ANALISIS DETERMINAN KEMISKINAN DAN STRATEGI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN SAMOSIR
TESIS
OLEH
HENDRY DOLLY SIMBOLON
177007083
MAGISTER MANAJEMEN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2020
Universitas Sumatera Utara
i
LEMBAR PENGESAHAN
Judul Tesis : ANALISIS DETERMINAN KEMISKINAN
DAN STRATEGI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI KABUPATEN SAMOSIR
Nama : Hendry Dolly Simbolon
NIM : 177007083
Program Studi : Magister Manajemen
Konsentrasi : Manajemen Strategis
Menyetujui
Komisi Pembimbing
Prof. Dr. Ir. Harmein Nasutian, M SIE
Ketua
Prof.Dr.Isfenti Sadalia, ME
Anggota
Ketua Program Studi Direktur Sekolah Pascasarjana
Prof. Dr. Isfenti Sadalia, SE, ME Prof. Dr. Robert Sibarani, MS
Tanggal Lulus : 31 Januari 2020
Universitas Sumatera Utara
ii
Telah diuji pada
Tanggal : 31 Januari 2020
PANITIA PENGUJI TESIS
Ketua : Prof. Dr. Ir. Harmein Nasution, M SIE
Anggota : Prof. Dr. Isfenti Sadalia, SE, ME
Dr.dr. Linda T.Maas, MPH
Dr. Miswar Budi Mulya, M.Si
Prof. Dr. Badaruddin, M.Si
Universitas Sumatera Utara
iii
ABSTRAK
ANALISIS DETERMINAN KEMISKINAN DAN STRATEGI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN SAMOSIR
Kabupaten Samosir menargetkan angka kemiskinan menurun hingga ke angka 8-
10% tahun 2021. Namun bila diperhatikan angka kemiskinan dari tahun 2015-
2017 terus meningkat hingga di tahun 2018 dan mulai menurun yaitu sebesar
13,38% yang berarti Pemerintah Kabupaten Samosir harus menerapkan strategi
yang tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui kondisi
kemiskinan pada Kabupaten Samosir(2) mengetahui hubungan faktor belanja
langsung, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, pengeluaran per kapita,
pendidikan dengan tingkat kemiskinan (3) menganalisa strategi yang tepat dalam
menanggulangi kemiskinan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif.
Penelitian ini mengamati kondisi kemiskinan, serta faktor lainnya yang mungkin
mempengaruhi pada Kabupaten Samosir dari tahun 2009-2018. Data diproses
menggunakan perangkat lunak Eviews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)
Belanja langsung, pertumbuhan ekonomi, memiliki korelasi negatif yang
signifikan dengan tingkat kemiskinan (2) tingkat pengangguran dan pengeluaran
per kapita memiliki korelasi positif yang tidak signifikan dengan tingkat
kemiskinan (3) Rata-rata lama sekolah memiliki korelasi negatif yang tidak
signifikan dengan tingkat kemiskinan (4) Keseluruhan faktor berpengaruh
signifikan secara simultan pada tingkat kemiskinan di Kabupaten Samosir.
Kata Kunci: tingkat kemiskinan, belanja langsung, pertumbuhan ekonomi,
tingkat pengangguran, pengeluaran per kapita, pendidikan,
pendekatan deskriptif
Universitas Sumatera Utara
iv
ABSTRACT
POVERTY DETERMINANT ANALYSIS AND POVERTY ALLEVIATION
STRATEGY IN SAMOSIR DISTRICT
Samosir Regency targets the poverty rate to decrease to 8-10% in 2021. However,
the poverty rate from 2015-2017 continues to increase, and 2018 starts to decrease
by 13.38%, which means that the Samosir Regency Government must implement
the right strategy.The purpose of this study is to: (1) determine the condition of
poverty in Samosir District (2) determine the relationship of direct expenditure
factors, economic growth, unemployment rate, per capita expenditure, education
with poverty level (3) analyze the right strategy in overcoming poverty. This
research is descriptive research. This study looks at poverty conditions, as well as
other factors that might affect Samosir District from 2009-2018. Data is processed
using Eviews software. The results showed that (1) direct expenditure, economic
growth, had a significant negative correlation with poverty levels (2)
unemployment rates and per capita spending had insignificant positive
correlations with poverty levels (3) The average length of school had a negative
correlation which is insignificant with the level of poverty (4) All factors have a
significant simultaneous effect on poverty levels in Samosir District.
Keywords: poverty level, direct expenditure, economic growth, unemployment
rate, per capita expenditure, education, descriptive approach
Universitas Sumatera Utara
v
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul:
“ANALISIS DETERMINAN KEMISKINAN DAN STRATEGI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SAMOSIR”
Adalah benar merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan belum pernah
dipublikasikan, semua sumber dan data informasi yang digunakan telah
dinyatakan dengan jelas.
Medan, 15 Februari 2020
Penulis
Hendry Dolly Simbolon
177007083
Universitas Sumatera Utara
vi
RIWAYAT HIDUP
DATA PRIBADI
Nama : Hendry Dolly Simbolon
Tempat / Tanggal Lahir : Medan, 30 Juli 1984
Jenis Kelamin : Lelaki
Agama : Katolik
Anak kandung dari : Ibu Roliana Siregar
Alamat : Jl. Perkutut No.58, LK.III
Helvetia Tengah, Medan – Sumatera Utara
RIWAYAT PENDIDIKAN
SD ST. Antonius, Medan Tamat 1996
SMP Putri Cahaya, Medan Tamat 1999
SMA ST.Thomas 2, Medan Tamat 2002
D3 Politeknik Negeri Medan, Tamat 2005
Jurusan Perbankan dan Keuangan
S-1 Manajemen, Fakultas Ekonomi
Universitas Sumatera Utara Tamat 2008
Universitas Sumatera Utara
vii
KATA PENGANTAR
Salam Sejahtera, dengan keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa, maka
penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini yang merupakan tugas akhir pada
Program Studi Magister Manajemen Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera
Utara dengan judul “ Analisis Determinan Kemiskinan dan Strategi
Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Samosir”
Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih sebesar-
besarnya kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum, sebagai Rektor Universitas
Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. Robert Sibarani, MS, sebagai Direktur Sekolah
Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
3. Ibu Prof. Dr. Isfenti Sadalia, SE, ME, sebagai Ketua Program Studi
Magister Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara,
sekaligus sebagai dosen pembimbing 2 saya, yang telah memberikan
saran dan kritik untuk penyempurnaan penelitian ini.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. Harmein Nasution, M SIE selaku dosen pembimbing I
yang sangat membantu memberikan masukan dan perbaikan terhadap
penelitian ini.
5. Ibu Dr.dr. Linda T. Maas, MPH, selaku Komisi Pembanding 1 atas saran
dan masukan yang diberikan.
6. Bapak Dr. Miswar Budi Mulya, M.Si, selaku Komisi Pembanding 2 atas
saran dan masukan yang diberikan.
Universitas Sumatera Utara
viii
7. Bapak Prof. Dr. Badaruddin, M.Si, selaku Komisi Pembanding 3 atas
saran dan masukan yang diberikan.
8. Bapak / Ibu Dosen dan Staf Akademik pada Program Studi Magister
Manajemen Universitas Sumatera Utara.
9. Rasa hormat dan terima kasih penulis kepada Bupati Samosir, Bapak
Rapidin Simbolon, SE, MM yang sangat menginspirasi penulis dalam
bekerja dan menyelesaikan studi serta penelitian tesis ini.
9. Kepala Badan Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Samosir, Bapak Rudi S.M.Siahaan selaku atasan penulis di Bappeda
Kabupaten Samosir yang mendukung penulis dalam menyelesaikan studi
dan penelitian tesis ini.
10. Seluruh rekan-rekan kerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Samosir yang memberi dukungan dan kerjasama sehingga
penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
11. Seluruh mahasiswa/i Angkatan Eksekutif 22 pada Program Studi Magister
Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara atas
dukungan dan kerjasamanya selama penulis menempuh studi dan
penelitian tesis ini.
12. Terkasih Orang tua saya yang selalu memberi kekuatan, semangat,
dukungan dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
13. Istri dan anak yang telah mendukung dan memberi motivasi kepada
penulis dalam penyelesaian tesis dan studi S2 ini.
14. Kepada seluruh keluarga besar, yang telah memberikan semangat kepada
penulis untuk penyelesaian tesis ini.
Universitas Sumatera Utara
ix
15. Kepada semua pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
yang membantu dalam penelitian dan penyelesaian tesis ini.
Semoga hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi pembacanya
terutama Pemerintah Kabupaten Samosir dalam upaya penurunan kemiskinan dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Semoga kesuksesan dan
kebahagiaan menyertai kita semua.
Medan, 15 Februari 2020
Penulis
Hendry Dolly Simbolon
Universitas Sumatera Utara
x
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................... i
ABSTRAK .................................................................................................... iii
ABSTRACT .................................................................................................. iv
LEMBAR PERNYATAAN .......................................................................... v
RIWAYAT HIDUP ....................................................................................... vi
KATA PENGANTAR ................................................................................... vii
DAFTAR ISI ................................................................................................. x
DAFTAR GAMBAR ................................................................................... xii
DAFTAR TABEL ........................................................................................ xiii
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................... xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Manfaat Penelitian 6
1.5 Batasan Penelitian 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8
2.1 Pengertian dan Penyebab Kemiskinan 8
2.1.1 Pengukuran Kemiskinan 12
2.1.2 Teori Kemiskinan 16
2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 18
2.1.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi
kemiskinan 22
2.1.5 Program Penanggulangan Kemiskinan 28
2.2 Penelitian Terdahulu 31
2.3 Kerangka Konseptual 34
2.4 Hipotesis Penelitian 36
BAB III METODE PENELITIAN 38 3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 38
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 38
3.3 Jenis dan Sumber Data 38
3.4 Teknik Pengumpulan Data 39
3.5 Teknik Analisis Data 40
3.6 Uji Hipotesis 43
3.7 Definisi Operasional 48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 50
4.1 Hasil 50
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Samosir 50
4.1.2 Kondisi Kemiskinan Kabupaten Samosir 52
4.2 Hasil analisis Uji statistik 61
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif 61
4.3 Uji Asumsi Klasik 63
4.3.1 Uji Normalitas 63
4.3.2 Uji Multikolinieritas 63
Universitas Sumatera Utara
xi
4.3.3 Uji Autokorelasi 64
4.3.4 Uji Heteroskedestisitas 65
4.4 Uji Hipotesis 65
4.4.1 Uji koefisien determinasi 66
4.4.2 Uji F 66
4.4.3 Uji t 67
4.5 Strategi dalam menanggulangi kemiskinan 70
4.5.1 Program Penanggulangan Kemsikinan 75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 78
5.1 Kesimpulan 78
5.2 Saran 79
DAFTAR PUSTAKA 80
Universitas Sumatera Utara
xii
DAFTAR GAMBAR
No. Gambar Judul ............................................ Halaman
1.1 Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Samosir ........................ 4
1.2 Indeks Gini ratio Samosir, Sumut, Nasional ............................... 4
2.1 Lingkaran Kemiskinan ................................................................ 17
2.2 Kerangka Konseptual .................................................................. 36
4.1 Distribusi Penduduk Kabupaten Samosir .................................... 52
4.2 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Samosir .................................... 53
4.3 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Samosir ........................... 54
4.4 Perbandingan Gini ratio Kabupaten Samosir .............................. 55
4.5 Perbandingan Kemiskinan Kabupaten Samosir .......................... 56
4.6 Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Samosir .......................... 60
4.7 Distribusi Penduduk yang bekerja di Samosir ............................ 60
4.8 Uji Normalitas ............................................................................. 63
4.9 Target dan Realisasi belanja Kabupaten Samosir ....................... 72
4.10 Struktur PDRB Samosir 2018 ..................................................... 73
4.11 Komponen IPM Samosir dan Sumut .......................................... 74
Universitas Sumatera Utara
xiii
DAFTAR TABEL
No. Tabel Judul Halaman
4.1 Tingkat Pendidikan Kabupaten Samosir ..................................... 57
4.2 Statistik Deskriptif ....................................................................... 61
4.3 Uji Multikolinieritas .................................................................... 64
4.4 Uji Autokorelasi .......................................................................... 64
4.5 Uji Heteroskedestisitas ................................................................ 65
4.6 Nilai statistik Koefisien determinasi, Uji F, Uji T ...................... 66
Universitas Sumatera Utara
xiv
DAFTAR LAMPIRAN
No. Lampiran Judul Halaman
1. Lampiran 1 .................................................................................. ............ 85
2. Lampiran 2 .................................................................................. ............ 85
3. Lampiran 3 .................................................................................. ............ 85
4. Lampiran 4 .................................................................................. ............ 86
5. Lampiran 5 .................................................................................. ............ 86
6. Lampiran 6 .................................................................................. ............ 87
Universitas Sumatera Utara
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kemiskinan merupakan masalah pembangunan diberbagai bidang yang
ditandai dengan adanya pengangguran dan keterbelakangan. Masyarakat miskin
umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas
terhadap kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan, sehingga tertinggal
jauh dari kelompok masyarakat lain yang mempunyai potensi yang lebih baik.
Kemiskinan dapat menghambat pencapaian demokrasi, persatuan, dan keadilan,
sehingga penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu kebijakan utama
yang diperlukan untuk memperkuat landasan pembangunan ekonomi yang
berkelanjutan. Kemiskinan merupakan masalah yang membutuhkan penanggulangan
dan pendekatan sistematis, terpadu dan komprehensif untuk memenuhi beban dan
memenuhi hak-hak dasar warga negara melalui pengembangan yang inklusif,
berkeadilan dan berkelanjutan untuk mencapai kehidupan yang bermartabat (Fikri,
Nurpratiwi, & Saleh, 2015).
Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja
perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan
yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan
kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan nasional
adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu
penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak
dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang
Universitas Sumatera Utara
2
kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan
kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek
kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (M. Nasir, dkk 2008).
Kemiskinan di Indonesia berdasarkan tingkat kemiskinan mengalami
penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 di mana tingkat kemiskinan
pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen, menurun 0,25 persen poin terhadap
September 2018 dan menurun 0,41 persen poin terhadap Maret 2018, Dengan
jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang. Dalam hal ini
Pemerintah telah bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa seluruh program
penanggulangan kemiskinan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana.
Beberapa diantaranya yang menjadi bagian dari program penanggulangan
kemiskinan yang perlu tetap ditindaklanjuti dan disempurnakan seperti bidang
pendidikan, kesehatan masyarakat, perluasan lapangan kerja dan
enterpreneurship. Selain itu perlu didukung dengan cara pemantauan terhadap
efektivitas pelaksanaan seluruh program-program berbasis individu dan rumah
tangga, di wilayah- wilayah prioritas kantong kemiskinan. (Hureirah, 2005) (Tim
Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2013).
Sejalan dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Otonomi Daerah mulai tahun 2001, serta
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan, menuntut adanya upaya-upaya untuk mengatasi kemiskinan dan
peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat miskin. Permasalahan
kemiskinan yang dihadapi akan banyak ditangani, diputuskan, dan dilaksanakan
Universitas Sumatera Utara
3
secara cepat dan efektif oleh Pemerintah Daerah, tanpa harus menunggu dan
banyak tergantung pada instruksi dari Pemerintah Pusat, dengan kewenangan
daerah yang semakin besar, maka Pemerintah Daerah bersama DPRD memiliki
tanggung jawab dan keleluasan yang lebih besar untuk mengambil keputusan-
keputusan penting dan strategis bagi upaya penanganan masalah kemiskinan dan
peningkatan kualitas pelayanan.
