Alternatif Sumber Pembiayaan Dalam Rangka Percepatan...

A LEADING CATALYST IN FACILITATING INDONESIA’S INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

1

Alternatif Sumber Pembiayaan

Dalam Rangka Percepatan

Pembangunan Infrastruktur Daerah

Oleh: Darwin Trisna Djajawinata

(Direktur Pengembangan Proyek & Advisory)

Bandung, 5 April 2019

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

AAA/Stable

BBB/Stable

18,6 kali

Total Aset

Total Ekuitas

Cakupan Sektor Kinerja Perseroan (Februari 2019)

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai Katalis dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional

Lembaga Keuangan Non Bank untuk Pembiayaan Infrastruktur,

100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan

46,0 persenPorsi Portfolio Terbesar

adalah Sektor Jalan Tol

Total Komitmen

Total Outstanding

6,14 kaliMultiplier effect

terhadap komitmen

Ketenagalistrikan

Jalan dan

Jembatan

Transportasi

Infrastruktur

Permasyarakatan

Rumah

Sakit Pasar

Infrastruktur

Pariwisata

Tele-

komunikasi

IrigasiMinyak

& Gas

Manajemen Air

Limbah dan

Persampahan

Rolling

Stock KAAir Minum

Energi

Terbarukan

/Energi

Efisiensi

Infrastruktur

Pendidikan

Kawasan

Infrastruktur

Nilai Proyek Total

Multiplier effect

terhadap modal

disetor

Opini Laporan

Keuangan 9 tahun

berturut-turut

“Wajar Tanpa

Pengecualian”

Rating tertinggi

untuk perusahaan

lokal

Hampir sama

dengan rating

pemerintah

Rating Nasional

Rating Internasional

Rp553,6triliun

Rp62,7triliun

Rp36,0triliun

Rp92,5triliun

Rp49,8triliun

2

Produk Pembiayaan yang inovatif, unik,

dan fleksibel untuk “closing the gap” dan

komplementer bagi lembaga keuangan lainnya

• Senior Loan,

• Subordinate/

Mezzanine,

• Equity,

Jasa Konsultasi dan Pengembangan

Proyek sebagai enabler investasi infrastruktur

• Financial/Transaction Advisory, Financing

Arranger,

• Pengembangan KPBU, Pendampingan Pemda,

Capacity Building,

• Pengembangan Energi Terbarukan, Pengelolaan

Dana Panas Bumi,

Mitra strategis berbagai institusi nasional dan

internasional untuk akselerasi pembangunan infrastruktur

di Indonesia

• Kementerian/Lembaga, Pemda

• Badan Usaha (BUMN/D, Swasta)

• Lembaga Keuangan/Perbankan/Private Equity,

Multilatera/Bilateral, Sovereign Wealth Fund

• Pasar Modal, Investor Institusi (Dana Pensiun,

Asuransi, BPJS, Dana Haji,dll)

• Pembiayaan Pemda,

• Sustainable Financing,

• Pembiayaan Syariah

Pilar Bisnis & Kemitraan Strategis

3

Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan

01

02

03

04

Text to go here go here go here go here go here go here go here




Pin

jam

anD

aera

h

Ske

ma

KP

BU

Pe

nu

gasa

nB

UM

N/D

Swas

taM

urn

i

AP

BN

/D M

urn

i

Tingkat komersial tinggi.

Jenis kerjasama : pembayaran tarif, bagi hasil, konsesi, dll.

Tingkat komersialmemadaidan adanyadukunganPemerintah(biladiperlukan)

Adanyaalokasi resikoproyek danpenjaminan

Peraturanterkait: Perpres No 38/2015 & Permen PPN No 4/2015

Pembiayaan proyek-proyekPemda

sesuaiketentuanberlaku

Pembiayaan proyek melalui penugasan BUMN/D

Seimbang aspek development dan komersial

Pembiayanproyekkonvensionalditujukanuntukinfrastrukturdasar ygdibutuhkandaerah

Alternatif Pembiayaan

Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan

Area Intervensi Pembiayaan SMI

Fokus Sektor

Electricity

Road and

Bridge

Transportation

Regional

Infrastructure

Correctional

Infrastructure

Hospital

MarketTourism

Infrastructure

Telecommunication

Irrigation

Oil and

Gas

Waste Water &

Waste Management

Train Rolling

Stock

Social Infrastructure

Water

Supply

Efficiency

Energy

Education

Infrastructure

Pe

mb

iaya

an

Ko

me

rsia

lP

em

bia

ya

an

Dae

rah

Dukungan PT SMI dalam Pembangunan Infrastruktur

Bagaimana PT SMI Mendukung Pembangunan Daerah?

Pembangunan Daerah Berkelanjutan

Capacity

BuildingDukungan

Teknikal

Hibah untuk

Kegiatan Fasilitas

Penyiapan Proyek

Pembiayaan

Daerah

Infrastruktur berkelanjutan merupakan kunci keberhasilan

untuk mendorong pengembangan kota berkelanjutan

5

Kerjasama

Pemerintah-

Badan Usaha

(“KPBU”)

6

SDG Indonesia One (“SIO”):Platform Terintegrasi dalam Mendukung Pencapaian SDG di Indonesia

Equity, Equity-Linked

Investment

SDG Equity

Fund

Grant

(Project Preparation, Technical

Assistance, Research)

SDG Development

FacilitiesSDG De-Risking

Facilities

Concessional Loan, First-Loss

Facility, Interest Subsidy,

Guarantee Premium Subsidy,

VGF etc.

