ANALISIS PENGARUH BELANJA PEMERINTAH TERHADAPPRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
PROVINSI SE-SUMATERA
(Skripsi)
Oleh
SINGGIH SAMSURI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISUNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG2016
ABSTRACK
ANALYSES THE IMPACT OF GOVERNMENT SPENDING TOWARDGROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT (GRDP)
PROVINCES IN SUMATERA
By
Singgih Samsuri
This study aim to analyses the impact of Goverment Spending toward GrossDomestic Regional Product in the ten province in Sumatera. This study usedsecondary data that taken from the website of Badan Pusat Statistik (BPS) andDirjen Perimbangan Keuangan (DJPK) to research year period 2009 - 2013. Thisresearch used panel data model with cross-section number as many as tenprovinces in Sumatera. Panel data model used a random effect model. The resultof analysis shows that all independent variables namely Capital Spending andOperasioanal Spending have a positive and significant impact on Gross RegionalDomestic Product (GRDP) in the ten provinces in Sumatera. Individual intersef ineach province also shows the variaty numbers, it is influenced by the amount ofGross Regional Domestic Product (GRDP) and goverment spending in eachprovince.
Keyword : Gross Regional Domestic Product, Capital Spending,Operasional Spending, Panel Data, Random Effect Model(REM)
ABSTRAK
ANALISIS PENGARUH BELANJA PEMERINTAH TERHADAPPRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
PROVINSI SE-SUMATERA
Oleh
Singgih Samsuri
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah terhadapProduk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi se-Sumatera. Penelitian inimenggunakan data sekunder yang diambil dari situs Badan Pusat Statistik (BPS)dan Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan denganperiode tahun penelitian 2009 – 2013. Penelitian ini menggunakan data paneldengan jumlah cross-section sebanyak 10 provinsi di Sumatera. Model data panelyang digunakan adalah Random Effect Model. Hasil penelitian menunjukkanbahwa seluruh variabel bebas yaitu variabel belanja modal dan belanja operasimempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik RegionalBruto (PDRB) di 10 provinsi se-Sumatera. Selain itu, nilai intersep individu dimasing-masing provinsi juga menunjukan angka yang berbeda-beda, hal inidipengaruhi oleh besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan belanjadaerah di tiap-tiap provinsi.
Kata kunci : Produk Domestik Regional Bruto, Belanja Modal, BelanjaOperasi, Data Pane, Random Effect Model (REM)
ANALISIS PENGARUH BELANJA PEMERINTAH TERHADAPPRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
PROVINSI SE-SUMATERA
(Skripsi)
Oleh
Singgih Samsuri
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai GelarSARJANA EKONOMI
Pada
Jurusan Ekonomi PembangunanFakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISUNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG2016
RIWAYAT HIDUP
Penulis bernama Singgih Samsuri lahir pada tanggal 12 Juli 1991 di Jabung,
Kabupaten Lampung Tengah. Penulis lahir sebagai anak kelima dari enam
bersaudara dari pasangan Bapak Hadi dan Ibu Atimi.
Penulis memulai pendidikannya di SD Negeri Labuhan Ratu pada tahun 1997,
pada tahun 1999 penulis berhenti sekolah sampai 2 tahun dan tahun 2001 penulis
melanjutkan sekolahnya di SDN 02 Kedaung dan selesai pada tahun 2005.
Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Penawartama dan
tamat pada tahun 2008. Pada tahun yang sama penulis meneruskan
pendidikannya di SMA Negeri 2 Menggala dan tamat pada tahun 2011.
Pada tahun 2012 penulis diterima di perguruan tinggi Universitas Lampung
melalui jalur SBMPTN tulis pada Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis dengan beasiswa bidikmisi. Penulis aktif di beberapa
organisasi antara lain, sebagai Ketua Umum ROIS FEB Unila periode 2014-2015,
dan sebagai Sekjen Ikatan Mahasiswa Tulang Bawang. Pada tahun 2014 Penulis
mengikuti kegiatan KKL (Kuliah Kunjung Lapangan) ke OJK, Bappenas dan
Dirjen Anggaran Kementrian Keuangan. Lalu, pada tahun 2015 penulis
melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Wonosari, Kecamatan Mesuji
Timur, Kabupaten Mesuji
Selama kuliah, penulis juga aktif mengikuti berbagai perlombaan. Diantaranya
juara satu lomba debat politik mahasiswa tingkat Provinsi Lampung yang
diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Lampung
pada tahun 2013, juara 2 liga saham mahasiswa tahun 2013, juara 1 lomba
olimpiade ekonomi syariah tingkat Sumbagsel tahun 2014, dan finalis lomba
olimpiade ekonomi syariah tingkat nasional pada tahun 2014. Selain kuliah dan
organisasi, kegiatan lain dari penulis adalah mengajar mengaji secara privat dan di
Taman Pendidikan Al-Qur’an Masjid Al-hidayah.
MOTO
“Barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan
meneguhkan kedudukanya”
(Q.S. Muhammad: 7)
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu
sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka”
(Q.S. Ar-Ra’d: 11)
“Tuntutlah ilmu mulai dari buaian hingga liang lahat”
(Nabi Muhammad S.A.W)
PERSEMBAHAN
Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT, Skripsi sederhanaku ini
kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta Bapak Hadi dan mamak Atimi
yang selalu menyayangiku dan selalu mendo’akan keberhasilanku demi
tercapainya cita-citaku.
Istriku, mertuaku, Kakak, adik dan keluargaku yang telah memberikan
dukungan selama ini.
Para Dosen yang telah berjasa memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat
berharga melalui ketulusan dan kesabarannya.
Semua Sahabat yang begitu tulus menyayangiku.
Almamater tercinta Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas Lampung.
SANWACANA
Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan
hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul
“Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) Provinsi Se-Sumatera”, sebagai salah satu syarat untuk
mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Lampung.
Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan dalam proses
penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati sebagai
wujud rasa hormat dan penghargaan serta terimakasih yang sebesar-besarnya
kepada yang terhormat:
1. Bapak Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E, M.Si. selaku Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Lampung.
3. Ibu Emi Maimunah, S.E, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi
Pembangunan.
4. Bapak Dedy Yuliawan, S.E, M.Si. selaku Pembimbing yang telah
meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran
dalam proses penyusunan skripsi ini hingga akhir kepada penulis.
5. Ibu Nurbetty Sitorus, S.E., M.Si selaku Pembimbing Akademik.
6. Ibu Dr. Marselina, S.E, M.P.M selaku penguji yang telah memberikan kritik
dan saran yang membangun kepada penulis.
7. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membekali penulis
dengan ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan dan staff dan
karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah banyak
membantu kelancaran proses skripsi ini.
8. Bapak, Mamak, mbk Yuli, mbk Pur, Mas Wahono, Mas Sujud, Adiku
Karno dan seluruh keluargaku yang selalu mencurahkan doa dan
dukungannya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan
baik.
9. Istriku tersayang Monica Tamara dan mertuaku Papa Teguh dan Mama
Tyas, terimakasih doa dan dukunganya.
10. Kak habib yang telah menemani siang malamku selama dikampus dan di
masjid Al-Hidayah. Kesabaramu sungguh luar biasa.
11. Sahabat-sahabat ROIS dan komunitas mutar; Kak Didik, kak Hamid, kak
Ade, lek anggi, kak Takim, Abe, Andi, Angga, Mahipal Terimakasih untuk
bantuannya, bersedia Penulis repotkan
12. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Pembangunan 2012 yang tidak bisa
disebutkan satu per satu
13. Kawan-kawan sesama penerima bidikmisi yang sama-sama berjuang demi
kehidupan yang lebih. Terimakasih atas inspirasi dan semangat yang kalian
miliki
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan pengorbanan bapak, ibu,
kakak, adik, dan teman-teman. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari
kesempurnaan akan tetapi penulis berharap semoga karya ini berguna dan
bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.
