menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi larangan-
Nya. Amanah erat hubungannya dengan kepercayaan dan tanggung jawab. Begitu
pula dalam perpajakan di Indonesia. Pemerintah, dalam hal ini Ditjen Pajak,
diberikan kepercayaan dan tanggung jawab oleh masyarakat untuk menangani
pajak. Inilah salah satu bentuk nilai amanah dalam sistem perpajakan di Indonesia.
Wajib pajak sebenarnya juga memiliki amanah yang harus mereka jalankan, yaitu
kewajiban mereka membayar pajak. Tingkat keamanahan mereka dapat dilihat
dari kesadaran mereka membayar kewajiban pajak mereka. Dari data yang telah
diuraikan di poin sebelumnya, dengan tingkat kesadaran wajib pajak akan
kewajiban membayar pajak yang terus meningkat dari tahun ke tahun, sebagian
wajib pajak sudah menjalankan amanah dan tanggung jawab mereka dengan baik.
Dengan catatan pemerintah tidak akan lepas tangan untuk terus memantau dan
meningkatkan lagi kesadaran pajak masyarakat Indonesia.
Di poin ini, peneliti ingin menilai bagaimana nilai amanah atau tingkat
kepercayaan masyarakat Indonesia khususnya wajib pajak terhadap amanah atau
kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada Ditjen pajak. Dengan
mengukur tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap Ditjen Pajak, kita dapat
menilai seberapa besar Ditjen Pajak menjalankan amanahnya dalam Sistem
Perpajakan di Indonesia.
Berdasarkan hasil pengamatan, tingkat kepercayaan masyarakat sangat
bergantung pada hasil kinerja dari Ditjen Pajak dalam memungut dan mengolah
pajak secara keseluruhan.Menurut pengamat perpajakan Universitas Indonesia,
105
106
Gunadi, rendahnya pertumbuhan wajib pajak di Tahun 2011 dinilai sebagai
bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak. Hal ini terjadi karena
Ditjen Pajak belum optimal dalam melakukan sosialisasi proses penyerahan SPT
Tahunan kepada wajib pajak. Sehingga masih banyak wajib pajak yang malas
melaporkan SPT Pajak karena merasa awam dengan prosedur teknisnya. Account
Representative (AR) Ditjen Pajak, yang melaksanakan pengawasan kepatuhan
kewajiban perpajakan, melaksanakan bimbingan dan menghimbau wajib pajak
dalam proses administrasi dan pelayanan, belum maksimal dalam melaksanakan
tugasnya.
Di Tahun 2010, komisi XI DPR sempat mengaku kecewa dengan hasil
evaluasi kinerja Dirjen Pajak pada saat itu. Hal tersebut dikarenakan setoran pajak
mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. DPR menyoroti kinerja
ekstensifikasi perpajakan yang dianggap masih jauh dari potensi yang ada. Dirjen
Pajak dinilai belum berhasil memaksimalkan pemungutan pajak pada daerah-
daerah tertentu (baru dan terpencil) yang sebenarnya potensial untuk dipungut
pajaknya.
Ditambah dengan minimnya tingkat produktivitas dan integritas pegawai
pajak sertamasih banyaknya keluhan masyarakat akan kualitas pelayanan terhadap
wajib pajak. Direktur Jenderal Pajak saat itu, Mohammad Tjiptarjo, mengakui
belum tumbuhnya tata nilai dan budaya kerja menjadi salah satu penyebab
minimnya produktivitas pegawai pajaknya.
Ditjen Pajak semakin mengalami krisis kepercayaan dengan banyaknya
mafia pajak yang menyalahgunakan kepercayaan dan uang pajak masyarakat.
106
107
Kasus yang paling menjatuhkan Ditjen Pajak adalah dengan terbongkarnya kasus
mafia pajak Gayus Tambunan.
Saat kasus tersebut mengemuka di Media, masyarakat menjadi missing
trustkepada Ditjen Pajak dan tidak ingin membayar pajak mereka yang berakibat
menurunnya kepatuhan wajib pajak membayar pajak. Karena mereka berpikiran
bahwa uang pajak yang mereka bayarkan hanya disalahgunakan untuk
kepentingan pribadi para mafia pajak bukan untuk pembangunan negara. Padahal
tidak seperti itu. Dalam sistem perpajakan Indonesia, pembayaran/penyetoran
pajak dilakukan di Bank Negara atau Kantor Pos, sehingga uang pajak langsung
masuk ke rekening kas negara. Sedangkan Ditjen Pajak hanya menerima
pelaporan pajaknya saja, sehingga uang pajak tidak mungkin diambil oleh mafia
pajak.
