9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Pajak

Berikut beberapa pengertian pajak menurut para ahli yang dikutip oleh

Waluyo dalam buku Perpajakan Indonesia:

Pengertian pajak menurut Edwin R. A. Seligman dalam buku essay in

taxation mengatakan:” Tax is compulsary contribution from the person, to the

governmant to depray the expenses incurred in the comment inderest of all,

without reference to special benefit conferred.” Dari definisi tersebut terlihat

adanya kontribusi seseorang yang ditujukan kepada negara tanpa adanya manfaat

yang ditujukan secara khusus kepada seseorang. Memang demikian halnya bahwa

bagaimanapun juga pajak itu ditujukan manfaatnya kepada masyarakat banyak.

Pengertian pajak menurut Philip E. Taylor dalam buku ”the economics of

public finance” memberikan batasan pajak seperti di atas namun menggantikan

kata without reference dengan with tittle reference. Pengertian pajak menurut NJ.

Feldmann dalam buku De Over Heidsmiddelen Van Indonesia (terjemahan):

”Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada

pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa

adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-

pengeluaran umum.”

10

Pengertian pajak menurut Soeparman Soemahamidjaja dari disertasinya

yang berjudul Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong menyatakan pajak adalah

iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan

norma-norma hukum, guna menutup biaya barang-barang dan jasa-jasa kolektif

dalam mencapai kesejahteraan umum. Dari definisi di atas tidak tampak istilah

”dipaksakan” karena bertitik tolak pada istilah ”iuran wajib” sisi lainya yang

terhubung dengan kontrasepsi itu diperlukan pajak.

Pengertian pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan,

dijelaskan bahwa pajak kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri- ciri yang

melekat pada pengertian pajak adalah:

a) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan

pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.

b) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontra

prestasi individual oleh pemerintah.

c) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah.

d) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang

bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk

membiayai public investment.

e) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeteir, yaitu mengatur.

11

a. Fungsi Pajak

Dalam buku Perpajakan Indonesia yang dikarang oleh Waluyo (2013) Fungsi

pajak dibagi dua, yaitu fungsi penerimaan dan fungsi mengatur. Adapun

penjelasannya sebagai berikut:

a) Fungsi Penerimaan (Budgeteir)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan

pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukannya

pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b.) Fungsi Mengatur (Reguler)Pajak berfunsi sebagai alat untuk mengatur atau

melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi. Sebagai contoh yaitu

dikenakanya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat

ditekan. Demikian pula pada barang mewah.

b. Pembagian Pajak Menurut Golongan, Sifat, dan Pemungutannya

Waluyo (2013) dalam bukunya membagi pajak menurut golongan, sifat,

dan pemungutannya. adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a) Menurut golongan:

1. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat

dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung

Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.

2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat

dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b) Menurut sifat:

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan

pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip:

12

1. Pajak sujektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan

pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektfnya,

dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh:

pajak penghasilan.

2. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan

pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib

pajaknya. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah.

a. Menurut pemungut dan pengelolanya

Menurut pemungut dan pengelolanya pajak dibagi dua, yaitu sebagai

berikut:

1. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan

Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan

Bangunan, dan Bea Materai.

2. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah

daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: Pajak reklame, Pajak hiburan.

c. Cara Memungut Pajak

a. Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak menurut Waluyo (2013) didasarkan pada 3

(tiga) stelsel yaitu stelsel nyata (riil stelsel), stelsel anggapan (fictive

stelsel), dan stelsel campuran. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

13

1. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel

anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan

anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan

dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut

kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka

wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian

sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta

kembali.

2. Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian

yaitu Official Assessment System, self assessment system, dan

withholding system. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Official Assessment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan

besarnya pajak yang terhutang.

Ciri-ciri Official Assessment System sebagai berikut:

a). Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang

berada pada fiskus.

b). Wajib pajak bersifat pasif.

c). Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak

oleh fiskus.