Bandar Lampung, 17 Juni 2016
Penulis
Singgih Samsuri
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI ................................................................................................ iDAFTAR TABEL......................................................................................... iiiDAFTAR GAMBAR .................................................................................... ivDAFTAR LAMPIRAN................................................................................. v
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ................................................................... 1B. Rumusan Masalah ........................................................................... 12C. Tujuan Penelitian ............................................................................. 12D. Manfaat Penelitian ........................................................................... 13E. Kerangka Pemikiran ......................................................................... 13F. Hipotesis .......................................................................................... 16G. Sistematika Penulisan ...................................................................... 17
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Teori................................................................................... 181. Pertumbuhan Ekonomi................................................................ 182. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik................................... 203. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)................................. 224. Teori Pengeluaran Pemerintah .................................................... 265. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)................... 306. Pengaruh pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan
Ekonomi ..................................................................................... 33B. Penelitian Terdahulu ......................................................................... 35
III. METODE PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian ................................................................ 37B. Jenis dan Sumber Data...................................................................... 37C. Definisi Operasional Variabel ......................................................... 38
ii
D. Metode Analisis Data ....................................................................... 39E. Uji Kesesuaian Model....................................................................... 44F. Uji Hipotesis ..................................................................................... 45G. Perhitungan Nilai Intersep Individu.................................................. 47H. Perbandingan Intersep Individu dan Rata-rata PDRB ...................... 49I. Keadaan Geografis Sumatera............................................................ 49
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Regresi Data Panel .................................................................. 51B. Hasil Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel ...................... 52C. Regresi Data Panel Metode Random Efect ....................................... 55D. Pengujian Hipotesis .......................................................................... 58E. Penafsiran Koefesien Determinan..................................................... 61F. Pembahasan Hasil Penelitian ............................................................ 61
V. SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan ........................................................................................... 71B. Saran ................................................................................................. 72
DAFTAR PUSTAKALAMPIRAN
iii
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
1. PDRB Atas Harga Konstan 2000 Daerah Provinsi se-SumateraTahun 2009-2013 ................................................................................. 5
2. Ringkasan Penelitaian Terdahulu ........................................................ 353. Nama Variabel, Simbol, Satuan Pengukuran, dan Sumber Data ......... 394. Ringkasan Hasil Regresi Data Panel.................................................... 515. Ringkasan Uji Chow ............................................................................ 536. Ringkasan Uji Hausman ...................................................................... 547. Hasil Estimasi Metode Random Effect................................................. 568. Nilai Intersep lndividu tiap provinsi .................................................... 579. Urutan Nilai Intersep Individu ............................................................. 5810. Hasil Uji Parsial .................................................................................. 5911. Hasil Uji F-Statistik ............................................................................. 6012. Perbandingan Nilai Intersep Individu dan PDRB ............................... 66
iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
1. Grafik PDRB per Wilayah Harga Konstan 2010, Tahun 2014 ................ 32. Grafik Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Tahun 2014 ........... 83. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah
Provinsi di Sumatera ................................................................................ 94. Grafik Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Tahun 2014 ......... 105. Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Daerah
Provinsi di Sumatera ................................................................................ 116. Skema Kerangka Pemikiran ..................................................................... 167. Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah ....................................... 288. Total Belanja Daerah se-Sumatera Tahun 2009-2013 ............................. 68
v
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran Halaman
1. Tingkat PDRB menurut Provinsi di Sumatera........................................ L12. Total Belanja Modal Menurut Provinsi di Sumatera .............................. L23. Total Belanja Operasi Menurut Provinsi di Sumatera ............................ L34. Hasil Estimasi Data Panel dengan Pooled Effect Model......................... L45. Hasil Estimasi Data Panel dengan fixed Effect Model ............................ L56. Hasil Estimasi Data Panel dengan random Effect Model ....................... L67. Hasil Uji Chow ....................................................................................... L78. Hasil Uji Hausman .................................................................................. L89. PSAP 02 No. 24 Tahun 2005 Bagian Akuntansi Belanja ....................... L9
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan merupakan suatu rangkaian proses perubahan menuju keadaan yang
lebih baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator
keberhasilan pembangunan diantaranya dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang
menunjukkan barang dan jasa yang dihasilkan suatu wilayah (Kurniawan, 2010).
Dalam konteks wilayah, pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan pendapatan
masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan
seluruh nilai tambah (added value) yang terjadi (Tarigan, 2014). Semakin tinggi
pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menunjukan makin meningkatnya aktivitas
perekonomian di wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah
perekonomian dalam jangka panjang, dan merupakan fenomena penting yang dialami
dunia belakangan ini. Proses pertumbuhan ekonomi tersebut dinamakan Modern
Economic Growth.
2
Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan
output per kapita dalam jangka panjang. Hal ini berarti, bahwa dalam jangka panjang,
kesejahteraan masyarakat tercermin pada peningkatan output perkapita yang
sekaligus memberikan banyak alternativ dalam mengkonsumsi barang dan jasa,
diikuti oleh daya beli masyarakat yang semakin meningkat (Yunan, 2009).
Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) baik tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi. Badan Pusat
Statistik (2015) menyebutkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit
produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
Indonesia adalah Negara yang memiliki banyak pulau. Setiap pulau atau wilayah
memiliki karakteristik dan kegiatan ekonomi yang berbeda-beda. Selama ini, kegiatan
perekonomian terpusat pada pulau Jawa, sehingga terjadi ketimpangan antara daerah
Jawa dan diluar Jawa.
3
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2015Gambar 1. PDRB per wilayah dengan Harga Konstan 2010, Tahun 2014
Pada tahun 2014, Wilayah Jawa Bali memiliki nilai PDRB tertinggi yaitu Rp 5.104
Triliun atau rata-rata per provinsi mencapai Rp 729 Triliun. Wilayah Sumatera
memiliki total PDRB Rp 1.895 triliun atau rata-rata PDRB per provinsi Rp 189
Triliun. Sedangkan Sulawesi memiliki total PDRB Rp 485 Triliun dan rata-rata
PDRB per provinsi Rp 80 Triliun. Kalimantan rata-rata per provinsi Rp 193 Triliun.
Nusa Tenggara, Maluku, dan papua memiliki total PDRB Rp 340 Triliun dan rata-
rata per provinsi Rp 56 Triliun, wilayah ini merupakan wilayah dengan rata-rata
PDRB per provinsi terendah di Indonesia. Data total PDRB per wilayah tersebut
menunjukan telah terjadi ketimpangan ekonomi yang sangat tinggi di Indonesia, yaitu
antara Wilayah Jawa dan diluar Jawa.
5,104.30
1,895.63
485.37 779.83 340.68
JAWA BALI SUMATERA SULAWESI KALIMANTAN NT MALUKUPAPUA
Wilayah
PDRB per Wilayah dalam Triliun Rupiah
4
Sumatera merupakan pulau yang kaya dengan hasil bumi. Dari lima provinsi kaya di
Indonesia, tiga provinsi terdapat di pulau Sumatera, yaitu provinsi Aceh, Riau dan
Sumatera Selatan, selain itu Pulau Sumatera juga merupakan Pulau dengan jumlah
provinsi terbanyak di Indonesia. Pulau Sumatera saat ini memiliki 10 provinsi. Hasil-
hasil utama pulau Sumatera ialah kelapa sawit, tembakau, minyak bumi, timah,
bauksit, batubara dan gas alam. Hasil-hasil bumi tersebut sebagian besar diolah oleh
perusahaan-perusahaan asing, seperti misalnya PT. Caltex yang mengolah minyak
bumi di provinsi Riau. Beberapa kota di pulau Sumatera, juga merupakan kota
perniagaan yang cukup penting. Medan merupakan kota terbesar di pulau Sumatera,
merupakan kota perniagaan utama di pulau ini. Banyak perusahaan-perusahaan besar
nasional yang berkantor pusat di sini.
Setiap provinsi di Sumatera memiliki tingkat Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) yang berbeda-beda. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2009
sampai 2013, PDRB Provinsi se Sumatera selalu mengalami peningkatan. Pada tahun
2009 – 2013 rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera
Utara mencapai Rp 126,7 triliun yang merupakan Provinsi dengan PDRB tertinggi se
Sumatera, selanjutnya Provinsi Riau memiliki rata-rata PDRB 101,9 triliun rupiah,
Sumatera Selatan dengan rata-rata 68,2 triliun rupiah, Kepulauan Riau memiliki rata-
rata PDRB 43,9 triliun rupiah, Sumatera Barat dengan rata-rata PDRB 41,5 triliun
rupiah, Lampung rata-rata PDRB 41 triliun rupiah, Aceh memiliki rata-rata PDRB
34,9 triliun rupiah. Provinsi Jambi, Bangka Belitung, dan Bengkulu memiliki rata-
5
rata PDRB terkecil se Sumatera yaitu hanya mencapai 19 triliun rupiah, 11,5 triliun
rupiah, dan 8 triliun rupiah.
Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga KonstanTahun 2000 Menurut Provinsi, 2009 - 2013 (Miliar Rupiah)
NO PROVINSITAHUN Rata-
Rata2009 2010 2011 2012 20131 Aceh 32,219 33,103 34,705 36,488 38,013 34,9062 Sumut 111,559 118,719 126,588 134,462 142,537 126,7733 Sumbar 36,683 38,862 41,293 43,926 46,640 41,4814 Riau 93,786 97,736 102,666 106,299 109,073 101,9125 Jambi 16,275 17,472 18,964 20,374 21,979 19,0136 Sumsel 60,453 63,859 68,008 72,096 76,410 68,1657 Bengkulu 7,860 8,340 8,879 9,465 10,052 8,9198 Lampung 36,256 38,390 40,859 43,527 46,123 41,0319 Babel 10,270 10,885 11,593 12,257 12,905 11,582
10 Kepriau 38,319 41,076 43,810 46,797 49,667 43,934Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2015
Berdasarkan data PDRB provinsi Se-Sumatera dari tahun 2009 sampai tahun 2013,
dapat disimpulkan bahwa setiap tahunya PDRB provinsi di Pulau Sumatera selalu
mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan adanya berbagai faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, baik faktor internal maupun faktor eksternal.
Secara umum, konsep ekonomi dikenal dua kebijakan ekonomi yang utama, yaitu
kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter merupakan pengendalian
sektor moneter dan kebijakan fiskal merupakan pengelolaan anggaran pemerintah
(budget) dalam rangka mencapai pembangunan (Sriyana, 2005). Kebijakan fiskal
adalah suatu kebijakan ekonomi untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi
lebih baik dengan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Badan
6
Kebijakan Fiskal, 2014). Definisi lain mengenai kebijakan fiskal (Fiscal Policy)
adalah kebijakan pemerintah dengan menggunakan belanja negara dan perpajakan
dalam rangka menstabilkan perekonomian (Sri, 2010).
