Bahasa The Blue Fix - tni.org · teritorial.8 Perkembangan kemampuan pengeboran minyak lepas pantai...

Zoe W. Brent, Mads Barbesgaard, dan Carsten Pedersen

ISSUE BRIEF | PERBAIKAN BIRU | October 2018

ideas into movement

Perbaikan Biru:Membongkar Tabir Agenda Politik di Balik Janji Pertumbuhan Ekonomi Biru

PENULIS: Zoe W. Brent, Mads Barbesgaard, dan Carsten Pedersen

COPY EDITOR: Ann Doherty

DESAIN: Bas Coenegracht

KREDIT FOTO: NOAA National Ocean Service; Ben Turner; Carsten ten Brink; dan Askjell Raudøy

Diterbitkan oleh Transnational Institute - www.TNI.org

Amsterdam, October 2018

Isi laporan ini dapat dikutip atau direproduksi untuk tujuan non-komersial, selama sumber informasi dikutip dengan benar. TNI akan menghargai jika bisa menerima salinan atau tautan dari teks di mana dokumen ini digunakan atau dikutip. Harap dicatat bahwa untuk beberapa gambar, hak cipta mungkin berada di tempat lain dan ketentuan hak cipta dari gambar tersebut harus didasarkan pada ketentuan hak cipta dari sumber aslinya.

http://www.tni.org/copyright

UCAPAN TERIMA KASIH

Para penulis sangat berterima kasih kepada Jennifer Silver dan Irmak Ertör atas komentar mereka yang berarti pada versi sebelumnya, dan kepada rekan-rekan kami di tim Agraria dan Keadilan Lingkungan di TNI untuk umpan balik mereka yang bermanfaat dalam penelitian dan penulisan. Kesalahan yang tersisa adalah milik kita sendiri.

Perbaikan Biru: Membuka Rahasia Politik di Balik Janji Pertumbuhan Biru | 3transnationalinstitute

Terdapat berbagai cara manusia dalam menggunakan, memanfaatkan, merawat, dan terlibat dengan ruang laut yang telah berubah secara signifikan selama abad terakhir. Lautan dulunya dipandang — dan diatur — sebagai permukaan lokasi pengiriman barang-barang. Saat ini, karena kemajuan teknologi dan metode baru untuk menggali kekayaan dari laut, maka lautan menjadi dibingkai ulang — dan diatur ulang — sebagai ruang untuk ‘ekonomi biru’. Dan yang lebih penting, para pendukung pertumbuhan ekonomi yang “diwarnai biru” menjanjikan tiga kemenangan di bidang ekologi, sosial dan ekonomi.

Dalam ringkasan ini, kita akan mengeksplorasi agenda politik di balik janji ‘pertumbuhan biru’. Kami menemukan bahwa wacana sekitar pertumbuhan biru, ekonomi biru, revolusi biru, dan sejenisnya adalah seperti minuman koktail yang tercampur dengan sangat kuat dan keras. Pertama-tama, wacana ini memuaskan dahaga sosial untuk bertindak dalam menghadapi dampak perubahan iklim dengan menarik investasi swasta untuk kawasan konservasi perlindungan laut dan pariwisata yang lestari. Kedua, memenuhi permintaan global yang berkembang untuk pangan yang sehat dan bergizi melalui perluasan budidaya perikanan skala-besar padat-modal , sementara berusaha menghilangkan dampak negatif sosial-ekologi dari teknologi ini. Dan pada akhirnya, hal itu menyegarkan selera dengan semburan dari energi angin dan percikan baru dari sumber daya mineral laut dalam tanpa mengganggu rasa dan aroma yang akrab dan kuat dari minyak dan gas.

Bahan-bahan yang membentuk hasil tercampur ini menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini, dan tujuan kami adalah untuk mengeksplorasi fungsi dari setiap unsur campuran minuman koktail. Dengan demikian, kami berharap dapat memberikan analisis kritis terhadap kepentingan dan agenda di balik pertumbuhan biru, serta implikasi dari tren ini. Kami tidak dapat sepenuhnya mengeksplorasi dimensi-dimensi dan sektor lainnya dan sektor dari lingkungan laut yang luas dalam tulisan ini.1 Sebaliknya, kami fokus pada apa yang kami lihat sebagai tiga komponen utama, yang masing-masing memiliki sejarah dan jejak tersendiri jauh sebelum pertumbuhan biru menjadi kata kunci. Namun apa yang membuat minuman campuran yang begitu kuat ini adalah sinergi dari tiga elemen, yang disatukan dalam satu kerangka untuk membingkai-ulang politik kelautan yang dapat didukung oleh banyak pemangku kepentingan. Bentuk perbaikan biru ini terdiri dari tiga bahan pokok utama:2

•perbaikan konservasi

•protein yang diperbaiki

•perbaikan energi/ ekstraktif

Istilah ‘perbaikan’ sangat berguna karena makna gandanya membawa ‘kecanduan’ pada model khusus produksi dan ekstraksi tertentu. istilah ini juga menjelaskan bagaimana pembentukan modal tetap dalam bentuk infrastruktur baru dan investasi di tempat-tempat tertentu (misalnya pelabuhan, hotel mewah, rig minyak dan kapal kargo) ‘memperbaiki’ atau menenggelamkan modal uang yang terakumulasi menjadi objek fisik. Modal tetap juga menciptakan peluang baru untuk sirkulasi bentuk-bentuk modal lain (uang, komoditas) di tempat-tempat baru dan dengan cara-cara baru (misalnya investasi di daerah atau negara baru, dan di sektor-sektor baru seperti pertambangan laut dalam). Pada saat krisis, istila ini menciptakan “perbaikan” sementara, atau solusi, untuk apa pun yang mungkin menghambat akumulasi modal (meningkatkan surplus dengan basis investasi). Kami juga menggunakan istilah ‘perbaikan’ untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan ekonomi biru secara bersamaan adalah untuk mempertaruhkan suatu peluang akumulasi modal yang disaat bersamaan mengakomodasi bentuk yang telah ada berupa modal tetap (yaitu, investasi nyata sebagai contoh pelabuhan).

Meskipun penting untuk melacak wacana pertumbuhan biru, seperti yang lainnya telah melakukan penelitian terkait pertumbuhan biru,3 energi yang diperlukan untuk mengikuti permainan kata-kata “biru” yang” juga membantu mengaburkan fakta bahwa jika dianggap serius, ekonomi biru memiliki implikasi yang sangat nyata pada distribusi akses dan kontrol atas ruang laut, dan siapa yang termasuk dan di keluarkan dalam proses dan politik. Dalam euforia perayaan ucapan mengucapkan selamat kepada diri sendiri setelah forum biru - di mana pembuat kebijakan bersulang dengan investor, LSM konservasi - terdapat kecenderungan untuk mengabaikan mabuk sosial dan ekologi yang disebabkan oleh minuman koktail campuran.

Dalam teori, melindungi wilayah laut adalah bagian penting mitigasi perubahan iklim. Namun pada prakteknya, apa yang dicapai konservasi di tingkat nasional dibayangi oleh kepentingan perluasan pengeboran lepas pantai yang sedang berlangsung untuk minyak dan gas. Meskipun terjadi penekanan transisi menuju energi angin dan matahari, penambangan laut dalam untuk mineral

Pengantar

4 | Perbaikan Biru: Membuka Rahasia Politik di Balik Janji Pertumbuhan Biru transnationalinstitute

menjadi syarat oleh teknologi ini menjadikan kita berada di wilayah ekologi yang tidak dikenal dengan konsekuensi yang kurang dipahami. Akhirnya, penangkapan ikan skala kecil secara efektif dikucilkan, sementara penangkapan ikan skala-industri tetap memiliki posisi yang baik bahkan

memperluas sebagai pemasok pakan bagi ndustri perikanan budidayadengan pakan ikan dari ikan pelagis kecil. Dampak sosial dan ekologis dari pergeseran ini jarang dibahas dalam kebijakan pertumbuhan biru.

Menutup ruang lautSelama ribuan tahun, nelayan skala kecil di seluruh dunia menikmati akses istimewa ke sumber daya perikanan dan pengaturan adat dan tradisi turun-temurun yang telah terbentuk dan tertanam dalam komunitas nelayan. Di Oseania, misalnya, laut diatur sebagai ruang integral dalam masyarakat seperti halnya daratan.4 Perkembangan cara dimana laut digunakan untuk mendapatkan keuntungan telah menjadi pendorong utama perubahan rezim pengaturan laut. Hasilnya adalah nelayan skala kecil semakin terdorong keluar dari ruang-ruang yang secara historis sebagai tempat tinggal dan tempat hidup. Tren ini telah membuat nelayan secara global bergerak untuk menyatakan penderitaan mereka dalam konsep ‘perampasan laut’.5 Penekanan pada dinamika ‘perampasan’ adalah: timbul dari ‘konvergensi krisis’ (iklim, lingkungan, energi, pangan, dan keuangan). Namun, ruang laut dan rezim pelembagaan ruang laut memungkinkan perampasan sumber daya laut oleh pengguna baru memiliki sejarah panjang.

Pergeseran besar dalam bagaimana pengaturan laut telah berkembang sejak abad ke 17 dan seterusnya, sebagai sarana transportasi komoditas laut dan menjadi sangat penting untuk kapitalisme komersial.6 Transportasi menjadi pemanfaatan laut yang dominan digunakan dan menjadi dasar pembangunan ekonomi dari kekuatan kolonial Eropa pada saat itu. Kepentingan utama dari politik dan ekonomi di lautan adalah untuk mengendalikan dan memastikan jalur lintas bebas untuk rute pelayaran dagang. Ketentuan politik-ekonomi ini membentuk pengaturan laut selama periode tersebut.7

Pada tahun 1900an, rezim yang secara utama berorientasi pada transportasi barang kemudian memfasilitasi ekstraksi sumber daya laut. Pengaturan laut bergeser ke arah model kewilayahan, dimana pemerintah semakin berusaha untuk menyatukan zona pesisir sebagai wilayah kedaulatan yang diakui dalam upaya untuk menyediakan keamanan untuk investasi dalam penangkapan ikan di pesisi dan penggalian mineral. Pada tahun 1930an, dimulai dari Teluk Meksiko tahun, pengeboran minyak lepas pantai dapat dilakukan di luar dari wilayah tiga mil laut yang pada

saat itu diterima oleh sebagian besar negara sebagai zona teritorial.8

Perkembangan kemampuan pengeboran minyak lepas pantai menandai permulaan dari model peraturan berdasarkan negara dan pengendalian ruang laut, dan memungkinkan konsesi untuk dibagikan kepada industri ekstraktif. Awalnya dipicu oleh meningkatnya minat pada minyak setelah Perang Dunia II, negara-negara mulai mengklaim hak-hak nasional atas sumber daya yang semakinjauh dari pantai. Pada tahun 1945, AS mengklaim hak nasional yang terbatas pada sumber daya di seluruh landas kontinen yang bersebelahan dengan garis pantainya,9 dan El Salvador menjadi negara pertama yang mengklaim kedaulatan atas wilayah yang membentang sejauh 200 mil laut dari garis pantai pada tahun 1950.

