8

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

II.1 Corporate Social Responsibility (CSR)

II.1.1 Definisi CSR

Belum ada definisi yang pasti mengenai CSR. Beberapa sumber mendefinisikan

CSR adalah sebagai berikut:

1. CSR Asia : “Corporate Social Responsibility (CSR) as a company’s commitment to

operating in an economically, socially and environmentally sustainablemanner

whilst balancing the interests of diverse stakeholders.” Dalam terjemahannya adalah

“Komitmen perusahaan untuk beroperasi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip

ekonomi, sosial dan lingkungan, seraya menyeimbangkan beragam kepentingan para

stakeholders.” (www.csr-asia.com)

2. CSR Indonesia : “Upaya manajemen yang dijalankan entitas bisnis untuk mencapai

tujuan pembangunan berkelanjutan berdasar keseimbangan ekonomi, sosial, dan

lingkungan, dengan meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak

positif” (www.csrindonesia.multiply.com)

3. World Business Council for Sustainable Development: “Corporate Social

Responsibility is the continuing commitment by business to contribute to economic

development while improving the quality of life of the workforce and their families as

well as of the community and society at large.” Dalam terjemahannya adalah

9

komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan

memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas

kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas

pada umumnya. (http://www.wbcsd.org)

4. International Finance Corporation:”CSR is the commitment of businesses to

contributes to sustainable economic development by working with employees, their

families, the local community, and society at large to improve their lives in ways that

are good for business and for development” yang berarti CSR adalah komitmen

dunia bisnis untuk memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi

berkelanjutan melalui kerjasama dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas

lokal dan masyarakat luas untuk meningkatkan kehidupan mereka melalui cara-cara

yang baik bagi bisnis maupun pembangunan.

5. World Bank : “the commitment of business to contribute to sustainable economic

development working with employees and their representatives, the local community

and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for

business and good for development”. Dalam terjemahannya berarti komitmen bisnis

untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui

kerjasama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka,

komunitas setempat maupun masyarakat umumuntuk meningkatkan kualitas hidup,

dengan cara – cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk

pembangunan. (www.worldbank.org)

6. ISO 26000 : “Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari

keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan

10

yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan

pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan

harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-

norma perilaku internasional; serta terintegrasi dengan organisasi secara

menyeluruh” (draft 3, 2007).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa CSR adalah sebuah program yang

dilakukan oleh perusahaan dengan sebuah komitmen yang bertujuan untuk memenuhi

keinginan stakeholder (para pemegang kepentingan) dan masyarakat guna

menyeimbangkan antara ekonomi, social dan lingkungan guna terciptanya

pembangunan yang berkelanjutan.

II.1.2 Sejarah CSR

CSR sebenarnya sudah ada sejak sebelum diterbitkannya UU No. 40 tahun 2007,

sehingga CSR bukanlah sesuatu yang baru dikenal.

CSR sudah dikenal sejak tahun 1950 dengan nama Social Responsibility (SR).

Hal ini terbukti dengan diterbitkannya buku yang berjudul “Social Responsibility of The

Businessman” karangan Howard R. Bowen. Buku ini memberikan pengaruh yang besar

kepada literatur – literature CSR yang terbit setelahnya, sehingga Bowen dikenal sebagai

Bapak CSR.

Pada tahun 1960, sudah banyak usaha yang dilakukan untuk member formalisasi

bagi pengentian CSR. Salah satu akademisi yang terkenal saat itu adalah Keith Davis.

Davis dikenal karena ia dapat memberikan pandangan yang mendalam atas pengaruh

CSR terhadap kekuatan bisnis. Davis mengutarakan “Iron Law of Responsibility” yang

11

menyatakan bahwa tanggung jawab social pengusaha sama dengan kedudukan sosial

yang dimiliki (social responsibilities of businessmen need to be commensurate with their

social power).

