ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS ...LAKIP BKAD in Bantul of 2017 and PERMENPAN RB Number 53...

ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI

BIROKRASI NOMOR 53 TAHUN 2014

(Studi Kasus di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi

Oleh:

Bagas Kusuma Yudha

NIM: 142114135

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2018

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

i






SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi

Oleh:

Bagas Kusuma Yudha

NIM: 142114135


FAKULTAS EKONOMI


YOGYAKARTA

2018


ii



iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“...If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer.”

(Matthew 21:22)

Nothing is impossible

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria,

Papa dan Mama Tercinta, Totok Riyanto dan Alm. M.M. Istaryatni,

Kakak saya, Yessy Natalia K. W., Noviana Kusumawati, Kristian Kusumajati,

Yoshinta Nuraviyanti dan keluarga,

Sahabat Asrama Gajah, serta

Teman-teman lainnya.


v


FAKULTAS EKONOMI


PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:



PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DA N REFORMASI



dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 05 Oktober 2018 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi

ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil

dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol

yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang

saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian

atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan

orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak,

dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil

tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian saya terbukti bahwa saya ternyata

melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil

pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh

universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 30 November 2018

Yang membuat pernyataan,

Bagas Kusuma Yudha


vi

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

UNTUK KEPENTINGAN PUBLIKASI AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Bagas Kusuma Yudha

Nomor Mahasiswa : 142114135

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada perpustakaan

Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:






Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya

memberikan kepada perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk

menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk

pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di

internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin

dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan

nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 30 November 2018

Bagas Kusuma Yudha


vii

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan

berkat yang telah diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi

dengan judul “Analisis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 (Studi Kasus di Badan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Bantul).

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu tujuan untuk memenuhi syarat

memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma. Penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar

karena bantuan tenaga, waktu dan pikiran dari beberapa pihak yang membantu

penulis selama pembuatan skripsi ini berlangsung. penulis mengucapkan

terimakasih kepada:

1. Drs. J. Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Sanata

Dharma.

2. Albertus Yudi Yuniarto, S.E., M.B.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma.

3. Drs. Yohanes Pembaptis Supardiyono, M.Si., Ak., QIA., CA., selaku

Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Sanata Dharma.

4. Aurelia Melinda Nisita W., S.E., M.Sc. selaku dosen pembimbing MPAT

dan skripsi yang telah bersedia memberikan waktu, pikiran dan tenaga

kepada penulis selama pembuatan skripsi.


viii

5. Lisia Apriani, S.E., M.Si., Ak., QIA., CA selaku Dosen Pembimbing

Akademik.

6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bantul selaku Up. dari Bupati Bantul yang

sudah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

7. Kedua orangtua saya, Bapak Totok Riyanto dan Ibu Maria Magdalena

Istaryatni yang telah memberikan seluruh motivasi, nasehat, doa agar

penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

8. Kakak saya, Yessy Natalia Kusuma Wardhani, Noviana Kusumawati,

Kristian Kusumajati yang telah memberikan dukungan serta doa kepada

penulis selama penulisan skripsi.

9. Yoshinta Nuraviyanti dan keluarga yang senantiasa mendampingi dan

memberikan motivasi kepada penulis dalam mengerjakan skripsi.

10. Sahabat-sahabat saya, Sahabat Asrama Gajah yang telah memberikan

dukungan dan semangat dalam mengerjakan skripsi.

11. Teman Pejuang Skripsi yang sudah memberikan dukungan dan bantuan

secara kritik maupun saran selama pengerjaan skripsi.

12. Teman-teman DAMPOK INSIPRO 2015, PEKAFE 2016, INSADHA

2017 yang sudah memberikan semangat dan nasehat kepada saya selama

penulisan skripsi ini.

13. Teman-teman Akuntansi kelas C yang telah memberikan saran maupun

kritik yang membangun selama pembuatan skripsi ini.


ix

14. Teman-teman Akuntansi angkatan 2014 yang telah memberikan kritik dan

saran yang berguna bagi peneliti.

15. Seluruh pihak yang sudah sangat berjasa bagi penulis selama proses

penulisan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna,

maka dari itu penulis sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran untuk

membangun dan menyempurnakan penelitian ini. Agar penelitian ini dapat

berguna suatu saat.

Yogyakarta, 30 November 2018

Bagas Kusuma Yudha


x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...........................................................................................i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................ii

HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................iii

HALAMAN PERSEMBAHAN .........................................................................iv

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ............................v

HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .............................vi

HALAMAN KATA PENGANTAR ...................................................................vii

HALAMAN DAFTAR ISI .................................................................................x

HALAMAN DAFTAR TABEL .........................................................................xiv

HALAMAN DAFTAR GAMBAR .....................................................................xv

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .................................................................xvi

ABSTRAK ..........................................................................................................xvii

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................1

A. Latar Belakang Masalah .....................................................................1

B. Rumusan Masalah ..............................................................................4

C. Tujuan Penelitian ................................................................................4

D. Manfaat Penelitian ..............................................................................4

E. Sistematika Penelitian ........................................................................5

BAB II LANDASAN TEORI .............................................................................7

A. Organisasi Sektor Publik .............................................................7


xi

1. Pengertian Organisasi Sektor Publik ......................................7

2. Ciri-ciri Organisasi Sektor Publik ..........................................7

3. Jenis-jenis Organisasi Sektor Publik ......................................8

4. Tipe-tipe Organisasi Sektor Publik .........................................8

5. Karakteristik Organisasi Sektor Publik ..................................10

6. Alasan Dibutuhkannya Organisasi Sektor Publik ...................11

B. Kinerja .........................................................................................12

1. Pengertian Kinerja ..................................................................12

2. Pengertian Indikator Kinerja ...................................................13

3. Fungsi Indikator Kinerja .........................................................13

4. Kelompok Indikator Kinerja ...................................................14

C. Pengukuran Kinerja .....................................................................15

1. Pengertian Pengukuran Kinerja ..............................................15

2. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja ...............................16

D. Akuntabilitas................................................................................17

E. Kinerja Instansi Pemerintah ........................................................19

F. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) .....................20

G. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) .......21

1. Pengertian SAKIP ...................................................................21

2. Sasaran SAKIP .......................................................................21

H. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ....22

1. Pengertian LAKIP ..................................................................22

2. Tujuan LAKIP ........................................................................23


xii

3. Manfaat LAKIP ......................................................................23

4. Prinsip Penyusunan LAKIP ....................................................23

5. Format LAKIP ........................................................................24

I. Penelitian Terdahulu ....................................................................26

BAB III METODE PENELITIAN......................................................................30

A. Jenis Penelitian ............................................................................30

B. Tempat dan Waktu Penelitian .....................................................31

C. Subjek dan Objek Penelitian .......................................................31

D. Sumber Data ................................................................................31

E. Teknik Pengumpulan Data ..........................................................32

F. Teknik Analisis Data ...................................................................33

BAB IV GAMBARAN UMUM ......................................................................39

A. Profil Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul ......39

B. Visi dan Misi ...............................................................................42

C. Tujuan dan Sasaran......................................................................43

D. Tugas dan Fungsi .........................................................................44

E. Sumber Daya Manusia ................................................................44

F. Struktur Organisasi ......................................................................45

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .......................................47

A. Analisis Data ...............................................................................47

1. Persiapan Data ........................................................................47

2. Pengolahan Keseluruhan Data ................................................47

3. Deskripsi dan Perbandingan Data ...........................................48


xiii

B. Pembahasan .................................................................................60

BAB VI PENUTUP .........................................................................................63

A. Kesimpulan ...............................................................................63

B. Keterbatasan Penelitian .............................................................64

C. Saran ..........................................................................................64

DAFTAR PUSTAKA .........................................................................................66

LAMPIRAN ........................................................................................................68


xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbandingan Format LAKIP berdasarkan PERMENPAN RB

No. 53 Tahun 2014 dengan LAKIP BKAD Bantul Tahun 2017 .........36

Tabel 5.1 Perbandingan Format LAKIP berdasarkan PERMENPAN RB

No. 53 Tahun 2014 dengan LAKIP BKAD Bantul Tahun 2017 .........54


xv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif ...................................38


xvi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian........................................................................69

Lampiran 2. Hasil Wawancara ............................................................................70

Lampiran 3. LAKIP BKAD Kabupaten Bantul Tahun 2017 ..............................75


xvii

ABSTRAK






Bagas Kusuma Yudha

NIM : 142114135

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2018

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penyusunan format

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan dan

Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul Tahun 2017 berdasarkan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(PERMENPAN RB) Nomor 53 Tahun 2014. LAKIP merupakan laporan

pertanggungjawaban yang dibuat oleh instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah dijalankan baik

keberhasilan maupun kegagalan dalam satu tahun anggaran sebagai perwujudan

dari tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Data

diperoleh dengan cara dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang

digunakan adalah deskriptif komparatif yaitu metode yang sifatnya menguraikan,

membandingkan dan menganalisis antara LAKIP BKAD Kabupaten Bantul

Tahun 2017 dengan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014.

Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan adanya ketidaksesuaian

penyusunan format LAKIP BKAD Kabupaten Bantul Tahun 2017 dengan

PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014. Dari lima indikator dalam peraturan,

terdapat dua indikator yang belum dapat dipenuhi yaitu Bab IV Penutup dan

bagian Lampiran serta satu indikator yang berbeda dengan peraturan yaitu Ikhtisar

Eksekutif, sehingga dapat disimpulkan LAKIP BKAD Kabupaten Bantul Tahun

2017 tidak sepenuhnya sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014.

Kata kunci: LAKIP, PERMENPAN RB, Akuntabilitas


xviii

ABSTRACT

THE ANALYSIS OF PREPARATION OF PERFORMANCE

ACCOUNTABILITY REPORT OF GOVERNMENT INSTITUTION (LAKIP)

BASED ON REGULATION OF STATE MINISTER OF ADMINISTRATIVE

AND BUREAUCRACY REFORM (PERMENPAN RB) NUMBER 53 OF 2014

(A Case Study at Financial Institution and Regional Assets in Bantul)

Bagas Kusuma Yudha

NIM : 142114135

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2018

The purpose of this research is to analize and evaluate the Performance

Accountability Report of Government Institution (LAKIP) of Financial Institution

and Regional Assets (BKAD) in Bantul at 2017 based on Regulation of State

Minister of Administrative and Bureaucracy Reform (PERMENPAN RB)

Number 53 of 2014. LAKIP is the accountability report made by the government

institution to be responsible for each activity that has been done for both success

and failure in one year as the embodiment of good governance.

The type of this research is qualitative research using a case study. The data

was obtained by documentation and interview. The data analysis technique used

was descriptive comparative by explaining, comparing, and analysing between

LAKIP BKAD in Bantul of 2017 and PERMENPAN RB Number 53 of 2014.

The results show that there is an unsuitable format of the LAKIP BKAD in

Bantul of 2017 and PERMENPAN RB Number 53 of 2014. From the five

indicators in regulation, there are two indicators that have not been fulfilled yet

which is the suggestion in Chapter IV and appendix. There is also one indicator

which differs from the regulation, that is Executif Summary. It can be summarized

that LAKIP BKAD in Bantul of 2017 is not fully suitable with PERMENPAN RB

Number 53 of 2014.

Keywords: LAKIP, PERMENPAN RB, Accountability.


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan

pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan

pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan,

ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia. Upaya tersebut mulai dilakukan

oleh pemerintah, agar Indonesia dapat menjalankan tata kelola pemerintahan

yang baik dan bersih atau sering disebut good governance. Mardiasmo (2005:

18) menyebutkan tiga pilar utama dalam good governance adalah akuntabilitas,

transparansi, serta efektivitas dan efisiensi (effectiveness and efficiency).

Bentuk dukungan pemerintah dalam mewujudkan tiga pilar utama tersebut,

yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana

pemerintah pusat, dan pemerintah daerah termasuk ke dalam entitas pelaporan.

Entitas tersebut diwajibkan melakukan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

APBN/APBD secara efektif dan efisien serta terbuka sebagai bentuk informasi

kepada publik.

Informasi publik yang baik dihasilkan dari kinerja karyawan dan organisasi

yang baik pula, maka pengukuran kinerja sangat penting dilakukan untuk

menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan

publik yang lebih baik (Mardiasmo, 2005: 121). Pemerintah merupakan


2

organisasi sektor publik terbesar yang bertanggung jawab menyediakan

pelayanan publik secara adil dan merata, sebagai bentuk imbalan tidak

langsung atas kewajiban membayar pajak yang telah masyarakat lakukan

(Mahsun, 2011: 20). Pemerintah diharapkan tidak berorientasi pada laba atau

keuntungan, sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada seluruh

masyarakat.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul adalah salah

satu organisasi sektor publik yang sudah dipercaya oleh pemerintah dan juga

masyarakat sebagai pengelola keuangan dan aset daerah, sehingga BKAD

Kabupaten Bantul mempunyai visi menjadi institusi yang terpercaya dan

handal dalam tata kelola keuangan dan aset daerah. Selanjutnya, untuk

merealisasikan visi tersebut disusunlah dua misi yaitu mewujudkan

pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dengan indikator sasaran

opini pemeriksaan BPK atas laporan keuangan perangkat daerah (LKPD),

karena selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, BKAD Kabupaten

Bantul mendapat predikat WTP oleh BPK (Lampiran hal.109), serta

peningkatan kemampuan keuangan daerah.

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, bentuk pertanggungjawaban

BKAD Kabupaten Bantul kepada pemerintah dan juga masyarakat atas sasaran

dan program serta kegiatan yang telah dicapai, maka BKAD Kabupaten Bantul

wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) yang disusun berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku dan

disampaikan setiap akhir tahun anggaran. Selain sebagai pertanggungjawaban,


3

penyusunan LAKIP tersebut juga penting dilakukan untuk mengukur kinerja

karyawan dan organisasi, sehingga kedepannya karyawan dan organisasi

tersebut dapat memberikan pelayanan kepada publik secara maksimal.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penelitian Wulansuci (2017) yang

dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) Kabupaten

Sleman dengan judul Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 yang menghasilkan

ketidaksesuaian antara LAKIP DPUP Kabupaten Sleman dengan Peraturan


(PERMENPAN RB) Nomor 29 Tahun 2010. Saat ini, PERMENPAN RB

Nomor 29 Tahun 2010 sudah tidak berlaku dan diperbarui dengan

PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 sebagai petunjuk teknis dalam

penyusunan LAKIP.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian tentang “Analisis Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 pada Badan

Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul”.


4

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penyusunan format

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan

dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul Tahun 2017 sudah sesuai dangan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penyusunan

format Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan

dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul Tahun 2017 berdasarkan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini:

1. Bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan

bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul terkait

dengan kesesuaian penyusunan format Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan peraturan yang berlaku.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan bagi

universitas dan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan meneliti

topik serupa, serta menambah pengetahuan bagi mahasiswa lain terkait


5

format dan kedisiplinan instansi pemerintah dalam menyusun Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan peraturan

yang berlaku.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk menerapkan

teori yang telah didapatkan di bangku perkuliahan, mengembangkan

kemampuan dalam berpikir dan menganalisis berbagai permasalahan yang

terjadi di dalam penelitian, serta berbagi ilmu khususnya tentang format

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

berdasarkan peraturan yang berlaku.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun dalam enam bab dengan sistematika:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika

penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini menjelaskan teori-teori pendukung sebagai acuan

penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi uraian tentang jenis penelitian, tempat dan waktu

penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik

pengumpulan data, serta teknik analisis data.


6

Bab IV Gambaran Umum

Bab ini menjelaskan secara singkat mengenai objek penelitian yaitu

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

Bab V Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian berupa analisis data,

dan pembahasannya.

Bab VI Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan

saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan


7

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Organisasi Sektor Publik

1. Pengertian Organisasi Sektor Publik

Definisi organisasi sektor publik menurut Nordiawan (2006: 1):

Sebuah entitas ekonomi yang memiliki sumber daya ekonomi yang tidak

kecil dan memiliki keunikan tersendiri. Organisasi sektor publik juga

melakukan transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan dengan tujuan

tidak untuk mencari laba tetapi menyejahterakan masyarakat dan

sebagian besar merupakan organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah.

Definisi organisasi sektor publik menurut Mahsun, dkk. (2011: 13):

“organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan

barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan

negara lain yang diatur dengan hukum.”

Dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi sektor

publik adalah organisasi yang melakukan transaksi-transaksi ekonomik

berupa penyediaan barang atau jasa kepada publik yang tujuan utamanya

bukan mencari laba tetapi menyejahterakan masyarakat dan sumber

pendanaannya berasal dari pajak atau pendapatan negara lainnya yang diatur

dalam undang-undang.

2. Ciri-ciri Organisasi Sektor Publik

Organisasi sektor publik dikatakan unik karena memiliki ciri-ciri sebagai

berikut (Nordiawan, 2006: 2):

a. Dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial.

b. Dimiliki secara kolektif oleh publik.


8

c. Kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham

yang diperjualbelikan.

d. Keputusan-keputusan yang terkait kebijakan maupun operasi didasarkan

pada konsensus.

3. Jenis-jenis Organisasi Sektor Publik

Bastian (2010: 11) mengemukakan beberapa jenis organisasi sektor

publik yang ada di Indonesia, yaitu:

a. Organisasi Pemerintah Pusat

b. Organisasi Pemerintah Daerah

c. Organisasi Partai Politik

d. Organisasi LSM

e. Organisasi Yayasan

f. Organisasi Pendidikan seperti sekolah

g. Organisasi Kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit

h. Organisasi Tempat Peribadatan seperti Masjid, Gereja, Vihara, Pura

4. Tipe-tipe Organisasi Sektor Publik

Pada umumnya tipe organisasi hanya sering dikelompokkan menjadi dua

yaitu profit organization dan nonprofit organization, namun Mahsun, dkk.

(2011: 4) mengelompokkan organisasi sektor publik ke dalam empat tipe

organisasi, yaitu:

a. Pure-Profit Organization

Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan/atau

jasa dengan maksud utama untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya


9

sehingga bisa dinikmati oleh para pemilik. Sumber pendanaan organisasi

ini berasal dari investor swasta dan kreditor.

b. Quasi-Profit Organization


jasa dengan maksud untuk memperoleh laba dan mencapai sasaran atau

tujuan lainnya sebagaimana yang dikehendaki para pemilik. Sumber

pendanaan organisasi ini berasal dari investor swasta, investor

pemerintah, kreditor, dan para anggota.

c. Quasi-Nonprofit Organization


jasa dengan maksud untuk melayani masyarakat dan memperoleh

keuntungan. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari investor

pemerintah, investor swasta, dan kreditor.

d. Pure-Nonprofit Organization


jasa dengan maksud untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari pajak,

retribusi, utang, obligasi, laba BUMN/BUMD, hibah, sumbangan,

penjualan aset negara, dan sebagainya.

5. Karakteristik Organisasi Sektor Publik

Bastian (2010: 11) mengungkapkan karakteristik organisasi sektor

publik sebagai berikut:

a. Tujuan


10

Mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan

dasar, dan kebutuhan lainnya baik jasmani maupun rohani.

b. Aktivitas

Pelayanan publik (public services) seperti dalam bidang pendidikan,

kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan

penyediaan pangan.

c. Sumber Pembiayaan

Berasal dari dana masyarakat yang berwujud pajak dan retribusi, laba

perusahaan negara, pinjaman pemerintah, serta pendapatan lain-lain yang

sah dan tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku.

d. Pola Pertanggungjawaban

Bertanggungjawab kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan

masyarakat, seperti dalam organisasi pemerintahan yang meliputi Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seta dalam yayasan dan LSM

seperti dewan pengampu.

e. Kultur Organisasi

Bersifat birokratis, formal dan berjenjang.

f. Penyusunan Anggaran

Dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program. Penurunan

anggaran program publik dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan

oleh masyarakat. Akhirnya, disahkan oleh wakil masyarakat di DPR,

DPD, DPRD, dewan pengurus LSM, atau dewan pengurus yayasan.


11

g. Stakeholders

Dapat dirinci sebagai masyarakat Indonesia, para pegawai organisasi,

para kreditor, para investor, lembaga-lembaga internasional termasuk

lembaga donor internasional seperti Bank Dunia (World Bank),

International Monetary Fund (IMF), Asian Development Bank (ADB),

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), United Nation Development

Program (UNDP), dan pemerintah luar negeri.

6. Alasan Dibutuhkannya Organisasi Sektor Publik

Mahsun, dkk. (2011: 20) mengungkapkan alasan mengapa organisasi

sektor publik dibutuhkan, antara lain:

a. Menjamin pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi,

rekreasi, perlindungan hukum dapat disediakan untuk masyarakat secara

adil dan merata tanpa memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk

membayarnya.

b. Memastikan pelayanan publik tertentu ditempatkan pada wilayah yang

sesuai dengan kebutuhan masyarakat misalnya museum, perpustakaan,

tempat parkir dan sebagainya.

c. Memastikan bahwa public goods and services disediakan dengan harga

yang relatif lebih murah dibandingkan dengan jika membeli dari

perusahaan swasta, misalnya perusahaan transportasi, rumah sakit,

sekolah, dan perusahaan jasa lainnya yang menyediakan layanan serupa.

d. Menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa karena adanya perbedaan

agama maupun suku.


12

e. Melindungi hak dan kemerdekaan masyarakat dengan menetapkan

peraturan perundang-undangan yang kuat dan jelas.

B. Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Definisi kinerja menurut Mahsun, dkk. (2011: 141): “gambaran

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang

dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi”.

Mahsun (2011: 142) juga menjelaskan kinerja bisa diketahui jika individu

atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang

telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target

tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja individu

atau kelompok individu tidak mungkin tercapai, karena tidak ada tolok

ukurnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil pencapaian

sasaran atau tujuan suatu organisasi yang dijalankan melalui berbagai

program atau kegiatan dan diukur menggunakan indikator yang telah

ditetapkan sebelumnya.

2. Pengertian Indikator Kinerja

Indikator adalah “ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan

tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan” (LAN,

2003: 13).


13

Indikator kinerja menurut PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014

adalah:

Ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja,

tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi

pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja

yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat

dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Tanpa indikator kinerja, akan sulit melakukan penilaian kinerja karena

indikator tersebut merupakan faktor-faktor utama keberhasilan organisasi

dan kunci dari indikator kinerja (Mardiasmo, 2005: 125). Jadi indikator

kinerja dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai atau mengukur kinerja

suatu organisasi atau unit kerja yang bersangkutan dalam mencapai tujuan

dan sasaran.

3. Fungsi Indikator Kinerja

Secara umum, indikator kinerja memiliki fungsi sebagai berikut

(Mardiasmo, 2005: 128) :

a. Memperjelas tentang apa, berapa, dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan.

b. Memberikan rambu-rambu bagi organisasi untuk melaksanakan

kegiatannya, sehingga pihak-pihak yang terkait mendapatkan

kesepahaman (konsensus) terhadap tahapan atau kriteria yang dibangun

dalam melaksanakan tugasnya.

c. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja

organisasi atau unit kerja, serta menjadi patokan bagi organisasi

dalam menjalankan tugasnya.


14

4. Kelompok Indikator Kinerja

Menurut Lembaga Administrasi Negara (2003: 13), indikator kinerja

kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok:

a. Kelompok masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran,

misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan

sebagainya.

b. Kelompok keluaran (output) adalah segala sesuatu yang diharapkan

berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari

pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang

digunakan.

c. Kelompok hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya keluaran suatu kegiatan pada jangka menengah. Outcome

merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi

kebutuhan dan harapan masyarakat.

d. Kelompok manfaat (benefit) adalah kegunaan suatu keluaran yang

dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas

yang dapat diakses oleh publik.

e. Kelompok dampak (impact) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial,

ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang ditimbulkan

baik positif maupun negatif.


15

C. Pengukuran Kinerja

1. Pengertian Pengukuran Kinerja

Fryer (2009) menjelaskan bahwa hal penting dalam manajemen kinerja

adalah pengukuran kinerja. Melalui pengukuran kinerja maka dapat

diketahui hal apa saja yang membutuhkan perubahan, sehingga pada

akhirnya dapat mempengaruhi perilaku yang diinginkan yang akan

menghasilkan peningkatan kinerja.

Definisi pengukuran kinerja (performance measurement) menurut

Mahsun, dkk. (2011: 141) yaitu:

Suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran

yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi

penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas

barang dan jasa (seberapa baik barang/jasa diserahkan kepada pelanggan

dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan) hasil kegiatan

dibandingkan dengan maksudkan yang diinginkan, dan efektivitasnya

tindakan dalam mencapai tujuan.

Definisi pengukuran kinerja menurut Lembaga Administrasi Negara

(2003: 4) yaitu:

Proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan,

sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi,

dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai

pencapaian keberhasilan dan kegagalan setiap indikator kinerja.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu

proses penilaian terhadap hasil kinerja, atau kemajuan suatu organisasi

dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dan

diukur menggunakan indikator kinerja.


16

2. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja

a. Tujuan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik menurut Mardiasmo

(2005: 121) dimaksudkan untuk:

1) Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu

memperbaiki kinerja pemerintah.

2) Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber

daya dan pembuatan keputusan.

3) Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan

pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi

kelembagaan.

b. Manfaat Pengukuran Kinerja

Mardiasmo (2005: 122) menjelaskan manfaat pengukuran kinerja baik

untuk internal maupun eksternal organisasi, antara lain:

1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk

menilai kinerja manajemen.

2) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

3) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan

membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan

korektif untuk memperbaiki kinerja.

4) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara

obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem

pengukuran kinerja yang telah disepakati.


17

5) Sebagai alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam rangka

memperbaiki kinerja organisasi.

6) Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah

terpenuhi.

7) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.

8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

D. Akuntabilitas

Definisi akuntabilitas menurut Bastian (2010: 10) adalah:

“pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau

pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan

(stakeholder) serta masyarakat yang memberi amanah kepadanya, berdasarkan

sistem pemerintahan yang berlaku.” Elwood (1993) menjelaskan terdapat

empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik,

yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan

jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya

kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam

penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam

melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem


18

informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur

administrasi.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang

ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan

alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang

minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah,

baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil

pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Menurut Mardiasmo (2005: 20), akuntabilitas publik adalah:

Kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan

segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada

pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan

untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Kemudian (Mardiasmo, 2005: 21) membagi akuntabilitas publik menjadi

dua macam:

1. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan

dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-

unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban

pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada

MPR.


19

2. Akuntabilitas Horisontal

Akuntabilitas horisontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat

luas. Selain itu, Ryan (2004) menambahkan bahwa akuntabilitas horizontal

tidak hanya sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, tetapi

juga sebagai bentuk pertanggungjawaban diantara departemen-departemen

pemerintah, di mana departemen pemerintah bekerja sama dengan

departemen lainnya, pemerintah daerah, atau organisasi non-profit untuk

melakukan program bersama.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Akuntabilitas

Kinerja adalah:

Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program

dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam

rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target

kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah

yang disusun secara periodik.

E. Kinerja Instansi Pemerintah

Definisi kinerja instansi pemerintah menurut Lembaga Administrasi (2003:

3), adalah: “gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan

instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi

pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang

ditetapkan.”

Kinerja istansi pemerintah difokuskan pada pengukuran kinerja terhadap

satuan kerja atau entitas dilingkungan pemerintah. Fokus pengukuran kinerja

untuk setiap satuan kerja atau entitas mencakup (Mahsun, 2011: 198):


20

1. Visi, misi, tujuan, dan sasaran

2. Tugas pokok dan fungsi

3. Struktur organisasi dan personalia

4. Program kerja

5. Anggaran

F. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Menurut Lembaga Administrasi Negara (2003: 3), akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah adalah: “perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui

sistem pertanggungjawaban secara periodik.”

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat terwujud dengan baik

apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut (LAN, 2003: 5):

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber

daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara.

2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.

3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang

diperoleh.

5. Jujur, obyektif, transparan, dan akurat.

6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan.


21

G. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

1. Pengertian SAKIP

Definisi SAKIP menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014:

Rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang

dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,

pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi

pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja

instansi pemerintah.

Definisi SAKIP menurut Lembaga Administrasi Negara (2003: 3):

Instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen dan yang

merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan

kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa SAKIP merupakan

rancangan sistematik dari berbagai aktivitas, program dan prosedur yang

dibuat oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajibannya untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran

dan tujuan, serta peningkatan kinerja instansi pemerintah.

2. Sasaran SAKIP

Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah adalah (Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014):

a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat

beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi

masyarakat dan lingkungannya.

b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.


22

c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

nasional.

d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

H. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

1. Pengertian LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah

dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan

disampaikan secara sistematik (LAN, 2003: 4). LAKIP harus menyajikan

data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar dapat

menginterprestasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan

mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian

akuntabililtas kinerja instansi secara keseluruhan.

2. Tujuan LAKIP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tujuan dibuatnya LAKIP

adalah:

a) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas

kinerja yang telah dan seharusnya dicapai

b) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah

untuk meningkatkan kinerjanya


23

3. Manfaat LAKIP

Dengan adanya pelaksanaan reformasi maka dapat diketahui bahwa

LAKIP memiliki manfaat sebagai berikut (LAN, 2003: 4):

a. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum

pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat

beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi

masyarakat dan lingkungannya

c. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang

berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah

d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

4. Prinsip Penyusunan LAKIP

Penyusunan LAKIP harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini,

agar kualitas laporan menjadi lebih baik (LAN, 2003: 28):

a. Prinsip Lingkungan Pertanggungjawaban

Isi laporan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan

tanggungjawab masing-masing, dan memuat keberhasilan maupun

kegagalan.

b. Prinsip Prioritas

Isi laporan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan

keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan dan upaya-

upaya tindak lanjutnya.


24

c. Prinsip Manfaat

Manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunan dan

laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

5. Format LAKIP

Format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang

dianjurkan terdiri dari (PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014):

a. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic

issued) yang sedang dihadapi organisasi.

b. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan.

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja

1) Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun

ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.


25

c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan

strategis organisasi.

d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar

nasional (jika ada).

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah

dilakukan.

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

2) Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan

yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai

dengan dokumen perjanjian kinerja.

d. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi

serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya.

e. Lampiran:

1) Perjanjian Kinerja

2) Lain-lain yang dianggap perlu


26

I. Penelitian Terdahulu

1. Listiyorini (2008) dengan judul penelitian Evaluasi Proses Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Pemda Kabupaten

Bantul. Penelitian ini bertujuan untuk melihat proses penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Pemda Kabupaten

Banul sesuai pedoman penyusunan LAKIP. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa penerapan LAKIP Pemda Kabupaten Bantul sudah

sesuai dengan pedoman penyusunan LAKIP yang dikeluarkan oleh

Lembaga Administrasi Negara (LAN) tahun 2003.

2. Santoso (2013) dengan judul penelitian Analisis Laporan Kinerja Pada

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disajikan apakah telah

memenuhi fungsinya sebagai alat penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 29 Tahun

2010. Penelitian menunjukkan bahwa Laporan Akuntabilitas Instansi

Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi

Utara telah disajikan dengan cukup baik dan sesuai dengan PERMENPAN

RB No 29 Tahun 2010.