Pembangunan Nasional yang dilaksanakan Pemerintah merupakan
upaya yang terus menerus terutama dalam percepatan penanggulangan
kemiskinan dilakukan untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik
serta berkesinambungan. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sampai
saat ini pada kenyataannya belum mampu mendorong pemerataan berbagai
hasil pembangunan untuk dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di
seluruh pelosok tanah air. Paradigma pembangunan yang berorientasi pada
pusat pertumbuhan, kenyataannya lebih memprioritaskan sektor-sektor yang
pertumbuhannya cepat, akibatnya masyarakat maupun kawasan yang
dipandang tidak bisa tumbuh secara cepat cenderung terabaikan. Sesuai
dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019
bahwa target pengurangan angka kemiskinan secara Nasional 6-8 % yang
diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2019. Pada tahun 2018 secara Nasional
persentase penduduk miskin mencapai 9,82 %, di Provinsi Sumatera Utara 9,22 %
sedangkan di Kabupaten Samosir masih pada angka 13,38 %, angka ini masih
sangat jauh dari harapan dan merupakan tugas rumah bagi pemerintah karena
upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan selama ini belum
Universitas Sumatera Utara
4
optimal. Sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah) Kabupaten Samosir Tahun 2016-2021 menargetkan pengurangan angka
kemiskinan di Kabupaten Samosir pada akhir Tahun 2021 mencapai 8-10 %.
(RPJMD Kabupaten Samosir, 2018)
Gambar 1.1
Perkembangan kemiskinan Samosir tahun 2015-2018
Pada Gambar 1.1 menunjukkan angka kemiskinan meningkat dari tahun
2015-2017, hanya tahun 2018 angka kemiskinan mengalami penurunan. Target
diatas tidak mudah untuk diselesaikan, terutama jika melihat peningkatan
kemiskinan yang cukup signifikan baik tingkat kemiskinan maupun jumlah
penduduk miskin. Namun bukan tidak mungkin pengentasan kemiskinan
dilakukan.
Gambar 1.2
Indeks Gini Ratio Samosir, Sumut, Nasional
Universitas Sumatera Utara
5
Pada Gambar 1.2 menunjukkan rasio indeks gini Kabupaten Samosir lebih
rendah dari Provinsi Sumut dan Nasional artinya menunjukkan ketimpangan
distribusi pendapatan di Kabupaten Samosir rendah. Oleh karena itu pemerintah
daerah perlu lebih meningkatkan sinergi melalui penargetan program-program
kemiskinan secara tepat melalui anggaran daerah (APBD). Selain itu program
pengentasan kemiskinan daerah sebagai salah satu indikator penting kinerja
pemerintah daerah, di mana dalam menelaah kinerja pemerintah daerah perlu
diperhatikan faktor-faktor penyebab determinan kemiskinan, seperti jumlah
penduduk miskin, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan.
Kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi pada program pengentasan
kemiskinan sudah seharusnya didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi
kondisi kemiskinan tersebut. Semakin tinggi jumlah dan persentase penduduk
miskin disuatu daerah akan menjadi tinggi beban pembangunan, sehingga akan
mengakibatkan semakin besar peran pemerintah dan semakin besar pula alokasi
dana APBD untuk program- program penanggulangan kemiskinan. (Hanna &
Karlan, 2016)
Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan
penelitian mengenai kondisi kemiskinan dan bentuk program penanggulangan
kemiskinan di Kabupaten Samosir serta faktor- faktor apa yang mempengaruhi
terjadinya kemiskinan di Kabupaten Samosir.
1.2 Rumusan Masalah
Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang sangat kompleks,
banyak faktor yang mempengaruhi baik dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan,
Universitas Sumatera Utara
6
dan mata pencaharian, selain itu juga menyangkut kerentanan dan kerawanan
orang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi
miskin. Cara pandang yang berbeda akan menentukan pemahaman tentang
kondisi, sifat dan konteks kemiskinan, bagaimana sebab-sebab kemiskinan dapat
diidentifikasi, dan bagaimana masalah kemiskinan dapat diatasi. Kemiskinan juga
merupakan salah satu tolak ukur sosial ekonomi dalam menilai keberhasilan
pembangunan yang dilakukan suatu pemerintah daerah. Berdasarkan uraian latar
belakang permasalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana kondisi kemiskinan di Kabupaten Samosir ?
2. Apa faktor- faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Samosir ?
3. Bagaimana implementasi strategi program penanggulangan kemiskinan di
Kabupaten Samosir?
1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Menganalisis kondisi kemiskinan di Kabupaten Samosir
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Samosir
3. Menganalisis implementasi strategi program penanggulangan kemiskinan di
Kabupaten Samosir
1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat teoritis yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:
1. Dapat memberikan masukan kepada para pengambil kebijakan pada
Pemerintah Daerah dalam menyusun prioritas kebijakan anggaran dan
Universitas Sumatera Utara
7
mengefektifkan implementasi kebijakan agar menunjang keberhasilan
pengentasan kemiskinan di daerah.
2. Bagi peneliti dan akademis diharapkan penelitian ini dapat menambah
khasanah ilmu pengetahuan mengenai informasi faktor-faktor yang turut
mempengaruhi kemiskinan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya
untuk meneliti masalah yang sama.
1.5 Batasan Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini dibatasi untuk berfokus pada faktor-faktor
yang mempengaruhi kemiskinan dan Strategi Program Penanggulangan
Kemiskinan di Kabupaten Samosir, di mana analisis faktor-faktor yang
mempengaruhi kemiskinan yaitu belanja langsung, pertumbuhan ekonomi,
pengangguran, pengeluaran perkapita dan rata-rata lama sekolah, sedangkan
implementasi strategi program penanggulangan kemiskinan berfokus pada
program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Samosir.
Universitas Sumatera Utara
8
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pengertian dan Penyebab Kemiskinan
Menurut Krishna A. (2007) kemiskinan adalah inheren dinamis, banyak
orang yang melarikan diri dari kemiskinan pada waktu tertentu, tetapi juga dalam
jumlah besar banyak yang jatuh ke dalam kemiskinan secara bersamaan. Setiawan
R. (2010) kemiskinan merupakan masalah derivasi atau problematika kekurangan.
Kemiskinan adalah sesuatu keadaan seseorang atau keluarga yang serba
kekurangan. Menurut BPS penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-
rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Pengukuran
kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar
(basic needs aproach). Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai
ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan
yang diukur dari sisi pengeluaran. (Krishna, 2007) (Badan Pusat Statistik, 2018)
(Setiawan R, 2010)
Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan
tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan
dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap
ancaman tindak kriminal, ketidak berdayaan dalam menentukan jalan hidupnya
sendiri (Suryawati, 2005).
Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu:
a. Kemiskinan absolut, kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di bawah
garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan,
Universitas Sumatera Utara
9
sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk
bisa hidup dan bekerja.
b. Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan
yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan
ketimpangan pada pendapatan.
c. Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat
yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki
tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari
pihak luar.
d. Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses
terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial
politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali
menyebabkan suburnya kemiskinan.
Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:
1. Kemiskinan alamiah, berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan
prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.
2. Kemiskinan buatan, lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau
pembangunan yang membuat masyarakat tidak mendapat menguasai sumber
daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.
Menurut Nasikun dalam Suryawati (2005), beberapa sumber dan proses
penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:
Universitas Sumatera Utara
10
a. Policy induces processes, yaitu proses pemiskinan yang dilestarikan,
direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan, diantaranya adalah
kebijakan anti kemiskinan, tetapi relitanya justru melestarikan.
b. Socio-economic dualism, negara bekas koloni mengalami kemiskinan karena
pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling
subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.
c. Population growth, prespektif yang didasari oleh teori Malthus, bahwa
pertambahan penduduk seperti deret ukur sedangkan pertambahan pangan
seperti deret hitung.
d. Resources management and the environment, adalah unsur mismanagement
sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal
tebang akan menurunkan produktivitas.
e. Natural cycle and processes, kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya
tinggal dilahan kritis, dimana lahan itu jika turun hujan akan terjadi banjir,
akan tetapi jika musim kemarau kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan
produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.
f. The marginalization of woman, peminggiran kaum perempuan karena masih
dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil
kerja yang lebih rendah dari laki-laki.
g. Cultural and ethnic factors, bekerjanya faktor budaya dan etnik yang
memelihara kemiskinan. Misalnya pada pola konsumtif pada petani dan nelayan
ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau
keagamaan.
Universitas Sumatera Utara
11
h. Exploratif intermediation, keberadaan penolong yang menjadi penodong,
seperti rentenir.
i. Internal political fragmentation and civil stratfe, suatu kebijakan yang
diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi
penyebab kemiskinan.
j. International processes, bekerjanya sistem internasional (kolonialisme dan
kapitalisme) membuat banyak negara menjadi miskin.
Suryawati (2005) penyebab kemiskinan di masyarakat khususnya di
pedesaan karena keterbatasan aset yang dimiliki yaitu :
1. Natural assets: seperti tanah dan air, karena sebagian besar masyarakat desa
hanya menguasai lahan yang kurang memadai untuk mata pencahariannya.
2. Human assets: menyangkut kualitas sumber daya manusia yang relatif masih
rendah dibandingkan masyarakat perkotaan (tingkat pendidikan, pengetahuan
keterampilan maupun tingkat kesehatan dan penguasaan teknologi).
3. Physical assets: minimnya akses ke infrastruktur dan fasilitas umum seperti
jaringan jalan, listrik, dan komunikasi di pedesaan.
4. Financial assets: berupa tabungan (saving), serta akses untuk memperoleh
moda usaha.
5. Social assets: berupa jaringan, kontak dan pengaruh politik, dalam hal ini
kekuatan bargaining position dalam pengambilan keputusan- keputusan
politik. (Suryawati, 2005)
Menurut Mardimin (1996), jenis-jenis kemiskinan yaitu:
Universitas Sumatera Utara
12
1. Kemiskinan absolut. Seseorang dapat dikatakan miskin jika tidak mampu
memenuhi kebutuhan minimum hidupnya untuk memelihara fisiknya agar
dapat bekerja penuh dan efisien,
2. Kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif muncul jika kondisi seseorang atau
sekelompok orang dibandingkan dengan kondisi orang lain dalam suatu
daerah,
3. Kemiskinan Struktural. Kemiskinan struktural lebih menuju kepada orang atau
sekelompok orang yang tetap miskin atau menjadi miskin karena struktur
masyarakatnya yang timpang, yang tidak menguntungkan bagi golongan yang
lemah.
4. Kemiskinan Situsional atau kemiskinan natural. Kemiskinan situsional terjadi di
daerah-daerah yang kurang menguntungkan dan oleh karenanya menjadi miskin.
5. Kemiskinan kultural. Kemiskinan penduduk terjadi karena kultur atau budaya
masyarakatnya yang sudah turun temurun yang membuat mereka menjadi
miskin. (Mardimin, 1996)
2.1.1 Pengukuran Kemiskinan
Di Indonesia sumber data mengenai kemiskinan telah tersedia di berbagai
sumber. Namun demikian, sumber yang resmi digunakan oleh pemerintah adalah
data kemiskinan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data
kemiskinan yang bersumber dari BPS sering menjadi dasar dalam implementasi
program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah. Seperti yang diketahui,
BPS mengeluarkan dua jenis data kemiskinan, yaitu data kemiskinan makro dan
data kemiskinan mikro. Data kemiskinan makro biasanya digunakan untuk
Universitas Sumatera Utara
13
geographical targeting sedangkan kemiskinan mikro lebih banyak digunakan
untuk keperluan household targeting seperti untuk social protection. Kedua data
ini memiliki kriteria, pengukuran, dan cakupan kemiskinan yang berbeda. (Tim
Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2013)
Pendekatan pertama, yaitu kemiskinan makro yang dikeluarkan oleh BPS
adalah data kemiskinan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional
(Susenas). Selain Susenas digunakan juga Survei Paket Komoditi Kebutuhan
Dasar (SPKKD) sebagai informasi tambahan yang dipakai untuk memperkirakan
proporsi pengeluaran masing-masing komoditi pokok non makanan. Kemiskinan
makro dihitung dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar yang
mencakup kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Dari kebutuhan dasar
ini dihitung suatu garis yang disebut garis kemiskinan. Kebutuhan dasar ini
merupakan kebutuhan minimum seseorang dapat hidup dengan layak. Indikator
kebutuhan minimum untuk masing-masing komponen tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut:
1. Pangan, dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum yaitu perkiraan kalori
dan protein
2. Sandang, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan
pakaian, alas kaki dan tutup kepala
3. Perumahan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk sewa
rumah, listrik, minyak tanah, kayu bakar, arang dan air
4. Pendidikan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk
keperluan biaya sekolah (uang sekolah, iuran sekolah, alat tulis, dan buku).
Universitas Sumatera Utara
14
5. Kesehatan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk penyediaan
obat-obatan dirumah, ongkos dokter, perawatan, termasuk obat-obatan.
Menurut Badan Pusat Statistik (2016) Garis kemiskinan berdasarkan pada
ukuran pendapatan, dimana batas kemiskinan dihitung dari besarnya rupiah yang
dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan
dan bahan makanan. Penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat
adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah US$1,7 perorang perhari.
Penetapan angka US$1,7 perorang perhari tersebut berasal dari perhitungan garis
Kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk
kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kilo Kalori perkapita
perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis
komoditi, sedangkan untuk pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan
meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan
ukuran menurut World Bank menetapkan standar kemiskinan berdasarkan
pendapatan perkapita. Penduduk yang pendapatan perkapitanya kurang dari
sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional. Dalam konteks tersebut, maka
ukuran kemiskinan menurut World Bank adalah USD$2 perorang perhari. (Badan
Pusat Statistik, 2016) (Khadafi & Mutiarin, 2017)
Indikator yang digunakan untuk menyatakan kemiskinan berdasarkan
pendekatan kebutuhan dasar adalah Head Count Index (HCI), yaitu jumlah dan
persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Indikator
kemiskinan yang dihasilkan diantaranya adalah persentase penduduk miskin, yaitu
(1) persentase penduduk yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan
Universitas Sumatera Utara
15
(yang disebut Po/ Head Count Index), (2) jumlah penduduk miskin, (3) Indeks
Kedalaman Kemiskinan (P1/ Poverty Gap Index) merupakan ukuran rata-rata
kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk mskin terhadap garis
kemiskinan,semakin tinggi nilai P1 maka semakin jauh rata-rata pengeluaran
penduduk miskin dari garis kemiskinan, (4) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2/
Poverty Severity Index) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran
diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai P2 menunjukkan semakin tinggi
ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Pendekatan ini juga disebut
sebagai pendekatan moneter Keberadaan data kemiskinan makro tidak hanya
menjawab berapa jumlah penduduk dan persentase penduduk miskin secara agregat,
namun juga menelaah sejauh mana kedalaman dan keparahan kemiskinan di suatu
wilayah (provinsi/kabupaten/kota) (Badan Pusat Statistik, 2016) (Lubis, 2004).
Pendekatan kedua adalah kemiskinan mikro yang penghitungannya
menggunakan pendekatan non moneter, di mana data mikro mampu menyediakan
informasi mengenai penduduk miskin sampai dengan nama dan alamat penduduk
miskin tersebut. Perbedaan yang terjadi selain metode dan pendekatan adalah juga
cakupan. Pada kemiskinan makro hanya mencakup penduduk miskin, sedangkan pada
kemiskinan mikro selain penduduk miskin juga mencakup penduduk hampir miskin.
Dalam menangani kemiskinan dengan ditingkatkan pemahaman akar
penyebabnya, mengingat pentingnya keberlanjutan penanganan kemiskinan,
banyak penelitian telah difokuskan pada bagaimana, mengapa faktor ekonomi
mempengaruhi kemiskinan (Churchill & Smyth, 2017). Kemiskinan penduduk
selalu berkaitan dengan pendapatan penduduk yang digunakan untuk membiayai
Universitas Sumatera Utara
16
kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, pemukiman, kesehatan dan pendidikan.
Tingkat hidup golongan masyarakat miskin tidak dapat dinaikkan hanya dengan
menaikkan daya belinya melalui program kesejahteraan sosial yang biasanya
berumur pendek. Peningkatan tingkat hidup golongan miskin hanya bisa
dilaksanakan dengan peningkatan produktivitasnya. Hal ini menuntut adanya
kelembagaan baru yang dapat menjangkau kelompok-kelompok masyarakat ini,
karena struktur kekuasaan yang ada sering kali berpijak pada hubungan sekutu
yang berbeda-beda antara elit politik dan ekonomi.