14

3. Self Assessment system

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang,

kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk

menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan

sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

4. Withholding system

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak dengan

memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau

memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

d. Wajib Pajak

Wajib Pajak (WP) adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk

melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong

pajak tertentu (www.pajak.go.id).

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan oleh

Direktur Jendral Pajak kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi

perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib

Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena

itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. NPWP tersebut

berfungsi sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan ntuk

menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan

administrasi perpajakan (www.pajak.go.id).

15

f. Hak dan kewajiban Wajib Pajak

Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan

atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikannya kepada Direktorat

Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Disamping

itu pihak lain yang melakukan tugas di bidang perpajakan juga dilarang

mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak, termasuk tenaga ahli, seperti ahli

bahasa, akuntan, pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk

membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan (www.pajak.go.id).

Menurut Waluyo (2013) dalam buku perpajakan, kerahasiaan Wajib Pajak

antara lain:

i. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen

lainnya yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;

ii. Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia.

iii. Dokumen atau rahasia Wajib Pajak lainnya sesuai

ketentuan perpajakan yang berlaku.

Namun dalam rangka penyidikan, penuntutan atau dalam rangka

kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, keterangan atau bukti tertulis

dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak

tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Disamping mendapatkan perlindungan kerahasiaan wajib pajak juga

memiliki hak sebagai seorang klient yang wajib dijaga kerahasiaanya oleh

pemerintah. Adapun kerahasiaan wajib pajak tersebut adalah sebagai berikut

(Waluyo,2013):

16

a. Penundaan Pembayaran

Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan

permohonan menunda pembayaran pajak.

b. Pengangsuran Pembayaran

Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan

permohonan mengangsur pembayaran pajak.

c. Penundaan Pelaporan SPT Tahunan

Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat menyampaikan

perpanjangan penyampaian SPT Tahunan baik PPh Badan maupun

PPh Pasal 21.

d. Pengurangan PPh Pasal 25

Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan

pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.

e. Pengurangan PBB

Wajib Pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek

pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab-

sebab tertentu lainnya serta dalam hal objek pajak yang terkena

bencana alam dan juga bagi Wajib Pajak anggota veteran pejuang

kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan, dapat mengajukan

permohonan pengurangan atas pajak terutang.

17

f. Pembebasan Pajak

Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan

permohonan pembebasan atas pemotongan/ pemungutan pajak

penghasilan.

g. Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

h. Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai Wajib

Pajak Patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan

pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk

PPN dan 3 bulan untuk PPh sejak tanggal permohonan.

i. Pajak Ditanggung Pemerintah

Dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan

hibah atau dana pinjaman luar negeri PPh yang terutang atas

penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan dan supplier

utama ditanggung oleh pemerintah.

j. Insentif Perpajakan

Di bidang PPN, untuk Barang Kena Pajak tertentu atau kegiatan

tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN Tidak

Dipungut. BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara

lain Kereta Api, Pesawat Udara, Kapal Laut, Buku-buku, perlengkapan

TNI/POLRI. Perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan tertentu

seperti Kawasan Berikat mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut

antara lain atas impor dan perolehan bahan baku.

18

Sesuai dengan sistem self assessment, Wajib Pajak mempunyai

kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri penghitungan

pembayaran dan pelaporan pajak terutangnya.

a. Pendaftaran

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk

mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

b. Pembayaran dan Pelaporan

Setelah melakukan pendaftaran dan mendapatkan NPWP, Wajib Pajak

mempunyai kewajiban untuk menghitung dan membayar pajak, yang

selanjutnya melaporkan pajak terutangnya dalam bentuk Surat

Pemberitahuan (SPT). Batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT

masa dan SPT tahunan adalah sebagai berikut:

