Buku Agraria

8/18/2019 Buku Agraria

1/192


2/192

meliputi bumi, air, dan ruang angkasa sertakekayaan yang terkandung di dalamnya.+edangkan pengertian bumi meliputi permukaan

bumi "yang disebut tanah#, tubuh bumidibawahnya serta yang berada di bawah air "pasal1 ayat ")# jo. Pasal ) ayat "1##. enurut Andi%am3ah, agraria adalah masalah tanahdan semuayang ada di dalam dan di atasnya.) Apa yang adadi dalam tanah misalnya batu, kerikil, tambang,sedangkan yang ada di atas tanah dapat berupatanaman, bangunan.

Pengertian agraria juga sering dikaitkandengan orak kehidupan suatu masyarakat ataubangsa, misalnya Indonesia sebagai negaraagraris, yaitu suatu bangsa yang sebagian besarmasyarakatnya hidup dari berook tanam"bertani# atau kehidupan masyarakatnya bertumpupada sektor pertanian. Agraris sebagai kata si4atdipergunakan untuk membedakan orak kehidupanmasyarakat pedesaan yang bertumpu pada sektorpertanian dengan orak kehidupan masyarakatperkotaan yang bertumpu pada sektor non-pertanian "perdagangan, industri, birokrasi#.5

$erkaitan dengan pengertian agraria di atas,tujuan pokok yang ingin diapai dengan adanya66PA, yaitu '1. eletakkan dasar-dasar bagi penyusunan

hukum agraria nasional yang akan merupakan

hlm. )

) Andi %am3ah, Kamus Hukum, "&akarta' 7halia

Indonesia, 1(08#, hlm 2

5 Ibid

2


3/192

alat untuk membawakan kemakmuran,kebahagiaan dan keadilan bagi negara danrakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka

masyarakat yang adil dan makmur92. eletakkan dasar-dasar untuk mengadakankesatuan dan kesederhanaan dalam hukumpertanahan9

. eletakkan dasar-dasar untuk memberikankepastian hukum mengenai hak-hak atas tanahbagi rakyat keseluruhan.

!engan mengau pada tujuan pokok

diadakannya 66PA, jelaslah bahwa 66PAmerupakan sarana yang akan dipakai untukmewujudkan ita-ita bangsa dan negarasebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan66! 1()5, yaitu memajukan kesejahteraan umumdan menerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.8

Pengertian agraria menurut Andi %am3ah dan+ubekti dan :. Tjitrosoedibio mirip denganpengertian real estate yang dikemukakan olehArthur P rabtree,; yang menyatakan bahwa hakmilik "property# dibagi menjadi 2 maam, yaitu '

1. :eal Property2. Personal Property:eal property juga disebut real estate. :eal *stateadalah tanah dan segala sesuatu yang searapermanen melekat pada tanah ":eal estate is landand e


4/192

:eal estate' +elama sesuatu "benda# itu terletak diatas tanah "melekat padatanah#

Personal property ' Apabila sesuatu "benda# ituterlepas dari tanah0.$erbeda dengan di=nisi yang disampaikan oleh AP.Parlindungan, bahwa beliau memberikanpengertian agraria dalam dua lingkup, yaitu dalamarti sempit dan dalam arti luas. !alam arti sempitdiartikan hak-hak atas tanah ataupun pertaniansaja, sedangkan pada pasal 1 dan pasal 2 66PA

telah mengambil sikap dalam pengertian yangmeluas yaitu bumi, air, ruang angkasa, dankekayaan alam yang terkandung di dalamnya.(

Pengertian agraria dalam arti sempit hanyalahmeliputi permukaan bumi yang disebut tanah,sedangkan pengertian agraria dalam arti luasadalah meliputi bumi, air, ruang angkasa, dankekayaan alam yang terkandung di dalamnya.Pengertian tanah yang dimaksudkan di sini bukandalam pengertian =sik, melainkan tanah dalampengertian yuridis yaitu hak. Pengertian agrariayang dimuat dalam 66PA adalah pengertianagraria dalam arti luas.1>yaitu permukaan bumi

0 6rip +antoso, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas

Tanah, "&akarta, Prenada edia, 2>>5#, hlm.

( A.P. Parlindungan, Komentar Atas Undang-

Undang Pokok Agraria, "$andung' andar aju,

1((1#, hlm 8

1> 6rip +antoso, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas

Tanah, hlm. 5

)


5/192

atau lapisan bumi yang diatas sekali. Pengertiantanah diatur dalam pasal ) 66PA sebagai berikut '

Atas dasar hak menguasai dari negara

sebagai yang dimaksud dalam pasal 2ditentukan adanya maam-maam hak ataspermukaan bumi, yang disebut tanah yangdapat diberikan kepada dan dipunyai olehorang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum.+ehingga yang dimaksud dengan tanah

dalam pasal ) 66PA ialah permukaan bumi, makna

permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yangdapat dihaki oleh setiap orang ataupun badanhukum. Termasuk pula hak-hak yang timbul di atashak atas permukaan bumi "hak atas tanah#termasuk bangunan dan benda-benda lain yangberada di atasnya merupakan persoalan hukum.Persoalan hukum yang dimaksud adalah persoalanyang berkaitan dengan dianutnya asas-asas yangberkaitan dengan hubungan antara tanah dengantanaman dan bangunan yang ada di atasnya.

!alam hukum tanah dikenal dengan asasa!!essie atau asas perlekatan. akna asasperlekatan, yakni bahwa bangunan-bangunan danbenda-benda@tanaman yang terdapat di atasnyamerupakan satu kesatuan dengan tanah, sertamerupakan bagian dari tanah yang bersangkutan.!engan demikian yang termasuk pengertian hak

atas tanah meliputi juga pemilikan bangunan dantanaman yang ada di atas tanah yang dihaki,keuali kalau ada kesepakatan lain dengan pihaklain "Kitab 6ndang-undang %ukum Perdata pasal

5


6/192

5>> dan 5;1#.11 Kitab 6ndang-undang %ukumPerdata dianut asas perlekatan yaitu asas yangmelekatkan suatu benda pada benda pokoknya.

Asas perlekatan ini terdiri atas perlekatanhori3ontal atau mendatar dan perlekatan >12, pasal 5>81 dan pasal 5>;1) K6%Perdata.15

$erdasarkan asas asesi yang disampaikan :+oebekti, bahwa benda-benda yang melekat padabenda pokok, seara yuridis harus dianggap

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bendapokoknya.18 +edangkan Kleyn mengatakan /ebihtegas lagi asas asesi dapat ditemukan dalamrumusan pasal 5>8 dan pasal 5>; K6% Perdata,yaitu dalam perumusan benda tidak bergerak dimana disebutkan bahwa perlekatan dari suatubenda tidak bergerak yang tertanap dan terpakupada benda tidak bergerakuanya, seara yuridisharus dianggap sebagai benda tidak bergerakpula. Perlekatan itu harus sedemikian rupa

11 $oedi %arsono, Hukum Agraria Indonesia,

Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok

Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid Hukum

Tanah, "&akarta ' !jambatan, 1(()#, hlm ) dalam

+upriadi, Hukum Agraria, hlm.