3. Ristyana (2016) dengan judul penelitian Analisis Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten

Ponorogo dan permasalahan yang terjadi dalam instansi pemerintah tersebut


27

serta solusi yang dipakai dalam mengatasi masalah yang terjadi. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa banyak SKPD di Pemerintah Kabupaten

Ponorogo yang belum memahami konsep akuntabilitas kinerja. Selain itu,

masih terdapat permasalahan pada pelaporan kinerja dan capaian kinerja,

yaitu belum ada kebijakan terkait dengan reward dan punishment bagi

SKPD yang tepat waktu dan terlambat dalam menyampaikan LAKIPnya,

serta belum adanya pemantauan atas outcome sebagai tindak lanjut dari

tercapainya kinerja, sehingga menyebabkan nilai hasil evaluasi LAKIP

Kabupaten Kulonprogo mendapat nilai “CC” atau buruk.

4. Wulansuci (2017) dengan judul penelitian Analisis Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29

Tahun 2010 (Studi Kasus di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Kabupaten Sleman). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian

format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas

Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) Kabupaten Sleman berdasarkan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (PERMENPAN RB) Nomor 29 Tahun 2010. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa LAKIP DPUP Kabupaten Sleman belum sepenuhnya

sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 29 Tahun 2010. Dari sepuluh

unsur yang diteliti, satu unsur tidak dapat dipenuhi, yaitu ikhtisar eksekutif

dan tiga unsur tidak sesuai dengan format yaitu pada bagian pendahuluan,

penutup, dan lampiran.


28

5. Pramudiana (2017) dengan judul penelitian Evaluasi Penyajian Laporan

Keuangan Organisasi Sektor Publik (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten

Cilacap). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian laporan

keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 berbasis akrual. Hasil

penelitian ini menunjukkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten

Cilacap untuk tahun 2015 belum sepenuhnya menerapkan Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 berbasis akrual karena penerapan basis

akrual baru pertama kali dilakukan pada laporan keuangan tahun 2015

sehingga belum efektif. Terdapat enam jenis penyajian yang secara

keseluruhan berisi 84 paragraf tentang penyajian laporan keuangan. Dari 84

paragraf tersebut, terdapat 73 paragraf yang menunjukkan kesesuaian

dengan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap tahun 2015, dan

dapat dikatakan bahwa penerapan basis akrual yang dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten Cilacap sudah cukup baik.

6. Widiyastuti (2018) dengan judul penelitian Analisis Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Boyolali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten

Boyolali berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB) Nomor 29 Tahun

2010 serta mengevaluasi kinerja instansi pemerintah yaitu Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan.Hasil penelitian ini menunjukkan Laporan Akuntabiitas


29

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Boyolali tahun 2015 telah disajikan sesuai dengan PERMENPAN RB

Nomor 29 Tahun 2010. Kinerja instansi berjalan dengan baik, namun masih

ada program yang belum di capai secara optimal dengan rencana strategis

yang disusun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali.


30

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi

kasus. Studi kasus merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk

menyelidiki atau mempelajari lebih mendalam suatu objek dalam penelitian

dengan menggunakan berbagai metode dan teknik serta banyak sumber

informasi untuk memahami secara mendalam dan menyeluruh bagaimana

objek tersebut beroperasi atau berfungsi sesuai dengan konteksnya (Yusuf,

2013: 339). Studi kasus dalam penelitian ini dilakukan di kantor Badan

Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif komparatif, yaitu suatu

metode penelitian yang mendasarkan diri kepada fakta dan menggunakan

analisis perbandingan yang bertujuan untuk menguraikan dan membandingkan

format LAKIP BKAD Kabupaten Bantul Tahun 2017 dengan PERMENPAN

RB Nomor 53 Tahun 2014, di mana pengumpulan data dan analisis data

berjalan pada waktu yang bersamaan. Metode penelitian ini bersifat ex post

facto, artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian berlangsung (Nazir,

2014: 60). Metode penelitian ini akan digunakan untuk menjawab rumusan

masalah dengan cara membandingkan format dan isi LAKIP BKAD

Kabupaten Bantul Tahun 2017 dengan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun

2014, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan

kerangka pemikiran sendiri.


31

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah

(BKAD) Kabupaten Bantul, Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1

Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April - Juli 2018.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Sekretariat Sub Bagian Program, karena bagian

tersebut yang bertugas dan bertanggung jawab dalam penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN) Nomor 53 Tahun 2014,

dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan

Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul Tahun 2017.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh melalui media

perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang

telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak


32

dipublikasikan. Data primer ini mencakup LAKIP BKAD Kabupaten Bantul

Tahun 2017 dan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung

dari sumber aslinya berupa wawancara yang dilakukan dengan Sekretariat

Sub Bagian Program. Data sekunder digunakan sebagai tambahan bukti

untuk melengkapi kekurangan hasil dokumentasi dan analisis data.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara

tidak langsung dengan cara mengumpulkan data atau informasi yang

berkaitan dengan penelitian (Bungin, 2011: 124). Dalam hal ini yang

menjadi dokumentasi adalah gambaran umum dan struktur organisasi

BKAD Kabupaten Bantul, LAKIP BKAD Kabupaten Bantul Tahun 2017

dan PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara

langsung dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan informan

atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman

wawancara (Bungin, 2011: 111). Dalam hal ini wawancara dilakukan

sebagai tambahan bukti untuk melengkapi kekurangan hasil dokumentasi

dan analisis data dengan Sekretariat Sub Bagian Program.


33

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

deskriptif komparatif yaitu metode yang sifatnya menguraikan dan

membandingkan antara Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB) Nomor 53 Tahun 2014 dengan


dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul. Dalam penelitian ini peneliti

menggunakan acuan dari Creswell (2010: 277) sebagai teknik analisis data,

dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Mengolah dan Mempersiapkan Data

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan data yang sudah diolah berupa

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (PERMENPAN RB) Nomor 53 Tahun 2014 dan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan dan

Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul Tahun 2017.

Selanjutnya, peneliti mencari tahu format dan isi Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang terkandung di dalam Peraturan


(PERMENPAN RB) Nomor 53 Tahun 2014 dan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah

(BKAD) Kabupaten Bantul Tahun 2017.


34

2. Membaca Keseluruhan Data

Pada tahap ini peneliti telah membaca keseluruhan data dan mengetahui

format dan isi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

yang terkandung di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB) Nomor 53 Tahun

2014 berupa Bab I Pendahuluan, Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,

Bab III Akuntabilitas Kinerja, Bab IV Penutup, serta Lampiran, dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan

Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul Tahun 2017 berupa

Ikhtisar Eksekutif, Bab I Pendahuluan, Bab II Perencanaan dan Perjanjian

Kinerja, Bab III Akuntabilitas Kinerja, Bab IV Penutup, serta Lampiran.

3. Mendeskripsikan dan Membuat Perbandingan Data

Dalam melakukan teknik analisis data ini, peneliti akan melakukan

beberapa langkah, yaitu:

a. Mendeskripsikan format dan isi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB) Nomor

53 Tahun 2014 berupa Bab I Pendahuluan, Bab II Perencanaan dan

Perjanjian Kinerja, Bab III Akuntabilitas Kinerja, Bab IV Penutup, serta

Lampiran, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul

Tahun 2017 berupa Ikhtisar Eksekutif, Bab I Pendahuluan, Bab II


35

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Bab III Akuntabilitas Kinerja, Bab

IV Penutup, serta Lampiran.

b. Membandingkan format dan isi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB) Nomor

53 Tahun 2014 dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

Kabupaten Bantul Tahun 2017.

c. Mencari penyebab perbedaan format dan isi Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah

(BKAD) Kabupaten Bantul Tahun 2017 dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(PERMENPAN RB) Nomor 53 Tahun 2014 melalui wawancara dengan

pihak yang menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

Kabupaten Bantul Tahun 2017 yaitu Sekretariat Sub Bagian Program

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul.

d. Peneliti akan menyajikan ke dalam bentuk tabel perbandingan antara

format LAKIP berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014

dengan LAKIP BKAD Kabupaten Bantul Tahun 2017. Tabel ini berguna

untuk mengetahui kesesuaian dan ketidaksesuaian antara format LAKIP

berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 dengan LAKIP


36

BKAD Kabupaten Bantul Tahun 2017. Tabel tersebut akan disajikan

dalam bentuk sebagai berikut:

Tabel 3.1 Perbandingan Format LAKIP Berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 53

Tahun 2014 dengan LAKIP BKAD Kabupaten Bantul Tahun 2017

Sumber: Kerangka Pemikirian, 2018

No Format PERMENPAN

RB Nomor 53

Tahun 2014

LAKIP BKAD

Kabupaten

Bantul Tahun

2017

Sesuai Tidak

Sesuai

Ket.

1. Ikhtisar

Eksekutif

2. Bab I

Pendahuluan

3. Bab II

Perencanaan

Kinerja

4. Bab III

Akuntabilitas

Kinerja

5. Bab IV

Penutup

6. Lampiran


37

4. Menginterpretasi Data

Tahap ini berupa interpretasi data yang berasal dari perbandingan antara

format dan isi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB) Nomor 53 Tahun 2014 dengan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan

Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul Tahun 2017.

Dalam tahap ini, akan diuraikan pembahasan dari analisis data yang telah

dilakukan dan akan menegaskan apakah format dan isi Laporan


Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul Tahun 2017 sudah sesuai atau

belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB) Nomor 53 Tahun 2014.


Berdasarkan teknik analisis data, peneliti memberikan gambaran mengenai

teknik analisis data dalam bentuk bagan yang disesuaikan dengan penelitian yang

telah dilakukan, yaitu sebagai berikut:

Gambar 3.1 Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif

Sumber: Creswell, John W. 2010. Research Design. Terjemahan hlm. 277.

Menginterpretasi deskripsi data

Menvalidasi

keakuratan informasi

Deskripsi dan Perbandingan data

Membaca keseluruhan data

Mengolah dan mempersiapkan data

untuk dianalisis

Data mentah (transkripsi, data

lapangan, gambar,dan sebagainya)


39

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Profil Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian

tugas, fungsi dan tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan

Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

Sebelum ditetapkan dan diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 12 Tahun 2016, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan

penunjang keuangan memiliki sejarah pembentukan sebagai berikut:

1. Sebelum tahun 2007 sebagai penyelenggaran keuangan daerah dilakukan

oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang bertugas

membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fungsi pada bidang

pengelolaan keuangan daerah.

2. Tahun 2007 telah dilaksanakan penataan perangkat daerah dengan

ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007

tentang Pembentukan Organisasi Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah

tersebut perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan administrasi

keuangan daerah dalam rangka memperkuat otonomi daerah yang meliputi

aspek pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah Dinas


40

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). Ketugasan DPKAD

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 adalah

melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah daerah dan tugas

pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. DPKAD

dibentuk dengan menggabungkan 3 perangkat daerah yang memiliki tugas

yang berbeda yaitu:

a) Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan tugas penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang pendapatan daerah.

b) Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan

ketugasan membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fungsi pada

bidang pengelolaan keuangan daerah.

c) Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

melaksanakan ketugasan membantu Sekretaris Daerah dalam

pengelolaan aset/kekayaan daerah

3. Tahun 2011 telah dilaksanakan kembali penataan organisasi perangkat

daerah dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17

tahun 2011 tentang Perubahan Ke-Tiga atas Peraturan Daerah Nomor 16

Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bantul tertanggal 29 Desember 2011. Berdasarkan

Peraturan daerah tersebut organisasi perangkat daerah yang

menyelenggarakan urusan administrasi keuangan daerah yang disesuaikan

dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk

mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah,


41

maka nomenklatur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(DPKAD) diubah atau diganti menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Ketugasan DPPKAD berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 tahun 2011 yaitu sebagai

unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan

keuangan dan aset daerah memiliki ketugasan yaitu melaksanakan urusan

rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

4. Tahun 2016, setelah diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 12 Tahun 2016 maka organisasi perangkat daerah yang

menyelenggarakan urusan penunjang keuangan diubah nama menjadi Badan

Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). BKAD dipimpin oleh Kepala yang

memiliki fungsi sebagai:

a) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku

b) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

c) Pembina Pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

d) Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah

e) Pengguna anggaran, dan

f) Pengguna barang daerah


42

B. Visi dan Misi

1. Visi

Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki visi atau cita-cita menjadi

institusi yang terpercaya dan handal. Artinya menjadi institusi yang dapat

dipercaya kinerjanya dalam melaksanakan ketugasan sesuai dengan

Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2016, yaitu melaksanakan fungsi

penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan. Hal ini dibuktikan

dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah

diperoleh sejak tahun 2013.

2. Misi

a) Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel.

Dalam melaksanakan ketugasan pengelolaan keuangan dan aset

daerah, seluruh pegawai bekerja secara profesional sesuai dengan

rencana kerja dan ketugasan masing-masing, dapat

mempertanggungjawabkan hasil kerjanya, serta terbuka dalam

memberikan informasi terkait pengelolaan keuangan dan asset daerah,

sesuai dengan aturan yang berlaku.

b) Peningkatan kemampuan keuangan daerah.

Melakukan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang

berasal dari 11 macam pajak daerah agar dapat mencapai target dan

pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan

lain-lain PAD yang sah.


43

C. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

a) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan SAP

berbasis akrual.

b) Mewujudkan optimalisasi dan ketepatan waktu penyerapan belanja

pemerintah daerah.

c) Meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

2. Sasaran

a) Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah

b) Meningkatnya penyerapan anggaran belanja pemerintah

c) Meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah

D. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul adalah

membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan

bidang keuangan. Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda

Pemerintahan, antara lain:

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan, keuangan dan asset

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, keuangan dan asset

3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis

bidang pendapatan, keuangan dan asset

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang pendapatan,

keuangan dan asset


44

5. Pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

6. Pelaksanaan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;

7. Pelaksanaan fungsi Pembina Pengelola Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD)

8. Pelaksanaan kesekretariatan Badan Keuangan dan Aset Daerah;

9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya

E. Sumber Daya Manusia

1. Berdasarkan Golongan

a) Golongan I: 1 pegawai

b) Golongan II:30 pegawai

c) Golongan III: 78 pegawai

d) Golongan IV: 12 pegawai

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

a) SD: 1 pegawai

b) SMP: 2 pegawai

c) SMA/SMK: 45 pegawai

d) D3: 9 pegawai

e) S1: 49 pegawai

f) S2: 15 pegawai

3. Berdasarkan Jenis Kelamin

a) Laki-laki: 68 pegawai

b) Perempuan: 53 pegawai


45

F. Struktur Organisasi

1. Kepala;

2. Sekretariat, terdiri dari:

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b) Sub Bagian Program

c) Sub Bagian Keuangan dan Aset

3. Bidang Pendaftaran dan Penetapan, terdiri dari:

a) Sub Bidang Pendaftaran dan Pelayanan

b) Sub Bidang Verifikasi dan Informasi Pendapatan

c) Sub Bidang Pendataan dan Penetapan

4. Bidang Penagihan, terdiri dari:

a) Sub Bidang Penagihan dan Piutang

b) Sub Bidang Keberatan

c) Sub Bidang Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penindakan

5. Bidang Anggaran, terdiri dari:

a) Sub Bidang Perencanaan Anggaran

b) Sub Bidang Pengendalian Anggaran

6. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:

a) Sub Bidang Belanja Gaji

b) Sub Bidang Belanja Non Gaji

7. Bidang Akuntansi, terdiri dari:

a) Sub Bidang Pembukuan

b) Sub Bidang Pengolahan Data dan Laporan


46

8. Bidang Aset, terdiri dari:

a) Sub Bidang Inventari dan Penghapusan

b) Sub Bidang Penilaian dan Optimalisasi

c) Sub Bidang Pengolahan Data dan Pengendalian

9. UPT

10. Kelompok Jabatan Fungsional


47

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

Dalam analisis data, peneliti menggunakan acuan dari Creswell (2010: 276)

yaitu tahapan dalam teknik analisis data kualitatif, di mana tahap-tahap tersebut

sebagai berikut:

1. Mengolah dan Mempersiapkan Data

Data penelitian ini merupakan data primer yang berasal dari hasil

dokumentasi melalui website resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi berupa Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB) Nomor 53

Tahun 2014 dan juga website resmi BKAD Kabupaten Bantul berupa

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017.

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan data berupa Petunjuk Teknis

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan

Kinerja yang tercantum dalam PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014

serta LAKIP BKAD Kabupaten Bantul Tahun 2017 untuk mencari tahu

format dan isi apa saja yang terkandung di dalam keduanya.

2. Membaca Keseluruhan Data

Pada tahap ini, peneliti telah membaca keseluruhan data dan mengetahui

format dan isi yang terdapat di dalam PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun

2014 yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Perencanaan Kinerja, Bab III

Akuntabilitas Kinerja, Bab IV Penutup, dan bagian Lampiran, serta

mengetahui format dan isi LAKIP BKAD Kabupaten Bantul Tahun 2017


48

yaitu Ikhtisar Eksekutif, Bab I Pendahuluan, Bab II Perencanaan Kinerja,

Bab III Akuntabilitas Kinerja, dan Bab IV Penutup. (Lampiran hal. 75)

3. Deskripsi dan Perbandingan Data

Tahap ini peneliti melakukan deskripsi dan perbandingan data berupa

format dan isi LAKIP berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun

2014 dengan LAKIP BKAD Kabupaten Bantul Tahun 2017, serta hasil

wawancara (Lampiran hal. 69) yang dilakukan dengan sekretariat sub

bagian program BKAD Kabupaten Bantul selaku penyusun LAKIP BKAD

Kabupaten Bantul Tahun 2017 terkait persamaan serta perbedaan format

dan isi LAKIP tersebut. Adapun deskripsi dan perbandingan data sebagai

berikut:

a. Ikhtisar Eksekutif

Berdasarkan format PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014, tidak

terdapat acuan untuk mencantumkan bagian Ikhtisar Eksekutif. Dari data

yang diperoleh, LAKIP BKAD Kabupaten Bantul Tahun 2017,

menyajikan ikhtisar eksekutif yang berisi tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi tersebut

mencapai tujuan dan sasaran utamanya. Berikut ini kutipan wawancara

dengan sekretariat sub bagian program:

“Mengapa disajikan ikhtisar eksekutif, karena kami masih mengikut

format LAKIP tahun sebelumnya yang mengacu pada PERMENPAN

RB Nomor 29 Tahun 2010, namun tujuan disajikannya Ikhtisar

Eksekutif ini adalah agar memudahkan bagi pembaca untuk

memahami isi LAKIP tersebut, karena Ikhtisar Eksekutif merupakan

ringkasan dari keseluruhan isi LAKIP”


49

Dengan demikian, LAKIP BKAD Kabupaten Bantul Tahun 2017

tidak sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014. BKAD

seharusnya tidak perlu menyajikan bagian Ikhtisar Eksekutif karena

dalam format PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tidak terdapat

acuan untuk mencantumkan Ikhtisar Eksekutif.

b. Bab I Pendahuluan

Berdasarkan format PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 pada

bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada

aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued)

yang sedang dihadapi organisasi.

Dari data yang diperoleh, LAKIP BKAD Kabupaten Bantul Tahun

2017 menyajikan gambaran umum tentang pembentukan Organisasi

Perangkat Daerah (OPD), susunan organisasi, keberagaman Sumber

Daya Manusia (SDM), dan permasalahan utama (strategic issued).

Berikut ini kutipan wawancara dengan sekretariat sub bagian program:

“Terkait dengan Bab I Pendahuluan dalam PERMENPAN RB Nomor

53 Tahun 2014, tidak dijelaskan secara rinci mengenai indikator apa

saja yang harus disajikan pada bagian penjelasan umum organisasi,

sehingga kami tetap mengikuti sajian lama berupa pembentukan

OPD, susunan organisasi, SDM dan strategic issued yang tujuannya

adalah agar masyarakat mengetahui sejarah singkat pembentukan

instansi kami, susunan dalam instansi, jumlah pegawai berdasarkan

golongan, jenis kelamin dan tingkat pendidikannya, serta masalah

yang sedang dihadapi instansi”


sudah sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014. BKAD

sudah menyajikan dengan lengkap indikator yang seharusnya disajikan,


50

yaitu penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek

strategis organisasi, serta permasalahan utama (strategic issued) yang

sedang dihadapi organisasi.

c. Bab II Perencanaan Kinerja


bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan. Dari data yang diperoleh, LAKIP BKAD Kabupaten

Bantul Tahun 2017 menyajikan rencana strategis berupa visi misi, tujuan

dan sasaran, serta kebijakan, strategi, dan program. BKAD juga

menyajikan dokumen perjanjian kinerja berupa uraian singkat dan bukti

dokumen. Berikut ini kutipan wawancara dengan sekretariat sub bagian

program:

“Terkait dengan Bab II Perencanaan Kinerja, kami menyajikan

uraian singkat mengenai rencana strategis berupa visi misi, tujuan

dan sasaran, serta kebijakan, strategi, dan program yang disesuaikan

dengan dokumen perjanjian kinerja sebagai bentuk penugasan dari

bupati kepada BKAD untuk menjalankan program atau kegiatan yang

telah ditetapkan. Tujuannya adalah agar masyarakat mengetahui visi

misi, tujuan, dan sasaran serta kebijakan, strategi, dan program yang

sedang dan akan kami jalankan melalui bukti dokumen perjanjian

kinerja tersebut”




yaitu ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.


51

d. Bab III Akuntabilitas Kinerja


bab ini terdiri dari Capaian Kinerja untuk setiap pernyataan kinerja

berupa sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran

kinerja organisasi, dan Realisasi Anggaran yang digunakan untuk

mewujudkan kinerja organisasi. (Teori hal. 24)

Dari data yang diperoleh, LAKIP BKAD Kabupaten Bantul Tahun

2017 sudah sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014

yang terdiri dari Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran. (Lampiran

Hal. 96). Berikut ini kutipan wawancara dengan sekretariat sub bagian

program:

“Terkait dengan Bab III Akuntabilitas Kinerja, kami menyajikan

sesuai dengan rincian indikator yang ada dalam PERMENPAN RB

Nomor 53 Tahun 2014, karena bab ini merupakan inti dari LAKIP itu

sendiri sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada pemberi

mandat yaitu bupati dalam menjalankan program dan kegiatan yang

dibiayai melalui APBD untuk melayani dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Tidak ada standar atau target nasional

yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, karena masalah yang dialami

setiap daerah berbeda-beda”




yaitu Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran.

e. Bab IV Penutup


bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta


52

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk


Dari data yang diperoleh , LAKIP BKAD Kabupaten Bantul Tahun

2017 hanya menyajikan uraian kesimpulan tanpa memberikan saran atau

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan

kinerjanya. Berikut ini kutipan wawancara dengan sekretariat sub bagian

program:

“Terkait dengan Bab IV Penutup, mengapa kami tidak menyajikan

solusi atau langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja,

karena langkah-langkah tersebut sudah kami sajikan di Bab III

Akuntabilitas Kinerja sebagai solusi dalam setiap analisis yang telah

kami lakukan. Jika disajikan kembali pada Bab IV Penutup, maka

akan menghabiskan banyak tempat sehingga kesimpulan yang

diperoleh dari LAKIP ini kurang termaknai dengan jelas”


tidak sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014. BKAD

tidak menyajikan dengan lengkap indikator yang seharusnya disajikan

yaitu saran atau langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk

meningkatkan kinerjanya, karena langkah tersebut sudah disajikan di Bab

III Akuntabilitas Kinerja.

f. Lampiran


bagian ini dilampirkan gambar ataupun tabel terkait perjanjian kinerja,

perhitungan-perhitungan, peraturan-peraturan serta bukti lain yang

dianggap perlu.


53

Dari data yang diperoleh, LAKIP BKAD Kabupaten Bantul Nomor 53

Tahun 2017 tidak sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun

2014, karena tidak menyajikan bagian lampiran. Berikut ini kutipan

wawancara dengan sekretariat sub bagian program:

“Terkait dengan Lampiran, mengapa kami tidak memberikan

lampiran pada bagian akhir dari LAKIP kami, karena lampiran

tersebut sudah kami lampirkan disetiap bagian atau bab yang

membutuhkan lampiran”


tidak sesuai dengan format PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014.

BKAD tidak menyajikan bagian Lampiran, karena lampiran yang

dibutuhkan sudah disajikan disetiap bab atau bagiannya.

Berdasarkan deskripsi dan hasil wawancara yang dilakukan dengan

sekretariat sub bagian program , maka analisis penyusunan LAKIP terkait

dengan kesesuaian dan ketidaksesuaiannya akan disajikan di dalam tabel

perbandingan format LAKIP berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 53

Tahun 2014 dengan LAKIP BKAD Kabupaten Bantul Tahun 2017.


54

Tabel 5.1 Perbandingan Format LAKIP berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 dengan LAKIP BKAD

Kabupaten Bantul Tahun 2017

No. Format PERMENPAN RB Nomor 53

Tahun 2014

LAKIP BKAD Kabupaten

Bantul Tahun 2017

Sesuai Tidak

Sesuai

Keterangan

1 Ikhtisar

Eksekutif

Dalam PERMENPAN RB Nomor

53 Tahun 2014 tidak tercantum

Ikhtisar Eksekutif.

BKAD menyajikan Ikhtisar

Eksekutif yang berisi uraian

singkat mengenai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan,

serta sejauh mana pencapaian

tujuan dan sasaran tersebut.

Tidak sesuai, karena

BKAD masih

mengacu format

lama yaitu

PERMENPAN RB

Nomor 29 Tahun

2010, tujuannya agar

memudahkan

pembaca memahami

isi LAKIP.

2 Bab I

Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan

umum organisasi, dengan

penekanan kepada aspek strategis

organisasi serta permasalahan

utama (strategic issued) yang

sedang dihadapi organisasi.

Pada bab ini, BKAD telah

menyajikan gambaran umum

tentang pembentukan Organisasi

Perangkat Daerah (OPD),

susunan organisasi, keberagaman

Sumber Daya Manusia (SDM),

dan Isu Strategis.

BKAD telah

menyusun Bab I

Pendahuluan sesuai

dengan format

PERMENPAN RB

Nomor 53 Tahun

2014.

Sumber: Data diolah, 2018


55


Kabupaten Bantul Tahun 2017 (Lanjutan)

No. Format PERMENPAN RB Nomor 53

Tahun 2014


Bantul Tahun 2017

Sesuai Tidak

Sesuai

Keterangan

3 Bab II

Perencanaan

Kinerja

Pada bab ini diuraikan

ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja

tahun yang bersangkutan.

Pada bab ini, BKAD telah

menyajikan rencana strategis

berupa visi misi, tujuan dan

sasaran, serta kebijakan,

strategi, dan program. BKAD

juga menyajikan dokumen

perjanjian kinerja berupa uraian

singkat dan bukti dokumen.

BKAD telah

menyusun Bab II

Perencanaan

Kinerja sesuai

dengan format

PERMENPAN RB

Nomor 53 Tahun

2014.

4 Bab III

Akuntabilitas

Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi. Pada

sub bab ini disajikan capaian

kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja berupa sasaran

strategis organisasi sesuai dengan

hasil pengukuran kinerja organisasi.

Setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis tersebut dilakukan analisis

capaian kinerja sebagai berikut:

Pada sub bab capaian kinerja,

BKAD telah menyajikan:

BKAD telah

menyusun Bab III

Akuntabilitas

Kinerja sesuai

dengan

PERMENPAN RB

Nomor 53 Tahun

2014.



56



No. Format PERMENPAN RB Nomor

53 Tahun 2014


Bantul Tahun 2017

Sesuai Tidak

Sesuai

Keterangan

a. Membandingkan antara

target dan realisasi kinerja

tahun ini

a. Perbandingan antara target dan

realisasi kinerja tahun 2017.

Sesuai dengan

PERMENPAN RB


b. Membandingkan antara

realisasi kinerja serta

capaian kinerja tahun ini

dengan tahun lalu dan

beberapa tahun terakhir

b. Perbandingan antara capaian

kinerja tahun 2016 dengan

target dan realisasi atau

capaian kinerja tahun 2017

Sesuai dengan

PERMENPAN RB


c. Membandingkan realisasi

kinerja sampai dengan tahun

ini dengan target jangka

menengah yang terdapat

dalam dokumen perencanaan

strategis organisasi

c. Peningkatan realisasi kinerja

tahun 2017 sebesar 100% dari

target capaian kinerja yang

direncanakan berjalan sampai

akhir tahun 2021 dalam

rencana strategis (Renstra)

Sesuai dengan

PERMENPAN RB


d. Membandingkan realisasi

kinerja tahun ini dengan

standar nasional (jika ada)

d. Tidak ada (pemerintah pusat

tidak menetapkan standar

nasional)

Sesuai dengan

PERMENPAN RB




57




53 Tahun 2014


Bantul Tahun 2017

Sesuai Tidak

Sesuai

Keterangan

e. Analisis penyebab

keberhasilan / kegagalan

peningkatan / penurunan

kinerja serta alternatif

solusi yang telah

dilakukan

e. Evaluasi dan Analisis

penyebab keberhasilan /

kegagalan pencapaian kinerja

serta solusi yang telah

dilakukan di setiap bidangnya.

Sesuai dengan

PERMENPAN RB


f. Analisis atas efisiensi

penggunaan sumber daya

f. Analisis efisiensi penggunaan

sumber daya untuk program /

kegiatan utama dan pendukung

tahun 2017

Sesuai dengan

PERMENPAN RB


g. Analisis program /

kegiatan yang menunjang

keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian

pernyataan kinerja

g. Evaluasi dan Analisis program

/ kegiatan yang menunjang

keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian

pernyataan kinerja yang

dilakukan di setiap bidangnya.

Sesuai dengan

PERMENPAN RB




58




53 Tahun 2014


Bantul Tahun 2017

Sesuai Tidak

Sesuai

Keterangan

Realisasi Anggaran. Pada

sub bab ini diuraikan

realisasi anggaran yang

digunakan dan yang telah

digunakan untuk

mewujudkan kinerja

organisasi sesuai dengan

dokumen perjanjian kinerja.

Pada sub bab ini, BKAD telah

menyajikan laporan

akuntabilitas anggaran yang

telah digunakan selama tahun

2017 untuk mewujudkan kinerja

organisasi melalui sasaran

strategis yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan

PERMENPAN RB


5 Bab IV

Penutup

Pada bab ini diuraikan

simpulan umum atas

capaian kinerja organisasi,

serta langkah di masa

mendatang yang akan

dilakukan organisasi untuk


Pada bab ini, BKAD hanya

menyajikan uraian kesimpulan,

tanpa memberikan saran berupa

langkah di masa mendatang

yang akan dilakukan untuk

meningkatkan kinerjanya

Tidak sesuai dengan

PERMENPAN RB

Nomor 53 Tahun 2014,

karena tidak menyajikan

solusi atau langkah di

masa mendatang.



59




53 Tahun 2014


Bantul Tahun 2017

Sesuai Tidak

Sesuai

Keterangan

6 Lampiran Pada bagian ini dilampirkan

gambar ataupun tabel

terkait perjanjian kinerja,

perhitungan-perhitungan,

peraturan-peraturan serta

bukti lain yang dianggap

perlu.

BKAD tidak menyajikan bagian

lampiran. (lampiran disajikan

disetiap bab atau bagian yang

memerlukan lampiran)

Tidak sesuai dengan

PERMENPAN RB

Nomor 53 Tahun 2014,

karena tidak

menyajikan bagian

lampiran.