SDG Financing

Facilities

Senior Loan, Subordinated

Loan

SDG Indonesia One

(Managed by PT SMI)

SDG Partners

25

USD

2.46Billion

2

3 Mitigates Risk

1

Creating Leverage4

“Transforming Needs into

Opportunities”

4 Fitur Utama

Maximizing Impact

Integrated Platform

Sebelum Sesudah

300 Pedagang

Pendapatan Rp 800 Juta

Kapasitas

Pendapatan

2.000 Pedagang

Pendapatan Rp1,6 Miliar

Kapasitas

Pendapatan

Investasi Rp49,8 Miliar Pendapatan naik 2 xKapasitas naik 6,6 x

7

Pinjaman Daerah sebagai Alternatif Pembiayaan

Showcase Pembiayaan Daerah yang Berorientasi pada SDGs

Pasar Amlapura Timur, Kab. Karangasem

Kota Bandar Lampung – Lampung (Rp237,35 miliar)

8

Pembangunan 3 Flyover/Underpass, Pelebaran Jembatan, dan

Peningkatan 13 ruas jalan

• Mampu mengurai kemacetan yang disebabkan oleh makin meningkatnya

volume kendaraan di Kota Bandar Lampung;

• Pengelolaan lalu lintas yang lebih baik

• Menghemat waktu dan biaya operasional kendaraan (BOK) sehingga

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengangkutan orang, barang dan

jasa di Kota Bandar Lampung.

Proyek

Manfaat

Kab. Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur (Rp348,16 miliar)

Pembangunan 7 Ruas Jalan Kabupaten Penajam Paser

Utara

• Menghubungkan pelabuhan baru skala regional Benuo

Taka

• Membuka akses kawasan pergudangan industri

• Memperlancar arus ekonomi Kabupaten PPU dan

menghubungkan kegiatan-kegiatan disekitar

perkantoran dan perdagangan

Proyek

Manfaat



Kab. Gianyar – Bali (Rp 150 miliar)

9

RSUD Sanjiwani

• Penambahan layanan poliklinik dari 12 unit menjadi 28

unit.

• Diharapkan dengan adanya peningkatan pelayanan di

RSUD ini akan meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat dan menekan angka kematian di 7

Kecamatan Kabupaten Gianyar.

• Telah diresmikan pada tanggal 15 Februari 2018

Proyek

Manfaat

Kab. Konawe – Sulawesi Tenggara (Rp 231,9 miliar)

Pembangunan Gedung Pelayanan Kesehatan dan Rawat

Inap RSUD Kabupaten Konawe

• penambahan fasilitas kesehatan dan jumlah tempat

tidur menjadi 157 TT,

• RS rujukan regional bagi Kabupaten di sekitarnya

sesuai dengan Pergub Nomor 93 tahun 2013 seperti

Kab. Kolaka Timur, Kab. Konawe Selatan, dan Kab.

Konawe Utara.

• Rencana operasional pada Agustus 2018

Proyek

Manfaat



10

Air Minum

SPAM Umbulan

(Rp 2,05 Triliun)

SPAM Lampung

(Rp 1,3 triliun)

SPAM Pekanbaru

(Rp 478 miliar)

SPAM Semarang Barat

(Rp 1,2 triliun)

LRT & BRT Medan

(Rp 16,87 Triliun)

RSUD Dr. Pirngadi Medan

(Rp 840 miliar)

RSUD Krian

(Rp 350 miliar)

RSPTN Universitas Sam

Ratulangi

(Rp 387 miliar)

Transportasi

Rumah Sakit

Proyek

Proyek

Proyek

Bandara Hang Nadim

(Rp 3,98 Triliun)

Proyek

PJU Kota Surakarta

(+-Rp400 Miliar)

Highlight Proyek KPBU di Level Pemerintah Daerah

Penerangan Jalan Umum (PJU)

APBD

Multiyears

Pinjaman

Daerah

Dengan metode pinjaman daerah, diperoleh manfaat:

✓ Terhindar dari efek inflasi.

✓ Pendapatan RSUD sudah diperoleh pada tahun kedua (percepatan peningkatan PAD).

✓ Manfaat ekonomi dan sosial : multiplier effect, dimana masyarakat merasakan peningkatan

pelayanan kesehatan lebih awal (mendukung pertumbuhan ekonomi).

Total Biaya Rp 124 M

Pendapatan Rp 46,4 M

* Belanja modal untuk konstruksi RSUD. Belanja tahun terakhir terjadi penambahan nilai project

akibat dampak inflasi tahunan yang direalisasikan.

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Pendapatan - - - - - -

Biaya Rp20 M Rp20 M Rp20 M Rp20 M Rp20 M Rp27 M Total Biaya

Rp 127 M

2019 2020 2021 2022 2023

Pendapatan Rp10 M Rp11 M Rp12,1 M Rp13,3 M

Bunga Rp1,35 M Rp9 M Rp7,5 M Rp4,5 M Rp1,5 M

Pinjaman Rp100 M

Pokok Rp33,3 M Rp33,3 M Rp33,3 M

Ilustrasi Perbandingan Pembangunan RSUD Baru Dengan Pendanaan Tahun Jamak APBD Dan Pinjaman

11

Kesehatan

yang Baik

Sasaran

SDGs


Percepatan Infrastruktur dengan Pinjaman Daerah

Tingkat Bunga

Imbal Hasil SBN dengan Tenor Setara + 75 bps

Penugasan*PinjamanDaerah

542 Pemda

*) PMK 174/PMK.06/2016

Tenor/Jangka Waktu Pinjaman

Tenor/jangka waktu pinjaman saat ini

antara 5 – 9 tahun

Manfaat Pinjaman Pemda

Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah

UU No. 33/2004

Pinjaman Daerah

PP No. 56/2018

Regulasi Pinjaman Daerah

Jangka

Menengah

Jangka

Panjang

Potensi Pinjaman Daerah

542

Pemerintah

Daerah

Prov/Kab/Kota

Pemerintah Daerah

Prov/Kab/Kota layak

untuk dibiayai(sesuai kriteria Opini BPK)

498

Screening Pemda yang

layak berdasarkan

PP 56/2018

12

Percepatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

Percepatan pencapaian target Program

Pembangunan Daerah;

Percepatan Pertumbuhan ekonomi daerah;

Alternatif pembiayaan bagi Daerah selain APBD

(multiyears contract);

Efisiensi dalam proses pengadaan (dilakukan satu kali).