Joseph W. McGuire mulai memperkenalkan istilah “Corporate Citizenship” pada

tahun 1963. McGuire menyatakan bahwa korporasi harus memperhatikan masalah

politik, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kebahagiaan karyawan dan seluruh

permasalahan sosial kemasyarakatan lainnya. Oleh karena itu korporasi harus bertindak

“baik,” sebagai mana warga negara (citizen) yang baik.

Committee for Economic Development (CED) menerbitkan “Social

Responsibilities of Business Corporations” pada tahun 1971. CED merumuskan CSR

dengan menggambarkannya dalam lingkaran konsentris. Lingkaran dalam merupakan

tanggungjawab dasar dari korporasi untuk penerapan kebijakan yang efektif atas

pertimbangan ekonomi (profit dan pertumbuhan); Lingkaran tengah menggambarkan

tanggung jawab korporasi untuk lebih sensitif terhadap nilai-nilai dan prioritas sosial

yang berlaku dalam menentukan kebijakan mana yang akan diambil; Lingkaran luar

menggambarkan tanggung jawab yang mungkin akan muncul seiring dengan

meningkatnya peran serta korporasi dalam menjaga lingkungan dan masyarakat.

World Commission on Environment and Development (WECD) menerbitkan

laporan yang berjudul “Our Common Future” atau dikenal sebagai “Brundtland Report”

pada tahun 1987. Laporan tersebut menjadikan isu-isu lingkungan sebagai agenda

politik yang pada akhirnya bertujuan mendorong pengambilan kebijakan pembangunan

12

yang lebih sensitif sehingga laporan ini menjadi dasar kerjasama multilateral dalam

rangka melakukan pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Tahun 1992, KTT (Earth Summit) diselenggarakan di Rio de Janeiro, Brazil yang

dihadiri oleh 172 negara dengan tema utama “Lingkungan dan Pembangunan

Berkelanjutan” KTT ini menegaskan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable

development) yang didasarkan atas perlindungan lingkungan hidup, pembangunan

ekonomi dan sosial sebagai hal yang harus dilakukan serta menghasilkan deklarasi rio

tentang lingkungan dan pembangunan, agenda 21, dan beberapa perjanjian lainnya.

John Elkington pada tahun 1997 menerbitkan sebuah buku yang berjudul

"Cannibals with Forks, the Tripple Bottom Line of Twentieth Century Bussiness”.

Dalam bukunya, Elkington mengembangkan konsep triple bottom line yang kita kenal

sampai saat ini. Melalui konsep ini Elkington mengemukakan bahwa perusahaan yang

ingin terus menjalankan usahanya harus memperhatikan 3P yaitu profit, people and

planet. Perusahaan yang ingin bertahan dalam menjalankan usahanya tidak dibenarkan

hanya mengejar keuntungan semata (profit), tetapi mereka juga harus memberikan

kontribusi kepada masyarakat (people), dan ikut berpartisipasi aktif dalam menjaga

kelestarian lingkungan (planet). Ketiga prinsip tersebut saling mendukung dalam

pelaksanaan program CSR.

13

II.1.3 Peraturan CSR

Beberapa peraturan / standar yang dapat dijadikan referensi bagi penerapan CSR

di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Pra –UU No. 40 Tahun 2007.

Sebelum diatur secara eksplisit dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas, konsep CSR sebenarnya telah diatur dalam beberapa Undang –

Undang di Indonesia. Berikut adalah Undang – Undang yang secara tidak langsung

mengatur tentang konsep CSR.

a) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Pasal 6 (1) : Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi

lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan

perusakan.

2. Pasal 6 (2) : Setiap orang yang melakukan usaha dan / atau kegiatan

berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai

pengelolaan lingkungan hidup.

3. Pasal 16 (1) : Setiap penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan wajib

melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan / atau kegiatan.

4. Pasal 17(1) : Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib

melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.

b) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang – Undang ini banyak mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab

perusahaan terhadap konsumennya.