Kebijakan fiskal yang diterapkan di Indonesia umumnya merepresentasikan pilihan-
pilihan pemerintah dalam menentukan besarnya jumlah pengeluaran atau belanja dan
jumlah pendapatan, yang secara eksplisit digunakan untuk mempengaruhi
perekonomian dalam satu periode. Berbagai pilihan tersebut, biasanya
dimanifestasikan melalui anggaran pemerintah, di Indonesia lebih dikenal dengan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (APBN), digunakan sebagai alat pengatur urutan prioritas pembangunan
dengan mempertimbangkan tujuan – tujuan yang ingin dicapai dalam
pengalokasiannya.
Dalam konteks daerah provinsi atau kabupaten/kota pengalokasian tersebut tergambar
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setelah dilaksanakannya
otonomi daerah melalui Undang-Undang No 32 dan 33 tahun 2004 yaitu mengenai
pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk
merencanakan dan mengelola pembangunan daerahnya masing-masing berdasarkan
potensi dan permasalahan yang ada di wilayah bersangkutan, banyak daerah yang
mengalami kesulitan dalam pembangunan daerahnya. Kesulitan - kesulitan tersebut
merupakan tantangan besar yang harus dihadapi serta ditangani oleh pemerintah
daerah dengan kembali memikirkan mengenai strategi – strategi pembangunan yang
7
harus dilakukan. Strategi pembangunan tersebut menyangkut peranan pemerintah
dalam perekonomian diluar pasar. Karena kekuatan pasar sendiri tidak akan berjalan
sempurna apabila tidak mengikutsertakan campur tangan pemerintah
(Mangkoesoebroto, 2001).
Dalam teori ekonomi makro, dari sisi pengeluaran, pendapatan regional bruto adalah
penjumlahan dari berbagai variabel termasuk di dalamnya adalah pengeluaran
pemerintah (G). Pengeluaran pemerintah atau belanja daerah merupakan bentuk
rangsangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perekonomian daerah
(Gathama, 2009). Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran
pemerintah, atau lebih umumnya adalah ukuran dari sektor publik, adalah
pengeluaran pemerintah dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka
panjang (Sodik, 2007).
Anggaran Belanja Daerah yang tercantum dalam APBD mencerminkan potret
pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas terkait program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Penyusunan anggaran Belanja
Daerah dapat menunjukkan apakah suatu daerah pro poor, growth, and jobs. Pada
komponen Belanja Daerah juga nampak seberapa besar porsi belanja modal yang
dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan terkait langsung dalam
pemenuhan pelayanan kepada masyarakat (DJPK, 2015). Berdasarkan Peraturan
Pemerintah No 24 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No
71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, klasifikasi belanja daerah
8
terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu; belanja modal dan belanja operasi. Belanja
modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya
yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Sedangkan belanja operasi
adalah besarnya pengeluaran pemerintah untuk belanja pegawai, barang, bunga,
subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan.
Porsi belanja modal dalam APBD merupakan komponen belanja yang sangat penting
karena realisasi belanja modal akan memiliki multiplier effect dalam menggerakan
roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya
diharapkan semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya,
semakin rendah angkanya, semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan
ekonomi.
Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK), Tahun 2015Gambar 2. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja
Daerah Provinsi per Wilayah Tahun 2014
23.86%26.56%
22.77%
35.19%
25.60%
JAWA BALI SUMATERA SULAWESI KALIMANTAN NT MALUKUPAPUA
Rasi
o Be
lanj
a M
odal
Wilayah
Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah
26.80 %
9
Rasio belanja modal terhadap total belanja per wilayah menunjukan bahwa rata-rata
rasio belanja modal terhadap total belanja daerah di 5 wilayah di Indonesia adalah
sebesar 26,80%. Dari grafik tersebut juga dapat dilihat bahwa rasio belanja modal
terhadap total belanja daerah di 4 wilayah yaitu Jawa dan Bali, Sumatera, Sulawesi,
serta dan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua memiliki rasio lebih rendah
dibandingkan dengan rata-rata rasio secara nasional. Sementara itu, untuk wilayah
Kalimantan memiliki rasio lebih besar dari rata-rata rasionya secara nasional.
Rasio belanja modal terhadap total belanja per wilayah masih tergolong kecil jika
dibandingkan dengan rasio belanja operasi terhadap total belanja. Berdasarkan data
yang dipublikasikan oleh direktorat jenderal perimbangan keuangan daerah pada
tahun 2013 rasio belanja modal terhadap total belanja tertinggi ada di Provinsi Jambi
yang rasionya mencapai 36,83%
Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK) dan BPS, 2013Gambar 3. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah dan
Pertumbuhan ekonomi Provinsi di Sumatera Tahun 2013
16.2611.28
20.58
29.83
36.83
15.19 17.522.8
31.69
18.45
4.18 6 6.182.61
7.88 5.98 6.21 5.97 5.29 6.13
Belanja Modal Pertumbuhan Ekonomi
10
Pada tahun 2013 porsi belanja modal terbesar di Sumatera berada di Provinsi Jambi
yang mencapai 36.83% dari total belanja, hal ini juga disertai dengan pertumbuhan
ekonomi yang tinggi. Provinsi Jambi mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 7.88%.
Sedangkan porsi belanja modal terendah berada di Provinsi Sumatera Utara, yang
hanya mencapai 11.28%, tetapi pertumbuhan ekonominya cukup tinggi yaitu
mencapai 6%. Secara umum ada lima Provinsi yang memiliki porsi belanja modal
dibawah 20%. Yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu,
dan Kepulauan Riau. Sedangkan Provinsi yang memiliki porsi belanja diatas 20%
adalah Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung.
Selain belanja modal pemerintah, terdapat juga rasio belanja operasi yang
menunjukan rasio belanja untuk sektor konsumsi. Hal ini juga ditampilkan pada
gambar 3.
Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK), Tahun 2015Gambar 3. Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Daerah Provinsi
Per wilayah Tahun 2014
76.14%
73.44%
77.23%
64.81%
74.40%
JAWA BALI SUMATERA SULAWESI KALIMANTAN NT MALUKUPAPUA
Ras
io B
elan
ja O
pera
si
Wilayah
Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja
11
Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa wilayah Sulawesi memiliki rasio
belanja operasi tertinggi, yaitu mencapai 77,23%, sedangkan wilayah Kalimantan
memiliki rasio yang terendah yaitu sebesar 64,81%. Sedangkan wilayah lainya
memiliki rasio rata-rata diatas 70%. Rasio belanja operasi tertinggi berada pada
belanja pegawai. Hal ini menunjukan bahwa pengeluaran pemerintah masih berfokus
pada belanja operasi. Terutama tercermin dari masih tingginya porsi belanja pegawai
di masing-masing daerah. Selain tercermin pada masing-masing wilayah di
Indonesia, rasio belanja operasi juga tercermin rasio menurut provinsi di Sumatera.
Hal ini dapat menggambarkan besaran belanja operasi di tiap-tiap provinsi di
Sumatera.
Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK), 2013Gambar 4. Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Daerah Provinsi
di Sumatera Tahun 2013
83.14 88.7279.42
70.1663.06
84.8 82.3876.63
68.3181.55
BELANJA OPERASI
Rasio Belanja Operasi
ACEH SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI
SUMSEL BENGKULU LAMPUNG BABEL KEPRI
12
Berdasarkan data rasio belanja operasi provinsi di Sumatera tahun 2013 menunjukan
rata-rata rasio belanja operasi daerah provinsi di Sumatera tahun 2013 mencapai
77.82%. Rasio tertinggi berada di Provinsi Sumatera Utara yang mencapai 88.72%
dan terendah berada di Provinsi Jambi yang hanya 63.06%. Hal ini menunjukan
bahwa rasio belanja operasi tiap-tiap Provinsi di Sumatera masih tergolong tinggi.
B. Rumusan Masalah
Dengan memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan
beberapa masalah yang akan diteliti sebagai berikut:
1. Apakah belanja modal berpengaruh positif terhadap Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) Provinsi se Sumatera tahun 2009-2013?
2. Apakah belanja operasi berpengaruh positif terhadap Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) Provinsi se Sumatera tahun 2009-2013?
3. Bagaimana nilai intersep individu yang dihasilkan pada tiap-tiap provinsi se-
Sumatera?
C. Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk menganalisis pengaruh belanja modal pemerintah terhadap Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi se Sumatera
13
2. Untuk menganalisis pengaruh belanja operasi terhadap Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) Provinsi se Sumatera
3. Untuk menganalisis nilai intersep individu pada tiap-tiap provinsi se-Sumatera
D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat ilmiah, untuk memahami dan mendalami masalah-masalah di bidang
ilmu ekonomi khususnya yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah dan
pertumbuhan ekonomi.
2. Manfaat praktis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi
bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian
yang berhubungan dengan masalah serupa.
3. Manfaat kebijakan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan
pertimbangan pemerintah dalam pengambilan kebijakan, khususnya yang
berkaitan dengan dengan pengeluaran pemerintah Daerah dan pertumbuhan
ekonomi.
