Abstract

Indonesian state Constitution gives the message that “The earth, water andother property which controls the desire of the people in control and in useas much as possible for the prosperity of the people”, these provisions givethe sense that the country is very crucial role in providing welfare to thepeople. Clean water crisis that occurred in Indonesia also occur inTanjungpinang, and this is a challenge for the government to remainconsistent in providing services to the public. The inability of the governmentin providing basic services to the public this will certainly open opportunitiesto the private sector to take over that role. But, of course, the role played bygovernment and private sector in providing services to the community willbe different. So that will eventually affect society as a lack of consumerprotection.

Keynote : water, clean water, consumer protection, governmentresponsibility

ANALISIS PERLINDUNGAN AIR BERSIHDI KOTA TANJUNGPINANG

Oksep Adhayanto1

A. Latar BelakangPenggalan kalimat “Bumi, air dan kekayaan

lainnya yang menguasai hajad hidup orangbanyak di kuasai dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” memberiwarna bahwa peran Negara sangat besardalam mengelola dan mengurus segalasesuatu yang berkaitan dengan dengan hajadhidup masyarakat. Kehadiran Negara sebagaisebuah institusi menurut perkembangansejarah merupakan kehendak dari masyarakatitu sendiri agar tercipta kondisi masyarakatyang aman, tertib dan teratur serta organisasi

yang bisa memberikan perlindungan terhadapmasyarakat.

Berkaitan dengan kebutuhan masyarakatakan bersih untuk keperluan sehari-hari, negaramelalui Perusahaan Daerah Air Minumberupaya menyelenggarakan penyediaan airbagi masyarakat, konsekuensi logis dari tang-gungjawab negara untuk berpatisipasi dalamkehidupan. Air merupakan kebutuhan men-dasar dari setiap manusia. Kebutuhanmasyarakat akan air menjadi sesuatu hal yangsubstansi yang harus di penuhi oleh negara(pemerintah, red ). Penyelenggaraan pengada-

1 Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.

an air oleh pemerintah dimaksudkan agar tidakterjadi monopoli harga atas air sebagai salahsatu kebutuhan pokok manusia.

Perlindungan bagi produsen bisa kita te-mukan pada pasal 127 Undang-undang yangsama mengenai dibebaskannya pelaku usa-ha dari kewajiban dan tanggungjawab yangdiderita konsumen. Pasal-pasal itu jelas meru-pakan rumusan dari hak-hak pelaku usaha.Namun yang pasti, realitas membuktikan be-tapa konsumen selalu berada pada posisilemah dibandingkan dengan produsen ataupelaku usaha.

Berdasarkan konsideran menimbangdalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004tentang sumber daya air dinyatakan bahwadalam menghadapi ketidakseimbangan an-tara ketersediaan air yang cenderung menu-run dan kebutuhan air yang semakin me-ningkat, sumberdaya air wajib dikelola denganmemperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidupdan ekonomi secara selaras.

Selanjutnya pasal 5 Undang-undangNomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya airmenyebutkan negara menjamin hak setiaporang untuk mendapatkan air bagi kebutuhanpokok minimal sehari-hari guna memenuhikehidupan yang sehat, bersih, dan produktifvide pasal 6 menyebutkan sumber daya airdikuasai oleh negara dan di pergunakan untuksebesar-besar kemakmuran rakyat. Secarategas bunyi pasal di atas mengharuskan untukmenjamin hak setiap masyarakat gunamendapatkan air.

Peran sebagaimana yang diharapkandalam konsep negara welfare state seakan-akan hanya menjadi utopis yang berada dalamangan-angan. Political will pemerintah unutkmengatasi kondisi ini belum tampak secarajelas, nyata dan cepat.

Perkembangan infrastruktur dasar sepertilistrik dan air sering kali tidak menjadi skalaprioritas dalam perencanaan pembangunan.Pesatnya perkembangan disuatu daerah akanmenyebabkan perpindahan penduduk yang

pesat pula, dengan meningkatnya jumlah pen-duduk maka akan meningkatkan kebutuhandasar manusia pula (air, red). Namun di sisilainnya perbaikan maupun perencanaan ten-tang penyelenggaraan air masih terbatas padatataran wacana. Hal ini hanya akan menam-bah deretan permasalahan dikemudian hari.

Di samping itu pemerintah kab/kota danpemerintah lainnya diharapkan menanggapiserius permasalahan krisis air, ini suatu hal yangpenting karena berkaitan dengan hak-hakmasyarakat sehingga kedepan semua masya-rakat berharap tindakan nyata pemerintah un-tuk mewujudkan cita-cita masyarakat bebasdari krisis air.