60

B. Pembahasan

Dari hasil analisis data secara keseluruhan dapat diketahui bahwa Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan dan Aset

Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul Tahun 2017 tidak disusun sesuai dengan

Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu

atas Laporan Kinerja yang tercantum di dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB)

Nomor 53 Tahun 2014 sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kesesuaian dan ketidaksesuaian format dan isi LAKIP BKAD Kabupaten

Bantul Tahun 2017 dengan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014, dapat

diketahui melalui tabel perbandingan yang telah disajikan.

Dari lima indikator yang harus dipenuhi, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II

Perencanaan Kinerja, Bab III Akuntabilitas Kinerja, Bab IV Penutup, serta

Lampiran, terdapat tiga indikator yang sesuai dengan format dan isi

PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II

Perencanaan Kinerja, Bab III Akuntabilitas Kinerja. Pada Bab I Pendahuluan,

BKAD Kabupaten Bantul telah menyajikan gambaran umum tentang

pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), susunan organisasi,

keberagaman SDM, dan permasalahan utama (strategic issued) tujuannya agar

masyarakat dan pemerintah mengetahui sejarah singkat pembentukan instansi,

susunan dalam instansi, jumlah pegawai berdasarkan golongan, jenis kelamin,

dan tingkat pendidikannya, serta masalah yang sedang dihadapi instansi.


61

Indikator kedua adalah Bab II Perencanaan Kinerja, BKAD Kabupaten Bantul

telah menyajikan uraian singkat mengenai rencana strategis berupa visi misi,

tujuan dan sasaran, serta kebijakan, strategi, dan program yang disesuaikan

dengan dokumen perjanjian kinerja. Indikator ketiga adalah Bab III

Akuntabilitas Kinerja, BKAD Kabupaten Bantul telah menyajikan capaian

kinerja dan realisasi anggarannya.

Terdapat dua indikator yang tidak sesuai dengan format dan isi

PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014, yaitu Bab IV Penutup dan bagian

Lampiran. Bab IV Penutup, seharusnya disajikan kesimpulan serta langkah di

masa mendatang untuk meningkatkan kinerja instansi, namun pada bab ini

BKAD hanya menyajikan kesimpulan tanpa memberikan langkah di masa

mendatang untuk meningkatkan kinerjanya, alasannya karena BKAD sudah

menyajikan langkah tersebut pada Bab III Akuntabilitas Kinerja sebagai solusi

dari setiap analisis yang telah dilakukan oleh BKAD. Indikator lain yang tidak

sesuai adalah bagian Lampiran, seharusnya pada bagian akhir LAKIP BKAD

Tahun 2017 terdapat bagian Lampiran, namun BKAD tidak menyajikan bagian

tersebut, alasannya karena lampiran tersebut sudah disajikan disetiap bagian

atau bab yang membutuhkan lampiran, sehingga tidak terjadi lampiran ganda.

Selain kelima indikator tersebut, BKAD masih menyajikan Ikhtisar Eksekutif

dibagian awal LAKIP, alasannya karena Ikhtisar Eksekutif merupakan

ringkasan dari keseluruhan isi LAKIP, sehingga memudahkan bagi pembaca

untuk memahami isi LAKIP tersebut.


62

Secara umum, BKAD Kabupaten Bantul tidak sepenuhnya menyusun

LAKIP Tahun 2017 sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014,

dikarenakan BKAD Kabupaten Bantul masih mengikuti format LAKIP tahun

sebelumnya yang berpedoman pada PERMENPAN RB Nomor 29 Tahun 2010.

Selain itu, faktor lain yang menyebabkan ketidaksesuaian format dan isi

LAKIP BKAD Kabupaten Bantul Tahun 2017 adalah keterbatasan SDM

khususnya pada tingkat pelatihan, karena sekretariat sub bagian program yang

bertugas sebagai penyusun LAKIP dalam instansi tersebut, baru saja

melakukan perubahan kepegawaian sehingga menyebabkan kurangnya

pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai baru dalam penyusunan LAKIP

BKAD Kabupaten Bantul Tahun 2017. Pegawai baru masih memerlukan

pelatihan khusus, agar dapat menyusun LAKIP BKAD Kabupaten Bantul

tahun berikutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.


63

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data secara keseluruhan, dapat diketahui bahwa


dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul Tahun 2017 tidak sepenuhnya

sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB) Nomor 53 Tahun 2014.

Dari lima indikator yang ada dalam format PERMENPAN RB Nomor 53

Tahun 2014, terdapat tiga indikator yang sudah dipenuhi oleh BKAD

Kabupaten Bantul, dan dua indikator yang belum dapat dipenuhi yaitu Bab IV

Penutup dan bagian Lampiran serta satu indikator yang berbeda dengan

PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 yaitu bagian Ikhtisar Eksekutif.

Penyusunan LAKIP BKAD Kabupaten Bantul Tahun 2017 belum

terlaksana secara optimal, masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu

diperbaiki oleh BKAD Kabupaten Bantul dalam penyusunan LAKIP tersebut.

Kekurangan-kekurangan ini dikarenakan BKAD Kabupaten Bantul masih

berpedoman pada peraturan lama yaitu PERMENPAN RB Nomor 29 Tahun

2010. Kendala lainnya terletak pada sumber daya manusia yang terbatas.


64

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

Keterbatasan waktu dari narasumber yaitu sekretariat sub bagian program

yang dikarenakan kesibukan narasumber dalam menjalankan tugas instansi,

sehingga waktu yang diperoleh peneliti untuk melakukan wawancara dengan

narasumber sebagai tambahan bukti untuk analisis data sangat terbatas.

C. Saran

1. Bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

a. Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP), sebaiknya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

Kabupaten Bantul lebih menyesuaikan terhadap peraturan yang berlaku

dan memperhatikan format yang seharusnya disajikan, agar laporan yang

disusun lebih akuntabel.

b. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul perlu

melakukan pelatihan khusus terhadap sekretariat sub bagian program,

sehingga sekretariat sub bagian program dapat menyusun Laporan


Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul dengan baik atau sesuai dengan

peraturan yang berlaku.


65

2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan:

a. Mengembangkan penelitian ini dengan melakukan analisis yang lebih

mendalam dan menyeluruh untuk beberapa tahun di suatu instansi

dengan menggunakan PERMENPAN yang sama dan masih berlaku. Hal

tersebut diharapkan dapat mengetahui perkembangan penerapan

PERMENPAN yang sama dan masih berlaku dari tahun ke tahun.

b. Mengembangkan penelitian ini dengan melakukan analisis yang lebih

mendalam dan menyeluruh antar instansi di suatu wilayah yang sama.

Hal tersebut diharapkan dapat mengetahui perbedaan format dan isi

LAKIP di suatu wilayah yang sama, serta melihat instansi mana yang

lebih transparan dan akuntabel.


66

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Edisi Ketiga.

Jakarta: Erlangga

Bungin, Burhan. 2011. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan

Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana

Creswell, John W. 2010. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif,

dan Mixed. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Elwood, Sheila. 1993. “Parish and Town Councils: Financial Accountability and

Management”. Local Government Studies. Vol. 19, pp: 368-386

Fryer. 2009. “Performance Management in The Public Sector”. International

Journal of Public Sector Management. Vol.22, No. 6: 478-498

LAN. 2003. Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta

Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun

2017

Listiyorini, Mayasari. 2006. Evaluasi Proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah di Pemda Kabupaten Bantul. SKRIPSI.

Yogyakarta: Universitas Atma Jaya

Mahsun, Mohamad, Firma Sulistiyowati, Heribertus Andre Purwanugraha. 2011.

Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE

Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi

Nazir, Moh. 2014. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia

Norwedian, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: Bp. Cipta Jaya

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.


67

Pramudiana, Agatha Arne. 2017. Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan

Organisasi Sektor Publik. SKRIPSI. Yogyakarta: Universitas Sanata

Dharma

Ristyana, Ria. 2016. “Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada

Pemerintah Kabupaten Ponorogo”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB

Universitas Brawijaya. Vol.5 No. 2

Ryan, C. d. 2004. “Collaboration of Public Sector Agencies: Reporting and

Accountability Challenges”. International Journal of Public Sector

Management. Vol. 17 No. 7, 622

Santoso, Susan. 2013. “Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara”. Jurnal EMBA. Vol.

1 No. 4 Desember 2013, Hal 160-170

Widiyastuti, Titik. 2018. Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali.

SKRIPSI. Surakarta: Universitas Muhammadiyah

Wulansuci, Perpetua Saras. 2017. Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. SKRIPSI.

Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma

Yusuf, Muri. 2013. Metode Penelitian. Edisi Pertama. Jakarta:

PRENADAMEDIA GRUP


68

LAMPIRAN


69

Lampiran 1


70

Lampiran 2

Hasil Wawancara

Peneliti : Apakah tujuan penyusunan LAKIP?

Narasumber : Sebagai pertanggugjawaban tugas pokok dan fungsi BKAD

dalam penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun dan juga

peningkatan kinerja instasi melalui evaluasi yang dilakukan

Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan LAKIP?

Narasumber : Semua bidang dan sekretariat

Peneliti : Peraturan apa saja yang digunakan dalam penyusunan LAKIP?

Narasumber : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja

Peneliti : Bagaimana proses penyusunan LAKIP?

Narasumber : Mengumpulkan data capaian kinerja dan realisasi anggaran dari

kegiatan yang dijalankan BKAD, mengumpulkan foto atau

gambar dokumen bukti kegiatan, proses kompilasi atau

penyusunan LAKIP berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014


71

Peneliti : Apa saja kendala dalam penyusunan LAKIP?

Narasumber : Kurangnya perhatian atau dukungan dari bidang-bidang terkait

permintaan data (misalnya: data realisasi masih dinamis)

Peneliti : Apakah penyusunan LAKIP sudah memperhatikan indikator

kinerja?

Narasumber : Sudah

Dari analisis data yang telah saya lakukan, saya menemukan persamaan dan

juga perbedaan antara indikator LAKIP BKAD Tahun 2017 dengan

PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014.

Peneliti : Berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tidak ada

anjuran menggunakan ikhtisar eksekutif, sedangkan LAKIP

BKAD Tahun 2017 mencantumkan ikhtisar eksekutif. Mengapa

mencantumkan indikator tersebut?

Narasumber : Mengapa disajikan ikhtisar eksekutif, karena kami masih

mengikuti format LAKIP tahun sebelumnya yang mengacu pada

PERMENPAN RB Nomor 29 Tahun 2010, namun tujuan

disajikannya Ikhtisar Eksekutif ini adalah agar memudahkan bagi

pembaca untuk memahami isi LAKIP tersebut, karena Ikhtisar

Eksekutif merupakan ringkasan dari keseluruhan isi LAKIP

Peneliti : Format selanjutnya Bab I Pendahuluan, LAKIP BKAD Tahun

2017 sudah sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun

2014, yang menyajikan gambaran umum tentang pembentukan


72

OPD, susunan organisasi, keberagaman SDM, dan permasalahan

(strategic issued). Mengapa menyajikan indikator tersebut?

Narasumber : Terkait dengan Bab I Pendahuluan dalam

PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014, tidak dijelaskan

secara rinci mengenai indikator apa saja yang harus disajikan

pada bagian penjelasan umum organisasi, sehingga kami tetap

mengikuti sajian lama berupa pembentukan OPD, susunan

organisasi, SDM dan strategic issued yang tujuannya adalah agar

masyarakat mengetahui sejarah singkat pembentukan instansi

kami, susunan dalam instansi, jumlah karyawan berdasarkan

golongan, jenis kelamin dan tingkat pendidikannya, serta

masalah yang sedang dihadapi instansi

Peneliti : Format selanjutnya Bab II Perencanaan Kinerja, LAKIP BKAD

Tahun 2017 sudah sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 53

Tahun 2014, yang menyajikan rencana strategis dan dokumen

perjanjian kinerja. Mengapa menyajikan indikator tersebut?

Narasumber : Terkait dengan Bab II Perencanaan Kinerja, kami

menyajikan uraian singkat mengenai rencana strategis berupa visi

misi, tujuan dan sasaran, serta kebijakan, strategi, dan program

yang disesuaikan dengan dokumen perjanjian kinerja sebagai

bentuk penugasan dari bupati kepada BKAD untuk menjalankan

program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah

agar masyarakat mengetahui visi misi, tujuan, dan sasaran serta


73

kebijakan, strategi, dan program yang sedang dan akan kami

dijalankan melalui bukti dokumen perjanjian kinerja tersebut

Peneliti : Format selanjutnya Bab III Akuntabilitas Kinerja, LAKIP BKAD

Tahun 2017 sudah sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 53

Tahun 2014, yang menyajikan Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran (Lampiran Hal. 96). mengapa menyajikan indikator

tersebut?

Narasumber : Terkait dengan Bab III Akuntabilitas Kinerja, kami menyajikan

sesuai dengan rincian indikator yang ada dalam PERMENPAN

RB Nomor 53 Tahun 2014, karena bab ini merupakan inti dari

LAKIP itu sendiri sebagai bentuk pertanggungjawaban kami

kepada pemberi mandat yaitu bupati dalam menjalankan program

dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD untuk melayani dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak ada standar atau

target nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, karena

masalah yang dialami setiap daerah berbeda-beda

Peneliti : Format selanjutnya Bab IV Penutup, LAKIP BKAD Tahun 2017

tidak sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014,

pada bab ini seharusnya disajikan simpulan dan langkah di masa

mendatang untuk meningkatkan kinerja. Mengapa BKAD hanya

menyajikan simpulan tanpa memberikan langkah di masa

mendatang untuk meningkatkan kinerja?

Narasumber : Terkait dengan Bab IV Penutup, mengapa kami tidak menyajikan


74

solusi atau langkah di masa mendatang untuk meningkatkan

kinerja, karena langkah-langkah tersebut sudah kami sajikan di

Bab III Akuntabilitas Kinerja sebagai solusi dalam setiap analisis

yang telah kami lakukan. Jika disajikan kembali pada Bab IV

Penutup, maka akan menghabiskan banyak tempat sehingga

kesimpulan yang diperoleh dari LAKIP ini kurang termaknai

dengan jelas

Peneliti : Format selanjutnya Lampiran, LAKIP BKAD Tahun 2017 tidak

sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014, karena

tidak menyajikan bagian Lampiran. Mengapa BKAD tidak

menyajikan bagian Lampiran?

Narasumber : Terkait dengan Lampiran, mengapa kami tidak memberikan

lampiran pada bagian akhir dari LAKIP kami, karena lampiran

tersebut sudah kami lampirkan disetiap bagian atau bab yang

membutuhkan lampiran


75

LKj BKAD 2017 Laporan Kinerja Badan Keuangan & Aset Daerah Kab. Bantul 2017

www.bkad.bantulkab.go.id email: [email protected]

Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul Telp./Fax 0274-368548


mailto:[email protected]

76

K a t a P e n g a n t a r

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya

semua tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya

penyusunan Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun

2017 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2017.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan

capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Badan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan

Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021. Menindaklanjuti RPJMD

tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Bantul ditetapkan dengan Keputusan Badan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 060/00124

Tentang Renstra BKAD tanggal 11 Januari 2017

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Badan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari

masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini

dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih

produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen

keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan

dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017.


77

Bantul, Februari 2018


78

I k h t i s a r E k s e k u t i f

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan

pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi

pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses

penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi

pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa

terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

tahun 2017 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden

Nomor 5 Tahun

2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan

dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan

capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk

pertanggungjawaban atas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2017 telah berpedoman kepada

RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 80 Tahun 2017

tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021.

Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah telah menetapkan Rencana

Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 060/00124 Tentang Renstra

BKAD tanggal 11 Januari 2017.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul

Nomor 129 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi,

Serta Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul


79

Tugas pokok Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul adalah

membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang

keuangan. Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul memiliki fungsi yang

cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan, keuangan dan aset;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, keuangan dan aset;

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang

pendapatan, keuangan dan aset;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang pendapatan,

keuangan dan aset;

e. Pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

f. Pelaksanaan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;

g. Pelaksanaan fungsi Pembina Pengelola Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD)

h. Pelaksanaan kesekretariatan Badan Keuangan dan Aset Daerah;

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti

untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan

dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan Dan

Aset Daerah Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.


80

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap empat IKU, disimpulkan bahwa

seluruh indikator berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 111%. Ada 3

(tiga) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi :

1. Opini Pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun n-1

2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

3. Persentase PAD terhadap Belanja Daerah

Sedangkan 1 (satu) indikator sisanya masuk dalam kriteria Tinggi (75,1% s/d 90%), yaitu :

1. Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah Daerah

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah yang

menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini

juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan

program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan

pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.


81

D a f t a r I s i

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

B.

Pembentukan OPD...

C.

Susunan Organisasi

D.

Keragaman SDM

E.

Isu Strategis

Bab

II

Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

2. Tujuan dan Sasaran

3. Kebijakan, Strategi dan Program

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017

C. Program untuk Pencapaian Sasaran


82

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran

2. Sasaran

3. Sasaran

4. Sasaran

5. dst

C. Akuntabilitas Anggaran

D.

Efisiensi Sumber Daya

Bab

IV

Penutup


83

D a f t a r Ta b e l Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .........................................

Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan .........................................................................

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama ...................................

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017.....................................................

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2017...............................

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja ................................................................

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 .....................................

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran ..........................................



Tabel III.6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran ...........................................

Tabel III.7 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran dst.....................................

Tabel III.8 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2017 ............

Tabel III.9 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017 ..................................

Tabel III.10 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2017.....................


84

D a f t a r G a m b a r

Gambar I.1 Bagan Organisasi .............................................................................

Gambar I.2 PNS Menurut Pendidikan..................................................................

Gambar I.3 Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin .......................

Gambar I.4 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural ....................................

Gambar III.1 ........................................................................................................

Gambar III.2 ........................................................................................................


85

B a b I P e n d a h u l u a n A. Latar Belakang

Dengan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah pada tanggal 19 Juni 2016 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah

Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten

Bantul telah melakukan penataan perangkat daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan

dan kemampuan keuangan daerah dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Bantul pada tanggal 23

September 2016. Dalam Peraturan Daerah tersebut pada Bab II pasal 3 huruf e nomor 3

disebutkan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan urusan penunjang

keuangan. Sebagai penyelenggara urusan penunjang keuangan berdasarkan Peraturan

Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, BKAD mempunyai

tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan

bidang keuangan dengan fungsi yang diselenggarakan meliputi :

1. penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan, keuangan dan aset;

2. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, keuangan dan aset;

3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang


4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang pendapatan,

keuangan dan aset;

5. pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

6. pelaksanaan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;

7. pelaksanaan fungsi Pembina Pengelola Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD);

8. pelaksanaan kesekretariatan Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan

9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.


86

Sebelum ditetapkan dan diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12

Tahun 2016, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang keuangan

memiliki sejarah pembentukan sebagai berikut:

1. Sebelum tahun 2007 sebagai penyelenggaran keuangan daerah oleh Bagian

Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang bertugas membantu

Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fungsi pada bidang pengelolaan keuangan

daerah;

2. Tahun 2007 telah dilaksanakan penataan perangkat daerah dengan ditetapkan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Organisasi Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut perangkat daerah yang

menyelenggarakan urusan administrasi keuangan daerah dalam rangka

memperkuat otonomi daerah yang meliputi aspek pendapatan, pengelolaan

keuangan dan aset daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(DPKAD). Ketugasan DPKAD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah

Nomor 16 Tahun 2007 adalah melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah

daerah dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

DPKAD dibentuk dengan menggabungkan 3 perangkat daerah yang memiliki

tugas yang berbeda yaitu 1)Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan tugas

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang pendapatan daerah,

2)Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan

ketugasan membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fungsi pada bidang

pengelolaan keuangan daerah; dan

3)Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul


87

melaksanakan ketugasan membantu Sekretaris Daerah dalam pengelolaan

aset/kekayaan daerah.

3. Tahun 2011 telah dilaksanakan kembali penataan organisasi perangkat daerah

dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 tahun 2011

tentang Perubahan Ke-Tiga atas Peraturan Daerah Nomor 16

Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bantul tertanggal 29 Desember 2011. Berdasarkan

Peraturan daerah tersebut organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan

urusan administrasi keuangan daerah yang disesuaikan dengan

kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk mendukung

terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah, maka nomenklatur

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)diubah atau diganti

menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(DPPKAD). Ketugasan DPPKAD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 17 tahun 2011 yaitu sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di

bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah memiliki ketugasan

yaitu melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas

pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.


88

Tahun 2016 diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016

maka organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang keuangan

adalah BKAD yang memiliki fungsi sebagaimana tersebut diatas. BKAD dipimpin oleh

Kepala yang memiliki fungsi sebagai:

1. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

2. Pembina Pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

3. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;

4. Pengguna anggaran; dan

5. pengguna barang daerah

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut diatas, BKAD memiliki 6 bidang hal tersebut

sesuai dengan penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun

2016 antara lain disebutkan Badan Keuangan dan Aset Daerah yang menyelenggarakan

fungsi penunjang Urusan Pemerintah bidang keuangan, sehingga berdasarkan ketentuan

Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Perangkat Daerah ditambah 2 (dua)

bidang lebih banyak dari ketentuan Tipe A. Tugas masing-masing bidang sebagaimana

telah diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2016 yaitu :

1. Bidang Pendaftaran dan Penetapan mempunyai melaksanakan

perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan teknis bidang pendapatan

daerah.

2. Bidang Penagihan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis

kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan teknis penagihan pajak daerah dan

pengelolaan piutang pajak daerah, pemrosesan permohonan keringanan/keberatan

pajak daerah serta pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan pajak

daerah dan pengendalian retribusi daerah.


89

3. Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis

dan dukungan teknis bidang anggaran.

4. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan

teknis dan melaksanakan dukungan teknis bidang perbendaharaan

5. Bidang Akuntasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis

bidang dan melaksanakan dukungan teknis bidang akuntansi

6. Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan

melaksanakan dukungan teknis penatausahaan dan pengelolaan barang milik

daerah.


90


91

A. Pembentukan OPD

Dengan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah pada tanggal 19 Juni 2016 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah

Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten

Bantul telah melakukan penataan perangkat daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan

dan kemampuan keuangan daerah dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Bantul pada tanggal 23

September 2016. Dalam Peraturan Daerah tersebut pada Bab II pasal 3 huruf e nomor 3

disebutkan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan urusan penunjang

keuangan.

Tugas pokok dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul seperti

yang tercantum dalam Peraturan Bupati No 129 Tahun 2016 pasal 3 adalah membantu

Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Dan

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Badan Keuangan dan

Aset Daerah menyelenggarkan fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan,keuangan dan aset;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, keuangan dan aset;

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang


d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang pendapatan, keuangan dan

aset;

e. Pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

f. Pelaksanaan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;

g. Pelaksanaan fungsi Pembina Pengelola Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD)

h. Pelaksanaan kesekretariatan Badan Keuangan dan Aset Daerah;

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


92

B. Susunan Organisasi

Struktur organisasi OPD digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BKAD

Kabupaten Bantul


93

C. Keragaman SDM

Dalam melaksanakan ketugasan sehari-hari Badan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Bantul yang terdiri atas enam bidang dan satu sekretariat

memiliki 121 orang pegawai. Komposisi pegawai berdasarkan golongan, jenjang

pendidikan, dan jenis kelamin digambarkan sebagai berikut :

Komposisi Pegawai BKAD Berdasarkan Golongan

1 12

30

78

Gol IV Gol III Gol II Gol I

Komposisi Pegawai BKAD Berdasarkan Tingkat Pendidikan

15 1 2

45

49

9

SD SMP SMA/SMK D3 S1 S2

Komposisi Pegawai BKAD berdasarkan jenis kelamin

53

68

Laki-laki Perempuan

D. Isu Strategis

Dalam penyelenggaraan ketugasan dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah

selaku pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan

pemerintahan bidang keuangan sebagaimana disebutkan di Peraturan Bupati No

129 Tahun 2016 terdapat isu-isu strategis terkait penyelenggaraan fungsi yang

melekat pada BKAD diantaranya sebagai berikut:


94

1. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah masih

rendah atau sebaliknya sumber pendapatan daerah Kabupaten Bantul

masih banyak tergantung pada sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat

atau bersumber dari Dana Perimbangan;

2. Masih rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah dalam mendanai

belanja daerah;

3. Rendahnya kapasitas fiskal;

4. Porsi belanja pegawai terhadap belanja daerah masih tinggi;

5. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam pengelolaan

keuangan daerah:

6. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan

Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul yang selama 5 (lima) tahun

berturut-turut telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Melalui opini

tersebut sebagai bentuk prestasi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam tata

kelola keuangan daerah sehingga publik dapat mengetahui bahwa Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tahun 2012, Laporan



Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tahun 2015 dan Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tahun 2016 telah

disajikan dengan kewajaran informasi sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan serta efektifitas sistem pengendalian

intern. Selain itu melalui opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut

juga sebagai bentuk ekspresi pada tahun 2012, 2013, 2014, 2015, dan

2016 pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bantul semakin

akuntabel, berkualitas dan transparan dibanding dengan pengelolaan

keuangan pada tahun-tahun sebelumnya; Masih terdapat OPD yang tidak

konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah

dituangkan dalam DPA SKPD, sehingga penyerapan dana sebagian besar

di akhir tahun anggaran.


95

B a b I I P e r e n c a n a a n K i n e r j a

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang

berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Badan

Keuangan dan Aset daerah yaitu :

“Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel”

Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki visi atau cita-cita menjadi institusi

yang terpercaya dan handal. Artinya menjadi institusi yang dapat dipercaya

kinerjanya dalam melaksanakan ketugasan sesuai dengan Peraturan Bupati No

129 Tahun 2016, yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di

bidang keuangan. Hal ini dibuktikan dengan perolehan opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) yang telah diperoleh sejak tahun 2013. Selain itu, pada tahun

2017 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul mencanangkan diri

sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang merupakan bagian dari penetapan

Zona Integritas (ZI) di Kabupaten Bantul.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi

pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi

diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat

mengetahui serta mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam

penyelenggaran pemerintahan negara. Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

MISI 1 : Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang

akuntabel;

Dalam melaksanakan ketugasan pengelolaan keuangan dan aset daerah,

seluruh pegawai bekerja secara profesional sesuai dengan rencana kerja dan

ketugasan masing-masing, dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjanya, serta

terbuka dalam memberikan informasi terkait pengelolaan keuangan dan aset

daerah, sesuai dengan aturan yang berlaku.


96

MISI 2 : Peningkatan kemampuan keuangan daerah

Melakukan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari

11 macam pajak daerah agar dapat mencapai target dan pendapatan dari hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan

untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah

dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran

merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan

sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan

secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel II.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan

Akuntabel

Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran/ IKU

1. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel;

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan SAP berbasis akrual;

Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah;

Opini Pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun n-1

2. Peningkatan kemampuan keuangan daerah

Mewujudkan optimalisasi dan ketepatan waktu penyerapan belanja pemerintah daerah;

Meningkatnya penyerapan anggaran belanja pemerintah

Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah Daerah


97

Meningkatkan kemampuan

Meningkatnya kontribusi PAD daerah

Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah


98

Visi : Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan

Akuntabel

Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran/ IKU

keuangan daerah

Persentase PAD terhadap Belanja Daerah

Sumber : BKAD 2018

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam

rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran,

penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian

penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan

program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan

adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai

tujuan. Dalam kerangka tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan

daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan

efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

.


99

Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

Visi : Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Misi 1 : Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan SAP berbasis akrual;

Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah

• Monitoring dan evaluasi entry data simda keuangan

• Mengadakan coaching clinic bagi penyusun neraca setiap bulan

• Mengadakan rekonsiliasi dengan bendahara pengeluaran dan penerimaan, pengelola dana bergulir, pengelola BLUD

• Mengadakan pembinaan bagi pengurus barang OPD se- Kabupaten Bantul

• Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan tentang pengelolaan aset daerah

Misi 2 : Peningkatan kemampuan keuangan daerah

Mewujudkan optimalisasi dan ketepatan waktu penyerapan belanja pemerintah daerah;

Meningkatnya penyerapan anggaran belanja pemerintah

• Evaluasi penyerapan belanja daerah per OPD

• Mengadakan pertemuan rutin dengan PA/KPA serta bendahara- bendahara OPD terkait penyerapan belanja sesuai alokasi anggaran kas

Meningkatkan kemampuan keuangan daerah

Meningkatnya kontribusi PAD Daerah

• Pendistribusian dan pemantauan penyampaian SPPT PBB P2

• Sosialisasi Pajak Daerah

• Sosialisasi Pajak Penghasilan

• Pendistribusian dan pemantauan penyampaian SPPT PBB P2

• Sosialisasi Pajak Daerah

• Sosialisasi Pajak Penghasilan


100

Visi : Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

• Sosialisasi Cukai Tembakau Intensifikasi sumber pendapatan daerah

• Sosialisasi Cukai Tembakau

• Intensifikasi sumber pendapatan daerah


101

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan

dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud

merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka

pelaksanaan suatu rencana. Program Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota

7. Program Pengelolaan Barang Daerah

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian

dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Badan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil

(outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi

organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari

pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk

perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1 Meningkatnya pengelolaan

keuangan daerah;

Opini Pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun

n-1

2 Meningkatnya penyerapan

anggaran belanja pemerintah

Percepatan Penyerapan Belanja

Pemerintah Daerah

3 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah


102

Meningkatnya kontribusi PAD

daerah Persentase PAD terhadap Belanja Daerah

Sumber : BKAD 2018


103

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang

lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU

dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang disusun sesuai dengan

Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun

2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

melakukan cascade down Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun

target dan realisasi indikator kinerja program (cascading eselon III) serta target dan

realisasi indikator kinerja kegiatan (cascading eselon IV) dapat dilihat pada

esakip.bantulkab.go.id,

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta

target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2017 dilakukan dengan mengacu

kepada RPJMD, Renstra, renja 2017, IKU dan APBD. Badan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2017 sebagai berikut :

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja BKAD Tahun 2017


104

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah

ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan

secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Badan

Keuangan dan Aset Daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-

masing sasaran tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel II.4 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2017

No Sasaran Strategis Didukung jumlah

program 1. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah 2

2. Meningkatnya penyerapan anggaran belanja

Pemerintah

2

3. Meningkatnya kontribusi PAD daerah 1

Sumber : BKAD 2018


105

B a b I I I A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan

bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari

manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di

mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai

rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya,

yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah

memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan

hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban

program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah

daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas

kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara

lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi

pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam

penyusunan Laporan Kinerja ini.


106

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No

Interval Nilai Realisasi

Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi

Kinerja

Kode

1 ≥ 90,1 Sangat Tinggi

2 75,1 ≤ 90 Tinggi

3 65,1 ≤ 75 Sedang

4 50,1 ≤ 65 Rendah

5 ≤ 50 Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

Secara umum Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul telah

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran

strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara

target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

No

Indikator Kinerja Utama

2017

Target

Realisasi %

Realisasi

1 Opini Pemeriksaan BPK atas LKPD

Tahun n-1

1

1

100

2 Percepatan Penyerapan Belanja

Pemerintah Daerah

60%

50,27%

83,78

3 Persentase PAD terhadap Pendapatan

Daerah

22%

23,68%

107,61


107

No

Indikator Kinerja Utama

2017

Target

Realisasi %

Realisasi

4 Persentase PAD terhadap Belanja

Daerah

17,5%

23,79%

135,97

Sumber : BKAD 2018

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap empat indikator kinerja utama

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017, disimpulkan

bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata

capaian sebesar 106,84%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Selama tahun 2017 terselenggaranya tugas, fungsi dan tatakerja pada fungsi penunjang urusan

pemerintahan bidang keuangan yang diamanahkan kepada BKAD oleh Bupati Bantul sebagaimana telah

diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja untuk mewujudkan target kinerja sebagai IKU BKAD.