Dalam upaya untuk koordinasi lebih baik atas penguasaan laut teritorial, PBB menyelenggarakan dua Konferensi pertama tentang Hukum Laut pada tahun 1958 dan 1960. Namun, Konferensi PBB ketiga tentang Hukum Laut pada tahun 1973 yang menggerakkan perkembangan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Konvensi ini, diratifikasi oleh 167 negara dan Uni Eropa,10 mengakui hak-hak negara pantai untuk “mengeksploitasi, mengembangkan, mengelola dan melestarikan semua sumber daya - ikan atau minyak, gas atau kerikil, nodul atau belerang - dapat ditemukan di perairan, di dasar samudra, dan di tanah dari area yang membentang sejauh 200 mil dari pantai”.11

Ratifikasi UNCLOS tampak jelas menjadi penutupan ruang wilayah terbesar dalam sejarah.12 Pada saat konferensi ketiga pada tahun 1973, 25 negara bagian mempertahankan klaim untuk tiga zona mil laut; 15 negara menyatakan zona antara 4 dan 10 mil; 66 negara menyatakan zona 12 mil; dan satu negara menyatakan zona 200 mil.13 Sementara ruang lingkup teritorial ini signifikan, mereka dikerdilkan dibandingkan dengan 659.662 kilometer persegi (setara dengan 66% dari total wilayah darat) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) UNCLOS.14 UNCLOS dengan demikian melembagakan ‘perbaikan spasial’ untuk merekonsiliasi kepentingan yang berlawanan


antar pemanfaatan ruang laut yang berbeda: di satu sisi memfasilitasi aliran bebas komoditas dan menyediakan akses ke pasar yang jauh, dan di sisi lain mendefinisikan area hak milik untuk memungkinkan investasi tetap.15 UNCLOS memastikan “zona pesisir teritorial yang diatur untuk investasi tetap dan penggalian sumber daya

dan laut dalam yang non-teritorial didedikasikan untuk memfasilitasi sirkulasi arus modal.”16 Namun, teknologi baru dan pencarian sumber daya yang terus meningkat di bawah kapitalisme berarti bahwa ‘perbaikan’ tercapai melalui rejim UNCLOS hanyalah sekilas saja.17

Janji pertumbuhan ekonomi biruKarena minat pada sumber daya laut telah meningkat, maka muncul kekhawatiran tentang bagaimana mengatur penggunaan ruang laut yang semakin padat serta sekitar dampak perubahan iklim pada menurunnya stok ikan dan lingkungan laut. Dalam konteks upaya untuk memajukan agenda pembangunan berkelanjutan pada gagasan ‘pertumbuhan hijau’, konferensi Rio+20 pada tahun 2012 (sebagai tindak lanjut KTT Bumi Rio de Janeiro 1992), berhasil menempatkan laut di agenda dunia internasional. Jadwal acara. Deklarasi Laut Rio, yang dikeluarkan pada Hari Laut di Rio+20, mencatat “dengan keprihatinan besar terhadap banyaknya ancaman dan penggerak negatif yang mengorbankan kemampuan lautan untuk terus menyediakan sumber daya penting, keamanan pangan dan gizi, dan jasa yang penting bagi masyarakat dunia”. Lebih lanjut daftar sejumlah ancaman terkenal, termasuk perubahan iklim, pengasaman laut, polusi, penangkapan ikan berlebihan, kegiatan perikanan yang tidak sah, praktik penangkapan ikan yang merusak, dan perusakan habitat dan degradasi.18

Analisis sesi resmi dan acara sampingan di Rio+20 menunjukkan bahwa istilah “ekonomi biru secara konsisten digunakan untuk menarik perhatian terhadap lautan”19 oleh berbagai aktor, termasuk perwakilan dari organisasi antar pemerintah seperti FAO dan UNDP, perwakilan dari Negara Berkembang Kepulauan Kecil (SIDS), dan organisasi konservasi. Silver dan rekannya mencatat bahwa “ketika berdebat untuk masalah lautan tertentu, solusi, dan peserta, banyak pembicara [pada sesi resmi dan sampingan] berusaha untuk membawa makna yang lebih spesifik ke istilah [ekonomi biru], sering dengan cara yang tidak konsisten atau tidak kompatibel”.20 Beberapa peserta menggunakan istilah untuk menggambarkan modal alam, atau nilai ekonomi sumber daya alam; yang lain melangkah lebih jauh dan menggunakan untuk “menjual” gagasan “lautan sebagai bisnis yang baik”; dan beberapa SIDS menggunakannya secara strategis untuk menarik perhatian dan dana dan untuk mengidentifikasi mitra baru.

Upaya yang lebih baru untuk menggambarkan atau mendefinisikan pertumbuhan biru menunjukkan bahwa konsensus tentang maknanya masih sulit dipahami, dan bahwa ada “beberapa konflik dalam penafsiran yang cenderung tidak dapat didamaikan. Dengan demikian, setiap upaya untuk mendefinisikan Ekonomi Biru dapat menghasilkan [suatu] lensa khusus yang diistimewakan”.21 Namun bagi Jacqueline Alder, yang memimpin inisiasi Pertumbuhan Biru di FAO, ketidakjelasan ini memiliki nilai strategis. Dia menjelaskan: “kami telah merancang program pertumbuhan biru menjadi cukup luas, sehingga negara-negara dapat memutuskan ke mana mereka ingin pergi”.22

Dipicu di Rio+20 pada tahun 2012, pertumbuhan biru kemudian menyebar ke kancah internasional. Institusi pemerintah dan antarpemerintah, bersama dengan LSM lingkungan, akademisi, perusahaan dan lembaga keuangan, sejak saat itu telah mendorong serangkaian konferensi internasional dan menghasilkan laporan dan artikel yang tak terhitung jumlahnya, kerangka kerja kebijakan antar-pemerintah dan strategi pertumbuhan biru tingkat nasional. Memang, batas untuk interpretasi ini telah memicu proliferasi program dan kebijakan tingkat nasional dan regional yang memanfaatkan ekonomi biru dan bahasa pertumbuhan biru (yaitu Norwegia, Uni Eropa, India, Afrika Selatan, dan Indonesia). Beberapa pemerintah telah bertindak sejauh ini untuk membentuk departemen atau kementerian untuk pertumbuhan biru atau ekonomi biru.23

Pada 2013, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) meluncurkan Blue Growth Initiative (BGI). Ini diikuti oleh Global Oceans Action Summit pada 2014, yang diselenggarakan bersama oleh FAO dan Bank Dunia, yang mengumpulkan sekitar 600 perwakilan dari pemerintah, lembaga antar pemerintah, LSM lingkungan, organisasi filantropis, dan sektor korporasi untuk membahas pertumbuhan biru.24 Acara lain untuk memajukan wacana pertumbuhan biru termasuk konferensi laut tahunan (awalnya diprakarsai oleh Departemen Luar Negeri AS),


yang berikutnya akan diadakan di Bali pada bulan Oktober 2018; konferensi-konferensi Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC); dan The Economist’s World Oceans Summits. Yang terakhir menyatukan para pemimpin politik dan pembuat kebijakan, kepala bisnis global, ilmuwan, LSM dan multilateral dan berfokus secara khusus pada investasi dan peluang bisnis di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, dan pariwisata.25

Singkatnya, wacana ekonomi biru telah membuka ruang bagi koalisi yang luas dan tampaknya genting dari beragam aktor dan agenda. Semua gebrakan seputar pertumbuhan biru, ekonomi biru, revolusi biru, forum investor biru, karbon biru, penambangan biru, dan bahkan mode biru bisa memusingkan. Sebagian besar ini dan akan tetap menjadi hype dan proyeksi, tetapi sejauh mana banjir bahasa baru menyediakan seperangkat asap dan cermin yang bermanfaat untuk mengalihkan perhatian dari implikasi teritorial, ekologi dan sosial yang sangat nyata dari pengaturan ini di antara yang baru, lama dan pada saat yang bersamaan bersaing industri laut, serta aktor pendorong konservasi skala besar?

Untuk mengeksplorasi konsekuensi material dari implementasi agenda pertumbuhan biru dan untuk menganalisis mengapa berbagai kepentingan tersebut dapat ditarik ke dalam pengaturan umum, bagian berikut ini menawarkan eksplorasi awal dari tiga bahan utama yang membentuk koktail perbaikan biru: (i) perbaikan konservasi; (ii) memperbaiki protein; dan (iii) perbaikan energi/ekstraktif. Meskipun kami telah memisahkan ketiga elemen ini untuk tujuan analitis, dalam prakteknya rasa dan proses berbaur dan tumpang tindih dalam cara-cara spesifik kontekstual. Kami telah memasukkan kotak-kotak pada beragam kasus untuk menyoroti beberapa kekhususan ini. Tidak semua sektor lautan menerima perhatian yang layak mereka dapatkan. Pelayaran dan kegiatan pelabuhan terkait, misalnya, tentu pantas mendapat perhatian lebih. Mereka tidak hanya memperhitungkan proporsi yang signifikan dari ekonomi laut yang ada, tetapi juga diproyeksikan berada di antara sektor laut yang paling cepat berkembang dan dengan demikian tetap menjadi tulang punggung perdagangan global.

Perbaikan konservasi Agenda 21, hasil dari KTT Bumi 1992, secara luas bertujuan untuk mencapai ‘pembangunan berkelanjutan’.26 Komponen laut dari agenda ini melibatkan perlindungan laut, penggunaan berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya hidup dalam ZEE dan di laut lepas, dan perubahan iklim.27 Tujuan yang patut dipuji ini adalah emisi karbon yang stabil terus mendorong pengasaman laut, yang menyebabkan pemutihan karang dan menurunnya populasi kerang. Penangkapan ikan berlebihan dan polusi telah menyebabkan jatuhnya stok ikan. Pulau-pulau plastik telah terbentuk di laut, bercampur dengan limpasan agrokimia dari pertanian konvensional. Dan bahkan ketika pengeboran lepas pantai tidak menyebabkan tumpahan minyak, produk sampingan beracun bocor ke air di sekitarnya.28 Terlepas dari besarnya situasi dan jangkauan prakarsa global untuk mengatasinya, agenda pembangunan berkelanjutan sebagian besar telah gagal dari perspektif ekologis.

Meskipun agenda pembangunan berkelanjutan juga gagal memobilisasi penyandang dana, komitmen internasional untuk konservasi dan pembangunan

berkelanjutan terus berproliferasi: misalnya target Aichi dari Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDGs). Perubahan iklim adalah kekhawatiran yang berkembang di masyarakat seluruh dunia, tetapi pada prakteknya komitmen anggaran yang sebenarnya dari pemerintah nasional dan donor tertinggal dari perkiraan pendanaan yang diperlukan untuk memenuhi target global tersebut. Untuk mengatasi kesenjangan pendanaan ini, LSM seperti WWF berpendapat bahwa modal swasta sangat penting: “Sektor swasta akan membuat atau menghancurkan SDG.”29

Masalahnya: tujuan investor mencari keuntungan dan perlindungan lingkungan yang diminta oleh publik tampaknya bertentangan. Perbaikan konservasi: mengubah konservasi laut menjadi peluang investasi yang menarik sambil meningkatkan hubungan masyarakat.

Pembingkaian upaya konservasi laut dalam agenda pertumbuhan biru sesuai dengan format yang dipelopori oleh konservasi mainstream selama dua dekade


terakhir. Apa yang disebut oleh beberapa orang sebagai ‘pelestarian nirlaba’ didasarkan pada gagasan “sarana yang efisien secara ekonomi untuk mitigasi perubahan iklim dan konservasi keanekaragaman hayati tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi”.30 Pada intinya, ini mengikuti alasan dari environmentalisme berbasis pasar: degradasi lingkungan dan perubahan iklim dilihat sebagai kegagalan pasar, karena alam tetap tidak cukup terintegrasi ke dalam sistem pasar.31 Berdasarkan perspektif ini, solusinya adalah membuat alam terlihat dan terbaca menjadi modal.32 Di bawah anggapan ini, saat nilai ekonomi ‘alam’ dan ‘jasa ekosistem’ didokumentasikan, kepala negara, CEO perusahaan transnasional, investor, dan yang lain akan memperhitungkan biaya dalam keputusan mereka dan menghentikan perusakan alam.

Selanjutnya, “menjual alam untuk menyelamatkannya”33 memungkinkan konservasi untuk membayar sendiri.34 Pendekatan ini bergantung pada mengidentifikasi peluang menghasilkan uang dalam proyek-proyek konservasi yang dapat diubah menjadi aset. Diharapkan bahwa taktik ini akan memberikan pengembalian investasi (ROI) yang menarik. Metode perlindungan lingkungan ini secara efektif menggeser prioritas jauh dari mengatasi krisis ekologi yang paling mendesak, yang mungkin bertentangan dengan kepentingan industri yang berlaku.

