Board Committee Roles and Responsibilities
Relevance of Board Committees
The establishment of board committees can bring more focus to the board’s oversight function by giving proper authority and responsibilities and by demanding accountability for these committees
Audit Committee
Definition (SOX): A committee (or equivalent body) established
by and amongst the board of directors of an issuer for the purpose of overseeing the accounting and financial reporting processes of the issuer and audits of the financial statements of the issuer; and if no such committee exists with respect to an issuer, the board of directors of the issuer
Audit Committee Responsibility
Corporate governanceInternal controlsFinancial reportingAudit activitiesCode of ethics conductWhistleblower programEnterprise risk managementFinancial statement fraud
Compensation Committee
Usually formed to determine the compensation and benefits of directors and executives
Responsibilities: Evaluation of directors Design and implementation of director compensation
plans Evaluation of senior executives Design and implementation of executive
compensation plans Compensation committee report
Corporate Governance Committee
Responsible for developing and monitoring the company’s governance principles, including the roles and responsibilities of directors and officers
Should ensure a proper power sharing balance between the board and management, the board and shareholders, and management and shareholders
Nominating Committee
Usually responsible for evaluating and nominating a new director to the board, and it also facilitates the election of the new director by shareholders
Nominating Committee
Responsible for: Reviewing the performance of current directors Assessing the need for new directors Identifying and evaluating the skills,
background, diversity, and knowledge of candidates
Having an objective nominating process for qualified candidates
Assisting in the election of qualified new directors
KNKG
Komite Audit
Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa:
laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum
struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik
pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku
Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen
Komite Audit
Komite Audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris
Jumlah anggota Komite Audit harus disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan.
Komite Audit
Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntasi dan atau keuangan.
Komite Nominasi dan Remunerasi
Bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta sistem remunerasinya
Bertugas membantu Dewan Komisaris mempersiapkan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan mengusulkan besaran remunerasinya.
Dewan Komisaris dapat mengajukan calon tersebut dan remunerasinya untuk memperoleh keputusan RUPS dengan cara sesuai ketentuan Anggaran Dasar
Komite Nominasi dan Remunerasi
Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan
Komite Kebijakan Risiko
Bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan
Anggota Komite Kebijakan Risiko terdiri dari anggota Dewan Komisaris, namun bilamana perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi dari luar perusahaan.
Komite Kebijakan Corporate Governance
Bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun oleh Direksi serta menilai konsistensi penerapannya, termasuk yang bertalian dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility)
Komite Kebijakan Corporate Governance
Anggota Komite Kebijakan Corporate Governance terdiri dari anggota Dewan Komisaris, namun bilamana perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi dari luar perusahaan;
Bila dipandang perlu, Komite Kebijakan Corporate Governance dapat digabung dengan Komite Nominasi dan Remunerasi.
Peraturan Terkait
Peraturan Terkait di Indonesia
Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2007
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Komite Audit
Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5
Tugas dan tanggung jawab, antara lain: Melakukan penelaahan atas informasi
keuangan yang dikeluarkan perusahaan Melakukan penelaahan atas ketaatan
perusahaan atas peraturan perundang-undangan di pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya
Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor eksternal
Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5
Tugas dan tanggung jawab, antara lain: (Lanjutan) Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko
yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi
Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten
Menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan informasi perusahaan
Membuat pedoman kerja komite audit (audit committee charter)
Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5
Komite audit wajib bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi internal audit
Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5
Minimal 3 Orang: Minimal 1 orang komisaris independen
Ketua Komite Audit Minimal 2 orang pihak independen dari luar
emiten
Salah seorang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan
Anggota komite audit yang merupakan komisaris independen bertindak sebagai ketua komite audit
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006
Tugas dan tanggung jawab: Komite Audit melakukan pemantauan dan
evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006
Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut di atas, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern; kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan
Publik dengan standar audit yang berlaku; kesesuaian laporan keuangan dengan standar
akuntansi yang berlaku; pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil
temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006
Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006
Minimal 3 Orang: Minimal 1 orang komisaris independen Ketua
Komite Audit Minimal 1 orang dari pihak independen yang memiliki
keahlian di bidang keuangan atau akuntansi Minimal 1 orang dari pihak independen yang memiliki
keahlian di bidang hukum atau perbankanKomisaris Independen dan Pihak Independen
yang menjadi anggota Komite Audit tersebut paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite Audit
Komite audit diketuai oleh komisaris independenAnggota Komite Audit wajib memiliki integritas,
akhlak, dan moral yang baik.