19

Tabel. 2.1

Batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT untuk orang pribadi

N o

Jenis SPT Batas Waktu Pembayaran Batas Waktu

Pelaporan

Masa

1 PPh Pasal 21/26

Tgl 10 bulan berikut setelah masa pajak berakhir

20 hari setelah masa pajak berakhir

2 PPh Pasal 25 Tgl 15 bulan berikut setelah masa pajak berakhir

20 setelah masa pajak Berakhir

Tahunan

1 PPh OP Tgl 25 bulan ketiga setelah

berakhirnya tahun atau

bagian tahun pajak

Akhir bulan ketiga

setelah berakhirnya

tahun atau bagian tahun pajak

2 PBB 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT

3 BPHTB Dilunasi pada saat terjadinya

perolehan hak atas tanah dan atau bangunan

Sumber: www.pajak.go.id

Tabel 2.2

Batas waktu pembayaran dan pelaporan selain wajib pajak pribadi

No. Jenis SPT Batas Waktu Pembayaran Batas Waktu

Pelaporan

Masa

1 PPh Pasal 23/26

Tgl 10 bulan berikut Tgl 20 bulan berikut

2 PPh Pasal 25 Tgl 15 bulan berikut Tgl 20 bulan berikut

3 PPh dan PPnBM-PKP

Tgl 15 bulan berikut Tgl 20 bulan berikut

Tahunan

1 PPh-Badan Tgl 25 bulan ketiga setelah

berakhirnya tahun atau

bagian tahun pajak

Akhir bulan ketiga

setelah berakhirnya

tahun atau bagian tahun pajak

2 PBB 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT

-

3 BPHTB Dilunasi pada saat terjadinya

perolehan hak atas tanah dan

atau bangunan

-

Sumber: www.pajak.go.id

20

2. Upah Minimum Kabupaten

a. Pengertian

Upah Minimum Kabupaten (UMK) adalah suatu standar minimum yang

digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah

kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau

kerjanya. Dengan demikian pengusaha diperbolehkan memberikan upah

lebih besar daripada ketentuan UMK (www.wikipedia.org).

Saat ini UMR juga dikenal dengan istilah Upah Minimum Propinsi (UMP)

karena ruang cakupnya biasanya hanya meliputi suatu propinsi. Selain itu

setelah otonomi daerah berlaku penuh, dikenal juga istilah Upah Minimum

Kabupaten/Kota(UMK).

b. Penetapan UMK

Penetapan upah dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang.

Mula-mula Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat,

akademisi, buruh dan pengusaha mengadakan rapat membentuk tim survei

dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang

dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh. Setelah survei di sejumlah

kota dalam propinsi tersebut yang dianggap representatif, diperoleh angka

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dahulu disebut dengan Kebutuhan

Hidup Minimum (KHM). Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan upah

minimum Kabupaten (UMK) kepada Gubernur untuk disahkan. Komponen

kebutuhan

21

digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum berdasarkan kebutuhan

hidup pekerja lajang / belum menikah (www.wikipedia.org).

Besarnya penentuan UMK didasarkan pada kebutuhan fisik minimum,

indeks harga konsumen, perluasan kesempatan kerja, upah pada umumnya

yang berlaku secara regional, kelangsungan perluasan, dan tingkat

perkembangan ekonomi regional maupun nasional. Dengan demikian UMK

dapat berbeda-beda untuk satu daerah dengan daerah lain.

3. Jumlah Penduduk

a. Pengertian

Penduduk adalah orang-orang yang berada di suatu wilayah yang

terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain

secara terus menerus (www.wikipedia.org). Dalam sosiologi penduduk

didefinisikan sebagai kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi

dan ruang tertentu.

Penduduk suatu negara atau daerah dapat didefinisikan menjadi dua, yaitu

(www.wikipedia.org):

i. Orang yang tinggal di suatu daerah.

ii. Orang yang secara hukum berhak tinggal di suatu daerah. Dengan

kata lain orang yang memiliki surat resmi untuk tinggal di suatu

daerah (www.wikipedia.org).

22

b. Sensus Penduduk

Sensus Penduduk merupakan suatu rangkaian kegiatan

pengambilan “stok” (stock taking) penduduk pada suatu titik waktu

tertentu yang mencakup seluruh atau sebagian wilayah geografis

(www.wikipedia.org).