Uang yang dikorupsi oleh mafia pajak adalah hasil kongkalikongnya
dengan wajib pajak yang umumnya memiliki utang pajak yang begitu besar tapi
tidak ingin membayar dengan jumlah tersebut. Dengan kesempatan dan ruang
gerak yang dimilikinya, mafia pajak dapat mengubah jumlah pajak terutang wajib
pajak tersebut dan mendapatkan fee dari jasanya tersebut.
Jadi kerugian negara yang muncul akibat mafia pajak adalah berkurangnya
jumlah pajak yang seharusnya disetorkan ke kas negara, bukan uang pajak yang
telah disetorkan dan disalahgunakan oleh mafia pajak karena Ditjen Pajak tidak
memiliki kewenangan terhadap rekening kas negara.
Untuk mafia pajak seperti ini, kita sudah pasti dapat menilai bahwa orang
tersebut sudah tidak menjalankan amanah yang diberikan masyarakat dengan
107
108
baik. Mereka telah menyalagunakan kepercayaan dan tanggung jawab yang
diberikan kepadanya demi kepentingan mereka sendiri. Namun bukan berarti kita
bisa menggeneralisasi dan mengatakan bahwa Ditjen Pajak secara keseluruhan
juga tidak amanah terhadap tugasnya. Karena mafia pajak seperti Gayus dkk
hanyalah beberapa dari total ribuan pegawai pajak yang masih menjaga amanah
dan tanggung jawabnya. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu narasumber:
“Kita tidak boleh menggeneralisasi. Mafia pajak seperti gayus itu hanya sedikit dari contoh pegawai yang tidak memiliki moral di Ditjen Pajak. Masih banyak juga pegawai pajak yang berkinerja baik dan dapat dipercaya. Jadi jangan karena satu kesalahan kita menilai sesuatu menjadi jelek secara keseluruhan.”
Peneliti juga sempat berdiskusi dengan seorang wajib pajak yang mengaku
kecewa dengan penegakan hukum pada oknum atau mafia pajak ini. Pendapat ini
dirasa cukup beralasan. Dirjen Pajak terlihat kurang tegas dalam menghukum
pegawainya yang terbukti berbuat “nakal”. Dirjen Pajak memang memberikan
sanksi kepada oknum pegawai nakal tersebut, namun hukuman administratif yang
diberikan dinilai masih ringan. Oknum nakal diberi Surat Peringatan (SP) yang
hanya mengakibatkan pengurangan tunjangan remunerasi pegawai dan tidak
mendapatkan promosi jabatan dalam jangka waktu tertentu. Sehingga pegawai
nakal tersebut sebenarnya masih memiliki kemungkinan untuk berbuat curang
lagi. Seharusnya Dirjen Pajak bisa memberikan sanksi yang lebih berat seperti
pemecatan kepada pegawai yang terbukti berbuat nakal karena instansi pajak
bekerja bermodal kepercayaan masyarakat, sehingga tidak ada celah untuk
“bermain-main” didalamnya.
108
109
Namun di tahun 2010, menurut Tjiptardjo, seperti dilansir dalam salah satu
media online di situsnya www.suarapembaruan.com, diantara 507 aparat pajak
yang mendapatkan sanksi, hanya tujuh diantaranya yang diberhentikan, sisanya
hanya mendapat Surat Peringatan (SP) serta sanksi administratif dan masih diberi
kesempatan bekerja. Penegakan hukum yang dinilai ringan inilah yang juga
menjadi salah satu faktor masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap
Dirjen Pajak.
Yang harus dilakukan Dirjen Pajak saat ini adalah fokus untuk melakukan
perbaikan kinerja. Perbaikan internal sebaiknya dimulai dari perbaikan kualitas,
moral, integritas, dan produktivitas dari pegawai pajak itu sendiri sehingga dapat
mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Dirjen Pajak. Salah satu
narasumber menambahkan bahwa Dirjen Pajak juga harus lebih meningkatkan
kualitas dalam proses perekrutan terutama integritas:
“ ...Sehingga orang-orang yang direkrut benar-benar orang yang ingin bekerja dengan tulus tanpa ada niat jelek dari awalnya. Karena orang yang hanya ingin bekerja di pajak demi uang seperti inilah yang berpotensi menjadi mafia pajak saat menjadi pegawai pajak. Memang harus bermodal Keimanan dan Integritas yang tinggi untuk menjadi pegawai pajak, banyak tantangan dan godaannya...”