E. Kerangka Pemikiran
Pemerintah daerah saat ini dituntut untuk mampu merencanakan dan mengelola
pembangunan daerahnya masing-masing berdasarkan potensi dan permasalahan yang
ada di wilayah bersangkutan, banyak daerah yang mengalami kesulitan dalam
14
pembangunan daerahnya. Kesulitan-kesulitan tersebut merupakan tantangan besar
yang harus dihadapi serta ditangani oleh pemerintah daerah dengan kembali
memikirkan mengenai strategi – strategi pembangunan yang harus dilakukan. Strategi
pembangunan tersebut menyangkut peranan pemerintah dalam perekonomian di luar
pasar. Karena kekuatan pasar sendiri tidak akan berjalan sempurna apabila tidak
mengikutsertakan campur tangan pemerintah (Mangkoesoebroto, 2010).
Tantangan yang dihadapi suatu daerah terutama untuk daerah otonom yang baru
adalah peningkatan pendapatan daerah dan kemandirian dalam pembangunan dengan
kendala ketersediaan sumber daya di daerah yang terbatas. Dengan demikian
penentuan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi yang tepat sangatlah
diperlukan. Arah penentu kebijakan dan strategi tersebut adalah tercapainya kriteria -
kriteria prioritas pembangunan salah satunya berupa peningkatan investasi disuatu
daerah, dengan meningkatnya investasi maka dampaknya akan mendorong
pertumbuhan pada segala sektor dan akan memicu peningkatan pertumbuhan
ekonomi suatu daerah. Dalam konteks wilayah, pertumbuhan ekonomi adalah
pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah
tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi (Tarigan, 2014).
Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menunjukan makin
meningkatnya aktivitas perekonomian di wilayah tersebut. Salah satu kebijakan yang
dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui kebijakan anggaran. Pengeluaran
pemerintah yang efektif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
15
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah,
pengeluaran pemerintah dilihat dari klasifikasi ekonomi dapat digolongkan dalam dua
kelompok, yaitu belanja Modal dan belanja operasi. Belanja modal merupakan
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Sedangkan belanja operasi adalah Belanja
Operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari Kas Umum Negara/Daerah dalam
rangka menyelenggarakan operasional pemerintah. Belanja Operasi selanjutnya
diklasifikasikan lagi menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi,
Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Lain-lain/Tak Terduga. Dengan menetapkan
kebijakan pengeluaran yang tepat, maka anggaran pemerintah dapat efektif dan
efesien sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi.
Porsi dari kedua jenis belanja tersebut juga menunjukan arah kebijakan dari
pemerintahan yang sedang berjalan, karena dalam penganggaran tercermin alokasi
belanja pemerintah yang menunjukan prioritas pembangunan di daerah yang
bersangkutan.
16
Gambar 5. Skema Kerangka Pemikiran
F. Hipotesis Penelitian
Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka Hipotesis yang dapat di rumuskan
dalam penilitian ini adalah
1. Diduga belanja modal pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi se-Sumatera.
2. Diduga belanja operasi pemerintah berpengaruh positif terhadap Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) se-Sumatera.
3. Diduga belanja modal dan belanja operasi secara bersama-sama berpengaruh
positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi se-
Sumatera.
*Belanja Modal (X1)*Belanja Operasi (X2)
PDRB(Y)
Belanja PemerintahDaerah
+
17
G. Sistematika Penulisan
BAB 1 Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian dan
sistematika penulisan.
BAB 2 Tinjauan pustaka yang menguraikan teori-teori yang melandasi dan
mendukung penelitian ini yang diperoleh dari literatur dan sumber
lainnya.
BAB 3 Metode penelitian yang menguraikan bagaimana penelitian ini
dilakukan yang terdiri dari jenis dan sumber data, definisi operasional
variabel yang diteliti, metode analisis, prosedur analisis data dan uji
hipotesis.
BAB 4 Hasil dan pembahasan dari pengujian yang telah dilakukan.
BAB 5 Kesimpulan dan saran.
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Teori
1. Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Sukirno (2011) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan
kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi
dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Jadi
partumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian
dari suatu periode ke periode lainnya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan
barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh
pertambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi
akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin
berkembang. Di samping itu, tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan
penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka.
Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefenisikan sebagai peningkatan kemampuan
dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa.
19
Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam
melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara.
Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan
menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena
pada dasarya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor
produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan
menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oIeh
masyarakat (Basri, 2002), dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan
pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat.
Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan jika seluruh balas jasa riil terhadap
penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun
sebelumnya. Dengan kata lain perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika
pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil
masyarakat pada tahun sebelumnya.
Dengan perkataan lain bahwa pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk kepada
perubahan yang bersifat kuantitatif (quantitative change) dan biasanya diukur dengan
menggunakan data Produk Domestik Bruto (GDP) atau pendapatan atau nilai akhir
pasar (total market value) dari barang-barang akhir dan jasa-jasa (final goods and
services) yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu
(biasanya satu tahun).
20
Pengertian pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan produksi barang
dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Salah satu indikator makro ekonomi
yang paling penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah periode
tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai
tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau
merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit
ekonom. Kuznets dalam Hariyanto (2005) mendefenisikan pertumbuhan ekonomi
sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara dalam
menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya,
kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian
kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.
2. Teori Pertumbuhan Neoklasik
Teori pertumbuhan neoklasik dikembangkan oleh Solow dan Swan. Model Solow-
Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, dan besarnya
output yang saling berinteraksi. Perbedaan utama dengan model Harrod-Domar
adalah dimasukkannya unsur kemajuan teknologi dalam modelnya. Selain itu, Solow
dan Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya
substitusi antara kapital (K) dan tenaga kerja (L). Adapun model pertumbuhan
ekonomi Neo Klasik Solow (Solow Neo Classical Growth Model) maka fungsi
21
produksi agregat standar adalah sama seperti yang digunakan dalam persamaan
dibawah ini:
Yi = i (K, L)
Dalam kerangka ekonomi regional, menderivasikan rumus di atas menjadi sebagai
berikut:
Yi = ai Ki + (1- ai) ni
Dimana:
Yi = besarnya output
Ai = bagian yang dihasilkan dari faktor modal
Ki = tingkat pertumbuhan modal
(1- ai) = bagian yang dihasilkan diluar faktor modal
ni = tingkat pertumbuhan tenaga kerja
Teori Neoklasik sebagai penerus dari teori klasik menganjurkan agar kondisi selalu
diarahkan untuk menuju pasar sempurna. Dalam keadaan pasar sempurna,
perekonomian bisa tumbuh maksimal. Hal khusus yang perlu dicatat adalah bahwa
model neoklasik mengasumsikan I=S. Hal ini berarti kebiasaan masyarakat yang suka
memegang uang tunai dalam jumlah besar dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Analisis lanjutan dari paham neoklasik menunjukkan bahwa untuk terciptanya suatu
pertumbuhan yang kokoh (steady growth), diperlukan suatu tingkat tabungan yang
tinggi dan seluruh keuntungan pengusaha diinvestasikan kembali.
22
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
a) Definisi PDRB
PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah (value added) yang dihasilkan oleh
seluruh unit produksi dalam satu daerah selama satu periode tertentu, atau merupakan
jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi
di daerah dalam satu periode tertentu. Perhitungan PDRB disajikan dalam dua versi
penilaian harga pasar, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar
harga konstan. PDRB harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa
yang dihitung berdasarkan harga pasar pada tahun yang bersangkutan.
Data PDRB harga berlaku digunakan untuk melihat struktur ekonomi dan
transformasi struktur ekonomi (structural transformation), serta untuk menghitung
besaran pendapatan per kapita. PDRB harga konstan menunjukkan nilai tambah
barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun
dasar. Pada periode sekarang ini digunakan tahun 2000 sebagai tahun dasar. Fungsi
PDRB harga konstan adalah untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi. PDRB
mencakup:
1) Semua barang dan jasa yang penghasilannya terdapat kompensasi.
2) Produksi yang ilegal dan tersembunyi.
3) Produksi barang untuk dikonsumsi sendiri.
23
4) Jasa yang dihasilkan oleh pemerintah dan lembaga nirlaba.
5) Jasa sewa rumah yang dihuni oleh unit rumah tangga sendiri.
6) Jasa rumah tangga dan perseorangan yang dilakukan untuk konsumsi pribadi oleh
pekerja rumah tangga dibayar.
PDRB tidak mencakup:
1) Produksi jasa perseorangan dan rumah tangga untuk digunakan sendiri yang
dihasilkan oleh anggota rumah tangga yang tidak dibayar.
2) Aktivitas sosial, budaya serta sukarela dari lembaga nirlaba atau pemerintah yang
tidak dibayar.
3) Dekorasi, perbaikan besar dan kecil barang tahan lama dan rumah yang dilakukan
sendiri oleh rumah tangga.
Data PDRB merupakan salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi
perekonomian regional setiap tahun. Manfaat yang diperoleh dari data ini antara lain:
a) Sebagai bahan evaluasi pembangunan di masa lalu baik pembangunan sektoral
maupun keseluruhan.
b) Sebagai bahan umpan balik terhadap perencanaan pembangunan yang telah
dilaksanakan.
c) Sebagai dasar pembuatan proyeksi perkembangan perekonomian dimasa yang
akan datang.
d) Untuk memantau perkembangan inflasi berdasarkan perubahan harga produsen
secara agregatif tertimbang.
