ANALISIS PENGARUH PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN …

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

ANALISIS PENGARUH PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

DI KABUPATEN NGAWI

Ivan Ardianto [email protected]

Vincent Hadiwiyono Tri Mulyaningsih

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of mining class C excavation material on the welfare of the community seen

from the absorption of labor and environmental quality in Ngawi District. The research method used is a

descriptive quantitative method supported by a qualitative approach. The primary data was obtained through

questionnaires and supported by qualitative data through in-depth interview while secondary data was obtained

through a documentation and literature study. Selection of research sites are Karanggupito Village, Kendal

District and Kasreman Village, Kasreman District. Researchers chose both locations because it has the largest

mining area in Ngawi District, the large of mining area in Karanggupito Village is 189.50 Ha and in the village

of Kasreman is 163.81 Ha. Selection of respondents using a census method in which all members of the

population are involved in the retrieval of research data. The result showed that the mining activities in both

Karanggupito and Kasreman villages caused a decline in people's welfare. The declining level of community

welfare occurs because of the negative impacts of mining activities. Negative impacts include the destruction of

road infrastructure, floods, landslides, the lessening of water discharge in the spring, the contamination of river

water, the disruption of road traffic, road damage and the increased of air pollution.

Key words: Mining, Labor, Social Welfare.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertambangan bahan galian golongan C terhadap kesejahteraan masyarakat dilihat dari penyerapan tenaga kerja dan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Ngawi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif didukung pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan didukung data kualitatif melalui wawancara mendalam sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi literatur. Pemilihan lokasi penelitian yaitu di Desa Karanggupito Kecamatan Kendal dan Desa Kasreman Kecamatan Kasreman. Peneliti memilih kedua lokasi tersebut karena memiliki wilayah tambang terbesar di Kabupaten Ngawi, luas wilayah pertambangan di Desa Karanggupito adalah 189,50 Ha dan di Desa Kasreman adalah 163,81 Ha. Pemilihan responden menggunakan metode sensus dimana seluruh anggota populasi dilibatkan dalam pengambilan data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan baik di Desa Karanggupito maupun Desa Kasreman menyebabkan penurunan kesejahteraan masyarakat. Menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat terjadi karena terkena dampak negatif kegiatan pertambangan. Dampak negatif tersebut antara lain rusaknya infrastruktur jalan, terjadinya banjir, tanah longsor, berkurangnya debit air di sumber mata air, tercemarnya air sungai, terganggunya aktivitas berlalu-lintas dan meningkatnya polusi udara.

Kata kunci: Pertambangan, Tenaga kerja dan Kesejahteraan masyarakat.

mailto:[email protected]


2

PENDAHULUAN

Sumber daya alam sektor pertambangan merupakan salah satu hasil kekayaan alam yang ada di Indonesia. Sektor tersebut tergolong sebagai salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Siahaan (2004) menyatakan bahwa energi alam seperti minyak, gas bumi, barang-barang tambang dan mineral memiliki sifat nonrenewable, atau tidak dapat diperbarui lagi. Oleh sebab itu pemanfaatan sumber daya alam di sektor pertambangan harus dikelola dengan baik, agar dapat menjamin kelangsungan hidup manusia di masa mendatang.

Pemanfaatan sumber daya alam melalui pertambangan menghasilkan berbagai jenis hasil tambang yang memiliki nilai ekonomis berbeda-beda. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan pada bagian penjelasan Pasal 3 bahwa bahan galian digolongkan menjadi beberapa golongan antara lain: Golongan bahan galian yang strategis atau golongan A (minyak bumi, aspal dan lain-lain); Golongan bahan galian vital atau golongan B berarti menjamin hajat hidup orang banyak (emas, besi, pasir besi, dan lain-lain); Golongan bahan yang tidak termasuk dalam golongan A dan B adalah: galian C yang sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional (nitrat, asbes, batu kali, pasir, tras, tanah urug, dan lain-lain)

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam di sektor pertambangan. Salah satu potensi pertambangan tersebut menghasilkan komoditas tambang yang tergolong bahan galian golongan C. Wilayah Kabupaten Ngawi yang termasuk wilayah Provinsi Jawa Timur berkontribusi cukup besar di berbagai jenis mineral bukan logam yang termasuk bahan galian golongan C. Potensi bahan galian golongan C berupa tanah urug di Ngawi yaitu sebesar 74% dari total hasil tambang sektor tersebut di Jawa Timur. Selanjutnya Jenis mineral bukan logam lainnya yang berupa pasir dan batu berkontribusi sebesar 93% dari total seluruh hasil tambang sektor tersebut di Jawa Timur, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2015).

Berlangsungnya aktivitas penggalian tanah urug bahan galian golongan C yang digunakan untuk pengurukan proyek jalan tol Solo – Ngawi - Kertosono menyebabkan kebutuhan material hasil tambang yang berupa bahan galian golongan C meningkat, Badan Pusat Statistik (2015). Hal ini memicu tumbuhnya usaha pertambangan bahan galian golongan C di wilayah Kabupaten Ngawi. Tumbuhnya usaha pertambangan menyebabkan lapangan pekerjaan di sektor tambang terbuka lebar.

Jumlah usaha pertambangan dan potensi hasil tambang memiliki hubungan yang erat dengan tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Ngawi, karena sektor pertambangan dan penggalian merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data PDRB Kabupaten Ngawi menurut lapangan usaha tahun 2011 - 2015 menunjukkan sektor pertanian, peternakan dan kehutanan menyumbang kontribusi PDRB tebesar di setiap tahunnya. Kontribusi sektor tersebut relatif paling besar dibanding dengan sektor lainnya. Sedangkan kontribusi terkecil disumbang oleh sektor pertambangan dan penggalian. Sektor tersebut memiliki kontribusi yang paling kecil di setiap tahunnya. Namun demikian pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian mengalami kenaikan yang signifikan yaitu dari 1,4% hingga mencapai 9,1%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan yang semakin baik. Keadaan ini dipengaruhi oleh tingginya tingkat lapangan pekerjaan di sektor tersebut.

Tinggginya tingkat lapangan pekerjaan di sektor tambang menyebabkan mata pencaharian penduduk beralih ke lapangan pekerjaan di sektor tambang. Beralihnya lapangan pekerjaan ke sektor tambang tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan selain membawa dampak positif kegiatan pertambangan juga menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dampak negatif yang timbul akibat kegiatan pertambangan adalah dampak terhadap


3

lingkungan di sekitar area tambang. Dengan demikian upaya pemanfaatan alam melalui kegiatan pertambangan selain mengedepankan aspek pembangunan ekonomi juga harus memegang konsep pelestarian lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertambangan bahan galian golongan C terhadap kesejahteraan masyarakat ditinjau dari perluasan lapangan pekerjaan dan dampak sektor tersebut terhadap kualitas lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Ngawi.

TINJAUAN TEORETIS Konsep Sumber Daya Alam

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Sumber daya alam merupakan salah satu sumber kehidupan manusia di bumi, hampir setiap kebutuhan manusia baik sandang, pangan, maupun papan berasal dari sumber daya alam. Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi tempat hidup serta penyedia kebutuhan bagi manusia, di dalamnya tidak hanya terdapat unsur hayati (biotik) tetapi juga unsur non hayati (abiotik). Peran Sumber Daya Alam dalam Pembangunan

Pembangunan sangat erat kaitannya dengan sumber daya alam, setiap proses pembangunan membutuhkan sumber daya alam sebagai input kegiatan pembangunan. Asril (2014) menyatakan bahwa Sumber daya mineral sebagai salah satu kekayaan alam yang dimiliki Indonesia apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Negara. Sumber daya alam hayati maupun non-hayati yang melimpah mampu menjadi modal dasar dalam pembangunan nasional (Putri, 2015). Sumber daya alam sangat berperan dalam proses pembangunan, setiap kegiatan pembangunan membutuhkan bahan baku yang didapat dari sumber daya alam. Segala sumber daya baik hayati dan non-hayati dimanfaatkan manusia sebagai sumber pangan, bahan baku dan energy (Fauzi, 2006).