Produk Pembiayaan Infrastruktur Daerah PT SMI

Pemkab Simalungun

Jalan – Rp160 M

Pemkab Tapanuli Utara

Pasar – Rp127,8 M

Pemkot Gn Sitoli

Pasar – Rp150 M

4

Pemprov Sumbar

Irigasi– Rp211 M

Pemkot Padang

RSUD – Rp83.3 M

Pemkab Pesisir Selatan

RSUD – Rp99 M

Pemprov Lampung

Jalan – Rp600 M

Pemkab Tulang Bawang Barat

Jalan – Rp49,1 M

Pasar –Rp79,4 M (OL)

Pemkot Bandar Lampung

Jalan – Rp96 M*

Jalan – Rp237,35M

Pemkab Lampung Selatan

Jalan – Rp90,98 M

Pemkab Temanggung

Pasar – Rp90,17 M**

Pemkab Bangkalan

RSUD – Rp96 M

Pemkab Gianyar

RSUD – Rp150 M

Pemkab Karang Asem

RSUD – Rp46 M*

Pasar – Rp49,87 M*

Pemkab Tabanan

RSUD – Rp201 M

Pemkab Lombok Tengah

Jalan – Rp91,61 M*

Pasar – Rp79,96 M

Pemkab Lombok Timur

Pasar – Rp34,35 M*

Pemkab Penajam Paser utara

Jalan – Rp348,17 M

Pemkab Kukar

Jalan – Rp950,7 M

Pemprov Kaltara

RSUD – Rp340 M

Pemkab Bulukumba

RSUD – Rp83,5 M

Pemprov Sulsel

Jalan – Rp500 M**

Pemprov Sulbar

RSUD – Rp239,7 M

Pemkot Palu

RSUD – Rp100 M**

Pemkab Boalemo

Jalan – Rp51 M**

Pemkot Gorontalo

Terminal – Rp35 M**

Pemkab. Konawe

RSUD – Rp231,97 M

Pemprov Sultra

RSUD – Rp130 M*

Jalan – Rp190 M

Jalan – Rp70 M

Pemkab Kolaka Utara

Jalan – Rp83,44 M

Jalan – Rp4,25 M*

Pemkab Muna

RSUD – Rp91,6 M

Pemkab Buton

Jalan – Rp94,7 M

Pemkab Halmahera Selatan

Jalan – Rp77,8 M

Pemprov Papua

RSUD – Rp352 M

Pemkot Jayapura

Jalan – Rp237,9 M

Per Maret 2019Rp860 Miliar

(Pemenuhan

Syarat Efektif)

3 Pemda

Rp4,48 Triliun(Debitur Existing)

25 Pemda

± Rp3,94 Triliun

(Offering Letter)

16 Pemda

6

52

3

5

6

10

10

11

12

12

13

13

18

18

20

20

22

22

24

24

28

28

30

3132

31

32

33

33

34

35

34

35

Pemkab Mamuju Tengah

Jalan – Rp66,5 M

2

3

4

Pemkot Denpasar

RSUD – Rp200 M37

37

13

Pemkab Halmahera Selatan (2)

Jalan – Rp60 M

Pasar –Rp90 M

Pemkab PALI

Jalan dan Jembatan – Rp240 M

Pemkab Way Kanan

Jalan– Rp 100 M

Pemkab Musi Banyuasin

Jalan dan Jembatan Rp 380 M

Jalan – Rp 70 M (OL)

Pemprov Sulawesi Utara

RSUD – Rp 300 M

RS Mata – Rp100 M

44 Pemkab Kutai Barat

Jalan– Rp 344,4 M

44

7

7

1

1

40

40

41

41

19

19

Pemkab OKU

RSUD – Rp58,7 M

46Pemkab Pakpak

Bharat

Jalan – Rp 65,51 M

46

Pemkab Banjarbaru

Pasar – Rp104.59M47

47

Pemkot Manado

RSUD – Rp120 M

49 Pemkab OKU Timur

Jalan – Rp 170 M

49

15

39

39

Debitur existing Offering Letter Pemenuhan Syarat Efektif

36

3616

50

51

Pemkab Banggai

RSUD – Rp255,16 M

Pemkab Sorong


Jalan – Rp82,03 M51

50

52

52

Pemkab Kapuas Hulu

RSUD – Rp146 M

53Pemkab Mentawai

Jalan – Rp96,61 M


53

54

54

Pemkab Kepahiang

Jalan – Rp42,63 M

Jalan – Rp17,35 M

Pemkab Alor

Pasar – Rp45 M55

55

38

18

21

21

8

8

42

45

42

45

43

Pemkab Kep. Yapen


Jalan – Rp76,32 M

Pemkot Tanjungbalai

RSUD – Rp143,41 M38

48

43

48

14

9

23

25

27

29

17

26

9

11

14

16

17

23

25

26

27

29

30

Lunas

*Lunas di Tahun 2017

**Lunas di Tahun 2018

Repeat Order


Portfolio Eksisting dan Pipeline Pinjaman Daerah

Infrastruktur yang hendak dibiayai merupakan prioritas daerah dan

tertuang dalam RPJMD dan RKPD (PP 56/2018)

Mendapat persetujuan DPRD yang dilakukan bersamaan saat

pembahasan KUA-PPAS (PP 56/2018)

Pemda tidak mempunyai tunggakan pinjaman

Debt Service Coverage Ratio minimal 2,5x (PP 56/2018)

Rencana fasilitas pembiayaan daerah ≤ 75% dari akumulasi

penerimaan umum APBD tahun anggaran sebelumnya

Defisit APBD memenuhi ketentuan yang berlaku

Opini BPK tiga tahun terakhir adalah minimal WDP

Pertimbangan Menteri Dalam Negeri

Studi Kelayakan

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Stadion


Kriteria Kelayakan Penerima Pinjaman Daerah

15

a. APBD tahun berjalan

b. Studi Kelayakan (feasibility study)

c. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD 3 (tiga) tahun terakhir yang

mendapatkan opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sekurang-

kurangnya memuat informasi bahwa proyek yang diusulkan telah masuk dalam

program prioritas pembangunan daerah

e. Surat pernyataan tidak mempunyai tunggakan (format dari PT SMI)

f. Pakta Integritas (format dari PT SMI)