14

1. Pasal 3 Perlindungan konsumen bertujuan:

e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan

bertanggung jawab dalam berusaha

2. Pasal 7 Mengatur tentang kewajiban pelaku usaha

3. BAB IV (Pasal 8 - 17) Mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi

pelaku usaha

4. BAB V (Pasal 18 ) Mengatur tentang ketentuan pencantuman klausula

baku

5. BAB VI (Pasal 19 – 28) Mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha

c) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang – Undang ini antara lain bertujuan untuk memberikan

perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan juga

untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya (pasal 4). Selain

diatur dalam UU yang mengatur berbagai aspek tersebut di atas, konsep CSR

juga telah diatur dan diwajibkan dalam UU No. 25 tahun 2007 tentang

Penanaman Modal sebagai berikut:

1. Pasal 15

Setiap penanam modal berkewajiban:

a. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;

b. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha

penanaman modal

15

c. Penjelasan pasal 15 Huruf b

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah

tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman

modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan

sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat

setempat.

2. Pasal 16

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

a. menjaga kelestarian lingkungan hidup

b. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan

pekerja; …

3. Pasal 34

(1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan

dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembatasan kegiatan usaha

c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman

modal; atau

d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman

modal.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

16

(3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha

perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

2. UU NO. 40 Tahun 2007

Pasal - pasal yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Perusahaan dalam UU No. 40 tahun 2007 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bab I – Ketentuan Umum

Pasal 1

a. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah komitmen

Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan

guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat,

baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat

pada umumnya.

2. Bab IV – Rencana Kerja,Laporan Tahunan dan Penggunaan Laba

Bagian Kedua – Laporan Tahunan

Pasal 66

1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh

Dewan Komisaris dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku

Perseroan berakhir

2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat

sekurang – kurangnya : laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan

17

3. Bab V – Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pasal 74

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan / atau

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan

sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan

memperhitungkan kepatutan dan kewajaran

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah

II.1.4 Konsep CSR

Konsep CSR menurut CSR Asia terdiri dari “Triple Bottom Line” ,yaitu :

1. Profit

Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang

memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang.

18

2. People

Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Beberapa

perusahaan mengembangkan program CSR seperti pemberian beasiswa bagi pelajar

sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas

ekonomi lokal, dan bahkan ada perusahaan yang merancang berbagai skema

perlindungan sosial bagi warga setempat.

3. Plannet

Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup.Beberapa program CSR yang berpijak

pada prinsip ini biasanya berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana

air bersih, perbaikan permukiman, pengem-bangan pariwisata (ekoturisme).

Keberlangsungan hidup sebuah perusahaan hanya akan terjadi apabila

perusahaan peduli terhadap pertumbuhan ekonomi, pengembangan lingkungan dan

pengembangan sosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberlanjutan (sustainability)

adalah keseimbangan antara kepentingan-kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Konsep triple bottom line (3P) kemudian berkembang dengan adanya ISO 26000

mengenai Guidance on Social Responsibility. Menurut ISO 26000, CSR sangat

berkaitan dengan tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak dari keputusan

dan kegiatan perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam

bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan

dan kesejahteraan masyarakat, memenuhi harapan pemangku kepentingan, sesuai

dengan hukum yang ditetapkan serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.

Dengan melihat konsep Triple Bottom Lines dan mengaikatnya dengan prinsip ISO

26000 tersebut maka konsep 3P kemudian dapat ditambahkan dengan 4P dengan

19

menambahkannya dengan satu line tambahan, yakni procedure. Dengan demikian, CSR

adalah kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (profit) bagi

kepentingan pembangunan manusia (people) dan lingkungan (planet) secara

berkelanjutan berdasarkan prosedur (procedure) yang tepat dan profesional.