Peran Sektor Pertambangan dalam Perekonomian Daerah

Pertambangan sangat erat kaitannya dengan struktur perekonomian daerah. Sektor pertambangan menjadi salah satu sektor yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Hal ini digambarkan pada salah satu komponen dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, Bank Indonesia (2015). Salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Jannah et al., 2016).

Sektor pertambangan juga berperan sebagai salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sektor tersebut menyumbang pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang termasuk salah satu unsur pajak daerah yaitu pajak pengambilan bahan galian golongan C. Untuk wilayah Kabupaten Ngawi pajak pengambilan bahan galian golongan C diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Peran Sumber Daya Alam Sektor Tambang pada Penyerapan Tenaga Kerja

Setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya alam membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan tertentu. Paham ekonomi yang memfokuskan pada pertumbuhan output


4

sebagai fungsi faktor produksi yang terdiri atas sumber daya alam, tenaga kerja, modal, ketrampilan, dan teknologi (Salim, 2010). Alokasi sumber daya alam yang tidak tepat (missallocation) karena kelebihan faktor produksi (tenaga kerja, modal) tersebut bisa dialokasikan untuk kegiatan ekonomi lainnya yang lebih produktif. Usaha pertambangan terdiri atas usaha penyelidikan umum, eksplorasi,eksploitasi, pengolahan dan penjualan (Salim, 2007a). Hal ini menggambarkan bagaimana proses kegiatan pertambangan yang melalui berbagai tahapan membutuhkan banyak tenaga kerja.

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pemanfaatan sumber daya alam tentunya membawa dampak langsung terhadap lingkungan. Hal ini terjadi karena setiap proses pemanfaatan sumber daya alam berada pada suatu ekosistem lingkungan hidup. Sumber daya alam sektor pertambangan harus dikelola dengan baik. Pemanfaatan sumber daya alam melalui pertambangan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan harus tercapai, tidak hanya dampak positif saja tetapi juga harus mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan. Beberapa sisi negatif bidang pertambangan antara lain kehancuran lingkungan hidup, menurunnya kualitas hidup penduduk lokal dan kehancuran ekologi pulau-pulau. Berbagai dampak negatif dari sektor pertambangan tersebut harus bisa diantisipasi guna menjamin kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya alam di masa depan (Salim, 2007b). Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain adalah: Penelitian oleh Rahmawaty (2013) dengan judul Dampak Pertambangan Emas terhadap Kehidupan Sosial, Ekonomi Masyarakat Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana proses perubahan sosial ekonomi yang terjadi pada masyarakat di Desa Tulabolo; Penelitian oleh Hidayat (2015) dengan judul Analisis Dampak Pertambangan Terhadap Pengembangan Wilayah di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan penelitiannya adalah untuk menyediakan informasi dasar tentang dampak pertambangan terhadap pengembangan wilayah di Kabupaten Luwu Timur; Penelitian oleh Wibowo dan Ardian (2014) dengan judul Analisis Manfaat Sosial Ekonomi Usaha Pertambangan Batu Gamping PT. XYZ di Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat. Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis manfaat sosial ekonomi usaha pertambangan batu gamping PT. XYZ di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Penelitian oleh Mikdad, Soelistijo dan Widayati (2015) dengan judul Analisis Peran Pertambangan Bahan Galian Industri (BGI) dalam Upaya Mendukung Perekonomian Provinsi Jawa Barat. Tujuan penelitiannya adalah mengkaji besaran kontribusi sektor pertambangan Bahan Galian Industri (BGI) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Barat serta mengkaji keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan sektor pertambangan BGI dengan sektor ekonomi lainnya di Provinsi Jawa Barat. Penelitian oleh Risal, Paranoan dan Djaja (2013) tentang Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman. Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengidentifikasi kondisi riil sosial ekonomi masyarakat di Makroman serta untuk menganalisis dampak kebijakan pertambangan batubara dan merekomendasikan sistem pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada masyarakat.

METODOLOGI PENELITIANRuang Lingkup Penelitian

Lokasi penelitian adalah Desa Karanggupito Kecamatan Kendal dan Desa Kasreman Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi. Kedua wilayah tersebut memiliki luas area pertambangan galian golongan C terbesar dibandingkan wilayah lainnya. Data Badan


5

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ngawi tahun 2016 menunjukkan bahwa Desa Karanggupito memiliki luas area pertambangan mencapai 189,50 Ha sedangkan Desa Kasreman memiliki luas area pertambangan mencapai 163,81 Ha.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif deskriptif merupakan suatu penelitian ilmiah yang diawali dengan mengumpulkan data, mengklarifikasi data, dan menganalisa data kemudian menginterpresentasikannya yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai peran pertambangan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian kuantitatif deskriptif merupakan skenario peneliti untuk mengumpulkan jenis data yang yang bersifat kuantitatif yang kemudian didukung oleh jenis data kualitatif (Creswell, 2014). Selanjutnya metode desktiptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2005).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dengan cara penyebaran kuesioner serta wawancara mendalam terhadap objek penelitian yaitu para pekerja tambang dan masyarakat yang terdampak langsung terhadap aktivitas pertambangan serta pihak lain yang terkait dalam aktivitas pertambangan. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari sumber tidak langsung, seperti sumber bacaan (buku, majalah, koran, berita online), produk penelitian yang dipublikasikan (jurnal, disertasi, tesis, skripsi, artikel), peraturan dan undang-undang yang berlaku yang berhubungan dengan peran pertambangan terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk data dokumen yang diperoleh dalam proses pengumpulan data di lapangan (analisis dokumen). Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan analisis dokumen dan wawancara. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang yang sesuai dengan tema penelitiannya (Sugiyono, 2012). Analisis dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen relevan yang terkait. Hasil dari wawancara akan diperkuat dengan analisis dokumen yang relevan. Menurut Husaini etal., (2008) Hasil pengumpulan data dari wawancara yang mendalam akan lebih dapat dipercaya tingkat reliabilitas dan validitasnya apabila didukung dengan teknik analisis dokumen.

Selanjutnya menurut Hennink et al., (2011) wawancara yang mendalam merupakan wawancara empat mata yang mendalam tentang topik yang spesifik dengan menggunakan panduan wawancara semi terstruktur). Creswell (2014a) menyebutkan bahwa dalam melakukan wawancara yang mendalam, peneliti perlu membangun kepercayaan, berempati, dan memotivasi partisipan/informan untuk memberikan informasi. Wawancara yang mendalam juga dilakukan untuk mempertegas atau mengkonfirmasi beberapa pertanyaan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Menurut Sugiyono (2012a) teknik pengumpulan yang utama dapat dilakukan dengan penyebaran kuesioner, selanjutnya untuk memperkuat dan memeriksa validitas data hasil kuesioner maka dapat dilakukan observasi. Wawancara dapat dilakukan kepada responden penerima kuesioner atau orang lain yang memahami masalah yang diteliti. Pemilihan partisipan dalam wawancara tidak dilakukan secara acak. Peneliti memilih partisipan tertentu yang berhubungan langsung dengan peran pertambangan bahan galian golongan C terhadap kesejahteraan masyarakat.