2.1.2 Teori Kemiskinan
Kuncoro (2000) mencoba mendefinisikan penyebab kemiskinan
dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara makro kemiskinan pola kepemilikan
sumber daya yang menyebabkan distribusi pendapatan yang timpang, penduduk
miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya
rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya
manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti
produktivitasnya juga akan rendah, yang pada gilirannya upahnya pun rendah.
Ketiga, kemiskinan muncul karena akibat perbedaan akses dalam modal.
(Kuncoro, 2000)
Ketiga penyebab kemiskinan itu bermuara pada lingkaran setan
kemiskinan (vicious circle of poverty)
Universitas Sumatera Utara
17
Gambar 2.1
Lingkaran Kemiskinan
Teori ini ditemukan oleh Nurkse (1953) dalam Kuncoro (2000), yang
mengatakan: “a poor country is poor because it is poor “ (Negara miskin itu
miskin karena dia miskin).
Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal
menyebabkan produktivitas yang rendah. Produktivitas rendah mengakibatkan
rendahnya pendapatan yang diterima dan akan berimplikasi pada rendahnya
tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan.
Oleh karena itu, usaha untuk mengurangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk
memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini.
Menurut Todaro dan Smith (2006) kemiskinan yang terjadi di negara-
negara berkembang akibat dari interaksi antara 6 karakteristik berikut :
1. Tingkat pendapatan nasional negara-negara berkembang terbilang rendah dan
laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat
Universitas Sumatera Utara
18
2. Pendapatan perkapita negara-negara Dunia Ketiga juga masih rendah dan
pertumbuhannya amat sangat lambat, bahkan ada beberapa yang
mengalami stagnasi
3. Distribusi pendapatan amat sangat timpang atau sangat tidak merata
4. Mayoritas penduduk di negara-negara Dunia Ketiga harus hidup dibawah
kemiskinan absolut.
5. Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi
dan banyaknya wabah penyakit sehingga tingkat kematian bayi di negara-
negara Dunia Ketiga sepuluh kali lebih tinggi dibanding dengan yang ada di
negara maju.
6. Fasilitas pendidikan di kebanyakan negara-negara berkembang maupun isi
kurikulumnya relatif masih kurang relevan maupun kurang memadai.
2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Anggaran merupakan satu instrumen penting dalam manajemen dimana
merupakan bagian dari fungsi manajemen. Di dunia bisnis maupun organisasi sektor
publik, termasuk pemerintah anggaran merupakan bagian dari aktivitas penting yang
dilakukan secara rutin dan dibuat pencatatan anggaran (Syarifuddin, 2003).
Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat
kebutuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan
dan sebagainya agar terjamin secara layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat
dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui anggaran yang
mereka buat.
Universitas Sumatera Utara
19
Anggaran sektor publik menjadi penting karena :
a) Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan
sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas
hidup masyarakat
b) Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat
yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas.
c) Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung
jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran merupakan instrumen
pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga yang ada.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah
yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan suatu rencana kerja
pemerintah yang dinyatakan secara kuantitatif, biasanya dalam satuan moneter
yang mencerminkan sumber-sumber penerimaan daerah dan pengeluaran untuk
membiayai kegiatan dan proyek daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran.
Pada hakekatnya anggaran daerah (APBD) merupakan salah satu alat untuk
meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan
tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta dapat
mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi-potensi
keanekaragaman daerah.
Universitas Sumatera Utara
20
Struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan
pembiayaan daerah.
a. Dalam APBD pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu :
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan
asli daerah yang sah
2. Dana Perimbangan, kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut
jenis pendapatan yang terdiri atas : dana bagi hasil, dana alokasi umum dan
dana alokasi khusus.
3. dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencakup hibah dari pemerintah,
badan/lembaga/organisasi, dana darurat, dana penyesuaian dan dana otonomi
khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
b. Belanja daerah terbagi atas
1. Urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan
pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu
yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah
yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan
2. Belanja menurut fungsi, digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan
pengelolaan keuangan negara.
3. Belanja menurut organisasi, disesuaikan dengan susunan organisasi masing-
masing pemerintah daerah
4. Belanja menurut program dan kegiatan, disesuaikan dengan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri dari belanja menurut
Universitas Sumatera Utara
21
kelompok belanja langsung yaitu pengeluaran pemerintah yang dianggarkan
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan seperti
belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, sedangkan kelompok
belanja tidak langsung dapat diartikan sebagai pengeluaran untuk membayar
hal-hal yang secara tidak langsung terkait dengan program dan kegiatan
pemerintah seperti belanja belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan
sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
c. Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan, meliputi Sumber pembiayaan berupa penerimaan daerah adalah:
sisa lebih anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil
penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan transfer dari dana cadangan.
Sedang sumber pembiayaan berupa pengeluaran daerah terdiri atas:
pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer
ke dana cadangan, dan sisa lebih anggaran tahun sekarang.
Menurut Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan, Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar
sumber, alokasi dan pemakian sumber daya keuangan yang dikelola oleh
pemerintahan pusat/daerah, yang mengambarkan perbandingan antara anggaran
dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Idealnya, besaran belanja langsung
melampaui besaran belanja tidak langsung. Hal ini merupakan indikator kualitas
belanja daerah di mana anggaran pendapatan harusnya dihabiskan lebih banyak
kepada belanja langsung daripada belanja tidak langsung. Indikator lainnya adalah
kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan programnya yang dapat
Universitas Sumatera Utara
22
dilihat dari berapa besar realisasi belanjanya. Namun realitasnya berbeda, di mana
belanja tidak langsung seringkali lebih besar dari belanja langsung dan bahkan
realisasi anggaran belanja langsung masih jauh dari harapan.
Kemampuan untuk merealisasikan anggaran (spending performance)
menjadi sangat penting karena program-program pemerintah berjalan atau tidak
dapat dilihat dari kucuran dana APBD yang dianggarkan. Artinya, semakin
rendah realisasi anggaran, maka semakin sedikit pula program dan aktivitas
pemerintah yang dijalankan. Akhirnya, tujuan pemerintah tidak tercapai sesuai
dengan harapan (Fahlevi & Ananta, 2015).
2.1.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan
a. Belanja Langsung terhadap kemiskinan
Kebijakan pemerintah daerah yang pro kemiskinan tercermin dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di mana APBD
merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang dikelola oleh
pemerintah daerah. Dalam APBD tersusun rencana pencapaian pendapatan
daerah, rencana belanja tidak langsung (belanja aparatur), dan belanja
langsung (publik). Dalam APBD terdapat alokasi untuk berbagai program
dan kegiatan yang akan digulirkan kepada masyarakat termasuk untuk
program-program penanggulangan kemiskinan. Pengeluaran pemerintah
daerah melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung merupakan alat
intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif.
Alokasi belanja langsung sangat berpengaruh terhadap kondisi pembangunan
daerah. Alokasi belanja langsung yang tinggi akan memberikan peluang
Universitas Sumatera Utara
23
tersedianya berbagai program dan kegiatan yang akan dirasakan oleh masyarakat
serta dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
b. Pertumbuhan Ekonomi terhadap kemiskinan
Pertumbuhan ekonomi didefinisikan menurut Kutznets dalam Todaro (2006)
sebagai kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang
bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada
penduduknya. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk
melihat kinerja perekonomian baik di tingkat nasional maupun regional
(daerah). Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan output agregat (keseluruhan
barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian) atau Produk
Domestik Bruto (PDB). PDD merupakan nilai total seluruh output akhir yang
dihasilkan oleh suatu perekonomian, baik yang dilakukan oleh warga lokal
maupun warga asing yang bermukim di negara bersangkutan, sehingga
ukuran umum yang sering digunakan untuk melihat laju pertumbuhan
ekonomi adalah persentase perubahan PDB untuk skala provinsi atau
kabupaten/kota. (Todaro, 2006).
Ada tiga komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara,
(1) akumulasi modal meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang
ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal manusia, (2) pertumbuhan
penduduk yang selanjutnya akan menambah jumlah angkatan kerja, (3)
kemajuan teknologi yaitu berupa cara-cara baru atau perbaikan atas cara-cara
lama dalam menangani suatu pekerjaan (Todaro, 2006).
Universitas Sumatera Utara
24
Pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan dengan investasi, di mana investasi
akan memberikan pertumbuhan ekonomi yang lebih bermanfaat kepada kaum
miskin (Yusuf & Summer, 2015). Tersedianya investasi akan membantu
peningkatan produksi disetiap sektor melalui penambahan modal (Yuhendri,
2013). Peningkatan kualitas tenaga kerja juga berakibat penanaman investasi
akan memicu peningkatan produksi (Taufik et. al., 2014)
Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan indikator untuk melihat
keberhasilan pembangunan dan syarat keharusan (necessary condition) bagi
pengurangan tingkat kemiskinan. Syarat kecukupan pertumbuhan ekonomi
tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan dimana pertumbuhan
menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk
miskin. Secara langsung hal ini berarti pertumbuhan ekonomi perlu
dipastikan terjadi di sektor-sektor penduduk miskin bekerja seperti sektor
pertanian atau sektor yang padat karya, sedangan secara tidak langsung
diperlukan pemerintah yang cukup efektif mendistribusikan manfaat
pertumbuhan yang mungkin didapatkan dari sektor modern seperti jasa yang
padat modal (Siregar & Dwi, 2007).
c. Pengangguran terhadap Kemiskinan
Pengangguran adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang
mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak
mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelumnya dikategorikan sebagai bukan
angkatan kerja), dan yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai
bekerja (sebelumnya dikategorikan sebagai bekerja), dan pada waktu
Universitas Sumatera Utara
25
bersamaan mereka tidak bekerja. Penganggur dengan konsep/definisi tersebut
biasanya disebut sebagai pengangguran terbuka. Selain pengangguran terbuka
ada istilah setengah pengangguran, yaitu penduduk yang bekerja kurang dari
jam normal (35 jam seminggu), tidak termasuk yang sementara tidak bekerja.
(Badan Pusat Statistik, 2016).
Menurut Dian (2001) bahwa jumlah pengangguran erat kaitannya dengan
kemiskinan di Indonesia yang penduduknya memiliki ketergantungan yang
sangat besar atas pendapatan gaji atau upah yang diperoleh saat ini.
d. Pengeluaran Perkapita terhadap kemiskinan
Pengeluaran perkapita (daya beli) memberikan gambaran tingkat daya
masyarakat dan sebagai salah satu komponen yang digunakan dalam melihat
status pembangunan manusia di suatu wilayah. Rata-rata Pengeluaran
Perkapita riil yang disesuaikan (daya beli) adalah kemampuan masyarakat
dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa.
Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang
dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan
pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Tingkat
kesejahteraan dikatakan meningkat jika terjadi peningkatan konsumsi riil
perkapita, yaitu peningkatan nominal pengeluaran rumah tangga lebih tinggi
dari tingkat inflasi pada periode yang sama. Semakin rendah nilai daya beli
masyarakat berkaitan erat dengan kondisi perekonomian pada saat itu yang
sedang memburuk, dimana semakin rendah kemampuan masyarakat membeli
suatu barang atau jasa.
Universitas Sumatera Utara
26
Sukirno (2011) mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang
menentukan tingkat pengeluaran rumah tangga secara unit kecil atau
keseluruhan ekonominya, dimana terjadi pengaruh pengeluaran konsumsi bila
terjadi kenaikan pendapatan. Biasanya pertambahan pendapatan lebih tinggi
daripada pertambahan konsumsi. Kalau pendapatan tidak mengalami
perubahan maka kenaikan harga menyebabkan pendapatan riil menjadi
semakin sedikit. Dengan kata lain, kemampuan pendapatan yang diterima
untuk membeli barang-barang menjadi lebih kecil dari sebelumnya, sehingga
kenaikan harga menyebabkan konsumen mengurangi jumlah berbagai barang
yang dibelinya, termasuk barang yang mengalami kenaikan harga. (Sukirno, 2011)
Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia salah satunya
tergantung dari pendapatan yang diterima oleh masyarakat dan tergantung
dari pengeluaran penduduk terhadap pendidikan serta kebijakan pemerintah
dalam menurunkan tingkat pengangguran (Hudaya, 2009).
e. Pendidikan terhadap kemiskinan
Pendidikan merupakan investasi bagi pembentukkan modal manusia yang
berkualitas, di mana pendidikan baik formal maupun non formal dapat
berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang.
Pendidikan menyediakan pengetahuan, keterampilan, nilai dan perilaku guna
meningkatkan kualitas hidup, produktivitas dan kesempatan kerja. Semakin
tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga
meningkat sehingga akan mendorong produktivitas seseorang (Arsyad, 1999).
Menurut Boex (2006), dengan melakukan investasi pada pendidikan maka
Universitas Sumatera Utara
27
akan meningkatkan produktivitas, peningkatan produktivitas akan
meningkatkan pendapatan, dan pendapatan yang cukup akan mampu
mengangkat kehidupan seseorang dari kemiskinan. (Arsyad, 1999) (Boex, 2006).
Berdasarkan uraian penjelasan diatas terlihat bahwa keterkaitan kemiskinan
dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan
untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan serta
menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Mendidik dan
memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. Hal tersebut harus
menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa
(Chriswardani, 2005).
Pendidikan tidak hanya membantu memperbesar potensi penghasilan tapi
juga memberdayakan masyarakat, serta memungkinkan setiap orang berperan
dalam pemerintahan. Menurut Simmons (dikutip dari Todaro,1994),
pendidikan di banyak negara merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari
kemiskinan. Seorang miskin yang mengharapkan pekerjaan yang baik serta
penghasilan yang tinggi maka harus mempunyai pendidikan tinggi, namun
tidak mempunyai cukup uang untuk membiayai pendidikannya, karenanya
keberpihakan pemerintah sangat dibutuhkan.
Pemberian perhatian yang besar kepada bidang pendidikan sangat beralasan
karena pendidikan memiliki kendala teknis yang kecil namun memberi
manfaat yang besar. Beberapa studi menemukan bahwa return on investment
(tingkat pengembalian investasi) lebih tinggi untuk pendidikan dasar, diikuti
pendidikan menengah dan tinggi, misalnya di negara-negara Sub Sahara
Universitas Sumatera Utara
28
Afrika (World Bank, 2006). Penelitian Tilak (2007) di India bahwa kebijakan
publik tidak hanya untuk pendidikan dasar tetapi juga untuk pengembangan
pendidikan menengah dan tinggi sangat dibutuhkan dalam pembangunan,
pengentasan kemiskinan, pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi.
(Tilak, 2007)
Keadaan pendidikan penduduk secara umum dapat diketahui dari beberapa
indikator sebagai berikut yaitu: Angka Partisipasi Sekolah APS), Tingkat
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Harapan Lama Sekolah
(Hermanto & Dwi, 2007) (Siregar & Dwi, 2007).
2.1.5 Program Penanggulangan Kemiskinan
Menurut Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan
penanggulangan kemiskinan didefinisikan bahwa Penanggulangan kemiskinan
adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan
secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat
untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat.
Program penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan
oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui kegiatan yang pro rakyat
kecil yaitu berupa pemberian bantuan pemerintah, perlindungan sosial,
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, agar
dapat meningkatkan kegiatan ekonomi. Penanggulangan kemiskinan melalui
mekanisme ekonomi dengan menerbitkan serangkaian kebijakan yang bersifat
Universitas Sumatera Utara
29
makro dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan
lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat yang berpihak kepada masyarakat
miskin (Rahayu, 2012).
Berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dikeluarkan dan
diimplementasikan bertujuan untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin di
Indonesia. Penanggulangan kemiskinan pada akhirnya juga menjadi aspek
pembangunan yang tidak dapat dipisahkan karena pertumbuhan ekonomi yang
dicapai tidak secara otomatis mengurangi angka kemiskinan tetapi malah yang
terjadi adalah tingkat kesenjangan yang semakin tinggi. Strategi mengembangkan
dan meningkatkan peranan usaha masyarakat dalam mencapai kemandirian
serta kemampuan dan otonomi daerah adalah wujud nyata dari pelaksanaan
demokrasi ekonomi.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 166 Tahun 2014 tentang
percepatan penanggulangan kemiskinan, di mana program pemerintah dalam
penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial terdiri dari 3 program, yaitu :
1. Program bantuan sosial
2. Program pemberdayaan masyarakat
3. Program usaha ekonomi kecil dan mikro
Selain itu, ditambah dengan tiga program baru dengan cakupan yang lebih
luas kepada rumah tangga sangat miskin yang meliputi : Kartu Indonesia Sehat
(KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Program Simpanan Keluarga
Sejahtera (PSKS) (Rustanto, 2015).
Universitas Sumatera Utara
30
Berdasarkan data perlindungan sosial global, memperkirakan bahwa
program perlindungan sosial yang saat ini mencegah 150 juta orang jatuh ke
dalam kemiskinan. Bahkan jika semua negara-negara berpenghasilan rendah bisa
mencapai efisiensi penargetan yang terbaik yang diamati dunia, hanya 50% yang
dapat mengurangi separuh kesenjangan kemiskinan melalui perlindungan sosial
(Fizzbein, Kanbur, & Yemstsov, 2014).
Program pengentasan kemiskinan yang ditargetkan dan dilakukan oleh
pemerintah dan organisasi non-pemerintah, kemiskinan tetap pada tingkat agregat.
Seringkali tindakan korektif yang diadopsi oleh pemerintah untuk mengurangi
kemiskinan dapat menghasilkan masalah lebih lanjut, seperti sebagai penerima
manfaat dari program mentransfer sumber daya diterima dari non-miskin yang
mungkin tidak menjadi kelompok sasaran, yang pada gilirannya dapat membuat
orang miskin masih miskin (Chakravarty & D'Ambrosio, 2013)
Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan memuat 4 (empat) pokok
strategi yaitu (1) perbaikan program perlindungan sosial; (2) peningkatan akses
terhadap pelayanan dasar; (3) pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; dan
(4) pembangunan inklusif; yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah.
Tujuan Perpres No. 15 Tahun 2010 adalah meningkatkan efektivitas upaya
pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dan sektor swasta dalam
penanggulangan kemiskinan. Efektivitas tersebut berjalan melalui penguatan
kapasitas pemerintah dan peran masyarakat oleh Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Universitas Sumatera Utara
31
2.2 Penelitian terdahulu
Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian
terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Dasar
atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai
penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan
sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu
dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan
permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus
penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan pengaruh variabel
belanja langsung, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, pengeluaran per
kapita, dan pendidikan pada tingkat kemiskinan.
1. Penelitian Sudirman (2014) tentang Analisis Kemiskinan Makro dan Mikro
Kabupaten Kutai Kertanegara di mana berdasarkan hasil analisis tersebut
bahwa penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Kutai Kartanegara perlu
mendapat perhatian dalam intervensi kebijakan mengingat penurunannya
melambat bahkan di tahun 2013 terjadi peningkatan kemiskinan serta
berdasarkan data mikro dapat dikenali karakteristik rumah tanga miskin di
Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Penelitian Minggu et. al., (2015) bahwa belanja langsung, belanja tidak
langsung dan investasi swasta mempunyai hubungan yang terbalik dengan
kemiskinan, di mana belanja langsung pemerintah Kota Bitung secara
signifikan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin Kota Bitung,
Universitas Sumatera Utara
32
sedangkan belanja tidak langsung dan investasi swasta tidak signifikan secara
statistik dalam mereduksi kemiskinan di Kota Bitung
3. Penelitian Siregar dan Mudawali (2013) menganalisis realisasi anggaran
pendapatan dan belanja daerah Aceh terhadap pertumbuhan ekonomi,
pengangguran dan kemiskinan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa
realisasi belanja daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi
dan berpengaruh negatif terhadap pengangguran dan kemiskinan, sehingga
apabila belanja daerah meningkat maka akan dapat mengurangi tingkat
pengangguran dan kemiskinan.
4. Penelitian Dardiri (2014) tentang Strategi penanggulangan kemiskinan di Kota
Bogor melalui pendekatan anggaran dan regulasi menyimpulkan bahwa
alokasi belanja langsung APBD dan angka pengangguran di Kota Bogor
berpengaruh nyata terhadap jumlah KK miskin dengan nilai koefisien negatif
untuk belanja langsung dan positif untuk pengangguran, artinya jika ada
peningkatan belanja langsung APBD sebesar 1 persen, maka akan
menurunkan angka persentase KK miskin sebesar 11,99 persen dan jika ada
kenaikan 1 persen angka pengangguran maka akan meningkatkan 5,64 persen
jumlah KK miskin.
5. Hasil Penelitian Jonaidi (2012) tentang Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan
Kemiskinan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh
signifikan terhadap angka kemiskinan, dan kemiskinan juga berpengaruh
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Universitas Sumatera Utara
33
6. Penelitian Azwar dan Subekan (2016) tentang Analisis Determinan Kemiskinan
di Sulawesi Selatan atau faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di
Provinsi Sulawesi Selatan pada 24 Kabupaten/kota di mana hasil empiris
penelitian membuktikan bahwa seluruh variabel determinan yang terdiri dari
pertumbuhan ekonomi, jumlah pengangguran, indeks kesehatan, angka
partisipasi sekolah dan belanja daerah secara simultan berpengaruh signifikan
terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Penelitian Adinugraha (2016) tentang analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi,
rata-rata lama sekolah, dan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk
miskin di Provisni DIY menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan rata-rata
lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk
miskin, sedangkan jumlah pengangguran berpengaruh positifdan signifikan
terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi DIY.
8. Penelitian Purnami dan Saskara (2016) tentang Analisis Pengaruh Pendidikan
dan Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta
Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali bahwa hasil analisis menunjukkan
pendidikan dan pertumbuhan ekonomi secara langsung berpengaruh negatif
dan siginifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali.
9. Penelitian Fadillah et. al., (2016) tentang Analisis Pengaruh Pendapatan
Perkapita, Tingkat Pengangguran, IPM dan Pertumbuhan Penduduk terhadap
Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2009-2013 menunjukkan bahwa
pendapatan perkapita, tingkat pengangguran, IPM dan pertumbuhan
penduduk berpengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa
Universitas Sumatera Utara
34
Tengah, dimana variabel pendapatan perkapita memiliki pengaruh negatif
yaitu sebesar 0,3267 artinya bahwa setiap kenaikan pendapatan perkapita
sebesar satu persen akan menurunkan jumlah penduduk sebesar 0,3267
persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki pengaruh positif
yaitu sebesar 0,006 artinya bahwa setiap kenaikan TPT sebesar satu persen
akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,006 persen.
10. Penelitian Fachrudin (2015) tentang Evaluasi Kebijakan Penanggulangan
Kemiskinan Pemerintah Kota Balikpapan dengan teknik analisis deskriptif
kualitatif bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dimiliki
pemeritah Kota Balikpapan perlu dibenahi agar tepat dan relevan dalam
menjawab persoalan kemiskinan yang dinamis.
2.3 Kerangka Konseptual
Kebanyakan penduduk Indonesia rentan terhadap kemiskinan. Hampir
40% penduduk hidup hanya sedikit di atas garis kemiskinan nasional dan
mempunyai pendapatan kurang dari US$2 per hari. Perubahan sedikit saja dalam
tingkat harga khususnya harga BBM, pendapatan, dan kondisi kesehatan, dapat
menyebabkan mereka berada dalam kemiskinan, setidaknya untuk sementara
waktu (Kuncoro, 2000) (Saragih, P.J., 2014)
Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah disusun
berbagai kebijakan yang mendukung dalam program pengentasan kemiskinan
yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam
APBD terdapat alokasi untuk berbagai program dan kegiatan yang akan
digulirkan kepada masyarakat termasuk untuk program-program penanggulangan
Universitas Sumatera Utara
35
kemiskinan. Pengeluaran pemerintah daerah melalui belanja langsung dan belanja
tidak langsung merupakan alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian
yang dianggap paling efektif dalam menekan angka kemiskinan.
Tingkat kemiskinan di Kabupaten Samosir beberapa tahun terakhir relatif
fluktuatif, pada tahun 2016 tingkat kemiskinan di Kabupaten Samosir adalah
14,40 persen, mengalami peningkatan dari tahun 2015 yaitu 0,29 persen. Tingkat
kemiskinan tahun 2017 kembali mengalami kenaikan yaitu sebesar 14,72 persen
dengan jumlah penduduk miskin 18.430 jiwa, sedangkan di tahun 2018 tingkat
kemiskinan adalah 13,38 persen dan jumlah penduduk miskin sebanyak 16.810 jiwa
dan tahun 2019 sebesar 12,52 persen. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Samosir
Tahun 2016-2021 target untuk angka kemiskinan tahun 2021 adalah 8-10 persen.
Dalam rangka pencapaian target pembangunan tersebut perlu dicermati
dan dikaji ulang atas strategi program penanggulangan kemiskinan yang
dijalankan pemerintah daerah Kabupaten Samosir serta menelaah kembali kinerja
pemerintah daerah dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi
kemiskinan, seperti belanja langsung, pertumbuhan ekonomi, pengangguran,
pengeluaran perkapita dan rata-rata lama sekolah sehingga dalam pemenuhan
target diatas pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan berdasarkan akar
penyebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan dan keberlanjutan
penanganan kemiskinan dengan lebih meningkatkan sinergi melalui penargetan
program-program kemiskinan secara tepat melalui anggaran daerah (APBD).
Pada penelitian ini akan menggambarkan kondisi kemiskinan di
Kabupaten Samosir dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
Universitas Sumatera Utara
36
kemiskinan serta implementasi strategi program penanggulangan kemiskinan pada
angggaran dengan konsep value for money sehingga dapat memberikan
rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Kabupaten Samosir dalam rangka
mempercepat pengentasan kemiskinan.
Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat digambarkan skema sistematis
kerangka konseptual sebagai berikut:
Gambar 2.2
Kerangka Konseptual
2.4 Hipotesis Penelitian
Hipotesis adalah jawaban sementara/kesimpulan yang diambil untuk
menjawab permasalahan yang harus diuji secara empiris. Penelitian Minggu, dkk
(2015) menyatakan bahwa belanja langsung pemerintah Kota Bitung secara
signifikan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin Kota Bitung. Dardiri
(2014) menyimpulkan bahwa alokasi belanja langsung APBD dan angka
pengangguran di Kota Bogor berpengaruh nyata terhadap jumlah KK miskin
Jumlah Penduduk Miskin
Jumlah Belanja Langsung
Pertumbuhan Ekonomi
Tingkat Pengangguran
Pengeluaran per kapita
Pendidikan
Universitas Sumatera Utara
37
dengan nilai koefisien negatif untuk belanja langsung dan positif untuk
pengangguran, Penelitian Jonaidi (2012) menunjukkan bahwa pertumbuhan
ekonomi berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan. Purnami dan
Saskara (2016) bahwa pendidikan dan pertumbuhan ekonomi secara langsung
berpengaruh negatif dan siginifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi
Bali. Penelitian Kumalasari dan Poerwono (2011) bahwa pengeluaran perkapita
disesuaikan (PP) dan jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2009.
Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam
penelitian ini adalah:
1. Belanja Langsung, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran perkapita, Rata-rata
lama sekolah, Pengangguran secara serempak berpengaruh signifikan
terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Samosir.
2. Belanja Langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Jumlah
Penduduk Miskin di Kabupaten Samosir.
3. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Jumlah
Penduduk Miskin di Kabupaten Samosir.
4. Pengeluaran Perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Jumlah
Penduduk Miskin di Kabupaten Samosir.
5. Rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Jumlah
Penduduk Miskin di Kabupaten Samosir.
6. Jumlah Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Jumlah
Penduduk Miskin di Kabupaten Samosir.
Universitas Sumatera Utara
38
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif dan kuantitatif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan
analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan dan implementasi strategi
program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Samosir. Pendekatan
penelitian kualitatif untuk menganalisis kondisi kemiskinan Kabupaten Samosir,
sedangkan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap kemiskinan dan implementasi strategi program
penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Samosir.
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian di Kabupaten Samosir yang secara administratif terdiri
dari 9 kecamatan, 128 desa dan 6 kelurahan, di mana jumlah penduduk Kabupaten
Samosir pada tahun 2018 sebesar 125.816 jiwa. Waktu penelitian ini dilaksanakan
sejak Juli 2019 hingga Januari 2020.
3.3 Jenis dan Sumber data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.
Secara umum data sekunder untuk ilmu sosial termasuk data sensus, survei,
catatan organisasi, dan data yang dikumpulkan melalui penelitian kuantitatif
maupun kualitatif (Windle, 2010).
Data sekunder pada penelitian ini antara lain:
Universitas Sumatera Utara
39
1. Data Kondisi Kemiskinan Kabupaten Samosir berupa jumlah penduduk
miskin dan kondisi rumah tangga miskin (Pendidikan, Pekerjaan, Kesehatan,
dan fasilitas perumahan). Sumber data dari BPS dan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah pada Kabupaten Samosir.
2. Data time series untuk kurun waktu tahun 2009-2018 dan data cross section
berupa data Belanja Langsung, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran,
Pengeluaran Perkapita dan Rata-rata Lama Sekolah. Sumber Data Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Bappeda Kabupaten Samosir, dan BPS.
3. Data Implementasi Strategi program penanggulangan kemiskinan berupa
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (LAKIP), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD),
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Samosir.
Sumber Data Bappeda Kabupaten Samosir, Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Samosir, Dinas Sosial Kabupaten Samosir
3.4 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu: data sekunder
diperoleh melalui survei institusional dan studi litetatur.
1. Survei Institusional
Survei ini dilakukan dengan mengunjungi instansi terkait untuk memperoleh
data yang diperlukan.
Universitas Sumatera Utara
40
2. Studi literatur
Studi literatur yang dilakukan pada penelitian ini merupakan kompilasi data
pencatatan administrasi atau dokumen-dokumen yang terkait dengan kajian
penelitian. Data sekunder ini dijaring dengan menggunakan studi
dokumentasi.
3.5 Teknik Analisis Data
Tenik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Menganalisis Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Samosir
Dalam menganalisis kondisi kemiskinan di Kabupaten Samosir dengan
menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu
menganalisis terhadap data-data kuantitatif dan interpretasi terhadap data-data
kuantitatif tersebut. Di mana dalam analisis data tersebut dapat dilakukan
berdasarkan informasi yang tersedia di informasi statistik dalam bentuk teks,
tabel, grafik atau pada data asli (Church, 2001). Pengolahan data dilakukan
dengan Microsoft Excel.
2. Menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemiskinan di
Kabupaten Samosir
Dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan digunakan
analisis Regresi Data Panel dimana pengolahan data dilakukan dengan
program Eviews 7.0 Analisis panel data secara umum didefinisikan sebagai
analisis satu kelompok variabel yang tidak saja mempunyai keragaman
(dimensi) dalam time series tetapi juga dalam cross section,sehingga menjadi
salah satu kelebihan data panel karna dapat melihat pengaruh variable
Universitas Sumatera Utara
41
independen terhadap variable dependent dalam time series tetapi juga dalam
cross section. Berdasarkan literatur yang ada, ada beberapa keuntungan yang
diperoleh dengan menggunakan data panel antara lain:
a) Data panel yang merupakan gabungan dua data time series dan cross section
mampu menyediakan data yang lebih banyak, lebih bervariasi, mengurangi
kolinearitas antar variabel, meningkatkan degree of freedom, dan lebih efisien.
b) Mampu mengontrol heterogenitas individu, pada gilirannya menjadikan data panel
digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks.
c) Menggabungkan informasi dari data time series dan cross section dapat
mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel
(omitted variable).
a. Metode Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif adalah suatu metode analisis yang dilakukan dengan
mengumpulkan data-data yang diperlukan, kemudian data-data tersebut
diklasifikasikan, dianalisis, dan diinterpretasikan secara objektif sehingga
diperoleh gambaran yang jelas mengenai topik ataupun masalah yang diteliti.
b. Evaluasi Model dengan Uji Asumsi Klasik
Dalam evaluasi Model yang digunakan maka dilakukan uji asumsi klasik,
dimana persamaan yang diperoleh dari sebuah estimasi dapat dioperasikan
secara statistik jika memenuhi asumsi klasik, beberapa uji asumsi klasik
antara lain :
Universitas Sumatera Utara
42
1) Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel. Apabila
nilai yang dihasilkan dalam model regresi sangat tinggi, tetapi secara
individual variabel bebas banyak yang tidak signifikan, hal ini merupakan
salah satu terjadinya indikasi multikolinearitas. Pengujian terhadap ada
tidaknya multikolinearitas ini dilakukan dengan cara melihat koefisin korelasi
antar variabel. Multikolinearitas dapat dilihat dari koefisien korelasi. Bila
koefisien korelasi lebih kecil dari 0,8 maka tidak terjadi multikolinearitas.
2) Autokorelasi
Autokorelasi adalah keadaan dimana disturbance term pada periode/observasi
tertentu berkorelasi dengan disturbance term pada periode/observasi lain
yang berurutan, dengan kata lain disturbance term tidak random (Gujarati,
2003). Autokorelasi dapat mempengaruhi efisiensi dari estimatornya. Untuk
mendeteksi adanya korelasi serial adalah dengan melihat nilai Durbin-Watson
(DW) dalam Eviews. Untuk mengatahui ada atau tidaknya autokorelasi, maka
dilakukan dengan membandingkan DW statistiknya dengan DW-tabel.
3) Heteroskedasitas
Untuk mendeteksi adanya heteroskedasitas dapat menggunakan General
Least Square (Cross section Weigth) yaitu dengan membandingkan sum
square Residual pada Wieghted Statistic dengan sum square Residual
Unweighted Statistic. Jika sum square Residual pada Wieghted Statistic lebih
Universitas Sumatera Utara
43
kecil dari sum square Residual Unweighted Statistic, maka terjadi
heteroskedasitas. Treatment pelanggaran asumsi heteroskedasitas ini dapat
dilakukan dengan mengestimasi GLS dengan white- heteroskedacity.
(Ekananda, 2015)
4) Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel
residual memiliki distribusi normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa uji t
dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Ada
beberapa metode untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi residual
antara lain Jarque-Bera Test (J-B test) dan metode grafik. Dalam penelitian
ini akan menggunakan metode J-B, keputusan diambil dengan
membandingkan nilai probabilitas Jarque-Bera dengan taraf nyata α = 0.05.
Jika nilai probabilitas Jarque-Bera lebih dari α = 0.05, maka dapat
disimpulkan bahwa error term terdistribusi dengan normal.
3.6 Uji Hipotesis
Pengujian Statistik Analisis Regresi untuk penelitian ini, di mana uji
signifikansi merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji diterima atau
ditolaknya (secara statistik) hasil hipotesis nol (H0) dari sampel. Keputusan untuk
mengolah H0 dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data yang
ada (Gujarati, 2003).
1) Koefisien Determinasi (R2)
Nilai R2 disebut juga koefisien determinasi (Goodness of Fit) yang merupakan
suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik
Universitas Sumatera Utara
44
atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Koefisien determinasi (R2)
menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen dapat
menjelaskan variasi variabel dependennya (goodness of fit test). Nilai R2 dapat
diperoleh dengan formula sebagai berikut (Firmansyah, 2006):
Nilai R2 berkisar antara nol dan satu (0<R2<1). Nilai R2 yang kecil atau
mendekati nol berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi
variabel dependen amat terbatas. Sebaliknya, jika nilai R2 = 100 berarti variabel
independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk
memprediksi variasi variabel dependen, dan model tersebut dapat dikatakan baik
(Gujarati, 2003).
2) Pengujian Best of Fit Model
a. Pengujian Koefisien regresi serentak (Uji F)
Dalam Gujarati (2003), uji F merupakan alat uji statistik secara bersama-
sama atau keseluruhan dari koefisien regresi variabel independen terhadap
variabel dependen. Dari uji F dapat diketahui apakah semua variabel independen
yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama atau
tidak terhadap variabel dependen. Hipotesis nol (H0) yang diajukan dalam
penelitian ini adalah apakah semua variabel independen bukan merupakan
penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen, atau:
H0 :ß1 =ß2 =ß3 =ß4 =ß5=0
Universitas Sumatera Utara
45
Sedangkan hipotesis alternatifnya (H1) adalah semua variabel independen mampu
mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama, atau:
0 : = = = = 5 = 0
Kriteria dalam uji F yaitu H0 diterima jika Fstatistik > F- tabel atau nilai p
value > dari batas kritis (0.05) sehingga H1 ditolak, maka variabel independen
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama.
Sebaliknya, jika Fstatistik < F Tabel atau nilai p value < dari batas kritis (0.05)
sehingga H1 diterima. maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan
terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Ftabel diperoleh dengan derajat
kebebasan variasi regresi k (banyaknya variabel), dan derajat kebebasan variasi
residual n-k-1 (banyaknya observasi-banyaknya variabel-1) Pengujian koefisien
regresi secara individual (Uji t)
Uji t dapat dilakukan dengan dua cara, pertama dengan membandingkan
nilai t hitung dengan t tabel. Nilai t hitung dapat diperoleh dari nilai t statistik
pada output Eviews, sedangkan nilai t tabel dapat diperoleh dari tabel t dengan
dengan menggunakan degree of freedom (df) sebesar n-k.
Apabila t hitung lebih besar daripada t tabel maka H0 ditolak dan H1
diterima, sebaliknya jika thitung lebih kecil daripada ttabel maka H0 diterima dan
H1 ditolak. Cara kedua yaitu dengan membandingkan nilai probalilitas output
Eviews dengan nilai α. Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari nilai α maka 0
ditolak dan H1 diterima, sebaliknya jika nilai probabilitas lebih besar daripada
nilai α maka 0 diterima dan ditolak. Nilai alpha (α) yang digunakan adalah
tingkat kepercayaan 99% (0.01), 95% (0.05) dan 90% (0.1).
Universitas Sumatera Utara
46
3. Menganalisis Strategi Program Penanggulangan kemiskinan di
Kabupaten Samosir
Dalam mengevaluasi strategi program penanggulangan kemiskinan secara
deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu menggambarkan strategi
penanggulangan kemiskinan pemerintah Kabupaten Samosir dalam upaya
pengurangan kemiskinan dengan fokus pada program penanggulangan
kemiskinan Kabupaten Samosir dengan konsep Value for money. Menurut Bastian
(2006) bahwa value for money merupakan konsep pengelolaan yang meliputi
penilaian efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pengukuran kinerja organisasi
sektor publik, sedangkan Menurut Mahmudi (2005) pengukuran kinerja value for
money adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi dan
efektivitas suatu kegiatan, program dan organisasi.
Dalam konteks otonomi daerah, value for money merupakan jembatan untuk
menghantarkan pemerintah daerah mencapai good governance yaitu pemerintah
daerah yang transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel, sehingga konsep
value for money sangat dibutuhkan sebagai pendukung pengelolaan keuangan
daerah dan dana daerah. Manfaat implementasi konsep value for money antara
lain meningkatkan efektivitas pelaynan publik dalam artian pelayanan yang
diberikan tepat sasaran, alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan
publik, dan meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan
akuntabilitas publik. (Abu & Kabir, 2003). Ukuran keberhasilan program yang
tercermin dalam anggaran akan dinilai berdasarkan tiga elemen utama
(Mardiasmo, 2009) yaitu:
Universitas Sumatera Utara
47
a) Ekonomi
Ekonomi didefinisikan sebagai pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas
tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input
dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter, Ekonomi dinyatakan
dalam rupiah realisasi terhadap rupiah anggaran
Dikatakan ekonomis apabila realisasi anggaran lebih kecil daripada target
anggaran dan dapat mencapai output (keluaran) sesuai dengan yang ditetapkan
atau 100%.
b) Efisiensi
Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau
penggguanaan input terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi
merupakan perbandingan output kegiatan terhadap input kegiatan
dapat dikatakan efisien apabila Keluaran (Output) yang dihasilkan mencapai
target yang direncanakan atau lebih besar daripada sumber daya (input) yang
telah digunakan.
c) Efektivitas
Efektivitas merupakan pencapaian tujuan sehingga tidak dapat dilepaskan
dari keterkaitan antara pencapaian tujuan dengan output yang dihasilkan.
Efektivitas dapat dikatakan sebagai tingkat pencapaian hasil program dengan
target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan
Universitas Sumatera Utara
48
capaian kinerja (outcome kegiatan) terhadap target (output kegiatan)
Dapat dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan yang ditetapkan
melalui terlaksananya semua program/kegiatan yang telah direncanakan.
Pertanggungjawaban yang diinginkan oleh masyarakat mengenai
pelaksanaan Value for Money, yaitu ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan
dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya
dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta
efektif (berhasil guna) dalam mencapai tujuan dan sasaran (Mardiasmo, 2009)
3.7 Definisi Operasional
Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
batasan-batasan variabel yang ingin diteliti, maka ditetapkan batasan- batasan
operasionalnya, antara lain:
1. Jumlah Penduduk Miskin merupakan jumlah penduduk yang berada di bawah
garis kemiskinan.
2. Belanja Langsung adalah pengeluaran pemerintah yang dianggarkan terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan seperti belanja
pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Pada penelitian ini
menggunakan belaja langsung riil atau realisasi pada Kabupaten Samosir tahun
2009-2018 yang terukur bedasarkan rupiah anggaran
3. Pertumbuhan Ekonomi
Indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi
adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil dari
Universitas Sumatera Utara
49
PDRBt-PDRBt-1 PDRBt-1
tahun ke tahun di masing-masing Kabupaten Samosir tahun 2009-2018 (dalam
satuan persen) yang dihitung dengan menggunakan rumus:
Pertumbuhan Ekonomi =
4. Pengangguran adalah jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja namun
tidak melakukan pekerjaan atau sedang mencari kerja (dalam satuan jiwa)
dalam kurun waktu 2009-2018
5. Pengeluaran Perkapita adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan
uangnya dalam bentuk barang maupun jasa (dalam satuan rupiah) dalam kurun
waktu 2009-2018
6. Rata-rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk
dalam menjalani pendidikan formal (dalam satuan tahun) dalam kurun waktu
2009-2018
7. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui kegiatan yang pro
rakyat kecil yaitu berupa pemberian bantuan pemerintah, perlindungan sosial,
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil,
agar dapat meningkatkan kegiatan ekonomi.
Universitas Sumatera Utara
50
BAB IV
HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Samosir
Secara geografis Kabupaten Samosir terletak di antara 0 ’ 8’’-
0 9’ 8’’ Lintang Utara dan 980 ’00’’ - 9900 ’ 8’’ Bujur Timur dengan
ketinggian antara 904 - 2.157 meter di atas pemukaan laut.
Luas wilayahnya ± 2.069,05 km2, terdiri dari luas daratan ± 1.444,25 km2
(69,80 persen), yaitu seluruh Pulau Samosir yang dikelilingi oleh Danau Toba dan
sebahagian wilayah daratan Pulau Sumatera, dan luas wilayah danau ± 624,80
km2 (30,20 persen).
Menurut kecamatan, wilayah daratan yang paling luas adalah Kecamatan
Harian dengan luas ± 560,45 km2 (38,81 persen), diikuti oleh Kecamatan
Simanindo ± 198,20 km2 (13,72 persen), Kecamatan Sianjur Mulamula ± 140,24
km2 (9,71 persen), Kecamatan Palipi ± 129,55 km2 (8,97 persen), Kecamatan
Pangururan ± 121,43 km2 (8,41 persen), Kecamatan Ronggurnihuta ± 94,87 km2
(6,57 persen), Kecamatan Nainggolan ± 87,86 km2 (6,08 persen), Kecamatan
Onanrunggu ± 60,89 km2 (4,22 persen), dan Kecamatan Sitiotio ± 50,76 km2
(3,51 persen)
Batas-batas wilayah Kabupaten Samosir adalah di sebelah utara
berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun, di sebelah
selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang
Universitas Sumatera Utara
51
Hasundutan, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten
Pakpak Bharat, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir.
a. Penduduk Kabupaten Samosir
Berdasarkan angka penduduk pertengahan, penduduk Kabupaten Samosir
pada tahun 2018 adalah sebanyak 125.816 jiwa, terdiri dari 62.492 penduduk laki-
laki (49,67 persen) dan 63.324 penduduk perempuan (50,33 persen), dengan rasio
jenis kelamin sebesar 98,69 dan angka kepadatan penduduk mencapai 87,12
jiwa/km2. Sementara itu rumah tangga yang ada di Kabupaten Samosir adalah
sebanyak 30.326 dengan rata-rata penduduk tiap rumah tangga sebesar 4,12
jiwa/rumah tangga.
Menurut persebaran penduduk tiap kecamatan, penduduk yang lebih
banyak terdapat di Kecamatan Pangururan, yaitu 30.986 jiwa (24,63 persen),
dengan angka kepadatan penduduk mencapai 255,18 jiwa/km2, sedangkan
penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Sitiotio yaitu 7.445 jiwa
(5,92 persen), dengan angka kepadatan penduduk mencapai 146,67 jiwa/km2.
Kecamatan yang mempunyai angka kepadatan penduduk paling kecil
adalah Kecamatan Harian. Meskipun memiliki wilayah yang paling luas, yaitu
mencapai 560,45 km2, tetapi hanya didiami oleh penduduk sebanyak 8.239 jiwa
(6,55 persen) dengan kepadatan penduduk sebesar 14,70 jiwa/km2. Hal ini
disebabkan karena sebagian besar wilayahnya merupakan areal hutan produksi
maupun hutan lindung dan juga areal pertanian.
Universitas Sumatera Utara
52
Gambar 4.1
Distribusi Persentase Penduduk Kabupaten Samosir Menurut Kecamatan
(persen), 2018
4.1.2 Kondisi Kemiskinan Di Kabupaten Samosir
Kemiskinan merupakan suatu kondisi atau keadaan dimana seseorang atau
kelompok orang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan
mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kondisi kemiskinan di Kabupaten
Samosir menunjukkan bahwa Data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik
(BPS) Kabupaten Samosir memberikan gambaran perkembangan penduduk
secara makro dan mikro antara lain sebagai berikut:
Universitas Sumatera Utara
53
Gambar 4.2
Tingkat Kemiskinan Kabupaten/ Kota Samosir Maret 2018
Tingkat kemiskinan Kabupaten Samosir berada di peringkat 7 Provinsi
Sumatera Utara dengan angka 13,38 % diatas rata-rata nilai kemiskinan di
Sumatera Utara sebesar 9,22%.
a. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Samosir
Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan
pembangunan dan merupakan syarat keharusan bagi pengurangan tingkat
kemiskinan, dimana pertumbuhan ekonomi efektif dalam mengurangi kemiskinan
melalui pertumbuhan yang menyebar disetiap golongan pendapatan termasuk
golongan penduduk miskin. Secara langsung berarti pertumbuhan terjadi di
sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja yaitu sektor pertanian atau sektor
padat karya, secara tidak langsung diperlukan pemerintah yang cukup efektif
mendistribusikan manfaat pertumbuhan yang mungkin didapatkan dari sektor
modern seperti jasa yang padat modal. (Siregar & Dwi, 2007)
Prioritas utama dalam perekonomian adalah pembangunan yang dilakukan
disemua sektor karena dapat menghasilkan pendapatan yang lebih baik di masa
yang akan datang. Optimalisasi dan prioritas belanja akan menumbuhkan
Universitas Sumatera Utara
54
perekonomian yang berdampak secara langsung terhadap pengurangan
pengangguran dan mengatasi permasalahan kemiskinan. (Siregar dan Mudawali,
2013). Agrawal (2008) dalam penelitiannya menemukan bahwa ketika terjadi
pertumbuhan ekonomi, yang diikuti dengan peningkatan jumlah tenaga kerja dan
tingginya tingkat upah riil berpengaruh secara signifikan terhadap pengurangan
kemiskinan.