Selain di bidang sumber daya, menurut Tjiptarjo, Dirjen Pajak harus
melakukan perbaikan pada bidang tata nilai dan budaya kerja, pemeriksaan,
ekstensifikasi, pengawasan kepatuhan, penegakan hukum, teknologi informasi dan
komunikasi, serta pelayanan publik terhadap wajib pajak. Diharapkan dengan
perbaikan kualitas kinerja Dirjen Pajak dapat mengembalikan bahkan
meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pajak (Dirjen
Pajak).
109
110
Dari pemaparan nilai Keadilan, Kebebasan, dan Tanggung jawab
(Kepercayaan) di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa kinerja Ditjen Pajak
belum memuaskan bagi wajib pajak, sehingga mereka harus lebih berusaha untuk
meningkatkan kualitas dan kinerja untuk bisa menjaga amanah yang diberikan
rakyat terhadapnya. Dan yang lebih penting adalah bagaimana Ditjen Pajak dapat
memberantas seluruh mafia pajak yang masih berkeliaran, mulai dari tingkat atas
sampai ke tingkatan paling rendah.
110
111
BAB VI
PENUTUP
6.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang didukung data dan informasi yang telah
dikemukakan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan nilai-
nilai Islam dalam Sistem Perpajakan di Indonesia sebagai berikut:
1. Nilai Ketuhanan (Tauhid) yang dimaksud oleh peneliti adalah bahwa
segala aktivitas yang dijalankan oleh manusia, khususnya pemerintah,
sesungguhnya harus sesuai dengan ajaran agama (perintah Allah).
Sebenarnya nilai Ketuhanan telah ada dalam sila Pancasila namun
pemerintah belum mengimplementasikan nilai tersebut dengan memadai.
Sehingga jika dilihat dari peraturan dan kebijakan perpajakan Indonesia,
seperti kurangnya perhatian pemerintah terhadap pengelolaan zakat
dibanding pajak, dan subjek objek pajak yang mengandung unsur haram
didalamnya (pajak minuman keras, tempat hiburan, dll), maka hal-hal
tersebut tidak sesuai dengan nilai tauhid yang dibahas oleh peneliti,
sehingga nilai tauhid dalam perpajakan di Indonesia belum diterapkan.
2. Keadilan dalam Sistem Perpajakan di Indonesia dapat dilihat dari sisi
pemungutan pajak dan pendistribusian pajak. Jika dilihat dari pengenaan
tarif Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maka
sistem pemungutan pajak sudah cenderung adil dan proporsional (sudah
sesuai dengan kemampuan) sehingga wajib pajak tidak merasa terbebani
111109
112
dan ikhlas untuk membayar pajak tersebut. Namun pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai dan dari sisi pendistribusian pajak masih kurang adil
dan belum proporsional. Ditambah dengan pemungutan pajak yang
berganda dan
terus menerus merupakan salah satu ketidakadilan dalam sistem
Perpajakan di Indonesia. Sehingga secara garis besar, nilai keadilan dalam
Sistem Perpajakan di Indonesia belum diterapkan. Namun bukan berarti
peneliti mengatakan bahwa tidak ada keadilan didalam perpajakan di
Indonesia, tetapi masih lebih banyak ketidakadilan didalamnya dan
mendzalimi umat Muslim khususnya.
3. Dari segi penerapan dan pelaksanaan musyawarah dalam perpajakan di
Indonesia memang sudah baik. Hal ini dilihat dari setiap
rapat/musyawarah baik itu berskala kecil ataupun besar, secara internal
maupun eksternal atas setiap tindakan atau keputusan yang akan diambil.
Dirjen Pajak juga melakukan banyak koordinasi dalam pelaksanaan
perpajakan. Selain itu, pihak Pajak juga selalu melakukan diskusi terbuka
dengan publik perihal perpajakan melalui media elektronik, media cetak,
dll. Namun kualitas dari proses dan hasil dari musyawarah tersebut masih
belum mencerminkan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat,
sehingga hasil dari musyawarah tersebut masih sering mengecewakan bagi
masyarakat Indonesia.
4. Penerapan nilai Kebebasan dalam Sistem Perpajakan di Indonesia telah
cukup diterapkan. Nilai kebebasan tercermin dari diterapkannya Self
112
113
Assessment System dimana wajib pajak diberi kebebasan dan kepercayaan
untuk menghitung, melapor, dan menyetorkan utang pajaknya. Namun
kebebasan yang diberikan oleh pemerintah harus dibayar dengan kejujuran
dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. sehingga
kesuksesan Sistem Self Assessment dapat menjadi ukuran seberapa besar
nilai kebebasan diterapkan. Sejauh ini sistem ini telah cukup berhasil
dalam pelaksanaanya terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah wajib
pajak, jumlah penerimaan pajak, serta kepatuhan membayar wajib pajak
dari tahun ke tahun.