Derajat kesehatan masyarakat, tentangkulitas dan kuantitas sebagai air bersih menjadisuatu permasalahan. Melihat fenomenatersebut, maka sangat penting untuk di adakansuatu penelitian dengan mengkaji lebih dalammengenai perlindungan konsumen air bersihdi Kota Tanjungpinang.

B. Permasalahan PenelitianKondisi yang pelik di atas menyebabkan

masyarakat berada dalam posisi yang tidakdiuntungkan, di satu sisi masyarakat membu-tuhkan air guna kebutuhan sehari-hari namundi sisi lainnya jaminan akan kesehatan dalammengkonsumsi air tidak di peroleh oleh masa-yarakat sebagai mana tertuang di dalam kon-stitusi dan peraturan perundang undangan.Untuk itu, yang menjadi topik permasalahandalam penelitian ini yang coba penulis angkatadalah bagai mana perlindungan terhadapkonsumen air bersih di Kota Tanjungpinang.

Penelitian ini akan menitikberatkan kepa-da tanggungjawab produsen air dan peranserta pemerintah dalam memberikan pelaya-nan air bersih kepada masyarakat Kota Tan-jungpinang. Sehingga melalui penelitian ini diharapkan dapat menemukan solusi yang efektifdalam mengatasi krisis air di Kota Tanjungpi-nang.

Acara News Radio Sebagai Kebutuhan Informasi62

C. Tujuan PenelitianAdapun yang menjadi tujuan penelitian ini

adalah sebagai berikut:1) Untuk mengetahui tanggungjawab yang

diberikan oleh produsen air bersih di KotaTanjungpinang kepada konsumen air diKota Tanjungpinang.

2) Untuk mengetahui peran pemerintahdaerah dalam memberikan perlindunganterhadap konsumen air bersih di KotaTanjungpinang.

D. Dasar Hukum PenelitianDasar hukum penelitian ini adalah sebagai

berikut :1. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33.2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004

tentang Sumberdayan Air Pasal 5 danpasal 6

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999Tentang Perlindungan Konsumen

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997Tentang Lingkungan Hidup

E. Metode Penelitian1. Jenis dan Sifat Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalammengumpulkan data yang dibutuhkan dalampenelitian ini, maka tipe penelititan yang akandi gunakan adalah penelitian survei. Penger-tian survei di batasi pada penelititan yang da-tanya dikumpulkan dari sampel atas populasiuntuk mewakili seluruh populasi. Dan dalampenelitian survei ini akan menuntun penulisdalam membuat sejumlah daftar-daftar per-tanayaan berupa quesioner yang dimaksud-kan di atas untuk disebarkan kepada populasiyang sudah ditentukan.

2. Metode PendekatanPendekatan yang di gunakan adalah

pendekatan yuridis normatif yaitu penelitianhukum yang di lakukan dengan cara menelitiilmu-ilmu hukum yang terdiri dari asas hukum

dan kaedah-kaedah hukum yang berkaitandengan hak-hak dan kewajiban baik produsenmaupun konsumen yang tertuang di dalamundang-undang perlindungan konsumen.

3. Lokasi PenelitianPenelitian ini berlokasikan di Kota Tanjung-

pinang.

4. Populasi dan SampelPopulasi dalam penelitian ini berjumlah 17

orang. Menurut Sugioyono (2006: 57) populasiadalah jumlah keseluruhan yang ada padaobjek atau subjek yang di pelajari, meliputiseluruh karakteristik atau sifat yang di miliki olehsubjek atau objek itu. Populasi dalam penelitianini terdiri dari :

a. Produsen air bersih di Kota Tanjungpi-nang sebanyak 6 orang

b. Konsumen air bersih di Kota Tanjung-pinang sebanyak 11 orang

5. Teknik Pengumpulan Dataa. Wawancara

Yaitu data penulis peroleh denganmelakukan wawancara langsung atauinterview kepada responden untukmemperoleh data yang sesuai denganmasalh yang diteliti, seperti permasa-lahan apa yang dihadapi produsenmaupun konsumen air bersih di KotaTanjungpinang serta kendala Peme-rintah Daerah.

b. KuesionerYaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menyebarkan daftarpertanyaan yang berupa angket kepa-da responden terpilih, dengan demi-kian diharapkan responden akan mem-berikan jawaban yang jujur atas per-tanyaan yang di sebarkan tersebut.

c. ObservasiYaitu teknik dimana penulis langsungturun kelapangan untuk mengamatidan memperoleh data.