Mengajukan Surat Permohonan Pinjaman1

Mengisi Formulir Inisiasi Pinjaman Daerah (format dari PT SMI)2

Menyerahkan dokumen-dokumen sbb:3


Syarat Inisiasi Pinjaman Daerah

16


Alur Proses Pinjaman Daerah

17

Plafond Fisik RSUD : Rp226.400.000.000,-

Alat Kesehatan : Rp5.574.000.000,-

Masa Pinjaman 8 tahun

Rate 7,72% per annum

a. Renovasi RSUDb. Penambahan 33 TT sehingga tersedia 157 TT untuk memenuhi

kecukupan tempat tidur sesuai standar World Health Organization(WHO)

c. Pemenuhan syarat sebagai rumah sakit rujukan regional di ProvinsiSulawesi Tenggara sesuai Peraturan Gubernur Sultra Nomor 93tahun 2013

d. Penambahan layanan berupa Pelayanan Obstetri NeonatalEmergensi Komprehensif untuk layanan kedaruratan prosesmelahirkan dalam rangka menekan kematian ibu dan bayi sesuaitarget SDG.

Output dan Outcome yang diharapkan



RSUD Konawe – Profil Proyek

18

• Peningkatan pendapatan para pengusaha

kuliner di sekitar RSUD dalam rentang 30

hingga 300 persen

• Peningkatkan penyerapan tenaga kerja

selama proses pembangunan

• Setidaknya ada lebih dari 600 pekerja yang

operasional dari mulai buruh bangunan hingga

petugas kebersihan

• Disebabkan oleh pekerja bangunan yang

mencari alternatif makanan dalam radius 100

hingga 300 meter dari proyek pembangunan

• Peningkatan nilai tambah pada faktor

produksi

• Peningkatan harga tanah sepanjang jalur

utama menuju RSUD. Harga tanah meningkat

rata-rata dua kali lipat lebih selama

pembangunan RSUD



RSUD Konawe – Immediate Impact

19* Manfaat dari tindakan medis dihitung berdasarkan jenis penyakit dari 10 penyakit terbanyak di rumah sakit eksisting. Pada umumnya, manfaat ini memperhitungkan

tindak keberhasilan tindakan medis, tingkat kematian, umur yang diperpanjang, Disability Weight penyakit, periode menderita penyakit dan selisih waktu kesembuhan

Biaya Ekonomi

Manfaat Ekonomi

CAPEX OPEX

Fasilitas

Standard Conversion Factor (“SCF”)

BIAYA

Pemeliharaan

Fasilitas

x

+

HARGA POKOK PENJUALAN

Sumber Daya Manusia

Pelayanan Medis

+

NILAI TERMINAL

PROYEK

• Manfaat bersih: total manfaat

dikurangi oleh total biaya pada

periode akhir operasional

• Pertumbuhan (g) adalah angka

inflasi (3,7%) Tingkat Diskonto Sosial (r) diperkirakan di angka

10%

MANFAAT DARI

PELAYANAN MEDIS*

MANFAAT

Menyelamatkan nyawa

pasien

Memperpanjang hidup

pasien

Mengurangi rasa sakit

yang dirasakan pasien

Mempercepat kesembuhan

pasien

+

+

+

Hasil ABMS Nilai (triliun Rp)

Nilai Tidak Terdiskonto (Nilai kotor selama 15 tahun)

Total Biaya Ekonomi 2,68

- Biaya Modal 0,32

- Biaya Operasional 1,18

- Harga Pokok Penjualan 1,2

Total Manfaat Ekonomi 43.31

- Manfaat dari Tindakan Medis 15

- Nilai Terminal Proyek 28

Nilai Terdiskonto selama 15 tahun

NPV Ekonomi @ 10% tingkat diskonto sosial 11

EIRR 53%

Rasio Manfaat dan Biaya (kali) 12

PENDEKATAN

Layak secara

ekonomi dan sosial - ENPV positif (Rp 11 T)

- EIRR (53%) > tingkat

diskonto sosial (10%).

HASIL



RSUD Konawe – Analisis Manfaat

20

Skema KPBU di IndonesiaSektor Relevan dan Gambaran Umum Struktur Proyek

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur, infrastruktur yang

dapat dikerjasamakan mencakup 19 sektor infrastruktur sebagai berikut.

Energi dan

KetenagalistrikanJalanTransportasi

KawasanLembaga

PemasyarakatanKesehatan

Perumahan

RakyatPariwisata

Telekomunikasi

dan Informatika

Sumber Daya

Air dan Irigasi

Minyak dan Gas

Bumi & Energi

Terbarukan

Sistem Air Limbah

Setempat

Air

Minum

Konservasi

Energi Fasilitas

Perkotaan

Sistem Pengelolaan

Persampahan

Fasilitas

Pendidikan

Sarana & Prasarana

Olahraga

Sistem Air Limbah

Terpusat

Gambaran Umum Struktur Proyek

Badan Usaha

Penyelenggara

Infrastruktur

(BUP)

Pengguna

(Publik)

Kontraktor

Lembaga

Keuangan

Sponsor/

Investor

PJPK

(contoh:

Pemda)

Perizinan, kontrak,

lahan, subsidi

Transfer aset

(jika diperlukan)

Ekuitas DividenPembayaran

konstruksi

Pembangunan

konstruksi

Debt Service

Pembiayaan

pinjamanPelayanan

infrastruktur

Pembayaran atas

Penggunaan Infrastruktur

Sekilas PJPK

• Penanggung jawab proyek KPBU disebut PJPK

(Penanggung Jawab Proyek Kerjasama).