Dari hasil pengukuran capaian atas ke-empat

indikator kinerja utama tersebut diatas dapat

disimpulkan bahwa 75% atau sebanyak 3 indikator

kinerja utama berupa opini BPK atas LKPD tahun n-1,

persentase PAD terhadap pendapatan daerah, dan

persentase PAD terhadap belanja daerah memiliki

katagori Sangat Baik dengan persentase capaian sama

atau diatas 100% dan 25% atau hanya satu indikator

kinerja utama yaitu percepatan penyerapan belanja

pemerintah daerah memiliki katagori capaian tinggi

dengan persentase capaian sebesar 83%.

Tinggi

; 1; 25%

Sangat Baik; 3;

75%


108

3.1. Sasaran 1 yaitu Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah

Indikator kinerja dari sasaran strategis terwujudnya akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan dan

aset daerah berbasis akrual adalah opini BPK atas LKPD Kabupaten Bantul tahun n-1. LKPD merupakan produk

akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD

Kabupaten Bantul tahun n-1.

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah

No

Indikator Kinerja

Utama

Capaian

2016

(%)

2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian s/d

2017

terhadap

2021 (%)

Target

Realisasi

%

Realisasi

1 Opini Pemeriksaan

BPK atas LKPD

Tahun n-1

100

1

1

100

1

100

Sumber : BKAD 2018

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang

ditetapkan tahun 2017 adalah angka 1, yang berarti WTP, realisasi sebesar 1,

tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi.

Perkembangan opini yang diterbitkan BPK selama periode tahun 2012 s/d

tahun 2016 sebagai hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD Kabupaten Bantul

tahun 2012, LKPD Kabupaten Bantul tahun 2013, LKPD Kabupaten Bantul Tahun

2014, LKPD Kabupaten Bantul Tahun 2015 dan LKPD Kabupaten Bantul Tahun

2016, disajikan sebagai berikut:


109

Perkembangan Opini BPK atas LKPD Pemerintah Kabupaten Bantul

Periode tahun 2012-2016

1 WDP WTP

WTP WTP WTP

0 2012 2013 2014 2015 2016

Sumber Data : BKAD 2018

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 1 Capaian tahun 2017 ini

telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2021.

LKPD Kabupaten Bantul tahun 2016 merupakan produk akhir dari proses

akuntansi yang telah dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban atas

pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul 2016. Diundangkan Peraturan Pemerintah

nomor 71 tahun 2010 maka pemerintah daerah seluruh Indonesia menerapkan

akuntansi berbasis akrual, baik penerapan sistem akuntansi maupun penyajian

laporan keuangannya. Proses penyusunan LKPD Kabupaten Bantul tahun 2016

dimulai pada bulan Januari 2017 dengan menggabungkan laporan-laporan

keuangan seluruh SKPD sebagai entitas akuntansi dan laporan keuangan PPKD

dalam fungsi sebagai entitas akuntansi terdiri dari tujuh komponen laporan yaitu 1)

Laporan Operasional (LO), 2) Neraca, 3) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), 4)

Laporan Arus Kas (LAK), 5) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 6) Laporan Saldo

Anggaran Lebih (LPSAL), dan 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan

keuangan konsolidasi dilakukan oleh BKAD selaku PPKD yang mewakili

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sebagai konsolidator. Laporan konsolidasi ini

dibuat karena Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dibangun dengan

arsitektur pusat dan cabang (Home Office – Branch Office). BKAD selaku PPKD

bertindak sebagai kantor pusat, sedangkan SKPD bertindak sebagai kantor cabang.


110

Sesuai dengan amanat UU RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, BPK melakukan pemeriksaan

atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan keuangan daerah

dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang kewajaran informasi yang

disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Dalam memeriksa pengelolaan dan

tanggungjawab keuangan negara dan keuangan daerah melalui proses identifikasi

masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan

profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran,

kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan negara/daerah.

Setelah selesai dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan atas LKPD

Kabupaten Bantul selama 40 (empat puluh) hari, pada tanggal 31 Maret 2017

Gambar Penyerahan LK Kabupaten Bantul TA 2016

Diraihnya opini WTP atas LKPD Kabupaten Bantul tahun 2016 merupakan

capaian indikator kinerja dari sasaran 1 yaitu terwujudnya akuntabilitas tata kelola

keuangan daerah berbasis akrual yang menggambarkan keberhasilan reformasi


111

birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul khususnya dalam tata kelola keuangan

daerah.

Selama tahun 2017 upaya yang telah dilakukan BKAD untuk mempersiapkan

LKPD Kabupaten Bantul tahun 2016 agar dapat memenuhi kriteria kesesuaian

dengan SAP, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan melalui pelaksanaan program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan program pengelolaan barang

daerah. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

dilaksanakan oleh bidang Anggaran, bidang Akuntansi, dan Sekretariat BKAD.

Kegiatan-kegiatan dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan

keuangan daerah bersifat fasilitasi dan dilaksanakan oleh Sekretariat. Sedang

program pengelolaan barang daerah dilaksanakan oleh bidang Aset. Hasil

(outcome) dari kedua program tersebut digunakan untuk mendukung Pemerintah

Kabupaten Bantul dalam meraih opini WTP atas LKPD Kabupaten Bantul tahun

2016, dan sebagai persiapan untuk mempertahankan opini WTP atas LKPD

Kabupaten Bantul di tahun 2017, terdiri dari:

3.1.1. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja pada Aspek Penganggaran dan

Pengendalian APBD (Bidang Anggaran)

Inti ketugasan Bidang Anggaran adalah membantu ketugasan kepala BKAD

selaku kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku PPKD

yaitu menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD. Bidang

Anggaran juga memiliki ketugasan membantu terlaksananya wewenang PPKD

dalam melaksanakan fungsi BUD yaitu menyusun kebijakan dan pedoman

pelaksanaan APBD, mengesahkan DPA/DPPA OPD, dan melakukan

pengendalian pelaksanaan APBD. Selain itu bidang Anggaran sebagai salah

satu Kuasa BUD bertugas menyiapkan anggaran kas dan menyiapkan SPD.

Terselenggaranya ketugasan tersebut, bidang Anggaran telah melaksanakan 11

kegiatan dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan


112

Perumusan Jumlah Peraturan Bupati

kebijakan dan Bantul tentang kebijakan pedoman dan pedoman pelaksanaan 3 3 100% pelaksanaan APBD yang ditetapkan

APBD dalam tahun n

daerah yang memiliki 4 indikator kinerja sebagai hasil/outcome dari program

tersebut. Capaian atas indikator kinerja tersebut yaitu: (lihat Tabel 3.11)

Tabel 3.11 Capaian Hasil (Outcome) Aspek Penganggaran dan Pengendalian APBD

Tahun 2017

Indikator

Formula

Tahun 2017

Target

Realisasi %

Capaian

Ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Bantul

Tgl ditandangani persetujuan bersama antara Bupati dan pimpinan DPRD ttg raperda APBD dibanding dgn waktu persetujuan antara Bupati dan pimpinan DPRD tentang raperda APBD yg diatur dalam peraturan perundang- undangan (1=Tepat Waktu dan 0=Tidak Tepat Waktu)

1 1 100%

Tgl ditandangani persetujuan bersama antara Bupati dan pimpinan DPRD ttg raperda APBD dibanding dgn waktu persetujuan antara Bupati dan pimpinan DPRD tentang raperda APBD yg diatur dalam peraturan perundang- undangan (1=Tepat Waktu dan 0=Tidak Tepat Waktu)

1

1

100%

Berkurangnya jumlah permohonan revisi DPA dan melebihi standar

Jml revisi DPA/melebihi standar harga barang & jasa tahun n-1 dikurangi jml revisi DPA/melebihi standar harga barang & jasa tahun dikalikan 100%

5

5

100%


113

Capaian atas ke-4 indikator tersebut menunjukkan kategori sangat baik

dengan persentase capaian sama dengan 100%. Berikut ini disampaikan

penjelasan capaian masing-masing indikator kinerja (hasil) dari sisi

penganggaran yaitu:

1. Ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPAPBD

• Penyusunan rancangan APBD Kabupaten Bantul tahun 2018 telah dilaksanakan

dengan tepat waktu sesuai aturan yang berlaku atau capaian atas indikator ini

sebesar 100% yang terukur dengan sebagai berikut:

Tepat Waktu

Persetujuan bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD tentang Raperda APBD tahun 2018 ditandatangani pada tanggal 29 November 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, mengatur pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang berkenaan

• Ketepatan waktu penyusunan rancangan perubahan APBD tahun 2017

Penyusunan rancangan perubahan APBD Kabupaten Bantul tahun 2017 telah

dilaksanakan dengan tepat waktu sesuai aturan yang berlaku atau capaian atas

indikator ini sebesar 100% yang terukur dengan sebagai berikut:

Tepat Waktu

Persetujuan bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD tentang Raperda APBDP tahun 2017 ditandatangani pada tanggal 30 November 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017, mengatur pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang berkenaan

2. Perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD

Peraturan Bupati Bantul tentang kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD

yang ditetapkan dalam tahun 2017 sebanyak 3 yaitu


114

• Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan

Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018

• Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2017 tentang Standar Harga

Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul;

• Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2017 tentang Analisa Standar

Belanja

Tahun 2017 ditargetkan sebanyak dua peraturan bupati tentang kebijakan dan

pedoman pelaksanaan APBD yang ditetapkan. Sehingga capaian indikator ini

sebesar 150%.

3. Berkurangnya jumlah permohonan revisi DPA dan melebihi standar

Persentase berkurangnya surat ijin revisi DPA dan melebihi standar satuan

harga barang dan jasa ditargetkan sebesar 5% tercapai 5% maka persentase

capaian sebesar 100%. Tahun 2016 telah diterbitkan 93 surat ijin melebihi standar

harga barang dan jasa, surat ijin perubahan alokasi DPA dan surat ijin penggunaan

dana sisa lelang. Sedang tahun 2015 diterbitkan 98 surat ijin melebihi standar harga

barang dan jasa, surat ijin perubahan alokasi DPA dan surat ijin penggunaan dana

sisa lelang. Sehingga tahun 2016 menunjukkan penurunan surat ijin yang

diterbitkan sebanyak 5 surat ijin atau berkurang 5%. Surat ijin melebihi standar

harga barang dan jasa, surat ijin perubahan alokasi DPA dan surat ijin penggunaan

dana sisa lelang yang diterbitkan selama periode tahun 2015 dan tahun 2016

disajikan pada tabel sebagai berikut: (lihat Tabel 3.12)

Tabel 3.12

Penerbitan surat ijin melebihi standar harga barang dan jasa,

surat ijin perubahan alokasi DPA dan surat ijin penggunaan dana sisa lelang

tahun 2016 dan tahun 2017

Jumlah Surat Ijin No Uraian

Tahun 2017 Tahun 2016

1 Revisi Belanja Langsung (DPA)

50

57


115

Jumlah Surat Ijin No Uraian

Tahun 2017 Tahun 2016

2 Revisi Alokasi Triwulanan 17 8

3 Revisi Belanja Tidak Langsung

1

3

4 Revisi Ijin Melebihi SHBJ 14 21

5 Ijin Penggunaan Dana Sisa Lelang

1

4

Jumlah 83 93

Sumber data : Bidang Anggaran, BKAD Tahun 2018

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh bidang Anggaran melalui

program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah sehingga

target dari hasil program tersebut dapat tercapai sebagaimana telah dibahas diatas

yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB)

Dokumen ASB berguna sebagai pedoman dalam menyusun anggaran

sehingga OPD mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis belanja

dan jumlah (besaran) rupiah yang diperkenankan untuk tiap-tiap kegiatan. Manfaat

lain dari ASB yaitu pengendalian anggaran untuk menjamin anggaran belanja yang

ditetapkan merupakan anggaran belanja yang efisien dan ekonomis. Tahun 2016

tersusun enam Standar Belanja Umum (SBU) yaitu SBU kegiatan penyusunan

laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, SBU workshop-rapat

kerja, SBU bimbingan teknis untuk masyarakat (pelajar/mahasiswa/masyarakat),

SBU kegiatan bimbingan teknis untuk PNS, petugas atau yang disetarakan, SBU

penilaian angka kredit, dan SBU penerapan standart pelayanan minimal (SPM).

Keenam SBU tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun

2017 tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan

Bupati Bantul tersebut menjadi pedoman OPD dalam menentukan standar penilaian

kewajaran belanja atas anggaran belanja yang diajukan untuk melaksanakan

kegiatan dalam satu tahun anggaran. Sehingga kegiatan yang diusulkan OPD

merupakan usulan yang paling ekonomis, efisien, dan efektif.


116

2. Penyusunan Standar Satuan Harga

Sebagai salah satu pedoman OPD dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan

yang tercantum dalam APBD Kabupaten Bantul tahun anggaran 2017 secara tertib

administrasi, diperlukan adanya peraturan Bupati Bantul yang mengatur

standarisasi harga barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Bantul. Rancangan

peraturan tersebut disusun oleh tim penyusun standarisasi harga barang dan jasa

Kabupaten Bantul tahun 2017, serta telah ditetapkan rancangan peraturan tersebut

menjadi Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2017 tentang Standarisasi

Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul ditetapkan pada tanggal 29

Desember 2017 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018. Kegiatan ini juga

didukung dengan telah digandakannya Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun

2017 dalam bentuk buku sebanyak 275 buku yang didistribusikan ke seluruh OPD

dan Pemerintah Desa se-Kabupaten Bantul.

Gambar 3.6 Buku Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2017

Beberapa perubahan ketentuan di dalam Peraturan Bupati No. 111 Tahun

2017 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa dibandingkan peraturan

sebelumnya antara lain sebagai berikut:


117

• Adanya tambahan honor tunjangan pengelola pada urusan pendidikan di

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga dan tim pengawas/operasional

pemeriksaan di Inspektorat; dan

• Biaya operasional pemeliharaan kendaraan yang menyesuaikan standar

provinsi, diantaranya;

➢ Service kendaraan dinas roda dua atau roda tiga, jika telah

mencapai jarak tempuh 2.500 km dari service sebelumnya.

➢ Service kendaraan dinas roda empat atau lebih, jika telah mencapai

jarak tempuh 3.500 km dari service sebelumnya, dan maksimal 4 kali

selama setahun.

➢ Adanya penetapan standar jasa petugas lapangan pendataan PBB

➢ Adanya tambahan penjelasan terkait perjalanan dinas, yaitu ;

➢ Untuk Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi, Pengiriman

Dokumen, dan sejenisnya diberikan perjalanan dinas maksimal 2

(dua) hari perjalanan. Untuk Perjalanan Dinas dalam rangka Studi

Komparasi diberikan perjalanan dinas maksimal 3 (tiga) hari

perjalanan. Untuk Perjalanan Dinas di Luar Pulau Jawa lebih dari 3

(tiga) hari wajib mengajukan ijin tertulis kepada Bupati Bantul cq.

Kepala BKAD Kabupaten Bantul

➢ Apabila Perjalanan Dinas Jabatan untuk mendampingi Pimpinan,

Dewan yang dilakukan secara bersama-sama, seluruh pelaksana

perjalanan dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang

sama. Apabila biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama

tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan dalam

standar satuan harga barang dan jasa ini, maka pelaksana

perjalanan dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya

terendah yang tersedia saat itu pada hotel/penginapan dimaksud


118

3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 disusun dan dikoordinator

oleh BKAD selaku PPKD. Tujuan dari penyusunan APBD Kabupaten Bantul yaitu

sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan pemerintahan

daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan

kemakmuran masyarakat selama periode tahun 2017. Dasar hukum penyusunan

APBD Tahun 2017 adalah Peraturan Menteri Dalam Nomor 31 Tahun 2016 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.

Kegiatan ini telah menyusun rancangan peraturan daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, serta telah dilaksanakan

pembahasan-pembahasan dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan penandatangan Surat Persetujuan

Bersama pada tanggal 29 November 2017. Tanggal ditandatangani surat

persetujuan sesuai dengan ketentuan tahapan dan jadwal proses penyusunan

APBD tahun 2018 sebagaimana diatur dalam Menteri Dalam Nomor 31 Tahun

2016. Setelah rancangan peraturan daerah tersebut dievaluasi oleh Gubernur

Provinsi DIY dan dilakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan daerah

tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2016 sesuai hasil evaluasi,

maka pada tanggal 29 Desember 2017 rancangan peraturan daerah tersebut

ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

Kegiatan ini telah didukung dengan penggandaan Raperda tentang APBD tahun

2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang

APBD Tahun Anggaran 2018 dalam bentuk buku sebanyak 30 buku.

4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 disusun oleh BKAD selaku PPKD. Proses

penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Tahun 2017

sama dengan proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD


119

tahun 2017. Seperti halnya rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan

peraturan KDH tentang Penjabaran APBD tahun 2017 sebelum ditetapkan menjadi

peraturan KDH juga dilakukan evaluasi oleh Gubernur Provinsi DIY. Tujuan

dilakukan evaluasi ini adalah tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan

dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan

aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD tidak bertentangan dengan

kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya.

Setelah dilakukan pembenahan rancangan peraturan bupati ini sesuai dengan hasil

evaluasi Gubernur Provinsi DIY, pada tanggal 29 Desember 2017 ditetapkan

rancangan tersebut menjadi Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Bantul Tahun 2017. Peraturan bupati tersebut sebagai landasan operasional OPD

dalam melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan pada tahun 2017,

5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun

2017 disusun oleh BKAD dalam pelaksanaan ketugasan sebagai PPKD bersama

TAPD, sebagai upaya Pemerintah kabupaten Bantul menyesuaikan rencana

keuangannya dengan perkembangan yang terjadi, perkembangan dimaksud bisa

berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau

sebaliknya juga untuk mengakomodasi pergeseran-pergeseran dalam satu OPD.

Landasan hukum penyusunan rancangan peraturan daerah ini adalah Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Murni dan Perubahan Tahun 2017.

Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2017 disusun

berdasarkan kesepakatan bersama antara Bupati Bantul dan DPRD Kabupaten

Bantul atas Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan

Rancangan Plafon Proritas Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan. Rancangan

peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2017 disampaikan ke DPRD

untuk dilakukan pembahasan dan disepakati bersama yang dituangkan dalam nota


120

kesepakatan antara Bupati Bantul dan pimpinan DPRD pada tanggal 11 Oktober

2017.

Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Bantul

tahun 2017 dievaluasi oleh Gubernur Provinsi DIY dan dilakukan penyempurnaan

atas rancangan peraturan daerah tersebut sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur

Provinsi DIY. Pada tanggal 26 Oktober 2016 rancangan peraturan daerah tersebut

ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2017

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun

2017. Kegiatan ini telah melaksanakan penggandaan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 15 Tahun 2017 dalam bentuk buku sebanyak 31 buku.

6. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang

Perubahan APBD maka disusun rancangan peraturan KDH tentang penjabaran

perubahan APBD yang ditetapkan menjadi Peraturan Bupati sebagai landasan

operasional pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mengalami perubahan. Kegiatan

penyusunan rancangan ini dilaksanakan oleh BKAD selaku PPKD. Kegiatan ini

telah menyusun rancangan peraturan bupati mengenai penjabaran perubahan

APBD tahun anggaran 2017 dengan menggunakan aplikasi Simda keuangan

daerah serta ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017

tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017. Peraturan Bupati

tersebut dicetak dan digandakan dalam bentuk buku sebanyak 31 eksemplar dan

telah didistribusikan ke seluruh OPD sebagai landasan operasional dalam

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengalami perubahan.

7. Pencermatan dan Penerbitan DPA OPD

Kegiatan ini telah melaksanakan pencermatan dan penerbitan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

(DPPA) yang telah disusun oleh seluruh kepala OPD selaku pejabat pengguna

anggaran dengan mempergunakan aplikasi Simda Keuangan Daerah dengan

meng-entry anggaran kas atas pendapatan yang akan dicapai setiap triwulan bagi


121

OPD penghasil dan meng-entry belanja tidak langsung maupun belanja langsung

oleh seluruh OPD setiap triwulan. Rancangan DPA/DPPA tersebut diverifikasi

TAPD, dan dilaksanakan pencermatan DPA/DPPA SKPD oleh tim Pencermatan

DPA/DPPA Kabupaten Bantul. DPA/DPPA SKPD yang telah dicermati dan

diverifikasi disahkan oleh Kepala BKAD selaku PPKD dalam melaksanakan

fungsinya sebagai BUD dengan persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah. Tahun 2017 telah diterbitkan

DPA/DPPA SKPD sebanyak 57 DPA dan 57 DPPA SKPD dibuat rangkap dua dan

digandakan sebanyak tujuh, tembusan DPA/DPPA SKPD disampaikan kepada

kepala OPD selaku pengguna anggaran sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,

arsip BKAD, Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan, Bagian Administrasi

Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Bappeda, Bidang Akuntansi,

Bidang Perbendaharaan dan Bidang Aset.

8. Penyusunan Anggaran Kas

Kegiatan penyusunan anggaran kas dilaksanakan oleh BKAD dalam

melaksanakan salah satu ketugasan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa

BUD). Anggaran kas ini dipergunakan untuk mengatur ketersediaan dana yang

cukup sebagai perkiraan arus kas masuk dari pendapatan daerah untuk mendanai

pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum

dalam DPA/DPPA SKPD yang telah disahkan sebagai perkiraan arus kas keluar.

Kegiatan ini telah menyusun dua buku anggaran kas yaitu buku anggaran kas

berdasarkan APBD tahun 2017 dan buku anggaran kas berdasarkan Perubahan

APBD tahun 2017, masing-masing buku anggaran kas digandakan sebanyak 5

eksemplar.

9. Penerbitan SPD

Manajemen kas berdasarkan anggaran kas Pemerintah Kabupaten Bantul

tahun anggaran 2017 yang telah ditetapkan ddipergunakan sebagai dasar

penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk seluruh SKPD di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bantul. Dokumen SPD disiapkan dan diterbitkan oleh Kuasa

BUD dan ditandatangani oleh Kepala BKAD selaku PPKD. Selama tahun 2017 telah


122

1

2

diterbitkan 386 SPD dengan jumlah dana yang disediakan sebesar

Rp2.385.322.406.918,41 untuk 59 OPD dan PPKD (lihat Tabel 3.13).

Tabel 3.13

Penerbitan SPD Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2017

No

Uraian Jumlah

SPD Rupiah

Belanja Tidak Langsung (Belanja

Pegawai) 123 Rp 658.421.305.600,00

Belanja Tidak Langsung Non

Belanja Pegawai 47 Rp 482.619.655.091,42

3 Belanja Langsung 5618 Rp 957.549.647.774,80

4 Pembiayaan Daerah 3 Rp 25.860.000.000,00

Jumlah 5791 Rp 2.124.450.608.466,22

Sumber data : Bidang Anggaran BKAD, 2018

10. Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD

Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD ini merupakan

ketugasan DPPKAD sebagai PPKD dalam melaksanakan fungsi bendahara umum

daerah. Pada tahun 2017 melalui kegiatan ini telah disusun rancangan peraturan

bupati tentang kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018

dan telah ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2017 rancangan peraturan bupati

tersebut menjadi Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan

dan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 yang

mengatur dan menjadi acuan seluruh OPD dalam melaksanakan berbagai kegiatan

seperti yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 dengan berdaya guna dan berhasil guna.

Melalui kegiatan ini juga telah dicetak Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun

2017 dalam bentuk buku sebanyak 260 buku untuk didistribusikan ke seluruh SKPD

dan Pemerintah Desa se Kabupaten Bantul.


123

5

11. Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh

Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai salah satu pelaksanaan kewenangan PPKD

selaku BUD untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan APBD sehingga

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seluruh OPD dapat dipertanggungjawabkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini telah memfasilitasi dengan

memberi telaah bagi OPD atau unit kerja dalam melaksanakan kegiatan

memerlukan suatu kebijakan dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan yang

berlaku, misalnya Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2017 tentang

Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2017

dan kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan anggaran yang dialokasikan

dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Kegiatan ini telah melakukan pencermatan dan pengkajian terhadap surat

permohonan ijin melebihi standar, surat permohonan ijin melakukan revisi DPA

maupun DPPA, dan surat permohonan penggunaan dana sisa lelang sebanyak 98

surat permohonan. Dari kajian yang telah dilakukan telah diterbitkan surat ijin

sebanyak 98 surat melebihi standar harga barang dan jasa, surat ijin perubahan

alokasi DPA dan surat ijin penggunaan dana sisa lelang. Adapun rincian surat

permohonan pengajuan revisi sebagai berikut: (lihat Tabel 3.14)

Tabel 3.14 Jumlah Dokumen Pengajuan Revisi Pemerintah Kabupaten Bantul

Tahun 2017

No Uraian Jumlah

1 Revisi Belanja Langsung (DPA) 69

2 Revisi Alokasi Triwulanan 11

3 Revisi Belanja Tidak Langsung 3

4 Revisi Ijin Melebihi SHBJ 14

Ijin Penggunaan Dana Sisa

Lelang 1

Jumlah 98

Sumber data : Bidang Anggaran BKAD, 2018


124

Indikator

Formula Tahun 2016

Target Realisasi % Capaian

3.1.2. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja pada Aspek Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Daerah (Bidang Akuntansi)

Pokok dari ketugasan bidang Akuntansi adalah membantu ketugasan kepala BKAD selaku kepala

SKPKD selaku PPKD yaitu menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD; membantu melaksanakan fungsi BUD yang berwenang memberi petunjuk teknis sistem

penerimaan dan pengeluaran kas daerah, melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, dan

menyajikan informasi keuangan daerah; dan sebagai kuasa BUD bertugas yaitu memantau pelaksanaan

penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk. Terlaksananya

ketugasan tersebut bidang Akuntansi melaksanakan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan

keuangan daerah yang memiliki dua indikator kinerja sebagai hasil/outcome dari program tersebut. Capaian

atas indikator kinerja tersebut yaitu: (lihat Tabel 3.15)

Tabel 3.15

Capaian Hasil (Outcome) Bidang Akuntansi BKAD Tahun 2017

Ketepatan waktu Laporan

Waktu penyampaian raperda pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD kepada DPRD dibanding dengan

Pertanggungjawaban tentang waktu penyampaian raperda pertanggungjawaban 1 1 100% Pelaksanaan APBD ditetapkan pelaksanaan APBD yang diatur dalam peraturan (1=Tepat Waktu dan 0=Tidak Tepat Waktu)

Persentase penerapan akrual

basis oleh SKPD dengan benar

(Jumlah SKPD yang menerapkan berbasis akrual

dibagi dengan jumlah SKPD) dikalikan 100% 60 60 100%

Capaian atas ke-2 indikator tersebut menunjukkan katagori sangat baik

dengan persentase capaian sebesar 100%. Berikut ini disampaikan penjelasan

capaian masing-masing indikator kinerja (hasil) yaitu:

1. Ketepatan waktu laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan APBD ditetapkan


125

Tepat Waktu

Rancangan perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2016 disampaikan kepada DPRD pada tanggal 3 Juni 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bagian Ketiga pasal 298 ayat (1) disebutkan Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bagian Ketiga pasal 298 ayat (1) disebutkan Kepala Daerah

menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling

lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD tahun 2016 dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD tahun 2016 telah disampaikan kepada DPRD pada tanggal 24 Juli 2017. Maka penyampaian

rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2015 ke DPRD sudah sesuai

dengan aturan.

2. Persentase penerapan akrual basis oleh SKPD dengan benar

Angka persentase penerapan SAP berbasis akrual oleh OPD dengan benar ditargetkan sebesar 100% berarti

dari 57 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul ditargetkan sebanyak 57 OPD telah menerapkan SAP

berbasis akrual dengan benar. Capaian atas penerapan SAP berbasis akrual dengan benar adalah sebanyak 57 OPD

dari 57 OPD maka angka persentase capaian indikator kinerja ini sebesar 100%.

Kegiatan-kegiatan dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang telah

dilaksanakan oleh bidang Akuntansi sehingga target dari hasil program tersebut dapat tercapai sebagaimana telah

dibahas diatas yaitu sebagai berikut:

1) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul tahun anggaran 2016,

telah disusun rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran


126

2016. Rancangan peraturan daerah tersebut telah disampaikan oleh Bupati Bantul kepada DPRD yang

memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas

laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK dan ikhtisar

laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah pada enam bulan setelah tahun anggaran

berakhir (bulan Juni 2017). Rancangan peraturan daerah tersebut juga telah dilakukan pembahasan untuk

mendapat persetujuan bersama dengan DPRD serta dievaluasi oleh Gubernur DIY. Gubernur menetapkan

pernyataan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

tahun anggaran 2016, serta oleh Bupati Bantul rancangan tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun

Anggaran 2016 pada tanggal 11 Agustus 2017. Kegiatan ini telah menggandakan Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 7 tahun 2017 dalam bentuk buku sebanyak masing-masing 20 eksemplar untuk

buku 1 dan buku 2.

Kegiatan ini juga telah menyampaikan informasi keuangan daerah (IKD)

ke Kementerian Keuangan sebagai penyelenggara SIKD (Sistem Informasi

Keuangan Daerah) secara nasional berupa Laporan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD tahun 2016 yang terdiri dari realisasi APBD tahun 2017

Neraca, laporan perubahan ekuitas (LPE), laporan saldo anggaran lebih

(LPSAL), laporan arus kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan beserta

salinan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2017 dalam

bentuk soft copy dan hard copy

2) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD

Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015

dijabarkan dalam rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

tahun anggaran 2016 dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari ringkasan laporan realisasi anggaran dan

penjabaran laporan realisasi anggaran. Setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD rancangan

peraturan Bupati Bantul tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016

juga dievaluasi oleh Gubernur DIY untuk mendapatkan penetapan hasil pernyataan evaluasi. Berdasarkan


127

penetapan tersebut Bupati Bantul telah menetapkan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran

pertenggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2016 tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 24 Juli 2017.

Kegiatan ini telah menggandakan Peraturan Bupati Bantul tersebut dalam bentuk buku masing-masing

sebanyak 75 eksemplar untuk buku 1, buku 2, buku 3, dan buku 4.