Metode pencacahan dalam sensus penduduk ada dua, yaitu de

facto dan de jure. Pencacahan secara de facto adalah pencacahan yang

dilakukan di tempat dimana mereka ditemukan oleh petugas lapangan

sensus/ sesuai tempat tinggal mereka. Pencacahan secara de jure

adalah pencacahan yang dilakukan di tempat mereka tinggal secara

resmi/ sesuai identitas diri.

4. Faktor-faktor Internal Organisasi

Faktor internal organisasi adalah faktor-faktor yang ada di dalam

organisasi. Adapun pengertian organisasi secara singkat menurut

Chester Barnard adalah system kerja sama (cooperative activity) dari

dua orang tua lebih. Yang menjadi faktor internal dalam pencapaian

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sebagai berikut:

1) SDM

a. Petugas Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan

b. Pendidikan Petugas Pengelola

23

c. Pembinaan Petugas Pengelola

2) Dana

a. Dana Operasional Pengelolaan

3) Alat-alat

a. Perlengkapan Kantor

b. Fasilitas penunjang

5. Faktor-faktor Eksternal Organisasi

Faktor-faktor eksternal organisasi adalah faktor-faktor yang berada

diluar organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut. Faktor-faktor

eksternal organisasi ini menurut Teori Modern adalah faktor lingkungan

dimana organisasi tersebut berada seperti faktor politik, ekonomi, sosial dan

budaya, teknologi, hukum, demokrasi, sumber-sumber alam, langganan,

nasabah dan lain-lain (Syofian,2001:1.13). Selanjutnya Syofian (2001:8.47)

juga mengemukakan bahwa lingkungan organisasi adalah masyarakat yang

harus dilayani atau yang mengonsumsi barang atau jasanya seperti warga

negara, pelanggan, nasabah, klien dan sebagainya. Faktor yang termasuk

dalam faktor eksternal organisasi berdasarkan uraian tersebut dapat

dikatakan sangatlah banyak, namun yang langsung berkaitan dengan

organisasi adalah masyarakat yang dilayani atau yang mengonsumsi hasil

organisasi tersebut, dalam hal ini masyarakat yang bersangkutan adalah

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Banyak hal yang menjadi

24

indikator Wajib Pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), salah

satunya adalah pengetahuan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selain

itu perkembangan jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan PBB)

merupakan faktor eksternal lainnya.

6. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

a. Pengertian PBB

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di

bawahnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau

dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan (www.pajak.go.id).

Termasuk dalam pegertian bangunan adalah (www.pajak.go.id):

1. Jalan yang terletak dalam suatu komplek bangunan

seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain

yang merupakan satu kesatuan dengan komplek tersebut.

2. Jalan TOL.

3. Kolam renang.

4. Pagar mewah.

5. Tempat olah raga.

6. Galangan kapal, dermaga.

7. Taman mewah.

8. Tempat penampungan /kilan minyak,air dan gas,pipa minyak.

9. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Reksohadiprodjo (2000:169) mengemukakan bahwa Pajak Bumidan

25

Bangunan (PBB) merupakan pungutan yang dikenakan atas tanah dan

bangunan yang didirikan diatasnya.

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak negara yang

dikenakan pada bumi dan atau bangunan berdasarkan undang-undang

nomor 12 tahun 1985 tentang PBB sebagai mana telah diubah dalam

undang-undang nomor 1 tahun 1994.

PBB merupakan pajak yang bersifat kebendaan sehingga pajak yang

terhutang tergantung pada obyek yaitu tanah/bumi dan atau bangunan,

keadaan subyek tidak ikut menentukan besarnya pajak.

b. Objek PBB

Objek PBB adalah “Bumi dan atau Bangunan” (www.pajak.go.id):

Bumi adalah Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi

yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia, Contoh : sawah,

ladang, kebun, tanah. pekarangan, tambang,dll.

Bangunan: Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara

tetap pada tanah dan atau perairan. Contoh : rumah tempat tinggal,

bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan,

emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain

yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak

lepas pantai, dll.