Kepmen BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002
Kewajiban pembentukan komite audit di BUMN berlaku untuk: BUMN yang mempunyai kegiatan usaha di
bidang Asuransi dan Jasa Keuangan Lainnya; BUMN yang menjadi PT Terbuka; BUMN yang berada dalam persiapan
privatisasi; dan BUMN yang asetnya bernilai sekurang-
kurangnya Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).
Kepmen BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002
Pada BUMN lain, Komisaris/Dewan Pengawas dapat membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris/Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
Kepmen BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002
Bertugas membantu Komisaris/Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor
Kepmen BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002
Salah seorang anggota Komite Audit adalah anggota Komisaris yang sekaligus berkedudukan sebagai Ketua Komite.
Komite Lain
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006
Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang: Komite Audit; Komite Pemantau Risiko; Komite Remunerasi dan Nominasi.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2007
Anggota Komite Remunerasi paling kurang terdiri dari: seorang Komisaris Independen; seorang Komisaris; dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi
sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai.
Diketuai oleh Komisaris Independen.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2007
Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006
Tugas dan tanggung jawab komite remunerasi dan nominasi paling kurang: terkait dengan kebijakan remunerasi:
melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi ; dan
memberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris mengenai:
kebijakan remunerasi bagi dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006
Tugas dan tanggung jawab komite remunerasi dan nominasi paling kurang: terkait dengan kebijakan nominasi:
menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta
prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota dewan Komisaris dan Direksi kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
memberikan rekomendasi mengenai calon anggota dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006
Tugas dan tanggung jawab komite remunerasi dan nominasi paling kurang: terkait dengan kebijakan nominasi:
memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite dewan Komisaris.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2007
Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi paling kurang wajib memperhatikan: kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
prestasi kerja individual; kewajaran dengan peer group; dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka
panjang Bank.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006
Komite Pemantau Risiko paling kurang melakukan: evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan
manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006
Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari: seorang Komisaris Independen; seorang Pihak Independen yang memiliki
keahlian di bidang keuangan; dan seorang Pihak Independen yang memiliki
keahlian di bidang manajemen risiko.
Diketuai oleh Komisaris Independen.Anggota Direksi dilarang menjadi anggota
Komite Pemantau Risiko
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006
Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.
Anggota Komite Pemantau Risiko wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.
Kepmen BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat mempertimbangkan untuk membentuk Komite lain yang terdiri dari Komite Nominasi, Komite Remunerasi, serta Komite Asuransi dan Resiko Usaha guna menunjang pelaksanaan tugas Komisaris/Dewan Pengawas.
Kepmen BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002
Komite Nominasi bertugas menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan para eksekutif lainnya di dalam BUMN yang bersangkutan, membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi BUMN yang bersangkutan.
Kepmen BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002
Komite Remunerasi bertugas menyusun sistem penggajian dan pemberian tunjangan serta rekomendasi tentang: penilaian terhadap sistem tersebut; opsi yang diberikan, antara lain opsi atas
saham; sistem pensiun; dan istem kompensasi serta manfaat lainnya
dalam hal pengurangan karyawan.
Kepmen BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002
Komite Asuransi dan Resiko Usaha bertugas melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang resiko usaha dan jenis serta jumlah asuransi yang ditutup oleh BUMN dalam hubungannya dengan resiko usaha.