Jurnal Fisip UMRAH Vol. I, No. 1, 2011 : 61-73 63

6. Sumber Data1. Jenis Data

a. Data primerYaitu data yang di peroleh dari res-ponden secara langsung melaluiwawancara. Kesulitan dengan peneli-tian dengan teknik wawancara ini ada-lah adanya kecendrungan para nara-sumber unutk mengemukakan hal-halyang baik saja dari pertanyaan yang ditanyakan oleh peneliti. Namun dalamkonteks perlindungan konsumen airbersih ini, karena pertanyaan tidak ha-nya terbatas pada pertanyaan yang si-fatnya normatif tapi juga menyangkutkondisi praktek di lapangan sehinggatidak saja memberikan keuntungankepada peneliti namun juga bagi nara-sumber karena mereka tentunya ber-harap kesulitan dan hambatan yangmereka hadapi dapat menjadi bahanrekomendasi kebijakan dari hasil pene-litian ini.

b. Data SekunderYaitu data atau informasi yang di per-oleh dari lembaga,instansi dan dinasyang ada kaitannya dalam penelitianini yang berupa laporan tertulis, buku,jurnal, statistik, artikel-artikel baik koranmaupun majalah, peraturan perun-dang-undangan serta hasil penelitianyang telah dilakukan oleh peneliti yanglain sebagai baan perbandingan yangdi harapkan dapat. memperdalam ka-jian yang dilakukan. Data sekunder inijuga didukung dengan berbagai litera-tur, pendapat pendapat para ahli.

F. Waktu PenelitianWaktu penelitian ini akan di lakukan pada

tanggal 01 Agustus 2010 sampai dengantanggal 30 November 2010.

G. HipotesisBerdasarkan survei awal penelitian yang

telah penulis lakukan serta pengumpulan datadan informasi yang penulis dapat unutksementara ini dapat penulis simpulkan sebagaiberikut :1. Banyaknya produsen air bersih yang

peneliti jumpai tidak mengantongi dari izindinas kesehatan setempat.

2. Pemerintah Daerah dalam hal ini DinasKesehatan tidak berani untuk menjaminkesehatan akan air bersih yang di jual olehprodusen air bersih di Kota Tanjungpinang.

3. Belum adanya peraturan daerah yangmengatur tentang Penjualan Air Bersih diKota Tanjungpinang.

H. Tinjauan PustakaThe UN Guidelines for Consumer Protection

yang diterima dengan suara bulat oleh MajelisUmum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor A/RES/39/248 tanggal 16 April1985 tentang Perlindungan Konsumen,mengandung pemahaman umum dan luasmengenai perangkat perlindungan konsumenyang asasi dan adil.

Kenyataan menunjukkan, beragam faktorpenting sebagai penyebab lemahnyakonsumen. Menurut hasil penelitian BadanPembinaan Hukum Nasional (BPHN), faktor-faktor yang melemahkan konsumen adalah :1. Masih rendahnya tingkat kesadaran kon-

sumen akan haknya2. Belum terkondisinya masyarakat konsu-

men karena sebagai masyarakat belumtahu akan hak-hak dan kemana haknyadisalurkan jika mendapatkan kesulitan ataukekurangan dari standar barang atau jasayang sewajarnya

3. Belum terkondisinya masyarakat konsu-men menadi masyarakat yang mempunyaikemauan menuntut haknya

4. Proses peradilan yang ruwet dan waktuyang berkepanjangan

5. Posisi konsumen yang lemah (Badan

Acara News Radio Sebagai Kebutuhan Informasi64

Pembinaan Hukum Nasional, 1992 : 77)Lebih daripada itu, dilihat dari posisi

ekonomi, pelaku usaha lebih kuat dan lebihleluasa kedudukannya dibandingkan kon-sumen yang pada umumnya lebih berekonomilemah dan tidak banyak memiliki pilihan ba-nyak kecuali hanya menikmati barang dan jasayang diproduksi oleh pelaku usaha. Sebagaipelaku usaha mereka lebih mengetahui per-sis keadaan, kondisi dan kualitas barang yangdihasilkan, sementara konsumen lebih terba-tas jangkauan pengetahuannya akan informa-si tentang sifat dan mutu barang-barang kebu-tuhan yang diperlukan sesuai dengan tingkatkemampuan ekonominya. (Siahaan, 2005 :36-37)

Keberpihakan kepada konsumen sebe-narnya merupakan wujud nyata ekonomi ke-rakyatan. Dalam praktek perdagangan yangmerugikan konsumen, diantaranya penentuanharga barang dan penggunaan klausula ek-sonerasi secara tidak patut, pemerintahharus secara konsisten berpihak kepada kon-sumen yang pada umumnya orang ke-banyakan. (Yusuf Shofie,2003 : 2)

Dominasi perusahaan-perusahaan peme-rintah (BUMN/BUMD) di bidang kelistrikan, airminum dan telekomunikasi masih menyimpanpersoalan tersendiri yang menempatkan kon-sumen pada posisi lemah.