12 +egala sesuatu yang termasuk dalam suatu

barang karena hukum perlekatan, begitu pula

segala hasilnya, baik hasil alam maupun hasil

kerajinan, selama melekat pada dahan atau

akarnya atau terpaut pada tanah, adalah bagian

dari barang itu.

8


7/192

sehingga apabila keduanya dipisahkan satu samalain, maka ini akan menimbulkan kerusakankepada salah satu atau kedua benda itu. Tetapi

apabila pemisahan itu tidak menimbulkankerusakan pada benda-bendaitu, maka ketentuantadi tidak berlaku. Pasal 5>> K6% Perdatamenyebutkan bahwa hubungan antara kedua

1 $arang tak bergerak adalah "1# tanah

pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya9 "2#

penggilingan keuali yang dibiarakan dalam pasal51>9 "# pohon dan tanaman ladang yang dengan

akarnya menanap dalam tanah, buah pohon yang

belum dipetik, demikian pula barang-barang

tambang seperti batu bara, sampah bara dan

sebagainya, selama barang-barang itu belum

dipisahkan dan digali dari tanah9 ")# kayu belukar

dari hutan tebangan dan kayu dari pohon yang

tinggi, selama belum ditebang9 "5# pipa dan

saluran yang digunakan untuk mengalirkan air dari

rumah atau pekarangan, dan pada umumnya

segala sesuatu yang tertanap dalam pekarangan

atau terpaku pada bangunan.

1) Bang termasuk barang tak bergerak karenatujuan adalah "1# pada pabrik' barang hasil pabrik,

penggilingan, penempatan besi, ketel kukusan,

tempat api, jambangan, tong dan perkakas-

perkakas sebagainya yang termasuk bagian

pabrik, sekalipun barang itu tidak terpaku9 "2#

pada perumahan' ermin, lukisan dan perhiasan

lainnya bila diletakkan pada papan atau pasang

;


8/192

benda itu harus terpaut sedemikian rupasepertidahan dengan akarnya.1;

$erkaitan dengan asas asesi perlekatan di atas,

K6% Perdata selain ada asas perlekatan hori3ontalyang diatur dalam pasal 50( dan 500 K6% Perdata juga diatur dalam pasal 5>> K6% Perdata. Pasal500 K6% Perdata ditumuskan bahwa segala apayang melekat pada suatu barang atau yangmerupakan sebuah tubuh dengan barang ituadalah milik orang yang menurut ketentuan-ketentuan terantum dalam pasal-pasal berikut

batu yang merupakan bagian dinding, pagar atau

plesteran suatu ruangan sekalipun barang itu tidak

terpaku9 "# dalam pertanahan' lingkang atau

tumbuhan pupuk yang dipergunakan untuk

merabuk tanah, kawan burung merpati, sarang

burung yang biasa dimakan, selama belum

dikumpulkan, ikan yang ada di dalam kolam9 ")#

runtuhan bangunan yang dirombak, bila

dipergunakan untuk pembangunan kembali9 dan

umumnya semua barang yang oleh pemiliknya

dihubungkan dengan barang tidak bergerak yang

dipakai selamanya. Pemilik dianggap telah

menghubungkan barang-barang itu dilekatkan

padanya dengan penggalian, pekerjaan perkayuan

dan pemasangan batu semen, atau bila barang-

barang itu tidak dapat dilepaskan tanpa

membongkar atau merusak barang itu atau bagian

dari barang tak bergerak di mana barang-barang

itu diletakkan.

15 !alam +upriadi, Hukum Agraria, hlm. )

0


9/192

dianggap sebagai pemiliknya. +ementara dalampasal 50( dinyatakan bahwa pulau besar danpulau keil, yang terdapat disungai yang tidak

dapat dilayari atau diseberangi dengan rakit,begitu pula dengan yang timbul dari endapanlumpur di sungai seperti itu menjadi miliksi pemiliktanah tepi sungai tempat tanah timbul itu terjadi.$ila tidak berada pada salah satu dari kedua belahsungai, pulau itu menjadi milik semua pemiliktanah di kedua tepi sungai dengan garis yangmenurut perkiraan ada di tengah-tengah sungai

sebagai batas.!i dalam K6% Perdata selain dikenal asasperlekatan yang bersi4at hori3ontal, dikenal pulaasas perlekatan


10/192

menyatakan bahwa tanah adalah terpisah darisegala sesuatu yang melekat padanya ataupemilikan atas tanah terlepas dari benda yang

berada di atas tanah itu sehingga pemilik hak atastanah dan pemilik atas bangunan yang berada diatasnya dapat berbeda. /ebih jauh Ter %aarmenyatakan bahwa di dalam hukum adat,seseorang dapat menjadi pemilik pohon ataurumah di atas milik orang lain. %ak untukmempunyai dan mendiami rumah di atas milikorang lain di samping rumah pemilik pekarangan

"hak tersebut dapat diabut kembali# disebut hakmenumpang pekarangan "re!ht als bijoner #,sedangkan hak mempunyai dan mendiami rumahdi atas tanah milik orang lain yang tidak didiamipemilik tanah disebut hak menumpang rumah"re!ht als o#oner #. Penumpang rumah ataupekarangan disebut indung, lindung, penumpangatau magersarCi.1( +ejalan dengan pendapat Ter%aar, ?an !ijk juga berpendapat bahwa hak atastanah dan segala benda yang berada di atas tanahadalah dua soal yang berlainan, rumah danpekarangan, tanah dan tanaman masing-masingmungkin menjadi milik orang.C2>

1( Ter %aar, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat ,

"&akarta' Pradnya Paramita, 1(8>#, hlm 5), lihat

pula Imam +udiyat, Hukum Adat Sketsa Asas,

"Bogyakarta' /iberty, 1(01#, hlm. 11;

2> ?an !ijk, Pengantar %ukum Adat Indonesia,

dalam !junaedah %asan, $embaga Jaminan

Kebendaan bagi Tanah dan %enda $ainnya yang

&elekat #ada Tanah 'alam Konse# Penera#an

Asas Pemisahan Hori"ontal, "$andung' Aditya

1>


11/192

+edangkan pengertian tanah dalam kamusbesar $ahasa Indonesia disebutkan pengertianmengenai tanah adalah lapisan permukaan atau

lapisan bumi yang di atas sekali.+edangkan dalam66PA, dibeberapa pasalnya menyatakan sebagaiberikut '

Pasal 1 66 Do. 5 Tahun 1(8> tentangPeraturan !asar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan'"1# +eluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan

tanah air dan seluruh rakyat Indonesia

"2# +eluruh bumi, air, dan ruang angkasa,termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah :epublik Indonesiasebagai karunia Tuhan Bang aha *sa adalahbumi, air serta ruang angkasa bangsaIndonesia dan merupakan kekayaan nasional.