6

Teknik Pengambilan Sampel Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan

metode sensus. Menurut Sugiyono (2012b) sampling jenuh adalah sebuah teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain sampling jenuh adalah sensus. Berdasarkan hal tersebut maka pengambilan sampel dengan teknik sensus dilakukan dengan melibatkan seluruh anggota populasi. Hal ini dilakukan karena jumlah populasi di Desa Karanggupito dan Desa Kasreman relatif sedikit. Adapun jumlah populasi pekerja tambang di Desa Karanggupito sebanyak 95 orang sedangkan jumlah populasi pekerja tambang di Desa Kasreman sebanyak 57 orang.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan bentuk analisis data hasil penelitian untuk melihat suatu kesimpulan umum dari hasil penelitian berdasarkan suatu sampel. Hutauruk (2016) menyebutkan bahwa analisis deskriptif dapat memberikan penjelasan/gambaran umum serta kondisi dari objek yang diteliti. Analisis deskriptif mencakup penggambaran hasil penelitian dari suatu variabel yang berupa rata-rata (mean), pentimpangan standar dan jarak antara angka terendah dan angka tertinggi (Creswell, 2014b). Adapun variabel yang digunakan antara lain sebagai berikut:

a. Variabel tingkat kesejahteraan berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Menggunakan variabel pengukuran indikator tingkat kesejahteraan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2015 di Kabupaten Ngawi. Informasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah dikumpulkan melalui Susenas, digunakan sebagai dasar untuk memperoleh berbagai indikator pencapaian kesejahteraan rakyat. Indikator tersebut meliputi: angka partisipasi sekolah untuk bidang pendidikan, angka morbiditas, pemanfaatan fasilitas kesehatan, jaminan kesehatan, dan imunisasi untuk bidang kesehatan, dan penolong persalinan; umur perkawinan pertama, partisipasi KB, dan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan untuk bidang fertilitas dan KB; kondisi tempat tinggal, sumber air untuk minum, memasak, mandi dan mencuci untuk bidang perumahan, kepemilikan HP, akses internet dalam pemanfaatan teknologi informasi, bantuan atau program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat serta penghasilan terbesar rumah tangga menurut lapangan usaha. Selanjutnya setiap variabel disajikan dalam bentuk tabel, grafik atau diagram dengan satuan persentase.

b. Variabel tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kualitas lingkungan hidup. Menggunakan indikator yang didapat langsung dari lokasi penelitian. Indikator tersebut didapat melalui pengamatan selama bekerja di Pemerintah Kabupaten Ngawi. Selanjutnya masing-masing indikator diberikan pilihan jawaban sesuai dengan pertanyaan dalam kuesioner yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel statistik deskriptif. Adapun hasil dari teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam digunakan untuk memperkuat hasil dari pengumpulan data melalui kuesioner atau daftar pertanyaan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kondisi Geografis Kabupaten Ngawi

Kabupaten Ngawi terletak di wilayah barat Provinsi Jawa Timur, berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Ngawi terletak pada posisi 110o10’–111o40’ Bujur Timur dan 7o21’–7o31’ Lintang Selatan. Batas wilayah Kabupaten Ngawi ialah sebagai berikut: a. Utara: Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora (Jawa Tengah), Kabupaten Bojonegoro (Jawa Timur); b. Timur: Kabupaten Madiun (Jawa Timur);


7

c. Selatan: Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan (Jawa Timur); d. Barat: Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen (Jawa Tengah). Secara administrasi wilayah Kabupaten Ngawi terbagi ke dalam 19 Kecamatan, 213 desa dan 4 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1.295,98 km2, dimana sekitar 39% atau sekitar 504,76 km2 berupa lahan sawah. Topografi wilayah Kabupaten Ngawi berupa dataran tinggi dan tanah datar. Jenis tanah didominasi tanah grumosol dengan warna kelabu dan hitam. Tercatat empat Kecamatan berada di dataran tinggi yaitu di kaki Gunung Lawu. Lima belas Kecamatan sisanya berupa tanah datar. Kabupaten Ngawi memiliki banyak sungai. Sungai besar maupun kecil mengelilingi seluruh wilayah Ngawi. Ada dua sungai besar yang melewati Ngawi yaitu sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun, Badan Pusat Statistik (2016a).

Kondisi Demografis Kabupaten Ngawi

Menurut data yang diperoleh dari Kabupaten Ngawi Dalam Angka Tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Ngawi pada akhir tahun 2015 tercatat sebanyak 949.911 jiwa yang tersebar di 19 Kecamatan. Dengan rincian sejumlah 467.424 jiwa merupakan penduduk laki-laki dan sejumlah 482.487 jiwa merupakan penduduk perempuan, dengan sex ratio sebesar 97% artinya bahwa setiap 100 penduduk wanita terdapat sekitar 97 penduduk laki-laki. Dibandingkan dengan tahun 2014 jumlah penduduk Kabupaten Ngawi bertambah sebesar 17.236 jiwa atau meningkat sebesar 1,92%. Wilayah Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Paron dengan 90.510 jiwa yang kemudian diikuti wilayah Kecamatan Ngawi sebanyak 86.850 jiwa, sedangkan wilayah Kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Kasreman yaitu sebanyak 26.545 jiwa. Kondisi Perekonomian Kabupaten Ngawi

Sampai dengan tahun 2015 perekonomian Kabupaten Ngawi masih didominasi sektor pertanian. Sumbangan sektor ini terhadap total PDRB sampai dengan tahun 2015 sekitar 36,9%. Sektor ini memang menjadi sektor unggulan bagi Kabupaten Ngawi. Hal ini dikarenakan luasnya wilayah pertanian di Kabupaten Ngawi yang mencapai 72% dari seluruh luas wilayah di Kabupaten Ngawi. Namun demikian sumbangan sektor ini terhadap PDRB dari tahun ketahun mengalami penurunan walaupun sebenarnya secara produksi mengalami pertumbuhan. Sektor lainnya yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap perekonomian di Kabupaten Ngawi adalah sektor perdagangan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sektor ini menyumbangkan lebih dari 25% dari total PDRB. Selanjutnya sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2014 sampai tahun 2015 menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan. Pada kurun waktu tersebut kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB naik dari 1,37% hingga mencapai 9,01%. Hal ini diakibatkan karena meningkatnya lapangan usaha di sektor tersebut yang dipengaruhi oleh semakin banyaknya permintaan hasil tambang yang tergolong galian golongan C untuk memenuhi material pembangunan jalan tol, Badan Pusat Statistik (2016b).

Gambaran Umum Desa Karanggupito

Desa Karanggupito merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Topografi desa ini termasuk ke dalam dataran tinggi, dengan ketinggian mencapai 655 meter di atas permukaan laut (mdpl). Secara administratif desa ini dibatasi oleh beberapa desa lainnya antara lain di sebelah utara berbatasan dengan Desa Ngrayudan Kecamatan Jogorogo, di sebelah barat berbatasan dengan Hutan Gunung Lawu, di sisi selatan berbatasan dengan Desa Karangrejo Kecamatan Kendal, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Sidorejo Kecamatan Kendal. Jarak ke ibu kota Kecamatan yaitu 6 km, sedangkan jarak ke ibukota Kabupaten mencapai 46 km. Desa Karanggupito terbagi ke dalam 3 Dusun antara lain yaitu Dusun Duwet, Dusun Malang dan Dusun Wonokerto, Monografi Desa Karanggupito (2017).


8

Menurut data yang diperoleh dari Kantor Desa Karanggupito tahun 2017, luas wilayah desa tersebut adalah 1.447,260 Ha. Luas lahan yang ada terbagi ke dalam beberapa peruntukan, antara lain untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan dan lain-lain. Luas lahan yang diperuntukkan untuk pemukiman adalah 161,118 Ha. Luas lahan yang diperuntukkan untuk pertanian perkebunan adalah 398,523 Ha. Luas lahan untuk persawahan dan perkebunan adalah 11,6150 Ha. Luas lahan hutan produksi dan Lindung adalah 889,240 Ha. Luas pemakaman umum 1,190 Ha. Sedangkan luas lahan untuk fasilitas umum perkantoran, sekolahan, lapangan olahraga, dan sumber air adalah 5,062 Ha.