Berdasarkan penelitian terdahulu terhadapproblematika air minum yang dikelola olehPemerintah, di dapati beberapa persoalansebagai berikut :1. Ketidakcocokan jumlah penggunaan air

yang tercantum pada stand meter denganyang tercantum pada rekening

2. Besarnya biaya pemasangan/penyam-bungan

3. Meter air yang tidak layak pakai4. Air keluar mericik atau keluar hanya pada

waktu-waktu tertentu5. Rencana kenaikan tarif. (Yusuf Shofie, 2003

: 184-185)Rumusan pengertian perlindungan kon-

sumen yang terdapat dalam pasal 1 angka 1Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ten-tang Perlindungan Konsumen tersebut cukupmemadai. Kalimat yang menyatakan “segalaupaya yang menjamin adanya kepastian hu-kum”, diharapkan sebagai benteng untuk me-niadakan tindakan sewenang-wenang yangmerugikan konsumen hanya demi untuk ke-pentingan pelaku usaha. (Ahmadi Miru danSutarman Yodo, 2004 : 1)

Selain pentingnya air di dalam tubuhmanusia, air dibutuhkan bagi kehidupan, baikuntuk kebutuhan hidup sehari-hari yaitukeperluan untuk kebutuhan domestik rumahtangga maupun kebutuhan dalam pertanian,industri, perikanan, pembangkit listrik tenagaair, dan navigasi serta rekreasi. (Moh. Soerjani,dkk, 1997 : 62).

Berdasarkan peraturan menteri kesehatanRepublik Indonesia nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang pengawasan dan syarat-syaratkualitas air yang disebut sebagai air minumadalah air yang memenuhi syarat kesehatanyang dapat langsung diminum, sedangkanyang disebut sebagai air bersih adalah air yangmemenuhi syarat kesehatan, yang harusdimasak terlebih dahulu sebelum diminum.Syarat-syarat yang ditentukan sesuai denganpersyaratan kualitas air secara fisika, kimia danbiologi.

Air merupakan suatu sarana utama untukmeningkatkan derajat kesehatan masyarakat,karena air merupakan salah satu media dariberbagai macam penularan penyakit (Kusnae-di, 2004 : 1). Oleh karena itu, air bersih adalahair yang jernih, tidak berwarna, tawar dan tidakberbau (Onny Untung, 2004 : 6).

I. Hasil Penelitian dan PembahasanAmanat Pasal 33 UU 1945, kiranya diper-

tegas kembali guna mewujudkan dan men-dudukan kembali konsep negara welfare state.Penguasaan negara pada sumber-sumberdaya yang menguasai hajad hidup orang ba-

Jurnal Fisip UMRAH Vol. I, No. 1, 2011 : 61-73 65

nyak membuktikan bahwa negara memilikitanggung jawab yang sangat besar demi men-capai kesejahteraan dan kemakmuran rakyatsebagaimana diamanatkan dalam pembu-kaan UUD 1945.

Setiap penggalan kalimat yang berkaitandengan kewenangan negara seperti menjamin,berkewajiban, dikuasai, memprioritaskan, dipe-lihara, bertanggung jawab tertulis jelas di dalamkonstitusi negara ini, yang memberikan arti ter-sirat bahwa hal tersebut merupakan tanggung-jawab negara kepada warga negaranya. Tang-gungjawab yang harus di laksanakan oleh se-tiap pemangku kebijakan yang dalam setiaparah pembangunan harus di posisikan padaporsi yang sesungguhnya.

Perkembangan Kota Tanjungpinang danpertumbuhan masyarakat memberikan dam-pak domino yang cukup mempengaruhi ke-butuhan dasar masyarakat sehari-harinya. Pe-ningkatan infrastruktur dasar yang dalam teorisenantiasa berbanding lurus dengan pertum-buhan masyarakat sangat di perlukan agartidak terjadi ketidakseimbangan dalam masya-rakat. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti lis-trik dan air merupakan wacana nasional yangsampai sekarang belum mampu untuk direa-liasikan secara maksimal oleh segenap peru-mus kebijakan dari level pemerintahan pusatsampai dengan pemerintahan daerah.