3) Penyusunan Neraca Dinas/Instansi

Setiap OPD berkewajiban dan dituntut menyusun laporan keuangan berupa neraca OPD setiap bulan

dengan benar dan akuntabel, oleh karena itu BKAD berkerjasama dengan BPKP Perwakilan Propinsi DIY

melaksanakan pendampingan (coaching clinic) pembuatan laporan keuangan berupa neraca atau Laporan

Realisasi Anggaran (LRA) OPD se Kabupaten Bantul. Selama tahun 2017 telah dilaksanakan beberapa kali

pendampingan dalam rangka penyusunan laporan keuangan berupa neraca oleh seluruh OPD dengan benar

dan akuntabel sebagai persiapan penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi

disusun oleh BKAD selaku PPKD dengan menggabungkan/mengkonsolidasikan laporan keuangan dari

seluruh OPD dengan laporan keuangan PPKD. Pendampingan juga dilaksanakan terkait dengan penyusutan

aset tetap sebagai salah satu pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dengan diterapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Maka pada tanggal 21 s/d 14 Maret 2016 bertempat di ruang

Simda Keuangan Daerah telah dilaksanakan proses entry penyusutan aset tetap oleh seluruh pembuat neraca

OPD dengan didampingi oleh BPKP Perwakilan DIY

Gambar 3.11 Entri Data Penyusutan Aset Tetap

Kegiatan ini juga telah melakukan evaluasi pelaksanaan penyusunan neraca OPD sebagai tindak

lanjut pemeriksaan BPK tahun 2016 dan Inspektorat tentang pengelolaan persediaan untuk dicantumkan

dalam neraca bulanan perlu dilakukan rekonsiliasi setiap bulan antara penyimpan barang dan bendahara

pengeluaran. Selama tahun 2017 kegiatan ini telah membantu penyusunan neraca dari seluruh OPD dan


128

PPKD sebanyak 720 neraca dan telah menyusun neraca kompilasi Pemerintah Kabupaten Bantul per 31

Desember 2016.

4) Penyusunan Kebijakan Akuntansi

Tahun 2017 telah disempurnakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2017 tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

pada Pemerintah Daerah dan sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK RI dalam laporan hasil pemeriksaan

BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2016 yaitu tentang pengelolaan aset

tetap yang belum memadai, dan pencatatan Aset Tetap Tak Berwujud (ATB). Tahun 2017 telah

dilaksanakan beberapa kali Focus Group Discussion (FGD) kebijakan akuntansi tentang penghapusan

piutang dan amortisasi aset tak berwujud oleh tim Penyusun Kebijakan Akuntansi dengan melibatkan BPKP

Perwakilan Provinsi DIY, KPKNL Yogyakarta dan DPPKA Provinsi DIY sebagai narasumber antara lain

pada tanggal 21 Juli 2016, 28 Juli 2016, 12 Oktober 2016, dan 14 November 2016. Melalui beberapa kali

FGD telah tersusun rancangan peraturan bupati tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah dan

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati

Bantul yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten

Bantul; dan

2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2016 tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah.

Dalam rangka membangun persamaan persepsi tentang pengelolaan piutang daerah yang diarahkan

pada optimalisasi penyelesaian piutang daerah, pengelolaan aset tetap, dan pencatatan aset tetap tak berwujud

(ATB) telah dilaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati

Bantul Nomor 148 Tahun 2016 dengan peserta seluruh kepala OPD sebagai pengguna anggaran dan kuasa

pengguna barang pada tanggal 29 Desember 2016.


129

5) Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Keuangan Daerah

Dalam rangka mempersiapkan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul tahun anggaran

2017 sebelum diaudit dan diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah

Kabupaten Bantul tahun anggaran 2017 oleh BPK RI, kegiatan percepatan penyerapan anggaran dan

peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan daerah telah melaksanakan beberapa kali rapat koordinasi

antara lain sebagai berikut:

• Sehubungan dengan adanya perubahan SOTK sesuai dengan Perda No. 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, maka perlu diselenggarakan penetapan

saldo awal untuk seluruh OPD. Entry saldo awal diselenggarakan pada 24-28 Juli 2017 dengan peserta

pembuat neraca seluruh OPD di Kabupaten Bantul.

• Terselenggaranya rapat koordinasi penyusunan laporan akhir tahun 2016 bagi bendahara pengeluaran

SKPD pada tanggal 14 Desember 2016. Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Kepala Bidang Akuntansi

BKAD dengan materi tentang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan SKPD oleh bendahara

pengeluaran, Setoran Pajak dan setor sisa UP paling lambat tanggal 30 Desember 2016 jam 12.00 WIB,

Dimohon tidak ada setoran baik sisa UP, TU, LS apabila terdapat sisa pada Tahun Anggaran 2016 yang

disetor pada tahun 2017, dan tersebut di atas dikirim paling lambat tanggal 10 Januari 2017.

• Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan dari BLUD UPT

Puskesmas di Kabupaten Bantul dan dapat memback up data pada waktu penyusunan Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah khususnya untuk mengetahui Surplus/difisit dari masing-masing

Puskesmas. Telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi penerapan keseragaman format laporan

Penatausahaan Pengelolaaan Keuangan BLUD UPT Puskesmas di Kabupaten Bantul dilaksanakan pada

tanggal 15 September 2016 di gedung Induk yang diikuti oleh unsur BKAD, Dinas Kesehatan,

Inspektorat dan Bendahara BLUD UPT Puskesmas se Kabupaten Bantul. Selain itu sosialisasi sebagai

upaya mempersiapkan pengelolaan keuangan BLUD UPT Puskesmas lebih mandiri karena sampai

tahun ini penganggaran pendapatan untuk 27 Puskesmas masih menginduk pada Dinas Kesehatan

dengan satu kode rekening sedang masing-masing Puskesmas telah mengelola anggaran belanja sendiri.


130

Gambar 3.13

Sosialisasi Pengelolaan BLUD Puskesmas

6) Rekonsiliasi Bank dan Evaluasi Realisasi APBD

Peningkatan akuntabilitas data keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul secara periodik telah

dilaksanakan pencocokan catatan atas pengeluaran dan penerimaan daerah melalui Bank BPD DIY Cabang

Bantul selaku pemegang kas daerah. Selama tahun 2016 telah dilaksanakan pembenahan dan pembetulan

hasil rekonsiliasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan bulan Desember tahun 2015 dan bulan Januari s/d

bulan November tahun 2016 dengan peserta rekonsiliasi dari BKAD, dinas/instansi penghasil, dan

pengelola dana bergulir.

7) Penyusunan Laporan Semesteran

Penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD tahun anggaran 2017 dilaksanakan dengan

menggabungkan laporan semester pertama anggaran pendapatan dan belanja dengan disertai prognosis

untuk enam bulan berikutnya dari seluruh OPD. Penyusunan laporan tersebut menjadi laporan realisasi

semester pertama APBD tahun anggaran 2017 dan prognosis semester untuk enam bulan berikutnya.

Laporan realisasi semester pertama APBD tahun 2017 dan prognosis enam bulan berikutnya disusun dalam

bentuk buku dan telah digandakan sebanyak 55 buku. Laporan ini telah digunakan sebagai salah satu acuan

pengambilan kebijakan untuk perubahan APBD tahun anggaran 2017. Sebagai persiapan penyusunan

laporan semester I dan prognosis semester II tahun anggaran 2017 telah dilaksanakan rapat koordinasi

persiapan penyusunan laporan semester I dan prognosis semester II Tahun Anggaran 2017. Rapat dipimpin

oleh Sekretaris Daerah dan dihadiri oleh TAPD Kabupaten Bantul. Dalam kesempatan tersebut dilakukan

pembahasan mengenai jadwal pelaksanaan, pemanfaatan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa),

pergeseran anggaran dan kebutuhan data. Laporan semester I dan prognosis semester II Tahun Anggaran

2017 dikirim ke DPRD pada tanggal 30 Juli 2017.


131

Gambar 3.14 Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya

Tahun Anggaran 2017


132

Pada tahapan penganggaran dan pengendalian keuangan daerah, dan sistem akuntansi dan pelaporan

keuangan daerah yang merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan dan

solusi dari ke-dua tahap tersebut yaitu sebagai berikut.

Permasalahan:

1. Masih terdapat beberapa SKPD tidak konsisten tentang jadwal pelaksanaan kegiatan dan tidak sesuai

dengan aturan tentang standar harga barang dan jasa;

2. Masih terdapat beberapa SKPD dalam menyusun neraca SKPD dilakukan oleh bendahara

pengeluaran;

3. Kurang koordinasi antara penyusun neraca dan pengurus barang sehingga data aset yang disajikan

dalam neraca tidak sama dengan data aset yang dilaporkan oleh pengurus barang.

4. Kurangnya konsistenai SDM, rekonsiliasi data pelaksanaan penyusutan aset dan persediaan

Solusi:

1. Pengajuan revisi DPA sebagai salah satu indikator penilaian evaluasi kinerja yang diatur dalam Perturan

Bupati Bantul;

2. Pemisahan ketugasan antara penyusun neraca dan bendahara pengeluaran;

3. Meningkatkan koordinasi dalam entitas akuntansi antara penyusun neraca dan pengurus barang

sehingga ada kesamaan data aset yang disajikan dalam neraca dan laporan aset;

4. Petugas penyusun neraca dalam etintas akuntansi tidak hanya 1 (satu) penyusun neraca diharapkan ke

depan penyusunan neraca dilakukan oleh 2 (dua) petugas penyusun neraca;

5. Pelaksanaan pendampingan penyusunan neraca dinas/instansi oleh Perwakilan BPKP Provinsi DIY

lebih intensif dilaksanakan.

6. Diselenggarakan sosialisasi tentang penerapan standar akuntansi berbasis akrual.

7. Konsistensi pelaksanaan, keterbukaan transparansi pengelolaan, kemauan dan kemampuan tertib

administrasi dalam tata kelola keuangan di masing-masing SKPD/Unit Kerja

8. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara bendahara pengeluaran, pembuat neraca dan penyimpan

barang di masing-masing OPD


133

3.1.3. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Daerah (Bidang Aset)

a. penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan barang milik

daerah;

b. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah;

c. pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah;

d. pengkoordinasian penyusunan laporan pengelolaan barang milik daerah;

e. pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;

f. pengkoordinasian inventarisasi dan verifikasi barang milik daerah;

g. pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;

h. pemanfaatan barang milik daerah;

i. pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;

j. pengkoordinasian penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan

rencana kebutuhan.

Terlaksananya ketugasan bidang Aset tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program

pengelolaan barang daerah. Program ini dilaksanakan dalam rangka mengamankan barang milik daerah,

menyeragamkan langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah serta memberikan jaminan

kepastian hukum dalam pengelolaan barang/milik daerah. Sedangkan tujuan dari program pengelolaan barang

milik daerah adalah menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terwujudnya

akuntabilitas, ketertiban, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan barang milik daerah. Selain itu

pengelolaan barang milik daerah mempunyai peran yang penting sebagai salah satu unsur penilaian opini BPK

RI atas LKPD Kabupaten Bantul dalam penyajian aset tetap pada Neraca Kabupaten Bantul. Maka sasaran

program ini adalah terinventarisasinya aset daerah seluruh OPD/Unit Kerja dengan indikator kinerja akurasi

data BMD Kabupaten Bantul Tahun n-1. Capaian atas indikator kinerja tersebut yaitu: (lihat Tabel 3.17)

Tabel 3.17

Capaian Indikator Kinerja Akurasi Data BMD Tahun 2016

Indikator

Kinerja

Formula

Target

Realisasi %

Capaian


134

No

Jenis Aset

KIB Data Aset Selisih

Audit Un Audit per 31 Desember 2016 Rupiah %

Akumulasi Penyusutan Rp(1.824.330,89) Rp (1.809.394,99) Rp (14.935,90)

Jumlah Rp 2.382.007,57 Rp 2. 743.433,22 Rp 7.574,35

Akurasi Data

BMD

Selisih antara jumlah aset per 31 Desember dengan

jumlah aset hasil audit BPK dibagi jumlah aset hasil

audit BPK x 100%

75% 99,19% 133%

Capaian akurasi data barang milik daerah diperoleh dengan membandingkan data BMD yang telah

dihimpun oleh bidang Aset BKAD dengan data BMD yang telah diaudit oleh BPK yaitu sebagai berikut: Ilihat

Tabel 3.18

Tabel 3.18

Data BMD Setelah di Audit dan Un Audited Tahun 2016

(dalam Jutaan Rupiah)

1 Tanah A Rp 535.067,31 Rp 535.067,31 Rp 0,00 0,00%

2 Peralatan dan Mesin B Rp 514.461,73 Rp 491.969,74 Rp 22.491,99 4,37%

3 Gedung dan Bangunan C Rp 1.261.647,45 Rp 1.264.408,52 Rp (2.761,07) (0,22)%

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan D Rp 1.821.460,23 Rp 1.819.123,31 Rp 2.366,92 0,13%

5 Aset Tetap Lainnya E Rp 73.057,69 Rp 72.281,23 Rp 779,46 1,07%

6 Kontruksi Dalam Pengerjaan

F Rp 644,05 Rp 981,10 Rp (337,05) (52,33)%

Sumber Data : Data BMD dari Bidang Aset dan Neraca Audited Kabupaten Bantul Tahun 2017

(0.82)%

0,32

%

Tahun 2016 data aset yang disajikan pada neraca setelah diaudit BPK

RI terdapat selisih sebesar Rp24.356.605.422,69 dengan angka persentase

perbedaan selisih sebesar 0,80% dari data aset yang dihimpun oleh Bidang Aset

BKAD. Selisih tersebut menginformasikan belum akuratnya data aset yang telah

disusun melalui pelaksanaan program pengelolaan barang milik daerah.

Sehingga capaian atas indikator kinerja akurasi data barang milik daerah

sebagaimana tersebut diatas.


135

1. Peningkatan SDM Aparatur Pemda

Meningkatnya pemahaman/pengetahuan pengurus barang seluruh OPD/Unit

Kerja dalam mengelola barang daerah telah dilaksanakan melalui forum

komunikasi pengurus barang daerah Kabupaten Bantul. Melalui forum ini seluruh

pengurus barang di semua OPD/Unit Kerja dapat melaksanakan ketugasan

dengan lebih kapabel untuk menunjang keberhasilan tata kelola barang milik

daerah secara tertib, efektif, efisien dan taat pada aturan yang berlaku. Pada tahun

2017 kegiatan ini telah melaksanakan beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

➢ Bimbingan teknis pengelolaan barang daerah bagi pengurus barang pada

tanggal 18, 19, 22 dan 23 Mei 2017 di UPT masing-masingsejumlah seluruh

SD dan UPT. Tujuan terselenggaranya bimtek ini adalah peningkatan

pemahaman dan pengetahuan seluruh pengurus barang tentang

penatausahaan barang milik daerah menuju terwujudnya tata kelola barang

milik daerah dengan tertib, efektif, dan efisien di masing-masing OPD/Unit

Kerja. Sehingga data barang milik daerahyang disajikan oleh masing-

masing pengurus barang semakin akuntabel. Narasumber dari bimtek ini

adalah dari Bidang Aset BKAD menyampaikan materi Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik

Daerah Organisasi perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Bantul.

➢ Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dilaksanakan pada

tanggal 11 Juli 2017di Gedung Induk Lantai III Komplek Parasamya

Kabupaten Bantul jumlah peserta 54 pengurus barang dari seluruh

OPD/Unit Kerja. Sosialisasi ini dilaksanakan karena adanya perubahan

peraturan pengelolaan barang milik daerah mengenai Penggolongan dan

Kodefikasi Barang Milik Daerahsehingga Kabupaten Bantul perlu

melakukan pembenahan dalam tata kelola BMD. Tujuan terselenggaranya

sosialisasi ini terwujudnya tertib administrasi dan akuntabel dalam tata

kelola BMD di masing-masing OPD/Unit Kerja sebagai substansi dalam


136

upaya Pemerintah Kabupaten Bantul meningkatkan kualitas laporan

keuangan daerah. Materi yang disampaikan yaitu sebagai berikut:

❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Kepala Bidang Aset BKAD;

❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2016 tentang

Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah oleh Kasubbid

Inventarisasi dan Penghapusan; dan

❖ Aplikasi Kodefikasi dalam Laporan Barang Milik Daerah oleh Aulia

Frisky F.

Setiap bulan selama tahun 2016 kegiatan ini juga telah menfasilitasi bagi

pengurus barang OPD/Unit Kerja yang mengalami kesulitan/permasalahan dalam

penatausahaan barang milik daerahnya.


137

2. Simbada

Kegiatan Simbada dilaksanakan untuk mewujudkan pengelolaan barang

milik daerah khususnya penatausahaan barang daerah secara akurat, cepat,

efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan barang

milik daerah dengan mempergunakan sistem informasi manajemen yang

komprehensif dan handal. Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bantul

menggandeng pihak ketiga untuk membangun sistem informasi aset daerah.

Sistem informasi ini bersifat web-based jadi tidak perlu diinstal di masing-masing

komputer, asal sudah tersedia sambungan internet dapat langsung diakses.

Sistem informasi yang bernama SIMAS ini bisa diakses dialamat

aset.bantulkab.go.id. SIMAS ini akan menggantikan Simda BMD yang

sebelumnya dipakai dalam pengelolaan Aset Daerah di Kabupaten Bantul.

Penatausahaan BMD telah dilaksanakan dengan pengisian database awal

ke dalam aplikasi SIMAS. Database yang

dientrikan antara lain data Inventaris Barang

(KIB) A kelompok tanah, Kartu Inventaris

Barang (KIB) B kelompok Peralatan dan

Mesin, Kartu Inventaris Barang (KIB) C


138

Kelompok Gedung dan Bangunan, Kartu Inventaris Barang (KIB) D kelompok

Jalan Irigasi dan jaringan (Jaringan, Kartu Inventaris Barang KIB) E kelompok

Aset Tetap Lainnya, dan Kartu Inventaris Barang (KIB) F kelompok Konstruksi

dalam pengerjaan.

Tahun 2017 entry data mutasi aset pada KIB A, KIB B, KIB C, KIB D dan

KIB E beserta pelaksanaan verifikasi data hasil entry data tersebut untuk 281 SD

dan 17 UPT dengan SIMAS telah dilaksanakan dengan kerjasama dengan pihak

ketiga yaitu CV Kemofomedia.

3. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang

Berdasarkan surat edaran, setiap OPD/unit kerja, mengirimkan Rencana

Kebutuhan BMD (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD

(RKPBMD) tahun 2018 ke BKAD. RKBMD dan RKPBMD dari seluruh OPD/unit

kerja direkap ke dalam Daftar Kebutuhan BMD (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan

Pemeliharaan BMD (DKPBMD) sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan

tahun 2017. Selain itu seluruh SKPD/unit kerja sebagai pengguna/kuasa

pengguna barang daerah memiliki kewajiban menyusun laporan barang

semesteran dan tahunan yang disampaikan kepada Bupati melalui pengelola

barang daerah. Oleh BKAD selaku pejabat penatausahaan barang milik daerah

laporan tersebut direkap menjadi laporan barang milik daerah yang dipergunakan

sebagai bahan penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

Tahun 2017 kegiatan ini telah menyusun Rencana Kebutuhan BMD

(RKBMD) tahun 2018, Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD (RKPBMD)

tahun 2018, Daftar Kebutuhan BMD (DKBMD) tahun 2018, Daftar Kebutuhan

Pemeliharaan BMD (DKPBMD) tahun 2018, Laporan Mutasi Semester II tahun

2016, Laporan Mutasi Semester I tahun 2017, dan Laporan BMD tahun 2016.


139

4. Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah

Titik berat kegiatan ini adalah penertiban/pengamanan secara fisik dan administratif sehingga barang

milik daerah dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar penyerobotan, pengambil alihan

atau klaim dari pihak lain. Tahun 2017 telah terlaksananya penyimpanan bukti kepemilikan tanah dan/atau

bangunan Pemerintah Daerah dan bukti kepemilikan kendaraan dinas/operasional yaitu sebanyak 251 sertifikat

dan sebanyak 1.706 BPKB. Rincian dokumen kepemilikan kendaraan dinas disajikan sebagai berikut: (lihat

Tabel 3.19)

Tabel 3.19

Dokumen Kepemilikan Kendaraan Dinas Tahun 2017

No. Uraian Jumlah

1 Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Roda 6 33




Jumlah BPKB Kendaraan Dinas 1706

Sumber data : Bidang Aset BKAD, tahun 2017

5. Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah serta

untuk menjadi salah satu bahan penyusunan neraca daerah maka perlu

dilaksanakan evaluasi dan rekonsiliasi data barang milik daerah dari seluruh OPD

sehingga terdapat persamaan data barang milik daerah antar pembuat neraca,

pengurus barang dan penyimpan barang. Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik

daerah dilaksanakan dengan mencocokkan dan mengevaluasi data barang milik

daerah yang dikuasai oleh masing-masing OPD.


140

Hasil rekonsiliasi data barang milik daerah antara penyusun laporan

keuangan dan pengelola barang OPD dituangkan kedalam berita acara hasil

rekonsiliasi yang memuat hasil tentang saldo akhir aset tetap dan saldo akhir aset

lainnya sampai dengan periode tertentu. Berita acara tersebut ditandatangani

oleh pengurus barang dan pembuat neraca dengan diketahui kepala OPD/Unit

Kerja sebagai pengguna/kuasa pengguna barang. Selama tahun 2017 kegiatan

ini telah memfasilitasi tersusunnya berita acara rekonsiliasi barang milik daerah

masing-masing OPD sebanyak 240 dokumen.

6. Penghapusan Barang Daerah

Penghapusan barang milik daerah adalah tindakan menghapus barang

milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat

yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna

barang dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas

barang yang berada dalam penguasaannya (Pasal 1 ayat 31 Peraturan Bupati

Bantul Nomor 55 Tahun 2008).

Sebagai langkah awal dari proses penghapusan barang milik daerah, BKAD

telah mengirimkan 1 surat edaran ke OPD di Kabupaten Bantul yaitu

➢ Surat Edaran Nomor 020/00814 tentang Usulan Mutasi Aset Tetap yang

tidak dipergunakan Tahun 2017

Setelah dilakukan penilaian kondisi fisik gedung/bangunan tidak utuh serta

telah dianggarkan biaya perbaikan terdapat beberapa OPD/Unit Kerja yang

mengusulkan mutasi aset tetap yang disertai BAST (Berita Acara Serah Terima)

yang ditandatangani oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dengan Pengelola

Barang dan setelah memperoleh persetujuan Pengelola Barang, maka

bongkaran gedung/bangunan dilakukan pengalihan kepemilikan barang milik

daerah melalui pemusnahan karena bongkaran bangunan sudah tidak dapat

dipergunakan/dimanfaatan kembali, hibah kepada pihak ke-tiga, dan penjualan


141

melalui proses lelang. Tahun 2017 penerimaan dari penjualan bahan-bahan

bekas bangunan sebesar Rp 33.300.000,00. Dasar penghapusan bongkaran

gedung/bangunan dari Daftar Barang Milik Daerah telah diterbitkan surat

keputusan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 226 Tahun 2017 Tentang

Penghapusan Gedung Bekas Pemerintah Desa Bantul, Gedung bekas BPR

Danagung Ramulti,sebagian gedung bekas Kantor PMD lama dan sebagian

gedungKecamatan;


Penghapusan BMD berupa Sebagian Bangunan/Gedung 3 (Tiga) Ruang

Kelas SD Sono Kec. Kretek;


Penghapusan BMD berupa Bangunan/Gedung Pustu Dangwesi Pusk Dlingo

II dan Pustu Kwalangan Pusk Pandak I;


Penghapusan BMD berupa Bangunan/Gedung Kantor Kecamatan Sewon;


Penghapusan BMD berupa Sebagian Bangunan/Gedung SD kepuhan, SKB

dan RSUD P.Senopati;


Penghapusan BMD berupa bagian atap bangunan/gedung Logistik I dan II

dari Dipertaru;


Penghapusan BMD berupa Bangunan Gazebo Dinas Pariwisata;


Penghapusan BMD berupa Bangunan/Gedung Perpustakaan SD Bakulan;

Tahun 2017 setelah barang inventaris (aset tetap) yang diusulkan untuk

mutasi karena aset tetap yang tidak dipergunakan oleh pengguna/kuasa

pengguna barang. Proses pengambilan dan pengumpulan aset tetap selain

gedung/bangunan dilaksanakan selama 27 hari yaitu dari tanggal 11 Juli s.d. 29


142

Agustus 2017 yang disertai dengan BAST yang ditandatangai antara

pengguna/kuasa pengguna barang dengan pengelola barang. Barang-barang

inventaris yang diambil telah dilakukan verifikasi/pencocokan data aset tetap (non

kendaraan/inventaris) dan kendaraan yang diusulkan mutasi untuk dilaksanakan

penghapusan dari daftar barang pengguna atau kuasa pengguna barang pada

tahun 2017 Seluruh dinas/instansi di Kabupaten Bantul telah diundang dalam

acara tersebut dengan membawa data aset tetap (non kendaraan/inventaris) dan

tidak tetap (non kendaraan/inventaris) dan membawa fotokopi STNK kendaraan

yang diusulkan mutasi untuk dihapuskan tahun 2017.

Hasil verifikasi tersebut terdapat 2799 barang inventaris non kendaraan,

25416 buku – buku perpustakaan untuk diusulkan dihapuskan, dan sebanyak 14

kendaraan roda 2 diusulkan untuk dihapus. Setelah semua barang diambil

selanjutnya dilakukan proses verifikasi dan juga pemilahan atas barang-barang

tersebut mana barang yang masih bisa dijual dengan proses lelang dan barang

yang harus dimusnahkan karena sudah tidak dapat diambil manfaatnya

Hasil pemilahan terhadap aset tetap selain gedung/bangunan yang

diserahkan kepada pengelola barang telah dilaksanakan proses

pemindahtanganan atau pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang

dilaksanakan dengan sebagai berikut:

1. Pemusnahan karena barang rusak berat tidak dapat dipergunakan kembali

dan tidak mempunyai nilai ekonomis serta hancur;

2. Barang inventaris dihibahkan kepada pihak ketiga sesuai dengan proposal

yang diajukan; dan

3. Barang inventaris lainnya dijual dengan proses lelang.

Lelang aset tetap selain bangunan/gedung, untuk kendaraan

dinas/operasional sebanyak 14 unit kendaraan roda 2 tahun 2017 tidak dilakukan

proses penghapusan dengan pelelangan karena jumlah sedikit dengan alasan

biaya pelelangan lebih besar dari hasil pelelangan sehingga dicatatkan masuk ke

PPKD dan akan dihapuskan tahun 2018.


143

Sebagai dasar menghapus aset tetap selain gedung/bangunan dari Buku

Inventaris (BI) Pemerintah Kabupaten Bantul telah diterbitkan Surat Keputusan

Bupati Bantul sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2017 tentang

Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Digester Biogas Limbah Ternak

dari Dinas SDA Kabupaten Bantul;


Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Barang Inventaris /Peralatan

dan Mesin, Jalan Irigasi dan Jaringan dan Aset Tetap lainnya Kabupaten

Bantul;


Penghapusan Barang Milik Daerah berupa komputer dan peralatan jaringan

program ICT


Penghapusan Barang Milik Daerah berupa barang inventaris Lap Top Asus,

LCD dan Kamera Canon dari SD Sembungan;


Penghapusan Barang Milik Daerah berupa komputer dan peralatan jaringan

program ICT; dan


Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Ambulance AB 1264 UB.

Tahun 2017 hasil penjualan atas barang milik daerah yang telah dihapus

dari daftar barang milik daerah sebagaimana telah ditetapkan dengan surat

keputusan bupati diatas telah diperoleh pendapatan asli daerah dari hasil

penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp 69.950.000,00 terdiri

dari sebagai berikut:

1. Penjualan bongkaran bangunan sebesar Rp 33.300.000,00;

2. Penjualan barang inventaris sebesar Rp 36.650.000,00;


144

7. Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah

Salah satu ketugasan BKAD sebagai Pejabat Penatausahaan Barang yaitu membantu Pengelola Barang

dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi dan menyusun laporan dengan menghimpun hasil inventarisasi

barang milik daerah berdasarkan daftar rekapitulasi inventaris yang dibuat dan dilaporkan dari seluruh SKPD

(58 SKPD) dan unit kerja (120 unit kerja) sebagai pengguna/kuasa pengguna barang secara periodik yaitu

semesteran dan tahunan dalam bentuk laporan. Kegiatan ini telah melakukan verifikasi hasil pendataan,

pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah masing-masing SKPD sehingga terwujud

sinkronisasi Buku Inventaris (BI) SKPD/Unit Kerja dengan BI Kabupaten Bantul merupakan tujuan dari

kegiatan ini. Tahun 2016 kegiatan ini telah merekapitulasi dan menghimpun laporan mutasi dan semesteran

dari 58 SKPD menjadi Laporan Mutasi Tahun 2015, Lapran Semester II Tahun 2015, Laporan Semester I

tahun 2016, dan Buku Inventaris Kabupaten Bantul Tahun 2015. Rekapitulasi dari BI Kabupaten Bantul tahun

2015 diperoleh data barang milik daerah sebagai berikut: (lihat Grafik 3.21)

Grafik 3.21 Data Barang Milik Daerah Tahun 2015 (dalam Jutaan Rupiah)

Rp1.680.757,50

Rp1.113.889,24

Rp132.625,09

Rp421.699,41

Rp66.266,45 Rp1.098,57

Kib A Kib B Kib C Kib D Kib E Kib F

Sumber data : Bidang Aset BKAD, 2017

8. Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah

Pengguna/kuasa pengguna barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan barang milik daerah

tahun 2016 kepada Bupati Bantul melalui Pengelola Barang untuk ditetapkan status penggunaannya. Kegiatan

ini telah menyusun daftar pengadaan barang milik daerah tahun 2016 yang disusun dengan menggunakan

laporan seluruh SKPD/unit kerja tentang pengadaan barang milik daerah tahun 2016 dengan dana yang

bersumber dari APBD maupun non APBD yang dilengkapi dokumen pengadaan barang dari seluruh SKPD/unit

kerja. Laporan atas hasil pengadaan barang daerah dari masing-masing pengguna/kuasa pengguna barang


145

No

Kelompok BMD Sumber Dana

APBD APBD dan Sumber Lainnya

selama tahun 2016 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 44 maka status pengguna barang milik daerah ditetapkan

oleh Bupati yaitu dengan ditetapkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 262 Tahun 2016 tentang Status Pengguna

Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015. Dalam lampiran Keputusan Bupati Bantul Nomor 262

Tahun 2016 diperoleh data tentang status penggunaan BMD yang diperoleh dari sumber dana APBD

Kabupaten Bantul dan status penggunaan yang diperoleh dari sumber dana APBD Kabupaten Bantul dan

sumber yang lainnya yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel 3.22)

Tabel 3.22 Status Penggunaan BMD Tahun 2015 berdasarkan Jumlah Rupiah

1 Tanah Rp 6.424.569.300,00 Rp 4.650.634.800,00

2 Peralatan dan mesin Rp 67.352.255.675,00 Rp 71.307.289.644,00

3 Gedung dan bangunan Rp 47.174.601.339,00 Rp 140.271.612.250,00

4 Jalan, irigasi dan jaringan Rp 173.240.916.576,00 Rp 184.020.030.973,00

5 Aset tetap lainnya Rp 927.410.100,00 Rp 942.917.100,00

6 Konstruksi dalam pengerjaan Rp - Rp -

7 Aset lainnya Rp 158.985.500,00 Rp 158.985.500,00

Jumlah Rp 295.278.738.490,00 Rp 401.351.470.267,00

Sumber data : Bidang Aset BKAD tahun 2017

Selain itu kegiatan ini telah menfasilitasi pembuatan berita acara serah terima (BAST) antara seluruh

kepala SKPD/unit kerja sebagai pengguna/kuasa pengguna barang dengan Kepala BKAD sebagai pembantu

pengelola barang milik daerah atas penggunaan barang milik daerah yang pengadaan dilaksanakan pada tahun

2015 untuk mendukung terselenggaranya tugas dan fungsinya sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan

Bupati Bantul Nomor 262 Tahun 2016 tentang Status Pengguna Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun

2015.