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah beberapa kegiatan CSR yang sesuai dengan

konsep Triple Bottom Line, yaitu antara lain :

No Aspek Muatan

1 Sosial Pendidikan, pelatihan, kesehatan, perumahan, penguatan

kelembagaan (secara internal, termasuk kesejahteraan karyawan)

kesejahteraan sosial, olahraga, pemuda, wanita, agama,

kebudayaan dan sebagainya.

2 Ekonomi Kewirausahaan, kelompok usaha bersama/ unit mikro kecil dan

menengah (KUB/ UMKM), agrobisnis, pembuka lapangan kerja,

infrastruktur ekonomi dan usaha produktif lain.

3 Lingkungan Penghijauan, reklamasi lahan, pengelolaan, pelestarian alam,

ekowisata penyehatan lingkungan, pengendalian polusi, serta

penggunaan produksi dan energi secara efisien.

20

II.1.5 Keuntungan Melakukan Program CSR bagi Perusahaan.

Banyak keuntungan yang dapat diraih dengan melakukan program CSR. Yusuf

Wibisono (2007) dalam bukunya yang berjudul “Membedah Konsep dan Aplikasi CSR”,

menguraikan 10 keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan jika melakukan

program CSR, yaitu:

1) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan image perusahaan. Perbuatan

destruktif pasti akan menurunkan reputasi perusahaan, sebaliknya kontribusi positif

pasti akan mendongkrak image dan reputasi positif perusahaan. Image / citra yang

positif ini penting untuk menunjang keberhasilan perusahaan.

2) Layak Mendapatkan Social Licence to Operate

Masyarakat sekitar adalah komunitas utama perusahaan. Ketika mereka

mendapatkan keuntungan dari perusahaan, maka dengan sendirinya mereka akan

merasa memiliki perusahaan, sehingga imbalan yang diberikan kepada perusahaan

adalah keleluasaan untuk menjalankan roda bisnisnya di kawasan tersebut.

3) Mereduksi Resiko Bisnis Perusahaan

Mengelola resiko di tengah kompleksnya permasalahan perusahaan merupakan hal

yang esensial untuk suksesnya usaha. Disharmonisasi dengan para stakeholder akan

menganggu kelancaran bisnis perusahaan. Bila sudah terjadi permasalahan, maka

biaya untuk recovery akan jauh lebih berlipat bila dibandingkan dengan anggaran

untuk melakukan program CSR. Oleh karena itu, pelaksanaan CSR adalah sebagai

langkah preventif (pencegahan) untuk mencegah memburuknya hubungan dengan

para stakeholder perlu mendapat perhatian.

21

4) Melebarkan Akses Sumber Daya

Track records yang baik dalam pengelolaan CSR merupakan keunggulan bersaing

bagi perusahaan yang dapat membantu memuluskan jalan menuju sumber daya yang

diperlukan perusahaan.

5) Membentangkan Akses Menuju Market

Investasi yang ditanamkan untuk program CSR ini dapat menjadi tiket bagi

perusahaan menuju peluang yang lebih besar. Termasuk di dalamnya memupuk

loyalitas konsumen dan menembus pangsa pasar baru.

6) Mereduksi Biaya

Banyak contoh penghematan biaya yang dapat dilakukan dengan melakukan CSR.

Misalnya: dengan mendaur ulang limbah pabrik ke dalam proses produksi. Selain

dapat menghemat biaya produksi, juga membantu agar limbah buangan ini menjadi

lebih aman bagi lingkungan.

7) Memperbaiki Hubungan dengan Stakeholder

Implementasi CSR akan membantu menambah frekuensi komunikasi dengan para

stakeholder, dimana komunikasi ini akan semakin menambah kepercayaan para

stakeholder kepada perusahaan.

8) Memperbaiki Hubungan dengan Regulator

Perusahaan yang melaksanakan Corporate Social Responsibility umumnya akan

meringankan beban pemerintah sebagai regulator yang sebenarnya bertanggung

jawab terhadap kesejahteraan lingkungan dan masyarakat.