Kondisi Perusahaan Air Minum DaerahKepri yang belum dapat secara maksimal un-tuk memberikan kualitas layanan prima kepa-da seluruh konsumen yang ada di pulau Bin-tan umumnya dan Kota Tanjungpinang khu-susnya memberikan peluang usaha bagi

masyarakat untuk berupaya menemukan so-lusinya dengan coba membuka usaha air ber-sih. Pertumbuhan penduduk Kota Tanjungpi-nang yang meningkat cukup drastis pascapeningkatan status Kota administratif menjadiKota Otonom memberikan berkah tersendiridan diikuti pula dengan kedudukan Ibu KotaProvinsi Kepri yang berada di Kota Tanjungpi-nang menambah antusiasme masyarakat luaruntuk berdatangan di kota ini.

Defisit dalam pengolahan air bersih dalammasyarakat yang belum menemukan solusiuntuk keluar dari permasalahan ini menimbul-kan gagasan tersendiri bagi masyarakat untukmengusahakan kebutuhan air sehari-hari.Masyarakat pemilik modal berupaya mengada-kan air bersih untuk masyarakat umum yangseharusnya menjadi tanggungjawab peme-rintah dengan membuka usaha penjualan airbersih yang di kelola sendiri. Akhirnya, dapat dilihat hilir mudik angkutan pengangkut air ber-sih yang dijual kepada masyarakat yang mem-butuhkannya.

Krisis air yang melandakan Kota Tanjung-pinang menjadikan masyarakat mencari alter-natif untuk mendapatkan air guna pemenuhankebutuhan sehari-hari masyarakat. Berdasar-kan hasil dari penelitan dapat diketahui bahwamasyarakat Kota Tanjungpinag sudah lamatidak menggunakan fasilitas yang di berikanoleh perusahaan Daerah Air Minum milik Pe-merintah Daerah. Guna menggantikan peran‘’pemerintah daerah” disini, masyarakat bera-lih kepada para pengusaha yang menjual airbersih. Berikut lama waktu masyarakat meng-konsumsi air dari produsen air.

Acara News Radio Sebagai Kebutuhan Informasi66

Hasil penelitian diatas, kendati tidak bisa digeneralisasi merupakan perwakilan masya-rakat Kota Tanjungpinang secara keseluruhan,namun berdasarkan sampel yang di gunakantersebut tampak dengan jelas bahwa dalamkurun waktu 5 tahun ini masyarakat sudahsudah tidak lagi menikmati pelayanan air ber-sih yang di berikan oleh pemerintah. Dalamkonteks ini tidak pantas rasanya menyalahkanpemerintah daerah semata-mata namun ha-sil ini kiranya dapat memberikan masukan ke-pada pemerintah daerah bahwa dalam pe-menuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti

air sudah menyampingkan peran dan tang-gungjawab pemerintah dengan memposisi-kan pihak swasta dalam memberikan pela-yanan pemenuhan air.

Perbaikan pelayanan yang berkaitan de-ngan masalah air perlu segera mungkin di laku-kan oleh pemerintah daerah agar masyarakatbenar-benar mendapatkan pelayanan kehi-dupan yang layak bagi kehidupan manusia.

Berikut jawaban pelaku usaha penjualanair bersih kepada masyarakat tentang kurunwaktu mereka melakukan usaha penjualan airbersih di Kota Tanjungpinang.

Tabel 3.1Lama waktu mengkonsumsi air bersih dari produsen air

Sumber : Data lapangan tahun 2010

Tabel 3.2Lama Waktu Pelaku Usaha Menjual air bersi ke masyarakat

Sumber : Data lapangan tahun 2010

Jurnal Fisip UMRAH Vol. I, No. 1, 2011 : 61-73 67

Dari data hasil penelitian yang disampaikandi atas terlihat bahwa usaha penjualan airbersih yang dilakukan oleh pelaku usaha sudahberlangsung relatif lama

Berikut hasil penelitian ini berkaitanpengkonsumsian air oleh masyarakat selama1 minggu :

Penyeimbang daya tawar konsumenterhadap pelaku usaha sejalan dengan sikapjujur dan bertanggung jawab pelaku usahatersebut. Berbagai praktek niaga/usaha yangtidak jujur dan mengabaikan tanggungjawabdan hanya akan melemahkan posisikonsumen atau masyarakat pemakai. Berikut