Menurut data kependudukan yang diperoleh dari kantor Desa Karanggupito tahun 2017 jumlah penduduk Desa Karanggupito sebesar 5.871 jiwa, dengan rincian 2.924 jiwa penduduk laki-laki dan 2.947 penduduk perempuan. Jumlah penduduk ini tersebar ke dalam 1.352 Kepala Keluarga (KK). Selanjutnya penduduk tersebut menempati 3 Dusun antara lain Dusun Malang, Dusun Duwet dan Dusun Wonokerto. Paling banyak jumlah penduduk mendiami Dusun Wonokerto yang paling dekat dengan akses Jalan Kabupaten. Jenis mata pencaharian masyarakat Desa Karanggupito sangat beragam. Mata pencaharian penduduk antara lain sebagai petani, pedagang, pemecah batu, kuli batu, buruh tambang, sopir truk dan pegawai negeri. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor tambang, hampir 60% penduduk menggantungkan hidup di sektor ini. Sektor tambang menjadi mata pencaharian yang dominan karena hampir setiap anggota keluarga di desa tersebut bekerja di sektor tambang. Sektor tambang memberikan dampak positif terhadap kehidupan perekonomian warga, dengan adanya tambang selain bekerja langsung di area tambang sebagian warga banyak yang membuka warung untuk berjualan. Gambaran Umum Desa Kasreman

Desa Kasreman merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi. Wilayah Desa Kasreman terbagi ke dalam 3 Dusun yaitu Dusun Pucung, Dusun Kasreman I dan Dusun Kasreman II. Desa Kasreman termasuk ke dalam topografi dataran rendah dengan ketinggian 56 meter di atas permukaan laut (mdpl). Secara administratif desa ini dibatasi oleh beberapa wilayah desa dan wilayah Kecamatan di sebelahnya antara lain yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Desa Gunungsari Kecamatan Kasreman, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karangmalang Kecamatan Kasreman, sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Geneng dan di Sebelah timur berbatasan dengan Desa Legokulon Kecamatan Kasreman. Jarak tempuh dari desa ke ibu kota kecamatan adalah 5 km sedangkan jarak dari desa ke ibukota kabupaten mencapai 27 km. Wilayah Kecamatan Kasreman dihubungkan langsung ke ibu kota kabupaten melalui akses jalan provinsi yang menghubungkan Kota Ngawi dengan Kecamatan Caruban Kabupaten Madiun, Monografi Desa Kasreman (2017).

Menurut data yang diperoleh dari kantor Desa Kasreman tahun 2017 luas wilayah desa tersebut mencapai 1.058,16 Ha. Luas lahan sebagian besar diperuntukkan untuk lahan pertanian yaitu seluas 492,1 Ha dan lainnya seluas 42,9 Ha untuk tempat permukiman dan sisanya seluas 98 Ha merupakan lahan kering yang terdiri dari tegalan dan kebun pohon jati. Karakteristik mayoritas Jenis lahan tergolong ke dalam lahan perbukitan yang sifatnya kering, kebanyakan lahan kering tersebut ditanami pohon jati yang bisa dipanen dalam jangka waktu minimal 10 sampai dengan 15 tahun. Sebagian lahan perbukitan juga ditanami tanaman jagung dan ketela pohon yang tidak memerlukan begitu banyak air. Selanjutnya mengenai data kependudukan, sebagaimana data yang didapat dari kantor Desa Kasreman tahun 2017 jumlah penduduk desa pada tahun 2015 sebanyak 5.186 jiwa yang terdiri dari 2.330 penduduk laki-laki dan sisanya sebanyak 2.856 merupakan penduduk perempuan. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani sedangkan mata pencaharian yang lainnya yaitu sebagai pedagang, buruh tambang dan pegawai negeri.


9

Gambaran Umum Pertambangan di Kabupaten Ngawi Kondisi Pertambangan Galian C di Kabupaten Ngawi

Setidaknya terdapat 13 pengusaha tambang baik dalam bentuk Perusahaan Terbatas (PT) maupun perseorangan yang telah mengajukan izin tambang. Dari 13 pengusaha tambang yang mengajukan ijin hanya terdapat satu pengusaha tambang yang telah menyelesaikan prosedur perizinan kegiatan pertambangan. Bahkan terdapat beberapa pengusaha tambang yang belum mempunyai izin sudah melakukan kegiatan pertambangan. Hal ini didorong karena adanya permintaan yang meningkat drastis terhadap galian golongan C sebagai input pembangunan jalan tol. Banyak pengusaha tambang melakukan jalan pintas dengan melakukan kegiatan pertambangan tanpa ijin. Pengusaha tambang berlomba-lomba untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dengan membuka lahan pertambangan dan segera menjual hasil tambang ke pengelola pembangunan jalan tol. Lebih lanjut menurut Ir. Yusuf Rosyadi, M.Si (Kepala BPM PTSP Kab. Ngawi):

“Banyaknya tambang ilegal disebabkan karena permintaan galian C yang meningkat pesat seiring berjalannya proyek tol. Masalah yang timbul adalah banyaknya pemilik tambang yang baru mengajukan ijin setelah adanya megaproyek jalan tol. Mereka cenderung malas untuk mengajukan ijin dengan dalih bahwa mengurus ijin membutuhkan waktu lama dan menghabiskan banyak biaya.”

Munculnya tambang tidak berijin dapat memicu berbagai kerugian dan permasalahan. Dengan adanya tambang yang tidak berijin atau tambang ilegal sistem pengawasan dan kontrol dari pemerintah sangatlah terbatas, sehingga memicu timbulnya berbagai masalah lingkungan dan konflik di masyarakat. Seperti diberitakan dalam media online www.sinarngawi.com tertanggal 16 November 2015. Dalam media online tersebut diberitakan telah terjadi demonstrasi oleh para pekerja tambang baik buruh tambang dan sopir truk dump. Mereka meluruk kantor DPRD Kabupaten Ngawi dan kemudian memarkir kendaraan dump truk di jalan-jalan protokol, bahkan puluhan dump truk memenuhi seluruh areal Alun-alun Ngawi dan menyebabkan kemacetan. Demonstrasi ini terjadi karena sebelumnya terjadi penutupan dan penyegelan tambang tidak berizin yang menjadi mata pencaharian utama mereka. Kejadian ini mendorong para pekerja tambang untuk melakukan demonstrasi bersar-besaran. Selain itu beberapa waktu lalu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengatasnamakan Koalisi Gerakan Pemuda Daerah Prasasti Nusantara Cakra Bumi Ngawi, melayangkan gugatan pertanggungjawaban publik kepada unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dan unsur penegak hukum di Kabupaten Ngawi. Dalam gugatan tersebut mereka menuntut agar menindak tegas pengusaha tambang yang melanggar komitmen reklamasi dan menindak pengusaha tambang ilegal. Kondisi Umum Pertambangan Galian C di Desa Karanggupito

Desa Karanggupito memiliki wilayah area pertambangan galian C yang cukup luas. Wilayah tersebut tersebar di kawasan perbukitan Dusun Duwet dan Dusun Malang, dengan luas wilayah pertambangan galian golongan C mencapai 189,50 Ha Sejumlah kawasan ini terbagi ke dalam 8 titik kawasan pertambangan. Selain itu banyak area bekas pertambangan yang telah dialih fungsikan sebagai permukiman dan lahan pertanian. Menurut Kepala Desa setempat, memang sebagian warga menjual lahannya untuk dijadikan tambang yang kemudian dialihfungsikan sebagai permukiman dan lahan pertanian. Bambang Suryo (Kepala Desa Karanggupito):

“Luas seluruh tempat tambang yang sekitar 189,50 Ha tersebut terdapat di 8 tempat mas. Ya di Dusun Duwet dan Dusun Malang malah sebagian warga ada yang meminta tanahnya untuk digali karena akan dijadiakn rumah dan ada juga dijadikan lahan untuk menanam jagung dan palawija.”


10

Kegiatan pertambangan di Desa Karanggupito menghasilkan berbagai jenis bahan tambang galian golongan C. Hasil tambang tersebut antara lain yaitu batu andesit, tanah urug dan bahan tambang lain yang dapat digunakan sebagai material pembangunan. Penduduk yang bertempat tinggal di sekitar area pertambangan sebagian besar bekerja di tempat tersebut, selain berkerja langsung di tambang ada juga warga yang membuka warung dan toko di jalan menuju area pertambangan.