"# %ubungan antara bangsa Indonesia denganbumi, air serta ruang angkasa termaksuddalam ayat "2# pasal ini adalah hubungan yangbersi4at abadi

")# !alam pengertian bumi, selain permukaanbumi termasuk pula tubuh bumi di bawahnyaserta yang berada di bawah air

"5# !alam pengertian air termasuk baik perairanpedalaman maupun laut wilayah Indonesia

"8# Bang dimaksud dengan ruang angkasa ialahruang di atas bumi dan air tersebut dalam ayat

")# dan "5# pasal ini.Pasal 2 berbunyi '"1# Atas dasar ketentuan dalam pasal ayat "#

66! 1()5 dan hal-hal yang termasuk dalampasal 1, maka bumi, air dan ruang angkasatermasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai

$akti, 1((8#, hlm 0)

11


12/192

oleh negara sebagai organisasi kekuasaanseluruh rakyat.

"2# %ak menguasai dari negara dimaksud dalam

ayat "1# pasal ini memberi wewenang untuk 'a. engatur dan menyelenggarakanperuntukan, penggunaan, persediaan, danpemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasatersebut

b. enentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang denganbumi, air, dan ruang angkasa tersebut

. enentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang danperbuatan-perbuatan hukum yangmengenai air, bumi, dan ruang angkasa

"# ewenang yang bersumber pada hakmenguasai dari negara tersebut pada ayat "2#pasal ini digunakan untuk sebesar-besarkemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan,kesejahteraan dan kemerdekaan dalammasyarakat dan negara hukum Indonesia yangmerdeka, berdaulat, adil, dan makmur.

")# %ak menguasai dari negara tersebut di ataspelaksanaannya dapat dikuasakan kepadadaerah-daerah swatantra dan masyarakat%ukum adat, sekedar diperlukan dan tidakbertentangan dengan kepentingan nasional,menurut ketentuan-ketentuan Peraturan

Pemerintah.

Pasal '!engan mengingat ketentua-ketentuan dalampasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hakyang serupa itu dari masyarakat-masyarakathukum adat, sepanjang menurut kenyataannyamasih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai

dengan kepentingan nasional dan negara, yang12


13/192

berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidakboleh bertentangan dengan undang-undang danperaturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Pasal )"1# Atas dasar hak menguasai negara sebagai

yang dimaksud dalam pasal ini ditentukanadanya maam-maam hak atas permukaanbumi, yang disebut tanah, yang dapatdiberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama

dengan orang lain serta $adan %ukum."2# %ak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat"1# pasal ini memberi wewenang untukmempergunakan tanah yang bersangkutan,demikian pula tubuh bumi dan air serta ruangangkasa yang ada di atasnya sekedardiperlukan untuk kepentingan yang langsungberhubungan dengan penggunaan tanah itudalam batas-batas menurut 6ndang-undang inidan peraturan-peraturan hukum lain yang lebihtinggi.

"# +elain hak-hak atas tanah sebagai yangdimaksud dalam ayat "1# pasal ini ditentukanpula hak-hak atas air dan ruang angkasa.+esuai dengan bunyi pasal 2 ayat "1# 6ndang-undang Do. 5 Tahun 1(8> tentang Peraturan!asar Pokok-Pokok Agraria, maka pengertian

dan obyek %ukum Agraria meliputi ' $umi, Air,dan :uang Angkasa termasuk kekayaan alamyang terkandung di dalamnya yang pada saatini dikenal sebagai +umber !aya Alam.

:uang lingkup agraria@sumber dayaagraria@sumber daya alam dapat dijelaskansebagai berikut '

1. $umi

1


14/192

Pengertian bumi menurut pasal 1 ayat ")# 66PAadalah permukaan bumi, termasuk pula tubuhbumi di bawahnya serta yang berada di bawah

air. Permukaan bumi menurut pasal ) ayat "1#66PA adalah tanah.2. Air

Pengertian air menurut pasal 1 ayat "5# 66PAadalah air yang berada di perairan pedalamanmaupun air yang berada di laut wilayahIndonesia. !alam pasal 1 angka 6ndang-undang Do. 11 Tahun 1(;) tentang Perairan

disebutkan bahwa pengertian air meliputi airyang terdapat di dalam dan atau berasal darisumber-sumber air, baik yang terdapat di atasmaupun di bawah permukaan tanah, tetapi tidakmeliputi air yang terdapat di laut.

. :uang AngkasaPengertian ruang angkasa menurut pasal 1 ayat"8# 66PA adalah ruang di atas bumi wilayahIndonesia dan ruang di atas bumi wilayahIndonesia. Pengertian ruang angkasa menurutpasal )0 66PA, ruang di atas bumi dan air yangmengandung tenaga dan unsur-unsur yangdapat digunakan untuk usaha-usahamemelihara dan memperkembangkankesuburan bumi, air serta kekayaan alam yangterkandung di dalamnya dan hal-hal lain yangbersangkutan dengan itu.

). Kekayaan alam yang terkandung di dalamnyaKekayaan alam yang terkandung di dalam bumidisebutbahan, yaitu unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala maam batuan,termasuk batuan-batuan mulia yang merupakanendapan-endapan alam "66 Do. 11 Tahun 1(8;

1)


15/192

tentang Ketentuan-ketentuan PokokPertambangan#.21

1.2 Pengertian Hukum Agraria+oedikno ertokusumo berpendapat bahwahukum agraria adalah keseluruhan kaidah-kaidahhukum, baik yang tertulis maupun yang tidaktertulis yang mengatur agraria.22 Kaidah hukumyang tertulis adalah %ukum Agraria dalam bentuk6ndang-6ndang dan peraturan-peraturan tertulislainnya yang dibuat oleh negara, sedangkan

kaidah hukum yang tidak tertulis adalah hukumagraria dalam bentuk hukum adat agraria yangdibuat oleh masyarakat adat setempat dan yangpertumbuhan serta berlakunya dipertahankan olehmasyarakat adat yang bersangkutan.2

6ndang-undang Pokok Agraria "6ndang-undang Do. 5 Tahun 1(8>, tentang Peraturan !asarPokok-pokok Agraria# yang mulai berlaku di seluruhwilayah tanah air semenjak diundangkannya yaitupada tanggal 2) +eptember 1(8>. Damunpelaksanaan seara bertahap, sebab pada masing-masing daerah di Indonesia ini masih banyak

21 6rip +antoso, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas

Tanah, hlm.

22 +oedikno ertokusumo, Hukum dan Politik

Agraria, "&akarta ' Karunika 6ni


16/192

berlaku hukum tanah adat yang kadang-kadang justru masih sangat dominan. Eleh sebab itupelaksanaan 66PA harus masih hati-hati, agar

jangan sampai hukum tanah adat tersebut hilangsama sekali padahal masih dapat digunakan.66PA ini hanya mengatur masalah tanah

seara garis besar saja, sedang yang mendetailakan diatur oleh peraturan pelaksanaannya.+edangkan menurut +oebekti dan :. Tjitrosoedibio,%ukum Agraria " Agraris!h )e!ht # adalahkeseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum, baik

%ukum Perdata, maupun %ukum Tata Degara"staatsre!ht # maupun pula %ukum Tata 6sahaDegara " Administrati(re!ht # yang mengaturhubungan-hubungan antara orang termasuk badanhukum dengan bumi, air dan ruang angkasa dalamseluruh wilayah negara dan mengatur pulawewenang-wewenangyang bersumber padahubungan-hubungan tersebut.2)

$oedi %arsono menyatakan %ukum Agrariabukan hanya merupakan satu perangkat bidang%ukum. %ukum Agaria merupakan satu kelompokberbagai bidang hukum, yang masing-masingmengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang termasukpengertian agraria. Kelompok berbagai bidanghukum tersebut terdiri atas '

1. %ukum Tanah, yang mengatur hak-hak

penguasaan atas tanah, dalam arti permukaanbumi.