Tabel 3.3Jumlah mengkonsumsi air selama 1 minggu

Sumber : Data lapangan tahun 2010

Dari data di atas, sebagai perbandingandengan jumlah air bersih yang di jual olehprodusen air bersih, berikut jumlah air yangdidistribusikan oleh pelaku usaha air bersih diKota Tanjungpinang :

Tabel 3.4Jumlah air yang didistribusikan selama 1 hari

Sumber : Data lapangan tahun 2010

Dari kedua hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa antara jawaban konsumen airbersih dan produsen air bersih memilikikesesuaian antara yang satu dengan lainnya.

Acara News Radio Sebagai Kebutuhan Informasi68

jawaban masyarakat pemakaian air bersihterhadap sumber air yang di peroleh olehpelaku usaha air bersih.

Kepastian hukum untuk memberikan

3. menumbuhkan kesadaran pelaku usahamengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur danbertanggung jawab.

Tabel 3.5Sumber air yang di konsumsi

perlindungan kepada konsumen itu antara lainadalah dengan meningkatkan harkat danmartabat konsumen serta menumbuhkankembangkan sikap pelaku usaha yang jujurdan bertanggungjawab, tujuan yang ingin dicapai dari perlindungan konsumen umumnyadi bagi kedalam tiga bagian utama, yaitu :

1. memberdayakan konsumen dalam memi-liki, menetukan barang dan jasa/atau jasakebutuhannya dan menuntut hak-haknya.

2. menciptakan sistem perlindungan konsu-men yang memuat unsur-unsur kepastianhukum, keterbukaan informasi dan aksesuntuk mendaptkan informasi itu.

Sumber : Data lapangan tahun 2010Keperdulian dalam melakukan pengece-

kan terhadap kualitas kesehatan air menjadisalah satu bentuk upaya kesadaran masyarakatakan kesehatan mereka. Masyarakat yang sa-dar akan sudah pasti akan mengecek kualitasair yang akan mereka gunakan baik untuk dikonsumsi maupun untuk keperluan kebutuhansehari-hari.

Ketidakpedulian pengusaha air akankualitas air akan dapat teratasi dengankepedulian masyarakat dengan melakukan teskesehatan air tersebut. Berikut jawabantentang responden tentang pernah tidakmelakukan tes kesehatan air yang mereka belidari pengusaha air bersih tersebut.

Sumber : Data lapangan tahun 2010

Tabel 3.6Tes Kesehatan Air

Jurnal Fisip UMRAH Vol. I, No. 1, 2011 : 61-73 69

Dari perbandingan jawaban produsen danresponden di atas,dapat di ketahui bahwamasing-masing pihak telah melakukanpengecekan terhadap kualitas dan kesehatanair yang di gunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Jika jawaban kedua pihak diatas adalah benar dengan tingkat kebohonganyang tidak ada maka hal tersebut sudahmenunjukan bahwa kesadaran dan kepedulianmasyarakat dan dunia usaha terhadapkesehatan sudah mulai meningkat

Berikut tanggapan responden terhadapproses sterilisasi air yang mereka gunakan.

praktek hak-hak sipil, serta hukum konstitusi,diskriminasi, hak asasi manusia, bahasa po-pulasi, privasi hukum, hukum publik, pele-cehan seksual. Konsumen adalah kelompokekonomi terbesar dalam perekonomian suatunegara, mempengaruhi dan di pengaruhi olehkeputusan ekonomi hampir setiap publik danswasta. Konsumen harus dilindungi terhadappemasaran barang yang berbahaya bagi kese-hatan atau kehidupan. Mereka harus diyakin-kan, sedapat mungkin, harus mendapatkanaksea ke berbagai produk dan layanan denganharga yang kompotetif dan industri-industri di-

Tabel 3.7Proses Sterilisasi Air

Sumber : Data lapangan 2010

Dari hasil penelitian yang di gambarkan diatas, proses untuk mensterilkan air dari kumanmaupun bakteri sebagian besar sudah di laku-kan oleh masyarakat dan pengusaha air, na-mun masih banyak terdapat masyarakat danpengusaha air yang belum melakukan steri-lisasi terhadap komoditi air yang akan di ko-moditi air yang akan di konsumsi. Dalam halini sebaiknya pemerintah turun tangan gunaunutk memberikan sosialisasi dan pembinaanterhadap masyarakat dan pengusaha air ten-tang arti penting dari steralisasi air yang akandipergunakan baik untuk keperluan sehari-harimaupun yang akan di konsumsi.