Kegiatan pertambangan di Desa Karanggupito menggunakan teknik pertambangan tradisional. Penduduk desa telah sepakat bahwa proses pertambangan harus menggunakan alat-alat manual tanpa menggunakan alat-alat berat atau alat modern. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Selain itu dengan penggunaan alat tradisional pengambilan material tambang tidak langsung dalam jumlah yang besar tetapi dapat di atur sedikit demi sedikti. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghidupi masyarakat yang bekerja di tambang dalam waktu yang lebih lama. Tradisi pertambangan dengan cara tradisional ini telah terjaga sampai dengan saat ini. Sebagaimana disampaikan Kuwat (Sekretaris Desa Karanggupito):

“Kegiatan tambang di sini sejak dulu tradisional mas, memang dulu pernah sempat pakai bego tapi malah terjadi longsor akhirnya sejak saat itu disepakati tidak boleh tambang menggunakan alat berat. Oleh sebab itu kegiatan tambang di sini bisa bertahan lama karena dengan alat tradisional pengerukan tambang tidak dilakukan berlebihan dan sedikit demi sedikti.”

Kondisi Umum Pertambangan Galian C di Desa Kasreman

Desa Kasreman merupakan salah satu desa yang memiliki kawasan batu gamping dan banyak terdapat tanah kering yang tandus. Para pengusaha tambang membeli lahan tersebut yang kemudian dialih fungsikan sebagai lahan produktif. Hal ini terlihat dari adanya usaha tambang yang tersebar di beberapa Dusun di Desa Kasreman. Wilayah Dusun ini antara lain di Dusun Kasreman 1 dan Dusun Kasreman 2, lahan pasca tambang kebanyakan digunakan untuk lahan sawah dan kebun.

Dari beberapa jumlah usaha tambang, terdapat satu kawasan usaha tambang terbesar yang berada di Dusun Kasreman I. Di wilayah tersebut terdapat 83,60 Ha area pertambangan yang menghasilkan batu pasir dan tanah urug. Wilayah tambang ini dimiliki oleh sebuah perusahaan tambang yaitu PT. Flash Entertainment. Kehadiran usaha pertambangan di Dusun ini menjadikan geliat ekonomi masyarakat sekitar meningkat. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya penduduk yang sebelumnya bekerja sebagai petani beralih sebagai pekerja tambang. Selain bekerja langsung di area tambang banyak masyarakat yang membuka usaha warung makan dan toko kelontong di sekitar jalan akses ke lokasi pertambangan.

Kegiatan pertambangan di Desa Kasreman selama ini menggunakan alat berat atau peralatan yang canggih. Hal ini dimungkinkan karena pemilik usaha tambang di desa tersebut merupakan sebuah perusahaan yaitu PT. Flash Entertainment. Alat berat yang digunakan berupa bego sedang dan bego besar. Penggunaan alat berat tersebut memang sangat membantu kegiatan pengambilan tambang, karena dengan menggunakan alat berat pengerukan tambang bisa lebih cepat dan efisien. Akan tetapi penggunaan alat berat juga sangat beresiko terhadap lingkungan. Dengan penggunaan alat berat teknilk pengambilan hasil galian cenderung meninggalkan bekas galian yang horisontal dan hal ini menyebabkan rawan terjadi kelongsoran. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa setempat, yang mengkhawatirkan dampak dari bekas galian menggunakan alat berat. Sumbodo (Kepala Desa Kasreman) menyebutkan bahwa:

“Semua tambang di sini dimiliki PT. Flash, mereka bekerja menggunakan bego. Bahkan mereka bekerja sampai jam 10 dan 11 malam. Warga juga khawatir bekas pertambanganyya mas. Karena cenderung seperti jurang dan itu bisa longsor apalagi sewaktu musim hujan. (Sumbodo, Kepala Desa Kasreman)”.


11

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dalam Mengelola Pertambangan Galian C Dengan diberlakukanya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan

daerah, maka terjadi peralihan kewenangan pemberian izin dan pengawasan kegiatan pertambangan. Hampir setiap proses perizinan dan kegiatan pengawasan yang sebelumnya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten atau Kota beralih menjadi kewenangan pemerintah Provinsi. Pemerintah Kabupaten atau Kota hanya memberikan rekomendasi untuk penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), kemudian untuk mekanisme pemberian izin selanjutnya diserahkan kepada pihak Pemerintah Provinsi. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1 Kewenangan Urusan Pertambangan dan Penggalian

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah

Perizinan Tambang (PMDN)

1. Kabupaten/Kota 2. Provinsi Berdasarkan

Kewenanganya

1. Provinsi 2. Pusat Berdasarkan

Kewenanganya

Pengawasan 1. Kabupaten/Kota 2. Pusat Berdasarkan

Kewenanganya

1. Pusat Berdasarkan Kewenanganya

Penerimaan Pajak Kabupaten/Kota (berdasarkan wilayah izin)

Kabupaten/Kota (berdasarkan wilayah izin)

Sumber: Dinas Ekonomi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur (2015)

Proses perizinan pertambangan pada tahap WIUP diterbitkan setelah adanya rekomendasi dari Bupati atau Kepala Daerah setempat. Dengan demikian kewenangan penerbitan WIUP merupakan salah satu kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Penerbitan WIUP merupakan salah satu tahapan yang penting. Peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pemberian rekomendasi penerbitan WIUP sangat diperlukan. Setiap SKPD dituntut mampu membuat kebijakan sesuai dengan peran di bidangnya masing-masing. Melalui tim verifikasi pertambangan yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/08.12/404.012/2015 tentang pembentukan Tim Verifikasi Penerbitan rekomendasi Izin Pertambangan Kabupaten Ngawi, Pemerintah daerah Kabupaten Ngawi berupaya memberikan rekomendasi penerbitan WIUP dengan mempertimbangkan berbagai dampak sosial dan lingkungan.

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif pada penelitian ini menyajikan dua indikator yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk pekerja tambang. Indikator yang pertama menyajikan distribusi mengenai kondisi sosial ekonomi responden atau penduduk yang bekerja di sektor tambang. Indikator mengenai kondisi sosial ekonomi perlu dimasukkan karena berpengaruh langsung tehadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi sosial ekonomi tersebut antara lain tingkat usia, jenis kelamin, status kependudukan, tingkat pendidikan, status pernikahan, jumlah tanggungan keluarga, pekerjaan sebelum di sektor pertambangan, pendapatan tambahan yang didapatkan dari sektor tambang, kondisi tempat tinggal yang dimiliki, tingkat kesehatan masyarakat dan harta kekayaan yang dimiliki. Indikator kedua


12

yaitu dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Hal ini dikarenakan tingkat kesejahteraan masyarakat juga dipengaruhi oleh keadaan lingkungan yang menunjang kehidupan mereka. Kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan adanya aktivitas pertambangan dapat menyebabkan kerugian dan bahkan bencana alam yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup masyarakat. Indikator kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan digambarkan melalui pengaruh kegiatan tambang terhadap terjadinya banjir, pengaruh kegiatan tambang terhadap terjadinya tanah longsor, kondisi sumber air, kondisi air sungai, tingkat kesuburan tanah, kondisi kenyamanan berlalu-lintas, kondisi jalan, tingkat polusi udara, tingkat kebisingan, kompensasai yang diberikan dan besaran kompensasai tersebut. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Kondisi Sosial Ekonomi

Distribusi tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonomi disajikan pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2

Rekapitulasi hasil analisis statistik deskriptif berdasarkan kondisi sosial ekonomi responden