2) +oebekti dan : Tjitrosoedibio, Kamus Hukum,

"&akarta' Pradnya Paramita, 1(0#, hlm. 55 dalam

6rip +antoso, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas

Tanah, hlm. 8

18


17/192

2. %ukum air, yang mengatur hak-hak penguasaanatas air.

. %ukum pertambangan, yang mengatur hak-hak

penguasaan atas bahan-bahan galian yangdimaksudkan oleh 6ndang-6ndang PokokAgraria.

). %ukum Perikanan, yang mengatur hak-hakpenguasaan atas kekayaan alam yangterkandung di dalam air.

5. %ukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa, mengatur hak-hak

penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalamruang angkasa yang dimaksudkan oleh pasal )066PA.25

BAB II

Hubungan Negara dengan Sumber DayaAgraria

25 $oedi %arsono, Hukum Agraria Indonesia, SejarahPembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi danPelaksanaannya, Jilid Hukum Tanah, hlm. 0 dalam 6rip+antoso, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, hlm. 8

1;


18/192


19/192

kuantitasnya#, sehingga kebutuhan manusiaakan tanah semakin bertambah pula.

Kebutuhan akan tanah sangat tinggi

bahkan menduduki porsi teratas, sebagaimanayang disampaikan oleh +oedjarwo+oeromihardjo '

$ahwa tanah merupakan salah satusumber daya alami penghasil barang dan

jasa, merupakan kebutuhan yang hakikidan ber4ungsi sangat esensial bagikehidupan dan penghidupan manusia,

bahkan menentukan peradaban sesuatubangsa. Peradaban itu akan berlangsungkebesarannya selama bangsa itumenggunakan tanahnya searabijaksana.2;

$egitu pula menurut pendapat Iman+udiyat, yang menyatakan bahwa'

+ebagai salah satu unsur esensialpembentuk negara, tanah memegangperanan


20/192

%ubungan antara manusia dengan tanahsangat erat, sehingga untuk menata hubungandimaksud, pemerintah menyelenggarakan

pendataan penguasaan tanah yang selalumutakhir, terutama untuk keperluanperpajakan, perenanaan dan pengawasanserta dibalik itu juga bagi masyarakatmemberikan jaminan kepastian hukummengenai hak-hak atas tanah.2( Tanah sebagaisuatu kebutuhan yang penting bagi manusiamempunyai 4ungsi ganda, yaitu sebagai So!ial

Asset dan .a#ital Asset .

>

Sosial Asset diartikanbahwa tanah dikalangan masyarakat hukumadat Indonesia merupakan sarana pengikatkesatuan sosial untuk hidup dan berkehidupandi atas tanah, sedangkan sebagai .a#ital Asset maksudnya tanah merupakan 4aktor yangsangat penting sebagai modal pembangunan.

20 Arie +ukanti %utagalung dan arkus 7unawan,Keenangan Pemerintah dibidang Pertanahan,

"&akarta ' :ajawali Pers, 2>>0#, hal 2 lihat juga

Iman +udiyat, Hukum Adat, Sketsa Asas,

"Bogyakarta ' /iberty, 1(;0#, hlm. 1

2( !irektorat &endral Agraria direktorat

Penda4taran Tanah $adan Pertanahan Dasional,

Penda(taran Tanah 'alam /ra Pembangunan,

"&akarta ' t.p, 1(08#, hlm 21.

> %ermayulis, As#ek-as#ek Hukum Hak Pakai

Atas Tanah 0egara Sebagai 1bjek Jaminan,

ajalah %ukum $isnis, 1(((.

2>


21/192

!alam pembangunan banyak terjadioerla##ing antara 4ungsi tanah sebagai sosialasset dan tanah sebagai !a#ital asset . !ilema

yang dihadapi dalam kehidupan bernegara diIndonesia berkaitan dengan 4ungsi tanahadalah dalam penetapan mana dari kedua4ungsi tersebut yang akan lebih diutamakan.1

Penetapannya akan sangat ditentukan olehpolitik hukum pertanahan yang ditetapkanbersama oleh masyarakat.

!atangnya penjajah di Indonesia, telah

membuat berbagai perubahan di Indonesia baikdalam soal pemilikan %ak Atas Tanah maupunpersoalan kepastian hukum atau ketentuanhukumnya, sebagai ontoh pelaksanaan politikpertanahan yang dijalankan dengan aramenjual tanah kepada orang-orang yangmempunyai modal besar terutama Tionghoa,Arab dan $elanda, yang selanjutnya disebutdengan tanah #artikelir C. $erdasarkan politikini $elanda melahirkan tuan-tuan tanah yangmenindas rakyat dan munullah semaamnegara-negara keil dan rakyat di wilayahnyadiperlakukan sebagai budak-budak.2 +etelahIndonesia merdeka, akibat hukum yangditimbulkan oleh sistem hukum kolonialtersebut sampai saat ini masih menimbulkansuatu permasalahan yang masih belum dapat

terselesaikan. Politik pemerintahanpun jugameniptakan suatu kondisi yang lebih terang.Pada jaman Erde $aru, masyarakat bungkamtidak berani untuk menyuarakan apa yang

1Ibid, hlm. )(

2 Ibid, hlm. 10 - 1(

21


22/192

menurut mereka menjadi haknya, akan tetapibegitu kran re4ormasi dibuka berbagaipersoalan tanah diungkap seperti kasus

penggaraman di pulau adura, kasus &enggawah di &ember. Persoalan tersebuthingga kini juga belum dapat terselesaikan.:akyat melakukan gerakan-gerakanpenuntutan untuk pengembalian lahan yangmenurut mereka merupakan tanah nenekmoyang mereka hasil membuka hutan, karenapada masa %india $elanda ada asas yang

dikenal dengan 'omeinerklaring

22

yangdikeluarkan oleh pemerintah %india $elanda,maka lahan tersebut jatuh pada negara, saatitu %india $elanda, untuk selanjutnyapemerintah kolonial dapat menyewakan tanah-tanah kepada perusahaan onderneming denganskala besar.)

/ahirnya 6ndang-6ndang Domor 5 Tahun1(8>, tentang Peraturan !asar Pokok-PokokAgraria, /embaran Degara Tahun 1(8> Domor

!omein ?erklaring ' barang siapa yang tidak

dapat menunjukkan tanah tersebut adalah haknya

"bukti kepemilikan#,maka tanah itu jatuh pada

negara. Pada masa itu tertib administrasi

pertanahan di !esa tidak seperti yang ada

sekarang. +aling peraya antar sesama warga

masih dijunjung tinggi.

