AKUNTANSI DEWANTARA VOL. 4 NO. 2 OKTOBER 2020
160 | p-ISSN: 2550-0376 | e-ISSN: 2549-9637 | DOI: 10.26460/AD.v4i2.7160
Analisis Kesiapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di
Puskesmas: Pengujian Luder’s Contingency Model
(Studi Deskriptif pada Puskesmas Kabupaten Tanah Datar)
Gina Alviyory Sabila
Fauzan Misra*
Universitas Andalas
*email: [email protected]
ABSTRACT INFO ARTIKEL
The purpose of this study was to determine the readiness of the
District Health Center (Puskesmas) in the implementation of the
Regional Public Service Entity (BLUD) in Tanah Datar Regency
using Luder's Contingency Innovation Model. The Implementation
of BLUD can consider as a form of innovation in the public sector.
The study was conducted using a descriptive approach involving 17
financial administrators. Data was collected using interviews and
questioner. Interview and survey were conducted during mid of
November 2019. The results of the study indicate that the
application of the BLUD policy at the Tanah Datar District Health
Center has been classified as good. By using Luder’s Model to
analyze the readiness of District Health Center to be a fully-BLUD,
this study explains the stimuli, stakeholders' role and interest, and
obstacles for such innovation implementation in the planning,
budgeting and reporting stage. These findings imply that Tanah
Datar District Health Center should be supported by local
government in terms of staf competency, training facilities, legal
standing, and clarity of the scope of the work.
Diterima: 2 Maret 2020
Direview: 3 Maret 2020
Disetujui: 16 Februari 2021
Terbit: 10 Maret 2020
Keywords:
Implementation of BLUD,
Luder's Contingency Model,
Public Sector, Innovation,
District Health Center
PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes) Nomor 75 Tahun
2014, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama,
dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Upaya kesehatan di puskesmas lebih
menitikberatkan kepada pelayanan untuk masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang
optimal. Puskesmas dituntut untuk dapat melayani masyarakat, dapat berkembang dan mandiri serta
harus mampu memberikan pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan di daerah. Namun,
tuntutan peningkatan pelayanan ini dihadapkan dengan kendala yang muncul terkait dengan
terbatasnya anggaran yang tersedia bagi operasional puskesmas, alur birokrasi yang terlalu panjang
dalam proses pencairan dana, aturan pengelolaan keuangan yang menghambat kelancaran pelayanan
dan sulitnya untuk mengukur kinerja (Sunuwata, 2014).
Dalam perspektuf pengelolaan keuangan daerah, Puskesmas sebelumnya merupakan UPTD
AKUNTANSI DEWANTARA VOL. 4 NO. 2 OKTOBER 2020
4
p-ISSN: 2550-0376 | e-ISSN: 2549-9637 | DOI: 10.26460/AD.v4i2.7160 | 161
yang terikat dengan pola pengelolaan keuangan dinas/ badan pada pemerintah daerah. Berdasarkan
Undang-Undang Keuangan Negara No. 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, semua
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) termasuk pendapatan puskesmas harus disetorkan duhulu
ke kas daerah tanpa dapat digunakan secara langsung. Karena pengaturan seperti itu, Puskesmas
sebagai UPTD tidak dapat menyelesaikan sendiri permasalahan keuangan seperti pengadaan alat
kesehatan dan obat-obatan dalam kondisi mendesak karena pengadaan harus sesuai dengan anggaran
yang dibuat sebelumnya. Keterbatasan penggunaan dana ini dianggap sebagai salah satu faktor
penghambat meningkatkan pelayanan Puskesmas kepada masyarakat. Salah satu solusi yang
dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di daerah dengan
menetapkan puskesmas sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
Pembaharuan atau reformasi di UPTD Puskesmas dengan mengubahnya menjadi Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) dirasa pemerintah daerah sangat diperlukan agar UPTD Puskesmas
dapat lebih otonom dan mandiri dalam pengelolaan keuangannya. Puskesmas yang telah menjadi
BLUD dapat menggunakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) baik dari dana kapitasi BPJS
maupun dari layanan pasien secara langsung tanpa harus disetor dahulu ke kas negara. Kondisi ini
memungkinkan Puskesmas dapat secara langsung menggunakan pendapatan tersebut untuk
membiayai belanja dan kebutuhan puskesmas. Menurut Rawung (2016), penerapan kebijakan BLUD
di Puskesmas memberikan fleksibilitas Puskesmas untuk meningkatkan pelayanan serta
meningkatkan tanggung jawab seluruh jajaran Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Manfaat dari penerapan BLUD pada Puskesmas adalah terjaminnya ketersediaan alat
dan bahan habis pakai (ABHP) seperti obat, alat bahan medis sehingga tidak terjadi kekosongan di
Puskesmas. Permendagri No. 61/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah menyiratkan bahwa layanan kesehatan diberikan keleluasaan pengelolaan
baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) hingga penganggaran. Situasi ini diharapkan dapat
meningkatkan profesionalisme, mendorong enterpreneureship, transparansi, dan akuntabilitas dalam
rangka pelayanan publik (Sunuwata, 2014).
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD di
lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah
pada umumnya. Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) saat ini menjadi
salah satu alternatif yang menarik bagi beberapa daerah, namun belum semuanya berjalan optimal.
Hal ini disebabkan adanya kendala, baik di lingkungan internal maupun eksternal BLUD. Di
lingkungan internal, masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memahami
dalam operasional BLUD. Sedangkan di lingkungan eksternal BLUD, masih terbatasnya pemahaan
dari pemangku kepentingan dalam memahami esensi, makna dan aspek operasional dalam penerapan
PPK-BLUD (BLUD.co.id).