5. Penerapan nilai Amanah dalam Sistem Perpajakan di Indonesia belum
dijalankan dengan baik oleh Ditjen Pajak. Hal ini ditinjau dari kinerja
Dirjen Pajak yang masih fluktuatif di tiap tahunnya, produktivitas pegawai
pajak, serta masih banyaknya mafia pajak dan kasus korupsi dalam
instansi pajak. Hal tersebut menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat
terhadap Dirjen Pajak mengalami penurunan. Menurunnya tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap Dirjen Pajak dalam mengolah pajak
negara menunjukkan bahwa pemerintah belum bisa menerapkan nilai
Amanah dalam pelaksanaan perpajakan di Indonesia.
5.2. Saran
1. Sesuai dengan hasil pembahasan yang berangkat dari analisis penulis
menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Islam belum diterapkan dalam
Sistem Perpajakan di Indonesia. Padahal seharusnya nilai-nilai Islam ini
113
114
bisa diterapkan dengan baik dalam perpajakan di Indonesia, karena nilai-
nilai Islam bersifat universal dan dapat diterapkan bukan hanya di negara
Islam seperti Indonesia.
2. Nilai-nilai Islam sudah banyak diterapkan dalam berbagai aktivitas
perekonomian di Indonesia, seperti perbankan, asuransi, pegadaian,
pembiayaan, dll. Beberapa tahun terakhir ini transaksi syariah terbukti
berkembang pesat, sehingga tidak ada salahnya menerapkan nilai syariah
dalam pelaksanaan perpajakan di Indonesia. Karena konsep Islam dapat
memberikan konsep keadilan, tanggung jawab, amanah yang lebih hakiki
untuk konsep perpajakan yang lebih baik dan tentunya, lebih beberkah di
mata Allah Swt.
3. Pemerintah harus lebih peka, bijak, adil, dan tidak mementingkan
kepentingan diri
sendiri atau kelompok tertentu dalam mengambil keputusan yang
menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat Indonesia, terutama
perpajakan. Sehingga peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan tidak
memberatkan, bersifat netral, dan tidak ada konspirasi didalamnya yang
akhirnya bisa menimbulkan pihak-pihak yang terdzalimi karenanya.
4. Pemerintah harus lebih mengoptimalkan mekanisme zakat sebagai kredit
pengurang pajak bagi wajib pajak Muslim, sehingga hal ini dapat lebih
meringankan beban mereka. jika peraturan ini bisa efektif, maka secara
tidak langsung akan melahirkan keseimbangan diantara kepatuhan
membayar pajak dan zakatnya. Selain itu meningkatkan sosialisasi tentang
114
115
pembayaran zakat, bukan hanya memprioritaskan untuk peningkatan
penerimaan pajak saja.
5. Pemerintah harus lebih memperhatikan keadilan dalam distribusi pajak
karena hal ini berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan untuk
mensejahterakan masyarakat Indonesia sebagai tujuan awal dari
pemungutan pajak di suatu negara. Dan sudah menjadi tanggung jawab
pemerintah untuk lebih peka dengan kepentingan masyarakat.
6. Pemerintah harus bekerja ekstra untuk mengembalikan kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah, terutama Dirjen Pajak dengan
meningkatkan kinerja dalam penerimaan pajak, efektivitas sistem Self
Assessment, memperbaiki kualitas pegawai pajak dan pelayanan.
7. Penegakan hukum terhadap para mafia pajak dalam Ditjen Pajak harus
menjadi perhatian utama bagi para petinggi Ditjen, karena dengan
membersihkan Instansi Pajak dari mafia pajak dan pegawai nakal, Ditjen
Pajak dapat meningkatkan kualitas
kinerja mereka, memberikan sumbangsih (penerimaan) negara yang lebih
banyak, serta memperbaiki nama baik dan kepercayaan di mata
masyarakat Indonesia.
7.3. Keterbatasan
1. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat keterbatasan
yang menyebabkan hasil penelitian ini masih sangat minim, dimana
masih sedikit literatur yang membahas mengenai pajak syariah (dalam
Islam) dan bahkan belum mendapatkan literatur yang mengaitkan nilai
115
116
Islam dengan perpajakan Indonesia, sehingga seluruh pembahasan
dalam skripsi ini adalah murni berasal dari hasil analisa peneliti
semata, sehingga masih perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam.