Hukum konsumen adalah bagian dari

mana persaingan yang tidak bekerja, sebuahjaminan kualitas dan pelayanan yang memuas-kan dengan harga yang wajar. Kepentingankonsumen akan menerima pertimbanganpenuh dan simpati dalam perumusan kebi-jakan pemerintah dan dia akan mendapatkankeadilan dan tindakan cepat dalam komiteadministratif. Konsumen diberi hak sehinggamereka dapat meminta kepada pemerintahterhadap pelanggaran hak-hak mereka dandapat mengembalikannya.

Wujud kepedulian pemerintah daerahdalam memberikan perlindungan kepadamasyarakat atau konsumen yang dapatdiimplementasikan dalam bentuk sosialisasi

Acara News Radio Sebagai Kebutuhan Informasi70

dan pembinaan oleh instansi terkait tentangarti penting kesadaran terhadap kesehatan dankebersihan air. Berikut hasil penelitian tentangperan pemerintah daerah dalam mensosiali-sasikan kesehatan dan kebersihan air untukkeperluan sehari-hari masyarakat.

hatian khusus karena sebagian produsen airyang diteliti menyataakan bahwa mereka me-miliki izin, namun izin tersebut perlu di kajiulang apakah izin untuk tempat usaha cucianmotor atau izin untuk usaha penjualan air ber-sih. Karena kedua aspek di atas tentunya ber-

Tabel 3.8Sosialisai oleh Dinas Kesehatan tentang Kesehatan Air

Gambaran atas jawaban responden diatas baik konsumen maupun produsen airbersih memberikan ilustrasi bahwa sebagianmasyarakat menyatakan bahwa tidak adasosialisasi yang di lakukan oleh instansi terkaitterhadap kualitas dan kesehatan air yang dikonsumsi oleh masyarakat. Namun untukkelompok produsen terdapat sosialisasi yangdi lakukan oleh instansi terkait.

Bagi jawaban para produsen air, hal iniberkaitan dengan sumber air yang di gunakanoleh para produsen air berasal dari sumber airdari usaha lainnya seperti cucian motor,sehingga secara tidak langsung sosialisasiyang berkaitan dengan tempat usaha cucianmotor di jadikan sebagai dasar bagi usahapenjualan air bersih. Dari hari penelitian inidiketahui bahwa sebagian produsen airmelakukan usaha sampingan sebagai tempatusaha cucian motor di satu sisi dan usahapenjualan air di sisi yang lainnya.

Hal di atas kiranya perlu mendapat per-

Sumber : Data lapangan tahun 2010

beda dalam hal pemberian izin. ‘’tumpang tin-dih’’ perizinan tentunya tidak di benarkan dalamperaturan perundang-undangan.

Bagi pengusaha air bersi yang lainnya tidakmenggunakan sumur bor sebagai sumber air,maka peneliti dapati bahwa sumber-sumberair yang digunakan sebagian di ambil dari airkolam maupun air sungai yang berada di luarKota Tanjungpinang. Dari hasil wawancarapenulis dengan beberapa supir truk tanki air diketahui bahwa air yang bersumber dari kolammaupun sungai tersebut tidak di perdagang-kan kepada masyarakat umum hanya di-gunakan bagi keperluan pembangunan. Na-mun jawaban tersebut tidak sesuai dengan apayang penulis dapatkan di lapangan, dimanaada sebagian dari truk-truk tangki tersebut yangmengambil air dari kolam maupun sungai yangselanjutnya dijual kepada masyarakat.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, di-mana fokus penelitian adalah perlindungankonsumen air bersih, maka kelemahan kon-

Jurnal Fisip UMRAH Vol. I, No. 1, 2011 : 61-73 71

sumen semakin terasa di tengah semakinmeningkatnya teknologi pemasaran, pada si-tuasi semacam itu, konsumen acapkali bi-ngung menentukan pilihan, karena keter-batasan pilihan yang akan di gunakan olehkonsumen dimana disatu sisi kebutuhan akanair sangat diperlukan dan sisi lainnya tidak da-pat persaingan yang sehat di antara produsenair. Kondisi demikian jelas merupakan faktorfaktor yang turut memperlemah para konsu-men.Faktor-faktor ini dapat dimanfaatkan se-cara tidak wajar oleh pelaku usaha