Klasifikasi bumi dan banguan adalah pengelompokan bumi

26

dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman

serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terhutang (Meliala,

Oetomo, dan Francisca:67,2011). Dalam menentukan klasifikasi

bumi/tanah faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah sebagai

berikut:

iii. Letak.

iv. Peruntukan.

v. Pemanfaatan.

vi. Kondisi lingkungan, dan lain-lain.

Dalam menentukan klasifikasi bangunan factor-faktor yang

diperhatikan adalah sebagai berikut:

a. Bahan yang digunakan.

b. Rekayasa.

c. Letak.

d. Kondisi lingkungan, dan lain-lain (Meliala,

Oetomo, dan Francisca: 67,2011).

Adapun objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah

objek yang memenuhi sarat sebagi berikut :

a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di

bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan

nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh

27

keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah,

sekolah, panti asuhan, candi, dan lain- lain.

b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang

sejenis dengan itu.

c. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman

nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan

tanah negara yang belum dibebani suatu hak.

d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan atas

perlakuan timbal balik.

e. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional

yang ditentukan oleh Menteri Keuangan, contoh: pesantren

atau sejenis dengan itu, madrash, tanah wakaf, rumah sakit

umum.

f. Objek pajak yang digunakan oleh Negara untuk

penyelengaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya

diatur lebih lanjut dengan peraturan

pemerintah(Meliala,Oetomo,dan Francisca:67,2011).

28

c. Subjek Pajak

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

• Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;

• Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;

• Memiliki bangunan, dan atau;

• Menguasai bangunan, dan atau;

• Memperoleh manfaat atas bangunan.

Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib

pajak (www.pajak.go.id).

d. Tahun Pajak, Saat, dan Tempat yang Menentukan Pajak Terhutang

Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim. Saat menentukan

pajak terhutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 januari

(www.pajak.go.id). Contoh:

• Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2006 berupa tanah dan bangunan,

pada tanggal 15 Januari 2006 bangunannya terbakar, maka pajak

yang terhutang tetap berdasarkan keadaan objek pada tanggal 1

Januari 2005, yaitu keadaan pada saat bangunan tersebut belum

terbakar.

• Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2006 berupa sebidang tanah tanpa

bangunan di atasnya, pada tanggal 15 Agustus dilakukan pendataan,

ternyata diatas tanah tersebut telah berdiri suatu bangunan.

29

Keadaan pada tanggal 1 Januari 2006. Sedangkan bangunannya baru akan

dikenakan pada tahun 2007.

Tempat pajak yang terhutang:

a. Untuk daerah jakarta, di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

b. Untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten Daerah Tingat II atau

Kota Madya Daerah Tingkat II yang meliputi daerah objek pajak.

e. Pendaftaran dan Pendataan Objek PBB

i. Pendaftaran Obiek dan Subiek PBB

Pendaftaran objek PBB dilakukan oleh subjek pajak dengan cara

mengambil dan mengisi formulir SPOP secara jelas, benar dan lengkap

serta ditandatangani dan dikembalikan ke Kantor Pelayanan PBB atau

Pelayanan Pajak Pratama yang bersangkutan atau tempat yang ditunjuk

untuk pengambilan dan pengembalian SPOP dengan dilampiri bukti- bukti

pendukung seperti :

- sketsa/ denah objek pajak;

- fotokopi KTP dan NPWP;

- fotokopi sertifikat tanah;

- fotokopi akta jual beli;

- atau bukti pendukung lainnya.

Formulir SPOP disediakan dan dapat diambil gratis di Kantor Pelayanan

PBB atau tempat lain yang ditunjuk atau melalui teknologi internet.

30

ii. Pendataan Objek dan Subjek PBB

Pendataan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan PBB atau Kantor

Pelayanan Pajak Pratama dengan menggunakan formulir SPOP dan

dilakukan sekurang-kurangnya untuk satu wilayah administrasi

desa/kelurahan. Pendataan dapat dilakukan dengan cara:

• Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP: Dapat

dilaksanakan pada daerah/wilayah yang pada umumnya belum/tidak

mempunyai peta, daerah terpencil atau potensi PBB relatif kecil.