9) Meningkatkan Semangat dan Produktivitas Karyawan

Image perusahaan yang baik di mata stakeholder dan kontribusi positif yang

diberikan perusahaan kepada masyarakat serta lingkungan, akan menimbulkan

22

kebanggan tersendiri bagi karyawan yang bekerja dalam perusahaan mereka

sehingga meningkatkan motivasi kerja mereka.

10) Peluang Mendapatkan Penghargaan

Banyaknya penghargaan (reward) yang akan diberikan kepada pelaku CSR yang

dapat menambah kesempatan bagi perusahaan untuk mendapatkan penghargaan

tersebut.

Dalam ISO 26000 disebutkan manfaat CSR bagi perusahaan yaitu :

1) Mendorong lebih banyak informasi dalam pengambilan keputusan berdasarkan

peningkatan pemahaman terhadap ekspektasi masyarakat, peluang jika kita

melakukan tanggung jawab sosial (termasuk manajemen risiko hukum yang lebih

baik) dan risiko jika tidak bertanggung jawab secara sosial.

2) Meningkatkan praktek pengelolaan risiko dari organisasi.

3) Meningkatkan reputasi organisasi dan menumbuhkan kepercayaan publik yang lebih

besar.

4) Meningkatkan daya saing organisasi.

5) Meningkatkan hubungan organisasi dengan para stakeholder dan kapasitasnya untuk

inovasi, melalui paparan perspektif baru dan kontak dengan para stakeholder.

6) Meningkatkan loyalitas dan semangat kerja karyawan, meningkatkan keselamatan

dan kesehatan baik karyawan laki-laki maupun perempuan dan berdampak positif

pada kemampuan organisasi untuk merekrut, memotivasi dan mempertahankan

karyawan.

23

7) Memperoleh penghematan terkait dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi

sumber daya, konsumsi air dan energi yang lebih rendah, mengurangi limbah, dan

meningkatkan ketersediaan bahan baku.

8) Meningkatkan keandalan dan keadilan transaksi melalui keterlibatan politik yang

bertanggung jawab, persaingan yang adil, dan tidak adanya korupsi.

9) Mencegah atau mengurangi potensi konflik dengan konsumen tentang produk atau

jasa.

10) Memberikan kontribusi terhadap kelangsungan jangka panjang organisasi dengan

mempromosikan keberlanjutan sumber daya alam dan jasa lingkungan.

11) Kontribusi kepada masyarakat dan untuk memperkuat masyarakat umum dan

lembaga.

David Crowther & Guler Aras dalam bukunya yang berjudul “Corporate Social

Responsibility” menyebutkan bahwa CSR memiliki dampak sebagai berikut:

1. Penggunaan dari sebuah sumber alam (sumber alami) adalah bagian dari bagian

proses produksi itu sendiri (dalam perusahaan)

2. Dampak dari persaingan diantara perusahaan pesaing dengan perusahaan pesaing

dalam pasar yang sama

3. Kesejahteraan bagi komunitas lokal (masyarakat) melalui pembuatan lapangan kerja

baru

4. Perubahan landscape (bentuk tanah) akibat penarikan sumber alam (bahan mentah)

atau kerusakan alam karena pembuangan limbah

5. Pendistribusian kesejehteraan (kemakmuran yang merata) dapat tercipta dari

kepemilikan perusahaan itu sendiri (melalui pembagian dividen) dan pekerja

24

(buruh/karyawan) dalam perusahaan itu sendiri (melalui gaji yang diberikan) dan

dampak ini menghasilkan kesejahteraan dalam bekerja dari masing – masing

individu

6. Dan yang sedang terjadi sekarang menjadi perhatian bahwa sudah berubahnya

keadaan (iklim/keadaan) karena emisi dan radiasi dari rumah kaca yang semakin

memperburuk keadaan

II.1.6 Sustainability Reporting

Menurut David Crowther & Guler Aras dalam bukunya yang berjudul “Corporate Social

Responsibility” sustainability berpusat pada dampak yang akan terjadi dimana keputusan

/ tindakan yang diambil saat ini akan menghasilkan pilihan yang tersedia di masa yang

akan datang. Komponen dari sustainability ini antara lain:

1. Pengaruh keadaan sosial, yang mana dapat dikatakan sebagai pengukur dampak

sosial ketika suatu perusahaan mengambil atau melakukan kontrak dengan

lingkungan sekitar dan pengaruh pemegang kepentingan (stakeholder).