Sebaliknya, konservasi dibingkai sebagai pelengkap dan sesuatu untuk dikembangkan dalam kemitraan erat dengan kepentingan bisnis. Dalam kata-kata WWF: “Mencapai SDGs mewakili peluang bisnis. Kemiskinan, ketidaksetaraan, kelangkaan air, perubahan iklim, dan degradasi sumber daya alam dan layanan pada akhirnya menjadi buruk untuk bisnis. Sebaliknya, berinvestasi dalam pertemuan SDG dapat membuka peluang pasar baru dan peluang serta mengamankan kemakmuran jangka panjang perusahaan. ”35

Agenda pertumbuhan biru telah dijalin dengan mulus ke SDGs, dengan fokus khusus pada SDG 14: “Melestarikan dan memelihara penggunaan sumber daya samudera, laut, dan bahari untuk pembangunan yang berkelanjutan.” Tujuan ini, ditambah dengan target Aichi untuk melindungi lebih dari 10% dari perairan teritorial pada tahun 2020, telah mendorong pemerintah negara bagian untuk lebih mengembangkan visi mempertalikan peluang investasi bagi perusahaan dan investor dengan konservasi laut. Kawasan Konservasi Laut (KKL), terutama yang besar yang melebihi 100.000 kilometer persegi, telah muncul sebagai salah satu solusi utama untuk tantangan ini dan telah mendapatkan daya tarik sejak tahun 2006.36 Komisi Uni Eropa (EC) juga telah menyoroti fokus pada perubahan iklim melalui Kawasan Konservasi Laut (KKL).


Menurut sebuah artikel rekap dalam publikasi Komisi Eropa dari konferensi Our Ocean yang diadakan pada tahun 2017 di Malta: “[Iklim] adalah area aksi yang diambil Uni Eropa dengan sangat serius, jadi Our Ocean adalah tempat yang pas untuk mengumumkan pendanaan baru sebesar €20 juta untuk mendukung Kawasan Konservasi Laut di negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik melalui Program Pengelolaan Kawasan Keanekaragaman Hayati dan Kawasan Lindung. Bersama dengan Jerman, akan ada lebih banyak dukungan untuk platform lintas-sektoral dan lintas-batas multi stakeholder yang akan ada pada tahun 2020.”37

LSM lingkungan yang besar dan organisasi filantropi juga ikut serta: Proyek Pristine Seas National Geographic, Proyek Warisan Samudera Pew Berarelli, dan Program Seascapes Konservasi Internasional telah menjadi pusat untuk membangun 22 Kawasan Konservasi Laut besar secara global, bekerja sama dengan negara.38 Dan bank swasta seperti Credit Suisse telah bergabung dengan WWF untuk menjadikan konservasi sebagai peluang investasi yang menarik. Mereka melihat peluang menghasilkan uang datang dari “[i]nvestasi dalam infrastruktur dan pengelolaan jasa ekosistem yang berkelanjutan, misalnya, berinvestasi di penginapan dan jalan untuk menumbuhkan ekowisata atau dalam susunan panel surya untuk pembangkit listrik, atau monetisasi jasa ekosistem (misalnya, perlindungan daerah aliran sungai) dan barang-barang yang berasal dari pengerjaan kehutanan, pertanian atau perikanan budidaya yang lestari berkelanjutan.”39

Menurut OECD, pariwisata mewakili 26% dari nilai yang ditambahkan ke ekonomi laut pada tahun 2010, hanya dilampaui oleh minyak dan gas lepas pantai. Meskipun tinjauan menyeluruh dari banyak implikasi pariwisata dalam kerangka ekonomi biru berada di luar cakupan laporan ini, kami menyoroti cara itu telah dimanfaatkan untuk investasi swasta dalam konservasi laut. Blogger World Bank membuat menyatakan sebagai berikut:

Alam adalah pondasi bagi sebagian besar dunia pariwisata - pelancong bersedia membayar lebih untuk ruangan dengan pemandangan laut, dan kata-kata seperti “asli” “terpencil,” dan “murni” sering diperuntukkan untuk fasilitas seperti pantai, terumbu karang, dan pemandangan laut yang indah. Ketergantungan industri perjalanan dan pariwisata pada lingkungan yang sehat jauh

lebih dalam dari itu. Terumbu karang tidak hanya memberikan nilai hiburan bagi pengunjung pantai, tetapi juga dapat membelokkan gelombang yang menyebabkan erosi dan mengurangi risiko gelombang badai yang dapat membahayakan industri.40

Untuk memperkuat argumen ini, Nature Conservancy telah bermitra dengan Bank Dunia dalam sebuah inisiatif yang disebut Pemetaan Kekayaan Samudera. Mereka mengklaim bahwa “pengetahuan ini dapat memungkinkan investasi yang lebih cerdas dalam tindakan manajemen dan konservasi yang mendukung baik alam maupun bisnis pariwisata yang mendukung ekonomi pesisir.”41 Menghitung pengembalian yang mungkin dianggap penting untuk merekrut investor. Dalam kegembiraan tentang mengidentifikasi kekayaan alam laut, pertanyaan-pertanyaan penting tentang apakah untuk konservasi laba benar-benar akan mengatasi masalah ekologis dan sosial yang mengerikan di lautan dan wilayah pesisir yang dikesampingkan.

Setelah investor yakin akan keuntungan, mekanisme yang diterapkan untuk menyalurkan dana sangat beragam dan membutuhkan pengawasan yang lebih mendalam. Contohnya termasuk obligasi biru,42 Instrumen Keuangan WWF untuk Pemulihan Ekosistem Laut (FIRME),43 dan pengaturan kelembagaan baru LMPA.44

Mekanisme yang berkembang pesat dan rumit untuk menyalurkan investasi swasta ke dalam konservasi laut tidak melakukan apa pun untuk membatasi kegiatan yang membahayakan lingkungan di negara-negara tersebut. Bank seperti JP Morgan dan Credit Suisse tampaknya lebih didorong oleh hasil tinggi yang mereka lihat dalam obligasi hijau dan pendanaan konservasi daripada investasi dalam tujuan baik. “Secara umum, mereka berinvestasi lebih banyak dalam industri polusi, seperti metode fracking dan ekstraksi pasir minyak.”45 Sementara itu Seychelles tidak menetapkan zona penangkapan ikan, tetapi terus memungkinkan eksplorasi minyak di Kawasan Konservasi Laut dan pembangunan pangkalan angkatan laut India di dalam situs Warisan Dunia.46

Mengingat rekam jejaknya, mungkin tampak mudah untuk mengabaikan ‘keuangan biru’ sebagai hal yang dibesar-besarkan. Namun dalam konteks ruang laut, reformasi regulasi yang dimulai untuk memfasilitasi konservasi laba


KOTAK 1

Operasi Phakisa, Afrika Selatan: kawasan konservasi laut, minyak dan gas. . . tapi tidak nelayan skala kecil

Operasi Phakisa berarti ‘buru-buru’ dalam bahasa Sesotho. Diluncurkan oleh Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma pada Juli 2014, dengan kata-katanya sendiri untuk “membantu melaksanakan Rencana Pembangunan Nasional, dengan tujuan akhir mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.”49 Dalam pengumuman tentang Forum Ekonomi Biru Afrika yang baru, mantan Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi PBB untuk Afrika juga menyoroti Operasi Phakisa dan menggemakan harapan pemerintah Afrika Selatan dengan mengacu pada penciptaan “satu juta pekerjaan baru pada tahun 2030 dan menambah R177 milyar [GBP 10,2 milyar] ke Produk Domestik Bruto negara itu.”50 Namun, Thean Potgieter, profesor di Wits School of Governance, tampak kurang optimis, menyatakan bahwa “bahkan mencapai setengah dari target ini akan menjadi hebat.”51

Berlebihan atau tidak, jumlah besar ini berasal dari prospek pembangunan di empat sektor utama Operasi Phakisa: minyak dan gas lepas pantai; transportasi laut (termasuk pembangunan pelabuhan); industri perikanan budidaya (terutama spesies ekspor bernilai tinggi); dan layanan perlindungan laut (dijamin melalui kawasan konservasi laut) dan pariwisata. Ketika ruang lingkup dan operasi rencana pengembangan menjadi lebih jelas bagi masyarakat umum dan masyarakat nelayan, para pelaku yang sebelumnya tidak termasuk dalam dialog kebijakan mulai bereaksi. Pada tahun 2017, gerakan nelayan Coastal Links menjadi tuan rumah pertemuan dengan organisasi masyarakat sipil dimana dua alasan kekhawatiran dikemukakan: pertama, rencana pembangunan kota pesisir tidak membahas hak dan kebutuhan masyarakat nelayan dalam kaitannya dengan Operasi Phakisa; dan kedua, rancangan RUU tentang Perencanaan Tata Ruang Laut yang diajukan di Parlemen gagal menyediakan mekanisme yang akan memungkinkan masyarakat sipil untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana tersebut. Lebih jauh lagi, rancangan peraturan untuk 22 Kawasan Konservasi Laut baru yang diumumkan oleh pemerintah pada tahun 2016 duduk berada bersamaan dengan visi pengeboran 30 sumur minyak lepas pantai baru dalam 10 tahun ke depan52 sebagai bagian dari Operasi Phakisa.

sangat penting karena mereka menindaklanjuti proses-proses historis dan memberi peran penting kepada LSM dalam tata kelola Kawasan Konservasi Laut. Sementara beberapa pihak melihat kurangnya kepemilikan pribadi di banyak ruang laut sebagai batasan untuk menghasilkan keuntungan, “inisiatif tata kelola laut berskala besar yang dibangun di sekitar Perencanaan tata ruang laut/Marine Spatial Planning dan/atau Kawasan Konservasi Laut berskala besar dapat dilihat sebagai pelengkap untuk menangani pertanyaan properti, dalam arti bahwa mereka berusaha untuk memesan dan menjatah ruang

dan sumber daya laut, mengidentifikasi penggunaan/pengguna yang tepat, dan memberikan mereka kepastian regulasi yang lebih besar dan/atau akses yang aman.”47 Bahkan jika ROI di area konservasi laut tidak berakhir menghasilkan banyak, memperluas kontrol hukum atas wilayah tersebut ke konstelasi baru aktor - termasuk LSM lingkungan, yayasan filantropi dan ‘investor berdampak’ - mungkin akan lebih menarik dalam jangka panjang. Ini adalah masalah yang patut dicermati di tahun-tahun mendatang, karena area yang luas diubah menjadi Kawasan Konservasi Laut berskala besar.48


KOTAK 2

Kiribati: penambangan laut dalam dan Kawasan Konservasi Laut atas nama keberlanjutan

Mantan Presiden Kiribati, Anote Tong, terkenal di dunia internasional karena meletakkan konsekuensi kenaikan permukaan laut untuk negara-negara Kepulauan Pasifik dengan tegas dalam agenda internasional. Namun, solusi politiknya untuk masalah yang mengerikan ini memanfaatkan kerangka ekonomi biru, dan baru-baru ini disebut sebagai ‘perampasan dasar laut’.53 Seperti yang dikatakan Tong kepada Majelis Umum PBB pada 2014, “lautan memainkan peran penting dalam pembangunan berkelanjutan negara saya. Visi kami untuk mencapai pembangunan berkelanjutan bergantung pada ekonomi biru, pada konservasi, dan pengelolaan sumber daya laut dan laut kami yang berkelanjutan.”