24
Adapun kegunaan dari interpretasi data PDRB adalah sebagai berikut:
a) PDRB harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang
dihasilkan oleh suatu daerah/wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan
kemampuan sumber daya ekonomi yang besar.
b) Produk Domestik Regional Neto (PDRN) harga berlaku menunjukkan pendapatan
yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu daerah/wilayah.
c) PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan
ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari periode ke periode.
d) Distribusi PDRB harga berlaku menunjukkan besarnya struktur perekonomian
dan peranan sektor ekonomi dalam suatu daerah/wilayah. Sektor-sektor yang
mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah/ wilayah.
e) PDRB dan PDRN per kapita harga berlaku menunjukkan nilai PDRB dan PDRN
per kepala atau per orang penduduk.
f) PDRB dan PDRN per kapita harga konstan berguna untuk mengetahui
pertumbuhan riil ekonomi per kapita.
b) Tahun Dasar Perhitungan
Perhitungan PDB Indonesia telah menggunakan lima tahun dasar yaitu tahun dasar
1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Pada hakekatnya perubahan tahun dasar (re-
bashing) atau dalam istilah lain disebut pula sebagai re-reference telah digunakan
selama ini dalam penghitungan PDB/PDRB dengan suatu tahun yang dianggap
representatif. Hingga saat ini, tahun dasar baru yang ditetapkan adalah tahun 2000.
25
Alasan teknis yang melatarbelakangi penentuan tahun tersebut adalah sebagai
berikut:
1) Karena cakupan sudah cukup disempurnakan, dalam jangka waktu tujuh tahun
telah terjadi perubahan struktur/bentuk komoditas serta kombinasi harga yang
sangat signifikan. Perbaikan cakupan terutama di sektor pertanian (tabama dan
perkebunan). Perubahan komoditi umumnya di sektor industry pengolahan
(elektronika atau teknologi informatika). Di sisi lain juga terjadi perubahan dalam
komposisi harga antara sektor primer, sekunder dan tersier.
2) Perkembangan ekonomi dunia dalam kurun waktu 1993-2000 diwarnai oleh
globalisasi. Tentunya ini akan berpengaruh kepada perekonomian domestik.
Dalam periode tersebut, pada pertengahan tahun 1997 hadirnya krisis ekonomi
juga berdampak kepada perubahan struktur perekonomian Indonesia.
3) Pada tahun 2000, BPS telah merampungkan penyusunan Tabel Input Output (I-O)
Indonesia 2000. Tabel I-O tersebut secara baku dipakai sebagai basis bagi
penyusunan series baru penghitungan PDB baik sektoral maupun penggunaan.
Besaran PDB yang diturunkan dari Tabel I-O telah mengalami uji konsistensi
pada tingkat sektoralnya dengan mempertimbangkan kelayakan struktur
permintaan maupun penawarannya. Oleh karena itu, struktur perekonomian
Indonesia yang digambarkan melalui Tabel I-O tersebut dapat dijadikan sebagai
kerangka dasar (bench marking) bagi penyempurnaan penghitungan estimasi
PDB.
26
4) Penyusunan series Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) maupun Indeks
Harga Konsumen (IHK) sudah menggunakan tahun dasar yang baru, yaitu tahun
2000. Penyempurnaan metodologi berikut perluasan cakupan komoditinya akan
menghasilkan suatu series IHPB dan IHK baru yang akan digunakan sebagai
deflator dalam penghitungan estimasi PDRB sektoral maupun penggunaan.
Sejalan dengan pergeseran tahun dasar ke tahun 2000 diharapkan ke dua jenis
indeks harga tersebut dapat mendukung langkah penyempurnaan penghitungan
estimasi PDRB ke depannya.
5) Ketersediaan data dasar (raw data) baik harga maupun volume (quantum) tahun
2000 secara rinci pada masing-masing sektor ekonomi relatif lebih lengkap dan
berkelanjutan dibandingkan kondisi pada tahun 1993.
Dengan alasan-alasan tersebut, maka pertimbangan untuk mengganti tahun dasar
merupakan suatu kebutuhan utama bagi penyempurnaan penghitungan baik PDB
maupun PDRB. Pada periode berikutnya, PDRB ADHK tahun 2010 akan
menggunakan tahun dasar 2010.
4. Teori Pengeluaran Pemerintah
Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah
telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran
pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk
melaksanakan kebijakan tersebut.
27
a. Teori Adolf Wagner
Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah
semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum
selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya
peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu
keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila
pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun
akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan
yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan
sebagainya. Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab
semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi
pertahanan, keamanan, dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan,
meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan. Hukum
Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut
>1 > . . >2PPkP: Pengeluaran pemerintah per kapita
PPK: Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk
1, 2, . n: jangka waktu (tahun)
28
Gambar 3. Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah
Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut organic
theory of state yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu
yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain. Kurva diatas menunjukkan
secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat.
b. Teori Peacock dan Wiseman
Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah.
Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan
memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai
pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang
Kurva 1
Kurva 2
PkPPPPk
Waktu0 1 2 3 4
29
semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran
pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP
menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan
pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.
Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat
mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat
dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk
membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah
membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka
mempunyai tingkat kesediaan untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini
merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara
semena-mena. Dalam teori Peacock dan Wiseman terdapat efek penggantian
(displacement effect) yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas
swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan tidak hanya cukup
dibiayai semata-mata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari
luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan
membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya
karena GNP bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih
lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan
telah berakhir. Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan
setelah terjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi (inspection effect). Adanya
gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ketangan
30
pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek inilah disebut sebagai
efek konsentrasi (concentration effect). Dengan adanya ketiga efek tersebut
menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang selesai
tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat sebelum terjadi perang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja
pemerintah yang dinyatakan secara kuantitatif, biasanya dalam satuan moneter yang
mencerminkan sumber-sumber penerimaan daerah dan pengeluaran untuk membiayai
kegiatan dan proyek daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Pada
hakekatnya anggaran daerah (APBD) merupakan salah satu alat untuk meningkatkan
pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah
yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dengan demikian APBD harus benar-benar
dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi-potensi
keanekaragaman daerah (Lasminingsih, 2004). Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran
penyelenggaraan negara didaerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan
untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.
Secara umum sumber pendapatan daerah terbagi dalam dua kelompok, yaitu
pendapatan daerah dan dana perimbangan.
a) Pendapatan Daerah
31
Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan Daerah yang
dimaksud bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain
Pendapatan.
b) Belanja daerah
Sesuai dengan Undang-Undang No.33 tahun 2004 disebutkan bahwa Belanja daerah
adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah dipergunakan
dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
provinsi atau kabupaten / kota yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan, dan
urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat
dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar
pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang – undangan. Belanja
penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan
kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang
diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan,
fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan
sosial.
32
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP) klasifikasi ekonomi belanja daerah terbagi dalam dua kelompok,
yaitu:
1. Belanja Modal
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset
lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal
adalah pengeluaran anggaran untuk belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, asset tetap lainya, konstruksi dalam pengerjaan,
dan asset lainya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
2. Belanja Operasi
Belanja Operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari Kas Umum Negara/Daerah
dalam rangka menyelenggarakan operasional pemerintah. Belanja Operasi
selanjutnya diklasifikasikan lagi menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga,
Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Lain-lain/Tak Terduga. Belanja Operasi
(Konsumsi pemerintah) disebut juga dengan output non-pasar pemerintah. Kegiatan
pemerintah meliputi kegiatan administrasi pemerintah baik pusat maupun daerah,
termasuk juga administrasi pertahanan dan keamanan. Pemerintah daerah dalam hal
ini meliputi Pemerintah di tingkat Provinsi, kabupaten dan tingkat Desa. Sedangkan
pemerintah pusat mencakup seluruh instansi negara, baik yang ada di pusat maupun
kantor wilayahnya (vertikal) yang di daerah, sedangkan Pemerintah Daerah meliputi
33
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Desa beserta perangkatnya (dinas)
dimasing-masing tingkat tersebut. Dalam kegiatan ini tidak termasuk kegiatan yang
dilakukan oleh perusahaan-perusahaan milik negara seperti Perum, Perjan dan PT
(Persero, PN), karena kegiatan-kegiatan ini telah tercakup dalam sektor yang
bersangkutan atau lapangan usaha masing-masing. Kegiatan pemerintah berfungsi
untuk menyediakan jasa pelayanan umum bagi masyarakat yang secara ekonomis
sulit dinilai, seperti melaksanakan administrasi pemerintah, menjaga kestabilan dan
keamanan negara, meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat, mengatur
kebijaksanaan perekonomian negara lainnya. Dengan demikian kegiatan pemerintah
berbeda dengan kegiatan ekonomi lainnya. Dalam rangka penghitungan konsumsi
pemerintah digunakan data laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi,
Kabupaten/Kota dan Desa yang diperoleh dari daftar K.1, K.2 dan K.3. Laporan
keuangan tersebut meliputi realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
dari masing-masing tingkat Pemerintah Daerah. Selain itu digunakan juga Neraca
Produksi Pemerintah Pusat dan Hankam (atas dasar harga berlaku) yang diperoleh
dari Badan Pusat Statistik (BPS), data jumlah pegawai negeri sipil pusat dan daerah
serta Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB).