No Indikator Jawaban Terbanyak Responden

1 Tingkat usia Usia 40 – 50 tahun 38 orang (40,0%) di Ds. Karanggupito 25 orang (43,95%) di Ds. Kasreman

2 Jenis kelamin Laki-laki 77 orang (81,1%) di Ds. Karanggupito 42 orang (73,7%) di Ds. Kasreman

3 Status kependudukan Penduduk asli 78 orang (82,15) di Ds. Karanggupito 55 orang (96,5%) di Ds. Kasreman

4 Tingkat pendidikan Tamat SD/Sederajat 49 orang (51,6%) di Ds. Karanggupito 36 orang (63,2%) di Ds. Kasreman

5 Status pernikahan Menikah 64 orang (67,4%) di Ds. Karanggupito 43 orang (75,4%) di Ds. Kasreman

6 Jumlah tanggungan keluarga Lebih dari 4 orang 29 orang (40,3%) di Ds. Karanggupito 26 orang (54,2%) di Ds. Kasreman

7 Jenis pekerjaan sebelum di sektor tambang Buruh (Tani, Bangunan, dsb.) 43 orang (45,3%) di Ds. Karanggupito 28 orang (49,1%) di Ds. Kasreman

8 Lama bekerja di sektor tambang Lebih dari 12 bulan 51 orang (53,7%) di Ds. Karanggupito 27 orang (47,4%) di Ds Kasreman

9 Tingkat pendapatan Sebelum di sektor tambang 500 ribu – 1 juta

52 orang (54,7%) di Ds. Karanggupito 34 orang (59,6%) di Ds. Kasreman


13

Sesudah di sektor tambang 2 – 3 juta 54 orang (56,8%) di Ds. Karanggupito 35 orang (61,4%) di Ds. Kasreman

10 Pendapatan tambahan/tunjangan yang diperoleh

Di Ds. Karanggupito tidak ada yang mendapat tunjangan sedangkan di Ds. Kasreman sebanyak 17 orang (29,8%) yang mendapat tunjangan

11 Status kepemilikan rumah Warisan 35 orang (36,8%) di Ds. Karanggupito 28 orang (49,1%) di Ds. Kasreman

12 Kondisi dinding rumah Dinding kayu 37 orang (38,9%) di Ds. Karanggupito 22 orang (38,6%) di Ds. Kasreman

13 Kondisi lantai rumah Lantai tanah 46 orang (48,4%) di Ds. Karanggupito 30 orang (52,6%) di Ds. Kasreman

14 Kondisi atap rumah Genteng 90 orang (94,7%) di Ds. Karanggupito 57 orang (100%) di Ds. Kasreman

15 Kondisi sumber air keluarga Berasal dari mata air di Ds. Karanggupito sebanyak 77 orang (81,1%) Berasal dari sumur umum di Ds. Kasreman sebanyak 32 orang (56,1%)

16 Kondisi pembuangan tinja Septic tank 78 orang (82,1%) di Ds. Karanggupito 44 orang (77,2%) di Ds. kasreman

17 Sumber penerangan rumah Menggunakan listrik patungan di Ds. Karanggupito sebanyak 54 orang (56,8%) Menggunakan listrik PLN di Ds. Kasreman sebanyak 34 orang (59,6%)

18 Bagaimana cara istri melahirkan Puskesmas/Puskesmas pembantu 45 orang (62,5%) di Ds. karanggupito 27 orang (56,3%) di Ds. Kasreman

19 Bagaimana cara berobat bila sakit Mengobati sendiri (obat toko) 38 orang (40%) di Ds. Karanggupito 23 orang (40,4%) di Ds. Kasreman

20 Sakit yang pernah dialami selama ada kegiatan pertambangan

Pernafasan 31 orang (32,6%) di Ds. Karanggupito 21 orang (36,8%) di Ds. Kasreman

21 Luas total bangunan dan tumah tinggal 100 m2 – 250 m2 82 orang (86,3%) di Ds. Karanggupito 44 orang (93,6%) di Ds. Kasreman

22 Harga jual tanah dan rumah tinggal 50 – 75 juta 35 orang (47,3%) di Ds. Karanggupito 27 orang (51,9%) di Ds. Kasreman

23 Jika memiliki HP/Ponsel berapa harga HP/Ponsel tersebut

Tidak punya HP/Ponsel 51 orang (53,7%) di Ds. Karanggupito 36 orang (63,2%) di Ds. Kasreman


14

24 Alat transportasi yang dimiliki Sepeda motor 59 orang (62,1%) di Ds. Karanggupito 34 orang (59,6%) di Ds. Kasreman

25 Cara mendapatkan alat transportasi Pemberian/hibah 19 orang (32,2%) di Ds. Karanggupito 14 orang (41,2%) di Ds. Kasreman

Sumber: data primer (diolah)

Hasil distribusi tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonomi baik di Desa Karanggupito maupun Desa Kasreman antara lain sebagai berikut: (a) penduduk yang paling banyak bekerja di sektor tambang berusia antara 40-50 tahun; (b) penduduk yang paling sedikit bekerja di sektor tambang yaitu penduduk dengan usia di atas 50 tahun; (c) mayoritas tingkat pendidikan responden di kedua desa adalah tamat SD/Sederajat; (d) sebagian besar penduduk pekerja tambang sudah berstatus menikah; (e) penduduk pekerja tambang paling banyak memiliki jumlah tanggungan keluarga lebih dari 4 orang; (f) sebagian besar responden di kedua desa sebelumnya bekerja sebagai buruh, selain itu beberapa responden juga sebelumnya bekerja di sektor pertanian sawah; (g) responden di kedua desa bekerja di sektor tambang dalam waktu lebih dari 12 bulan; (h) rata-rata tingkat pendapatan pendudk di Desa Karanggupito dan Kasreman setelah bekerja di sektor tambang meningkat;. (i) sebagian besar belum memiliki jaminan resiko atas pekerjaan di sektor tambang; (j) kondisi rumah tempat tinggal responden baik di Desa Karanggupito maupun Kasreman masih menempati rumah warisan, sebagian besar reponden tinggal di rumah dengan kondisi dinding bangunan berupa dinding kayu dan bambu serta kondisi lantai rumah masih berupa tanah; (k) kondisi tingkat kesehatan sebagian besar responden belum memiliki jaminan kesehatan dan perilaku masih berobat sendiri jika sakit serta meningkatnya penderita penyakit pernafasan setelah ada aktivitas pertambangan; (l) berdasarkan harta kekayaan yang dimiliki sebagian besar responden belum memiliki alat komunikasi berupa HP/Ponsel selanjutnya sebagian besar responden memiliki alat transportasi berupa sepeda motor dengan cara beli second atau merupakan hasil pemberian.

Indikator Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Dampak Lingkungan Akibat Pertambangan

Distribusi tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi kondisi lingkungan akibat pertambangan pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3

Rekapitulasi hasil analisis statistik deskriptif berdasarkan kondisi lingkungan akibat pertambangan

No. Indikator Jawaban Terbanyak Responden

1 Pengaruh kegiatan tambang terhadap terjadinya banjir

Menyebabkan banjir 82 orang (86,3%) di Ds. Karanggupito 39 orang (68,4%) di Ds. Kasreman

2 Pengaruh kegiatan tambang terhadap terjadinya longsor

Menyebabkan longsor 79 orang (83,2%) di Ds. Karanggupito 47 orang (82,5%) di Ds. Kasreman

3 Kondisi sumber air selama terjadi kegiatan tambang

Debit air berkurang 69 orang (73,4%) di Ds. Karanggupito 49 orang (86,0%) di Ds. Kasreman


15

4 Kondisi air sungai selama terjadi kegiatan tambang

Tercemar/keruh 63 orang (66,3%) di Ds. Karanggupito 31 orang (54,4%) di Ds. Kasreman

5 Kondisi kesuburan tanah selama terjadi kegiatan tambang

Kesuburan berkurang 51 orang (53,7%) di Ds. Karanggupito 33 orang (57,9%) di Ds. Kasreman