2. Dampak lingkungan, yang dapat didefinisikan sebagai dampak dari tindakan sebuah

perusahaan terhadap lingkungan atau kondisi geografisnya

3. Budaya organisasi, yang dapat diartikan sebagai hubungan antara perusaahaan yang

ada dengan pmegang kepentingan internal lainnya (dalam hal ini pekerja /

karyawan) dan aspek lain dalam perusahaan, dan

4. Keuangan, yang dapat diartikan sebagai kondisi pengembalian yang memungkinkan

dari tingkatan resiko yang diambil

25

Sustainability reporting dibuat sebagai proses pengkomunikasian dampak sosial

dan lingkungan dari kegiatan organisasi terhadap para pemangku kepentingan

(stakeholder) dan masyarakat secara luas. Selain itu, sustainability reporting juga dapat

digunakan sebagai alat kontrol dan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pihak

manajemen. Tujuan pengungkapan menurut Securities Exchange Commision (SEC)

dikategorikan menjadi dua, yaitu:

1) protective disclosure, dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap investor

2) informative disclosure, bertujuan untuk memberikan informasi layak kepada

pengguna laporan

Menurut Gozali dan Chariri (2007) terdapat tiga konsep pengungkapan yang umum

diusulkan, yaitu :

1. Pengungkapan yang cukup (adequate), yaitu pengungkapan minimum yang

disyaratkan oleh peraturan yang berlaku dimana angka-angka yang disajikan dapat

diinterpretasikan dengan benar oleh investor.

2. Pengungkapan wajar (fair) yang secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar

memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan

menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial.

3. Pengungkapan lengkap (full) menyangkut kelengkapan penyajian informasi yang

diungkapkan dengan relevan dan memberi kesan penyajian yang melimpah.

Pengungkapan ada yang bersifat wajib (mandatory) dan ada yang bersifat

sukarela (voluntary). Pengungkapan wajib yaitu pengungkapan informasi yang wajib

dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu,

26

sedangkan pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan informasi selain

persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku.

Pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan umumnya bersifat

voluntary (sukarela), unaudited (belum diaudit), dan unregulated (tidak dipengaruhi oleh

peraturan tertentu) (Nurlela dan Islahudin, 2008).

Penyusunan laporan tanggung jawab sosial ini biasanya didasarkan pada standar

yang sudah diterima dan diakui secara umum, yaitu pedoman pada GRI G3 Reporting

Framework. GRI terdiri dari 3 fokus pengungkapan, yaitu :

1. Ekonomi

Dimensi ekonomi menyangkut keberlanjutan organisasi berdampak pada kondisi

ekonomi dari stakeholder dan sistem ekonomi pada tingkat lokal, nasional, dan

tingkat global. Indikator ekonomi menggambarkan:

a. Arus modal di antara berbagai pemangku kepentingan; dan

b. Dampak ekonomi utama dari organisasi seluruh masyarakat.

Kinerja keuangan merupakan hal yang mendasar untuk memahami organisasi

dan keberlanjutannya. Akan tetapi, informasi ini biasanya sudah dilaporkan

dalam laporan keuangan.

2. Lingkungan

Dimensi lingkungan menyangkut keberlanjutan organisasi berdampak pada

kehidupan di dalam sistem alam, termasuk ekosistem, tanah, udara, dan air.

Indikator kinerja lingkungan terkait dengan input (bahan, energi, air) dan output

(emisi / gas, limbah sungai, limbah kering / sampah).