6. Pengaruh pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Salah satu komponen dalam permintaan agregat (aggregate demand / AD) adalah
pengeluaran pemerintah. Secara teori dinyatakan bahwa jika pengeluaran pemerintah
meningkat maka aggregate demand (AD) akan meningkat. Selain itu, peranan
34
pengeluran pemerintah di negara sedang berkembang sangat signifikan mengingat
kemampuan sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi relatif terbatas
sehingga peranan pemerintah sangat penting. Peningkatan aggregate demand (AD)
berarti terjadi pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi diukur dari
Produk Domestik Bruto (PDB) maka peningkatan PDB berarti peningkatan
pendapatan. Menurut Nordhaus (1995) bahwa ada empat faktor sebagai sumber
pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut adalah:
1) Sumberdaya manusia,
2) Sumberdaya alam,
3) Pembentukan modal,
4) Teknologi.
Dalam hal ini pengeluaran pemerintah berperan dalam pembentukan modal melalui
pengeluaran pemerintah di berbagai bidang seperti sarana dan prasarana.
Pembentukan modal di bidang sarana dan prasarana ini umumnya menjadi social
overhead capital (SOC) yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. SOC ini
sangat penting karena pihak swasta tidak akan mau menyediakan berbagai fasilitas
publik, namun tanpa adanya fasilitas publik ini maka pihak swasta tidak berminat
untuk menanamkan modalnya. Dengan adanya berbagai fasilitas publik ini akan
mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan.
35
Peningkatan pendapatan berarti peningkatan kemampuan masyarakat untuk
membayar pajak. Sebagaimana diketahui bahwa pajak merupakan salah satu sumber
penerimaan negara yang diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah
maka peningkatan pajak berarti peningkatan pengeluaran pemerintah. Keadaan ini
membuat suatu siklus yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Kenaikan
pengeluaran pemerintah akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi dan
kenaikan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kemampuan keuangan
pemerintah yang diperuntukkan bagi pembangunan (Norista, 2010).
B. PENELITIAN TERDAHULU
Tabel 2. Ringkasan Penelitian Terdahulu
Peneliti Variabel Alat Analisis KesimpulanArminRahmansyah(2004)
Jamzani Sodik(2007)
PertumbuhanEkonomi (Y),Pengeluaran Rutin(X1), PengeluaranPembangunan (X2)
PertumbuhanEkonomi (Y),Investasi Swasta(X1), InvestasiPemerintah (X2),KonsumsiPemerintah (X3),Tenaga Kerja (X4)
MetodeRegresi DataPanel FixedEfect Model
MetodeGeneral LeastSquard
Pengeluaran Rutin(X1), PengeluaranPembangunan (X2)berpengaruh positifterhadap pertumbuhanekonomi (Y)
Investasi Pemerintah(X2), KonsumsiPemerintah (X3),Tenaga Kerja (X4)berpengaruh Positifsedangkan InvestasiSwasta (X1) tidakberpengaruh terhadappertumbuhan ekonomiprovinsi di Indonesi
36
NoristaGathama Putra(2009)
Sri EndangRahayu (2011)
Hendarmin(2012)
Pertumbuhanekonomi (Y),Belanja Modal(X1),Belanja Operasi(X2)
PertumbuhanEkonomi (Y),PengeluaranAparatur Daerah(X1), PengeluaranPelayanan Publik(X2)
PertumbuhanEkonomi (Y1),Kesempatan Kerja(Y2), KesehjateraanMasyarakat (Y3),Belanja Modal(X1), Investasiswasta (X2)
Least SquareDummyVariable(LSDV)
MetodeRegresiOrdinaryleast square(OLS)
MetodeRegresi OLS
Belanja Modal (X1)dan Belanja Operasi(X2) berpengaruhpositif dan signifikanTerhadapPertumbuhanEkonomi (Y)
Pengeluaran AparaturDaerah (X1),PengeluaranPelayanan Publik (X2)berpengaruh positifterhadap PertumbuhanEkonomi (Y),
Belanja Modal (+) Y1,(+) Y2, (+) Y3,Investasi Swasta (-)Y1, (+) Y2, (+) Y3
LukmanHakim(2013)
PDRB (Y),Belanja Modal (X)
MetodeRegresi DataPanel
Belanja Modalberpengaruh positifterhadap PDRB
Novia HadjiAli (2013)
PDRB (Y),PengeluarankonsumsiPemerintah (X1),PengeluaranInvestasiPemerintah (X2)
Metode OLS Pengeluaran konsumsiPemerintah (+) tetapitidak signifikan,Pengeluaran investasiPemerintah (+) dansignifikan terhadap(Y)
III. METODE PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah
terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah provinsi se-Sumatera
Tahun 2009 hingga Tahun 2013.
B. Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan
angka-angka. Hal ini sesuai dengan pendapat (Arikunto, 2006) yang mengemukakan
penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak dituntut menguakan
angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta
penampilan hasilnya. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder data panel Periode 2009 – 2013 Daerah Provinsi di Sumatera, dengan data
tahunan yang berasal dari publikasi-publikasi resmi, Dirjen Perimbangan Keuangan
dan Badan Pusat Statistik, dan kepustakaan serta literatur-literatur yang berkaitan dan
mendukung penulisan ini.
38
C. Defenisi Operasional Variabel
Definisi operasional untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut :
1. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) Daerah Provinsi se-Sumatera dengan harga konstan
tahun 2000 dan merupakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang
terjadi setiap tahun yang dinyatakan dalam rupiah. (Sumber: Badan Pusat
Statistik)
2. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a) Belanja modal pemerintah Daerah Provinsi se-Sumatera merupakan
pengeluaran anggaran untuk belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung
dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, asset tetap lainya, konstruksi
dalam pengerjaan, dan asset lainya yang memberi manfaat lebih dari satu
periode akuntansi. Dalam penelitian ini yang digunakan total belanja
modal daerah provinsi di Sumatera yang dinyatakan dalam rupiah.
(Sumber : DJPK Kemenkeu RI)
b) Belanja operasi pemerintah Daerah Provinsi se-Sumatera merupakan
besarnya pengeluaran pemerintah untuk belanja pegawai, barang, bunga,
subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan. Dalam
penelitian ini yang digunakan adalah total belanja operasi daerah provinsi
di Sumatera yang dinyatakan dalam rupiah (Sumber: DJPK Kemenkeu RI)
39
Tabel 3. Nama Variabel, Simbol, Satuan Pengukuran dan Sumber Data
Nama Variabel Simbol SatuanPengukuran
Sumber Data
PDRB PDRB Rupiah (Rp) BPSBelanja Modal BM Rupiah (Rp) DJPKBelanja Operasi BO Rupiah (Rp) DJPK
D. Metode Analisis Data
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis
data panel dengan menggunakan Software yaitu Microsoft Ecxel 2010 dan kemudian
diolah menggunakan E-Views 6. Ada 3 teknik pendekatan mendasar yang digunakan
dalam mengestimasi model regresi dengan data panel, yaitu:
1. Pendekatan Pooled Least Square
Metode pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu.
Diasumsikan bahwa perilaku data antar daerah sama dalam berbagai kurun waktu
(Widarjono, 2009). Model ini hanya menggabungkan kedua data tersebut tanpa
melihat perbedaan antar waktu dan individu sehingga dapat dikatakan bahwa model
ini sama halnya dengan metode OLS (Ordinary Least Square) karena menggunakan
kuadrat kecil biasa. Pada beberapa penelitian data panel, model ini seringkali tidak
pernah digunakan sebagai estimasi utama karena sifat dari model ini yang tidak
40
membedakan perilaku data sehingga memungkinkan terjadinya bias, namun model ini
digunakan sebagai pembanding dari kedua pemilihan model lainnya.
Analisis data menggunakan model regresi berganda yang digunakan untuk
mengetahui pengaruh Belanja Modal (BM), Belanja Operasi (BO) terhadap Tingkat
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Provinsi di Sumatera dengan
menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square).
PDRBit = β0i +β1BMit + β2BOit + εit. (3.1)
Keterangan:
PDRBit = PDRB Provinsi, dinyatakan dalam rupiah
BMit = Total Belanja Modal Pemerintah Provinsi, dinyatakan dalam juta rupiah
BOit = Total Belanja Operasi Pemerintah Provinsi, dinyatakan dalam juta rupiah
β0i = Intersep
β1 = Koefisien variabel bebas
i = Provinsi-provinsi di Sumatera
t = Data time series
εit = Variabel gangguan
3. Pendekatan Fixed Effect
Teknik model Fixed Effect adalah teknik mengestimasi data panel dengan
menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Untuk
41
mengatasi hal tersebut, yang dilakukan dalam data panel adalah dengan memasukkan
Dummy Variabel untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang
berbeda-beda baik lintas unit cross section maupun antar waktu (time-series).
Pendekatan dengan memasukkan dummy variabel ini dikenal dengan sebutan model
efek tetap (fixed effect) atau Least Square Dummy Variabel (LSDV).