) Andrian +utedi, Im#lementasi Prinsi#

Ke#entingan Umum 3 'alam Pengadaan Tanah

Untuk Pembangunan,"&akarta ' +inar 7ra=ka,

2>>;#, hlm. 0

22


23/192

1>) selanjutnya disingkat 66PA merupakansuatu erminan politik hukum agraria nasional,yang ternyata lebih mengutamakan 4ungsi

tanah sebagai !a#ital asset pembangunandaripada sosial asset . Indonesia yang terdiridari beraneka ragam suku bangsa ternyatamempunyai kehidupan komunal ataukebersamaan yang sangat kuat di dalammasyarakat hukum adat. Tentunya tanah yangdikuasai oleh masyarakat adat tersebut tidakhanya mengandung 4ungsi sebagai ka#ital

asset akan tetapi justru yang paling utamaadalah sebagai sosial asset .5

:eFeksi dari politik hukum agraria yangterdapat dalam 66PA, mengakibatkanmasyarakat hukum adat seringkali terabaikanhak-haknya. Padahal sebelum 66PA lahir, hakulayat masyarakat yang menakup seluruhtanah di wilayah masyarakat hukum adattersebut seperti nagari desa, marga, huta dansebagainya, baik yang telah dikuasai dandidayagunakan maupun dalam bentuk tanahkosong menjadi hak masyarakat seara penuh.

/ahirnya 66PA, tanggal 2) +eptember1(8> sebagai tonggak sejarah berlakunyahukum tanah nasional, yang seara otomatismenghapus aturan yang bersi4at dualisme24,dan 66PA merupakan uni+kasi hukum tanah

nasional. 66PA berasaskan pada hukum adat;,yaitu hukum adat yang telah disaring atau

5 Gi= &unita, Hak Ulayat Hukum Adat Setelah

%erlakunya Undang-Undang 0o5 6 Tahun 7849

Tentang Pokok-Pokok Ketentuan Agraria, Buridika,

?olume 18 Do. 5 +eptember 2>>1, Gak. %ukum

6nair +urabaya, 2>>1, hlm. )(>

2


24/192


25/192

6layat dan hak-hak serupa dari masyarakathukum adat, hal ini dapat kita lihat dalamketentuan pasal 66PA, begitu pula dalam

Peraturan enteri Degara Agraria@Kepala $adanPertanahan Dasional Domor 5 Tahun 1(((,tentang Penyelesaian asalah %ak 6layatasyarakat %ukum Adat.

Pasal 66PA, berbunyi '!engan mengingat ketentuan-ketentuandalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hakulayat dan hak-hak yang serupa itu dari

masyarakat-masyarakat hukum adat,sepanjang kenyataannya masih ada, harussedemikian rupa sehingga sesuai dengankepentingan nasional dan Degara, yangberdasarkan atas persatuan bangsa sertatidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yanglebih tinggi.

+elanjutnya dalam penjelasan pasal 66PA ditegaskan bahwa yang dimaksud denganhak ulayat dan hak-hak yang serupa itu ialahapa yang didalam perpustakaan adat disebutbes!hikkingsre!ht C.

%es!hikkingsre!ht adalah suatu hak yangtidak dapat dipeah-peahkan, memilikidasar religius dan tidak ada sangkut

pautnya dengan hukum perdata $elanda,yang termuat dalam %urgelijk etboek .%ak %e!hikken atas tanah itu hanya dapatdimiliki oleh persekutuan hukum"gemeens!ha##en# dan tidak dapatdimiliki oleh perorangan. %ak ini tidakdapat dilepaskan untuk selama-lamanya9

jika hak ini dilepaskan untuk sementara,

maka wajib dibayar kerugian-kerugian25


26/192

karena hilangnya penghasilan-peghasilansebelumnya maupun pajak-pajak yangmenurut hukum adat setempat harus

diserahkan kepada persekutuan pemiliktanah itu.(

Pelaksanaan penguasaan tanah ulayatdidasarkan pada ketentuan pasal 2 Peraturanenteri Degara Agrarian@Kepala $PD Do. 5

Tahun 1((( '"1# Pelaksanaan %ak 6layat sepanjang

pada kenyataan masih ada dilakukanoleh masyarakat hukum adat yangbersangkutan menurut ketentuanhukum adat setempat.

"2# %ak 6layat masyarakat hukum adatdianggap masih ada apabila '

a. terdapat sekelompok orang yangmasih terikat oleh tatananhukum adatnya sebagai wargabersama suatu persekutuanhukum tertentu, yang mengakuidan menerapkan ketentuan-

( Gi= &unita,Hak Ulayat Hukum Adat Setelah

%erlakunya Undang-Undang 0o5 6 Tahun 7849

Tentang Pokok-Pokok Ketentuan Agraria, hlm. )(1,

yang dikutip dari aria :. :uwiastutik, PerubahanPolitik, Sengketa dan Agenda Pembaharuan

Agraria di Indonesia, )e(ormasi Agraria, "&akarta'

/embaga Penerbit Gakultas *konomi 6ni


27/192

ketentuan persekutuan tersebutdalam kehidupannya sehari-hari.

b. terdapat tanah ulayat tertentu

yang menjadi lingkungan hiduppara warga persekutuan hukumtersebut dan tempatnyamengambil keperluan hidupnyasehari-hari, dan

. terdapat tatanan hukum adatmengenai pengurusan,penguasaan dan penggunaan

tanah ulayat yang berlaku danditaati oleh para wargapersekutuan hukum tersebut.

enurut pendapat aria +.. +umardjono,bahwa hak ulayat menunjukkan hubunganhukum antara masyarakat hukum "subyek hak#dan tanah@wilayah tertentu "obyek hak#. %ak6layat tersebut berisi wewenang untuk '

"1# mengatur dan menyelenggarakanpenggunaan tanah "untukpermukiman, berook tanam, danlain-lain#, persediaan "pembuatanpermukiman@persawahan baru danlain-lain#, dan pemeliharaan tanah9

"2# mengatur dan menentukan hubunganhukum antara orang dengan tanah

"memberikan hak tertentu padasubyek tertentu#9 dan

"# mengatur dan menetapkan hubunganhukum antara orang-orang danperbuatan-perbuatan hukum yangberkenaan dengan tanah "jual beli,warisan, dan lain-lain#.

Isi wewenang hak ulayat tersebut

menyatakan bahwa hubungan antara2;


28/192

masyarakat hukum adat dantanah@wilayahnya adalah hubunganmenguasai, bukan hubungan milik

sebagaimana halnya dalam konsephubungan antara negara dan tanahmenurut Pasal Ayat "# 66! 1()5.)>

Konsep hak menguasai oleh negara,negara memperoleh kewenangan untukmenguasai tanah yang diberikan oleh seluruhrakyat "bangsa# dengan tujuan untuk

melindungi dan memelihara kepentingan wargamenyarakat.)1 !isampaikan pula oleh aria+riwulani +umardjono pada pidato pengukuhan

jabatan guru besar, bahwa 'sebagai perwujudan hubunganpenguasaan dan bukan pemilikan antaranegara dengan tanah, maka setiaptindakan harus didasarkan pada peraturanperundang-undangan yang berlaku. $ilahal ini dilanggar, akan menimbulkan kesanbahwa negara bukan sebagai pengelolatetapi sebagai pemilik. +ebagai ontohadalah penjualan aset negara berupatanah oleh instansi yang menguasainya

)> aria +.. +umardjono, Kebijakan Pertanahan 3

Antara )egulasi dan Im#lementasi, et I?, "&akarta'

PT. Kompas edia Dusantara, 2>>8#, hlm. 58-5;.