Beberapa penelitian terdahulu telah menganalisis kesiapan puskesmas untuk berubah menjadi
BLUD. Triprasetya (2014) yang menganalisis kesiapan puskesmas dan pengaruh stakeholders
terhadap penerapan kebijakan Badan Layanan Umum Daerah di puskesmas menggunakan metode
stakeholders analysis. Penelitian lainnya tentang kesiapan puskesmas menjadi Badan layanan Umum
Daerah juga dilakukan oleh Ardiyanto (2016) menggunakan metode content analysis. Kemudian
penelitian yang dilakukan Susanti (2018) tentang Analisis Kesiapan Penerapan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) menunjukkan bahwa di Puskesmas masih
terdapat kesulitan dalam pengadaan barang seperti peralatan medis dan obat-obatan sehingga
AKUNTANSI DEWANTARA VOL. 4 NO. 2 OKTOBER 2020
162 | p-ISSN: 2550-0376 | e-ISSN: 2549-9637 | DOI: 10.26460/AD.v4i2.7160
beberapa pasien belum memanfaatkan pelayanan puskesmas secara maksimal. Selain itu, kurangnya
tenaga administrasi yang mengelola keuangan mengakibatkan puskesmas mengalami kesulitan dalam
menyelesaikan tugasnya dengan baik. Penelitian ini menganggap bahwa perubahan pola pengelolaan
keuangan Puskesmas menjadi BLUD sebagai salah satu bentuk inovasi pada sektor publik. Oleh
karena itum penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan Puskesmas Kabupaten Tanah Datar dalam
menerapkan pola PK-BLUD dengan menggunakan Luder’s Contingency Model. Penelitian ini
berbeda dengan penelitian lainnya yang membahas mengenai implementasi kebijakan BLUD.
Kemudian, penelitian ini menyajikan implementasi model pada tahapan perencanaan, pengganggaran
sampai dengan pelaporan.
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukan bagi instansi
pemerintahan khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar karena untuk rencana strategis
dalam melaksanakan BLUD dalam membuat kebijakan upaya menciptakan kualitas pelayanan dan
kepuasan pelanggan yang lebih baik.
LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Tanah Datar
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 sebagai
perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 61 tahun 2007, Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola
pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
Perubahan dilatar belakangi oleh dinamika perubahan perundang-undangan yang membawa
konsekuensi perubahan signifikan dalam pengaturan BLUD. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD
(PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan
untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,
sepagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Terbitnya regulasi
ini salah satunya ditujukan untuk mempertegas dan memperkuat kepastian hukum dan mengatasi
hambatan dalam penerapan PPK-BLUD. Tujuan dibentuknya BLUD adalah sebagaimana yang
diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 adalah untuk
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-
tugas pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pada Kabupaten Tanah Datar, terjadi perubahan mendasar sehubungan dengan pengaturan
pengelolaan keuangan di puskesmas Kabupaten Tanah Datar sejak Tahun Anggaran 2009, yang
sebelumnya pengelolaan dana puskesmas (sebagai sub unit Dinas Kesehatan) dilakukan secara
swadana diubah menjadi non swadana. Dalam arti semua penerimaan puskesmas disetor ke kas
daerah dan seluruh belanja operasional puskesmas dianggarkan dari dana APBD. Kemudian pada
tahun 2015 Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar membentuk puskesmas menjadi UPT.
Perubahan ini terhitung akhir bulan Februari 2012. Dari perubahan ini, akan membawa perubahan
pada tugas dan kewajiban puskesmas secara administrasi. Tapi perubahan pengelolaan keuangan
belum terjadi 100%, karena semua kebijakan yang berhubungan dengan keuangan masih
dilaksanakan di Dinas Kesehatan.
Pada Tahun 2016, Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dikelola oleh UPT Puskesmas Wilayah
Kerja dan disetorkan kepada Bendahara Penerimaan di Dinas Kesehatan. Sedangkan untuk belanja
operasional Puskesmas dikelola sendiri oleh UPT Puskesmas Wilayah Kerja masing-masing seiring
dengan ditetapkannya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di UPT Puskesmas Wilayah Kerja masing-
masing. Dinas Kesehatan melaksanakan pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Nasional di tingkat
UPT Puskesmas. Terkait hal ini, puskesmas mengelola sendiri pendapatan yang bersumber dari
Pendapatan Dana Kapitasi FKTP dan belanja sesuai dengan Anggaran yang tersedia dalam APBD
Dinas Kesehatan untuk kegiatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP. Pengelolaan
dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional ini dimulai pada bulan Januari tahun 2016, sesuai dengan
AKUNTANSI DEWANTARA VOL. 4 NO. 2 OKTOBER 2020
4
p-ISSN: 2550-0376 | e-ISSN: 2549-9637 | DOI: 10.26460/AD.v4i2.7160 | 163
terakomodirnya anggaran untuk pendapatan dan belanja dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
dalam APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar.
Pada Tahun 2017 pengelolaan keuangan seluruh Wilayah Kerja Puskesmas Kabupaten Tanah
Datar telah berubah status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Artinya, puskesmas
menjadi Badan Layanan Umum Daerah unit kerja pada Dinas Kesehatan. Dengan diterapkannya pola
Pengelolaan Keuangan BLUD unit kerja di tingkat puskesmas, maka seluruh penerimaan puskesmas
dikelola langsung oleh puskesmas. Pendapatan yang diperoleh puskesmas dapat digunakan langsung
untuk membiayai operasional puskesmas, dan puskesmas hanya melaporkan realisasi pendapatan dan
belanja ke Dinas Kesehatan untuk disahkan oleh PPKD. Laporan yang disampaikan berupa Surat
Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), Laporan Realisasi Pendapatan, Laporan Realisasi Belanja dan
Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan triwulan.
Perubahan status ini menjadi sangat penting karena Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah Penuh pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat memberikan
keleluasaan bagi puskesmas dalam mengelola dan memenuhi kebutuhannya sendiri dan memiliki
tanggung jawab yang besar dalam mengelola keuangannya. Penerapan pengelolaan keuangan BLUD
juga membantu meringankan beban kerja Puskesmas. Namun, dalam pemenuhan kebutuhan masih
terbatas dan harus membuat usulan perencanaan terlebih dahulu kepada PPK-BLUD Puskesmas.
Model Inovasi Akuntansi Pemerintahan: Model Luder
Model orisinil untuk perubahan akuntansi di sektor publik dikembangkan oleh Luder (1992)
setelah investigasinya terhadap reformasi akuntansi pemerintahan di 9 negara (Jerman, Denmark,
Masyarakat Eropa, Perancis, Swedia, United Kingdom, dan Amaerika Serikat) dari pertengahan tahun
1980-an sampai dengan awal tahun 1990-an. Pada tahun 1994, Italia, Jepang dan Spanyol
ditambahkan dan dirangkum juga dalam model Luder. Model Luder telah direvisi dan diaplikasi oleh
banyak peneliti (seperti Christensen 2002; Godfrey, Devlin & Merrouche 1996; Godfrey, Devlin &
Merrouche 2001; Jaruga & Nowak 1996; Oliorilanto 2008; Saleh 2006, 2007; Yamamoto 1999).
Penjelasan atas beberapa model tersebut dapat dilihat dari rangkuman model inovasi sektor publik
dalam Chan, Jones dan Luder (1996).