9. Penataan Aset

Kegiatan penataan aset telah melaksanakan pendayagunaan/optimalisasi

aset daerah yang tidak atau belum digunakan melalui pinjam-pakai dengan

persetujuan Bupati Bantul, selaku Pemegang kekuasaan pengelolaan barang


146

milik daerah,yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pinjam pakaidan

dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai yang ditandatangani oleh Bupati dan

Peminjam Pakai. Pada tahun 2017 telah diterbitkan Naskah Perjanjian Pinjam

Pakai barang milik daerah kepada instansi vertikal mitra pemanfaatan sebanyak

satu dokumen, yaitu:

Naskah Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Gedung Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Beserta Fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1/PP/BKAD/2017 dan No. 3/PERJ/SEKDA/I/2017

Sampai dengan tahun 2017 terdapat lima gedung yang dipinjam pakai yang

dimanfaatan, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.109.

Tabel 4.109 Pemanfaatan Tanah dan Gedung/Bangunan dengan

Pinjam Pakai s/d Tahun 2017

No.

Pemohon

Tanah dan Bangunan

Pemanfaatan

Jangka Waktu

1 KPUD Bantul Gedung Eks. Tuti Tengah Kantor KPUD Bantul

24 Mar 2015 s/sd13 Okt 2018

2 Pemerintah Provinsi DIY

Tanah Pembibitan Pertanian

1 April 2015 s/d 31 Maret 2020

3 Kodim Gedung Eks. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Sekretariat Fepabri

21 Jan 2016 s/d 201 Jan 2021

4 Rupbasan Bantul

Gedung Eks. Tuti Barat Kantor Rupbasan Bantul

15 Mei 2016 s/d 14 Mei 2021

5 Pemerintah Provinsi DIY

Gedung Eks Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul

25 Januari 2017 s/d 25 Januari 2022

Sumber: Bidang Aset BKAD, tahun 2018


147

Pinjam pakai barang milik daerah selain tanah dan bangunan/gedung

antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Instansi Vertikal untuk

terselenggaranya pemerintahan sampai dengan tahun 2017 sebagaimana

disajikan pada Tabel 4.110.


148

Tabel 4.110 Pemanfaatan Selain Tanah dan Gedung/Bangunan denganPinjam Pakai

s/d Tahun 2017

No.

Jenis Barang Milik Daerah

Jumlah

1

Kendaraan dinas/operasional roda 4

9

2

Kendaraan dinas/operasional roda 2

15

3

Peralatan dan mesin

91

Sumber: BKAD, 2018

Mitra pemanfaatan atas gedung/bangunan yang sedang tidak dimanfaatkan

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk sewa oleh pihak

ketiga selaku penyewa dengan mempertimbangkan efisiensi biaya

pemeliharaan, menghasilkan pendapatan daerah, optimalisasi fungsi barang

milik daerah dan berdasarkan pertimbangan tertentu yang bermanfaat bagi

pemerintah daerah. Setelah diteliti dan dilakukan kajian permohonan sewa

melalui pelaksanaan rapat koordinasi dan hasil rapat koordinasi disampaikan

kepada pengelola barang, serta pengelola barang telah mengajukan

permohonan izin kepada Bupati. Setelah memperoleh persetujuan Bupati Bantul,

tahun 2017 telah disewakan gedung/bangunan kepada pihak ketiga dengan

ditetapkan Keputusan Bupati Bantul yaitu:

1. Keputusan Bupati Bantul Nomor 362 Tahun 2017 tentang Penyewaan Gedung Eks Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (perpanjang); dan

2. Keputusan Bupati Bantul Nomor 375 Tahun 2017 tentang Penyewaan Sebagian Tanah dan Bangunan yang Digunakan untuk Bangunan ATM dan Kantor Kas BPD DIY.

Sampai dengan tahun 2017 sebagian tanah dan gedung yang disewakan

kepada pihak ketiga disajikan pada Tabel 4.111.


149

Tabel 4. 111

Daftar Pemanfaatan Tanah dan Gedung/Bangunan dengan Sewa s/d Tahun 2017

No.

Pemohon

Tanah dan Bangunan

Pemanfaatan

Jangka Waktu

1 PWNU DIY Tanah dan Gedung Eks Transito Kabupaten Bantul

UNU Yogyakarta 13 Des 2016 s/d 12 Des 2018

2 Yayasan KBTK Bhakti Annisa Wanita Islam Bantul

Sebagian tanah dan gedung eks Dinas Perijinan Kabupaten Bantul

KBTK Bhakti Annisa 29 Des 2016 s/d 28 Des 2021

3 SMP Unggulan Aisyiah Bantul

Gedung Eks. Dimennof SMP Unggulan Aisyiah Bantul

21 Nop. 2017 s/d 20 Nop. 2022

4 PT BPD DIY Tanah di Kompleks Perkantoran Manding

Kantor Kas BPD DIY Cab. Bantul

14 Des 2014 s/d 13 Des 2020

5 PT BPD DIY Sebagian Tanah dan Bangunan Kompleks Parasamya

Bangunan ATM dan kantor Kas BPD DIY

28 Des. 2017 s/d 27 Des. 2022

Sumber: Bidang Aset BKAD, tahun 2018

Kegiatan pemanfaatan barang milik daerah melalui penyewaan barang milik

daerah pada tahun 2017 telah diperoleh pendapatan dari sewa gedung sebesar

Rp118.212.905,00 terdiri dari SMP Unggulan „Aisyiyah‟ Kabupaten Bantul

sebesar Rp55.712.905,00 disetor tanggal 17 Nopember 2017 dan PT. Bank BPD

DIY sebesar Rp62.500.000,00 disetor tanggal 21 Desember 2017.

a) Kegiatan Penyusunan Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting yang

dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang perlu dikelola

secara tertib untuk mencapai pengelolaan barang milik daerah secara

berdaya guna dan berhasil guna. Oleh karena itu sesuai dengan amanat

yang diatur dalam ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang

menyatakan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang

milik daerah diatur dengan Perda berpedoman pada kebijakan pengelolaan

barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3)”dan

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 511 ayat (1)

yang menyatakan “ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang


150

milik daerah diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada

Peraturan Menteri ini”, maka pada tahun 2017 melalui kegiatan penyusunan

regulasi pengelolaan barang milik daerah telah menyusun Peraturan

Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.


151

10. Kegiatan Penyusunan Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan

pemerintah daerah yang perlu dikelola secara tertib untuk mencapai pengelolaan barang milik daerah secara

berdaya guna dan berhasil guna. Oleh karena itu sesuai dengan amanat yang diatur dalam ketentuan Pasal 105

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang

menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah diatur dengan Perda

berpedoman pada kebijakan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3)

pada tahun 2016 melalui kegiatan penyusunan regulasi pengelolaan barang milik daerah telah menyusun

perubahan naskah akademik dan perubahan draf peraturan daerah Kabupaten Bantul tentang Pengelolaan

Barang Milik Daerah sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah. Perubahan atas draf peraturan daerah ini dilaksanakan tahun ini karena

dengan diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan

Barang Milik Daerah yang diundangkan pada tanggal 11 April 2016 sebagai pengganti Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 17 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Selama tahun 2016 permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tata kelola barang milik daerah

beserta solusi yang akan diambil sebagai langkah perbaikan terlaksananya tata kelola barang milik daerah tahun

depan yaitu sebagai berikut:

Permasalahan :

Opini WTP atas LKPD yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bantul selama tiga tahun berturut-turut dengan

paragraf penjelasan antara lain tentang tata kelola aset tetap yang belum memadai. Penyebab belum memadai

tata kelola aset tetap yaitu sebagai berikut:

1. Masih terdapat beberapa SKPD/Unit Kerja belum menganggap pengurusan barang milik daerah sebagai hal

penting dan menjadi prioritas;


152

2. Masih terdapat beberapa pengguna barang/kuasa pengguna barang yang kurang memahami tentang

pentingnya pengelolaan barang daerah dibawah kekuasaannya secara tertib sesuai aturan yang berlaku,

sehingga laporan aset yang disajikan kurang akurat berdampak atas kekauratan laporan barang milik daerah

sebagai dasar penyusunan neraca Kabupaten Bantul;

3. Dokumen barang milik daerah sebagaian tidak ada;

4. Keterbatasan SDM pengelola barang milik daerah pada SKPD/Unit Kerja;

5. Belum dilaksanakan secara keseluruhan pengelolaan barang milik daerah dengan memperggunakan Simda

BMD, sehingga penatausahaan barang milik daerah masih dilaksanakan secara manual yang memakan

waktu yang lama dan menjadi tidak efisien;

6. Simda BMD belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Solusi :

1. Membangun komitem seluruh kepala SKPD/Unit Kerja sebagai pengguna/kuasa pengguna barang daerah

berserta seluruh jajarannya untuk melakukan tata kelola aset daerah dibawah kekuasaan secara tertib

adminsitrasi;

2. Ketepatan dan kebenaran laporan BMD telah dipergunakan sebagai salah satu indikator kinerja untuk

mengevaluasi kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

3. Tata kelola aset daerah dari perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang

daerah dilaksanakan dengan menggunakan Simda BMD;

4. Meningkatkan tunjangan pengurus barang milik daerah;

5. Memberikan sanksi bagi SKPD/Unit Kerja yang belum menyampaikan laporan BMD semesteran/tahunan

berupa penundaan pencairan uang persediaan (UP);

6. Melaksanakan inventarisasi dan sensus barang milik daerah secara mandiri di masing-masing SKPD/Unit

Kerja; dan

7. Dalam meningkatkan keterbatasan SDM pengelola BMD antara lain melaksanakan secara rutin workshop

pengurus barang.

3.1.4 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Fasilitasi Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Sekretariat)


153

Kegiatan-kegiatan pada program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

yang dilaksanakan oleh Sekretariat bersifat menfasilitasi kegiatan-kegiatan pengelolaan keuangan daerah

yaitu sebagai berikut:

1. Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Keuangan Daerah

Dalam era transparansi, publik memiliki hak guna memperoleh berbagai macam informasi termasuk

pengelolaan keuangan daerah. Melalui kegiatan penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi

keuangan daerah telah disusun leaflet memuat realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah

Kabupaten Bantul dan neraca pemerintah Kabupaten Bantul dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016;

dan buku profil DPPKAD

Selain itu kegiatan ini juga menyajikan berbagai informasi tentang anggaran pendapatan dan belanja

daerah dalam rangka transparansi pengelolaan keuangan yang dapat dilihat menu yang ditampilkan pada

web BKAD (Gambar 3.15) yang menyajikan menu transparansi pengelolaan keuangan daerah serta

berita yang memuat berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan.

Gambar 3.15

Web DPPKAD Kab. Bantul

Dalam menu transparansi pengelolaan keuangan daerah telah disajikan informasi tentang Ringkasan

RKA seluruh OPD; Rancangan Peraturan Daerah APBD; Rancangan Peraturan Daerah Perubahan

APBD; Ringkasan DPA seluruh SKPD; Ringkasan DPA PPKD; Laporan Realisasi Anggaran seluruh

OPD kecuali Kecamatan; Laporan Realisasi Anggaran PPKD, LKPD yang sudah diaudi dan Opini atas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Kegiatan ini telah menyusun Standard Operating Procedure (SOP) yang dipergunakan sebagai acuan

bagi PNS dan pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungan BKAD dalam melaksanakan tugas pokok dan


154

tata kerja pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga terwujud kinerja

pelayanan yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil. Tahun 2017 telah

disusun 1 SOP tentang penghapusan barang milik daerah dan 36 SOP tentang pajak daerah yang masih

dalam proses penyusunan.

3. Pengelolaan Simkeuda

Pengelolaan keuangan daerah dengan mengintegrasikan seluruh fungsi pengelolaan keuangan daerah

yang dimulai dari fungsi penganggaran, fungsi penatausahaan keuangan daerah sampai dengan fungsi

akuntansi dan pelaporan keuangan daerah menggunakan aplikasi Simda Keuangan Daerah (Simkeuda).

Sistem informasi ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP.

Fungsi penganggaran telah dilaksanakan dengan Simda keuangan daerah yaitu telah disusun buku

rancangan peraturan daerah/rancangan peraturan bupati tentang APBD/perubahan APBD dan

DPA/DPPA dengan mempergunakan aplikasi Simda Keuangan Daerah. Fungsi penatausahaan

keuangan daerah telah dilaksanakan dengan SIMDA Keuangan Daerah dari proses penerbitan SPD,

pembuatan SPP/SPM oleh seluruh OPD, penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD sampai SPJ SKPD beserta

register-register dan formulir-formulir pengendalian anggaran lainnya. Serta fungsi akuntansi dan

pelaporan telah dilaksanakan yaitu dari proses penyusuan jurnal buku besar, buku pembantu dan laporan

keuangan (laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas).

Gambar 3.16

Simda Keuangan Daerah

Permasalahan yang dihadapi selama tahun 2017 pada tata kelola keuangan daerah dari aspek

pelaporan keuangan daerah dan sistem akuntansi berserta solusi yang akan dipergunakan sebagai acuan

tahun berikutnya adalah sebagai berikut:


155

Pada tahapan penganggaran dan pengendalian keuangan daerah, dan sistem akuntansi dan pelaporan

keuangan daerah yang merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan dan solusi

dari ke-dua tahap tersebut yaitu sebagai berikut:

Permasalahan:

1. Masih terdapat beberapa OPD tidak konsisten tentang jadwal pelaksanaan kegiatan dan tidak sesuai

dengan aturan tentang standar harga barang dan jasa;

2. Masih terdapat beberapa OPD dalam menyusun neraca OPD dilakukan oleh bendahara pengeluaran;

3. Kurang koordinasi antara penyusun neraca dan pengurus barang sehingga data aset yang disajikan

dalam neraca tidak sama dengan data aset yang dilaporkan oleh pengurus barang.

4. Kurangnya konsistenai SDM, rekonsiliasi data pelaksanaan penyusutan aset dan persediaan

Solusi:

1. Pengajuan revisi DPA sebagai salah satu indikator penilaian evaluasi kinerja yang diatur dalam

Perturan Bupati Bantul;

2. Pemisahan ketugasan antara penyusun neraca dan bendahara pengeluaran;

3. Meningkatkan koordinasi dalam entitas akuntansi antara penyusun neraca dan pengurus barang

sehingga ada kesamaan data aset yang disajikan dalam neraca dan laporan aset;

4. Petugas penyusun neraca dalam etintas akuntansi tidak hanya 1 (satu) penyusun neraca diharapkan ke

depan penyusunan neraca dilakukan oleh 2 (dua) petugas penyusun neraca;

5. Pelaksanaan pendampingan penyusunan neraca dinas/instansi oleh Perwakilan BPKP Provinsi DIY

lebih intensif dilaksanakan.

6. Diselenggarakan sosialisasi tentang penerapan standar akuntansi berbasis akrual.

7. Konsitensi pelaksanaan, keterbukaan transparansi pengelolaan, kemauan dan kemampuan tertib

administrasi dalam tata kelola keuangan di masing-masing OPD/Unit Kerja

8. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara bendahara pengeluaran, pembuat neraca dan

penyimpan barang di masing-masing OPD


156

3.2. Sasaran 2 Meningkatnya Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah

3.2.1 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja pada Aspek penyerapan

anggaran belanja pemerintah (Bidang Perbendaharaan)

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan

Aset Daerah, bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan

perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan dukungan teknis bidang

perbendaharaan. Terlaksananya ketugasan tersebut bidang Perbendaharaan

memiliki fungsi yaitu sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kerja Bidang;

2. perumusan kebijakan teknis bidang perbendaharaan;

3. pengelolaan dan penyaluran gaji ASN;

4. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

5. pengoordinasian, pengendalian, dan pelaporan dana transfer;

6. penyelenggaraan secretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti

Rugi (TPTGR);

7. koordinasi dan pembinaan pengelola keuangan SKPD;

8. penyelenggaraan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Iuran Wajib

Pegawai (IWP), PPh pasal 21 PNS, dan Tabungan Perumahan (Taperum)

ASN;

9. penyelenggaraan pembayaran iuran, dan pelaporan program Jaminan

Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM);

10. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;

dan

11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan

tugas dan fungsi.

Tahun 2017 terlaksananya tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas

didukung dengan terlaksananya berbagai kegiatan dari program peningkatan


157

dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan program pembinaan

dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota. Sebagai indikator kinerja

dari ke-dua program tersebut adalah jumlah SKPD dengan penyerapan

anggaran belanja daerah diatas target kabupaten dengan besaran target yang

akan dicapai sebesar 25%. Kepala Bidang Perbedaharaan bertanggungjawab

untuk mewujudkan target tersebut sebagaimana telah diperjanjikan dalam

dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Sampai dengan semester I (pertama) tahun

2017 penyerapan belanja daerah dari seluruh OPD dengan persentase realisasi

penyerapan belanja diatas target Kabupaten atau diatas 60% yaitu sebanyak 7

(tujuh) OPD sedang 28 OPD memiliki penyerapan belanja daerah dibawah 60%.

(lihat Bagan 1.1)

Penyerapan n > 60; 10 ;

21%

Bagan 1.1

Persentase Jumlah SKPD

dengan Penyerapan diatas

Target Kabupaten

Penyerapan n < 60; 38 ;

79%

Berdasarkan bagan diatas maka capaian indicator kinerja Kepala Bidang

Perbendaharaan sebagaimana telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian

Kinerja yaitu sebagai berikut:


158

Tabel 3.26

Capaian Indikator Cakupan Pencapaian Penyerapan Belanja SKPD sesuai Target

Kabupaten

Indikator

Formula

Tahun 2017 Kode

Target

Realisasi

%

Capaian

Cakupan

pencapaian

penyerapan

belanja

SKPD

sesuai

target

Jumlah SKPD dengan

penyerapan anggaran

belanja daerah diatas

target Kabupaten

dibagi Jumlah SKPD x

100%

25% 21% 83%

Tahun 2017 indikator kinerja dari program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah dan program pembinaan pengelolaan keuangan

Kab/Kota yang dilaksanakan oleh Bidang Perbendaharaan berupa cakupan

penyerapan belanja SKPD sesuai target Kabupaten ditargetkan sebanyak 12

(duabelas) SKPD dengan penyerapan belanja daerah semester I diatas angka

persentase penyerapan belanja daerah atau diatas 60%. Target tersebut tidak

dapat diwujudkan, dimana hanya terdapat 11 (sebelas) SKPD yang menunjukkan

anggaran belanja daerah yang dialokasikan semester I terserap sama atau diatas

60%. Sehingga angka persentase pencapaian penyerapan belanja SKPD sesuai

target Kabupaten yang dicapai oleh Kepala Bidang Perbendaharaan sebesar

60% kategori TINGGI. Tidak tercapainya indicator kinerja ini dipengaruhi dengan

penyerapan belanja daerah tidak sesuai dengan anggaran yang dialokasikan

pada semester I. (lihat Bagan 3)


159

Penyerapan Belanja Daerah Semester I

Rp806.931,69 Rp818.252,59

Rp209.393,97

Rp472.336,76 Bagan 3

Penyerapan Belanja

Semester I Tahun

2017

Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung

Alokasi Anggaran Realisasi

Tahun 2017 anggaran belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bantul

sebesar Rp2.330.695.497.939,22 dialokasikan untuk mendanai belanja daerah

semester I sebesar Rp1.625.184.272.949,00 atau 70% dari total anggaran.

Sedang belanja daerah sampai dengan semester I terealisasi sebesar Rp

676.742.845.397,41 atau belanja daerah terserap 42% dari belanja daerah yang

dialokasikan pada semester I. Masih banyaknya jumlah SKPD yang memiliki

angka persentase penyerapan anggaran belanja daerah dibawah target

Kabupaten hal tersebut disebabkan

• SKPD/Unit Kerja dalam menyusun rencana anggaran kurang matang

sehingga dalam pelaksanaan anggarannya membutuhkan waktu untuk

dilakukan penyesuaian-penyesuaian termasuk sering melakukan revisi

atas dokumen pelaksanaan anggaran (DPA);

• SKPD/Unit Kerja dalam menyusun rencana penarikan dana tidak seuai

dengana pelaksanaan jadwal pelakanaan kegiatan sehingga terdapat

kebiasaan SKPD memiliki kecenderungan pengalokasian terhadap

penarikan dana pada triwulan I lebih besar dibanding dengan triwulan

berikutnya;


160

7

• Adanya kehati-hatian dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan

jasa yang mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan

pengadaannya yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja

langsung;

• Lemahnya koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran

terutama untuk kegiatan pembangunan;

• Keterlambatan penerimaan petunjuk teknis untuk pelaksanaan kegiatan

yang bersumber dari dana alokasi khusus; dan

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh bidang Perbendaharaan melalui

program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan program

pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Manajemen Investasi

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan uang daerah yang

sementara belum digunakan untuk diinvestasikan jangka pendek dalam bentuk

deposito di bank umum. Sebagai dasar hokum pelaksanaan kegiatan ini adalah

Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penunjukan Bank Umum

untuk Penyimpanan Uang Daerah. Tujuan dari penempatan uang daerah yang

belum dimanfaatkan dalam bentuk deposito pada Bank Umum yaitu untuk

menambah penerimaan daerah dari penerimaan bunga deposito sesuai dengan

ketentuan tingkat suku bunga yang berlaku. Tahun 2017 penerimaan bunga

deposito ditargetkan sebesar Rp19.000.000.000,00 terealisasi

Rp25.141.745.710,82 atau tercapai 132,27%.

Tahun 2017 telah dilaksanakan

penandatangan Kesepakatan Bersama

antara Pemkab Bantul dengan 12 mitra

perbankan tentang penempatan uang

daerah itu dilakukan Bupati Bantul

Suharsono dengan pimpinan 12 mitra

perbankan tersebut di ruang Bupati


161

Bantul pada tanggal 9 November 2017.

Ke-12 mitra perbankan itu adalah Bank

BPD DIY, Bank BTN, Bank BRI, Bank

Mandiri, Bank BNI, Bank Bukopin, Bank

BRI Syariah, Bank Muamalat, Bank Woori

Saudara, Bank Panin Dubai Syariah,

Bank Mandiri Syariah dan PT Bank

Mandiri Taspen Pos.

Melalui kesepakatan bersama ini untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas,

akuntabilitas, dan transparansi penempatan uang daerah Kabupaten Bantul

dalam bentuk deposito pada bank umum secara konvesional.

2. Penerbitan SP2D

SP2D merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana

yang diterbitkan BUD berdasarkan surat perintah membayar (SPM) yang

diterbitkan oleh pengguna/kuasa pengguna anggaran atas beban pengeluaran

DPA/DPPA SKPD dan DPA/DPPA PPKD. Sebelum diterbitkan SP2D bidang

Perbendaharaan melakukan pengujian dan penelitian atas kebenaran dan

kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebanyak 9.511 dokumen. Tahun 2017

jumlah SP2D yang diterbitkan sebanyak dokumen SPM yaitu sebanyak 9.511

SP2D dengan nilai nominal sebesar Rp1.896.689.506.053,00 dengan rincian

sebagai berikut: (lihat Tabel 3.33)

Tabel 3.27

Jumlah SP2D Tahun 2017

No

SP2D

Vol

Nominal (Rp)

1 SP2D UP 53 Rp 18,949,678,750.00

2 SP2D GU 728 Rp 178,184,323,040.00

3 SP2D TU 197 Rp 22,912,479,744.00

4 SP2D Nihil 251 Rp 38,748,749,581.00

5 SP2D LS BTL dan Pembiayaan 5558 Rp1,150,559,747,469.00


162

6 SP2D LS Belanja Langsung 2724 Rp 480,334,527,470.00

Sumber data : Bidang Perbendaharaan BKAD, 2017

Salah satu upaya mendorong pengelolaan APBD yang sehat, efisien dan

efektif serta pelaksanaan penyerapan APBD yang optimal dan tepat waktu,

dan memberI layanan yang prima bagi masyarakat maupun dunia usaha

diperlukan adanya peningkatan layanan. Salah satu upaya telah dilaksanakan

oleh BKAD pada tanggal 18 Juli 2017 bertempat di Pendopo Parasamya

dilaksanakan launching kasda online untuk menindaklanjuti MoU dengan

Bank BPD DIY tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemberdayaan

Perekonomian Daerah Kabupaten Bantul yang telah ditindaklanjuti dengan

Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Rekening Kas Uang Daerah

Kabupaten Bantul yang berkaitan dengan pengelolaan Kas Daerah secara

online serta tindak lanjut kerjasama. Dalam acara tersebut dilakukan

penandatanganan MoU antara BAKD Kabupaten Bantul dengan PT. Bank

BPD DIY disaksikan Sekda, Asisten Sekda dan semua yang hadir dan

dilanjutkan launching Kasda Online di BPD Unit Parasamya oleh Sekretaris

Daerah Kab Bantul

Penandatanganan MoU antara BKAD Kabupaten Bantul dengan PT. Bank BPD DIY disaksikan Sekda Kabupaten Bantul

Program Kasda Online ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik

masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengelola

keuangan daerah serta memberikan kemudahan terhadap ASN khususnya

lingkup OPD, baik yang mengurus atau melayani pencairan SP2D di BKAD

maupun dalam melakukan pencairan di Bank BPD DIY Cabang Bantul.


163

3. TPTGR

Kegiatan TP-TGR dilaksanakan oleh bidang Perbendaharaan dalam rangka

terselenggaranya secretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

(TP-TGR) untuk memperlancar pemulihan kerugian akibat kesalahan bendahara,

PNS bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar

hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya akibat dari

perbuatannya yang secara langsung telah merugikan keuangan daerah maka

diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Sampai dengan tahun 2017

kegiatan ini telah manangani 5 (lima) macam kasus dengan jumlah 79 orang

yang merugikan daerah. Kasus yang ditangani adalah sebagai berikut:

Kerugian daerah dari 30 anggota DPRD dengan kasus duplikasi anggaran

biaya perawatan, pengobatan, BBM, dan operasional DPRD kejadian periode

tahun 1999 s/d 2004;

Kerugian daerah dari 44 PNS yang tidak mampu menyelesaikan study S2

kejadian periode tahun 2002 s/d 2004 dan 43 PNS telah membayar dan

menyelesaikan kerugian daerah;

Kerugian daerah dari PNS yang tidak mampu menyelesaikan study S1

kejadian tahun 2016; dan

Kerugian daerah dari Drs. Eka Agus Raharja kejadian tahun 2016.

Sampai dengan tahun 2017 kerugian daerah yang telah diangsur dan

disetor ke Kas Daerah adalah sebagai berikut:


164

PNS yang tidak mampu Rp Rp Rp Rp Rp

menyelesaikan 618,750,000 604,437,500 13,676,500 618,114,000 636,000

Kerugian daerah anggota

[TYPE HERE]

Tabel 3.28.

Pemulihan Kerugian Daerah s/d Tahun 2017

No Uraian Kasus Jumlah Angsuran Jumlah Sisa

Kerugian Tahun lalu Tahun 2017 Angsuran Kerugian

1 44

2 DPRD (periode tahun 1999

s/d 2004)

PNS yang tidak dapat 3

menyelesaikan study S1

Kerugian daerah dari 4

Bambang Supriyadi

Kerugian daerah dari Drs 5

Eka Agus R

Rp 30

964,668,000

Rp 3

18,000,000

Rp 1

38,289,600

Rp 1

6,000,000

Rp

Rp

220,560,000

Rp

12,250,000

Rp

15,300,000

Rp

-

Rp

Rp

16,650,000

Rp

3,250,000

Rp

6,000,000

Rp

3,250,000

Rp

Rp

237,210,000

Rp

15,500,000

Rp

21,300,000

Rp

3,250,000

Rp

Rp

727,458,000

Rp

2,500,000

Rp

16,989,600

Rp

2,750,000

RpJumlah 79

1,645,707,600

852,547,500

42,826,500

895,374,000

750,333,600



165

4. Penyusunan SPT Tahunan

Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan bagi PNS/CPNS merupakan laporan pajak

yang dilaporkan satu tahun sekali (tahunan) oleh PNS/CPNS sebagai wajib pajak

yang berkaitan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan atas

penghasilan yang telah diterima dalam satu tahun. PNS/CPNS sebagai wajib pajak

berkewajiban menyampaikan SPT tahunan dengan benar, lengkap dan jelas ke

Kantor Pajak Pratama. Kegiatan penyusunan SPT tahunan telah memfasilitasi

penyusunan formulir 1721-A2 yang memuat penghasilan dan perhitungan pajak

penghasilan (PPh) Pasal 21 tahun pajak 2016 masing-masing PNS/CPNS se-

Kabupaten Bantul sebanyak 11.283 formulir dan penyusunan SPT masa bulan

Desember 2017. Formulir ini telah didistribusikan ke seluruh PNS/CPNS sebagai

lampiran SPT tahunan (tahun 2017) yang dilaporkan ke

Kantor Pajak Pratama dengan pemanfaatan e-filling yaitu penyampaian SPT

secara elektronik yang dapat dilakukan melalui website Direktorat Jenderal Pajak

(www.pajak.go.id). Pelaporan SPT Tahunan melalui e-filling dapat menghindari

antrian yang panjang saat pelaporan, selain itu sebagai tindak lanjut Surat Edaran

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun

2015 tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemebritahuan Tahunan Pajak

Penghasilan Orang Pribadi oleh Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional

Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia melalui e-Filling.

Gambar

Form 1721 1


http://www.pajak.go.id/

166

Rp

2,832,818,949

Rp

709,264,401

Rp

70,734,000

Rp

-

Rp

2,828,439,106

Rp

708,220,289

Rp

70,781,000

Rp

-

Rp

2,830,739,347

Rp

708,643,023

Rp

70,201,000

Rp

-

Rp

2,818,817,590

Rp

710,863,834

Rp

69,965,000

Rp

-

5. Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP, Taperum, dan PPh Ps 21 Bagi

PNS

Gaji yang diterima oleh PNS/CPNS

dibebankan pada APBD merupakan gaji

bersih yang diperoleh dari jumlah bruto

dikurangi dengan potongan-potongan.

Potongan gaji PNS terdiri atas potongan

Perhitungan Fihak Ke-tiga (PFK) berupa

Iuran Wajib PNS sebesar 10% dari gaji

pokok dan tunjangan keluarga PNS dan

tabungan perumahan dan pajak

penghasilan ps 21. Pemotongan,

penyetoran dan pelaporan PFK dan pph

pasal 21 dilaksanakan oleh Kepala Bidang

Perbendaharaan sebagaimana diatur dalam

Surat Keputusan Bupati Bantul 08 Tahun

2017.