• Sesuai Perpres 38/2015, PJPK dapat didelegasikan/

ditugaskan kepada BUMN/BUMD.

• Selain itu penentuan PJPK juga harus memperhatikan

peraturan sektor, misalnya PJPK untuk proyek SPAM

(Sistem Penyediaan Air Minum) adalah PDAM.

• Penunjukkan PJPK diatur dalam Permen PPN/ Ka.

Bappenas No. 4/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan

KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur

Dukungan Pemerintah yang Telah Diberikan untuk

Mendorong Investasi Swasta di Bidang Infrastruktur

Fasilitas Pengembangan

Proyek

(PMK No. 73/ PMK.08/2018)

Skema Ketersediaan

Layanan (Availability

Payment/AP)

(PMK No. 260/ PMK.08/2016)

Viability Gap Funding (VGF)

(PMK No.

223/PMK.011/2012)

Bentuk Dukungan Maksud Output

• Fasilitas Kemenkeu untuk mendukung percepatan

penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU

• Meningkatkan efektifitas dan kualitas penyiapan

proyek KPBU agar hasilnya sesuai dengan waktu

yang diharapkan.

•Membangun standar kajian dan

dokumen yang dibutuhkan untuk

menarik partisipasi Badan Usaha.

•Menjamin keberlangsungan Proyek

KPBU di masa mendatang.

• Sebuah skema pengembalian investasi untuk

Badan Usaha Pelaksana KPBU

• Disediakan oleh pemerintah melalui

Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).

•Memberikan insentif kepada

Badan Usaha untuk melakukan

efisiensi dalam konstruksi, operasi

dan pemeliharaan.

• Dukungan kelayakan proyek oleh pemerintah

dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat

finansial yang diberikan terhadap Proyek KPBU.

• Proyek menerapkan prinsip pengguna

membayar.

•Meningkatkan kelayakan finansial

proyek sehingga mendorong

partisipasi swasta.

•Menyediakan infrastruktur yang

dapat terjangkau tarifnya oleh

masyarakat.

1

2

3

21

22

Skema KPBU di IndonesiaTahapan Pelaksanaan KPBU

Project & Stakeholdrers

Management

Menyusun dokumen-

dokumen pendukung yang

dibutuhkan

Ruang

Lingkup PT

SMI

Menyusun Kajian Akhir

Prastudi Kelayakan

Penyiapan Proyek

Metodologi

• Review OBC

• Penyusunan model

keuangan dan kajian

kelayakan keuangan

proyek;

• Analisa hukum dan

kelembagaan;

• Analisa struktur dan

bentuk kerjasama;;

• Analisa Biaya Manfaat

Sosial (ABMS);

• Real Demand Survey

• Analisa Risiko.

• Analsa Teknis

Bertanggungjawab dalam

melakukan Project dan

Stakeholders Management

dalam mencapai hasil

keluaran

• Koordinasi dengan

PJPK.


PDAM penerima

manfaat


Penasihat Transaksi.

• Pendampingan

terhadap PJPK dalam

melakukan pertemuan

dengan stakeholders.

• Identifikasi kebutuhan

dokumen pendukung;


stakeholders untuk

penyelesaian dokumen

pendukung.

Mendampingi PJPK

melakukan proses

pengadaan KPBU untuk

mendapatkan Badan

Usaha Pemenang

• Peningkatan Kapasitas

Panitia Pengadaan

KPBU;


LKPP dalam Proses

Pengadaan;

• Berkoordinasi dengan

BKPM serta

stakeholders lainnya

dalam upaya mencari

investor pada

pelelangan.

Mendampingi PJPK dalam

Perolehan Pembiayaan

(financial close)

• Melakukan koordinasi

dengan stakeholders

dalam rangka

pemenuhan persyaratan

PJPK mencapai financial

close.

Output 1. Laporan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan

2. Dokumen Pendukung Lainnya

3. Dokumen Pengadaan (RFQ dan RfP)

4. Perjanjian Kerjasama dengan Badan Usaha

5. Pemenuhan Kewajiban PJPK dalam mencapai financial close

Kajian Akhir Prastudi

KelayakanDokumen Pendukung Proyek Pengadaan KPBU Financial Close

Project Management

1 2 3 4 5

Tujuan

Memonitor ketepatan waktu

dan kualitas dari setiap hasil

keluaran

Memutakhirkan kajian

prastudi kelayakan agar

proyek menjadi layak

Melengkapi kebutuhan

dokumen agar proyek

masuk tahap transaksi


proses pengadaan KPBU


memenuhi persyaratan

mencapai financial close

Transaksi Proyek

Kegiatan Rapat Koordinasi dengan

stakeholdersLaporan Akhir Prastudi

Kelayakan (Final Business

Case)

1. AMDAL

2. Penlok

3. Peraturan, dll

1. Hasil Prakualifikasi

2. Hasil Pelelangan

3. Perjanjian Kerjasama

Pemenuhan Pembiayaan

(Financial Close)

Kesiapan dokumen proyek seperti belum adanya studi kelayakan dan dokumen

pendukung lainnya1

Beberapa Tantangan Kesiapan Daerah

Kapasitas Pemda khususnya dalam pengelolaan utang dan environment and social

safeguard2

HibahPDF

1. Membantu pemenuhan syarat pengajuan pinjaman daerah

2. Mengatasi masalah ketiadaan anggaran penyiapan proyek

3. Standardisasi kualitas penyiapan proyek daerah4. Meningkatkan kapasitas Pemda dalam penyiapan

proyek infrastruktur

Tuju

an

Ru

ang

Lin

gku

p

1. Studi kelayakan, detailed engineering designs, dokumen lelang, dan dokumen lingkungan

2. Bantuan teknis untuk supervisi desain proyek

3. Penyiapan dokumen lelang dan kontrakpengadaan

4. Capacity Building

5. Penambahan Technical Assitance Bagi Pemda

Kriteria Pemda untuk mendapatkan PDF

• Memenuhi syarat minimum sesuai PP 56/2018 antara lain opini BPK minimal WDP selama tiga tahun terakhir dan tidak mempunyai tunggakan;

• Pemda yang telah mengajukan pinjaman kepada PT SMI tetapi dokumenkesiapan proyek (FS, DED, AMDAL) belum tersedia; dan

• Pemda bersedia menyediakan in-kind contributions (ruang rapat, staf pendamping, data yang dibutuhkan, dsb).