I. Kesimpulan dan RekomendasiDari hasil penelitian yang telah peneliti

lakukan, maka peneliti sampai kepada sebuahkesimpulan terhadap permasalahan penelitiyang telah peneliti kemukakan diatas sebagaimana berikut ini :

1. Kesimpulana) Berdasarkan hasil penelitian yang

telah peneliti lakukan penelitimemperoleh kesimpulan bahwaselain terdapat usaha penjualan airbersih yang sumber airnya berasaldari sumur bor juga masih terdapatusaha air bersih yang bersumberpada kolam maupun aliran air yangmengalir

b) Berdasarkan penelusuran peneliti-an dilapangan, peneliti dapati se-bagian izin yang dimiliki pengusa-ha air adalah izin bagi tempat cu-cian motor bukan izin menjual airbersih kepada masyarakat.

c) Masih lemahnya tanggungjawabpengusaha air terhadap kualitasdan kesehatan air yang diperjual-belikan.

d) Kurangnya perhatian pemerintahdaerah terhadap perdagangan air

bersih yang dilakukan oleh pihakpengusaha.

e) Kurangnya perhatian pemerintahdalam hal sosialisai air bersih yanglayak untuk di konsumsi dan dipergunakan bagi kebutuhan hidupsehari-hari.

f) Masyarakat sudah lama tidakmenggunakan jasa pelayananyang di berikan oleh PerusahaanDaerah Air Minum yang di kelolaoleh pemerintah daerah.

2. Rekomendasia) Kepada pemerintah daerah agar

memperketat pengawasan danpenertiban terhadap perdaganganair bersih yang dijual kepadamasyarakat terutama dalam halkualitas dan kesehatan air. Peng-awasan tersebut dapat berbentukregulasi yang mengharuskan kepa-da setiap pengusaha air bersih un-tuk menjaga kulitas dan kesehatanair.

b) Melakukan sosialisasi dan pembi-naan kepada masyarakat tentangarti penting kesehatan dan kulitasair yang akan di konsumsi maupununtuk keperluan hidup sehari-hari.

c) Kepada pengusaha air bersih dire-komendasikan agar melakukanproses sterilisasi air bersih yangakan di pergunakan oleh masya-rakat baik untuk kebutuhan makanminum maupun untuk kebutuhanhidup sehari- hari.

d) Mencari alternatif agar pelayananair yang menuasai hajad hiduporang banyak yang kelola olehpemerintah daerah bukan dikelolaoleh pihak swasta.

Acara News Radio Sebagai Kebutuhan Informasi72

Daftar Pustaka

Jurnal Fisip UMRAH Vol. I, No. 1, 2011 : 61-73 73

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1992,Laporan Akhir Penelitian PerlindunganKonsumen Atas Kelalaian Produsen,Departemen Kehakiman RI.

EM Z ulfajri dan Ratu AS, 2005, Dasar- dasarKlimatologi, Jakarta : Raja GrafindoPersada.

Hefni Effendi,2003, Telaah Kualitas Air ,Yogyakarta : Kanisius.

Juli, Soemirat Slamet, 2002, KesehatanLingkungan, Yogyakarta : Gajah MadaUniversity Press.

Kusnaedi , 2004, Mengolah Air Gambut dan AirKotor untuk Air Minum, Jakarta : PuspaSwara Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo,2004, Hukum Perlindungan Konsumen,Jakarta, Rajawali Press.

Moh Soerjani, Rofiq Ahmad dan Rozy Munir,1997, Sumber Daya Alam dan Kepen-dudukan dalam Pembangunan, Jakarta :Universitas Indonesia.

Onny, Untung, 2004, Menjernihkan Air Kotor,Jakarta : Puspa Swara

Prawiro ,1989, Dasar-Dasar Pengelolaan AirLimbah, Jakarta : Penerbit UniversitasIndonesia

Rismunandar , 2001, Air Fungsi dan Kegu-naanya bagi Pertanian, Bandung : SinarBaru Algaesindo.

Siahaan, N.H.T, 2005, Hukum Konsumen,Jakarta, Panta Rei.

Shofie, Yusuf, 2003, Perlindungan Konsumen :dan Instrumen-Instrumen Hukumnya,Bandung, Citra Aditya Bakti.

Sutrisno, Totok, dan Eni S, 1996, Air untukMasa Depan, Jakarta : Rineka Cipta.

Sutejo, P dan Eling P, 2003, Prinsip Dasar-Dasar Lingkungan, Surabaya : AirlanggaUniversity Press.

Yani, Ahmad & Gunawan Widjaja, 2006, AntiMonopoli, Jakarta, Rajawali Press.