Gambar 4.3
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Samosir Terhadap Kab/Kota se
Sumatera Utara 2018
Dari Gambar 4.3 terlihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir
berada diatas angka pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Apabila dilihat dari
nilai gini ratio (Gambar 4.4) dapat dilihat bahwa Samosir belum bisa
mengimbangi Sumatera Utara dan juga nilai Nasional. Adanya tren fluktuatif
dimana dari tahun 2015-2018 terjadi penurunan gini ratio, sedangkan untuk
Kabupaten Samosir 2015-2106 mengalami penurunan, 2016-2017 mengalami
peningkatan dan 2017-2108 terjadi penurunan lagi. Pertumbuhan ekonomi
Kabupaten samosir belum mampu mengimbangi tingkat kemiskinan yang terjadi
di kabupaten Samosir.
Universitas Sumatera Utara
55
Gambar 4.4
Perbandingan Gini Ratio Samosir, Sumatera Utara dan Nasional
Maret, 2015-2018
b. Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Kabupaten Samosir
Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran
perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan, di mana garis kemiskinan
dihitung berdasarkan pada ukuran pendapatan, di mana batas kemiskinan dihitung
dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan
minimum makanan dan bahan makanan seseorang dapat hidup dengan layak.
Persentase tingkat kemiskinan Samosir lebih tinggi Sumatera Utara.
Kemiskinan Samosir 2015-2017 meningkat, namun tahun 2018 turun sebesar 1,34
%. Kemiskinan 2018 merupakan tingkat kemiskinan terendah dalam 4 tahun
terakhir. Untuk mengukur kemiskinan, digunakan konsep kebutuhan dasar (basic
needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai
ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan
dan bukan makanan, yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan & bukan
makanan). Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan
Universitas Sumatera Utara
56
minimum makanan (setara 2100 kkalori per kapita per hari); sedangkan garis
kemiskinan bukan makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan,
sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok non makanan lainnya.
Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita
per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
Gambar 4.5
Perkembangan dan Perbandingan Persentase Tingkat Kemiskinan Samosir
dan Sumatera Utara, 2015 s.d 2018 (%)
Penduduk Miskin di Kabupaten Samosir berdasarkan data dari BPS dalam
Gambar 4.5 terlihat bahwa perkembangan tingkat kemiskinan dari tahun 2015-
2018 mengalami tren fluktuatif di mana tahun 2015-2017 mengalami kenaikan,
dan kembali menurun tahun 2017-2018.
c. Pendidikan Penduduk di Kabupaten Samosir
Pendidikan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan
suatu daerah dan negara. Daerah yang memiliki penduduk yang berpendidikan
tinggi akan memiliki modal yang besar untuk melaksanakan pembangunan
dengan maksimal, karena semakin tinggi pendidikan masyarakat, maka
keterlibatan mereka dalam program pembangunan akan semakin terarah dan
Universitas Sumatera Utara
57
optimal. Sebaliknya, semakin banyak penduduk yang tidak berpendidikan, maka
akan semakin menghambat proses pembangunan suatu daerah dan bahkan
semakin dekat dengan kemiskinan. Pendidikan bertujuan untuk menciptakan
seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang
luas ke depan untuk mencapai suatu cita-cita yang diharapkan dan mampu
beradaptasi secara cepat dan tepat didalam berbagai lingkungan. Individu yang
memperoleh pendidikan tinggi cenderung memperoleh pendapatan yang lebih
tinggi dibandingkan dengan tidak berpendidikan. Peningkatan dalam pendidikan
memberi beberapa manfaat dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan sekaligus
dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. (Majid, 2014).
Tabel 4.1
Tingkat Pendidikan Kabupaten Samosir
1 Sianjur Mulamula 0 1408 687 533 0
2 Harian 0 1448 628 0 86
3 Sitiotio 0 1162 625 60 0
4 Onan Runggu 0 1467 730 476 0
5 Nainggolan 56 1755 979 0 798
6 Palipi 53 2519 1224 744 581
7 Ronggur Nihuta 0 1664 734 387 0
8 Pangururan 195 4551 2649 2436 596
9 Simanindo 95 2915 1439 721 308
399 18889 9686 5357 2369Jumlah
Tingkat Pendidikan/ Education Level
KecamatanNo.TK SD SMP SMU SMK
Sumber : Badan Pusat Statistik
Dari Tabel 4.1 terlihat bahwa jumlah penduduk miskin usia 15 tahun
keatas berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2018 Kabupaten Samosir untuk
tingkat pendidikan TK kebawah terlihat sebesar 399, sedangkan untuk SD terlihat
18889, SMP sebesar 9686, SMU dan SMK 7726 orang.
Universitas Sumatera Utara
58
Hal ini menunjukkan adanya perubahan peningkatan kualitas pendidikan
penduduk selama beberapa tahun terakhir, melalui bantuan pendidikan berupa
beasiswa bagi siswa tidak mampu dan peningkatan sarana dan prasarana belajar
oleh pemerintah. Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir perlu berperan dalam
meningkatkan pendidikan penduduk miskin program pendidikan informal baik
paket A, B dan C untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di
Kabupaten Samosir terutama untuk penduduk miskin agar mereka bisa
mendapatkan pekerjaan dan keahlian untuk meningkatkan kesejahteraan hidup
mereka, terlebih dalam menghadapi pasar bebas ASEAN, peningkatan kualitas
tenaga kerja mutlak diperlukan agar bursa kerja di Kabupaten Samosir tidak diisi
oleh tenaga kerja dari luar negeri karena rendahnya kompetensi dan kelahlian
yang dimiliki tenaga kerja lokal.
b. Ketenagakerjaan Kabupaten Samosir
Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang
dilaksanakan pada bulan Agustus 2018, angkatan kerja yang tersedia di
Kabupaten Samosir adalah sebanyak 72.182 jiwa atau 88,87 persen dari seluruh
penduduk berusia 15 tahun ke atas, dimana angkatan kerja yang bekerja adalah
sebanyak 71.259 jiwa dan yang menganggur adalah sebanyak 923 jiwa.
Sementera itu penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja adalah
sebanyak 9.037 jiwa (11,12 persen), yaitu mereka yang sekolah sebanyak 2.264
jiwa, mengurus rumah tangga sebanyak 4.279 jiwa, dan melakukan kegiatan
lainnya sebanyak 2.494 jiwa. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) penduduk Kabupaten Samosir tahun 2018 adalah sebesar 1,35 persen.
Universitas Sumatera Utara
59
Menurut BPS bekerja adalah kegiatan penduduk miskin dengan maksud
memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan yang
dilakukan paling sedikit selama satu jam berturut-turut dalam seminggu terakhir.
Bekerja menurut BPS terbagi dalam 5 kelompok yaitu:
1) Bekerja di sektor informal adalah penduduk miskin yang mempunyai
status/kedudukan dalam pekerjaan utamanya adalah berusaha sendiri, berusaha
dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas atau pekerja
keluarga/tidak dibayar.
2) Bekerja di sektor formal adalah penduduk miskin yang mempunyai
status/kedudukan dalam pekerjaan utamanya adalah bekerja dibantu buruh
tetap/buruh dibayar atau buruh/karyawan/pegawai
3) Bekerja di sektor pertanian adalah penduduk miskin yang bekerja di sektor
pertanian tanaman padi dan palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan,
peternakan, kehutanan dan pertanian lainnya.
4) Bekerja di sektor bukan pertanian adalah penduduk miskin yang bekerja selain
di sektor pertanian, seperti pertambangan dan penggalian, industri pengolahan,
listrik dan gas, konstruksi/bangunan, perdagangan, hotel dan rumah makan,
transportasi, keuangan, jasa atau lainnya.
5) Tidak bekerja adalah penduduk miskin yang menjadi pencari
pekerjaan/menganggur dan bukan angkatan kerja (penduduk miskin yang tidak
bekerja maupun tidak mencari pekerjaan).
Universitas Sumatera Utara
60
Gambar 4.6
Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Samosir Menurut Jenis Kelamin dan
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Jiwa), 2018
Rata-rata angkatan kerja di Kabupaten Samosir merupakan kalangan yang
berjenjang pendidikan SMA dan berjenis kelamin laki-laki dan juga Pendidikan
Sekolah dasar yang didominasi dengan jenis kelamin perempuan.
Gambar 4.7
Distribusi Persentase Penduduk Kabupaten Samosir Berusia 15 Tahun ke
Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (persen), 2018
Universitas Sumatera Utara
61
Sebanyak 59,70% penduduk yang bekerja dibidang pertanian, 31,40%
lainnya bekerja dibidang jasa baik itu perhotelan dan lain sebagainya. Sedangkan
untuk manufaktur sebanyak 8,89% dari jumlah penduduk.
4.2 Hasil Analisis Uji Statistik Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Kemiskinan
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi suatu
data yang dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (mean), dan
nilai standar deviasi. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan dalam
perhitungan statistik deskriptif adalah jumlah penduduk miskin, belanja langsung,
pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, pengeluaran per kapita dan jumlah
penduduk miskin. Berdasarkan analisis statistik deskriptif diperoleh gambaran
sampel sebagai berikut.
Tabel 4.2
Statistik Deskriptif Berdasarkan Variabel Jumlah Penduduk Miskin,
Belanja Langsung, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran,
Pengeluaran Per Kapita Dan Rata-Rata Lama Sekolah
Variabel Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Jumlah penduduk miskin (jiwa) 16270 22850 18431.00 1855.28
belanja langsung(Rp) 156661000000
383039000000
259322200000.00
79902444113.36
pertumbuhan ekonomi (PDRB) (Rp)
1219319000000
4085203000000
2726300800000.00
944722717407.11
tingkat pengangguran (jiwa) 425 1659 980.60 349.93
pengeluaran per kapita (Rp) 410298 847895 603600.10 171072.59
rata-rata lama sekolah(tahun) 8.48 9.57 9.17 0.43
Sumber: Badan Pusat Statistik
Berdasarkan Tabel 4.2, diketahui nilai minimum dari jumlah penduduk miskin
adalah 16270, sementara nilai maksimum dari jumlah penduduk miskin adalah
Universitas Sumatera Utara
62
22850. Nilai rata-rata dari jumlah penduduk miskin adalah 18431, sementara nilai
standar deviasi dari jumlah penduduk miskin adalah 1855.28. Diketahui nilai
minimum dari belanja langsung adalah 156661000000, sementara nilai
maksimum dari belanja langsung adalah 383039000000. Nilai rata-rata dari
belanja langsung adalah 259322200000, sementara nilai standar deviasi dari
belanja langsung adalah 79902444113.36. Diketahui nilai minimum dari
pertumbuhan ekonomi adalah 1219319000000, sementara nilai maksimum dari
pertumbuhan ekonomi adalah 4085203000000. Nilai rata-rata dari pertumbuhan
ekonomi adalah 2726300800000, sementara nilai standar deviasi dari
pertumbuhan ekonomi adalah 944722717407.11. Diketahui nilai minimum dari
tingkat pengangguran adalah 425, sementara nilai maksimum dari tingkat
pengangguran adalah 1659. Nilai rata-rata dari tingkat pengangguran adalah
980.60, sementara nilai standar deviasi dari tingkat pengangguran adalah 349.93.
Diketahui nilai minimum dari pengeluaran per kapita adalah 410298, sementara
nilai maksimum dari pengeluaran per kapita adalah 847895. Nilai rata-rata dari
pengeluaran per kapita adalah 603600.1, sementara nilai standar deviasi dari
pengeluaran per kapita adalah 171072.59. Diketahui nilai minimum dari rata-rata
lama sekolah adalah 8.48, sementara nilai maksimum dari rata-rata lama sekolah
adalah 9.57. Nilai rata-rata dari rata-rata lama sekolah adalah 9.17, sementara nilai
standar deviasi dari rata-rata lama sekolah adalah 0.43.
Universitas Sumatera Utara
63
4.3 Uji Asumsi Klasik
4.3.1 Uji Normalitas
Dalam penelitian ini, uji normalitas terhadap residual dengan menggunakan
uji Jarque-Bera (J-B). Dalam penelitian ini, tingkat signifikansi yang digunakan
. Dasar pengambilan keputusan adalah melihat angka probabilitas dari
statistik J-B, dengan ketentuan sebagai berikut.
Jika nilai probabilitas 0,05, maka asumsi normalitas terpenuhi.
Jika probabilitas < 0,05, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi.
0
1
2
3
-0.075 -0.050 -0.025 0.000 0.025 0.050 0.075 0.100
Series: ResidualsSample 1 10Observations 10
Mean -7.97e-16Median -0.013420Maximum 0.087795Minimum -0.064949Std. Dev. 0.054386Skewness 0.455852Kurtosis 1.793769
Jarque-Bera 0.952581Probability 0.621083
Sumber: Hasil Olah software Eviews 7
Gambar 4.8
Uji Normalitas dengan Uji Jarque-Bera
Perhatikan bahwa berdasarkan Gambar 4.8, diketahui nilai probabilitas
dari statistik J-B adalah 0,621083. Karena nilai probabilitas , yakni 0,621083
lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi, yakni 0,05. Hal ini berarti asumsi
normalitas dipenuhi.
4.3.2 Uji Multikolinearitas
Dalam penelitian ini, gejala multikolinearitas dapat dilihat dari nilai
variance inflation factor (VIF). Ghozali (2013) menyatakan jika nilai VIF > 10,
Universitas Sumatera Utara
64
maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. Hasil uji
multikolinearitas disajikan pada Tabel 4.3.
Tabel 4.3
Uji Multikolinearitas dengan VIF
Variable Variance Inflation Factor (VIF)
X1 3.218286
X2 3.874128
X3 1.418313
X4 4.569876
X5 2.246591
Sumber: Hasil Olah Software Eviews 7
Berdasarkan Tabel 4.3 hasil pengujian multikolinearitas, dapat disimpulkan
bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen. Hal ini
karena nilai VIF untuk setiap variabel independen tidak lebih dari 0,9 (Ghozali,
2013).
4.3.3 Uji Autokorelasi
Asumsi mengenai independensi terhadap residual (non-autokorelasi) dapat
diuji dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Nilai statistik dari uji Durbin-
Watson berkisar di antara 0 dan 4. Nilai statistik dari uji Durbin-Watson yang
lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 3 diindikasi terjadi autokorelasi.
Tabel 4.4
Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson
Log likelihood 15.45391 Hannan-Quinn criter. -2.089944
F-statistic 8.509672 Durbin-Watson stat 1.270560
Sumber: Hasil Olah Software Eviews 7
Berdasarkan Tabel 4.4, nilai dari statistik Durbin-Watson adalah
1,270560. Perhatikan bahwa karena nilai statistik Durbin-Watson terletak di
Universitas Sumatera Utara
65
antara 1 dan 3, yakni 1 < 1,270560 < 3, maka asumsi non-autokorelasi terpenuhi.
Dengan kata lain, tidak terjadi gejala autokorelasi yang tinggi pada residual.
4.3.4 Uji Heteroskedastisitas
Untuk menguji apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak dapat digunakan
uji Breusch-Pagan. Tabel 4.5 disajikan hasil pengujian heteroskedastisitas dengan
menggunakan uji Breusch-Pagan.