Visi ekonomi biru ini juga melibatkan konsesi untuk penambangan laut dalam di sebagian besar ZEE di Kiribati.54 Sektor lain, seperti perikanan skala kecil, tidak ditampilkan sebagai bagian dari agenda ekonomi biru negara tersebut.55 Meskipun dampak lingkungan masih kurang dipahami, sumber elemen kunci untuk turbin angin dan baterai fotovoltaik melalui penambangan laut dalam dibingkai sebagai bagian dari ekonomi biru berbasis energi bersih baru. Menurut mantan menteri Kiribati: “[Penambangan laut dalam], sungguh sebuah hal yang ironis! Pertama-tama mereka memberi tahu kami bahwa kami memiliki masalah karena negara-negara Barat membakar terlalu banyak bahan bakar fosil yang tidak terbarukan dan sekarang negara yang sama ingin mengambil mineral tidak terbarukan kami untuk menyelesaikan masalah?”56 Kedua proyek ini didorong tanpa melalui konsultasi publik. Sebagaimana dicatat oleh pejabat publik, “ Jika semua kegiatan ini telah diketahui publik, orang-orang, media, akan datang dan mempertanyakan integritas pemerintahan kita. Konservasi di sini dan menambang di sebelah sana, maksud saya jujur, seberapa kredibelkah itu niat politik Anda?”57

Proyeksi FAO dan OECD menunjukkan bahwa tangkapan global dalam perikanan tangkap liar telah stagnan - pada 90,9 juta ton pada tahun 201658 - dan tidak mungkin tumbuh dalam beberapa dekade mendatang. Sebagai perbandingan, produksi perikanan budidaya (pakan ikan) diperkirakan mencapai 80 juta ton pada tahun yang sama, dan diproyeksikan meningkat 2,1% per tahun dalam skenario 2030 FAO.

Pada saat yang sama, “fitur umum dari wacana Pertumbuhan Biru adalah perlakuan ambivalennya terhadap perikanan tangkap”.59 Misalnya, lima wilayah kerja yang dikutip Uni Eropa sebagai pertumbuhan biru adalah perikanan budidaya, wisata pesisir, bioteknologi kelautan, energi laut, dan penambangan dasar laut.60 Demikian pula, sebagaimana ditunjukkan oleh contoh-contoh tingkat nasional (lihat Kotak 1-4), perikanan tangkap umumnya bukan pertimbangan utama dalam pengaturan ruang laut yang terkini yang dipicu oleh

agenda ekonomi biru. Inisiatif Pertumbuhan Biru FAO adalah salah satu dari beberapa skema global yang telah berusaha untuk memasukkan perikanan tangkap bersama dengan perikanan budidaya.

Selain itu, dampak ekologis yang sangat serius dari penangkapan ikan berlebihan, perusakan habitat dan pencemaran lautan yang membatasi ketersediaan tangkapan menambah terpinggirnya peran perikanan tangkap dalam banyak inisiatif mengenai pertumbuhan biru.. “Tren ini telah menghasilkan narasi kebijakan yang memposisikan perikanan tangkap ditakdirkan untuk mati, atau tunduk pada ‘penurunan yang tak terelakkan’.”61

Di sini masalah muncul: meningkatnya permintaan global untuk protein ikan62 dan menurunnya stok ikan liar. Perbaikan protein untuk masalah ini tampaknya menjadi pembingkaian perikanan budidaya skala besar sebagai masa depan perikanan.

Memperbaiki Protein


Dalam 30 tahun terakhir, produksi perikanan budidaya telah meledak, melampaui pertumbuhan perikanan tangkap pada tingkat rata-rata 8,6% per tahun. Perikanan budidaya sekarang bertanggung jawab untuk hampir setengah dari ikan yang kita makan.63 Sektor yang sedang tumbuh ini telah menyediakan protein yang stabil selama tiga dekade terakhir, tetapi ini bergantung pada masukan energi yang besar dan peningkatan volume ikan tangkap, kedelai, rapeseed, bunga matahari, dan gandum untuk pakan. Lebih jauh lagi, ini menciptakan serangkaian masalah sosial dan ekologi di sepanjang jalan. Masalah yang melekat dalam perbaikan ini adalah ketergantungannya pada peningkatan volume ikan tangkapan liar untuk menghasilkan peningkatan volume spesies perikanan budidaya. Hal ini terutama berlaku untuk produksi spesies ikan gurame, udang laut, salmon, ikan nila dan ikan lainnya.64 Pada tahun 2016, hampir 15 juta ton ikan tangkapan liar, atau 13% tangkapan ikan liar global, digunakan untuk produksi pakan ikan,65 dan

pertumbuhan produksi perikanan budidaya (spesies yang bergantung pada makanan ikan dan minyak ikan untuk pakan) pasti akan mengarah pada lebih banyak tekanan dan persaingan untuk menangkap ikan liar.

Hal ini juga menimbulkan pertanyaan mendasar tentang siapa yang berhak atas persediaan ikan: masyarakat nelayan lokal yang bergantung pada ikan untuk mata pencaharian, pangan sehat dan gizi, atau perusahaan transnasional yang memburu stok ikan pelagis di perairan asing untuk memberi pakan bagi industri perikanan budidaya skala besar yang sedang tumbuh? Sebagaimana dijelaskan dalam The Global Ocean Grab, “perikanan budidaya adalah dinamika lain di mana kontrol atas sumber daya air direbut oleh rezim perusahaan pangan laut, dengan mengorbankan orang-orang yang bergantung pada sumber daya ini”.66 Ketika paradigma pertumbuhan biru memperoleh dukungan, komunitas nelayan skala kecil menjadi semakin terpinggirkan.


Dibingkai sebagai tanggapan terhadap kekhawatiran perubahan iklim, wacana ekonomi biru di tingkat global memiliki fokus yang kuat pada industri yang sedang berkembang: energi alternatif seperti angin dan pasang surut serta ekstraksi mineral langka di laut dalam.72 Bersamaan dengan itu, industri minyak dan gas adalah sistem yang menyebar dan meluas, dan merupakan salah satu kekuatan terbesar dalam lautan ekonomi global. Seperti yang digambarkan oleh figur OECD di bawah ini, minyak dan gas lepas pantai menyumbang hampir 34% dari total nilai industri berbasis laut pada tahun 2010, setara dengan USD 510 miliar. Sebagai perbandingan, industri perikanan tangkap, menurut OECD, menyumbang USD 15 miliar.73

Meskipun angka bervariasi dari satu laporan/instansi dengan laporan/instansi yang lain, intinya adalah bahwa industri perikanan menyumbang proporsi hampir tidak

signifikan dari ekonomi laut global bila dibandingkan dengan minyak dan gas, dan perbedaan ini diproyeksikan akan meningkat. Sementara itu, nilai perikanan skala kecil tidak diperhitungkan, begitu pula nelayan terlepas dari fakta bahwa mata pencaharian dan hak asasi manusia mereka bergantung pada akses mereka terhadap sumber daya laut.

Dampak ekologi pengeboran minyak dan gas di lautan (terutama sejak tumpahan minyak Horizon Deepwater pada tahun 2010), dan efek yang lebih luas dari bahan bakar fosil dan emisi karbon pada iklim sekarang tidak dapat disangkal. Menurut OECD, “laut itu cair dan saling berhubungan. Implikasinya: Apa yang terjadi di satu tempat dapat mempengaruhi apa yang terjadi di tempat lain, karena polutan dan spesies asing dibawa oleh arus laut dan/atau kapal ke jarak yang jauh lebih besar daripada di darat.”74

KOTAK 3

Transisi Turki menjadi budidaya

Wawasan dari industri perikanan budidaya yang berkembang pesat di Turki mengungkapkan bahwa perusahaan perikanan skala besar adalah yang selamat dari transisi, sementara tekanan pada stok ikan terus berlanjut. Sebagaimana dijelaskan oleh Ertör dan Ortega-Cerdá: “Tren ini mengubah praktik produksi hasil laut dari penangkapan menjadi budidaya sambil membuka batasan baru untuk modal, dengan jenis investasi baru.”67 Perubahan peraturan Turki mendorong konsentrasi dalam sektor ini dengan menolak investasi perikanan budidaya laut kurang dari 250 ton. Ini, ditambah dengan sejumlah besar modal yang diperlukan untuk memasuki sektor yang meningkat cepat, menghasilkan penghapusan langsung atau tidak langsung dari budidaya ikan berskala kecil oleh “perusahaan yang sedang tumbuh dan budidaya yang sedang tumbuh.”68 Budidaya di Turki bergeser dari volume produksi 1.500 ikan per budidaya di 4 meter kubik kandang kayu pada tahun 1990-an menjadi satu juta ikan per budidaya yang ditempatkan di kandang melingkar berdiameter 50 meter.69 Singkatnya, pertumbuhan pesat dalam budidaya perikanan telah menekan produksi skala kecil dari pasar.

Hubungan antara perikanan tangkap dan akuakultur sering dibingkai seolah-olah perikanan budidaya akan membebaskan lautan dari stres ekologis yang disebabkan oleh penangkapan ikan berlebihan. Bahkan, ketergantungan pada ikan teri untuk pakan ikan dalam perikanan budidaya Turki telah menambah tekanan pada ikan teri di Laut Hitam. Menurut seorang nelayan industri dan produsen makanan ikan di Turki, “ini menciptakan ekonomi penangkapan ikannya sendiri dan meningkatkan tekanan pada stok ikan liar daripada menurunkannya. Jadi, ini mengarah pada paradoks antara perikanan tangkap dan produksi budidaya intensif.”70 Gelombang global dalam budidaya ikan yang dirayakan dalam kebijakan pertumbuhan biru menimbulkan banyak pertanyaan tentang dampak sosial dan ekologi yang menjamin penelitian lebih lanjut. Tetapi yang jelas adalah bahwa “alih-alih memberikan solusi untuk mengurangi stok ikan, budidaya laut intensif spesies karnivora hanya memecahkan krisis modal dalam jangka pendek, dan perluasannya akhirnya memberi lebih banyak tekanan pada perikanan tangkap”.71

Perbaikan energi/ekstraktif


Menurut Watts, jaringan luas sumur, saluran pipa, tanker minyak dan sebagainya yang membentuk ‘infrastruktur petroleum’ global bertanggung jawab atas hampir 40% emisi CO2 global.75 Dalam Skenario Kebijakan Baru,76 Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan bahwa “permintaan gas alam [akan] naik hampir 50% [dari 2016] hingga 2040 dan konsumsi minyak [akan] terus bertambah.” Area pertumbuhan terbesar dalam produksi minyak dan gas diproyeksikan berasal dari eksplorasi laut dalam, dengan produksi gas lepas pantai khususnya melonjak sebesar 69% (2,2% per tahun) dari 2016 hingga 2040.77 Dengan kata lain, “imperatif ini mendorong batas minyak ke ujung bumi, atau lebih tepatnya ke dasar lautan. Eksplorasi laut dalam adalah mantra baru.”78

Masalahnya: bagaimana memajukan agenda keberlanjutan yang seharusnya dari pertumbuhan biru tanpa berhadapan langsung dengan sektor minyak dan gas?

Ketegangan sentral ini menyoroti pentingnya memahami hubungan antara industri minyak dan gas dan ruang kebijakan pertumbuhan biru (di berbagai skala). Masalah empiris dan kontekstual yang kompleks ini memerlukan penyelidikan yang jauh lebih dalam daripada laporan singkat ini. Namun, eksplorasi awal terhadap pertanyaan-

Nilai Tambah Industrialisasi berbasis laut pada tahun 2010 oleh industri

Note: Perikanan Tradisional tidak termasuk dalam penjabaran ini. Sumber: nomor berdasarkan di angka 1.2 dan data di OECD(2016)

StatLink: http://dx.doi.org/10.1787/888933334614

Aktivitas Pelabuhan13%

Industri Pengelolaan Ikan 5%

Angin Lepas Pantai 0.8%

Bengkel dan Pembuatan Kapal 4%

Transportasi Air 5%

Industri Budidaya Laut 0.8%

Industri Penangkapan Ikan 1%

Alat-alat Maritim 11%

Minyak dan Gas Lepas Pantai 34%

Pariwisata Maritim dan Pesisir 26%


pertanyaan ini (lihat Kotak 4 dan 5) mengungkapkan bahwa kebijakan pertumbuhan biru tingkat nasional tidak sampai membatasi pengembangan minyak dan gas lepas pantai. Sebaliknya, mereka berusaha memanfaatkan infrastruktur minyak dan gas yang ada di bawah naungan transfer kapasitas ke sektor lain. Dengan kata lain, perbaikan energi: kebijakan pertumbuhan biru mengalokasikan ruang laut untuk memperluas

pengeboran lepas pantai dan memberikan peluang untuk penggunaan baru dari infrastruktur laut yang ada. Fokus publik minimal keterlibatan dengan industri minyak dan gas meremehkan sentralitas sektor ini ke tata kelola laut, sehingga melindungi dari pengawasan yang tidak diinginkan. Pertanyaan penting tentang peran ‘keuangan biru’ dalam perluasan industri ekstraktif di laut (minyak, gas, dan mineral langka laut dalam).