)1 aria +riwulani +umardjono, Keenangan

0egara Untuk &engatur 'alam Konse#

Penguasaan Tanah 1leh 0egara, Pidato

Pengukuhan &abatan 7uru $esar pada Gakultas

%ukum 6ni


29/192

tanpa memenuhi ketentuan yang ada atautindakan pengambilalihan tanah tanpamemperhatikan isi atau jiwa dari

ketentuan yang mengaturnya.)2

$erlakunya 66PA tentunya menjadi suatupertanyaan besar yang perlu diteliti dandianalisis tentang eksistensi %ak 6layat denganberpedoman pada beberapa perangkat aturanhukum. Kriteria penentu untuk melihat masihada atau tidaknya hak ulayat harus dilihat

pada tiga hal, yakni '"1# adanya masyarakat hukum adat yangmemenuhi iri-iri tertentu subyekhak ulayat.

"2# adanya tanah@wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai $ebensraumyang merupakan obyek hak ulayat9dan

"# adanya kewenangan masyarakathukum adat untuk melakukantindakan-tindakan tertentusebagaimana diuraikan di atas.)

Atas dasar perintah pasal ayat "# 66!1()5, yang menyebutkan bahwa $umi, air dankekayaan alam yang terkandung di dalamnyadikuasai oleh negara dan dipergunakan untuksebesar-besar kemakmuran rakyatC. Kalimat

dikuasai oleh negara mengandung makna dantanggung jawab yang besar dari negara ataskemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

)2Ibid

) aria +.. +umardjono, Kebijakan Pertanahan 3

Antara )egulasi dan Im#lementasi, hlm. 5;.

2(


30/192

+elanjutnya amanat pasal ayat "#dijabarkan ke dalam pasal 2 66PA, yangberbunyi sebagai berikut '

1. Atas dasar ketentuan dalam pasal ayat "# 6ndang-6ndang !asar 1()5dan hal-hal yang dimaksud dalam pasal1, bumi, air dan ruang angkasatermasuk kekayaan alam yangterkandung di dalamnya itu padatingkatan tertinggi dikuasai olehnegara, sebagai organisasi kekuasaan

seluruh rakyat.2. %ak menguasai negara termaksuddalam ayat "# 6ndang-6ndang !asar1()5 dan hal-hal sebagai dimaksuddalam pasal 1 memberi wewenanguntuk'a. mengatur dan menyelenggarakan

peruntukan, penggunaan,persediaan bumi, air dan ruangangkasa tersebut, menentukan danmengatur hubungan-hubunganhukum antara orang-orang denganbumi, air dan ruang angkasa.

b. menentukan dan mengaturhubungan-hubungan hukum antarorang-orang dengan bumi, air, danruang angkasa tersebut.

. menentukan dan mengaturhubungan-hubungan hukum antaraorang-orang dan perbuatan hukumyang mengenai bumi, air dan ruangangkasa9 dan

. wewenang yang bersumber pada hakmenguasai negara tersebut pada ayat"# pasal ini digunakan untuk menapai

sebesar-besar kemakmuran rakyat>


31/192

dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan,dan kemerdekaan dalam masyarakatdan negara hukum Indonesia menurut

ketentuan Peraturan Pemerintah.))

Degara berkewajiban dalam rangkamemberikan pengaturan dan perlindungan hakatas tanah, baik berkenaan dengan peruntukan,penggunaan, pemeliharaan serta pengaturandan kepastian hukum atas hubungan hukumantara bidang tanah dengan pemegangnya

"subyek hukum# dan atas perbuatan-perbuatanhukum yang dilakukan oleh subyek hukumterhadap hak atas tanah. %al tersebutdilakukan dalam rangka menuju terwujudnyakepastian hukum sehingga meminimalisirterjadinya sengketa tanah.

2.1 Konsepsi Hak Barat%ukum agraria barat berjiwa liberal

indi


32/192

ketentuan pokok dan asas-asas hukum agraria $aratberjiwa liberal indi


33/192

benda itu dan bebas untuk tidakmempergunakannya.)0

Kepentingan pribadilah yang menjadi

pedoman, bukan kepentingan masyarakat. Konsepsieigendom memang berpangkal pada adanyakebebasan indi


34/192

Perkembangan yurisprudensipunmenunjukkan perubahan, misalnya Arrest %oge:aad $elanda tanggal 1 &anuari 1(1( yang

memberikan ta4siran yang berlainan padapengertian onre!hmatige daad "perbuatan melawanhukum# daripada arrest yang disebut di atas. Arresttanggal 1 &anuari 1(1( itu kemudian menjadistandaard-arrest atau yurisprudensi tetap.

Tetapi biarpun demikian pada asasnya jiwanya masih tetap indi

2.2 Konsepsi Hak Adat!alam hukum tanah adat kita kenal

konsepsi komunalistik religiusC, yang memberimakna bahwa tanah adat adalah tanah milikbersama yang diberikan oleh Tuhan untukdapat dinikmati seara bersama-sama.

Ada beberapa bentuk atau statuspenguasaan tanah tradisional, yaitu '"a# tanah yasan, yasa atau yoso yaitu

tanah dimana hak seseorang atastanah itu berasal dari kenyataan bahwadia atau leluhurnyalah yang pertama-

)( Ibid hlm (

5> Dotonagoro, Politik %ukum dan Pembangunan

Agraria di Indonesia, hlm ( dalam *ddy :uhiyat,

Politik Pertanahan 0asional Sam#ai 1rde

)e(ormasi, hlm (

)


35/192

tama membuka atau mengerjakantanah tersebut. %ak atas tanah inimemperoleh status legal dalam 66PA-

1(8> sebagai tanah milik 9"b# tanah 0oroito, gogolan, #ekulen, #layangan, kesike#an, dan sejenisnyaadalah tanah pertanian milik bersama,yang daripadanya para warga desadapat memperoleh bagian untukdigarap, baik seara bergilir maupunseara tetap, dengan syarat-syarat

tertentu. 6ntuk memperoleh hak garapitu, umumnya diperlukan syarat bahwasi alon itu harus sudah kawin,mempunyai rumah dan pekarangan,serta bersedia melakukan kerja ajibbagi desa. !alam konsep $arat, tanahini dapat dikategorikan sebagai tanahmilik komunal. !alam 66PA-1(8>, hakatas tanah ini diubah statusnyamenjadi tanah milik bagi penggarapnyayang terakhir9

"# tanah titisara, bondo deso, kas desaadalah tanah milik desa yang biasanyadisewakan, disaka#kan, dengan aradilelangkepada siapa yang maumenggarapnya. %asilnya dipergunakansebagai anggaran rutin ataupun

pemeliharaan desa sepertimemperbaiki jembatan, jalan, mesjiddan sebagainya9 dan

"d# tanah bengkok, yaitu tanah milik desayang diperuntukkan bagi pejabat desaterutama lurah, yang hasilnyadianggap sebagai gajiC selama merekamenduduki jabatan itu. Tanah bengkok

dan tanah titisara ini dalam konsep5


36/192

$arat dapat digolongkan dalamkategori tanah yang tunduk kepadapengawasan komunalC. !alam 66PA-

1(8> kedua-duanya tetap diakuiadanya.51

enurut .