2. Keterbatasan penelitian ini juga disebabkan terlalu luasnya tema yang
diangkat dalam skripsi ini, sehingga masih banyak yang belum
terbahas dan dianalisa oleh peneliti.
3. Keterbatasan jumlah dan kesempatan narasumber yang dapat
diwawancarai untuk lebih menggali tema perpajakan ini
mengakibatkan referensi yang diperoleh peneliti sangat sedikit dan
terbatas. Kurangnya koresponden wajib pajak yang mengisi kuesioner
penelitian masih sangat sedikit sehingga belum mencakup pandangan
dan pendapat wajib pajak secara keseluruhan.
4. Peneliti hanya melakukan penelitian di kota Makassar, sehingga hasil
analisa lebih mengarah kepada fenomena dan narasumber yang berada
di kota Makassar, sehingga belum dapat menjangkau fenomena yang
terjadi di kota-kota lain di Indonesia.
116
117
DAFTAR PUSTAKA
Al-Quran
Afdal, Andi Nurul. 2011. Studi Pemahaman Nilai Syariah pada Praktisi Perbankan Syariah. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
Al Makassari. January 14, 2012. Doktrin Aswaja di Bidang Sosial Politik. (Online), (http://www.almakassari.org/doktrin-aswaja-di-bidang-sosial-politik/). Diakses 01 Mei 2012.
Ali, Zainuddin. 2008. Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.
An-Nabhani, Taqyuddin. 1996. Membangun Sistem Ekonomi Syariah: Perspektif Islam. Surabaya: Risalah Gusti.
Antonio, Muhammad Syafi’i. 1993. Prinsip dan Etika Bisnis dalam Islam: Ekonomi dalam Perspektif Islam. Medan: IAIN Press.
Bulo, Lidia. 2003. Tinjauan Pengawasan Pembayaran Masa PPh Pasal 21 Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
Chapra, M. Umer. 2001. Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam. Jakarta: Gema Insani Press.
Fawaz, Muhammad Washito Abu. September 17, 2011. Hukum Pajak dalam Fiqih Islam.(Online), (http://abufawaz.wordpress.com/tag/tahun-baru/), Diakses 17 April 2012.
Gusfahmi. 2011. Pajak Menurut Syariah. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Press.
Hafiuddin, KH. Didin. 2002. Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani.
Ilyas, WirawanB & Richard Burton.2011. Hukum Pajak dan Perpajakan. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
Ilyas, Wirawan B&Waluyo. 2003. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
Inayah, Gazi. 2003. Teori Komprehensip tentang Zakat dan Pajak. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
Karim, Adiwarman Azwar. 2007. Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer. Jakarta: Gema Insani Press.
117
118
_______________________. 2008. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
_______________________. 2003. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: IIIT Indonesia.
Kholis, Nur. Maret 18, 2010. Pajak dalam Perspektif Islam dan Pengaplikasiannya di Indonesia. (Online), (http://nurkholis77. staff.uii .ac.id/ wakaf-dan-upaya- memberdayakan- potensinya-secara-produktif-di-indonesia/), Diakses 14 Maret 2012.
Kurnia, H. Hikmat&Hidayat L.C. 2008. Panduan Pintar Zakat. Jakarta: Qultum Media.
Lubis, Suhrawardi. April 16, 2011. Ekonomi Islam Sebuah Keharusan. (Online), http://suhrawardilubis-center.com/index.php?option=com_ content&view= article&id=48:ekonomi-syariah-merupakan-keharusan&catid=38: ekonomi-islam&Itemid=37). Diakses 02 Mei 2012.
Mannan, M.Abdul. 1997. Teori dan Praktek Ekonomi Islam. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa.
Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Mujahidin, Dr. Akhmad. 2007. Ekonomi Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Nasir, M. 1999. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Nasution, Edwin Mustafa. 2007. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana.
Prakosa, Kesit Bambang. 2006. Hukum Pajak. Edisi Satu. Yogyakarta: Ekonusa.
Qardhawi, DR. Yusuf. 2007. Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai Status &Filsafat Zakat berdasarkan Qur-an dan Hadist. Jakarta: LiteraAntar Nusa.
Santoso, Brotodiharjo. 1993. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Edisi Ketiga. Bandung: PT. Eresco.
Soemitro, Rochmat. 2005. Asas dan Dasar Perpajakan. Bandung: PT. Eresco.