• Identifikasi Objek Pajak

Dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai

peta garis/ peta foto yang dapat menentukan posisi relatif OP tetapi

tidak mempunyai data administrasi PBB tiga tahun terakhir secara

lengkap.

• Verifikasi Objek Pajak

Dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai

peta garis/ peta foto yang dapat menentukan posisi relatif OP dan

mempunyai data administrasi PBB tiga tahun terakhir secara

lengkap.

f. Tata Cara Pembayaran PBB

Apabila wajib pajak telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak

Terhutang (SPPT) yang biasanya paling lambat bulan juni tahun takwim

atau satu bulan setelah menyerahkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak

(SPOP), maka wajib pajak bumi dan bangunan dapat melakukan

31

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui:

a. Bank Pemerintah, atau

b. Pemungut, atau

c. Kantor Pos dan Giro, atau

d. Dengan cara transfer, dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Jika pajak dibayar melalui Bank Pemerintah, SSP yang tersedia di

Bank diisi sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam SPPT

yang diterima.

ii. Jika pajak dibayar melalui petugas pemungut, terlabih dahulu

tunjukan SPPT atau SPJPT dan mintalah bukti pembayaran lembar

asli sebagai tanda lunas PBB.

iii. Jika pajak dibayar melalui pos dan giro, terlebih dahulu beli

formulir giro dan diisi sesuai SPPT. Lembar 1 disimpan sebagai

bukti pembayaran, lembar 2 masukan pada kotak PBB yang tersedia

di kantor pos dan giro.

iv. Jika letak objek pajak tidak berada atau jauh dari tempat tinggal

wajib pajak, maka pembayaran bias dilakukan melalui transfer, yaitu

dengan mengisi formulir kiriman uang. Lembar 1 disimpan oleh

wajib pajak, lembar 2 dikirim ke kantor PBB yang menerbitkan

SPPT (www.pajak.go.id).

Adapun pembayaran pajak tersebut harus dilunasi paling

lambat 6 bulan sejak diterima SPPT. Tetapi apabila pajak yang

terhutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) maka jangka

waktu pembayaran hanya dalam jangka waktu satu bulan.

32

Surat Ketetapan Pajak (SKP) dikeluarkan oleh direktur jendral pajak dalam

hal-hal sebagai berikut:

a. Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara

tetulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.

b. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain

ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak

yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

g. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dikenakan terhadap:

a. Dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP,

dikenakan sanksi sebagai tambahan terhadap pokok pajak yaitu sebesar

25% dari pokok pajak.

b. Wajib pajak yang berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain

ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak

yang dihitung berdasarkan SPOP, maka selisih pajak tersebut ditambah

atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari

selisih pajak yang terhutang.

c. Wajib pajak tidak membayar atau kurang membayar. Pajak yang

terhutang pada saat jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi

administrasi berupa denda sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat

jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu

paling lama 4 bulan (www.pajak.go.id).

33

h. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari

transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terjadi jual

beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan

objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama serta

diketahui harga jualnya, atau nilai perolehan baru dengan cara menghitung

seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat

penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi

fisik objek tersebut, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak

kena pajak. Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah Kabupaten/Kota

setinggi-tingginya Rp 12.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut: Setiap

Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali dalam

satu Tahun Pajak, dan apabila Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek

Pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu Objek

Pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan Objek Pajak

lainnya.

i. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

Nilai Jual Kena Pajak (assessment value) adalah nilai jual yang

dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu suatu persentase

tertentu dari nilai jual sebenarnya. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) ditetapkan

setiap tiga tahun sekali oleh menteri keuangan, kecuali untuk daerah tertentu

ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya. Dasar

34

perhitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan serendah-

rendahnya 20%, dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak

(NJOP).