Selama tahun 2017 kegiatan ini telah melaksanakan pemotongan dan

penyetoran PFK dan pajak penghasilan ps 21 dengan menerbitkan SP2D PFK

setiap bulannya. Adapun jumlah PFK dan pajak penghasilan pasal 21 yang

telah dipotong, disetor, dan dilaporkan sebesar Rp44.048.748.179,00 dengan

jumlah SP2D PFK sebanyak 27 dokumen adalah sebagai berikut:

Tabel 3.29 Jumlah Potongan PFK dan PPh Ps 21 Gaji PNS Tahun 2017

No Bulan Jumlah SP2D

Perhitungan Fihak Ke-tiga (PFK) Pph Ps 21

Taspen Askes Taperum

1 Januari 2

2

Februari

2

3

Maret

2

4

April

2


167

Rp

2,813,811,605

Rp

698,765,546

Rp

69,579,000

Rp

-

Rp

2,803,722,652

Rp

701,769,379

Rp

69,544,000

Rp

-

Rp

2,790,407,256

Rp

698,177,398

Rp

68,764,000

Rp

119,521,734

Rp

2,794,983,389

Rp

699,477,268

Rp

69,927,000

Rp

925,107,861

Rp

2,756,915,543

Rp

690,500,637

Rp

68,408,000

Rp

73,623,870

Rp

2,745,608,791

Rp

687,601,191

Rp

68,136,000

Rp

74,598,171

Rp

2,746,765,241

Rp

687,821,177

Rp

68,254,000

Rp

74,041,750

Rp

2,721,670,953

Rp

689,629,965

Rp

67,805,000

Rp

74,322,263

Rp

33,484,700,422

Rp

8,390,734,108

Rp

832,098,000

Rp

1,341,215,649

5 Mei 4

6

Juni

1

7

Juli

2

8

Agustus

3

9

September

2

10

Oktober

2

11

November

2

12

Desember

3

Jumlah

27


Selama tahun 2017 jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong

setiap bulan sebesar Rp2.383.099.370,00 dan disetor ke Kas Negara sebesar

Rp1.341.215.649,00 terdapat selisih sebesar Rp1.041.883.721,00. Selisih

tersebut merupakan kompensasi pajak penghasilan pasal 21 yang disebabkan

dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor

101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena

Pajak yang mulai berlaku pada tahun pajak 2016.

6. REKONSILIASI BELANJA SKPD

Rekonsiliasi belanja SKPD dilaksanakan dengan pencocokan data belanja

langsung dari masing-masing SKPD dengan data belanja langsung dari BKAD

setiap triwulan, maka data belanja langsung tersaji dengan akurat dari seluruh

SKPD dari aspek pertanggungjawaban atas anggaran belanja, SP2D yang telah

diterbitkan oleh Kuasa BUD maupun laporan realisasi penyerapan melalui. Hasil


168

rekonsiliasi tersebut dituangkan kedalam berita acara hasil rekonsiliasi yang

memuat hasil tentang data anggaran dan realisasi belanja langsung yang

ditandatangani oleh staf seksi Belanja Langsung dengan bendahara

pengeluaran diketahui oleh Kepala Seksi Belanja Langsung Bidang

Perbendaharaan. Jumlah berita acara hasil rekonsiliasi belanja SKPD selama

tahun 2016 sebanyak 236 dokumen. Kegiatan ini juga telah melaksanakan

pemantauan terhadap penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2016

dengan 12 SKPD pengelola DAK.

Selain itu kegiatan ini juga telah menyusun daftar Rekapitulasi Transaksi

Harian Belanja Daerah (RTH) yang merupakan daftar yang dibuat oleh Kuasa

BUD yang memuat rekapitulasi Daftar Transaksi Harian (DTH) Pemerintah

Kabupaten Bantul. Kuasa BUD telah melaporkan daftar RTH dalam bentuk

hardcopy dan softcopy ke Kantor Pajak Pratama (KPP) secara bulanan paling

lama tanggal 20 setelah bulan yang bersangkutan berakhir. Jumlah pajak yang

telah dipotong/dipungut dan dilaporkan oleh bendahara pengeluaran

SKPD/Kuasa BUD atas transaksi pengeluaran yang bersumber dari APBD

Kabupaten Bantul selama tahun 2017 sesuai dengan aturan yang berlaku

sebesar Rp49.266.242.531,00 yaitu dengan jumlah laporan per bulan sebagai

berikut: (lihat Tabel 3.34)

Grafik 3. Pemungutan dan Penyetoran Pajak oleh BUD

Tahun 2017

Rp22.287,27

Rp3.980,95

Rp4.039,29 Rp4.294,18

Rp344,51

Rp578,47 Rp1.392,79

Rp3.262,07

Rp1.707,39

Rp5.486,81

Rp208,81 Rp1.683,69Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nop Des


169

7. PENGELOLAAN DAN PELAPORAN JKK, JKM BAGI PNS

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

mengamanatkan Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan berupa

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Aparatur

Sipil Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya menyelenggarakan

pemerintahan umum dan pelayanan publik. Sebagai landasan hokum

perlindungan terhadap ASN diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70

Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi

Aparatur Sipil Negara. Peraturan pemerintah tersebut mengatur hak

perlindungannya dan manfaat yang akan diperoleh seluruh ASN dari program

JKK dan JKM dan kewajiban Pemerintah untuk membayar iuran JKK dan JKM.

Pemerintah Kabupaten Bantul selaku pemberi kerja wajib telah

mengikutsertakan seluruh PNS/CPNS Pemerintah Kabupaten Bantul dan Ketua

beserta seluruh anggota DPRD dalam program JKK dan JKM yang dikelola oleh

PT TASPEN (Pesero) sebagai pengelola program tersebut.

Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bantul telah menganggarkan belanja

iuran JKK dan JKM seluruh PNS/CPNS dan Ketua beserta anggota DPRD yang

dianggarkan di BKAD Kabupaten Bantul dan secara rutin setiap bulan

melakukan pembayaran iuran tersebut ke PT TASPEN (Pessero) selaku

pengelola program JKK dan JKM. Anggaran dan realisasi belanja iuran JKK dan

JKM tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Anggaran Realisasi

Rp1.902.008.300

Rp1.541.606.600

Rp924.684.131

Rp1.155.848.477

Belanja Iuran JKK Belanja Iuran JKM

Grafik


170

Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran JKK dan JKM Tahun 2017

Selain perlindungan kepada ASN melalui program JKK dan JKM

Pemerintah Daerah juga berkewajiban memberi perlindungan dari aspek

kesehatan dengan mengikutsertakan seluruh PNS/CPNS sebagai peserta

jaminan kesehatan pada BPJS Kesehatan sebagai penyelenggaran program

kesehatan. Melalui jaminan kesehatan PNS/CPNS dapat memperoleh manfaat

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar

kesehatan

Besaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah

untuk PNS/PCNS sebesar 5% dengan ketentuan 3% ditanggung oleh

Pemerintah Daerah yang dianggarkan pada BKAD selaku SKPD dan 2%

ditanggung oleh PNS/CPNS. Tahun 2017 jumlah iuran jaminan kesehatan dari

Pemerintah Daerah atau sebesar 3% dan yang ditanggung oleh PNS/CPNS

selaku penerima upah atau sebesar 2% yang telah disetor secara rutin ke Kas

Negara adalah sebesar Rp20.975.134.795,50 dengan komposisi sebagai

berikut:

PNS/CPNS

(2%);

Rp8.390.053.

918 ; 40%

Pemerintah

Daerah (3%);

Rp12.585.080

.878 ; 60%

Grafik Komposisi Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2017

Dalam rangka meningkatkan informasi dan pemahaman terhadap

pengelolaan program JKK dan JKM di kalangan pegawai ASN di lingkungan

Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun

2015 tentang JKK dan JKM kegiatan ini telah menyelenggarakan sosialisasi

program JKK dan JKM pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017 bertempat di

Gedung Induk lt. 3 Komplek Parasamnya. Acara sosialisasi deselenggarakan


171

dengan menggandeng PT TASPEN (Pesero) selaku pengelola program JKK

dan JKM yang menyampaikan materi hak dan kewajiban peserta program JKK

dan JKM.

8. Penerbitan SKPP

Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) merupakan Surat

Keterangan tentang penghentian pembayaran gaji terhitung mulai bulan

dihentikan pembayarannya yang dibuat/dikeluarkan oleh BKAD atas pegawai

yang pindah atau pensiun berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan.

SKPP diterbitkan dengan tujuan agar pegawai yang pindah dapat dilanjutkan

pembayaran gajinya oleh Pemerintah Daerah di tempat kerja yang baru, atau

dibayarkan pensiunnya oleh PT Taspen bagi pegawai yang memasuki masa

pensiun. Pada SKPP, selain dicantumkan perincian gaji bulan terakhir yang

telah dibayar, juga dicantumkan utang-utang kepada daerah dari pegawai yang

bersangkutan bila ada. Tahun 2017 kegiatan ini telah menerbitkan sebanyak

2264 SKPP terdiri sebagai berikut:

1. PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) sebanyak 442 SKPP;

2. PNS yang meninggal dunia sebanyak 37 SKPP;

3. PNS yang mutasi ke luar Kabupaten Bantul sebanyak 13 SKPP;

4. SKPP penyerahan P3D (penyerahan personil) ke Pemerintah Provinsi DIY

sebanyak 1.735 SKPP; dan

5. PNS yang mengajukan pensiun dini sebanyak 33 SKPP.


http://www.wikiapbn.com/wiki/index.php?title=Surat_Keterangan&action=edit&redlink=1

http://www.wikiapbn.com/wiki/index.php?title=Surat_Keterangan&action=edit&redlink=1

http://www.wikiapbn.com/artikel/Gaji

http://www.wikiapbn.com/wiki/index.php?title=Pegawai_pindah&action=edit&redlink=1

http://www.wikiapbn.com/wiki/index.php?title=Pensiun&action=edit&redlink=1

http://www.wikiapbn.com/artikel/Surat_keputusan

http://www.wikiapbn.com/wiki/index.php?title=PT_Taspen&action=edit&redlink=1

http://www.wikiapbn.com/artikel/Gaji

http://www.wikiapbn.com/wiki/index.php?title=Utang_kepada_negara&action=edit&redlink=1

172

9. Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD

Tahun 2017 kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan SKPD

dilaksanakan dengan menitikberatkan pada upaya yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri

Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai

pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mengintruksikan transaksi non

tunai (TNT) pada pemerintah daerah dilaksanakan paling lambat 1 Januari 2018

yang meliputi penerimaan daerah yang dilakukan bendahara

penerima/bendahara penerima pembantu dan pengeluaran daerah yang

dilakukan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.

Pada tanggal 1 September 2017 Pemerintah Kabupaten Bantul telah

menerapkan transaksi non tunai sebagai dasar hokum adalah Intruksi Bupati

Bantul Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai yang

pengaturan lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 586/02986/BKAD. Dalam Instruksi Bupati tersebut

mengintruksikan kepada Sekretaris Daerah, para Assisten Daerah Kabupaten

Bantul dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Bantul

Upaya untuk menyatukan persepsi dan pengetahuan dalam melaksanakan

kegiatan di setiap OPD dan badan usaha untuk menciptakan pemerintahan yang

transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai tindak

lanjut pelaksanaan Instruksi Bupati No. 4 Tahun 2017 telah dilaksanakan Loka

Karya Pelaksanaan Implementasi Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten

Bantul yang berlangsung di Gedung Induk Lantai III Komplek Parasamya Bantul

pada tanggal 30 Agustus 2017 dengan jumlah peserta sebanyak 150 orang yang

terdiri dari Kepala OPD, Kepala BUMD, BUMN, BULD dan para pelaku UKM dan

pelaku usaha sebagai rekanan Pemkab. Bantul dalam melaksanakan

kegiatannya. Nara sumber yang dihadirkan dalam lokarkarya ini antara lain dari

Tim Perbendaharaan BKAD DKI dan Kepala BPD DIY.


173

4 Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Rp231.802,57 Rp222.760,21 Rp12.310,88

5 Belanja Tidak Terduga

Jumlah

Rp34.319,27

Rp339.754,25

Rp 2.896,07

Rp292.200,18

Rp31.423,19

Rp47.472,58

3

Bupati Bantul Drs. H. Suharsono

memberikan Sambutan dalam

Acara Loka Karya Pelaksanaan

Narasumber Loka Karya

Pelaksanaan Implementasi

Transaksi Non Tunai

3.2.2 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Fasilitasi Penyerapan Belanja Pemerintah (Sekretariat)

Sekretariat melaksanakan kegiatan fasilitasi penyaluran belanja PPKD sebagai upaya mendukung

indikator kinerja percepatan penyerapan belanja pemerintah.

1) Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD

Kegiatan fasilitasi penyaluran belanja PPKD telah memfasilitasi pencairan belanja tidak langsung yang

dianggarkan pada PPKD kepada penerima dan memfasilitasi pencairan pengeluaran pembiayaan

daerah yang dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan daerah PPKD berdasarkan aturan yang

berlaku. Tahun 2017 kegiatan ini telah menfasilitasi pencairan pengeluaran daerah yang diajukan oleh

OPD penanggungjawab teknis sebesar Rp292.200.185.881,00 dari anggaran pengeluaran daerah pada

PPKD sebesar Rp339.754.248.023,42 dengan rincian disajikan sebagai berikut: (lihat Tabel 3.37 dan

Tabel 3.38)

Tabel 3.37 Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung pada PPKD Tahun 2017

(dalam Jutaan Rupiah) No Uraian Anggaran Realisasi

Selisih Lebih (Kurang)

1 Belanja Hibah Rp55.401,10 Rp50.563,41 Rp4.659,12

2 Belanja Bantuan Sosial Rp3.901,10 Rp 1.650,30 Rp2.179,10

Belanja Bagi Hasil kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Rp14.330,19 Rp 14.330,19 Rp 0,00

Belanja Bantuan Keuangan kepada


174

Tabel 3.38

Realisasi Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2017

No Uraian Anggaran Realisasi Selisih Lebih

(Kurang)

1 Pengeluaran Pembiayaan

Jumlah

Rp25.860,00

Rp25.860,00

Rp24.364,80

Rp24.364,80

Rp1.495,20

Rp1.495,20

Sumber data : Sub. Bag. Keuangan dan Aset Sekretariat BKAD, tahun 2017

3.3. Sasaran 3 Meningkatnya Kontribusi PAD

Sasaran 3

Meningkatnya kontribusi PAD

Persentase PAD terhadap Belanja Daerah

Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

BKAD sebagai penyelenggaran fungsi penunjang urusan pemerintahan

bidang keuangan daerah sebagai indikator kinerja selain dari kualitas tata kelola

keuangan dan aset daerah terukur dengan diraih/dipertahankan opini WTP atas

LKPD dan percepatan penyerapan belanja pemerintah juga dari aspek

pendapatan daerah. Sebagai ukuran keberhasilan/kegagalan dari aspek

pendapatan telah ditetapkan sasaran 3 yaitu meningkatkan kemampuan

keuangan daerah memiliki dua indikator kinerja yaitu persentase PAD terhadap

pendapatan daerah dan belanja daerah. Ke-2 indikator kinerja tersebut untuk

mengetahui peranan PAD terhadap pendapatan daerah dan peranan sebagai

sumber dana untuk membiayai belanja daerah. Capaian atas indikator kinerja

tersebut adalah sebagai berikut: (lihat Tabel 3.39)

Tabel 3.39

Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 3 Tahun 2017

Sasaran Indikator Kinerja Formula Realisasi

Tahun 2016

Tahun 2017



175

Meningkatkan

kemampuan

keuangan daerah

Persentase PAD terhadap

Pendapatan Daerah Persentase PAD terhadap

PAD dibagi

pendapatan daerah

dikalikan 100%

PAD dibagi belanja

20,22% 22% 22,32% 101,45%

Belanja Daerah daerah dikalikan 100% 20,05% 17,5% 28,15% 160,85%

3.3.1. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Persentase PAD terhadap pendapatan daerah dipergunakan untuk menginformasikan kontribusi atau

peranan PAD terhadap pendapatan daerah. Tahun 2017 persentase PAD terhadap pendapatan daerah

ditargetkan sebesar 22% terealisasi 22,32%. Target dan realisasi PAD dalam memberi kontribusi terhadap

pendapatan daerah yaitu sebagai berikut: (lihat Grafik 3.40 dan Tabel 3.41)

Grafik 3.40 Persentase Kontribusi PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain

Pendapatan Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016

13,22% 14,22% 14,64%

66,56% 63,92% 61,69%

20,22% 21,86% 23,68%

Realisasi 2016 Target 2017 Realisasi 2017

PAD Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Sumber data : Lapaoran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2015 dan Tahun 2016 berdasarkan data sementara

per Januari 2017

Tabel 3.41 Target dan Realisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Tahun 2016 dan Tahun 2017 (dalam Jutaan)

Uraian Realisasi Tahun 2016 Tahun 2017

Target Realisasi

PAD Rp 404.454,70 Rp 458.042,26 Rp 494.039,76

Dana Perimbangan Rp 1.331.352,78 Rp 1.339.148,83 Rp 1.287.256,26

Lain-lain Pendapatan Daerah Rp 264.526,69 Rp 297.882,37 Rp 305.443,68

Jumlah Pendapatan Daerah Rp 2.000.334,17 Rp 2.095.073,46 Rp 2.086.739,68

Kontribusi PAD terhadap

Pendapatan Daerah 20,22% 21,86% 23,68%


176

Sumber data : Lapaoran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2016 dan Tahun 2017 berdasarkan data sementara per Februari 2017

Grafik 3.40 dan Tabel 3.41 menunjukkan bahwa kontribusi tertinggi

sebagai sumber pendapatan daerah adalah dana perimbangan dengan angka

persentase capaian tahun 2016 sebesar 66,56% dan tahun 2017 menurun

menjadi 61,69%. Sementara kontribusi terendah bersumber dari PAD tercapai

dengan angka persentase tahun 2016 sebesar 13,22% dan tahun 2017

meningkat menjadi 14,64%. Tahun 2017 persentase PAD terhadap pendapatan

daerah yang diperjanjikan dalam PK sebesar 22% . Berdasarkan target

persentase PAD terhadap pendapatan daerah terealisasi 23,68% maka

persentase capaian indikator kinerja ini sebesar 107.63% kategori Sangat

Berhasil.

Belum tingginya angka persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan

daerah tetapi PAD yang telah dicapai selama tahun 2012 s/d 2017 memiliki

angka persentase kontribusi terhadap pendapatan daerah yang meningkat atau

memilki pertumbuhan dengan trent yang positif/meningkat setiap tahun

sebagaimana disajikan sebagai berikut: (lihat Grafik 3.42)

Grafik 3.42 Perkembangan Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Periode Tahun 2012 – 2017


177

Prosentase PAD Terhadap Pendapatan

12,46%

14,75%

19,70% 20,02%

20,22%

23,68%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tahun

Sumber data : Lap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, dan tahun 2016

serta tahun 2017 berdasarkan data sangat sementara per Februari 2017 (sebelum diaudit BPK)

3.3.1.1. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja pada aspek Pencapaian Target PAD (Bidang Penagihan)

Ketugasan bidang Penagihan adalah melaksanakan penagihan pajak

daerah dan pengelolaan piutang pajak daerah, pemrosesan permohonan

keringanan/keberatan pajak daerah serta pengendalian operasional,

pemeriksaan dan penindakan pajak daerah dan pengendalian retribusi

daerah. Ketugasan tersebut terkait sebagai upaya tercapainya target PAD

dan upaya meningkatnya peranan PAD sebagai sumber pendapatan daerah.

Maka bidang Penagihan melaksanakan kegiatan-kegiatan dari program

peningkatan dan pengembangan pengeloaan keuangan sebagai indikator

kinerja adalah persentase tercapainya PAD.

Grafik 3.43 Target dan Realisasi PAD Tahun 2016 dan tahun 2017



178


100%

108%

108%

404.454,70 458.042,26 494.039,76


Sumber data : Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2016 dan tahun 2017 serta tahun 2017 berdasarkan data sangat sementara per Februari 2017 (sebelum diaudit BPK)

Tahun 2017 PAD yang ditargetkan sebesar Rp 458.042.255.770,19 tercapai

sebesar Rp 494.039.761.972,97 terdapat selisih lebih sebesar Rp

35.997.506.202.78 atau tercapai 107,86% maka capaian indikator kinerja dari

bidang Penagihan yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel 3.44)

Tabel 3.44 Capaian Indikator Kinerja Persentase Tercapainya PAD Tahun 2017

Indikator

Kinerja Program

(Outcome)

Tercapainya

Formula

Realisasi PAD dibagi target

Tahun

2016

Realisasi

Tahun 2017

pendapatan asli daerah PAD dikalikan seratus persen 116%

Sumber data : Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2016 serta tahun 2016 berdasarkan data sangat sementara per Februari 2017 (sebelum diaudit BPK), diolah

Angka persentase capaian tercapainya target PAD tahun 2016 lebih tinggi

daripada angka persentase capaian tercapainya PAD tahun 2017 tetapi

jumlah realisasi PAD yang dicapai tahun 2017 lebih besar daripada jumlah

PAD yang dicapai tahun 2016 sebagaimana telah disajikan pada Grafik

3.43.Selama periode tahun 2012 s/d 2017 PAD yang dicapai menunjukkan

perkembangan yang meningkat setiap tahun dengan jumlah PAD tertinggi

dicapai tahun 2017 yaitu sebagai berikut: (lihat Grafik 3.45)

Grafik 3.45 Perkembangan PAD Tahun 2012 s/d 2017


179

Rp494.039,76

Rp357.411,06 Rp390.624,49

Rp404.454,70

Rp166.597,78

Rp224.197,86

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sumber data : Lap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014, dan tahun 2015 serta tahun 2016 berdasarkan data sangat sementara per Januari 2017 (sebelum diaudit BPK)

Capaian indikator kinerja program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan bidang Penagihan diatas

100% dengan kategori sangat berhasil. Keberhasilan tersebut telah

didukung dengan terlaksananya kegiatan-kegiatan dari program peningkatan

dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh

bidang Penagihan yaitu sebagai berikut:

1) Operasional Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan atas 11 macam pajak daerah yang

dilaksanakan oleh BKAD selaku PPKD adalah Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Tahun 2017 penerimaan

pajak daerah ditargetkan sebesar Rp 131.491.500.000,00 terealisasi sebesar

Rp 165.562.359.004,37 (berdasarkan data sangat sementara per Februari

2017) terdapat selisih lebih dari target yaitu sebesar Rp 34.070.859.004,37

atau tercapai 125,91%. Realisasi dan target PAD dari pendapatan pajak

daerah yang dicapai tahun 2016 dan tahun 2017 yaitu sebagai berikut: (lihat

Grafik 3.46)


180

Grafik 3.46 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017

Rp165.562,36

Rp114.668,27

Rp133.474,74 Rp131.491,50

Target Realisasi Target Realisasi

2016 2017

Sumber data : Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2015 dan tahun 2016 serta tahun 2016 berdasarkan data sangat sementara per Jnuari 2016 (sebelum diaudit BPK), diolah

Penerimaan pajak daerah tahun 2017 menunjukkan kinerja yang baik

dengan tercapainya penerimaan pajak daerah yang ditargetkan sebagaimana

disajikan pada grafik diatas. Penerimaan pajak daerah memberi kontribusi

yang cukup besar terhadap PAD yaitu sebesar 33,51% dengan jumlah

realisasi PAD sebesar Rp 494.039.761.972,97 (data sementara per Februari

2017, sebelum dilakukan audit oleh BPK). Upaya yang telah dilaksanakan

sehingga target penerimaan pajak daerah tercapai antara lain sebagai berikut:

• Penagihan Pajak Daerah oleh Koordinator Pendapatan Kecamatan

(KPK) pada 17 kecamatan khusus pajak, dan pajak air tanah;

• Penagihan atas tunggakan pajak daerah yang tertunggak baik dalam

maupun luar Kabupaten Bantul antara lain penagihan pajak

tertunggak diluar wilayah Kabupaten Bantul;

• Pengecekan lokasi pemasangan papan reklame baru;

• Pelaksanaan validasi data BPHTB dengan melakukan cek lapangan

untuk mengetahui Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) BPHTB

dengan benar sebanyak 1.129 wajib pajak BPHTB; dan

• Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap rekening tagihan

listrik gedung-gedung milik pemerintah daerah dan Penerangan Jalan

Umum (PJU) setiap bulan untuk mengendalikan tagihan rekening

Penerangan Jalan Umum (PJU) dan gedung-gedung Pemerintah


181

Daerah Kabupaten Bantul serta memantau anggaran belanja listrik

rekening Penerangan Jalan Umum (PJU) dan gedung-gedung

Pemerintah Daerah yang dianggarkan di BKAD.

2) Pengendalian PAD

Arah kebijakan pendapatan daerah adalah optimalisasi sumber-sumber

pendapatan asli daerah salah satu upaya yaitu dilaksanakan kegiatan

pengendalian pendapatan asli daerah oleh BKAD selaku koordinator

pendapatan daerah. Setiap triwulan kegiatan yang telah menyelenggarakan

rapat koordinasi dengan melibatkan seluruh SKPD penghasil dalam bentuk

rekonsiliasi dan evaluasi atas realisasi pendapatan asli daerah yang telah

dicapai oleh masing-masing SKPD penghasil. Sehingga dapat diketahui

kinerja atas pencapaian target pendapatan asli daerah yang diampu oleh

masing-masing SKPD penghasil serta telah dilaksanakan evaluasi bagi SKPD

penghasil dengan target pendapatan asli daerah belum tercapai setiap

triwulan sesuai dengan target pendapatan asli daerah yang diatur dalam

Anggaran Kas Kabupaten Bantul. Hasil rekonsiliasi dan evaluasi tersebut

telah disajikan dalam 4 laporan.

Upaya yang dilaksanakan dalam pengendalian pengelolaan pajak

daerah khususnya pengelolaan pajak restoran merupakan jenis pajak self

assessment, yaitu wajib pajak melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri,

memperhitungkan besar pajak yang harus dibayar sendiri, dan

menyetorkannnya sendiri ke Bank tempat pembayaran yang ditunjuk.

3) Verifikasi Piutang Daerah

Tujuan dari kegiatan verifikasi piutang daerah khususnya piutang PBB

P2 yaitu untuk memastikan kebenaran data Wajib Pajak dan Objek Pajak

PBB-P2 serta melakukan verifikasi data dan melakukan pengklasifikasian

piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat ditagih

(aktif) dan tidak dapat ditagih (pasif).Tahun 2017 telah dicetak sekitar 500.000


182

4) Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Kegiatan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

(penghargaan pajak daerah) sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengelolaan

PBB P2, tahun 2017 jumlah ketetapan PBB P2 Kabupaten Bantul sebanyak

616.717 SPPT sedangkan pendapatan pajak daerah dari PBB P2 ditargetkan

sebesar Rp31.400.000.0000,00.

Upaya untuk mengotimalkan penerimaan pajak PBB P2 selain melalui

kegiatan intensifikasi penerimaan PBB yang dilaksanakan di seluruh

kecamatan juga dilaksanakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan

kesadaran wajib pajak PBB P2 segera membayar pajak PBB P2 sebelum

jatuh tempo yaitu melalui sebagai berikut:

• Dikeluarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

tentang Bulan Panutan Pembayaran PBB Tahun 2017;

• Pemasangan spanduk tentang himbauan Bupati/Wakil Bupati Bantul

mengajak masyarakat Bantul segera membayar PBB P2 sebelum

jatuh tempo sebagai sumber pendanaan jalannya pembangunan di

wilayah Bantul. Spanduk dipasang di lokasi yang strategis yang

mudah dibaca dan dilihat oleh masyarakat Bantul, sedang spanduk

juga di pasang dengan lokasi yang strategis di 75 desa;


183

Gambar 3.26

Spanduk dan Baliho Himbauan Pembayaran PBB P2

• Penyuluhan PBB P2 kepada wajib pajak melalui media masa, antara

lain siaran di Bantul Radio, siaran dengan menggunakan mobil

kelilling untuk menghimbau warga segera membayar pajak PBB P2

sebelum jatuh tempo di wilayah pedukuhan di seluruh kecamatan;

• Keikutsertaan BKAD pada Bantul Expo sebagai ajang promosi potensi

Kabupaten Bantul selain ikut meramaikan kegiatan tahunan juga

bertujuan untuk memberi berbagai informasi tentang pajak daerah

yang dikelola dan menyelenggarakan pelayanan pembayaran PBB P2

sehingga masyarakat dapat melakukan pembayaran PBB P2 di stand

BKAD tanpa harus datang ke loket pembayaran pada jam kerja (08.00

– 15.00), karena BKAD telah berkerjasama dengan Bukopin yang

membuka pelayanan dan penerimaan pembayaran PBB P2 mulai jam

15.00 - 20.00 WIB.

• Dilaksanakannya penyampaian penghargaan Pajak kepada dusun

dan desa yang sudah lunas PBB P2 sebelum jatuh tempo yaitu pada

tanggal 21 Agustus 2017;

• Pemantauan pembayaran pajak PBB P2 ke 17 kecamatan di

Kabupaten Bantul. Bahkan di hari terakhir Bupati Bantul,


184

Drs. Suharsono ikut memantau animo masyarakat dalam membayar

pajak di BPD DIY Cabang Bantul.

Gambar 3….

Bupati Pantau Hari Terakhir Pembayaran PBB P2

• Dilaksanakan juga kegiatan gathering bagi wajib pajak, yang

bertujuan memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang telah

membayarkan pajak secara tepat waktu, tertib, dan tepat jumlah.

Acara dilaksanakan 21 November 2017 dengan memberikan

penghargaan kepada 400 wajib pajak yang terdiri dari pengusaha,

OPD, Perbankan, camat dan lurah.

Gambar 3.27 Gathering Wajib Pajak 2017


185

5) Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21)

Pajak penghasilan orang pribadi Pasal 21 yang disumbangkan oleh

wajib pajak mempunyai peran penting dalam APBD Kabupaten Bantul yaitu

semakin besar dan tertib wajib pajak PPh OP (PPh Pasal 21) dalam menyetor

dan melaporkan pajak atas penghasilan yang telah diterima berdampak

langsung dengan jumlah pendapatan daerah yang bersumber dari dana bagi

hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang

pribadi dalam negeri.

Peningkatan kepatuhan dan pemahaman perpajakan terkait dengan

pasal 21 dan PPh pasal 25/29 serta ketentuan tatacara pemungutan PPh

telah diselenggarakan dua kali sosialisasi pajak penghasilan orang pribadi

pasal 21 dan pasal 25 yaitu tanggal 18 dan 19 April 2017 bertempat di Gedung

Induk Lantai 3 Kompleks Parasamya Bantul dan sosialisasi kedua

dilaksanakan pada tanggal 26 dan 27 April 2017 .

6) Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Pemberantasan Cukai Ilegal

Terlaksananya kegiatan sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan

pemberantasan cukai ilegal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK

Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi

Dana Bagi Hasil Cukai. Bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan adalah

memasang spanduk himbauan tentang pemberantasan cukai illegal di 17

kecamatan se Kabupaten Bantul. Kegiatan ini juga telah mengadakan

sosialisasi ketentuan bidang cukai bertempat 5 Kecamatan yaitu Kecamatan

Piyungan (13 Maret 2017), Kecamatan Sedayu (14 Maret 2017), Kecamatan

Kretek (15 Maret 2017),Kecamatan Imogiri (21 Maret 2017) dan Kecamatan

Sanden (22 Maret 2017). Peserta sosialisasi ini perangkat desa, petani dan

tokoh masyarakat di wilayah di 5 Kecamatan tersebut. Sosialisasi ini

diadakan mandiri tanpa melibatkan dinas Pertanian Pangan Kelautan dan

Perikanan seperti tahu sebelumnya.Materi yang disampaikan tentang peran

dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) dalam APBD Kabupaten

Bantul disampaikan. Sosialisasi juga dilaksanakan dengan terlaksananya

pengadaan 7 unit baliho, 75 spanduk yang dipasang dibeberapa titik dijalan

Kabupaten Bantul.