Tabel 4.5
Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Breusch-Pagan F-statistic 0.887706 Prob. F(5,4) 0.5616
Obs*R-squared 5.259839 Prob. Chi-Square(5) 0.3850
Scaled explained SS 0.334008 Prob. Chi-Square(5) 0.9970
Sumber: Hasil Olah Software Eviews 7
Berdasarkan hasil uji Breusch-Pagan pada Tabel 4.4 diketahui nilai Prob.
pada baris Obs*R-squared 0,3850 > 0,05 yang berarti tidak terjadi
heteroskedastisitas.
4.4 Pengujian Hipotesis
Pada pengujian hipotesis, akan dilakukan analisis koefisien determinasi,
pengujian pengaruh simultan (uji F), dan pengujian pengaruh parsial (uji t). Nilai-
nilai statistik dari koefisien determinasi, uji F, dan uji t tersaji pada Tabel 4.6.
Universitas Sumatera Utara
66
Tabel 4.6
Nilai statistik dari Koefisien Determinasi,
Uji F, dan Uji t Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 01/24/20 Time: 21:39
Sample: 1 10
Included observations: 10
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
X1 -1.725474 0.610533 -2.826178 0.0475
X2 -0.204738 0.056655 -3.613753 0.0225
X3 0.064675 0.092547 0.698839 0.5232
X4 0.825052 0.339804 2.428024 0.0721
X5 -0.105961 0.094333 -1.123267 0.3242
C 3.259185 0.985071 3.308579 0.0297
R-squared 0.914068 Mean dependent var 1.843100
Adjusted R-squared 0.806653 S.D. dependent var 0.185528
S.E. of regression 0.081579 Akaike info criterion -1.890783
Sum squared resid 0.026620 Schwarz criterion -1.709232
Log likelihood 15.45391 Hannan-Quinn criter. -2.089944
F-statistic 8.509672 Durbin-Watson stat 1.270560
Prob(F-statistic) 0.029576
Sumber: Data diolah peneliti dengan eviews
4.4.1 Analisis Koefisien Determinasi
Berdasarkan Tabel 4.6, diketahui nilai koefisien determinasi (Adjusted R-
squared) sebesar . Nilai tersebut dapat diartikan belanja langsung,
pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, pengeluaran per kapita, rata-rata
lama sekolah secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi tingkat
kemiskinan sebesar 80,66%, sisanya sebesar 19,34% dipengaruhi oleh faktor-
faktor lain.
4.4.2 Uji Signifikansi Pengaruh Simultan (Uji F)
Uji bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama atau
simultan terhadap variabel tak bebas. Berdasarkan Tabel 4.6, diketahui nilai Prob.
(F-statistics), yakni 0,029576 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh
Universitas Sumatera Utara
67
variabel bebas, yakni belanja langsung, pertumbuhan ekonomi, tingkat
pengangguran, pengeluaran per kapita, rata-rata lama sekolah secara simultan,
berpengaruh signifikan terhadap variabel jumlah penduduk miskin.
4.4.3 Persamaan Regresi Berganda dan Uji Signifikansi Pengaruh Parsial
(Uji t)
Berdasarkan Tabel 4.6, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai
berikut.
Berdasarkan Tabel 4.6, diketahui:
1. Diketahui nilai koefisien regresi dari belanja langsung adalah -1,72, yakni
bernilai negatif, maka belanja langsung berpengaruh negatif terhadap jumlah
penduduk miskin. Nilai Prob. Belanja langsung adalah 0,0475 < 0,05, maka
belanja langsung berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.
Sehingga disimpulkan belanja langsung berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap jumlah penduduk miskin. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian
Minggu, dkk (2015) dalam menganalisis pengaruh belanja langsung terhadap
kemiskinan pada Kota Bitung bahwa belanja langsung secara signifikan
mampu mengurangi jumlah penduduk miskin Kota Bitung. (Dardiri, 2014)
(Minggu et. al., 2015)
2. Diketahui nilai koefisien regresi dari pertumbuhan ekonomi adalah -0,20,
yakni bernilai negatif, maka pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif
terhadap jumlah penduduk miskin. Nilai Prob. Pertumbuhan ekonomi adalah
0,0225 < 0,05, maka pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap
Universitas Sumatera Utara
68
jumlah penduduk miskin. Sehingga disimpulkan pertumbuhan ekonomi
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.
Hal ini didukung penelitian Prasetyo (2010) menemukan bahwa terdapat
hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan.
Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan.
Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi
untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dapat
menurunkan kemiskinan ketika pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan
pendapatan rata-rata terdapat hubungan yang kuat secara statistik antara
pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan (Adam R, 2004). Fakta pendukung
peran pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan angka kemiskinan dijelaskan
dalam World Bank (1991), adanya rekomendasi kebijakan dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi agar tercipta lapangan kerja dan pemanfaatan tenaga
kerja guna mengentaskan kemiskinan. (Prasetyo, 2010) (Adam, 2004) (World
Bank, 1991).
3. Diketahui nilai koefisien regresi dari tingkat pengangguran adalah 0,06, yakni
bernilai positif, maka tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap
jumlah penduduk miskin. Nilai Prob. Tingkat pengangguran adalah 0,5232 >
0,05, maka tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap
jumlah penduduk miskin. Sehingga disimpulkan tingkat pengangguran
berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin, namun tidak
signifikan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Dardiri (2014) bahwa
jumlah pengangguran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi
Universitas Sumatera Utara
69
jumlah KK miskin di Kota Bogor di mana penurunan pengangguran
berpengaruh positif terhadap penurunan kemiskinan. (Dian, 2001) (Setiyawati
dan Hamzah, 2007) (Dardiri, 2014)
4. Diketahui nilai koefisien regresi dari pengeluaran per kapita adalah 0,82,
yakni bernilai positif, maka pengeluaran per kapita berpengaruh positif
terhadap jumlah penduduk miskin. Nilai Prob. Pengeluaran per kapita adalah
0,0721 > 0,05, maka pengeluaran per kapita tidak berpengaruh signifikan
terhadap jumlah penduduk miskin. Sehingga disimpulkan pengeluaran per
kapita berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin, namun tidak
signifikan. Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Kumalasari dan
Poerwono (2011) bahwa pengeluaran perkapita disesuaikan (PP) berpengaruh
negatif dan signfikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah
tahun 2005-2009.
5. Diketahui nilai koefisien regresi dari rata-rata lama sekolah adalah -0,10,
yakni bernilai negatif, maka rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif
terhadap jumlah penduduk miskin. Nilai Prob. Rata-rata lama sekolah adalah
0,3242 > 0,05, maka rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh signifikan
terhadap jumlah penduduk miskin. Sehingga disimpulkan rata-rata lama
sekolah berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin, namun tidak
signifikan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Siregar dan Wahyuniati
(2007) tentang kemiskinan di Indonesia bahwa pendidikan merupakan
variabel yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan, pengaruh tingkat
pendidikan relatif besar terhadap penurunan kemiskinan. Menurut Penelitian
Universitas Sumatera Utara
70
Hermanto dan Dwi (2007) diketahui bahwa pendidikan mempunyai pengaruh
paling tinggi terhadap kemiskinan dibandingkan variabel pembangunan lain
seperti jumlah penduduk, PDRB dan tingkat inflasi.
4.5 Strategi dalam Menanggulangi Kemiskinan
Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan merupakan upaya yang
sistematis dan terstruktur dalam pencapaian target sasaran penanggulangan
kemiskinan di daerah sehingga jumlah penduduk miskin dapat berkurang secara
bertahap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Perumusan kebijakan dan strategi
penanggulangan kemiskinan harus mempertimbangkan semua aspek kehidupan
dan kebutuhan masyarakat miskin di seluruh wilayah Kabupaten Samosir.
Untuk mendukung pelaksanaan sasaran dan prioritas pokok pelaksanaan
percepatan penanggulangan kemiskinan pelaksanaan maka ada 4 (empat) aspek
dasar dalam pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan yaitu:
1. Pemberdayaan dan pengembangan aspek sumber daya manusia dengan
penyediaan usaha ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan
penyediaan infrastruktur yang memadai untuk mendukung kegiatan usaha
ekonomi;
2. Integrasi, kemitraan, dan koordinasi antar pelaku pembangunan daerah untuk
menjamin sinergisitas dan keberlangsungan program penanggulangan
kemiskinan;
3. Penataan kelembagaan dalam pemerintahan dan sosial - ekonomi
kemasyarakatan sehingga terwujud tatanan kelembagaan yang mampu
Universitas Sumatera Utara
71
memberikan kontribusi nyata dalam mendukung penanggulangan
kemiskinan;
4. Mekanisme kontrol pelaksanaan kegiatan secara partisipatif sehingga
masyarakat miskin mampu menyuarakan hak-haknya jika pengarusutamaan
dalam kebijakan pembangunan tidak mendukung upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan.
Dengan memperhatikan keempat aspek mendasar dalam penanggulangan
kemiskinan, kondisi riil kemiskinan yang ada di wilayah Kabupaten Samosir,
serta strategi penanggulangan kemiskinan nasional, kerangka berpikir yang dapat
dirumuskan sebagai strategi utama dalam penanggulangan kemiskinan dapat
dirumuskan sebagai berikut:
1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;
4. Mensinergikan kebijakan.
Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan yang
telah diuji maka bisa disusun strategi yang mampu untuk menanggulangi
kemiskinan. Faktor Belanja langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
tingkat kemiskinan, artinya untuk menurunkan tingkat kemiskinan maka jumlah
belanja langsung harus ditingkatkan. Dalam bentuk belanja langsung pengeluaran
dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum atau
program-program langsung yang dapat merangsang produktivitas yang lebih besar
bagi masyarakat serta pelaku usaha di daerah. Selain itu belanja pemerintah
Universitas Sumatera Utara
72
daerah juga diperuntukan bagi layanan dasar yang harus diperoleh masyarakat,
yaitu pendidikan dan kesehatan (Sasana, 2012). Pada Tahun 2018 tingkat
kemiskinan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini merupakan
dampak dari tingginya angka rata-rata realisasi belanja langsung dari anggaran
yang ditetapkan seperti yang ditunjukkan Gambar 4.9 artinya sarana dan
prasarana yang diperuntukkan pada masyarakat meningkat dari segi kualitas
maupun kuantitas.
(dalam jutaan rupiah)
II 259454 290412 316317 383039 434923 369188
1 19894 21175 18750 22679 23733 24348
2 77120 101479 117320 124055 186949 158565
3 162440 167758 180247 236305 224241 186275
522228 571323 682180 801610 864088 803890
Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Jumlah Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir
Gambar 4.9
Target dan realisasi belanja Kabupaten Samosir
Faktor pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan artinya,
angka kemiskinan akan menurun dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada
tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan
pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-
anggsur berkurang (Tambunan, 2001). Menurut Sukirno (2011) terdapat empat
faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi, ke empat faktor tersebut adalah :
Universitas Sumatera Utara
73
1.Tanah dan kekayaan alam lainnya 2.Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga
kerja 3.Barang-barang modal dan tingkat teknologi 4.Sistem sosial dan sikap
masyarakat. Untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan
meningkatkan PDRB. Pada kabupaten Samosir struktur PDRB yang paling
optimal adalah pada kategori pertanian.
Gambar 4.10
Struktur PDRB Samosir 2018
Hal ini dikarenakan sekitar 59,70% penduduk Samosir bekerja di sektor
pertanian. Namun angka struktur pertanian dalam 9 tahun terakhir turun 2,34%
disebabkan karena distribusi pekerja tidak sebanding/lebih rendah dengan
distribusi nilai tambahnya, menunjukkan rendahnya produktifitas di kategori
pertanian sehingga menyebabkan belum optimalnya pertumbuhan kinerjanya.
Selanjutnya juga menunjukkan bahwa bekerja di sektor pertanian tidak
menjanjikan. Maka hal yang harus dilakukan adalah perlunya transformasi
pertanian dalam penggunaan teknologi dalam pengelolaan lahan, perlunya
dorongan yang kuat dalam pengalokasian anggaran ke kategori pertanian sesuai
distribusi terbesar dan dominannya penduduk yang bekerja di dalamnya.
Universitas Sumatera Utara
74
Faktor Jumlah pengangguran berpengaruh positif pada angka kemiskinan,
artinya semakin tinggi tingkat pengangguran, maka semakin tinggi angka ke
miskinan. Hal ini disebabkan masyarakat masih bergantung dengan lapangan
pekerjaan. Hilangnya lapangan pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian
besar penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari hari. Untuk
mengurangi angka pengangguran adalah dengan beberapa cara: 1. Diselenggarakannya
bursa lapangan kerja, 2. Disediakan sarana pelatihan kerja bagi masyarakat, 3.
Meningkatkan mutu pendidikan serta jiwa kewirausahaan, 4. Memberikan informasi
lapangan pekerjaan dan diadakannya transmigrasi.
No Komponen
IPM
Samosir Sumatera Utara
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
1
Umur Harapan Hidup
69,56 70,26 70,47 70,68 70,87 68,04 68,29 68,33 68,37 68,61
(tahun)
2 Rata-rata Lama Sekolah
8,52 8,48 8,94 8,95 9,14 8,93 9,03 9,12 9,25 9,34
(tahun)
3 Harapan Lama Sekolah
12,57 13,41 13,42 13,43 13,44 12,61 12,83 13 13,1 13,14
(persen)
4 Pengeluaran per kapita riil
7600 7698 7813 8163 8348 9391 9563 9744 10036 10391
(ribu rupiah)
IPM 66,8 68,43 68,82 69,43 69,99 68,87 69,51 70 70,57 71,18
Gambar 4.11
Komponen IPM Samosir dan Sumut
Faktor pengeluaran per kapita berpengaruh positif pada angka kemiskinan
artinya, meningkatnya pengeluaran per kapita akan meningkatkan jumlah
penduduk miskin. Namun pengaruh tersebut tidak signifikan, sehingga tidak dapat
dijadikan ukuran dalam mengambil keputusan. Pada data lapangan Pengeluaran per
Universitas Sumatera Utara
75
kapita meningkat diiringi menurunnya angka kemiskinan. Hal ini disebabkan
pengeluaran per kapita dapat dijadikan ukuran kemakmuran masyarakat. Pada Gambar
menunjukkan pengeluaran per kapita meningkat pada tahun 2018 dibanding
dengan tahun sebelumnya seiring dengan penurunan angka kemiskinan tahun
2018 dari tahun sebelumnya
Faktor pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah berpengaruh
negatif artinya semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin menurun angka
kemiskinan. Menurut Boex, (2006), dengan melakukan investasi pada pendidikan
maka akan meningkatkan produktivitas, peningkatan produktivitas akan
meningkatkan pendapatan, dan pendapatan yang cukup akan mampu mengangkat
kehidupan seseorang dari kemiskinan. (Arsyad, 1999) (Boex, 2006). Pada Gambar
tingkat rata-rata lama sekolah meningkat pada tahun 2018 dibanding dengan
tahun sebelumnya seiring dengan penurunan angka kemiskinan tahun 2018
dibanding dengan tahun sebelumnya.
4.5.1 Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
a Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Berbasis Rumah Tangga
Beberapa program Penganggulangan Kemiskinan Berbasis Rumah Tangga
yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir antara lain:
1. PKH (Program Keluarga Harapan);
2. Bantuan Operasional Sekolah;
3. Beasiswa SD dan SMP;
4. Bantuan Pangan Non Tunai;
5. Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu setiap tahun
Universitas Sumatera Utara
76
6. Jamkesmas dan BPJS;
b. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Komunitas
Beberapa program Penganggulangan Kemiskinan Berbasis Komunitas yang
telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir antara lain:
1. Pemberian bantuan keuangan bagi Kelompok Bangkit di masing-masing
desa;
2. Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan &
masyarakat sekitar pinggir pantai;
3. Peningkatan kader posyandu melalui Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK);
4. Pembangunan desa yang terpadu melalui Alokasi Dana Desa;
5. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui
Pengembangan Desa Percontohan;;
6. Meningkatkan Keluarga yang menjadi peserta KB Aktif melalui
Revitalisasi Program KB;
7. Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya;
8. Peningkatan Desa Wisata;
9. Pengembangan Air Permukaan;
10. Pengembangan Infrastruktur Desa;
11. Peningkatan Kesehatan Lansia.
Universitas Sumatera Utara
77
c. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Usaha Mikro dan Kecil
Beberapa program Penganggulangan Kemiskinan Berbasis Komunitas yang
telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir antara lain:
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Para Petani Kabupaten Samosir;
2. Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Koperasi dan UKM;
3. Pembinaan dan pengembangan Sentra Industri Kerajinan.
Universitas Sumatera Utara
78
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa :
1. Variabel belanja langsung, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran,
pengeluaran per kapita, rata-rata lama sekolah secara simultan atau bersama-
sama mempengaruhi jumlah penduduk miskin sebesar 80,66%, sisanya
sebesar 19,34% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.