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002, untuk HJKP

ditetapkan sebesar:

a. 40% untuk objek sektor perkebunan, pertambangan.

b. 40% untuk objek sektor pedesaan dan perkotaan yang NJOP-nya sama

atau lebih besar dari Rp 1.000.000.000.

c. 20% untuk objek sektor pedesaan dan perkotaan yang NJOP-nya sama

atau kurang dari Rp 1.000.000.000

Contoh perhitungan NJOP Bumi dan Bangunan

Besarnya Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan dengan peraturan

Nilai Jual Tanah 500 x 400.000 Rp 200.000.000

Nilai Jual Bangunan 400 x 400.000 Rp 160.000.000

NJOP sebagai dasar pengenaan pajak Rp 360.000.000

NJOPTKP Rp 12.000.000

NJOP untuk perhitungan pajak Rp 348.000.000

PBB terhutang = 0,5% (20% x 384.000.000) =Rp 384.000

35

B. Penelitian Sebelumnya

Tabel. 2.3

Penelitian Sebelumnya

Nama Tempat Variabel `Kesimpulan

Heriyanto

(2001)

Yogyakarta -Produk Domestik

Regional Bruto

(PDRB) perkapita

- Jumlah penduduk

-Luas lahan sawah

-NJOP

PDRB perkapita dan jumlah

penduduk berpengaruh positif

dan signifikan terhadap NJOP

tanah, sedangkan luas lahan

sawah berpengaruh negatif

dan signifikan terhadap NJOP tanah.

I Nyoman

Normal

(2003)

Kabupaten

Gianyar

-Pendapatan

perkapita

-Luas lahan sawah

-Penerimaan PBB

Pendapatan perkapita

berpengaruh positif dan

signifikan terhadap

penerimaan PBB, namun luas

lahan sawah berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap penerimaan PBB.

Budhiharjo , Ari

(2003)

Jawa Tengah -Jumlah Penduduk -PDRB

-Inflasi

Jumlah penduduk secara

signifikan berpengaruh positif

terhadap penerimaan PBB,

PDRB berpengaruh positif

tetapi tidak signifikan

terhadap penerimaan PBB,

dan Inflasi tidak berpengaruh

secara signifikan terhadap penerimaan PBB.

Tituk Diah

Widajantie

(2005)

Surabaya

Barat

-Kesadaran WP -Pemahaman WP

-Sikap WP

-Kemampuan WP

-Sistem

pemungutan

-Keberhasilan

penerimaan PBB

Kesadaran WP, pemahaman

WP, sikap WP, kemampuan

WP, dan sistem pemungutan

berpengaruh terhadap

keberhasilan penerimaan

PBB.

Mutia

Amana

Nasiti

(2008)

Kendal, Jawa

Tengah

-PDRB perkapita -Jumlah Wajib

Pajak

-Luas lahan

-Jumlah penduduk

PDRB per kapita

berpengaruh positif dan

signifikan terhadap

penerimaan PBB, sedangkan

Jumlah WP, Luas lahan, dan

Jumlah penduduk

berpengaruh negative dan

tidak signifikan.

Sumber: data diolah peneliti 2018

36

C. Hipotesis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris

mengenai pengaruh kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan

jumlah penduduk terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh I Nyoman Normal

(2003) yang menyimpulkan pendapatan perkapita berpengaruh positif

terhadap penerimaan PBB, Mutia Amana Nasiti (2008) yang

menyimpulkan PDRB perkapita berpengaruh positif dan signifikan

terhadap penerimaan PBB, dan Ari Bhudhiharjo yang menyimpulkan

Jumlah penduduk secara signifikan berpengaruh positif terhadap

penerimaan PBB, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini

adalah sebagai berikut:

H1 : Upah Minimum Kabupaten (UMK) berpengaruh secara

positif terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

H2 : Jumlah penduduk berpengaruh secara positif terhadap

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

37

D. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menguji tentang pengaruh variabel independen

terhadap variabel dependen yang dijelaskan dalam tabel kerangka

pemikiran dibawah ini :

Variabel Independen Variabel Dependen

Sumber : Data diolah Peneliti 2018

UPAH MINIMUM

KABUPATEN

JUMLAH PENDUDUK

PENERIMAAN PBB

38