Suprayitno, Eko. 2005. Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional. Edisi kesatu. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Suprianto, Edy. 2011. Perpajakan di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Tambunan, Laris Tua. 2008. Studi Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam pada FIF Syariah Cab. Jambi. Desertasi. Jambi: IAIN STS Jambi.
Widyaningsih, Aristanti. Hukum Pajak dan Perpajakan. 2011. Bandung:Alfabeta.
118
119
LAMPIRAN – LAMPIRAN
119
120
DAFTAR PENTANYAAN WAWANCARA
NILAI TAUHID
1. Jika berbicara pajak dalam Islam, ternyata ada perbedaan pendapat
diantara para ulama-ulama tentang hukum dari pajak ini. Ada beberapa
ulama yang mengatakan bahwa kewajiban umat muslim atas hartanya
hanyalah zakat, namun ada juga ulama yang membolehkan pajak dengan
syarat-syarat tertentu. Lalu bagaimana dengan pendapat bapak tentang
perbedaan ini? Apakah menurut Bapak, umat muslim mmg wajib
membayar pajak kepada negaranya?
2. Didalam Alquran, ternyata hanya ada perintah membayar zakat terhadap
Umat muslim, adapun pajak hanya diperintahkan untuk dipungut kepada
orang orang non muslim. Jadi jika umat muslim dianjurkan bahkan
diwajibkan membayar pajak, apa yang menjadi landasan perintah
pemungutan pajak kepada umat muslim ini? Alquran, Hadits, atau hanya
berasal dari Ijtihad? Contohnya saja, Dari buku yang saya baca, Islam
tidak pernah memerintahkan umat Muslim utk membayar PBB, adapun
kharaj yang menyerupai PBB hanya diwajibkan untuk umat non-muslim.
Jika seperti ini, apakah berarti PBB ini hukumnya haram untuk
dilaksanakan, karena Allah dan Nabi Muhammad tidak pernah
memerintahkannya?
3. Menurut bapak bagaimana syarat dan kriteria pemungutan pajak yang
ideal yang diperbolehkan dalam Islam? harus berdasarkan alquran? Utk
org kaya saja? Utk mencegah kemudharatan dalam negara? Sumber dan
objek pajak berasal dari hasil halal?
120
121
4. Lalu menurut Bapak, bagaimana kedudukan zakat dan pajak terhadap
harta umat Muslim? Yang mana yang harus didahulukan?
5. Dan bagaimana pula pendapat Bapak terhadap fakta yang terjadi bahwa
ternyata warga negara muslim Indonesia lebih taat membayar pajak
dibanding kewajiban zakatnya? Dan zakat hanya menjadi pengurang dari
penghasilan yang telah kena pajak, bukan menjadi pengurang dari
penghasilan bruto, jadi dapat diartikan bahwa di indonesia, pajak masih
didahulukan dibanding kewajiban membayar zakat.
NILAI MUSYAWARAH
1. Apakah menurut Bapak, dengan adanya perbedaan pendapat mengenai
hukum dari pajak ini dalam Islam, pihak MUI tidak perlu untuk
mengeluarkan fatwanya tentang halal haramnya pajak ini? Dimana seperti
kita ketahui bahwa ternyata pajak tidak dilihat dari halal haramnya subjek
dan objek pajaknya. Contohnya saja, bunga bank dan usaha minuman
keras yang jelas2 haram dan bertentangan dengan Islam. Dilihat dari hal
seperti merokok pun mendapatkan fatwa dari MUI. Setidaknya agar umat
Muslim tidak merasa dilema dalam membayar pajak.
2. Bagaimana mekanisme yang dilakukan DJP dalam pengambilan
keputusan, merancang peraturan dan kebijakan perpajakan? Apakah DJP
melakukan diskusi, musyawarah atau rapat sebelumnya dengan DPR
sebagai wakil rakyat untuk mengetahui kondisi perekonomian rakyat
Indonesia? ato DJP hanya secara subjektif dalam membuat peraturan dan
kebijakan?
3. Apakah semua peraturan dan kebijakan perpajakan telah berpihak kepada
rakyat dan tidak memberatkan rakyatnya untuk menjalankannya?
NILAI KEADILAN
1. Apa pendapat bapak tentang double tax atau pajak berganda yang
dikenakan kepada WP muslim? Dimana ada beberapa objek pajak yang
121
122
juga menjadi objek zakat seperti penghasilan dan laba usaha. Apakah ini
sudah mencerminkan keadilan jika dibandingkan dengan WP non muslim
yang hanya membayar pajak saja? Apa ini adil menurut Bapak?