23

sampai dengan30 September

2020

Kesiapan Pembiayaan Infrastruktur Daerah dan Solusinya

Solusi Penyiapan Proyek Infrastruktur Daerah

Project Development Facility (PDF)


24

24

@ptsmi

ptsmi_id


Indonesia Infrastructure Libraryinfralib.ptsmi.co.id

Terima kasih

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)Sahid Sudirman Center, Lantai 47-48

Jl. Jenderal Sudirman No. 86

Jakarta 10220, Indonesia

Telepon : (62-21) 8082 5288 (hunting)

Faksimile : (62-21) 8082 5258

Situs Web : www.ptsmi.co.id

Surel : [email protected]

#BaktiuntukNegeri

Sektor Pembiayaan

Komitmen Berdasarkan Produk

46%

17%

8,9%

13,2%

2.8%

3.6%2,7%

3% 1,2%0,7%0.8% Jalan Tol

Ketenagalistrikan

PT PLN (ex-PIP)

Transportasi

Minyak dan Gas Bumi

Jalan

Infrastruktur Sosial

Telekomunikasi

Rolling Stock

Irigasi

Air Minum

Highlight Portfolio dan Kinerja Keuangan PT SMI

Kredit

InvestasiRp70,2 Tr

Kredit

Modal KerjaRp4,2 Tr

Subordinasi Rp7,6 Tr

Dana

TalanganRp3,0 Tr

Penyertaan

ModalRp3,0 Tr

Promotor

FinancingRp2,2 Tr

Pembiayaan

SyariahRp2,3 Tr

Kredit Investasi75.84%

Kredit Modal Kerja4.57%

Subordinasi8.23%

Dana Talangan

3.23%

Penyertaan Modal3.24%

Promotor Financing

2.41%

Pembiayaan Syariah2.48%

*Posisi Februari 2019 25

PERTUMBUHAN PENDAPATAN USAHA

Tumbuh Secara Kuat dan Robust

597,750 743,834

2,329,444

3,154,863

4,008,063

2014 2015 2016 2017 2018

PERTUMBUHAN LABA BERSIH

Tetap Tumbuh Berkelanjutan

TOTAL ASET

Tumbuh Secara Solid dan Positif

9,169

32,714

44,332

55,385 62,493

2014 2015 2016 2017 2018

244,664 305,389

1,212,803 1,261,989

1,531,110

2014 2015 2016 2017 2018

TOTAL EKUITAS

Mencerminkan Kuatnya Dukungan

4,785

25,432

30,836 34,321 35,576

2014 2015 2016 2017 2018

26

Alokasi

APBN

Alokasi

APBD

Pinjaman

(Daerah)Kerjasama Pemerintah

dan Badan Usaha (KPBU)

Sumber Dana

Karakteristik

Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah

Pemerintah

Pusat/Daerah

Perbankan/

PT SMI (Persero)

Pemerintah

Pusat/Daerah

Swasta/

PT SMI (Persero)

Alokasi Belanja Modal

yang bersumber dari APBN

Alokasi Belanja Modal yang

bersumber dari APBD

Alokasi Pembiayaan untuk

belanja modal yang

bersumber dari pinjaman

pemerintah, lembaga

bank/non bank

Kerjasama Pemerintah dengan

Badan Usaha melalui sharing

Pembiayaan melalui skema

konsesi/insentif

Jenis Proyek

Infrastruktur dasar yang

menjadi kewenangan Pusat

di Daerah

Infrastruktur dasar yang

menjadi kewenangan

Daerah

Infrastruktur dasar

prioritas yang menjadi

kewenangan Daerah

Infrastruktur yang

menyediakan layanan dan

menghasilkan penerimaan

yang layak untuk Badan

Usaha

Dukungan PT SMI dalam Pembangunan Infrastruktur

Opsi Pembiayaan Infrastruktur yang Dapat Didukung PT SMI

Total Nilai

Komitmen:

Rp4,4 triliun

Total Outstanding:

Rp 2,3 triliun25 Pemda

Status

Pembayaran:

Lancar

Komitmen Berdasarkan Wilayah

Sebaran

Wilayah

Highlight

Komitmen Berdasarkan Sektor

Sebaran

Sektor

27

Sumatera51%

Bali, dan Nusa Tenggara 10%

Kalimantan8%

Sulawesi24%

Jawa2%

Maluku dan Papua 5%

Jalan dan Jembatan

61%

RSUD 35%

Pasar 5%

*) Termasuk pemda yang sudah tanda tangan perjanjian tetapi belum efektif


Portfolio Eksisting Pembiayaan Daerah dalam Pengelolaan PT SMIPer Maret 2019

100 % di Luar Pulau

Jawa

Total Nilai

Komitmen:

Rp4,8 triliun20 Pemda

24 Fasilitas

Pembiayaan

Pipeline Berdasarkan Wilayah

Sebaran

Wilayah

Highlight

Pipeline Berdasarkan Sektor

Sebaran

Sektor

28

Jalan dan Jembatan

58%

RSUD33%

Pasar9%

Sumatera26%Bali, dan Nusa

Tenggara5%

Kalimantan39%

Sulawesi16%

Maluku dan Papua14%


Pipeline Pembiayaan Daerah yang Telah Menerima Offering Letter (OL)Per Maret 2019

• Peningkatan Alokasi Pendapatan untuk ditabung dan dialokasikan untuk biaya sekolah anak, ekspansi usaha, dan biaya jaga-jaga ketika sakit

• Biasa dilakukan oleh pedagang kecil, tukang bangunan, dan petugas kebersihan

• Ekspansi usaha meningkatkandaya beli

• Sekolah meningkatkan angka literasi

• Kesehatan meningkatkan angka harapan hidup

• Akan dapat meningkatkanindeks pembangunan manusia di jangka panjang

• Meningkatkan pengentasanpenyakit kronis dan akut yang dapatmenurunkan produktifitas dan ataumenyebabkan kematian.