2. Belanja langsung, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, pengeluaran
per kapita, rata-rata lama sekolah secara simultan, berpengaruh signifikan
terhadap variabel jumlah penduduk miskin.
3. Belanja langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah
penduduk miskin.
4. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah
penduduk miskin.
5. Tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin,
namun tidak signifikan.
6. Pengeluaran per kapita berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk
miskin, namun tidak signifikan.
7. Rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk
miskin, namun tidak signifikan.
Universitas Sumatera Utara
79
5.2 SARAN
1. Bagi Pemerintah
Meskipun penelitian ini jauh dari kesempurnaan, namun diharapkan mampu
memberikan informasi kepada Pemerintah Kabupaten Samosir sebagai masukan yang
dapat dijadikan tolok ukur dalam penyusunan startegi dalam menanggulangi
kemiskinan serta dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
a. Peneliti selanjutnya yang ingin membuat penelitian yang berkaitan dengan
kemiskinan diharapkan menambahkan variabel lain untuk meneliti faktor-
faktor yang mempengaruhi kemiskinan
b. Penilitian ini terbatas hanya pada Kabupaten Samosir selama periode 2009-
2018, sehingga ada kemungkinan bahwa hasil penelitian akan berbeda jika
lokasi maupun periode yang diteliti berbeda. Peneliti selanjutnya diharapkan
untuk melakukan penelitian dalam periode kurun waktu yang lebih panjang
guna mendapatkan akurasi hasil penelitian yang lebih baik.
Universitas Sumatera Utara
80
DAFTAR PUSTAKA
Abu, U. A., & Kabir, H. (2003). The time value of money concept in islamic
finance. The American Jurnal of Islamic Social Sciences, 23 (1)
Adam, R. (2004). Economic Growth, Inequality and Poverty: Estimating The
Growth Elasticity of Poverty. The World Bank Washington DC. World
Development, 32, 12.
Adinugraha, M. D. (2016). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Rata-rata
Lama sekolah dan Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk
Miskin Di Provinsi DIY. Naskah Publikasi. Yogyakarta: Fakultas
Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
Agrawal, Pradeep. 2005. Economic Growth and Poverty Reduction: Evidence
From Kazakhstan, Asian Development Review, vol. 24, no.2, pp. 90-115.
Available: http://www.adb.org
Arsyad, L. (1999) Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah,
Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
Azwar, & Subekan, A. (2016). Analisis Determinan Kemiskinan Di Sulawesi
Selatan. Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara, 2(1), 1-25
Bappeda Kabupaten Samosir. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Samosir Tahun 2018
Bastian, Indra. 2006.Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar.Jakarta:Erlangga
Boex, J. e. (2006). Fighting Poverty Through Fiscal Decentralization
BPS. (2018). Sumatera Utara Dalam Angka .Samosir: BPS Provinsi Sumatera Utara.
Chakravarty, S. R., & D'Ambrosio, C. (2013). An axiomatic approach to the
measurement of poverty reduction failure. Economic Modelling, 35, 874-
880.Chambers. (1998).
Chriswardani, S. (2005). Memahami Kemiskinan Secara
Multidimensional.Jakarta: LP3ES.
Church, R. M. (2001). The Effective Use of Secondary Data. Learning and
Motivation, 33, 32-45.
Churchill, S. A., & Smyth, R. (2017). Ethnic Diversity and Poverty. World
Development. Diambil kembali dari www.elsevier.com
Universitas Sumatera Utara
81
Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. 2016. Badan Pusat Statistik
(BPS) Samosir. Samosir.
Dardiri, Y. (2014). Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Bogor melalui
Pendekatan Anggaran dan Regulasi. Institut Pertanian Bogor.
Dian, O. (2001). Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan Di Indonesia: Analisis
Indeks Forreste Greer & Horbecke. Media Ekonomi, 7(8), 100-118.
Ekananda, Mahyus (2015). Ekonomi Internasional. Jakarta : Erlangga.
Fachrudin, R. (2015). Evaluasi Kebijkan Penanggulangan Kemiskinan Kota
Balikpapan. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 4(2), 327-338.
Fadillah, N., Sukiman, & Dewi, A. S. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan
Perkapita, Tingkat Pengangguran, IPM dan Pertumbuhan Penduduk
terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2009-2013. Ekonomi
Regional, 11 (1), 18-26.
Fahlevi, H., & Ananta, M. R. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektivias Anggaran
Belanja Langsung-Studi pada SKPD di Pemerintah Kota Banda Aceh.
Jurnal Ilmian Administrasi Publik, 1(2), 37-44.
Fikri, R., Nurpratiwi, R., & Saleh, C. (2015). Perencanaan Pembangunan Daerah
dalam Penanggulangan Kemiskinan. Reformasi, 5(2).
Firmansyah, 006. “Analisis ubungan Struktur Kepemilikan Dengan Kinerja
Keuangan Perusahaan Perbankan Persero dan Perusahaan Perbankan
Swasta Nasional Go Publik. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta. (Dipubliskan)
Fizzbein, A., Kanbur, R., & Yemstsov, R. (2014). Social Protection and Poverty
Reduction: Global Patterns and some Targets. World Development, 61,
167-177.
Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi AnalisisMultivariate dengan Program IBM SPSS
21Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit
UniversitasDiponegoro.
Gujarati, Damodar, 2003, Ekonometri Dasar. Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta:
Erlangga.
Hanna, R., & Karlan,D. (2016). Designing Social Protection Programs: Using
Theory and Experimentation to Understand How to help Combat Poverty.
Handbook of Economy Filed Experiments(Vol. 2). Cambridge, MA
United States: Harvard University
Universitas Sumatera Utara
82
Hermanto, & Dwi. (2007). Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan
Jumlah Penduduk Miskin. Paper Ekonomi.
Hudaya, D. (2009). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan
Di Indonesia. Bogor: Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut
Pertanian Bogor.
Hureirah, A. 2005. Strategi Penanggulangan Kemiskinan.Ilmu Kesejahteraan
Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPAS-LSM Mata Air
(Masyarakat Cinta Tanah Air), Bandung
Jonaidi, A. (2012). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. Jurnal
Kajian Ekonomi, 1(1).
Khadafi , R., & Mutiarin, D. (2017). Efektivitas Program Bantuan Keuangan
Khusus Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Gunung Kidul.
Journal of Governance and Public Policy, 4(2), 328-362.
Krishna, A. (2007). For Reducing Poverty Faster: Target Reasons Before People.
World Development, 35(11), 1947-1960.
Kumalasari, M., & Poerwono, D. (2011). Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Angka
Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah,
Pengeluaran perkapita dan Jumlah Pendudukterhadap Tingkat Kemiskinan
Di Jawa Tengah.
Kuncoro, Mudrajad. 2000. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan
Kebijakan, UPP AMP YKPN.
Lubis, D. (2004). Strategi Penanggulangan Kemiskinan Naisonal.Jakarta:
TKP3KPK Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja sektor publik. yogyakarta: UPP AMPYKPN
Majid, M. A. (2014). Analisis Tingkat Pendidikan dan Kemiskinan Di Aceh.
Jurnal Pencerahan, 8, 15-37.
Mardiasmo., 2009, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: ANDI.
Mardimin, Johanes. 1996. Dimensi Kritis Proses Pembangunan di Indonesia.
Yogyakarta : Kanisius.
Minggu, T.D. Veckie, A. Rumate. Rotinsulu, D.Ch. (2014). Analisis Pengaruh
Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung Dan Investasi Swasta
Terhadap Kemiskinan Di Kota Bitung. Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Magister Ilmu Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, Manado.
Universitas Sumatera Utara
83
Nasir, DKK ( 008), “Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan
Rumah Tangga Di Kabupaten Purworejo” Jurnal Ekskutif. Vol. 5 No.
Nurkse, Ragnar. 1953. Problems of Capital Formation in Underdeveloped
Countries. Oxford Basis Blackwell.
Prasetyo, A. A. (2010). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan
(Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2003-2007).
Semarang: Universitas Diponegoro
Purnami, N. M., & Saskara, I. A. (2016). Analisis Pengaruh Pendidikan dan
Kontribusi Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Jumlah
Penduduk Miskin. Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana,
5(11), 1188-1218.
Rahayu, S. L. (2012). Analisis Efektivitas Lokasi Anggaran ProgramKemiskinan pada
Kementerian Negara/Lembaga. Kajian Ekonomi dan Keuangan, 16(3)
Rustanto, Bambang. (2015). Penelitian kualitatif pekerjaan sosial. Bandung:
Rosda Karya
Sasana, hadi. 2012. Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan Pendapatan
perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Jurnal Ekonomi dan
Manajeman. Vol.25, no.1. 2012: 1-12.
Setiawan, H. (2007). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja
Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan
Pengangguran. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 4(2), 211-228
Setiyawati, A., & Hamzah, A. (2007). Analisi Pengaruh PAD, DAU, DAK,
Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan
Pengangguran:Pendekatan Analisis Jalur. Jurnal Akuntansi dan Keuangan
Indonesia, 4(2), 211-228.
Siregar, H., & Dwi, W. (2007). Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap
Penurunan Jumlah Penduduk Miskin. MB-Institut Pertanian Bogor.
Siregar, M. I., & Mudawali, I. (2013). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Aceh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran
dan Kemiskinan . Banda Aceh: Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala
Sudirman. (2014). Analisis Kemiskinan Makro dan Mikro Kabupaten Kutai
Kartanegara. Jurnal Ilmu Sosial MAHAKAM, 3(1), 19-36.
Sukirno, Sadono. 2011. Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Rajawali
Pers, Jakarta
Universitas Sumatera Utara
84
Suryawati Chriswardani, 005, “Memahami Kemiskinan Secara
Multidimensional”, Jurnal Manajemen Pembangunan dan Kebijakan,
Volume 08, No. 03, Edisi September (121-129).
Syarifuddin.(2003).Model- model anggaran pada organisasi sektor public dan
perkembangannya. Makalah seminar bulanan Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi, Universitas Hasanuddin,Makassar.
Taufik, Muhammad,. Rochaida, Eni dan Fitriadi. 2014. Pengaruh Investasi dan
Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Penyerapan Tenaga Kerja
Provinsi Kalimantan Timur Periode 2003-2011.Jurnal Ekonomi
Kuantitatif Terapan. Volume 7. Nomor 2. ISSN: 2301-8968.
[TNP2K] Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2013. Panduan
Penanggulangan Kemiskinan: Buku Pegangan Resmi TKPK
Daearah.Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. Jakarta.
Tulus TH Tambunan. (2001). Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan
Empiris. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Tilak, J. B. (2007). Post-Elementary Education, Poverty and Development in
India. International Journal of Education Development, 27, 435-445.
Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. Pembangunan Ekonomi (edisi
kesembilan, jilid I). Jakarta : Erlangga
Windle, P. E. (2010). Secondary Data Analysis: It is useful and Valid? Journal of
Peri Anesthesia Nursing, 25(5), 322-324.
(Setiyawati & Hamzah, 2007)World Bank. (2006). Era Baru Dalam Pengentasan
Kemiskinan Di Indonesia. Ikhtisar.Jakarta: Gradasi Aksara
Yuhendri. (2013). Pengaruh Kualitas Pendidika, Kesehatan dan Investasi terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Barat. Jurnal Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Yusuf, A. A., & Summer , A. (2015). Growth, Poverty, and Inequality under
Jokowi. Bulletin of Indonesia Economic Studies, 51(3), 328-348
Universitas Sumatera Utara
85
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1
Variabel Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Jumlah penduduk miskin (jiwa) 16270 22850 18431.00 1855.28
belanja langsung(Rp) 156661000000
383039000000
259322200000.00
79902444113.36
pertumbuhan ekonomi (PDRB) (Rp)
1219319000000
4085203000000
2726300800000.00
944722717407.11
tingkat pengangguran (jiwa) 425 1659 980.60 349.93
pengeluaran per kapita (Rp) 410298 847895 603600.10 171072.59
rata-rata lama sekolah(tahun) 8.48 9.57 9.17 0.43
Lampiran 2
0
1
2
3
-0.075 -0.050 -0.025 0.000 0.025 0.050 0.075 0.100
Series: ResidualsSample 1 10Observations 10
Mean -7.97e-16Median -0.013420Maximum 0.087795Minimum -0.064949Std. Dev. 0.054386Skewness 0.455852Kurtosis 1.793769
Jarque-Bera 0.952581Probability 0.621083
Lampiran 3
Variance Inflation Factors
Date: 01/24/20 Time: 21:40
Sample: 1 10
Included observations: 10 Coefficient Uncentered Centered
Variable Variance VIF VIF
X1 0.372750 40.88358 3.218286
X2 0.003210 39.72257 3.874128
X3 0.008565 13.79349 1.418313
X4 0.115467 67.78189 4.569876
X5 0.008899 1127.114 2.246591
C 0.970365 1458.073 NA
Universitas Sumatera Utara
86
Variable Variance Inflation Factor (VIF)
X1 3.218286
X2 3.874128
X3 1.418313
X4 4.569876
X5 2.246591
Lampiran 4
Log likelihood 15.45391 Hannan-Quinn criter. -2.089944
F-statistic 8.509672 Durbin-Watson stat 1.270560
Lampiran 5
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
F-statistic 0.887706 Prob. F(5,4) 0.5616
Obs*R-squared 5.259839 Prob. Chi-Square(5) 0.3850
Scaled explained SS 0.334008 Prob. Chi-Square(5) 0.9970
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 01/24/20 Time: 21:42
Sample: 1 10
Included observations: 10
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.043266 0.031176 -1.387797 0.2375
X1 0.003164 0.019322 0.163746 0.8779
X2 0.000307 0.001793 0.171295 0.8723
X3 0.003292 0.002929 1.124027 0.3239
X4 0.007825 0.010754 0.727583 0.5072
X5 0.003960 0.002985 1.326327 0.2554
R-squared 0.525984 Mean dependent var 0.002662
Adjusted R-squared -0.066536 S.D. dependent var 0.002500
S.E. of regression 0.002582 Akaike info criterion -8.796919
Sum squared resid 2.67E-05 Schwarz criterion -8.615367
Log likelihood 49.98459 Hannan-Quinn criter. -8.996080
F-statistic 0.887706 Durbin-Watson stat 2.268239
Prob(F-statistic) 0.561580
Universitas Sumatera Utara
87
Lampiran 6
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 01/24/20 Time: 21:39
Sample: 1 10
Included observations: 10
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
X1 -1.725474 0.610533 -2.826178 0.0475
X2 -0.204738 0.056655 -3.613753 0.0225
X3 0.064675 0.092547 0.698839 0.5232
X4 0.825052 0.339804 2.428024 0.0721
X5 -0.105961 0.094333 -1.123267 0.3242
C 3.259185 0.985071 3.308579 0.0297
R-squared 0.914068 Mean dependent var 1.843100
Adjusted R-squared 0.806653 S.D. dependent var 0.185528
S.E. of regression 0.081579 Akaike info criterion -1.890783
Sum squared resid 0.026620 Schwarz criterion -1.709232
Log likelihood 15.45391 Hannan-Quinn criter. -2.089944
F-statistic 8.509672 Durbin-Watson stat 1.270560
Prob(F-statistic) 0.029576
Universitas Sumatera Utara