Luder (1992) mengembangkan model kontinjensi secara lebih spesifik untuk menguji inovasi
akuntansi pemerintahan. Dia mengidentifikasi variabel-variabel kontekstual dan perilaku yang secara
potensial relevan dalam menjelaskan reformasi akuntansi pemerintahan. Luder (1992)
mengklasifikasikan model tersebut menjadi 4 kategori yaitu (1) stimuli, (2) variabel struktur, (3)
karakteristik sistem administrasi politik dan (4) hambatan-hambatan implementasi.
Stimuli berhubungan dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada tahap awal proses inovasi
yang mendorong kebutuhan untuk menambah informasi sebagian pengguna dan meningkatkan
kesiapan penyedia (producer) untuk mensuplai informasi. Contoh stimuli antara lain tekanan fiskal
(fiscal stress), skandal keuangan dan tuntutan akuntabilitas. Variabel struktural adalah fitur
lingkungan sosial dalam sektor publik yang memengaruhi perilaku dasar pengguna dan penyedia
informasi terhadap terhadap ide bentuk akuntansi sektor publik yang lebih informatif. Contoh variabel
ini adalah budaya masyarakat, pasar modal dan organized pressure group.
Karakteristik sistem administrasi politik mengacu kepada fitur sistem administrasi politik
dalam sektor publik yang mempengaruhi perilaku dasar penguna dan penyedia informasi terhadap
ide bentuk akuntansi sektor publik yang lebih informatif. Contoh variabel tersebut adalah budaya
politik, sistem dan kompetisi politik, budaya administrasi, sistem informasi staf, dan karakteristik
organisasi terkait akuntansi. Hambatan-hambatan implementasi adalah kondisi lingkungan yang
memperlambat atau menghambat proses implementasi. Variabel ini mengacu kepada penciptaan
sistem informasi yang lebih informatif yang secara prinsip diinginkan. Sistem hukum dan staf dengan
kualifikasi yang memadai adalah contoh dari aspek ini.
METODOLOGI PENELITIAN
Jenis penelitian ini merupakan studi ekplanasi dengan pendekatan analisis deskriptif.
AKUNTANSI DEWANTARA VOL. 4 NO. 2 OKTOBER 2020
164 | p-ISSN: 2550-0376 | e-ISSN: 2549-9637 | DOI: 10.26460/AD.v4i2.7160
Pendekatan deskriptif dianggap tepat karena menggambarkan kesiapan Puskesmas dalam penerapan
kebijakan BLUD di Kabupaten Tanah Datar. Unit analisis penelitian ini adalah Puskesmas di
Kabupaten Tanah Datar. Responden penelitian ini dipilih dengan menggunakan purposive sampling
yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Responden dalam
penelitian ini adalah personal yang bekerja pada berbagai seksi atau bagian seperti Seksi Pelayanan
Kesehatan, Bagian Keuangan, Kepala Puskesmas, dan anggota Tim BLUD Puskesmas di Kabupaten
Tanah Datar. Pengambilan data melalui survey dan wawancara dilakukan selama pertengahan bulan
Nopember tahun 2019. Interview melibatkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar dan
personel BLUD Puskesmas. Interview dengan kepala dinas bertujuan untuk mendapatkan gambaran
mengenai proses transisi menuju BLUD dan kondisi berjalan (existing condition). Sementara itu,
interview dan survey terhadap personel BLUD Puskesmas dilakukan untuk mendapatkan gambaran
lebih mendalam mengenai praktik berjalan pada masing-masing BLUD.
Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke unit-unit,
melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting, dan yang akan dipelajari,
dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2016b:88). Analisis
data yang digunakan dalam penelitian ini dikaitkan dengan Luder’s Contingency Model. Model ini
mengidentifikasi baik variabel kontekstual maupun variabel keperilakuan yang berpotensi
menjelaskan outcome dari proses refomasi dan inovasi akuntansi pemerintahan (Chan, 1994; Ouda,
2004; Upping & Oliver, 2011).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Responden
Responden dalam penelitian ini adalah 1 orang Kepada Dinas Kesehatan dan 17 orang personel
BLUD. Pengambilan data berupa survey kepada personel BLUD dilakukan pada tanggal 14
Nopember 2019 bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat mengenai
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dan Pelaporan
Keuangan BLUD berdasarkan PSAP 13 bagi pengelola Puskesmas di Kabupaten Tanah Datar.
Personel BLUD memiliki karakteristik sebagaimana dijabarkan pada tabel 2 berikut:
Tabel 2. Data Demografi Responden
Keterangan Jumlah (Orang) Persentase (%)
Jenis Kelamin
Laki-laki 4 23,5
Perempuan 13 76,5
Jumlah 17 100,0
Usia
30 – 40 tahun 10 58,8
41 – 50 tahun 6 35,3
di atas 50 tahun 1 5,9
Jumlah 17 100,0
Tingkat Pendidikan
DII 1 5,9
DIII 5 29,4
DIV 1 5,9
Strata1 (S1) 10 58,8
Jumlah 17 100,0
Masa Kerja
1 – 10 tahun 9 53,0
11 – 20 tahun 3 23,5
21 – 30 tahun 5 23,5
Jumlah 17 100,0
Sumber: Data Olahan(2019)
AKUNTANSI DEWANTARA VOL. 4 NO. 2 OKTOBER 2020
4
p-ISSN: 2550-0376 | e-ISSN: 2549-9637 | DOI: 10.26460/AD.v4i2.7160 | 165
Analisis Deskriptif
Terdapat 24 item pertanyaan yang diajukan kepada responden. Tanggapan responden mengacu
kepada penggunaan skala Likert dalam pengambilan data. Tanggapan responden diringkas pada tabel
3 berikut:
Tabel 3. Hasil Tanggapan Responden Mengenai Kesiapan Puskesmas dalam Penerapan BLUD
No Pernyataan Jawaban Responden
Skor Kriteria ST T S SS
1. Puskesmas memiliki visi dan misi
yang menggambarkan apa yang
akan dikerjakan
0 0 9 8 3.47 Sangat
Baik
2. Puskesmas menyusun Renstra
Bisnis sesuai dengan kebijakan
strategis RPJMD
0 0 13 4 3.24 Baik
3. Visi dan misi program puskesmas
sesuai dengan pencapaian kinerja
pelayanan, keuangan dan manfaat