Secara umum, pendekatan fixed effect dapat dituliskan sebagai berikut:
PDRBit= α0+ α01D1i+ α02D2i+ α3D3i+ α4D4i+ α5D5i+α6D6i+ α7D7i+ α8D8i+α9D9i+
β1lnBMit+ β2lnBOit+εit (3.2)
Variabel di D1i = 1 untuk objek pertama dan 0 untuk objek lainnya. Variabel D2i = 1
untuk objek kedua dan 0 untuk objek lainnya. Variabel semu D3i = 1 untuk objek
ketiga dan 0 untuk objek lainnya dan seterusnya. Dengan menggunakan pendekatan
ini, akan terjadi degree of freedom sebesar NT - N - K. Keputusan memasukkan
variabel boneka ini harus didasarkan pada pertimbangan statistik. Hal tersebut
disebabkan, dengan melakukan penambahan variabel boneka akan dapat mengurangi
jumlah degree of freedom yang pada akhirnya akan mempengaruhi koefisien dari
parameter yang diestimasi.
3. Pendekatan Random Effect
Dimasukkannya variabel dummy didalam model Fixed Effect bertujuan untuk
mewakili ketidaktahuan kita tentang model sebenarnya. Namun, ini juga membawa
konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (Degree Of Freedom) yang pada
42
akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini bisa diatasi dengan
menggunakan variabel gangguan (error terms) dikenal dengan metode random effect.
Ide dasar Random Effect Model (REM) dalam metode ini dapat dimulai dari
persamaan:
PDRBit = βoi + β1BMit + β2BOit +uit
Disini βoi tidak diperlakukan sebagai fixed, kita mengasumsikan bahwa konstanta
adalah variabel acak dengan nilai rata-rata β0. Dan nilai intersep untuk masing-
masing unit cross-section dapat dituliskan sebagai:
βoi = βi + εi = 1, 2, ..., N
Dimana εi adalah random error term dengan nilai rata-rata adalah nol dan variasi
adalah α2ε. Secara esensial, kita ingin mengatakan bahwa semua individu yang masuk
ke dalam sampel diambil dari populasi yang lebih besar dan mereka memiliki nilai
rata-rata yang sama untuk intercept (βi) dan perbedaan individual dalam nilai
intercept setiap individu akan direfleksikan dalam error term (ui). Dengan demikian
persamaan REM awal dapat dituliskan kembali menjadi:
PDRBit = βo + β1BMit +β2BOit + εi + uit
PDRBit = βo + β1BMit +β2BOit + wit (3.3)
Dimana
wit = εi + uit
43
Error term kini adalah wit yang terdiri dari εi dan uit. εi adalah cross-section (random)
error component, sedangkan uit adalah combined error component. Untuk alasan
inilah, REM sering juga disebut error components model (ECM).
Beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan acuan untuk memilih antara fixed effect
atau random effect adalah (Gujarati, 2010):
a) Bila T (banyaknya unit time series) besar sedangkan N (jumlah unit cross
section) kecil, maka hasil fixed effect dan random effect tidak jauh berbeda,
sehingga dapat dipilih pendekatan yang lebih mudah untuk dihitung, yaitu fixed
effect model.
b) Bila N besar dan T kecil, maka hasil estimasi kedua pendekatan akan berbeda
jauh. Apabila diyakini bahwa unit cross section yang dipilih dalam penelitian
diambil secara acak, maka random effect harus digunakan. Sebaliknya apabila
diyakini bahwa unit cross section yang dipilih dalam penelitian tidak diambil
secara acak, maka harus menggunakan fixed effect.
c) Apabila komponen error individual (εi) berkolerasi dengan variabel bebas X,
maka parameter yang diperoleh dengan random effect akan bias sementara
parameter yang diperoleh dengan fixed effect tidak bias.
d) Apabila N besar dan T kecil, kemudian apabila asumsi yang mendasari random
effect dapat terpenuhi, maka random effect lebih efisien dibandingkan fixed effect
44
E. Uji Kesesuaian Model
Untuk memilih model mana yang paling tepat digunakan untuk pengolahan data
panel, maka terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, antara lain:
1. Chow Test adalah pengujian untuk memilih apakah model yang digunakan Pooled
Least Square Model atau Fixed Effect Model. Dalam pengujian ini dilakukan dengan
hipotesis sebagai berikut:
- H0: Pooled Least Square Model
- H1: Fixed Effect Model
Dasar penolakan terhadap hipotesis nol tersebut adalah dengan menggunakan F
Statistik seperti yang dirumuskan oleh Chow:
ℎ = ( − )/ ( − 1)/( − − ) − ( − 1, − − )Dimana pengujian ini mengikuti distribusi F yaitu F K (N – 1, NT – N – K). Jika nilai
CHOW Statistics (F Statistic) hasil pengujian lebih besar dari F Tabel, maka
melakukan penolakan terhadap H0, begitu juga sebaliknya.
b) Hausman Test adalah pengujian statistik sebagai dasar pertimbangan dalam
memilih apakah menggunakan Fixed Effect Model atau Random Effect Model.
Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:
- H0: Random Effects Model
- H1: Fixed Effects Model
H = (βREM = βFEM )’ ( MFEM - MREM )-1 (βREM - βFEM) ῀ χ2 (k).
45
Sebagai dasar penolakan H0 maka digunakan statistik Hausman dan
membandingkannya dengan Chi square. Statistik Hausman dirumuskan dengan: Jika
nilai H hasil pengujian lebih besar dari A2 (k), maka cukup bukti untuk melakukan
penolakan terhadap H0 sehingga model yang digunakan adalah Fixed Effect Model,
begitu juga sebaliknya.
F. Uji Hipotesis
1. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t-statistik)
Uji ini digunakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen secara individual (Gujarati, 2010). Digunakan uji 1 arah
dengan tingkat kepercayaan 95% dengan hipotesis.
Ho : β1 = 0 BM tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera.
Ha : β1 > 0 BM berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera.
H0 : β2 = 0 BO tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera.
Ha : β2 > 0 BO berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera.
Jika nilai t-hitung > nilai t-tabel maka H0 ditolak atau menerima Ha
Jika nilai t-hitung < nilai t-tabel maka H0 diterima atau menolak Ha
46
2. Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F-statistik)
Pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan dilakukan dengan menggunakan
uji F-statistik. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel
bebas yang terdapat dalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel
terikat. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen
atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-
sama terhadap variabel dependen/terikat (Gujarati, 2010). Berikut ini adalah langkah-
langkah dalam uji-F statistik pada tingkat kepercayaan 95% dengan derajat kebebasan
df1 = (k-1) dan df2 = (n-k):
H0 : β1, β2 = 0 (Semua variabel independen tidak mampu mempengaruhi variabel
dependent secara bersama-sama).
Ha : β1, β2 ≠ 0 (Paling tidak salah 1 koefisien regresi tidak sama nol maka variabel
independen mampu mempengaruhi variabel dependent secara bersama-sama).
Untuk menguji hipotesis ini digunakan F-statistik dengan kriteria pengambilan
keputusan membandingkan nilai F-hitung dengan nilai F-tabel.
Jika F-hitung > F-tabel, maka H0 ditolak
Jika F-hitung < F-tabel, maka H0 diterima.
47
G. Perhitungan Nilai Intersep Individu pada Setiap Cross Section
1) Metode Pooled Least Squares (PLS)
Merupakan model dimana data dari berbagai individu dalam unit cross section
digabungkan bersama-sama jadi satu dengan tidak mempertimbangkan kemungkinan
perbedaan karakteristik antar individu yang akan mengarahkan pada perbedaan
koefisien. Sehingga model PLS tidak memiliki perbedaan nilai intersep pada masing-
masing cross section.
2) Metode Fixed Effect Model (FEM)
Dalam model Fixed Effect Model (FEM) intersep pada setia cross section dapat
dihitung dengan membentuk variabel dummy. Sehingga persamaan yang dibentuk
adalah sebagai berikut:
Yit= α0+ α1D1i+ α2D2i+ α3D3i+ α4D4i+ α5D5i+α6D6i+ α7D7i+ α8D8i+α9D9i+ β1lnBMit+
β2lnBOit+εit
Hasil dari intersep pada setiap variabel dummy menunjukan nilai intersep pada setiap
unit cross section yang disebut fixed effect sehingga model ini disebut Fixed effect
Model.
48
3) Metode Random Effect Model
Seperti pada Fixed Effect Model (FEM), dalam Random Effects Model (REM), kita
mengasumsikan bahwa semua perbedaan individu ditangkap oleh intersep.
Namun demikian jika pada Fixed Effect Model (FEM) setiap unit cross section
memiliki nilai intersep tersendiri yang fixed, maka dalam Random Effects Model
(REM) nilai intersep untuk setiap individu bersifat random. Dalam arti, semua
individu dalam unit cross section memiliki rata-rata intersep yang sama dan
perbedaan individu dalam nilai intersep direfleksikan dalan error term ui.
Nilai intersep untuk setiap individu adalah nilai intersep rata-rata dari seluruh intersep
cross sectional ditambah komponen error yang merepresentasikan deviasi random
intersep individu dari nilai intersep rata-rata.