27

3. Sosial

Dimensi sosial menyangkut keberlanjutan sebuah organisasi telah berdampak di

dalam sistem sosial yang beroperasi. Indikator kinerja sosial GRI

mengidentifikasi kunci aspek kinerja yang meliputi praktek perburuhan / tenaga

kerja, hak asasi manusia, masyarakat / sosial, dan tanggung jawab produk

II.1.7 CSR di Indonesia

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat peraturan – peraturan

yang mengatur mengenai pelaksanaa CSR di Indonesia, maka perusahaan wajib

melaksanakan CSR. Salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan yang

sering diterapkan di Indonesia adalah community development. Perusahaan yang

mengedepankan konsep ini akan lebih menekankan pada pembangunan sosial dan

pembangunan kapasitas masyarakat sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal

yang menjadi modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain dapat

menciptakan peluang-peluang sosial-ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja

dengan kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga dapat membangun citra sebagai

perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan, sehingga akan tumbuh rasa percaya dari

masyarakat. CSR bukan hanya sekedar kegiatan amal, di mana CSR mengharuskan

suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh

memperhitungkan akibatnya terhadap seluruh stakeholder perusahaan, termasuk

lingkungan hidup. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan

antara kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal dengan kepentingan

pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku kepentingan internal.

28

Setidaknya ada tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha mesti

merespon dan mengembangkan isu tanggung jawab sosial sejalan dengan operasi

usahanya. Pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar

bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Kedua, kalangan bisnis dan

masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme, Ketiga,

kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan

menghindari konflik sosial.

Dari sisi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai tambah

adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan

kualitas sosial di daerah tersebut. Pelaksanaan CSR di Indonesia sangat tergantung pada

pimpinan puncak perusahaan. Artinya, kebijakan CSR tidak selalu dijamin selaras

dengan visi dan misi perusahaan. Jika pimpinan perusahaan memiliki kesadaran moral

yang tinggi, besar kemungkinan perusahaan tersebut menerapkan kebijakan CSR yang

benar. Sebaliknya, jika orientasi pimpinannya hanya berpusat pada kepentingan

pemegang saham (produktivitas tinggi, profit besar, nilai saham tinggi) serta pencapaian

prestasi pribadi, bisa jadi kebijakan CSR hanya sekadar kosmetik

29

II.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan penelitian terhadap pengungkapan

CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Peneliti – peneliti tersebut antara lain:

Sembiring (2005) melakukan penelitian mengenai hubungan antara karakteristik

perusahaan dan pengungkapan CSR di Indonesia.Karakteristik perusahaan dalam

penelitian ini terdiri atas ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe industri, ukuran dewan

komisaris dan leverage.Penelitian ini menemukan bahwa ukuran perusahaan, ukuran

dewan komisaris dan tipe industri mempengaruhi pengungkapan CSR yang dilakukan

oleh perusahaan di Indonesia.

Anggraini (2006) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh kepemilikan

manajemen, leverage, ukuran perusahaan, tipe industri dan profitabilitas terhadap

pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia.Anggaraini

menggunakan metode content analysis untuk menghitung pengungkapan CSR di

Indonesia. Anggraini menemukan bahwa kepemilikan manajemen dan tipe industri

berpengaruh secara signifikan pada pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan

di Indonesia.

Wynna (2010) meneliti mengenai pengaruh karakteristik perusahaan terhadap

pengungkapan CSR. Karakteristik tersebut meliputi kepemilikan manajemen, size,

profitabilitas dan leverage perusahaan. Penelitian ini menemukan adanya hubungan

positif antara kepemilikan manajemen, size perusahaan dan profitabilitas dengan

pengungkapan CSR, dan menemukan hubungan yang negative antara leverage dengan

perngungkapan CSR.