bagi masyarakat
0 1 13 3 3.12 Baik
4. Puskesmas memiliki ukuran
kinerja lengkap dengan target
kinerja dan SPM
0 0 11 6 3.35 Sangat
Baik
5. Puskesmas memiliki target kinerja
strategis pada tahun berjalan dalam
Renstra Bisnis
0 0 10 7 3.18 Baik
6. Renstra puskesmas memiliki
gambaran program lima tahunan 0 3 8 6 3.41
Sangat
Baik
7. Renstra puskesmas memiliki
gambaran pembiayaan tahunan
untuk lima tahun kedepan
0 1 9 7 3.18 Baik
8. Puskesmas memiliki penanggung
jawab pada setiap program
strategis
0 1 12 4 3.35 Sangat
Baik
9. Puskesmas memiliki kebijakan
prosedur pelaksanaan program 0 0 10 7 3.18 Baik
10. Puskesmas memiliki gambaran
arus kas lima tahun kedepan 0 5 10 2 2.82 Baik
11. Puskesmas memiliki proyeksi
neraca lima tahun kedepan 0 4 10 3 2.94 Baik
12. Puskesmas memiliki proyeksi
laporan operasional lima tahun
kedepan
0 5 10 2 2.82 Baik
13. Puskesmas memiliki proyeksi rasio
keuangan lima tahun kedepan 0 5 10 2 2.82 Baik
14. RBA Puskesmas memiliki
ringkasan pendapatan, belanja dan
pembiayaan
0 1 9 7 3.35 Sangat
Baik
15. RBA Puskesmas memiliki rincian
anggaran pendapatan, belanja dan
pembiayaan
0 0 10 7 3.41 Sangat
Baik
16. RBA Puskesmas memiliki
perkiraan harga 0 1 9 7 3.35
Sangat
Baik
17. RBA Puskesmas memiliki besaran
persentase ambang batas 0 1 13 3 3.12 Baik
AKUNTANSI DEWANTARA VOL. 4 NO. 2 OKTOBER 2020
166 | p-ISSN: 2550-0376 | e-ISSN: 2549-9637 | DOI: 10.26460/AD.v4i2.7160
No Pernyataan Jawaban Responden
Skor Kriteria ST T S SS
18. RBA Puskesmas memiliki
perkiraan maju atau
/forwardestimate
0 4 8 5 3.06 Baik
19. Laporan realisasi anggaran sesuai
dengan SAP yang berlaku di
daerah
0 0 13 4 3.24 Baik
20. Penerimaan BLUD dilaporkan
setiap hari kepada pemimpin
melalui pejabat keuangan
1 7 8 1 2.53 Baik
21. Laporan keuangan puskesmas
memiliki hasil audit terakhir oleh
BPK sebelum mengajukan BLUD
3 6 6 2 2.41 Tidak
Baik
22. Laporan keuangan puskesmas
memiliki kesesuaian dengan
format yang ada
0 0 17 0 3.00 Baik
23. Laporan keuangan puskesmas
ditandatangani Kepala Unit Kerja
diketahui oleh Kepala OPD
0 0 16 1 3.06 Baik
24. Puskesmas memiliki pernyataan
bersedia diaudit secara independen 0 1 13 3 3.12 Baik
Rata-Rata Skor 3.11
Kriteria Baik
Sumber: Data Olahan (2019)
Dari Tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan tanggapan responden mengenai
kesiapan Puskesmas Kabupaten Tanah Datar dalam penerapan kebijakan BLUD dengan rata-rata skor
sebesar 3,11 atau sudah berkriteria baik. Sudah baiknya penerapan kebijakan BLUD pada Puskesmas
Kabupaten Tanah Datar disebabkan karena sebagian puskesmas sudah dapat memenuhi persyaratan
baik dalam segi perencanaan, penganggran, maupun pertanggungjawaban BLUD, meskipun masih
ada beberapa aspek yang belum terpenuhi. Hal ini disebabkan karena kemampuan Puskesmas yang
berbeda, baik itu dari SDM ataupun anggaran.
Analisis Penerapan Kebijakan BLUD dengan Menggunakan Luder’s Contingency Model
Permendagri No. 79 tahun 2018 menyatakan bahwa terdapat 3 tahapan penting dalam
pengelolaan keuangan BLU yakni perencanaan, penganggaran dan pelaporan. Studi ini menganalisis
penerapan kebijakan BLUD mulai untuk semua tahapan tersebut.
Pada Tahap Perencanaan
Model kontinjensi Luder (1992) mempunyai beberapa variabel kontekstual yaitu stimuli,
produsen informasi dan hambatan implementasi. Model ini juga menyajikan hipotesis kerja sebagai
penjabaran dari variabel-variabel konstekstual. Implementasi Model Luder pada Kabupaten Tanah
Datar diringkas pada tabel 4 berikut:
Tabel 4. Aplikasi dari Model Kontigensi Luder’s pada Tahap Perencanaan
Variabel
Konstektual
Hipotesis Kerja Temuan Bukti
Stimuli
(Rangsangan)
Reformasi Keuangan Amanat PP 23 tahun 2005 dan
Permendagri No 79 tahun 2018.
Produsen
Informasi
1. Perekrutan Staf,
2. Pelatihan Staf,
3. Perubahan Budaya/
Tata Kerja
Belum seluruhnya yang
melakukan perekrutan staf,
pelatihan staf,
Perubahan budaya/ tata kerja
AKUNTANSI DEWANTARA VOL. 4 NO. 2 OKTOBER 2020
4
p-ISSN: 2550-0376 | e-ISSN: 2549-9637 | DOI: 10.26460/AD.v4i2.7160 | 167
Variabel
Konstektual
Hipotesis Kerja Temuan Bukti
Organisasi organisasi
Hambatan
Implementasi
1. Organisasi
2. Sistem Hukum
3. Kualifikasi Staf
4. Cakupan Kerja
1. Tidak ada yang bertanggung
jawab langsung tentang
penyusunan dokumen
perencanaan
2. Kurang sosialisasi tentang
penyusunan dokumen
3. Staf bukan berasal dari
disiplin ilmu yang sesuai
4. Adanya tugas ganda antara
penyusunan perencanaan
dengan fungsi pelayanan
kesehatan
Sumber: Data Olahan (2019)
Berikut dijelaskan masing-masing variable konstekstual beserta hipotesis kerja dan temuan
lapangan dari studi ini:
1. Stimuli (Rangsangan)
Sebagaimana diatur dalam Permendagri 79 tahun 2018, Satuan Kerja BLUD Puskesmas
menyusun dokumen perencanaan yang disebut Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Bisnis
dan Anggaran (RBA). Renstra merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai dalam kurun waktu 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang
mungkin ada dan mungkin timbul. Renstra merupakan panduan bagi Puskesmas di Kabupaten
Tanah Datar untuk melaksanakan kegiatan/program selama 5 tahun mendatang. Dengan adanya
Renstra kegiatan Puskesmas lebih terarah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Tuntutan
penyusunan RBA sebagaimana dimuat dalam pasal 8 Permendagri No.79 tahun 2018 yang
mengharuskan pimpinan BLUD untuk menyusun Renstra menjadi stimulasi penyusunan dokumen
dimaksud pada Puskesmas di Tanah Datar.