KOTAK 4

Belanda: energi angin, wajah publik pengeboran lepas pantai yang sedang berlangsung

Pemerintah Belanda, pendukung publik dari gagasan Pertumbuhan Biru FAO, telah mengembangkan Dokumen Kebijakannya untuk Laut Utara, 2016-2021 bahwa “hubungan dengan strategi ‘Pertumbuhan Biru’, berfokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan di laut, maritim dan ekonomi pesisir, sebagaimana dirumuskan oleh Komisi Eropa.”79 Dengan menggunakan perencanaan tata ruang laut, dokumen kebijakan ini berusaha untuk memperjelas bagaimana izin untuk penggunaan ruang laut akan diberikan. Untuk menjelaskan prioritas ini, skenario saat ini dan masa mendatang untuk masing-masing area aktivitas dalam ekonomi biru dijelaskan. Banyak penekanan diberikan pada “transisi energi di laut Belanda”80 dan sektor energi angin yang muncul sebagai bukti dari nilai yang diberikan pada keberlanjutan.

Infrastruktur minyak dan gas yang ada diidentifikasi sebagai tempat yang mungkin untuk investasi, baik untuk pemeliharaan maupun renovasi untuk mengakomodasi energi angin. Kedua industri energi dapat didukung melalui pembagian helipad dan infrastruktur lainnya. Kasus ini menyoroti beberapa pertanyaan tentang sejauh mana perusahaan minyak dan gas (di Belanda dan di tempat lain) melihat pengembangan energi alternatif di laut sebagai pelindung nilai terhadap kemerosotan harga, atau sebagai cara untuk terus mengendalikan dan berinvestasi dalam infrastruktur laut yang juga melayani pengeboran lepas pantai.

Perpindahan menuju energi alternatif tidak akan membatasi atau mengganggu perluasan ekstraksi minyak dan gas. Dokumen tersebut mengakui bahwa kepentingan yang bersaing dapat muncul, dan memberikan panduan bagi pegawai negeri yang harus menilai siapa yang harus diberikan izin. Ini menyatakan bahwa “Kabinet mengutamakan kegiatan kepentingan nasional: pengiriman, ekstraksi minyak dan gas, penyimpanan CO2, pembangkit energi berkelanjutan (angin), ekstraksi pasir dan pengisian kembali, dan pertahanan.”81 Dalam rencana tata ruang, semua sektor dialokasikan area yang ditetapkan, sedangkan penangkapan ikan berada di area yang tidak dekat dengan “area untuk energi alam.”82 Bahkan, laporan tersebut sangat jelas menyatakan: “Karena energi angin mulai tersedia, produksi energi di laut akan memakan lebih banyak ruang. Dalam beberapa kasus, kapal layar komersial dan rekreasi perlu mengubah jalannya, dan menyusutnya area operasi penangkapan”83(penekanan ditambahkan).

Rencana tata ruang menawarkan alat bedah hampir untuk memotong, membagikan atau bahkan mengambil akses ke sumber daya laut dari pengguna sebelumnya. Di bawah spanduk “transisi energi di laut” terhadap energi angin, usulan itu sebenarnya sama sekali bukan transisi teritorial dari satu rezim energi ke rezim energi lainnya. Bersamaan dengan energi angin, ruang yang dialokasikan untuk minyak dan gas diproyeksikan akan diperluas, dan karenanya ruang untuk menangkap ikan (baik skala kecil maupun industri) akan menyusut. Ketika semuanya gagal, pemerintah Belanda menegaskan bahwa prioritas akan diberikan kepada minyak dan gas.


KOTAK 5

Norwegia: mengekspor jejak karbon dan memasarkan keahlian industri minyak ke negara lain

Meskipun hanya sekitar 2% dari minyak mentah global yang berasal dari landas kontinen Norwegia, negara ini adalah produsen gas alam terbesar ketiga di dunia, memasok sekitar 25% dari total konsumsi UE.84 Pemerintah Norwegia telah menyediakan dana untuk gagasan Pertumbuhan Biru FAO melalui agen pembangunannya, NORAD, dan telah memasukkan gagasan pertumbuhan biru ke dalam dokumen kebijakan laut nasionalnya. Namun, kekuatan minyak bumi utara yang sudah lama memegang peran minyak dalam strategi laut masa depan. Strategi Laut Pemerintah tahun 2017 menjelaskan: “Teknologi perminyakan berada di pusat pengembangan perikanan budidaya berbasis laut dan energi terbarukan berbasis laut.”85 Daripada beralih dari minyak bumi, Norwegia pada dasarnya menggandakan komitmen minyak dan gasnya sementara memposisikan diri sebagai pusat pengetahuan maritim global yang ditetapkan untuk menyediakan “teknologi dan kompetensi dari industri minyak ke daerah lain”.86

Pemosisian global ini sejalan dengan pendekatan umum negara untuk mendorong bahan bakar fosil ke luar negeri - hampir semua minyak dan gas Norwegia diekspor, mewakili lebih dari sepertiga nilai total ekspor - sembari membersihkan penggunaan energinya di rumah.87 Perusahaan nasional Statoil telah secara aktif memimpin untuk mengebor di Kutub Utara saat es mencair, dan mulai bekerja di lima sumur eksplorasi baru di Laut Barents pada tahun 2017. Pada tahun yang sama, Direktorat Petroleum Norwegia menegaskan bahwa produksi minyak telah meningkat selama tiga tahun berturut-turut dan bahwa landas kontinen Norwegia sedang mengeluarkan gas pada tingkat tertinggi yang pernah tercatatkan. Angka-angka


Minat dalam penambangan dasar laut, terutama menargetkan elemen tanah langka, telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini, menurut OECD, telah didorong secara ekonomi oleh “meningkatnya permintaan dan kenaikan harga” yang berasal khususnya dari ‘teknologi energi hijau’ (misalnya Turbin angin dan baterai fotovoltaik yang bergantung pada mineral-mineral ini) dan secara politis oleh kepentingan UE dan yang lain untuk tidak ditautkan dari negara asal China dan Kongo saat ini. Penambangan dasar laut dilihat sebagai solusi untuk kedua masalah ini.90 Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Penambangan Nautilus, “dasar laut berisi beberapa akumulasi terbesar dari logam penting untuk ekonomi hijau, dalam konsentrasi umumnya jauh lebih tinggi daripada di darat, sehingga tidak dapat dihindari bahwa kita pada akhirnya akan memulihkan sumber daya penting dari dasar laut.”91 Dan pada awal 2018, Sekretaris Jenderal Otoritas Dasar Laut Internasional (ISA) menyatakan bahwa “kita sekarang berada pada tahap di mana kita dapat melihat bahwa mineral laut dalam dapat menyediakan pasokan mineral yang stabil dan aman […] memiliki potensi untuk menyediakan biaya rendah, ramah lingkungan, pasokan mineral yang diperlukan untuk mendorong ekonomi pintar, mereka juga dapat berkontribusi pada Ekonomi Biru beberapa Negara berkembang.”92

Banyak tempat yang saat ini ditargetkan untuk ekstraksi unsur tanah langka berada di perairan internasional. Sebagaimana ditetapkan dalam UNCLOS, wilayah lautan di luar 200 mil laut dari pantai (ZEE) diklasifikasikan sebagai kebaikan umum kemanusiaan dan disebut sebagai “Wilayah.” Area ini mewakili hampir setengah dari permukaan planet dan diatur oleh Otoritas Dasar Laut Internasional (ISA). ISA terdiri dari 168 perwakilan dari

negara-negara anggota, yang masing-masing menunjuk 36 orang untuk Komisi Hukum dan Teknis (LTC) yang pada gilirannya dibebankan dengan mengelola permintaan untuk akses dan izin untuk penambangan. LTC umumnya rapat dan membuat keputusan secara tertutup dan tidak mengungkapkan apa yang perusahaan temukan di dasar laut - bahkan kepada perwakilan negara anggota ISA. Menurut seorang pengamat lingkungan ISA, “Anda punya [30] pembuat keputusan tentang setengah planet di balik pintu tertutup.”93 Kristina Gjerde, Penasihat Senior Laut Lepas di Uni Internasional untuk Pelestarian Alam (IUCN) , mengatakan kepada Dewan Negara anggota ISA: “Terdapat risiko besar bahwa kita tidak akan tahu apa yang telah hilang sampai benar-benar hilang.”94 Ketika ISA bergerak dalam pemberian kontrak eksploitasi, “ketegangan antara mandat ISA yang ganda - dan bertentangan - untuk mempromosikan eksploitasi dasar laut yang kurang dikenal yang mencakup sekitar setengah planet sambil memastikan perlindungannya” menjadi lebih dan lebih nyata.95

Selain iklim ramah pertambangan, rancangan peraturan ISA telah menyebutkan prioritas lingkungan tetapi kurang detail menjelaskan bagaimana ini akan dipastikan.96 Menurut laporan OECD, “bahkan penambangan laut dalam yang paling teliti akan mengganggu lingkungan laut. Pandangan yang umumnya dipegang adalah bahwa penambangan berskala industri akan menimbulkan berbagai bahaya yang akan mengubah laut dalam secara permanen, tetapi belum ada gambaran yang jelas tentang apa dampaknya.”97 Sementara itu, gagasan ekonomi biru khusus sedang menarik pendanaan dan membuka pintu untuk kontraktor swasta untuk mendapatkan akses ke ruang laut yang diatur oleh ISA.

ini diharapkan akan terus berlanjut selama beberapa tahun ke depan.88 Dan seperti yang dijelaskan oleh Strategi Laut Norwegia, “sektor minyak dan gas akan tetap menjadi pasar inti yang paling penting bagi sebagian besar bisnis pasokan.”89 Kasus-kasus dari Belanda, Norwegia, dan Afrika Selatan menggambarkan bahwa kerangka pertumbuhan biru gagal membatasi ekstraksi bahan bakar fosil. Sementara gagasan pertumbuhan biru di tingkat global (seperti misalnya diartikulasikan di Rio+20 dan dalam Gagasan Pertumbuhan Biru FAO) berusaha untuk menyoroti sentralitas kelestarian lingkungan, menjadi jelas bahwa strategi pertumbuhan biru tingkat nasional gagal untuk mengatasi masalah terpenting dari pembakaran bahan bakar fosil, dan dalam prakteknya fokusnya adalah untuk mengakomodasi perluasan industri secara terus-menerus.

Penambangan laut dalam: memperkuat pertumbuhan biru atau mendatangkan malapetaka ekologis tanpa pengetahuan tentang konsekuensinya?