6 Kondisi kenyamanan berlalu-lintas selama terjadi kegiatan tambang

Tidak nyaman 84 orang (88,4%) di Ds. Karanggupito 47 orang (82,5%) di Ds. Kasreman

7 Kondisi jalan Desa/Kabupaten selama terjadi kegiatan tambang

Rusak berat 88 orang (92,6%) di Ds. Karanggupito 46 orang (80,7%) di Ds. Kasreman

8 Tingkat polusi udara selama terjadi kegiatan tambang

Polusi meningkat] 82 orang di (86,3%) di Ds. Karanggupito 48 orang (84,2%) di Ds. Kasreman

9 Dampak kebisingan selama terjadi kegiatan tambang

Sangat terganggu 78 orang (82,1%) di Ds. Karanggupito 37 orang (64,9%) di Ds. Kasreman

Sumber: data primer (diolah)

Hasil distribusi tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan baik di Desa Karanggupito maupun Desa Kasreman antara lain sebagai berikut: (a) sebagian besar responden di kedua Desa menyebutkan bahwa adanya aktivitas pertambangan dapat menyebabkan terjadinya banjir; (b) sebagian besar responden di kedua desa menyebutkan bahwa aktivitas pertambangan dapat menyebabkan tanah longsor; (c) sebagian besar responden di kedua Desa menyebutkan bahwa aktivitas pertambangan dapat menyebabkan berkurangnya debit air di sumber mata air; (d) sebagian besar responden di kedua desa menyebutkan bahwa aktivitas pertambangan dapat menyebabkan kondisi air sungai menjadi tercemar atau keruh; (e) sebagian besar responden di kedua desa menyebutkan bahwa aktivitas pertambangan dapat menyebabkan berkurangnya tingkat kesuburan tanah; (f) sebagian besar responden di kedua desa menyebutkan bahwa aktivitas pertambangan dapat menyebabkan aktivitas berlalu-lintas menjadi tidak nyaman; (g) sebagian besar responden di kedua desa menyebutkan bahwa aktivitas pertambangan dapat menyebabkan kondisi jalan menjadi rusak berat; (h) sebagian besar responden di kedua desa menyebutkan bahwa aktivitas pertambangan dapat menyebabkan meningkatnya polusi udara; (i) sebagian besar responden di kedua desa menyebutkan bahwa aktivitas pertambangan dapat menimbulkan dampak kebisingan yang sangat mengganggu; (j) sebagian besar responden di kedua desa tidak mendapatkan kompensasai atas dampak negatif aktivitas pertambangan;

PENUTUP Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya aktivitas pertambangan baik di Desa Karanggupito maupun Desa Kasreman menyebabkan kesejahteraan masyarakat menurun. Menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat terjadi karena terkena dampak negatif kegiatan pertambangan. Disatusisi lapangan pekerjaan di sektor tambang memang terbuka lebar yang kemudian menyebabkan masyarakat beralih dari berbagai sektor lapangan pekerjaan ke lapangan pekerjaan di sektor tambang. Beralihnya lapangan pekerjaan ke sektor tambang tersebut membawa dampak naiknya tingkat pendapatan, namun hal ini juga tidak secara signifikan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.


16

Hal tersebut di atas dipengaruhi oleh beberapa indikator antara lain sebagai berikut: 1. Tingkat Pendapatan Sebelum dan Sesudah Bekerja di Sektor Tambang

Terbukanya lapangan pekerjaan di sektor tambang menyebabkan tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut meningkat. Banyak penduduk yang sebelumnya bekerja di berbagai jenis pekerjaan kemudian beralih bekerja di sektor tambang. Hal ini juga membawa dampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat. Tingkat pendapatan penduduk di Desa Kasreman dan Desa Karanggupito setelah bekerja di sektor tambang cenderung meningkat. Sebelum bekerja di sektor tambang hampir 50% lebih penduduk pekerja tambang memiliki tingkat pendapatan dibawah 1 (satu) juta rupiah, kemudian setelah bekerja di sektor tambang tidak ada penduduk yang memiliki pendapatan dibawah 1 (satu) juta rupiah. 2. Fasilitas Tempat Tinggal

Meningkatnya tingkat pendapatan penduduk pekerja tambang tidak begitu berdampak terhadap fasilitas tempat tinggal yang ditempati. Masyarakat pekerja tambang baik di Desa Karanggupito maupun Desa Kasreman menempati fasilitas tempat tinggal yang masih di bawah kriteria rumah sehat. Hal ini dibuktikan oleh sebagian besar rumah tinggal penduduk pekerja tambang dengan kondisi lantai rumah masih berupa lantai tanah dan kondisi dinding bangunan berupa dinding kayu. 3. Tingkat Kesehatan Masyarakat

Sebagian besar penduduk pekerja tambang baik di Desa Karanggupito maupun Desa Kasreman menggunakan sarana kesehatan maupun obat-obatan dengan biaya yang relatif murah untuk mengatasi masalah kesehatan mereka. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan sarana Puskesmas atau Puskesmas Pembantu bila istri melahirkan serta perilaku berobat sendiri (obat toko atau warung) jika mengalami sakit. Hal ini juga membuktikan bahwa tingkat pendapatan yang meningkat tidak begitu berpengaruh terhadap tingkat kesehatan penduduk. Bahkan adanya aktivitas pertambangan menyebabkan jumlah penderita penyakit pernafasan meningkat. Penduduk pekerja tambang banyak yang mengalami sakit pernafasan setelah terjadi aktivitas pertambangan. Penyakit pernafasan banyak diderita penduduk yang bertempat tinggal di sekitar area pertambangan.

Selain hal tersebut di atas hampir seluruh penduduk pekerja tambang belum memiliki jaminan atas resiko pekerjaan. Mereka belum memiliki jaminan atas resiko pekerjaan khususnya dalam bentuk jaminan kesehatan. Hal ini menjadi beban bagi mereka karena apabila terjadi kecelakaan kerja atau gangguang kesehatan selama bekerja mereka akan sulit mendapatkan perawatan kesehatan. Mereka harus berobat dengan biaya sendiri bila mengalami sakit dan tentunya mempersulit mereka untuk memperoleh perawatan kesehatan dengan kualitas yang baik. Saran Beberapa saran terkait hasil penelitian yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut: 1. Timbulnya berbagai dampak negatif kegiatan pertambangan menyebabkan turunnya

tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan dan peran langsung Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi segala bentuk kegiatan pertambangan yang dapat merusak lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran Tim Verifikasi Pertambangan yang tugasnya memberikan rekomendasi ijin penerbitan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) sebagai dasar penerbitan ijin kegiatan pertambangan. Tim ini diharapkan mampu menelaah dan mengkaji kondisi lingkungan area tambang agar meminimalkan dampak negatif kegiatan pertambangan. Selain itu tim ini harus memastikan pengusaha tambang bertanggung jawab terhadap kegiatan reklamasi pasca tambang dan memberikan kompensasi terhadap penduduk terdampak langsung kegiatan pertambangan.


17

2. Adanya kegiatan tambang yang belum berijin (tambang ilegal) juga dapat memicu rusaknya lingkungan. Hal ini dikarenakan kegiatan tambang tersebut berlangsung tanpa ada kajian mengenai dampak lingkungan. Oleh karena itu peran pengawasan yang optimal dari Pemerintah Daerah sangat diperlukan guna mencegah munculnya tambang ilegal. Kegiatan pengawasan selain melalui institusi penegak peraturan daerah seperti peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga diperlukan kerjasama dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Walaupun kewenangan pengawasan sudah beralih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi namun peran Pemerintah Daerah harus dioptimalkan. Hal ini Karena pemerintah daerah lebih menguasai wilayahnya, sehingga perlu dirumuskan kembali suatu kebijakan mengenai pengawasan kegiatan pertambangan.