2. Produsen Informasi
Staf bagian perencanaan adalah produsen informasi pada BLUD. Meskipun demikian, hasil
studi menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan ini, tidak semua BLUD Puskesmas di
Kabupaten Tanah Datar yang melakukan perekrutan dan pelatihan staf. Perekrutan memang
menjadi opsi yang terbatas meskipun regulasi menyatakan bahwa pegawai pada BLUD dapat
berasal dari PNS maupun non-PNS. Terkait perubahan budaya dan tata kerja organisasi, pada
tahap ini, BLUD Puskesmas berupaya menangkap aspirasi masyarakat sehingga perencanaan
strategis maupun operasional yang tertuang dalam RBA megarahkan kapada pemberian pelayanan
yang lebih baik.
3. Hambatan Implementasi
Tahap Perencanaan BLUD dapat dijabarkan menjadi 4 (empat) aspek yakni organisasi,
sistem hukum, kualifikasi staf dan cakupan kerja. Panjabaran masing-masing aspek dijelaskan
sebagai berikut:
a. Organisasi
Penelitian ini menemukan bahwa hambatan implementasi tahap perencanaan pada
Puskesmas Tanah Datar yaitu tidak ada yang bertanggung jawab secara langsung dengan
penyusunan dokumen perencanan.
b. Sistem Hukum
Studi ini menemukan bahwa sebagian besar puskesmas di Kabupaten Tanah Datar belum
AKUNTANSI DEWANTARA VOL. 4 NO. 2 OKTOBER 2020
168 | p-ISSN: 2550-0376 | e-ISSN: 2549-9637 | DOI: 10.26460/AD.v4i2.7160
mengetahui atau kurang memahami peraturan tentang perencanaan BLUD karena kurangnya
sosialisasi tentang penyusunan dokumen perencanaan.
c. Kualifikasi Staf
Hasil penelitian menunjukkan bahwa staf yang menyusun dokumen perencanaan bukan
berasal dari disiplin ilmu yang sesuai. Masalah ini diperburuk dengan adanya tugas ganda staf
untuk penyusunan perencanaan dengan fungsi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
d. Cakupan Kerja
Hasil penelitian menunjukkan bahwa cakupan dalam perencanaan BLUD sebagian
Puskesmas Kabupaten Tanah Datar memiliki beban kerja dengan manajemen tumpang
tindih/tidak terintegrasi.
Tahap Penganggaran
Tahapan berikutnya adalah tahapan pengaggaran. Luaran utama dari tahapan ini adalah
tersusunnya dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran. Tabel 5 di bawah menyajikan ringkasan
implementasi model Kontinjensi Luder pada tahap penganggaran pada BLUD Puskesmas di
Kabupaten Tanah Datar.
Tabel 5. Aplikasi dari Model Kontigensi Luder’s pada Tahap Penganggaran
Variabel
Konstektual
Hipotesis Kerja Temuan Bukti
Stimuli
(Rangsangan)
Reformasi
Keuangan
Amanat PP 23 tahun 2005 dan
Permendagri No 79 tahun 2018.
Keinginan Pemda untuk segera
memperluas BLUD.
Produsen
Informasi
1. Perekrutan Staf,
2. Pelatihan Staf,
3. Perubahan
Budaya/ Tata
Kerja Organisasi
Sebagian besar puskesmas yang
melakukan perekrutan staf, pelatihan
staf, perubahan budaya/ tata kerja
organisasi
Hambatan
Implementasi
1. Organisasi
2. Sistem Hukum
3. Kualifikasi Staf
4. Cakupan Kerja
1. Kurang mengerti dalam dokumen
penganggaran, dan tidak ada staf
khususnya penganggaran
2. Peraturan dan sumber hukum yang
kurang
3. Tidak sesuainya pendidikan
4. Kerja pokok jadi kurang karena harus
mengurus penganggaran/kerja
merangkap
Sumber: Data Olahan (2019)
1. Stimuli (Rangsangan)
RBA merupakan rencana jangka pendek satu tahunan sebagai Implementasi rencana jangka
panjang lima tahunan yang tertuang dalam dokumen RSB. Dokumen RBA ini bagi puskesmas
sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pencapaian anggaran. Hasil studi menunjukkan bahwa
Satuan Kerja BLUD Puskesmas di Kabupaten Tanah Datar telah menyusun Rencana Bisnis dan
Anggaran (RBA). Tercapainya output kinerja ini selain distimulasi oleh regulasi, seperti halnya
kewajiban penyusunan Renstra, penyiapan RBA juga didorong oleh keinginan Pemda Tanah Datar
untuk segera memperluas BLUD sampai level Puskesmas mengikuti RSUD.
2. Produsen Informasi
a. PerekrutanStaf
AKUNTANSI DEWANTARA VOL. 4 NO. 2 OKTOBER 2020
4
p-ISSN: 2550-0376 | e-ISSN: 2549-9637 | DOI: 10.26460/AD.v4i2.7160 | 169
Staf bagian umum adalah produsen informasi pada tahapan ini. Staf ditunjuk oleh
pimpinan BLUD. Hasil studi menunjukkan bahwa tidak ada perekrutan staf baru pada tahap
penganggaran BLUD meskipun masih dirasakan keterbatasan staf yang memahami proses
perencanaan dengan baik.
b. Pelatihan Staf
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap penganggaran BLUD sebagian besar
Puskesmas Kabupaten Tanah Datar melakukan transfer pengetahuan baik secara internal
maupun melalui pelatihan staf oleh Dinas maupun pihak eksternal.
c. Perubahan Budaya/Tata Kerja Organisasi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan budaya kerja pada tahap penganggaran
BLUD adalah Puskesmas Kabupaten Tanah Datar melakukan perubahan budaya kerja agar
kegiatan dapat berjalan sesuai rencana yang dibuat.