KOTAK 6

Negara Berkembang Kepulauan Kecil: penyokong penambangan laut dalam

Meskipun Negara Berkembang Kepulauan Kecil (SIDS) ditetapkan untuk menjadi salah satu yang paling dipengaruhi oleh perubahan iklim, mereka juga andil atas ekspansi ekonomi biru dalam upaya penambangan laut dalam. Pada tahun 2011, Robert G. Aisi, Wakil Tetap Papua Nugini di PBB yang berbicara atas nama Negara Berkembang Kepulauan Kecil Pasifik98 yang diwakili di komite persiapan untuk Rio+20, menyatakan, “Selain itu, masalah yang kami anggap akan muncul sebagai topik di periode pasca- Rio+20 dalam kaitannya dengan Ekonomi Biru adalah penambangan dasar laut dalam. Meskipun penambangan dasar laut dalam dan kegiatan terkait mungkin merupakan perbatasan yang cukup baru untuk beberapa negara, kami melihat perkembangan di bidang ini sebagai salah satu yang akan melibatkan Samudera Pasifik dan Negara Berkembang Kepulauan Kecil Pasifik.”99 Enam tahun kemudian pada bulan Juni 2017, Konferensi Kelautan yang diselenggarakan PBB di New York menandai peluncuran “UN-DESA [Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial] dan kemitraan komitmen sukarela ISA pada prakarsa Abyssal untuk Pertumbuhan Biru.” Kemitraan ini terlibat dalam “pencarian untuk Ekonomi Biru melalui promosi manfaat sosio-ekonomi bagi negara-negara berkembang, termasuk Negara Berkembang Kepulauan Kecil” serta meningkatkan pengetahuan ilmiah dan kapasitas penelitian serta mempromosikan konsep ekonomi biru sebagai sarana untuk memungkinkan Negara Berkembang Kepulauan Kecil untuk “mendapatkan manfaat sepenuhnya dari pengembangan berkelanjutan sumber daya mineral laut dalam mereka.”100

Salah satu cara utama bahwa Negara Berkembang Kepulauan Kecil terlibat dalam eksplorasi penambangan laut dalam adalah dengan mensponsori kontraktor yang mencari lisensi. Menurut kebijakan ISA, ketika perusahaan swasta menginginkan kontrak eksplorasi di Area, mereka harus disponsori oleh negara anggota ISA dan memiliki anak perusahaan di negara tersebut. Secara praktis, pendekatan sponsorship memberi peluang bagi perusahaan penambangan untuk mendapatkan kontrak melalui Negara Berkembang Kepulauan Kecil.

Hingga Agustus 2018, total 29 kontrak untuk eksplorasi telah diberikan oleh ISA.101 ISA sedang dalam proses meninjau kembali ‘kode penambangan’, yang kemudian akan mengatur alokasi dan pengelolaan kontrak eksploitasi. Sampai saat ini, tidak ada yang diberikan. Dari 29 kontrak, sebagian besar disponsori oleh negara-negara kuat ekonomi besar seperti Cina, Korea, Jepang, India, Rusia, Brasil, Inggris, Jerman, dan Perancis, dan mereka sering memberikan akses ke lembaga penelitian publik mereka sendiri atau penambangan milik negara. Namun, mulai tahun 2011, Negara Berkembang Kepulauan Kecil juga mulai mensponsori perusahaan tambang swasta.

Sebagai contoh, pada tahun 2012 bangsa Tonga mensponsori Tonga Offshore Mining Ltd. (TOML) untuk eksplorasi nodul polimetalik di Zona Fraktur Clarion Clipperton (zona patahan bawah laut di Samudera Pasifik bagian utara). “TOML telah menyetujui royalti dengan pemerintah Tonga sebagai bagian dari perjanjian sponsornya sebesar US$1,25 per ton kering untuk 3 juta ton kering pertama nodul yang ditambang per tahun, dan US$0,75 per ton kering untuk semua ton berikutnya yang ditambang setelahnya dalam tahun yang sama.”102 TOML 100% dimiliki oleh Nautilus Minerals, berkantor pusat di Kanada. Pemegang saham terbesar (memegang 30,4%) adalah MB Holding Company LLC., Perusahaan jasa pengeboran minyak dan gas multinasional yang bermarkas di Kesultanan Oman.

Bukan hanya Negara Berkembang Kepulauan Kecil yang memberikan sponsor untuk kepentingan transnasional. UK Seabed Resources memegang dua kontrak untuk eksplorasi, yang disponsori oleh Kerajaan Inggris. Namun, UK Seabed Resources adalah anak perusahaan Lockheed Martin, perusahaan pertahanan dan keamanan yang berbasis di AS. Karena Amerika Serikat bukan penandatangan UNCLOS, Amerika Serikat tidak diwakili di dewan ISA negara anggota dan oleh karena itu tidak dapat mensponsori kontraktornya sendiri.


Sulit untuk menekankan betapa besar peran minyak dan gas dalam ekonomi global. Nilai total pasar minyak dan gas adalah US$3 triliun, dan pendapatan kolektif “lima perusahaan minyak terbesar” melebihi PDB seluruh Afrika.”104 Tetapi di luar arus kas yang terkait dengan barang-barang yang diperdagangkan, penting untuk menyoroti arsitektur luas permesinan, teknologi, infrastruktur, jaringan transportasi, dan aset lain yang menjadi sumber modal. Menurut Watts, ini mewakili nilai sekitar USD 40 triliun. Dia menjabarkan lebih lanjut:

Hampir 5 juta sumur minyak menusuk permukaan bumi (77.000 dibor [pada tahun 2011], 4.000 lepas pantai); 3.300 adalah subsea, menusuk kerak bumi di landas kontinen dalam beberapa kasus, ribuan meter di bawah permukaan laut. Ada beberapa perkiraan lebih dari 40.000 ladang minyak beroperasi. Lebih dari 2 juta kilometer saluran pipa menyelimuti dunia dalam jaringan besar (180.000 kilometer lagi akan dibangun dengan biaya modal lebih dari $ 265 miliar selama empat tahun ke depan); 75.000 kilometer lagi dari jalur transportasi minyak dan gas di sepanjang dasar laut. Ada 6.000 platform tetap, dan 635 rig pengeboran lepas pantai (total rig internasional untuk Juni 2011 adalah lebih dari 1.158, menurut Baker Hughes). Lebih dari empat ribu tanker minyak memindahkan 2,42 miliar ton produk minyak dan minyak setiap tahun - sepertiga dari perdagangan lautan global; lebih dari delapan puluh kapal produksi dan penyimpanan mengambang masif telah dipasang dalam lima tahun terakhir.105

Lingkungan binaan yang luas ini, apa yang disebut Karton sebagai “lanskap bahan bakar fosil”,106 menciptakan inersia atau ‘ketergantungan lintasan’ tersendiri.107 Ini karena sejumlah besar modal uang yang menjadi ‘tetap’ di dalamnya biasanya memiliki periode perputaran yang panjang, sehingga lanskap “menggunakan kekuatan koersif atas penggunaan masa depan”.108 Artinya, kapitalis yang telah melakukan investasi ke dalam ekstraksi bahan bakar fosil tidak akan begitu saja meninggalkan keuntungan yang diantisipasi dari investasi mereka. Memang, perjanjian seperti Perjanjian Piagam Energi yang secara aktif melindungi investasi semacam itu - dan bahkan investasi terencana - dari segala jenis keputusan politik yang mungkin akan mempengaruhi keuntungan yang diharapkan.109 Dengan cara ini, investasi ke dalam lingkungan binaan melarang perubahan politik, karena mereka mengunci logika yang berbeda ke dalam lanskap. Ekspansi adalah kunci untuk memastikan pengembalian investasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem mahal untuk ekstraksi lepas pantai.

Di tengah tingkat investasi ini, pasar minyak mencapai kemerosotan harga pada tahun 2014. Selain itu, meningkatnya kecaman publik atas perubahan iklim menyebabkan keributan yang menyiratkan bahwa mungkin sudah waktunya untuk berdamai dengan kecanduan minyak kita. Pasca-2014 melihat kembalinya serpih serpih berbasis lahan yang lebih murah, menebar kekhawatiran atas semua uang yang telah tenggelam ke dalam infrastruktur lepas pantai dan biaya ekstraksi minyak dan gas yang relatif tinggi di lautan. Seiring dengan pulihnya pasar minyak dan gas diharapkan di tahun-tahun mendatang, pertumbuhan biru memberikan kerangka kebijakan yang elegan untuk menjaga investasi mengalir ke

Kerajaan Inggris, Irlandia Utara, dan Tongo secara efektif menyediakan gerbang ke laut dalam bagi perusahaan tambang multinasional. Dan proposal oleh UN-DESA dan ISA - seperti Inisiatif Abyssal untuk Pertumbuhan Biru - memperjelas bahwa ini adalah visi untuk Negara Berkembang Kepulauan Kecil dalam ekonomi biru. Sebagaimana dijelaskan dalam makalah konsep ISA untuk Konferensi Laut PBB 2017, Nauru, Kiribati, Tonga dan Kepulauan Cook telah memberikan sponsor untuk kontrak eksplorasi baru di Area. Makalah ini kemudian merekomendasikan kerjasama yang erat antara kontraktor swasta, ISA, dan negara-negara anggota “dalam membantu negara-negara yang tertarik, dan khususnya Negara Berkembang Kepulauan Kecil, untuk menyusun kerangka kerja penambangan dasar laut dalam mereka.”103

Penetapan modal dan investasi di sektor energi dan ekstraktif


dalam infrastruktur laut multi guna sekaligus memastikan alokasi baru ruang laut untuk perluasan pengeboran lepas pantai.

Satu proposal keluar dari lingkaran kebijakan pertumbuhan biru yang dapat membiayai biaya secara signifikan bagi perusahaan minyak dan pembayar pajak adalah platform multi guna. Cadangan minyak dan gas, terutama di Eropa, semakin tua dan tunduk pada ketentuan dalam Konvensi untuk Perlindungan Lingkungan Laut Atlantik Utara-Timur (OSPAR) yang memaksa perusahaan minyak untuk sepenuhnya menonaktifkan infrastruktur yang tidak aktif.110 Antara tahun 2017 dan 2025, sekitar 200 platform harus dihilangkan, 2.500 sumur ditutup dan 78.000 kilometer pipa dimatikan di Laut Utara.111 Ini adalah kewajiban yang sangat rumit dan mahal. Untuk Inggris, pemerintah memperkirakan bahwa biayanya adalah GBP 39 miliar, sementara organisasi riset independen, Intergenerational Foundation, menghitung lebih banyak, GBP 80 miliar.112 Sekitar 10% rig di Teluk Meksiko telah ditinggalkan sebagai bagian dari program Rigs to Reefs di seluruh negeri.113 Alih-alih terumbu karang, proposal saat ini untuk Laut Utara melibatkan eksplorasi opsi untuk mengubah platform minyak tua menjadi fasilitas budidaya atau ladang angin.114 Tantangan utamanya adalah bagaimana menyiasati peraturan OSPAR, yang mengamanatkan pelucutan senjata di negara-negara penandatangan.115 Jika hambatan regulasi seperti itu dapat ditangani, rekomendasi kebijakan pertumbuhan biru seperti transisi dan pengembangan platform lepas pantai multi-tujuan116 mewakili cara-cara di mana modal

dapat dibebaskan untuk investasi dalam jenis baru dan jenis lain dari proyek lepas pantai yang juga diberi prioritas dalam perencanaan tata ruang laut.

Di perairan dalam, masih harus dilihat seberapa besar peluang ekonomi elemen tanah langka yang mewakili industri ekstraksi dasar laut. Meskipun teknologi berkembang pesat, eksplorasi membutuhkan banyak investasi dimuka: membiayai kapal penelitian dan kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh yang mampu mencapai lubang laut dalam berjalan sekitar USD 75.000 per hari.117 Sampai peraturan eksploitasi ISA jelas, investasi tidak mungkin. Kris Van Nijen, manajer umum Sea Mineral Resource, mengatakan: “Kami berbicara tentang lebih dari ratusan juta dolar. Jika kita tidak tahu bagaimana kita akan diatur di masa depan, kita tidak dapat menginvestasikan uang sebanyak itu.”118

Perbaikan biru itu sama sekali belum lengkap. Dapatkah ekonomi biru benar-benar menghidupkan pendanaan yang dibutuhkan untuk investasi berkelanjutan dalam infrastruktur laut? Dan jika tidak, dari mana asalnya? Mungkin yang lebih penting, akankah momentum di belakang kebijakan pertumbuhan biru memberikan dorongan yang diperlukan untuk mengatasi hambatan regulasi terhadap akumulasi modal (seperti kewajiban OSPAR atau kode penambangan ISA)? Pertanyaan-pertanyaan ini memerlukan penelitian lebih lanjut dan posisi sosial dan politik sebagai agenda pertumbuhan biru diluncurkan di tingkat nasional.