• Penghematan ongkos dan waktu. Adanya RSUD Konawe mempermudah akses pasien yang tinggal di sekitar daerah Konawe

• Memangkas waktu 2 Jam

• Memangkas ongkos Rp 2 juta

• Peningkatan potensi PAD kabupaten Konawe baik secaralangsung akibat operasional RSUD yang diproyeksikan menjadi hub bagiprovinsi Sulawesi tenggara sertaadanya peningkatan aktivitasekonomi masa depan baik darisetor jasa kuliner, transportasimaupun pariwisata.



RSUD Konawe – Expected Impact

Meningkatkan Output 0,41%

Meningkatkan Pendapatan Rumah

Tangga 0,33%

Meningkatkan Nilai Tambah 0,27%

Highlight

Meningkatkan Lapangan

Pekerjaan 0,08%

ANALISIS INPUT OUTPUT *

* Keterangan :

• Pendekatan Analisis Input-Output bersifat Ex-Ante.

• Membangun simulasi kondisiperekonomian dengan skemaadanya injeksi/shock kedalam suatu perekonomian.

• Menangkap dampak injeksiterhadap perekonomian.

Rp 440,21 Miliar;

0.41%

Rp 166,57 Miliar;

0.27%

Rp 53,78 Miliar;

0.33%

13188 Orang;

0.08%

OUTPUT NILAI TAMBAH PENDAPATAN RUMAHTANGGA

TENAGA KERJA

DAMPAK EKONOMI DARI PEMBANGUNAN RSUD KONAWE PADA PROVINSI SULAWESI TENGGARA



RSUD Konawe – Dampak Makro Terhadap Perkonomian

31

RSUD KONAWE



32

Untuk mencari referensi suku bunga pembiayaan daerah, dapat dilakukan melalui situs www.ibpa.co.id:1. Buka website www.ibpa.co.id2. Fokus ke table Obligasi Pemerintah Indonesia3. Klik IGB MtM Price & Yield4. Cari yield SBN sesuai tenor kemudian tambahkan 0,75%5. Sebagai contoh, sesuai gambar ini, untuk tenor 5 tahun yield SBNnya adalah: 7,75 kemudian ditambah 0,75%

sehingga suku bunga pembiayaan adalah 8,5%


Suku Bunga Pinjaman Daerah

http://www.ibpa.co.id/

http://www.ibpa.co.id/

33

• Terbitnya PP 56/2018 tentang Pinjaman Daerah membutuhkan beberapapenyesuaian dalam proses Pinjaman Daerah e.g. Persetujuan DPRD saat KUA PPAS.Perlu dilakukan sosialisasi kepada Pemda.

• Perlunya pemahaman yang sama antar stakeholder atas penerapan peraturan dalamimplementasi proses pinjaman daerah.

Perubahan Regulasi

• Kesiapan Pemda dalam menyusun dokumen persyaratan pinjaman daerah sepertistudi kelayakan, DED dan Amdal.

Pemenuhan Dokumen Persyaratan Pinjaman Daerah

• Lebih besar kebutuhan dibanding kapasitas APBD menuntut skema pembiayaanyang lebih smooth yang tidak memberatkan APBD (tenor lebih panjang) ataukolaborasi antara Pinjaman Daerah dengan skema lain e.g. KPBU, DAK, dana Hibah

Kebutuhan pembiayaan vs kapasitas APBD

Tantangan Pembiayaan Infrastruktur Daerah dan Solusinya

Tantangan Pembiayaan Infrastruktur Daerah

34

Tantangan Pembiayaan Infrastruktur Daerah dan Solusinya

Pipeline Project Development Facility

35

Development boom

Adanya percepatan

pembangunan infrastruktur2. Keperluan Pembiayaan1. Urgency

Donor

Loan

Provision1

Commercial Bank

Loan Provisionl2

Rp 748 T

Rp 435 T

Rp 950,9

T

Gap yang bisa menjadi

captive market untuk

pasar pembiayaan

• Keperluan pembangunan

infrastruktur

• Keterbatasan pembiayaan

dari Pemerintah maupun

BUMN

Total keperluan hutang

infrastruktur untuk periode

2019-2023

Rp2.133,9

trilyun1

1 Internal analysis with projection assumption based on value proportion in Green Book Bappenas 2018 2 Internal analysis with projection assumption based on growth of commercial bank loans for infrastructure projects in 2018

PEMICU

TANTANGAN UTAMA YANG HARUS DITANGANI

Penyiapan Proyek Pembiayaan Proyek Implementasi Proyek

• Keperluan untuk Project Screening

• Dokumentasi proyek tidak terstandarisasi

• Adanya gap dalam kemampuan

• Diperlukannya harmonisasi peraturan-

peraturan sektoral

• Keterbatasan dana penyiapan proyek

• Keterbatasan pembiayaan pemerintah

• Memastikan feasibility proyek untuk

menarik pembiayaan dari sektor swasta

• Perlunya optimalisasi risk allocation

• Adanya gap antara kebutuhan investor

dan kebutuhan proyek

• Ketidakpastian politik

• Pelaksanaan kontrak

• Memastikan proyek diselesaikan tepat

waktu dan tidak menyebabkan adanya

cost over-run

• Diperlukannya implementasi monitoring

and evaluation yang kuat

INISIATIF PEMERINTAH

• Mendirikan Project Development Facility

• Pembentukan unit KPBU

• Penguatan alat Fiskal (PT SMI, PT PII)

• Pembentukan KPPIP untuk debottlenecking

• Pembentukan LMAN untuk upaya

pembersihan lahan

• Penggunaan skema KPBU

• Memanfaatkan Blended Finance

• Penguatan alat Fiskal (PT SMI, PT PII)

• Penggunaan Pembiayaan Daerah

• Pembentukan LMAN untuk upaya

pembersihan lahan

• Sectoral Operating Manual yang telah

distandarisasi

• Kemudahan melakukan bisnis

• Perbaikan dalam framework peraturan

Meningkatnya keperluan

pembiayaan untuk proyek

infrastruktur

35

Skema KPBU di IndonesiaTantangan Infrastruktur di Indonesia

36

Skema KPBU di IndonesiaPengertian Umum dan Manfaat KPBU

KPBU adalah Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan layanan infrastruktur untuk

kepentingan umum berdasarkan perjanjian kedua belah pihak dengan memperhatikan prinsip pembagian risiko.