3. Hambatan Implementasi Tahap Penganggaran BLUD, dijelaskan pada berbagai aspek berikut:
a. Organisasi
Penelitian ini menemukan bahwa hambatan implementasi tahap penganggaran pada
Puskesmas Kabupaten Tanah Datar yaitu keterbatasan anggota dalam penyusunan dokumen
penganggaran.
b. Sistem Hukum
Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar puskesmas di Kabupaten Tanah
Datar belum mengetahui atau kurang memahami peraturan tentang penganggaran BLUD
karena kurangnya sumber hukumdan aturan tentang penyusunan dokumen penganggaran.
c. Kualifikasi Staf
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar Puskesmas Kabupaten Tanah Datar
belum memiliki staf bidang keuangan.
d. Cakupan Kerja
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai pada Puskesmas di
Kabupaten Tanah Datar memiliki pekerjaan rangkap sebagai staf fungsional kesehatan dan
penanggungjawab pekerjaan-pekerjaan administrasif.
Tahap Pelaporan
Tahapan terakhir dalam pengelolaan keuangan BLUD adalah pelaporan keuangan dan kinerja.
Aplikasi model Kontinjensi Luder pada tahap pelaporan disajikan sebagai berikut:
Tabel 6. Aplikasi Model Kontigensi Luder’s pada Tahap Pelaporan
Variabel
Konstektual
Hipotesis Kerja Temuan Bukti
Stimuli
(Rangsangan)
Reformasi Keuangan Kewajiban Pelaporan keuangan
berbasis SAK dan SAP bagi
BLUD. Semakin meguat dengan
diberlakukannya PSAP 13 tentang
Pelaporan Keuangan BLU.
Produsen
Informasi
a. Perekrutan Staf,
b. Pelatihan Staf,
c. Perubahan
Budaya/ Tata
Kerja Organisasi
Belum seluruhnya yang
melakukan perekrutan staf,
pelatihan staf, perubahan budaya/
tata kerja organisasi
Hambatan a. Organisasi 1. Tidak mengerti apa saja
AKUNTANSI DEWANTARA VOL. 4 NO. 2 OKTOBER 2020
170 | p-ISSN: 2550-0376 | e-ISSN: 2549-9637 | DOI: 10.26460/AD.v4i2.7160
Variabel
Konstektual
Hipotesis Kerja Temuan Bukti
Implementasi b. Sistem Hukum
c. Kualifikasi Staf
d. Cakupan Kerja
kelengkap-an untuk
pelaporan/kurang koordinasi
2. Kurangnya peraturan
pendukung
3. Staf bukan berasal dari disiplin
ilmu yang sesuai
4. Kerja pokok jadi kurang karena
harus mengurus
penganggaran/kerja
merangkap.
Sumber. Data Olahan (2019)
1. Stimuli (Rangsangan)
Berdasarkan temuan bukti Satuan Kerja BLUD Puskesmas berkewajiban melakukan
pelaporan keuangan dengan posisi ganda yakni sebagai entitas pelaporan maupun entitas akuntansi
terkait pelaporan keuangannya. Pertama sebagai entitas pelaporan, BLUD puskesmas wajib
memberikan pelaporan yang menyeluruh atas penggunaan seluruh sumber daya yang dikuasai
kepada pihak pihak yang berkepentingan. Kedua sebagai entitas akuntansi, BLUD puskesmas
diwajibkan menyusun laporan keuangan yang akan dikonsolidasikan dengan entitas akuntansi
yang membawahinya. Puskesmas diwajibkan menyusun 2 (dua) jenis laporan keuangan yaitu
Laporan Keuangan yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan dan Laporan Keuangan yang
mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu, BLUD juga harus menyusun laporan
kinerja instansi pemerintah. Diberlakukannya PSAP 13 mengenai Pelaporan Keuangan BLU
membuat BLUD perlu segera merespon kebutuhan pelaporan dimaksud. Tuntutan penyusunan
laporan keuangan juga karena adanya tuntutan sebagaimana dimuat dalam pasal 10 ayat (1) huruf
i Permendagri No.79 tahun 2018 yang mengharuskan pejabat keuangan BLUD untuk
menyelenggaran akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
2. Produsen Informasi
a. Rekrutmen Staf
Staf bagian keuangan adalah produsen informasi pada tahapan ini. Staf ditunjuk oleh
pimpinan BLUD. Hasil studi menunjukkan bahwa tidak ada perekrutan staf baru pada tahap
penganggaran BLUD meskipun masih dirasakan keterbatasan staf yang memahami proses
perencanaan dengan baik.
b. Pelatihan Staf
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap pelaporan BLUD sebagian besar
Puskesmas Kabupaten Tanah Datar melakukan pelatihan staf.
c. Perubahan Budaya/Tata Kerja Organisasi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan budaya kerja pada tahap pelaporan
BLUD adalah sebagian Puskesmas Kabupaten Tanah Datar melakukan perubahan budaya kerja
sesuai dengan harapan masyarakat.
3. Hambatan Implementasi Tahap Pelaporan BLUD betdasarkan aspek-aspeknya disajikan sebagai
berikut:
a. Organisasi
Penelitian ini menemukan bahwa hambatan implementasi tahap pelaporan pada
Puskesmas Kabupaten Tanah Datar yaitu kurangnya koordinasi organisasi sehingga staf tidak
mengerti apa saja kelengkapan untuk pelaporan.
AKUNTANSI DEWANTARA VOL. 4 NO. 2 OKTOBER 2020
4
p-ISSN: 2550-0376 | e-ISSN: 2549-9637 | DOI: 10.26460/AD.v4i2.7160 | 171
b. Sistem Hukum
Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar puskesmas di Kabupaten Tanah Datar
memiliki kelemahan kurangnya peraturan pendukung mengenai ketentuan pelaporan BLUD.
c. Kualifikasi Staf
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar Puskesmas Kabupaten Tanah Datar
memiliki staf yang bukan berasal dari disiplin ilmu yang sesuai, khususnya akuntansi.
d. Cakupan Kerja
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar Puskesmas Kabupaten Tanah Datar
memiliki kerja rangkap sehingga tugas pokok dan fungsi utama sebagai tenaga medis menjadi
tidak optimal karena harus mengurus penganggaran di sisi administrasi.
PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dijelaskan kesiapan penerapan BLUD pada
Puskesmas Kabupaten Tanah Datar menggunakan model kontigensi Luder’s sebagai berikut:
1. Stimuli (Rangsangan)
Salah satu agenda reformasi di bidang keuangan negara adalah dari penganggaran tradisional
menjadi penganggaran berbasis kinerja. Dengan berbasis kinerja ini, arah penggunaan dana
pemerintah tidak lagi berorientasi pada input tetapi pada output. Pendekatan penganggaran
berbasis kinerja sangat diperlukan bagi satuan kerja pemerintah daerah yang memberikan
pelayanan kepada publik dengan cara mewiraswastakan pemerintah (enterprising the government)
yang telah diatur dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara. Selanjutnya dengan pasal 68
dan pasal 69, UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, instasi pemerintah yang tugas pokok
dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan
keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas.
Sebagai tindak lanjut atas peraturan di atas, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) yang menjadi dasar dalam penerapan pengelolaan keuangan bagi Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD). Khusus untuk pelaporan keuangan, diberlakukannya PSAP No. 13 tentang
Pelaporan Keuangan BLU.
2. Produsen Informasi
a. Rekrutmen Staf
Staf dengan kualifikasi yang tepat akan sangat mendukung keberhasilan penerapan
kebijakan BLUD. Staf yang dimaksudkan khususnya adalah staf akuntansi yang dapat
memahami penyusunan laporan keuangan BLUD. Ini akan menjadi faktor yang sangat
mempengaruhi bagi produsen informasi sektor publik. Dimana rekrutmen staf akan menjadi
faktor yang sangat mempengaruhi sikap dasar staf dalam kesiapannya menerima perubahan dan
lebih lanjut dalam melakukan pengembangan tentang kebijakan BLUD. Ini dapat dilihat dari
temuan bukti bahwa tidak seluruhnya yang melakukan perekrutan staf. Namun yang melakukan
perekrutan staf memiliki alasan bahwa dalam penganggaran tertulis dan dijelaskan hal-hal yang
berhubungan dengan perekrutan staf.
b. Pelatihan Staf
Untuk dapat meningkatkan kualifikasi staf sesuai dengan yang diperlukan maka pelatihan
dan bimbingan teknis mengenai kebijakan BLUD sangat diperlukan sebagai bentuk dari
kesiapan pemerintah untuk menerapkan BLUD. Dengan adanya training maupun transfer
knowlegde mengenai BLUD akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap
keberhasilan penerapan BLUD di puskesmas Kabupaten Tanah Datar. Hal ini seperti hasil
wawancara salah satu responden yang mengatakan bahwa pelatihan yang diberikan akan
AKUNTANSI DEWANTARA VOL. 4 NO. 2 OKTOBER 2020
172 | p-ISSN: 2550-0376 | e-ISSN: 2549-9637 | DOI: 10.26460/AD.v4i2.7160
membuat staf lebih efektif dan efisien mengelola keuangan, kemudian terjadinya perubahan
perilaku yang diharapkan adalah perubahan dalam melaksanakan kegiatan/perencanaan dan
dalam penggunaan dana harus jelas dan akuntabel.
c. Perubahan Budaya/ Tata Kerja Organisasi
Untuk dapat meningkatkan kinerja organisasi, perubahan budaya sangat diperlukan.
membangun budaya berarti juga meningkatkan dan mempertahankan sisi-sisi positif, serta
berupaya membiasakan (habituating process) pola perilaku tertentu agar tercipta suatu bentuk
baru yang lebih baik. Dari hasil wawancara diketahui perubahan budaya kerja disesuaikan
dengan harapan masyarakat.
3. Hambatan Implementasi
Implementasi penerapan kebijakan BLUD masih jauh dari harapan untuk berhasil, ini
disebabkan oleh berbagai kondisi yang menjadi kendala yang ditemukan dalam kesiapan pegawai
dalam penerapan kebijakan BLUD.
a. Organisasi
Organisasi adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk
bekerjasama secara rasional dan sistematis, terkendali, dan terpimpin untuk mencapai suatu
tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dimana dengan adanya dukungan
yang kuat dari organisasi akan menjadi suatu kunci keberhasilan dalam suatu perubahan.
Organisasi akan menjadi suatu hambatan ketika pegawai publik merasa kurangnya
dukungan organisasi untuk melakukan perubahan yakni penerapan kebijakan BLUD.
Dimana Puskesmas di Kabupaten Tanah Datar dipandang masih kurang dalam mendukung
penerapan kebijakan BLUD. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yaitu tidak ada yang
bertanggung jawab langsung tentang penyusunan dokumen.
b. Sistem Hukum
Aturan hukum sangat diperlukan dan akan menjadi hal yang mendasar dalam
keberhasilan penerapan kebijakan BLUD. Karena dengan adanya sistem hukum atau aturan
yang mengatur, maka penerapan kebijakan BLUD akan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.
Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar Puskesmas di Kabupaten Tanah Datar belum
mengetahui atau kurang memahami peraturan tentang kebijakan BLUD.
c. Kualifikasi Staf
Kualifikasi staf akan menjadi hal yang paling mendasar dan signifikan dalam
keberhasilan penerapan kebijakan BLUD, karena staf yang memilliki kualifikasi dalam bidang
BLUD merupakan sikap dasar dan sangat mempengaruhi bagi produsen pengguna informasi
menghasilkan laporan keuangan pemerintah dengan menerapkan kebijakan BLUD yang lebih
informatif, sehingga mereka lebih dituntut untuk memahami kebijakan BLUD. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa sebagian besar Puskesmas di Kabupaten Tanah Datar belum memiliki staf
yang sesuai dengan bidangnya.
d. Cakupan Kerja
Cakupan kerja akan menjadi hal yang paling mendasar dan signifikan dalam keberhasilan
penerapan kebijakan BLUD, karena cakupan yang khusus mengerjakan bidang BLUD akan
lebih mudah menguasai bidang pekerjaannya. Cakupan kerja di sebagian besar Puskesmas di
Kabupaten Tanah Datar mempunyai cakupan kerja rangkap (ganda) atau bidang kerja tumpang
tindih.