2. Jika kita melihat pengenaan tarif untuk PPN, dimana pajak ini dikenakan
tarif yang sama untuk setiap jenis komoditas tanpa melihat subjeknya
YAITU 10%, sehingga distribusi beban antara golongan masyarakat kaya
dan miskin adalah SAMA! Apakah menurut Bapak pengenaan tarif PPN
ini telah mengandung unsur KEADILAN?
3. Begitu pula hal nya dengan pengenaan tarif PBB, dimana pengenaanya ini
hanya berdasarkan objeknya yaitu Bumi dan Bangunan. Dimana WP
dikenakan tarif PBB yang sama jika berdomisili pada satu blok meskipun
mereka memiliki penghasilan yang berbeda-beda di tiap rumah. Apakah
ini sudah termasuk Adil menurut Bapak?
4. Ada beberapa buku yang saya baca yang menyatakan bahwa PBB ini
sebuah hal yang mendzalimi umat Muslim, karena dalam Islam, umat
Muslim tidak diperintahkan membayar apapun terhadap tanah dan
bangunan yang dimilikinya secara sah, dan PBB ini ditarik dari hasil
penghasilan mereka yang telah dipungut zakat dan pajaknya, jadi menjadi
sebuah kedzaliman jika harus dipotong lagi untuk PBB. Apakah bapak
setuju untuk hal ini?
KEBEBASAN
1. Apakah menurut bapak pelaksanaan sistem self assessment di Indonesia
merupakan wujud nilai kebebasan yang diberikan kepada wajib pajak
dalam melaksanakan aktivitas pajaknya?
2. Apa Bapak merasa sistem self assessment ini EFEKTIF dilaksanakan di
Indonesia dengan tingkat KEJUJURAN rakyat Indonesia yang begitu
minim? Apakah rakyat Indonesia sudah bisa dipercaya untuk menjalankan
self assessment ini?
3. Apakah Bapak bisa menyakini bahwa seluruh WP muslim ataupun non-
Muslim telah secara jujur menghitung dan melaporkan pajaknya? Apakah
122
123
ada sebuah cara yang dilakukan DJP untuk mencegah ketidakjujuran
pelaporan WP terhadap pajaknya?
TANGGUNG JAWAB (AMANAH)
1. Bagaimana pendapat Anda dalam menilai kinerja DJP dalam mengolah
dan menjalankan perpajakan di Indonesia? apakah pajak telah diolah,
didistribusikan, dan digunakan dengan semestinya dan sesuai kebutuhan
negara?
2. Bagaimana Anda melihat kasus yang melibatkan Gayus tambunan dan
orang-orang pajak lainnya yg menyelewengkan uang pajak? Apakah
dengan banyaknya kasus kasus korupsi di pajak, DJP masih layak dan
pantas untuk diberi kepercayaan untuk mengolah dan mengurus
perpajakan di Indonesia?
3. Apa solusi yang Anda dapat tawarkan untuk meminimalisir adanya kasus
korupsi di DJP dan menumbuhkan sikap amanah, kredibilitas dan
bertanggung jawab terhadap profesinya kepada orang-orang pajak yang
seharusnya bekerja diatas kepercayaan seluruh warga negara Indonesia
kepada mereka?
123
124
Makassar, Juli 2012
Perihal : Permohonan untuk mengisi kuisioner
KepadaYth. Saudara(i) Responden Wajib PajakDi Tempat
AssalamuAlaikumWarahmatullahiWabarakatuh,Dengan hormat,
Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir Strata Satu (S1) pada Universitas Hasanuddin Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, yang mana salah satu persyaratannya adalah penulisan skripsi, maka untuk keperluan tersebut saya sangat membutuhkan data-data analisis sebagaimana “Daftar Kuisioner” terlampir.
Adapun judul skripsi yang kami ajukan dalam penelitian ini adalah “Studi Penerapan Nilai Islam dalam Sistem Perpajakan di Indonesia”.
Dengan segala kerendahan hati, saya memohon kesediaan Saudara(i) sebagai Wajib Pajak (WP) untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuisoner ini. Saya berharap Saudara(i) menjawab dengan leluasa, sesuai dengan persepsi, perasaan, dan pengalaman Saudara(i). Saudara diharapkan menjawab dengan jujur dan terbuka, sebab tidak ada jawaban benar atau salah.