Dengan demikian nilai intersep untuk individu dapat dinyatakan dengan:
βIi = Intersep Individu
βI = Intersep pada data panel keseluruhan (rata-rata intersep)
μi = Error term pada masing-masing cross section (error cross section)
Persamaan di atas menunjukkan bahwa intersep individu terdiri atas intersep rata-rata
seluruh unit cross section ditambah perbedaan individual yang bersifat random.
Perbedaan individu μi secara acak tersebut disebut random effect.
1 1i iu
49
H. Perbandingan Intersep Individu dan Rata-rata PDRB di Setiap Provinsi
Nilai intersep individu dipengaruhi oleh nilai variabel bebas dan variabel terikat.
Variabel terikat dalam hal ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan
variabel bebas belanja modal dan belanja operasi setiap provinsi, karena antara nilai
PDRB per Provinsi dan belanja pemerintah lebih besar nilai PDRB, maka yang paling
mempengaruhi nilai intersep individu adalah PDRB, sehingga perlu dibandingkan
antara nilai intersep individu dan rata-rata total PDRB pada tahun 2009-2013.
Perbandingan ini untuk melihat adanya konsistensi antara nilai rata-rata PDRB dan
nilai intersep individu. Jika ada provinsi yang tidak konsisten maka provinsi tersebut
memiliki pola belanja pemerintah yang berbeda.
I. Keadaan Geografis Sumatera
Sumatera adalah pulau keenam terbesar di dunia yang terletak di Indonesia. Secara
geografis Pulau Sumatera terletak di 0° 00’ Lintang Utara - 102° 00’ Bujur Timur.
Pulau Sumatera terletak di bagian barat gugusan kepulauan Nusantara. Di sebelah
utara berbatasan dengan Teluk Benggala, di timur dengan Selat Malaka, di sebelah
selatan dengan Selat Sunda, dan di sebelah barat dengan Samudra Hindia dan
memiliki luas 443.065,8 Km2.
Secara umum, pulau Sumatera didiami oleh bangsa Melayu, yang terbagi ke dalam
beberapa suku. Suku-suku besar ialah Aceh, Batak, Melayu, Minangkabau, Besemah,
50
Suku Rejang, Ogan, Komering, dan Lampung. Di wilayah pesisir timur Sumatera dan
di beberapa kota-kota besar seperti Medan, Batam, Palembang, Pekanbaru, dan
Bandar Lampung, banyak bermukim etnis Tionghoa. Penduduk pulau Sumatera
hanya terkonsentrasi di wilayah Sumatera Timur dan dataran tinggi Minangkabau.
Mata pencaharian penduduk Sumatera sebagian besar sebagai petani, nelayan, dan
pedagang. Sumatera terdiri atas 10 provinsi yaitu Nanggroe Aceh Darrusalam,
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jambi,
Bengkulu, Bangka Belitung, dan Lampung.
Sumatera merupakan pulau yang kaya dengan hasil bumi. Dari lima provinsi kaya di
Indonesia, tiga provinsi terdapat di pulau Sumatera, yaitu provinsi Aceh, Riau dan
Sumatera Selatan. Hasil-hasil utama pulau Sumatera ialah kelapa sawit, tembakau,
minyak bumi, timah, bauksit, batubara dan gas alam. Hasil-hasil bumi tersebut
sebagian besar diolah oleh perusahaan-perusahaan asing, seperti misalnya PT. Caltex
yang mengolah minyak bumi di provinsi Riau. Beberapa kota di pulau Sumatera, juga
merupakan kota perniagaan yang cukup penting. Medan merupakan kota terbesar di
pulau Sumatera dan merupakan kota perniagaan utama di pulau ini. Banyak
perusahaan-perusahaan besar nasional yang berkantor pusat di sini. Pada tahun 2015,
populasi penduduk di Pulau Sumatera berkisar 55.272.900 jiwa dengan tingkat
kepadatan 124/km2. Tingkat populasi tertinggi terdapat di Provinsi Sumatera Utara
yang berkisar 13.937.800 jiwa dan terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
yang bekisar 1.372.800 jiwa.
V. SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada bab sebelumnya, maka dapat
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel belanja modal berpengaruh
positif dan signifikan terhadap tingkat Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) provinsi se-Sumatera, dengan nilai koefesien 3,29 yang berarti
semakin meningkatnya belanja modal pemerintah akan meningkatkan
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
2. Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel belanja operasi berpengaruh
positif dan signifikan terhadap tingkat Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) provinsi se-Sumatera dengan nilai koefesien 4,14 yang berarti
semakin meningkatnya belanja operasi pemerintah maka akan
meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sisi konsumsi
pemerintah.
3. Nilai koefesien pada belanja operasi yang lebih besar dari belanja modal
menunjukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sisi belanja
72
pemerintah (G) lebih banyak disumbangkan dari sektor konsumsi
pemerintah.
4. Hasil penelitian membuktikan bahwa nilai intersep individu di masing-
masing provinsi berbeda-beda. Provinsi Aceh dan Bengkulu memiliki nilai
intersep individu terkecil, disusul dengan Bangka Belitung, Jambi,
Lampung, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Riau, dan
Sumatera Utara.
B. Saran
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, ada beberapa saran yang
bisa disampaikan oleh penulis yang diharapkan berguna sebagai sumbangan
pemikiran bagi penelitian selanjutnya yaitu :
1. Belanja modal pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk inventasi
yang bersumber dari pemerintah, dan merupakan faktor penting yang
bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di
Sumatera. Belanja modal pemerintah di Sumatera harus dikembangkan
dalam upaya meningkatkan kapasitas produksi dalam peningkatan
pertumbuhan ekonomi. Sehingga, dengan naiknya Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) di Sumatera dapat meningkatkan kesehjateraan
masyarakat.
2. Pemerintah daerah Provinsi di Sumatera perlu melakukan evaluasi terhadap
tingginya rasio belanja operasi, khususnya untuk belanja pegawai. Hal ini
73
dikarenakan belanja operasi merupakan belanja dalam bentuk konsumsi,
karena peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sisi
pengeluaran pemerintah (G) yang ditopang oleh konsumsi pemerintah
dampaknya tidak begitu dirasakan oleh masyarakat.
3. Pemerintah harus memprioritaskan pembangunan, terutama pada sektor
insfrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas, yaitu
melalui kebijakan anggaran yang efektif dan efesien.
DAFTAR PUSTAKA
Arsyad, Lincolin. 2010. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: STIM YKPN.
Arsyad, Lincolyn. 1999. Pengantar dan Perencanaan Pembangunan EkonomiDaerah. Yogyakarta: BPFE.
Badan Pusat Statistik. Berbagai Tahun. Produk Domestik Regional BrutoProvinsi di Indonesia. Jakarta:
Boediono. 1992. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: BPFE.
Carter Hill, R. 2011. Principles of Econometrics. U.S.A. Library of CongressCataloging.
Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Berbagai Tahun.Laporan dan Realisasi APBD. Jakarta.
Endang Rahayu, Sri. 2011. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah TerhadapPertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara. Medan.Jurnal Manajemen dan Bisnis
Gathama Putra, Noris. 2010. Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja OperasiTerhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah(2005 –2008). Semarang. Universitas Diponegoro
Gujarati. 2010. Ekonometrika Dasar. Jakarta. Erlangga
Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi. Medan:Universitas Sumatera Utara.
Hendarmin. 2012. Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swastaterhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan KesejahteraanMasyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Pontianak:Universitas Tanjung Pura
Keefer, Philip. 2003. The Political Economy of Public Expenditures. Backgroundpaper for WDR 2004: Making Service Work for Poor People. TheWorld Bank.
Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Penerbit Erlangga.
Kuncoro, Mudrajad. 2008. Pengolahan Data Panel. FE UGM. Yogyakarta: Erlangga
Kurniawan, Agus. 2010. Analisis Alokasi Belanja Modal Pemerintah TerhadapPertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota Di Jawa Barat. Bandung:Salemba Empat.
Mangkoesoebroto, Guritno. 2010. Ekonomi Publik Edisi Ketiga. Yogyakarta:BPFE Yogyakarta.
Prakarsa, Dwi Febrian. 2014. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah danPengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi diKab/Kota Jawa Timur. Malang. Universitas Brawijaya
Rahmansyah, Armin. 2004. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah DaerahTerhadap Petumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Indonesia. Medan.Universitas Sumatere Utara
Saragih, Juli Panglima.2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalamOtonomi. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
Sodik, Jamzani. 2007. Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional.Jokyakarta. Jurnal Ekonomi Pembangunan
Sulistyowati, Niken. 2010. Dampak Investasi Pendidikan Terhadap Perekonomiandan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah.Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Sukirno, Sadono. 2007. Makroekonomi Modern.Bandung: Universitas Padjajaran
Tarigan, Robinson. 2014. Ekonomi Regional. Jakarta: Bumi Angkasa
Tri Haryanto. 2005. Pengeluaran Pemerintah dan Kinerja Sektor Pendidikan sertaKesehatan di Jawa Timur. Majalah Ekonomi, Tahun XIV No.2.Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
Wibisono, Yusuf. 2005. Metode Statistik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Widarjono, Agus. 2007. Ekonometrika: Teori dan Aplikasi. Jogyakarta.
Yunan. 2009. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi.Jogyakarta