37/192

kepala adat desa mengijinkan dapatdilepaskan.5

+elanjutnya hak pakai tersebut akan

berubah menjadi yasan, bila hak pertuanantidak nampak lagi, seperti yang telah dialami diKedu dan $agelen. +elama tidak menjadi yasan,tanah komunal dikuasai oleh desa dan olehanggota komunal "gogol#.5) $aik tanah desamaupun gogol merupakan tanah komunal,bilamana gogol meninggalkan hak pakainyademi kepentingan desa, maka menjadi tanah

bengkok atau titisara. !apat disimpulkan, makadengan semakin menguatnya hak perorangan,maka akan menyebabkan semakin lemahnyahak komunal.

!alam masyarakat adat terdapat tigamaam hak komunal, sebagai berikut '

75 hak memakai bagian yang tetap"!ommunal be"it metaste aandelen#,yaitu setiap orang yang berhak atastanah komunal, mempunyai hak untukmemakai yang menjadi bagiannyaseara tetap. $ila bagian yang tetaptersebut bersi4at turun-temurun, sepertidi &awa Tengah serta boleh dilepaskan"jual atau diberikan# kepada orang daridesa lain, maka hanya ada perbedaanmenurut teori saja dengan milik yang

bebas "yasan#. $agian yang tetap daritanah komunal tersebut disebut

#akulen matok dan noroito matok;

5Ibid, hlm 80.

5)Ibid

;


38/192

2. hak pemakaian bagian sawah berkala" #eriodieke erdeling#, baik subyek danobyek dari hak komunal tetap, namun

bagiannya yang berganti-ganti9 dan. hak bagian atas pemakaian berkalayang berganti-ganti " #eriodiekeerisseling# adalah pembagian jangkawaktu tiga sampai enam tahun, baiksubyek dan obyeknya dapat berganti-ganti. !alam hal pembagian berkalapada waktu yang ditentukan diadakan

pembagian baru diantara parapemakai. Pada umumnya pemakai tidakberubah, tapi ada kalanya masukpemakai baru, sehingga luas masing-masing pembagian tanah tersebutmenjadi berkurang.55

2. Pengerian Hak !enguasai Negara+etelah Indonesia erdeka, dengan

ditandai diikrarkannya melalui Proklamasikemerdekaan :epublik Indonesia tanggal 1;Agustus 1()5, ada keinginan yang kuat daripara elit politik untuk melakukan perubahanterhadap bangunan hukum tanah kolonial yangberkonsepsi mengabdi pada kepentinganpenjajah $elanda dan mengabaikankepentingan rakyat Indonesia dengan hukum

tanah nasional. !iharapkan dengan lahirnya6ndang-undang pertanahan nasional nantinyaakan lebih memperhatikan kepentingan rakyatIndonesia. 6saha untuk mewujudkan keinginanitu, pertama-tama dilakukan dengan aramengganti asas domeinerklaringC yangmenjadi dasar pijakan kebijakan Pemerintah

55Ibid, hlm 80 - 8(

0


39/192

%india $elanda dibidang pertanahan, denganasas hak menguasai tanah oleh negaraCsebagaimana termuat dalam pasal ayat "#

66! 1()5.58

Asas domeinerklaring ataupernyataan domein termuat dalam pasal 1 Agraris!h %esluit C "+. 10;> H 110#terjemahannya berbunyi sebagai berikut '!engan tidak mengurangi berlakunyaketentuan dalam ayat dua dan tiga Agraris!heet , maka tetap dipertahankan asas, bahwasemua tanah yang pihak lain tidak dapat

membuktikan bahwa tanah itu tanaheigendomnya adalah domein negaraC.5;

+elanjutnya Pasal ayat "# 6ndang-undang !asar 1()5 tersebut digunakansebagai landasan Konstitusional agraria diIndonesia, yang berbunyi $umi, air, dankekayaan alam yang terkandung di dalamnyadikuasai oleh Degara dan dipergunakan untuksebesar-besarnya kemakmuran rakyatC.Ketentuan ini memberikan tanggung jawabyang besar kepada Degara agar bumi, air, dankekayaan alam yang terkandung di dalamnyadiletakkan dalam penguasaan oleh Degara,dengan tujuan penguasaan tersebutdipergunakan untuk sebesar-besarnyakemakmuran rakyat. enurut uhammad$akri, kemakmuran yang akan diapai adalah

kemakmuran untuk sebanyak mungkin orang

58 uhammad $akri, Hak &enguasai Tanah 1leh

0egara :Paradigma %aru Untuk )e(ormasi Agraria


40/192

tanpa melanggar hak orang lain.50 asih dalambukunya uhammad $akri, yang dikutip dari!isertasi Ahmad +odiki "1(()'2>2#,

menyatakan bahwa kemakmuran adalah 'erupakan terminologi ekonomi, suatumasyarakat dikatakan makmur apabilamasyarakat yang bersangkutan dapatmemenuhi dan dipenuhi kebutuhannyabaik pisik maupun non pisik searaterus menerus. Indikasi terdapatnyakemakmuran apabila terpenuhi basi!

needsC "sandang, pangan, papan,harga diri, kenyamanan, ketentramanhidup, aktualisasi diri#, terjaminlapangan kerja "dalam arti luas#,adanya pemerintah negara yangbersih, berwibawa dan e4ekti4, sertadirasakannya hukum sebagai bagianpenting dari kehidupan5(.Kemakmuran rakyat dapat diartikan

pula sebagai kemakmuran untuk sebanyakmungkin orang tanpa melanggar hak dankeadilan. +edangkan arti pentingnyakesejahteraan dalam hubungannya denganpeman4aatan tanah adalah karena tujuannegara adalah untuk mendukung danmelengkapi usaha masyarakat agar dapathidup sebaik dan seadil mungkin.8>

enurut Gran3 agnis +useno dalamaria +riwulani +umardjono, bahwakesejahteraan umum adalah prasyarat sosialyang memungkinkan atau mempermudah

50Ibid, hlm 5

5(Ibid

)>


41/192

manusia untuk mengembangkan semuanilainyaC. +eseorang disebut sejahtera apabilabebas dari perlakuan sewenang-wenang,

merasa aman, dan dapat hidup sesuai denganita-ita dan nilainya serta dapatmengembangkan hidupnya sesuai aspirasi dankemampuannya.81

%arapan dari ketentuan pasal ayat"# 66! 1()5, bahwa kekuasaan negara atastanah harus dapat memberikan kemakmurandalam segala aspek yang menjadi kebutuhan

dasar bagi kebutuhan hidup seluruhmasyarakat. +elanjutnya amanat pasal ayat"# tersebut dijabarkan ke dalam pasal 2 66PA,yang berbunyi sebagai berikut'

1. atas dasar ketentuan dalam pasal ayat "# 6ndang-6ndang !asar 1()5dan hal-hal yang dimaksud dalampasal 1, bumi, air dan ruang angkasatermasuk kekayaan alam yangterkandung di dalamnya itu padatingkatan tertinggi dikuasai olehnegara, sebagai organisasi kekuasaanseluruh rakyat.