186

dan 1 kali sosialisasi di media cetak yang semuanya bertujuan memberikan

pemahaman kepada masyarakat tentang cukai tembakau dan hasil berbagai

olahan tembakau lainnya, agar masyarakat lebih mengerti dan memahami arti

pentingnya ketentuan cukai tembakau terhadap kegiatan pembangunan.

Sehingga tidak terjadi pelanggaran dalam bentuk peredaran cukai palsu dan

peredaran barang barang dari tembakau dan hasil olahan tembakau tanpa

cukai.

Gambar 3.30 Baliho pemberantasan cukai illegal

Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerima dana bagi

hasil dari cukai tembakau sebesar Rp 4.250.006.807,00 sesuai dengan

penerimaan yang telah ditargetkan. Penerimaan tersebut sesuai dengan

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor-304/KEP/2017 tentang Alokasi

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Provinsi/Kabupaten/Kota

Tahun Anggaran 2017


187

3.3.2. Persentase PAD terhadap Belanja Daerah

Persentase PAD terhadap belanja daerah dipergunakan untuk

mengukur peranan PAD dalam memberi kontribusi atau sebagai sumber

untuk mendanai belanja daerah. Tahun 2016 persentase PAD terhadap

belanja daerah ditargetkan sebesar 17% terealisasi 21,54%. Target dan

realisasi PAD dalam memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah yaitu

sebagai berikut: (lihat Tabel 3.48 dan Grafik 3.49)

Tabel 3.48 Target dan Realisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah dan Belanja

Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016 (dalam Jutaan Rupiah)

Uraian

Realisasi Tahun 2016 Tahun 2017

Target Realisasi

PAD Rp 404.414,27 Rp 458.042,26 Rp 494.039,76

Dana Perimbangan Rp 1.331.352,78 Rp 1.339.148,83 Rp 1.287.256,26

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Rp 264.526,69

Rp 297.882,37

Rp 305.443,66

Belanja Daerah

Rp 2.016.543,98

Rp 2.330.695,50

Rp 2.076.251,52

% PAD terhadap belanja daerah

20,06%

19,65%

23,79%

Sumber data : Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD, data sangat sementara per Februari 2018


188

13,12% 14,71%

12,78%

66,02%

62,00%

57,46%

23,79%

20,06%

19,65%


PAD Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Grafik 3.49

Angka Presentase Kontribusi PAD, Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah

Terhadap Belanja Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 dan 2017 berdasarkan data sementara per

Februari 2018 (sebelum diaudit BPK)

Tabel 3.48 dan Grafik 3.49 menunjukkan bahwa kontribusi tertinggi sebagai sumber dana untuk

membiayai belanja daerah adalah penerimaan dana perimbangan dengan angka persentase tahun 2016

sebesar 66,02%, tahun 2017 ditargetkan berdasarkan perubahan APBD tahun 2017 sebesar 57,46% dan

terealisasi sebesar 62%. Sedangkan kontribusi terendah sebagai sumber dana untuk membiayai belanja

daerah adalah Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan angka persentase di tahun 2016 tercapai

sebesar 13,12%. Pada tahun 2017, yang diperjanjikan dalam PK, persentase PAD terhadap belanja daerah

ditargetkan sebesar 17,5%. Sedangkan berdasarkan realisasi tahun 2017, capaian persentase PAD terhadap

belanja daerah berada diatas target sehingga angka persentase capaian pada indikator kinerja ini sebesar

135,94% dengan kategori Sangat Berhasil yaitu sebagaimana berikut: (lihat Tabel 3.50)


189

Tabel 3.50 Capaian Persentase PAD terhadap Belanja Daerah Tahun 2016 dan

Tahun 2017 Indikator Kinerja

Program

(Outcome)

Formula

Tahun

2016

Realisasi

Tahun 2017



190

Persentase PAD

terhadap belanja

daerah

Jumlah realisasi PAD dibagi

jumlah realisasi belanja daerah

dikalikan seratus persen

20,06% 17,5% 23,79% 135%

Meskipun masih rendah angka persentase kontribusi PAD sebagai sumber

untuk mendanai belanja daerah selama periode tahun 2012 s/d tahun 2017

menunjukkan perkembangan yang terus meningkat setiap tahun

sebagaimana disajikan sebagai berikut: (lihat Grafik 3.51)

Grafik 3.51 Perkembangan Persentase Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah

Periode Tahun 2012 - 2017

21,02% 20,21%

20,06%

23,79%

16,16%

12,99%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sumber data : Lap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, dan tahun 2016 serta tahun 2017 berdasarkan data sangat sementara per Februarii 2017 (sebelum diaudit BPK)

Selama periode tahun 2012 s/d tahun 2017 persentase kontribusi PAD terhadap belanja daerah pada

empat tahun pertama (tahun 2012, tahun 2013, tahun dan 2014) menunjukkan perkembangan yang

meningkat, tahun 2015 mengalami perkembangan yang menurun, dan tahun 2017 kembali meningkat

dengan angka persentase sebesar 23,79%.

Keberhasilan capaian indikator kinerja dari sasaran 3 yaitu terlaksananya optomalisasi sumber-

sumber PAD dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah dengan tercapainya target

indikator kinerja dari persentase kontribusi PAD terhadap belanja daerah didukung dengan terlaksananya

kegiatan-kegiatan dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan

oleh bidang Pendaftaran dan Penetapan.


191

3.3.2.1. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja pada Aspek Pertumbuhan Pajak

dan Retribusi Daerah (Bidang Pendaftaran dan Penetapan)

Pokok ketugasan bidang Pendaftaran dan Penetapan adalah membantu

terlaksananya ketugasan kepala SKPKD selaku PPKD yaitu melaksanakan

pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan

daerah; membantu terlaksananya wewenang PPKD dalam melaksanakan

fungsinya selaku PPKD yaitu melaksanakan pemungutan pajak daerah; dan

melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan

teknis bidang pendapatan daerah. Ketugasan tersebut terkait sebagai upaya

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk merealisasi target PAD

khususnya bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk

meningkatnya peranan PAD sebagai sumber pendanaan belanja daerah.

Maka bidang Pendaftaran dan Penetapan melaksanakan kegiatan-kegiatan

dari program peningkatan dan pengembangan pengeloaan keuangan

sebagai indikator kinerja adalah pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi

daerah. Perkembagan pendapatan pajak dan retribusi daerah tahun 2014,

tahun 2015 dan tahun 2016 yaitu sebagai berikut: (lihat Grafik 3.52)

Grafik 3.52

Perkembangan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2015 s/d 2017



192

57.

Rp146.097,53

Rp113.475,07

Rp160.087,83 Rp137.767,24

Rp197.138,10

Pajak

Rp1 89R0e,t8r8ibusi

Target

Pajak

Retribusi

Realisasi

2015 2016 2017

Sumber data : Data tahun 2015 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016 dan data tahun 2017 berdasarkan data sangat sementara per Februari 2017 dari Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD, diolah.

Grafik diatas menunjukkan pendapatan pajak dan retribusi daerah

menunjukkan pertumbuhan atau perkembangan dengan trent yang

meningkat setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan tahun 2015 dan 2017

sebesar Rp25.520.285.805,87 atau setiap tahun meningkat sebesar 16,36%.

Pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah tahun 2016 dan 2017

disajikan sebagai berikut: (lihat Tabel 3.53)

Tabel 3.53 Pertumbuhan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2016 dan Tahun

2017 (jutaan Rupiah)

Uraian

Realisasi

Pertumbuhan

Realisasi

Pertumbuhan

Rata-rata pertumbuhan

Tahun 2015

Tahun 2016

Rupiah

%

Tahun 2017

Rupiah

%

Rupiah

%

Pajak Daerah

Rp 123,257.18

Rp 133,474.74

Rp 10,217.56

8.29%

Rp 165,562.36

Rp 32,087.62

24.04%

Rp 21,152.59

16.16%

Retribusi Daerah

Rp 22,840.34

Rp 26,613.09

Rp 3,772.74

16.52%

Rp 31,575.74

Rp 4,962.65

18.65%

Rp 4,367.70

17.58%

Jumlah

Rp 146,097.53

Rp 160,087.83

Rp 13,990.30

9.58%

Rp 197,138.10

Rp 37,050.27

23.14%

Rp 25,520.29

16.36%

Sumber data : Data tahun 2015 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016 dan data tahun 2017 berdasarkan data sangat sementara per Februari 2017 dari Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD, diolah.

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka capaian indikator kinerja persentase pertumbuhan pendapatan

pajak dan retribusi daerah yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel 3.54)

Tabel 3.54 Capaian Pertumbuhan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah

Indikator Realisasi

Tahun 2016

Tahun 2017


Kode


193

Pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah 9,58% 18% 23,14% 128,56%

Pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah yang dicapai tahun 2017

sebesar 23,14% diatas target maka angka persentase capaian indikator

kinerja ini sebesar 128,56% katagori Sangat Tinggi. Kegiatan-kegiatan yang

telah dilaksanakan dari program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah yaitu sebagai berikut:

1) Optimalisasi Pendapatan Daerah

Kegiatan optimalisasi pendapatan daerah dilaksanakan oleh BKAD dalam ketugasannya sebagai

koordinator atas pendapatan asli daerah. Kegiatan ini telah melaksanakan rapat koordinasi secara rutin

setiap bulan dengan melibatkan semua OPD penghasil sebagai upaya tercapainya target pendapatan asli

daerah yang diampu oleh masing-masing OPD penghasil, mengevaluasi kinerja pendapatan asli daerah dan

melaksanakan rekonsiliasi data pendapatan asli daerah dari masing-masing OPD penghasil dengan data

pendapatan asli daerah yang dihimpun oleh BKAD. Hasil dari kegiatan ini juga telah tersusunnya laporan

setiap bulan yang melaporkan pendapatan asli daerah yang dicapai hasil dari rekonsiliasi data pendapatan

asli daerah dengan OPD penghasil dan evaluasi pencapaian target pendapatan asli daerah. Laporan tersebut

secara rutin telah disampaikan kepada Bupati Bantul dengan tembusan Inspektorat.

2) Pelayanan Pajak Daerah

Kegiatan pelayanan pajak daerah dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan

kepada wajib pajak sehingga wajb pajak daerah sebagai pengguna atas pelayanan yang telah

diselenggarakan merasa puas dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dalam

memenuhi hak dan kewajibannya dalam perpajakan. Selama tahun 2017 petugas pelayanan pajak telah

melayani wajib pajak sesusai SOP yang telah ditetapkan sebanyak 638.781 wajib pajak/objek pajak dengan

rincian sebagai berikut: (lihat Tabel 3.55)

Tabel 3.55 Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2017

No Jenis Pajak Satuan Jumlah

1 PBB OP 634.181

2 BPHTB OP 3126

3 Pajak Reklame WP 439

4 Pajak Restoran WP 447


194

No Jenis Pajak Satuan Jumlah

5

Pajak Hotel

WP

55

6 Parkir WP 68

7 Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan

WP 75

8 Pajak Air Tanah WP 250

9 Pajak Hiburan WP 125

Jumlah 638.781

Sumber data : Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD, 2017

Peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dilaksanakan dengan

menyediakan ruangan pelayanan dengan tata ruang yang lebih representatif

antara lain ruangan pelayanan yang sejuk, kursi tunggu, pervorator karcis,

dan penyediaan SIM pendapatan yang terintegrasi sampai proses pelaporan,

memberikan piagam pengukuhan wajib pajak dan piagam yang berisi

pengumuman tarif pajak restoran kepada pengelola hotel dan restoran di

wilayah Kabupaten Bantul, serta menyediakan berbagai blangko antara lain

blangko permohonan pajak daerah, surat setoran pajak daerah, blangko

validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (SSPD-BPHTB).

Gambar 3.31

Loket Pelayanan Pajak Daerah

Pemerintah Kabupaten Bantul melalui BKAD selalu berupaya untuk

mempercepat pelayanan kepada wajib pajak menuju terwujudnya pelayanan

prima yang menitikberatkan terselenggaranya pelayanan sesuai dengan

kebutuhan dan harapan dari wajib pajak sebagai pengguna pelayanan telah

diselenggarakan antara lain sebagai berikut:


195

• Program Layanan Selasa Sehari (si-Sari) merupakan program layanan penelitian/validasi selasa sehari

surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk mempercepat pengajuan

permohonan penelitian surat setoran pajak Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan (BPHTB).

Gambar 3.33

Pelayanan BPHTB Program Si-Sari

• Pemasangan Anjungan Informasi Pelayanan BPHTB di ruang Pelayanan Pajak Daerah BKAD sebagai

akselarasi pelayanan pajak daerah terkait layanan penelitian SSPD BPHTB. Wajib pajak dengan mudah

memperoleh informasi berkaitan dengan status berkas BPHTB yang diajukan dengan mengakses

ajungan informasi pelayanan BPHTB dengan cara menginput nomor Bukti Penerimaan Surat (BPS).

Gambar 3.34

Anjungan Informasi Pelayanan BPHTB

Kegiatan pelayanan pajak daerah juga telah melaksanakan sosialisasi

pajak daerah di 17 kecamatan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan

pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan pajak daerah sesuai dengan


196

aturan hukum yang berlaku dan manfaat dari pendapatan pajak daerah

sebagai sumber untuk membiayai jalannya roda pemerintah dalam

memberikan pelayanan publik serta meningkatkan kemandirian daerah

sehingga akan tumbuh kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak daerah

dengan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Materi yang

disampaikan pada acara sosialisasi yaitu resume Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Peraturan

Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tatacara Pengelolaan Pajak

Hotel, Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tatacara

Pengelolaan Pajak Restoran, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 08 Tahun

2012 tentang Tatacara Pengelolaan Pajak Reklame. Selain itu juga

disampaikan akan dilakukan pendataan pajak daerah di 17 kecamatan oleh

tim khusus dari BKAD yang bertujuan meningkatkan kesadaran wajib pajak

dalam memenuhi kewajiban membayar pajak guna mendorong pembangunan

di Kabupaten Bantul. Peserta dari dari sosialisasi ini adalah unsur PNS

kecamatan, seluruh dukuh, dan perwakilan dari wajib pajak.

3) Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak

Penggalian potensi wajib pajak daerah di luar PBB P2 dan BPHTB telah dilaksanakan pendataan dan

penetapan wajib pajak di wilayah enam kecamatan yaitu Kecamatan Kasihan, Kecamatan Sewon,

Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Bantul, Kecamatan Kretek, dan Kecamatan Piyungan.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kepatuhan atau kesadaran masyarakat terhadap pajak

daerah agar lebih taat dalam membayar pajak daerah. Ketaatan masyarakat dalam membayar pajak

daerah akan diimbangi dengan pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal

ini BKAD. Tim pendataan dan penetapan wajib pajak telah mendata secara langsung potensi-potensi

obyek pajak daerah yang tersebar di ke-enam wilayah kecamatan yang dilaksanakan setiap triwulan.

Tahun 2017 kegiatan ini telah mendata wajib pajak baru sebagai potensi penerimaan pendapatan asli

daerah dari pajak daerah diluar PBB dan BPHTB yaitu sebanyak 201 wajib pajak baru yang terdiri

dari 7 WP pajak hotel, 32 WP pajak air tanah, 22 WP pajak restoran, 1 WP pajak MBLB, dan 65 WP

pajak parkir.

4) Pengelolaan Arsip Wajib Pajak

Berkas yang disampaikan oleh wajib pajak daerah harus ditangani dengan profesional atau tidak

dengan mudah disalahgunakan dan hal lain juga menyangkut fungsi pengawasan yang terwujud

dalam pemeriksaan pajak daerah yang tidak terlepas pemanfaatan berkas pajak daerah yang disimpan


197

N o

Tangga l

Penilai an

Tahun Penet apan

Tahun Di Periksa

Tahun dibang

un

Pemilik Tanah

Nama Wajib

Pajak

Alamat WP

1

16/06/2

017

2018

2017

2016

AMAT BASRI

PT DAYA MITRA

TELEKOMUNI KASI

JL MT HARYONO 15

JAKARTA

Berkas

pada BKAD. Oleh karena itu melalui kegiatan ini telah dilaksanakan pengelolaan arsip wajib pajak

setiap bulan sehingga berkas wajib pajak daerah terdata dan tertata dengan tertib. Tahun 2017 jumlah

arsip wajib pajak yang terdata dan tertata sebanyak 30.352 berkas sesuai dengan standar kearsipan

yang berlaku merupakan indikator output telah diwujudkan pelaksanaan kegiatan ini. Rincian berkas

wajib pajak disajikan sebagai berikut: (lihat Tabel 3.56)

Tabel 3.56

Jumlah Berkas Wajib Pajak Tahun 2017

No Uraian Jumlah

1 PBB 12.967

2 BPHTB 12.130

3 Pajak Reklame 675

4 Pajak Restoran 373 5 Pajak Hotel 658

6 Parkir 805

7 Pajak Mineral Logam dan Batuan 276 8 Pajak Air Tanah 2344

9 Pajak Hiburan 124

Jumlah 30352


Tabel 3.57 Data Menara Telekomunikasi yang Diverifikasi Tahun 2017


198

N o

Tangga l

Penilai an

Tahun Penet apan

Tahun Di Periksa

Tahun dibang

un

Pemilik Tanah

Nama Wajib

Pajak

Alamat WP

2

16/06/2

017

2018

2017

2016

KARTO

WIDODO

PT INTI BANGUN

SEJAHTERA

JL RIAU NO 23 MENTENG

JAKARTA PUSAT

3

16/06/2 017

2018

2017

2016

POLTAK SIMANJU

NTAK

PT PROTELINDO

JL MH TAMRIN 01 JAKARTA

4

16/06/2

017

2018

2017

2016

SUPIYATI

PT INTI BANGUN

SEJAHTERA

JL RIAU NO 23 MENTENG

JAKARTA PUSAT

5

16/06/2

017

2018

2017

2016

SISWO HARJON

O

PT TOWER BERSAMA

GROUP

JL JEND SUDIRMAN 22-23

JAKARTA SELATAN

6

16/06/2 017

2018

2017

2016

AMAT KAERUN B / PARDI

PT TOWER BERSAMA

GROUP

JL JEND SUDIRMAN 22-23 JAKARTA SELATAN

7

16/06/2 017

2018

2017

2016

IWAN

PT TOWER BERSAMA

GROUP


8

16/06/2 017

2018

2017

2016

WARTINI

PT INTI BANGUN

SEJAHTERA

JL RIAU NO 23 MENTENG JAKARTA PUSAT

9

16/06/2

017

2018

2017

2016

NRIMO DIMEJO

PT DAYA MITRA

TELEKOMUNI KASI

JL MT HARYONO 15

JAKARTA

10

16/06/2 017

2018

2017

2016

KADARIS MAN R

PT TOWER BERSAMA

GROUP


11

16/06/2 017

2018

2017

2016

KARTO

PT SOLUSI TUNAS

PRATAMA

JL TENTARA PELAJAR SENAYAN JAKARTA

12

16/06/2

017

2018

2017

2016

PARJO KASIDI

PT MITRA LANGGENG PERKASA

JL PENATARAN NO 9 GRAHA 9 LT 2

PROKLAMASI JAKARTA PUSAT

13

16/06/2 017

2018

2017

2016

SUMARY ATI

PT INTI BANGUN

SEJAHTERA

JL RIAU NO 23 MENTENG JAKARTA PUSAT

14 16/06/2

017

2018

2017

2016

BUIMIN

PT PROTELINDO

JL MH TAMRIN 01 JAKARTA


Penilaian ulang NJOP atas objek pajak dilakukan juga pada Kantor

Koperasi alamat Jl. Prof Soepomo Bantul diperoleh data keluasan tanah

1250 m2 dan 3164 m2 dengan kondisi bangunan sedang, gedung

Pertemuan Perwosi, pabrik Dansap lokasi di kecamatan Sedayu, POM

Bensin jalan Parangtritis, POM bensin jalan Wates Argosari dan POM

bensin jalan Parangtritis Panggungharjo Sewon.


199

5) Pemeliharaan Basis Data PBB P2

Tujuan pendataan PBB P2 adalah untuk menciptakan basis data yang akurat dan up to date

dengan mengintegrasikan semua aktivitas administrasi PBB ke dalam satu wadah,

sehingga pelaksanaannya dapat lebih seragam, sederhana, cepat, dan efisien. Harapan pendataan PBB

P2 adalah terciptanya pengenaan pajak yang lebih adil dan merata, peningkatan realisasi

potensi/pokok ketetapan, peningkatan tertib administrasi, dan peningkatan penerimaan PBB, serta

dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada WP. Selain itu pendataan PBB P2 dilakukan

sebagai upaya menjaga akurasi data yang memenuhi unsur relevan, tepat waktu, andal, danmutakhir,

maka basis data perlu dipelihara dengan baik. Tahun 2017 pendataan PBB P2 dilakukan di desa

Srimulyo Kecamatan Piyungan dan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan.

6) Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun 2017 merupakan tahun ke 5 PBB P2 diserahkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Bantul sebagai pajak daerah dengan dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun

2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2). Maka proses pendataan,

penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB P2 telah

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul antara melalui kegiatan pengelolaan Pajak Bumi

dan Bangunan. Kegiatan pengelolaan pajak bumi dan bangunan telah melaksanakan kegiatan-

kegiatan antara lain sebagai berikut:

• Proses cetak masal SPPT PBB dilaksanakan tanggal 1 Februari 2017 bertempat di ruang kerja

bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD, yang dimulai dengan mencetak Daftar Himpunan

Ketetapan Pajak (DHKP) , dilanjutkan dengan pencetakan SPPT PBB P2.

Gambar 3.37

Proses Cetak Massal SPPT PBB P2 tahun 2016


200

Rekapitulasi ketetapan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bantul Tahun 2017 adalah:

Penyerahan secara simbolis SPPT PBB dilaksanakan tanggal 23 Maret

2017 bertempat di Pendopo Parasamya oleh Bupati Bantul (Gambar

3.38) yang ditandai dengan diserahkan SPPT PBB tahun 2017 kepada

Lurah Desa Berprestasi. Penyerahan secara simbolis dimaksudkan

agar masyarakat Bantul dan pemangku kepentingan mengetahui

bahwa SPPT PBB P2 tahun 2016 telah disampaikan ke Pemerintah

Desa yang dilanjutkan dengan pendistribusian kepada wajib pajak serta

pembayaran

Gambar 3.38 Bupati Bantul menyerahkan SPPT PBB kepada Lurah Desa Berprestasi

Tindak lanjut dari proses pendistribusian SPPT PBB P2 ke 75 desa pada 17 kecamatan di Kabupaten

Bantul, tim pengelolaan PBB P2 melaksanakan pemantauan penyampaian SPPT PBB ke seluruh

wajib pajak PBB P2 di seluruh desa guna memastikan SPPT PBB P2 telah didistribusikan dan telah diterima oleh seluruh wajib pajak PBB P2 dengan cepat dan tepat sehingga wajib pajak PBB P2

diharapkan dapat melaksanakan kewajiban dengan segera membayar PBB P2 sebelum jatuh tempo

Terciptanya pengelolaan PBB P2 di Kabupaten Bantul dengan baik dan meningkatnya kesadaran

masyarakat membayar PBB P2 sebelum jatuh tempo selain kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut

diatas juga diselenggarakan acara sosialisasi kepada seluruh camat, lurah dan dukuh. Acara

sosialisasi PBB P2 dimaksudkan meningkatkan peran serta aparat pengelola PBB P2 mulai dari

pedukuhan, desa, kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam upaya pencapaian target

pendapatan asli daerah dari PBB P2. Penyelenggaraan acara sosialisasi PBB P2 dari bulan April s/d

Juni 2016 bertempat di 17 kecamatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam acara sosialisasi juga dilakukan pengundian hadiah untuk wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak

PBB P2 lebih awal dan akan dilakukan pengundian di akhir acara sosialisasi ini.

1. Jumlah Objek Pajak : 634.181

2. Jumlah SPPT : 625.777

3. Luas Bumi : 378.469.929 m2

4. NJOP bumi : Rp39.313.199.023

5. Luas Bangunan : 12.588.355 m2

6. NJOP Bangunan : Rp6.858.159.591

7. Ketetapan PBB : Rp 48.883.637.466


201

Gambar 3.39 Penyerahan hadiah secara simbolis

7) Regulasi Peraturan Pajak dan Retribusi Daerah

Kegiatan regulasi peraturan pajak dan retribusi daerah ini dimaksudkan untuk meninjau kembali

peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat ini dengan munculnya peraturan perundangan

yang baru, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan

sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 188 tahun 2010 tentang Penataan Peraturan Daerah

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kegiatan ini telah menyusun rancangan peraturan bupati

tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan menjadi peraturan sebagai berikut:

• Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2017, tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame

• Peraturan Bupati Bantul No. 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Parkir

• Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel

• Peraturan Bupati Bantul No. 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak

Penerangan Jalan

• Peraturan Bupati Bantul No. 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan

• Peraturan Bupati Bantul No. 27 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi BKAD melaksanakan fungsinya sebagai koordinator pendapatan daerah

selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

• Masih rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah

• Kesadaran wajib pungut pajak dan retribusi masih rendah;

• Belum adanya database potensi pendapatan daerah;

• Database Sismiop tidak valid meliputi data wajib pajak PBB, objek pajak PBB dan peta PBB;

• Belum terkoordinirnya penanganan pendapatan secara menyeluruh dan terintegrasi;


120

Solusi

• Perlu dilaksanakan intensifikasi dan ektensifikasi atas sumber-sumber pendapatan asli daerah;

• Perlu dilakukan pendataan dan pemeliharaan basis data PBB P2 secara rutin setiap tahun;

• Perlu dilaksanakan sosialisasi lebih intensif dalam rangka meningkatkan keadaran wajib pungut pajak

dan retribusi daerah atas kewajibannya;

• Perlu dilaksanakan pendataan dan penyimpanan database dengan menggunkan sistem aplikasi yang

terintegrasi;

• Perlu koordinasi yang sinergis antar SKPD penghasil

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan

Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan

untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2017 di Badan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp 40.177.741.847,00 yang digunakan untuk

membiayai Belanja Langsung dari total belanja keseluruhan . Sedangkan realisasi

belanja langsung sebesar Rp 37.738.011.712,00, atau sebesar 93,93%.

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk

membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian

sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.4 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2017

No Sasaran Strategis Anggaran (Rp) %

1 Opini BPK RI atas LKPD Kabupaten Bantul 1.927.051.295,00 4,80

2 Persentase PAD terhadap pendapatan daerah 3.148.006.850,00 7,84

3 Prosentase PAD terhadap Belanja 1.242.271.000,00 3,09

4 Percepatan penyerapan realisasi belanja pemerintah daerah

323.132.000,00 0,80

Jumlah 6.640.461.145,00 16,53

Belanja Langsung Pendukung 33.537.280.702 83,47

Total Belanja Langsung 40.177.741.847,00

Sumber : BKAD 2018

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk

penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja


121

langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan

utama sebesar Rp.6.640.461.145,00 atau sebesar 16,53% dari total belanja

langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp

33.537.280.702,00 atau sebesar 83,47% dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran

paling besar adalah sasaran dua yaitu Persentase PAD terhadap pendapatan daerah

dengan besaran anggaran 7,84% dari total belanja langsung. Sementara itu,

sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran empat yaitu percepatan

penyerapan belanja pemerintah sebesar 0,80% dari total anggaran belanja

langsung.

Penyerapan belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 93,93% dari total

anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa

akuntabilitas kinerja telah efektif jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran

daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 84,84%,

sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 95,72%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar

pada program/kegiatan di IKU Prosentase PAD terhadap pendapatan daerah

sebesar 90,29%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan

di IKU Opini pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Bantul sebesar 73,08%. Jika

dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Terlaksananya

optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan

kemampuan keuangan daerah menyerap anggaran paling besar yaitu 90,29% dari

target. Sedangkan sasaran Terwujudnya akuntabilitas dan transparanasi tata

kelola keuangan dan aset daerah berbasis akrual menyerap anggaran terkecil yaitu

73,08% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk

membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan

sebagai berikut :

Tabel III.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017


122

No Indikator Kinerja

Kinerja Anggaran

Target Realisasi % Target (Rp) Realisasi (Rp) %

1 Opini Pemeriksaan BPK atas LKPD Kab. Bantul

1

1

100

1.927.051.295,00

1.408.281.496,00

73,08

2 Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah

60

50,27

83,78

323.132.000,00

291.732.650,00

90,28


22

23,68

107,61

3.148.006.850,00

2.842.444.912,00

90,29

4 Persentase PAD terhadap Belanja Daerah

17,5

23,79

135,97

1.242.271.000,00

1.091.348.700,00

87,85

Sumber : BKAD 2017

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 6,07%, dari total

anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam

melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target

yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran. Efisiensi

anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 15,16%, sedangkan efisiensi

untuk program/kegiatan pendukung sebesar 16,80%. Jika dilihat dari efisiensi

anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU

pertama yaitu Opini Pemeriksaan BPK atas LKPD Kab. Bantul sebesar 26,92%,

sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU ketiga yaitu

Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 9,71%. Jika dilihat dari

efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Terwujudnya akuntabilitas dan

transparanasi tata kelola keuangan dan aset daerah berbasis akrual, memiliki

efisiensi anggarannya paling besar yaitu 26,92% dari anggaran target. Sedangkan

sasaran Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah, efisiensi anggarannya terkecil

yaitu 9,72% dari anggaran target. Efisiensi belanja langsung tahun 2017 yang

dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator

Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:


123

Tabel III.6 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

No Indikator Kinerja Anggaran

Target (Rp) Realisasi (Rp) Efisiensi %

1 Opini Pemeriksaan BPK atas LKPD Kab. Bantul

1.927.051.295,00 1.408.281.496,00 518,769,799.00 26,92

2 Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah

323.132.000,00 291.732.650,00 31,399,350.00 9,72


3.148.006.850,00 2.842.444.912,00 305,561,938.00 9,71

4 Persentase PAD terhadap Belanja Daerah

1.242.271.000,00 1.091.348.700,00 150,922,300.00 12,15

Jumlah 6.640.461.145,00 5.633.807.758.00 1.006.653.387,00 15,16

Belanja Langsung Pendukung 33.537.280.702,00 32.104.203.954,00 1.433.076.748,00 4,27

Total Belanja langsung 40.177.741.847,00 37.738.011.712,00 2.439.730.135,00 6,07

E. Sumber : BKAD 2018


124

B a b I V P e n u t u p

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses

pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi,

akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi

penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari

masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran

tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi,

misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang

ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas

sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak tiga sasaran, empat Indikator Kinerja Utama

(IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah

tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai

sebesar 106,84% atau kinerja kriteria Sangat Tinggi.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator

yang dicantumkan dalam Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2017 dipenuhi sesuai dengan

harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan,

kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai

manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian

segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih

baik lagi di esok hari.


125


Date post:	06-Aug-2021
Category:	Documents
Upload:	others
View:	1 times
Download:	0 times

ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS ...LAKIP BKAD in Bantul of 2017 and PERMENPAN RB Number 53...

Documents