Dari penjelasan setiap variabel kontekstual diatas maka gambar 4.1 berikut ini menggambarkan
deskripsi dari adaptasi model inovasi penerapan BLUD di Tanah Datar sebagai salah satu bentuk
inovasi sektor publik berdasarkan Model Inovasi Konyinjensi Luder’s (1992):
AKUNTANSI DEWANTARA VOL. 4 NO. 2 OKTOBER 2020
4
p-ISSN: 2550-0376 | e-ISSN: 2549-9637 | DOI: 10.26460/AD.v4i2.7160 | 173
Gambar 1
Proses Model Kontigensi Luder Inovasi Kebijakan BLUD
KESIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Puskesmas di Kabupaten Tanah Datar
untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) penuh. Pengembangan keorganisasian dari
Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi BLUD dapat dianggap sebagai sebuah inovasi dalam sektor
publik. Karena dinilai sebagai bentuk inovasi, maka penggunaan model kontinjensi Luder dalam
menganalis kesiapan Puskesmas menjadi BLUD tersebut menjadi relevan.
Hasil studi menunjukkan bahwa (1) Penerapan kebijakan BLUD di Puskesmas sudah tergolong
baik, (2) Dengan menggunakan model Luder’s (1992) yang diaplikasi ke dalam model kontigensi
akuntansi sektor publik maka terbentuk hipotesis kerja dan temuan dengan kontekstual variabel
diantaranya yaitu (a) Stimuli: Reformasi keuangan, Salah satu agenda reformasi di bidang keuangan
negara adalah dari penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja. Pembaharuan
atau reformasi di Puskesmas dengan mengubahnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
dirasa pemerintah daerah sangat diperlukan agar UPTD Puskesmas agar dapat lebih otonom dan
mandiri dalam pengelolaan keuangan, (b) Pengguna Informasi: Reformasi keuangan BLUD akan
sangat dipengaruhi oleh perekrutan staf, pelatihan staf dan perubahan organisasi, dan (c) Hambatan
AKUNTANSI DEWANTARA VOL. 4 NO. 2 OKTOBER 2020
174 | p-ISSN: 2550-0376 | e-ISSN: 2549-9637 | DOI: 10.26460/AD.v4i2.7160
Implementasi: Ada beberapa hal yang dipandang dapat menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan
BLUD pada Puskesmas Kabupaten Tanah Datar diantaranya: organisasi, sistem hukum, kualifikasi
staf, dan cakupan kerja.
Temuan-temuan tersebut mengimplikasikan bahwa penerapan kebijakan BLUD pada
Puskesmas Kabupaten Tanah Datar tergolong sudah baik, namun perlu dilakukan optimalisasi
terutama dari segi pelaporan, karena masih ada yang belum sesuai dengan Kebijakan BLUD Dalam
Permendagri 79 Tahun 2018. Dalam penerapan kebijakan BLUD, Puskesmas Kabupaten Tanah Datar
memiliki hambatan-hambatan diantaranya dari segi organisasi, sistem hukum, kualifikasi staf, dan
cakupan kerja. Untuk itu Puskesmas hendaknya lebih memperhatikan faktor tersebut. Misalnya dari
segi organisasi, Puskesmas dapat memberikan koordinasi kepada staf yang bertangung jawab dalam
melaksanakan administrasi BLUD. Berikutnya, dari segi hukum, puskesmas hendaknya memberikan
sosialisasi tentang peraturan yang menyangkut pelaksanaan BLUD. Dari segi kualifikasi staf,
hendaknya puskesmas memilih staf yang benar-benar ahli dibidangnya. Kemudian, dari aspek
cakupan kerja, hendaknya puskesmas memberikan kebijakan supaya pegawai yang mengurusi BLUD
tidak memiliki kerja rangkap.
Penelitian ini hanya memfokuskan analisis pada satu Kabupaten saja yakni Kabupaten Tanah
Datar. Untuk mendapatkan perambatan (generalisasi) yang lebih kuat, penelitian mendatang dapat
diperluas pada Puskesmas lainnya di Sumatera Barat, atau bahkan seluruh Indonesia. Analisis bisa
dilakukan dengan mengadopsi model inovasi sektor publik Luder maupun model lainnya. Penelitian
berikutnya juga dapat dilakukan dengan memperluas cakupan analisis selain dari aspek organisasi,
sistem hukum, kualifikasi staf, dan cakupan kerja, dengan menambahkan faktor lain seperti
komitmen, perangkat pendukung, dan lain-lain.
REFERENSI
Ardiyanto, M. 2016. Analisis Kesiapan Puskesmas dalam Perubahan Status Menjadi Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) dalam Rangka Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Di
Kabupaten Jepara. Jurnal Online Program Magister Kesehatan Masyarakat Universitas
Diponegoro. Semarang.
Azwar, A. 2010. Pengantar Administrasi Kesehatan Edisi Ketiga. Jakarta: Binarupa Aksara.
Chan, James L, Rowan H. Jones dan Klaus G. Luder. 1996. Modelling Government Accounting
Innovation: An Assessment and Future Research. Research in Govermental Nonprofit
Accounting, Vol 9. Hal. 1-19.
Luder, Klaus G. 1992. A Contingency Model Of Governmental Accounting Innovations In The
Political-Administrative Environment. Research in Governmental and Nonprofit
Accounting Vol.7.
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014. Pusat Kesehatan Masyarakat. 17 Oktober
2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676. Jakarta.
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 61 Tahun 2007. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah. 7 November 2007. Jakarta.
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 79 Tahun 2018. Badan Layanan Umum Daerah. 2007.
Peraturan Pemerintah RI No 74 Tahun 2012. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 28 Agustus 2012.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171. Jakarta.
Rawung, L. C. 2016. Evaluasi Kinerja Puskesmas yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (Studi pada Puskesmas BLUD Kota Balikpapan. Jurnal
Online Program Magister Akuntansi UGM. 1-20.
Sugiyono. 2016a. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Sunuwata A. Analisis Kesiapan Penerapan Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
AKUNTANSI DEWANTARA VOL. 4 NO. 2 OKTOBER 2020
4
p-ISSN: 2550-0376 | e-ISSN: 2549-9637 | DOI: 10.26460/AD.v4i2.7160 | 175
Puskesmas di Kabupaten Kulon Progo (Studi Kasus di Puskesmas Wates dan Puskesmas
Girimulyo II Kabupaten Kulon Progo). Kebijakan Kesehatan Indonesia. 2014.
Susanti, Winda. 2018. Analisis Kesiapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD di
Puskesmas Lubuk Buaya dan Puskesmas Lapai Kota Padang Tahun 2017. Jurnal Online
Program Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
Triprasetya, A. S. 2014. Analisis Kesiapan Penerapan Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) Puskesmas di Kabupaten Kulon Progo (Studi Kasus di Puskesmas Wates Dan
Puskesmas Girimulyo II Kabupaten Kulon Progo. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004. Perbendaharaan Negara. 14 Januari
2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Jakarta.