KesimpulanPertumbuhan biru adalah konsep yang luas dan ambigu, yang menjadi tempat bagi banyak visi dan ideologi. Ketidakjelasan ini telah membantu menarik beragam koalisi aktor, masing-masing mampu memproyeksikan interpretasi mereka sendiri ke agenda kebijakan ini. Untuk beberapa hal tentang konservasi dan energi terbarukan, sedangkan dalam praktek pengeboran lepas pantai tetap tak tersentuh. Membungkus pertumbuhan biru dalam kerangka kelestarian membantu mengatasi kekhawatiran yang berkembang tentang perubahan iklim, dan disalurkan melalui pariwisata berkelanjutan dan Kawasan Konservasi Laut berskala besar (MPA) membuatnya menguntungkan. Ini adalah perbaikan konservasi.

Untuk yang lain, ini adalah tentang transisi ke perikanan budidaya laut yang menggantungkan ruang laut untuk penggunaan lain dan menghindari berurusan dengan masalah penurunan stok ikan dan kebutuhan untuk meningkatkan jumlah pakan berdasarkan ikan tangkapan dan bahan lainnya termasuk kedelai, rapeseed, bunga matahari dan gandum . Ini adalah protein yang diperbaiki.

Akhirnya, perencanaan tata ruang laut di tingkat nasional secara konkrit memprioritaskan sektor-sektor yang menghasilkan keuntungan terbesar: khususnya minyak dan gas serta pelayaran dan penambangan. Pendekatan ini juga menawarkan lebih banyak kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dari infrastruktur yang ada dan keahlian dalam pengembangan energi alternatif dan perikanan budidaya. Ini adalah perbaikan energi/ekstraktif.


Sekomprehensif agenda pertumbuhan biru, masih ada kontradiksi ekologis dan sosial yang tidak dapat diperbaiki. Dan konflik sosial dan lingkungan hanya akan semakin dipicu selama kontradiksi ini masih ada. Seperti halnya kasus-kasus historis sebelumnya tentang pengurungan dan pergeseran dalam rezim pengaturan, kepala negara tampaknya terutama melihat pertumbuhan biru sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik antara industri laut yang bersaing. Dan ini terjadi dalam konteks imperatif koersif untuk memastikan tingkat pertumbuhan majemuk dengan cara apa pun yang diperlukan.119

Pertumbuhan biru dengan demikian bermanifestasi sebagai tindakan penyeimbangan untuk membingkai upaya ini sebagai ‘berkelanjutan’ dan dalam minat semua orang. Namun, penting untuk menyoroti bahwa jutaan orang yang hingga hari ini masih bergantung pada ruang laut untuk kehidupan dan mata pencaharian mereka - khususnya nelayan skala kecil - sebagian besar tidak diundang ke ‘pesta biru’. Ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan politik yang sangat rumit bagi gerakan dan sekutu nelayan. Beberapa mencoba untuk mengatur undangan ke dalam ekonomi biru, percaya bahwa ini adalah cara paling pasti untuk mengamankan hak ke lahan penangkapan mereka. Namun yang lain lebih skeptis, setelah menyaksikan bagaimana agenda pertumbuhan biru mendorong nelayan skala kecil ke sudut yang mustahil.

Bersesuaian dengan perkembangan industri laut yang luas tidak mudah bagi nelayan: ruang yang mereka andalkan untuk kehidupan dan mata pencaharian mereka dengan

cepat dikonstruksikan ke dalam rencana untuk pelabuhan baru, fasilitas wisata, jalur pelayaran, area konservasi dan penambangan baru, dan kolam perikanan budidaya baru. Dan jika mereka berhasil mempertahankan area penangkapan ikan tertentu, dampak gabungan dari konstruksi, kontaminasi, dan perubahan iklim berarti semakin kecil kemungkinannya ikan akan berlimpah di sana. Untuk bertahan hidup, mereka harus pergi lebih jauh ke laut, meningkatkan biaya bahan bakar mereka serta paparan mereka terhadap bahaya lautan dan kemungkinan konflik dengan armada perikanan industri. Bagi banyak orang, memancing tidak lagi layak.

Dalam menghadapi stok ikan yang sudah jatuh, kebutuhan akan pendekatan yang sensitif secara ekologi dan sosial terhadap perikanan akan meningkat. Ini lebih jelas bagi nelayan skala kecil daripada yang lain, tetapi syarat masuk ke dalam pertumbuhan biru membuat hampir tidak mungkin bagi mereka untuk bertahan hidup dan menjunjung standar tersebut. Di sinilah letak rahasia buruk di jantung agenda pertumbuhan biru: hasratuntuk minyak, gas, mineral, protein dan konservasi yang memicu dan membentuk agenda pada dasarnya tidak berkelanjutan. Kesepakatan tiga bagian dengan konservasi, protein dan energi/ekstraktif perbaikan yang telah dirakit bersama gagal untuk mengatasi penyebab mendasar dari degradasi lingkungan - termasuk perubahan iklim - dan mengutuk penduduk pelaku nelayan skala kecil ke masa depan yang semakin putus yang saling berebut untuk ruang yang mengecil dan ikan yang semakin sedikit..


1 tema lainnya adalah kegiatan pengiriman dan aktivitas di pela-buhan, bioteknologi, dan pembangunan infrastruktur pesisir.

2 Formulasi ini terinspirasi oleh karya David Harvey tentang ‘per-baikan spasial’. “... berdasarkan kata-kata Harvey (2001), per-baikan spasial hanya merujuk pada “dorongan kapitalisme yang tidak terpuaskan untuk menyelesaikan kecenderungan krisis ba-tinnya dengan ekspansi geografis dan restrukturisasi geografis” (hal. 24)”. Dan karya selanjutnya oleh Ekers dan Prudham ten-tang penetapan sosioekologi juga menyoroti cara-cara penting perbaikan spasial dalam bentuk modal dan dibentuk oleh pro-duksi alam serta perjuangan sosial. Namun, kami juga mengakui bahwa penggunaan istilah ini bersifat eksploratif dan tentu saja membutuhkan pengembangan konseptual lebih lanjut. Meski-pun demikian, kami melihatnya sebagai kerangka penting untuk memprovokasi refleksi politik kritis dan mekanisme penelitian lebih lanjut tentang kepentingan ekonomi dan mekanisme aku-mulasi modal yang tertanam dalam agenda pertumbuhan biru.

3 Silver, J. Dkk. (1 Juni 2015). Blue Economy and Competing Dis-courses in International Oceans Governance. The Journal of Environment & Development 24, no. 2, 135-60. https://doi.org/10.1177/1070496515580797

4 Steinberg, P. (2001). The Social Construstion of the Ocean. Cam-bridge: Cambridge University Press

5 WFFP, dkk. (2004). The Global Ocean Grab: A Primer. Belanda: Transnational Institute

6 Campling, L & Colas, A. (2018). Capitalism and The Sea: Sov-ereignty, territory and appropriation in the global Ocean. En-vironment and Planning D: Society and Space, 36 (4), 776-794

7 Steinberg, P. (1999). The Maritime Mystique: Sustainable De-velopment, Capital Mobility and Nostalgia in the World Ocean. Environment and Planning D: Society and Space 17: 401-426

8 Steinberg, 1999.

9 http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/con-vention_historical_perspective.htm

10 http://www.un.org/depts/los/reference_files/status2018.pdf

11 https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/con-vention_historical_perspective.htm#Key provisions

12 Campling, L. & Havice, E. (2014). The problem of property in industrial fisheries. Journal of Peasant Studies, 41 (5), 707-727.

13 http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/con-vention_historical_perspective.htm#Setting Limits

14 data digali dari http://www.marineregions.org

15 Steinberg, 1999.

16 Ibid, 413.

17 Ibid, 413.

18 Rio Ocean Declaration. (2012). Pernyataan Co-Chair pada The Oceans Day at Rio+20. Diakses pada17 Mei2018: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/pdf_Rio_Ocean_Declaration_2012.pdf

19 Silver dkk, 137.

20 Silver dkk, 137.

21 Voyer, M., Quirk, G., McIlgorm, A. & Azmi, K. (2018). Shades of blue: what do competing interpretations of the Blue Economy mean for oceans governance? Jour-nal of Environmental Policy & Planning, 20:5, 595-616. https://doi .org/10.1080/1523908X.2018.1473153

22 Clark Howard, B. (2018). Blue growth: Stakeholder perspectives. Marine Policy, Volume 87, 375-377. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.11.002

23 Contoh: Kementerian Keuangan, Perdagangan, dan Ekonomi Biru Seychelles dan Departemen Perikanan dan Ekonomi Biru Kenya di bawah Kementerian Pertanian, Peternakan, dan Per-ikanan

24 Lebih lanjut tentang BGI, lihat Barbesgaard, M. (2018). Blue growth: savior or ocean grabbing? Journal of Peasant Studies, 45(1), 130-149. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03066150.2017.1377186

25 lihat The blue economy: Growth, opportunity and a sustainable ocean economy. (2015). Economist Intelligence Unit Briefing paper for the World Ocean Summit 2015. https://www.eiu-perspectives.economist.com/sites/default/files/images/BlueEconomy_briefingpaper_WOS2015.pdf

26 Untuk kritik, lihat Lander, E. (2011). The Green Economy: The world in sheep’s clothing. Belanda: TNI. https://www.tni.org/files/download/green-economy.pdf

27 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf

28 https://www.nrdc.org/stories/ocean-pollution-dirty-facts

29 Ugarte, S. et al., (2017). SDGs mean business: how credible stan-dards can help companies deliver the 2030 agenda. The Global Goals For Sustainable Development, Gland, Switzerland: WWF and ISEAL Alliance, 12. https://www.standardsimpacts.org/sites/default/files/WWF_ISEAL_SDG_2017.pdf

30 McAfee, K. (2016). Green economy and carbon markets for conservation and development: A critical view. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, 16 (3), 333-353.

31 McAfee, K. (2016). The contradictory logic of global ecosystem services markets. Development and Change, 43 (1), 105-131.

32 Robertson, M. (2006). The nature that capital can see: science, state, and market in the commodification of ecosystem services. Environment and Planning D: Society and Space, 24 (3), 367-387.

33 McAfee, K. (1999). Selling Nature to Save It? Biodiversity and Green Developmentalism. Environment and Planning D: Society and Space 17, no. 2, 133–54.

34 Silver dkk.

35 Ugarte dkk., 13.

36 Silver et al., 5.

37 Directorate-General for the Environment of the European Com-mission. (November 2017). A New Ocean of Commitments. En-vironment for Europeans, 4.

38 Silver et al., 5.

39 Credit Suisse, WWF, dan McKinsey & Company (2014). Conser-vation Finance: Moving beyond donor funding toward an in-vestor-driven approach. Switzerland, 24. https://www.cbd.int/financial/privatesector/g-private-wwf.pdf

40 Brumbaugh, R. & Patil, P. (22 May 2017). Sustainable Tourism Can Drive the Blue Economy: Investing in Ocean Health Is Synon-ymous with Generating Ocean Wealth. World Bank Blog Voices: Perspectives on Development. https://blogs.worldbank.org/voices/Sustainable-Tourism-Can-Drive-the-Blue-Economy

41 Brumbaugh & Patil, 2017.

Endnotes


42 Standing, A. (August 2018). Meet Bond...Blue Bond; Saving your fish or bankrupting the oceans? Brussels: Coalition for Fair Fisheries Arrangements, 15. https://static1.squarespace.com/static/517fe876e4b03c6b86a4b81b/t/5ad19b9c352f-53c87a025ef5/1523686354723/CFFA+paper-Blue+Bonds.pdf

43 Hoegh-Guldberg, O. (2015). Reviving the Ocean Economy: The case for action. Geneva: WWF International,44.

44 Silver & Campbell, 2018.

45 Standing, 11.

46 Standing, 26.

47 Silver & Campbell, 5.

48 Giron, Y. (2018). The other side of large-scale, no-take, marine protected areas in the Pacific Ocean. From Fache, E. and Pau-wels, S. (eds) Fisheries in the Pacific. The challenges of gover-nance and sustainability. Marseille, Perancis: Cahiers du Credo, 77-117.