30

Anggara Fahrizqi (2010) meneliti mengenai hubungan antara size, profitabilitas,

leverage, dan ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR. Penelitian ini

menemukan adanya hubungan positif antara size perusahaan dan profitabilitas terhadap

pengungkapan CSR, dan menemukan hubungan yang negative antara leverage dan

ukuran dewan komisaris dengan pengungkapan CSR

Felicia (2011) meneliti mengenai pengaruh karakteristik perusahaan terhadap

luas pengungkapan CSR. Karakteristik tersebut antara lain kepemilikan manajemen,

leverage dan size perusahaan. Penelitian ini menemukan adanya hubungan yang positif

antara leverage dan ukuran (size) perusahaan dengan pengungkapan CSR dan

menemukan hubungan yang negative antara kepemilikan manajemen dengan

pengungkapan CSR

II.3 Pengembangan Hipotesis

Dengan persaingan yang semakin ketat saat ini, perusahaan dituntut untuk

mengalahkan kompetitor dalam mendapatkan profit. Banyak cara yang dapat ditempuh

perusahaan, salah satunya adalah dengan melalui aktivitas CSR. Aktivitas CSR dapat

digunakan sebagai marketing perusahaan agar masyarakat menyukai serta membeli

produk yang dihasilkan dan / atau dijual oleh perusahaan tersebut. Dengan demikian

CSR dapat dianggap sebagai investasi jangka panjang bagi perusahaan untuk

mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu seperti yang telah dipaparkan di atas,

maka penelitian ini akan mencoba menguji pengaruh ukuran perusahaan,

31

profitabilitas, leverage dan ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR,

dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

II.3.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan CSR

Umumnya perusahaan besar akan lebih banyak mengungkapkan informasi

daripada perusahaan kecil. Penjelasan lain yang juga sering diajukan adalah

perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar sehingga tidak perlu ada

tambahan biaya yang besar untuk dapat melakukan pengungkapan dengan lebih

lengkap. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pertama yang akan diuji dalam

penelitian ini ditulis dalam bentuk alternatif yaitu :

H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR

II.3.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan CSR

Profitabilitas adalah manfaat ekonomi (keuntungan) yang diperoleh perusahaan

dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, sehingga diperlukan gaya manajerial untuk dapat

membuat perusahaan profitable (dapat menghasilkan keuntungan). Umumnya

perusahaan dengan profit yang lebih besar akan mengungkapkan CSR lebih banyak

dibandingkan dengan perusahaan yang menhasilkan laba lebih kecil. Berdasarkan uraian

di atas, maka hipotesis kedua yang akan diuji dalam penelitian ini ditulis dalam benuk

alternatif yaitu :

H2 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR

32

II.3.3 Pengaruh Leverage Terhadap Pengungkapan CSR

Leverage memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki

perusahaan, sehingga dapat dilihat dilihat tingkat resiko tak tertagihnya suatu utang.

Felicia (2011) menyampaikan pendapat yang mengatakan bahwa semakin tinggi

tingkat leverage perusahaan maka semakin besar kemungkinan akan melanggar

perjanjian kredit sehingga perusahaan akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang

lebih tinggi. Perusahaan yang memiliki rasio leverage tinggi akan lebih sedikit

mengungkapkan CSR supaya dapat melaporkan laba sekarang yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga yang akan diuji dalam penelitian ini

ditulis dalam bentuk alternatif yaitu :

H3 : Leverage berpengaruh terhadap pengungkapan CSR

II.3.4 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan CSR

Dewan komisaris adalah wakil shareholder dalam sebuah Perusahaan

Terbatas (PT) yang bertugas untuk mengawasi pengelolaan perusahaan yang

dilaksanakan oleh manajemen (direksi) serta memberi nasihat kepada manajemen

(direksi). Dengan wewenang yang dimiliki, dewan komisaris dapat memberikan

pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen untuk mengungkapkan CSR.

Sehingga perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan

lebih banyak mengungkapkan CSR. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis keempat

yang akan diuji dalam penelitian ini ditulis dalam bentuk alternatif yaitu :

H4 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.