Selain hal tersebut di atas diperlukan juga adanya sosialisasi dan kemudahan dalam mekanisme pemberian izin pertambangan. diberikan SOP yang jelas

3. Dampak negatif kegiatan pertambangan yang berkaitan langsung dengan kondisi infrastruktur jalan harus menjadi perhatian khusus. Hal ini karena akses jalan sangat berpengaruh terhadap aksesbilitas dan kegiatan ekonomi masyarakat. Peran Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan harus mampu menindak tegas pengguna truk muatan tambang (dump truk) yang melebihi tonnase jalan sehingga memicu kerusakan jalan. Selain hal tersebut diharapkan ada pertanggungjawaban secara tertulis dari pengusaha tambang apabila jalan yang dilalui truk pengangkut hasil tambang rusak akibat dilalui truk tersebut. Dinas Perhubungan juga harus bekerjasama dengan pihak Kepolisian untuk menindak truk muatan tambang yang tidak sesuai ketentuan laik jalan.

4. Perlunya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja tambang khsusunya terhadap kepemilikan jaminan pekerjaan dalam bentuk jaminan kesehatan. Hal ini karena sebagian besar penduduk pekerja tambang belum memiliki jaminan kesehatan. Oleh karena itu peran Pemerintah Daerah sangat diperlukan khususnya melalui pihak terkait seperti Dinas Kesehatan untuk memberikan sosialisasi teknis mengenai pentingnya program jaminan kesehtan.

Daftar Pustaka Ahmad Averus & Andi Pitono. 2013. Pengaruh Implementasi Kebijakan Pertambangan Terhadap

Efektivitas Penanganan Kualitas Lingkungan Hidup pada Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Palu. Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Aryo Prawoto Wibowo & Aldin Ardian. (2014). Analisis Manfaat Sosial Ekonomi Usaha Pertambangan Batu Gamping PT. XYZ di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Jurnal Program Studi Rekayasa Pertambangan, Institut Teknologi Bandung (ITB)

Asril. 2014. Dampak Pertambangan Galian C Terhadap Kehidupan Masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Jurnal Kewirausahaan, Vol. 13, No. 1, Januari-Juni 2014

Anonim. 2013. Data dan Informasi Kinerja Pembangunan Tahun 2004 – 2012. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Anonim. 2015. ESDM Dalam Angka Pencapaian Tahun 2015. Jakarta : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Anonim. 2014. Himpunan Pemerhati Lingkungan Indonesia. di akses 2 Februari 2017 http://www.hpli.org/tambang.php/

Anonim. 2016. Kabupaten Ngawi dalam Angka 2015. Badan Perencanaan & Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi

Anonim. 2015. Masterplan Jalan Tol Paket Solo-Ngawi-Ketosono 2015. PT. Waskita Karya & PT. SNJ

Anonim. 2017. Monografi Desa Karanggupito. Kantor Desa Karanggupito


18

Anonim. 2017. Monografi Desa Kasreman. Kantor Desa Kasreman Anonim. 2015. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman

Pemberian Ijin Bidang Energi Sumber Daya Mineral di Jawa Timur Anonim. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngawi. Anonim. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral

Bukan Logam dan Batuan Anonim. 2015. Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/08.12/404,012/2015 Tentang

Pembentukan Tim Verifikasi Penerbitan Rekomendasi Izin Pertambangan Kabupaten Ngawi Anonim. 2015. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen Kelima Anonim. 2009. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Anonim. 2000. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan

Retribusi Daerah Anonim. 2009. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara Anonim. 2009. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan

Pokok-Pokok Pertambangan Anonim. 2009. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah Barber, Charles victor, Suraya Afif & Agus Purnomo. 1997. Meluruskan Arah Pelestarian

Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Creswell, John W. 2014. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th Edition). London: Sage Publications Ltd.

Djajadilaga, Mauliyani. 2010. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2009. Jakarta : Asisten Deputi Urusan Data dan Informasi Kementerian Lingkungan Hidup

Fauzi, Akhmad. 2006. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (Teori dan Aplikasi). Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama

Hennink M, Inge Hutter, and Ajay Bailey. 2011. Qualitative Research Methods. London: Sage Publications Ltd.

Hidayat, Wahyu. 2015. Analisis Dampak Pertambangan Terhadap Pengembangan Wilayah di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Bogor: Tesis Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor

Husaini Usman dan Purnomo. 2008. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: PT Bumi Aksara. Jannah, Fathul, Ukar Wijaya Soelistijo & Sri Widayati. 2016. Analisis Peran PT. Aneka Tambang

Tbk. Unit Bisnis Pertambangan Emas (UBPE) Pongkor Dalam Mendukung Perekonomian Provinsi Jawa Barat. Prosiding Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung

Kantun, S. 2013. Hakikat dan Prosedur Penelitian Pengembangan. Diakses 5 Oktober 2016, http://library.unej.ac.id/client/search/asset/468.

Keraf, A. Sonny. 2010. Etika Lingkungan Hidup. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara Kustituanto, Bambang & Rudy Badrudin. 1994. Statistika 1 (Deskriptif). Jakarta: Gunadarma M. Mangunjaya, Fachruddin. 2005. Konservasi Alam Dalam Islam. Jakarta: Yayasan Obor

Indonesia Mikdad, Ukar Wijaya Soelistijo & Sri Widayati. 2015. Analisis Peran Sektor Pertambangan

Bahan Galian Industri (BGI) dalam Upaya Mendukung Perekonomian Provinsi Jawa Barat. Bandung : Karya Ilmiah Universitas Islam Bandung

Nasution, Rozaini. 2003. Teknik Sampling. Medan : Digital Library Universitas Sumatera Utara


19

Nursimah. 2014. Kajian Model Hukum Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Pertambangan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin. Prosiding Snapp2014 Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Nuryati & Faradila, Agustin. 2015. Statistik Pertambangan Bahan Galian Indonesia (The Indonesia Quarrying Statistic). Jakarta : Katalog Badan Pusat Statistik 6201004

Putri, Indah Octavia. 2015. Implementasi Kegiatan Pertambangan dan Pengaruhnya pada Kesejahteraan Masyarakat Desa Bantar Karet. Bogor: Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

Rahmadian, Faris & Arya Hadi Dharmawan. 2014. Ideologi Aktor dan Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Pertambangan Pasir di Pedesaan Gunung Galunggung. Bogor: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol.02 No.02 Institut Pertanian Bogor

Rahmawaty. 2013. Dampak Pertambangan Emas Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango. Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo

Richey, RC & JD Klein. 2005. Developmental Research Methods: Creating Knowledge from Instructional Design and Development Practice. Journal of Computing in Higher Education, vol. 16, no. 2, pp. 23–38.

Risal, Samuel, DB. Paronoan & Suarta Djaja. 2013. Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman. Jurnal Administrasi Universitas Mulawarman 1 (1) : 117-131

Salim, Emil. 2010. Pembangunan Berkelanjutan (Peran dan Kontribusi). Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)

Salim, H.S. 2007. Hukum Pertambangan di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Siahaan, N.H.T. 2004. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Jakarta : Erlangga Silalahi, Ulbert. 2011. Studi Tentang Ilmu Administrasi (Konsep, Teori dan Dimensi).

Bandung : Sinar Baru Algensindo Soekanto, Soerjono. 2009. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : Rajawali Pers Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : CV Alfabeta. Suryadi & Permanasari, Dian. 2013. Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan Ekonomi Indonesia

2008 – 2012. Jakarta : Katalog Badan Pusat Statistik 9504001 Syarif, Afif. 2014. Enviromental Law Enforcement Affairs Excavation C Mining Permi In The

District Muaro Jambi. Jurnal FH Univ. Jambi. Vol. 16 No.1 Hal 01-10 Yuwono, Margo. 2012. Peran, Dampak Investasi dan Kebijakan Sektor Pertambangan Terhadap

Perekonomian Nasional dan Regional. Bogor: Disertasi Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor

Date post:	16-Oct-2021
Category:	Documents
Upload:	others
View:	9 times
Download:	0 times

ANALISIS PENGARUH PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN …

Documents