49 http://www.thepresidency.gov.za/speeches/address-his-ex-cellency-president-jacob-zuma-progress-made-respect-im-plementation-operation

50 https://www.abef2018.com/press-release/2018/3/23/exam-ple-media-item

51 Potgieter, T., (2018). Oceans economy, blue economy, and se-curity: notes on the South African potential and developments, Journal of the Indian Ocean Region, 14:1, 49-70.

52 https://www.operationphakisa.gov.za/operations/oel/oilgas/pages/default.aspx

53 Mallin, M.F. (23 April 2018). From Sea-Level Rise to Seabed Grabbing: The Political Economy of Climate Change in Kiribati. Marine Policy. Available at: https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.04.021

54 Mallin, 2018.

55 Mallin, 2018

56 Mallin, 2018.

57 Mallin, 2018.

58 FAO. (2018). The State of World Fisheries and Aquaculture 2018: Meeting the sustainable development goals. Rome, Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

59 Boonstra, W.J., Valman, M. & Björkvik, E. (1 January 2018). A Sea of Many Colours – How Relevant Is Blue Growth for Capture Fisheries in the Global North, and Vice Versa? Marine Policy 87, 342. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.09.007

60 https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/seabed

61 Friend et al. (2009). Cited in Belton, B. & Thilsted, S.H. (1 Febru-ary 2014). Fisheries in Transition: Food and Nutrition Security Implications for the Global South. Global Food Security 3, no. 1, 59. https://doi.org/10.1016/j.gfs.2013.10.001

62 Lembaga Global termasuk Forum eEkonomi Dunia (https://www.weforum.org/agenda/2018/09/5-ways-to-guaran-tee-sustainable-aquaculture/) and FAO (The State of World Fisheries and Aquaculture 2018) memprediksi peningkatan permintaan untuk produk ikan secara global.

63 FAO. (2014 & 2016). Dikutip dalam Ertör, I. & Ortega-Cerdà, M. The Expansion of Intensive Marine Aquaculture in Turkey: The Next-to-last Commodity Frontier? Journal of Agrarian Change, 2. Diakses pada 14 August 2018: https://doi.org/10.1111/joac.12283

64 Tabel 3 di Tacon, A.G.J. & Metian, M.. (2008). Global overview on the use of fish meal and fish oil industrially compounded aqua-feeds: Trends and Future Prospects. Aquaculture 285, 146-158

65 FAO. (2018). The State of World Fisheries and Aquaculture 2018: Meeting the sustainable development goals. Rome, Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

66 TNI, Afrika Kontakt & Masifundise. (2014). The Global Ocean Grab: A Primer. Amsterdam: The Transnational Institute.

67 Ertör & Ortega-Cerdà, 2.



70 Ertör & Ortega-Cerdà, 12


72 Our Oceans Conference 2017 bidang aksi: “Terdapat potensi besar yang belum dimanfaatkan. Bidang-bidang seperti akuakul-tur, energi terbarukan lepas pantai, bioteknologi biru, pariwisata pesisir dan sumber daya mineral laut memegang peluang be-sar untuk mendorong Pertumbuhan Biru dan mempromosikan pembangunan inklusif dengan menciptakan peluang kerja baru.” https://www.ourocean2017.org/areas-action

73 OECD. (2016). The Ocean Economy in 2030. Paris: OECD Pub-lishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264251724-en

74 OECD 2016, 20

75 Watts, M. (2012). A Tale of Two Gulfs: Life, Death, and Dispos-session along Two Oil Frontiers. American Quarterly 64, no. 3, 441. https://doi.org/10.1353/aq.2012.0039

76 The New Policies Scenario of the International Energy Agency explores the evolution of the global energy system in line with existing policy frameworks and announced intentions.

77 IEA (2017). Offshore Energy Outlook 2017. International Energy Agency, Paris. http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2017Special_Report_OffshoreEnergyOutlook.pdf

78 Watts, 441.

79 Government of the Netherlands. (2015). Policy Document on the North Sea 2016-2021. 19. https://www.government.nl/documents/policy-notes/2015/12/15/policy-document-on-the-north-sea-2016-2021-printversie

80 Ibid., 7.

81 Ibid., 95.

82 Dutch Government. Policy Document on the North Sea 2016-2021. 34.

83 Ibid., 26.

84 https://www.norskpetroleum.no/en/production-and-exports/exports-of-oil-and-gas/

85 Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan Perikanan Nor-wegia & Kementerian Perminyakan dan Energi Norwegia. (2017). New Growth, Proud History; The Norwegian Government’s Ocean Strategy. 6. https://www.regjeringen.no/contentas-sets/00f5d674cb684873844bf3c0b19e0511/the-norwegian-governments-ocean-strategy---new-growth-proud-history.pdf

86 Ibid., 17.

87 Sengupta, S. (22 Desember 2017). Both Climate Leader and Oil Giant? A Norwegian Paradox. The New York Times, section World. https://www.nytimes.com/2017/06/17/world/europe/norway-climate-oil.html

88 http://www.npd.no/en/news/News/2016/The-Shelf-in-2016/2-Petroleum-production/

89 Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan Perikanan Nor-wegia & Kementerian Perminyakan dan Energi Norwegia, 17

90 https://read.oecd-ilibrary.org/economics/the-ocean-economy-in-2030_9789264251724-en#page37


91 A Canada-based deep sea mining company at the forefront of the industry set to initiate production in Papua New Guinea’s EEZ in 2019. Untuk lebih lanjut dapat mengakses: https://www.theguardian.com/environment/2017/jun/04/is-deep-sea-min-ing-vital-for-greener-future-even-if-it-means-destroying-pre-cious-ecosystems

92 ISA Secretary General speech on 12 February 2018, London: https://www.isa.org.jm/sites/default/files/documents/EN/SG-Stats/sg-statement_0.pdf

93 Woody, T. (6 September 2017). Seabed Mining: The 30 Peo-ple Who Could Decide the Fate of the Deep Ocean. News Deeply (blog). https://www.newsdeeply.com/oceans/arti-cles/2017/09/06/seabed-mining-the-24-people-who-could-decide-the-fate-of-the-deep-ocean

94 https://www.newsdeeply.com/oceans/articles/2017/09/06/seabed-mining-the-24-people-who-could-decide-the-fate-of-the-deep-ocean

95 Woody, T. (25 July 2018). Hurry Up and Wait: Big Decisions on Seabed Mining Remain Unresolved. News Deeply (blog). https://www.newsdeeply.com/oceans/articles/2018/07/25/hurry-up-and-wait-big-decisions-on-seabed-mining-remain-unresolved.

96 Ibid.

97 Hannington cited in OECD (2016). The Ocean Economy in 2030. Paris: OECD Publishing. Available at: http://dx.doi.org/10.1787/9789264251724-en

98 Fiji, Pulau Marshall, Negara Federasi Mikronesia, Nauru, Palau, Samoa, Pulau Solomon, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Papua Nugini, bergabung dengan Maladewa dan Timor-Leste.

99 H.E. Mr. Robert G.. Aisi, Perwakilan Tetap Papua Nugini di PBB yang berbicara atas nama Negara Berkembang Kepulauan Kecil Pasifik, Fiji, Pulau Marshall, Negara Federasi Mikronesia, Nauru, Palau, Samoa, Pulau Solomon, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, dan negara saya sendiri Papua Nugini. Kami merasa terhormat untuk bergabung bersama Maladewa dan Timor Leste. 2011. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/18805PSIDS.pdf

100 https://www.isa.org.jm/news/isa-co-organizes-side-event-raise-awareness-potential-benefits-small-island-developing-states

101 https://www.isa.org.jm/deep-seabed-minerals-contractors/overview

102 http://www.nautilusminerals.com/irm/PDF/1107_0/Nauti-lusMineralsDefines410milliontonneInferredMineral , 3

103 https://sustainabledevelopment.un.org/content/docu-ments/13424Inputs%20to%20concept%20papers%20ISA%2022.03.2017.pdf , 1

104 Coll cited in Watts, 441.

105 Watts, 441.

106 Carton, W. (2017). Dancing to the Rhythms of the Fossil Fuel Landscape: Landscape Inertia and the Temporal Limits to Mar-ket-Based Climate Policy. Antipode, 49 (1), 43-61.

107 Mitchell, D. (2012). They Saved the Crops: Labor, Landscape, and Struggle Over Industrial Farming in Bracero-Era California, Geographies of Justice and Social Transformation, Athens and London: University of Georgia Press, 167.

108 Harvey, D. (2006). Limits to Capital. London: Verso, 220

109 Misalnya, Perusahaan minyak dan gas yang berbasis di Inggris, Rockhopper telah menggugat Italia atas penolakan negara untuk memberikan konsesi untuk pengeboran lepas pantai di Laut Adriatik. Lihat Eberhardt, P., Olivet, C., & Steinfort, L. (2018). Satu perjanjian untuk Memerintah Mereka Semua: Perjanjian Piagam Energi yang terus berkembang dan kekuatan yang diberikan perusahaan untuk menghentikan transisi energi. Brussels / Amsterdam: Corporate Europe Observatory dan Transnational Institute, 14.

110 https://www.ospar.org/convention/text

111 Pascual, M. & Greenhill, L. (16 February 2018). MSP as a Tool to Support Blue Growth. Sector Fiche: Oil and Gas. Brussels: European MSP Platform for the European Commission Direc-torate-General for Maritime Affairs and Fisheries, Sustainable Projects, ECORYS, Thetis, University of Liverpool, NIMRD and Seascape Consultants, 191. https://www.msp-platform.eu/sites/default/files/mspforbluegrowth_sectorfiche_oilgas.pdf

112 Gabbatiss, J. (29 April 2018). Cost of Dismantling North Sea Oil and Gas Likely to Be Double Government Target. The Independent. https://www.independent.co.uk/environment/fossil-fuels-north-sea-oil-gas-decommission-cost-double-government-a8326046.html

113 Salardi, E. et al. (20 February 2018). A New Economic And Ecological Concept For Offshore Decommissioning. Exploration & Production. https://www.epmag.com/new-economic-and-ecological-concept-offshore-decommissioning-1684901

114 Pascual & Greenhill, 2018.

115 Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Iceland, Ireland, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden and the Unit-ed Kingdom of Great Britain and Northern Ireland along with Luxembourg and Switzerland.

116 http://www.vliz.be/projects/mermaidproject/

117 Woody, T. (25 July 2018). Hurry Up and Wait: Big Decisions on Seabed Mining Remain Unresolved. News Deeply (blog). https://www.newsdeeply.com/oceans/articles/2018/07/25/hurry-up-and-wait-big-decisions-on-seabed-mining-remain-unresolved.

118 Ibid.

119 Formulasi Brenner & Theodore ‘neoliberalisme yang ada’: Bren-ner, N. & Theodore, N. (2002). Kota dan geografi ‘neoliberalisme yang ada’. Antipode, 34 (3), 349-379.

TNI adalah institut advokasi dan penelitian internasional yang berkomitmen untuk membangun keadilan, demokrasi dan keberlanjutan bumi lebih dari 40 tahun. TNI telah banyak bekerja dengan membangun hubungan yang unik dengan gerakan sosial, serta melibatkan para sarjana dan pembuat kebijakan.

www.TNI.org

Date post:	03-Mar-2019
Category:	Documents
Upload:	ngominh
View:	218 times
Download:	0 times

Bahasa The Blue Fix - tni.org · teritorial.8 Perkembangan kemampuan pengeboran minyak lepas pantai...

Documents