(Perpres No. 38/2015)

Pengertian Umum

Payung Hukum

Risk Sharing

Adanya alokasi risiko

bagi kedua belah pihak

(swasta dan pemerintah)

yang juga akan

meningkatkan

keatraktifan proyek.

Transfer of Knowledge

Melalui KPBU diharapkan

ada transfer pengetahuan

dan teknologi dari pihak

swasta kepada Pemerintah

Daerah.

Project Delivery

Target spesifik periode

konstruksi membuat pihak

swasta menyelesaikan

proyek sesuai kesepakatan

sehingga terhindar dari

siklus anggaran multiyears.

Potensi Investasi

Keberhasilan suatu daerah

menyelenggarakan KPBU

dapat menjadi pintu masuk

investasi bagi pihak swasta

lainnya.

Manfaat Skema KPBU

Perpres No.38/2015

Tentang KPBU

Permen PPN/ Ka.Bappenas

No. 4/2015

Tentang Tata Cara Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur

Peraturan LKPP No 29 Tahun 2018

Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan

Infrastruktur melalui KPBU atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

Skema KPBU di IndonesiaBentuk & Dukungan Pemeritah Untuk Proyek KPBU

Persiapan

PendampinganPJPK Pada TahapPenyiapan danTransaksi Proyek

PICKementerianKeuangan (PPP Unit)

BantuanPembiayaanKonstruksiUntukPeningkatanKelayakan

PICKementerianKeuangan

PenjaminanPemerintahUntuk ProyekInfrastruktur

PICPT PenjaminanInfrastrukturIndonesia (PT PII) – Co Guarantor KementerianKeuangan

Insentif PajakUntuk SektorPioneer, Seperti KilangMinyak, Petrokimia.

PICKementerianKeuangan

Fasilitas UntukMendukungPenyediaanTanah

PIC• PJPK• Kementerian

Agraria danTata Ruang

Project Development Facility (PDF)

Pendirian KPPIP UntukPeningkatanBankabilityProyek

PICKemenkoPerekonomian& KementerianKeuangan

SkemaPengembalianInvestasi UntukPemegangKonsesi.

PIC• PJPK• Kementerian

Keuangan• Kementerian

Dalam Negeri

PMK No. 73 Tahun 2018





37

ReformasiInstitusi

Pendukung

Availability Payment (AP)

InsentifPerpajakan

PenjaminanProyek

Viability Gap Fund (VGF)

PengadaaanLahan

Proses Transaksi Konstruksi

UU No. 2 Tahun2012

38

Skema KPBU di IndonesiaPengembalian Investasi dan Tantangan Finansial Proyek KPBU

VGF dapat diberikan Pemerintah pada proyek yang layak secara ekonomi

namun tidak layak secara finansial. VGF dapat membantu menurunkan

capex pada suatu proyek maksimal 49% yang berpengaruh pada Opex.

Berdasarkan Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang KPBU, terdapat beberapa bentuk pengembalian investasi untuk Badan

Usaha Pelaksana (BUP) yaitu User Charge (pengguna membayar), Availability Payment (ketersediaan layanan) dan Bentuk

Lainnya. Ilustrasi dari pengembalian investasi tersebut dapat dilihat di bawah ini.

Biaya

konstruksi

oleh BUP

Pembayaran availability payment oleh

PJPK** untuk pengembalian investasi BUP

Biaya operasi &

pemeliharaan

oleh BUP

Bia

ya

tahun

AVAILABILITY PAYMENT

Biaya

konstruksi

oleh BUP

Biaya operasi & pemeliharaan

oleh BUP

Bia

ya

tahun

Pemasukan dari tarif pengguna

(user charge) untuk

pengembalian investasi

USER CHARGE + VGF

Availability Payment (AP) dihitung berdasarkan Capex, Opex dan Margin

BUP yang dibayarkan selama periode kerja sama KPBU. AP dibayarkan

dari anggaran Pemda atas ketersediaan layanan yang diberikan BUP.

Pada kondisi tertentu, dukungan VGF 49%

belum dapat membantu tercapainya kelayakan

proyek secara finansial (feasibility)

TANTANGAN FINANSIAL SKEMA VGF

Tantangan keterbatasan fiskal daerah yang tidak

dapat menutupi pembayaran Availability

Payment

TANTANGAN FINANSIAL SKEMA AP

Beban Pemda Pemasukan dari PenggunaBeban BUP Dukungan Pemerintah


39

@ptsmi

ptsmi_id


Indonesia Infrastructure Libraryinfralib.ptsmi.co.id

Terima kasih

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)Sahid Sudirman Center, Lantai 47-48

Jl. Jenderal Sudirman No. 86

Jakarta 10220, Indonesia

Telepon : (62-21) 8082 5288 (hunting)

Faksimile : (62-21) 8082 5258

Situs Web : www.ptsmi.co.id

Surel : [email protected]

#BaktiuntukNegeri

Date post:	10-Jun-2019
Category:	Documents
Upload:	trinhdan
View:	217 times
Download:	0 times

Alternatif Sumber Pembiayaan Dalam Rangka Percepatan...

Documents