Sesuai dengan kode etik penelitian, data dan informasi yang Saudara(i) berikan akan dijamin kerahasiaannya, dan hanya ditujukan untuk kepentingan ilmiah. Kesediaan Saudara(i) mengisi kuisioner ini adalah bantuan yang tak ternilai bagi saya.
Akhir kata, atas segala perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.
Hormat Saya,
Nur Avia Astrini T
124
125
A. IDENTITAS RESPONDEN
Nama : (Boleh tidak di isi)Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan (Coret yang tidak perlu)Pekerjaan :Penghasilan :
a. Antara Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,-b. Antara Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,-c. Antara Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-d. Antara Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-e. Diatas Rp. 100.000.000,-
B. DAFTAR KUESIONER
Petunjuk Pengisian :- Pilihlan salah satu jawaban yang paling sesuai dengan persepsi, perasaan, dan
pengalaman Anda dengan memberi tanda cek (√) pada kolom yang sesuai.- Isilah semua nomor dalam kuesioner ini dan mohon jangan ada yang
terlewatkan.
C. DAFTAR PERTANYAAN KUESIONER
1. Apakah Anda ikhlas (sukarela) membayar pajak kepada negara?a. Ya, Ikhlas.b. Ragu-ragu.c. Tidak.
NILAI AMANAH2. Menurut Anda, apakah Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan
tugasnya dalam menangani pajak dengan maksimal dan memuaskan?a. Ya, sudah memuaskan.b. Ragu-ragu.c. Tidak/belum memuaskan.
3. Dengan banyaknya kasus-kasus korupsi yang terjadi di institusi pajak seperti kasus gayus tambunan, menurut Anda, Apakah Direktorat Jenderal Pajak masih bisa diberikan kepercayaan untuk melaksanakan tugasnya dalam menangani pajak?a. Ya.b. Ragu-ragu.c. Tidak.
125
126
4. Menurut Anda, Apakah peraturan ataupun kebijakan pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Pajak telah tepat dan sesuai dengan kemampuan dan kepentingan masyarakat Indonesia?a. Ya.b. Ragu-ragu.c. Tidak
NILAI KEADILAN
5. Sebagai warga Muslim Indonesia, Anda memiliki kewajiban membayar zakat dan pajak, sedangkan warga non-muslim hanya diwajibkan membayar pajak saja, mereka tidak memiliki kewajiban seperti zakat padahal secara tidak langsung, zakat juga diperuntukkan untuk membantu memperbaiki ekonomi warga Indonesia. Adilkah ini menurut Anda?a. Ya, Adil.b. Ragu-ragu.c. Tidak Adil.
6. Penghasilan Anda sebagai wajib pajak tanpa disadari telah dikenakan double tax. Dimana penghasilan Anda harus dipotong oleh (sekurang-kurangnya) tiga pajak sekaligus (PPh, PPN, dan PBB). Menurut Anda, Apakah Double tax (pajak berganda) ini telah mencerminkan nilai keadilan terhadap Anda sebagai wajib pajak?a. Ya, Adil.b. Ragu-ragu.c. Tidak Adil.
7. Apakah Anda tidak merasa kesulitan untuk membayar berbagai macam pajak misalnya PPh, PPN, ataupun PBB yang dibebankan kepada Anda sebagai wajib pajak?a. Ya.b. Ragu-Ragu.c. Tidak.
8. Menurut Anda, Apakah Pengenaan tarif PPN 10% yang dikenakan merata kepada seluruh golongan masyarakat tanpa memperhatikan tingkat penghasilan wajib pajak telah mencerminkan nilai Keadilan?a. Ya.b. Ragu-Ragu.c. Tidak.
9. Sejauh pengamatan Anda, Apakah distribusi penggunaan uang pajak untuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, dsb di Indonesia telah adil dan merata?a. Ya.b. Ragu-ragu.
126
127
c. Tidak.
NILAI KEBEBASAN10. Apakah Anda termasuk wajib pajak yang mendukung dan setuju dengan
penerapan Sistem Self Assessment (Dimana Wajib pajak sendiri yang menghitung, melapor, dan menyetorkan utang pajaknya) dalam sistem perpajakan di Indonesia?a. Ya.b. Ragu-Ragu.c. Tidak.
11. Apakah dengan kebebasan yang diberikan pada pelaksanaan sistem self assessment ini, Anda telah menghitung dan melaporkan utang pajak Anda dengan jujur dan benar?a. Ya.b. Ragu-ragu.c. Tidak.
12. Apakah Anda termasuk wajib pajak yang taat dan tepat waktu dalam membayar/menyetor utang pajak Anda?a. Ya.b. Ragu-ragu.c. Tidak.
127