2. hak menguasai negara termaksuddalam ayat "# 6ndang-6ndang !asar1()5 dan hal-hal sebagai dimaksuddalam pasal 1 memberi wewenang

untuk'

8> aria +riwulani +umardjono, Keenangan


Penguasaan Tanah 1leh 0egara, hlm. 5;

81Ibid

)1


42/192

a. engatur dan menyelenggarakanperuntukan, penggunaan,persediaan bumi, air dan ruang

angkasa tersebut, menentukandan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruangangkasa.

b. enentukan dan mengaturhubungan-hubungan hukum antarorang-orang dengan bumi, air, dan

ruang angkasa tersebut.. enentukan dan mengaturhubungan-hubungan hukumantara orang-orang dan perbuatanhukum yang mengenai bumi, airdan ruang angkasa.

+ejak diundangkannya 66 Do. 5 Tahun1(8>, tentang Peraturan !asar Pokok-PokokAgraria "yang selanjutnya lebih dikenal dengannama singkatan resminya 6ndang-6ndangPokok Agraria, disingkat 66PA# dan telahdiundangkan pada tanggal 2) +eptember 1(8>pada /embaran Degara :epublik IndonesiaDomor 1>) Tahun 1(8> serta penjelasannyatermuat dalam Tambahan /embaran Degara:epublik Indonesia Domor 2>),82 maka sejaktanggal 2) +eptember 1(8> tersebut telah

terjadilah perubahan seara 4undamentalterhadap %ukum Agraria Indonesia, terutamahukum pertanahan yang berlaku di Indonesia

82 $oedi %arsono, Hukum Agraria Indonesia 3

Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok

Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, et ke-0, "&akarta'

!jambatan, 1(((#, hlm 1

)2


43/192

pada waktu itu. Perubahan seara 4undamentaltersebut baik terhadap struktur perangkathukumnya, mengenai konsepsi yang

mendasarinya maupun isinya, sebagaimanayang telah dinyatakan dalam bagianberpendapat huru4 bC yang menyatakanbahwa hukum agraria nasional harus memberikemungkinan akan terapainya 4ungsi bumi, airdan ruang angkasa sebagai yang dimaksud diatas dan harus sesuai dengan kepentinganrakyat Indonesia serta memenuhi pula

keperluannya menurut permintaan 3amandalam segala soal agraria.8

Tujuan diundangkannya 66PA sepertitermuat dalam Penjelasan umumnya, adalahsebagai berikut'"a# meletakkan dasar-

dasar bagi penyusunan hukumagraria nasional, yang akanmerupakan alat untuk membawakankemakmuran, kebahagiaan, dankeadilan bagi negara dan rakyat,terutama rakyat tani, dalam rangkamasyarakat yang adil dan makmur.

"b# meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuandan kesederhanaan dalam hukumpertanahan.

BAB IIISe"arah Hukum Pertanahan di Indonesia

8 $oedi %arsono, Hukum Agraria Indonesia 3Him#unan Peraturan-#eraturan Hukum Tanah, hlm

)


44/192

+ebelum diberlakukannya 66PA, dalamhal hukum tanah di Indonesia berlaku

bersamaan berbagai perangkat %ukum Agraria.!i samping bersumber pada hukum adat yangberkonsepsi komunalistik religius, yangmerupakan hukum yang berlaku bagi mayoritaspenduduk Indonesia, ada juga yang bersumberpada hukum $arat yang berkonsepsiindiidualistik liberal serta ada pula yangberasal dari berbagai bekas pemerintahan

+wapraja yang umumnya berkonsepsi (eodal.'ualisme dalam hukum pertanahan tersebutmemerlukan tersedianya perangkat hukumyang terdiri atas peraturan-peraturan dan asas-asas yang memberikan jawaban, hukum apaatau hukum yang mana yang berlaku dalammenyelesaikan kasus-kasus hukum antargolongan dibidang agraria. !engan demikian,setelah berlakunya 66PA, hukum yang berlakuatas bumi, air, dan ruang angkasa adalah%ukum Agraria Dasional.8)

+esuai dengan situasi dan kondisikeagrarian di Indonesia dan tujuan akanmewujudkan masyarakat adil dan makmurberdasarkan Panasila "pada waktu ituSosialisme Indonesia#, maka lahirlah Agrarian)e(orm Indonesia yang meliputi 5 program

"=Pan!a Program> #, yaitu'1. pembaharuan %ukum Agraria,

melalui uni=kasi hukum yang

8)Irawan +oerodjo, Ke#astian Hukum Hak Atas

tanah di Indonesia, "+urabaya' Arkola, 2>>#, hlm.

.

))


45/192

berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum9

2. penghapusan hak-hak asing dan

konsesi-konsesi kolonial atas tanah9. mengakhiri penghisapan 4eodalseara berangsur-angsur9 dan

). perombakan pemilikan danpenguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutandengan pengusahaan tanah dalammewujudkan pemerataan

kemakmuran dan keadilan95. perenanaan persediaan danperuntukan bumi, air dan kekayaanalam yang terkandung di dalamnyaserta penggunaannya searaterenana, sesuai dengan dayadukung dan kemampuannya.85

.1 Hukum Pertanahan Sebelumberlakunya ##PA

Pada 3aman kolonial ada tanah-tanahdengan hak $arat, misalnya tanaheigendom, tanah er4paht, tanah opstal danlain-lain, tetapi ada pula tanah-tanah yangdikenal dengan hak-hak Indonesia, misalnyatanah-tanah ulayat, tanah milik, tanahusaha, tanah gogolan, tanah bengkok, tanah

agrarish eigendom, dan lain-lain.88 Tanah-tanah $arat atau tanah-tanah *ropa danhampir semua terda4tar pada KantorPenda4taran Tanah menurut

85 $oedi %arsono, Hukum Agraria Indonesia 3

Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok

Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, hlm. H ).

)5


46/192

E


47/192

tahun 782? 0o5 7@#, tanah-tanah grant di+umatera Timur.

Penda4taran tanah-tanah milik yang

diselenggarakan di daerah-daerah lainnya di &awa, adura, $ali, /ombok dan +ulawesi+elatan oleh kantor-kantor /andrente atauPajak $umi bukan penda4taran yang kitamaksudkan, karena tujuannya adalah untukkeperluan pemungutan pajak bumi "+s!aalkadaster #, sedangkan penda4taran yang kitamaksudkan itu adalah penda4taran yang

diadakan untuk memberikan kepastian hakdan kepastian hukum "re!htkadastertatussebagai#.

Tidak semua tanah-tanah Indonesiaini adalah tanah-tanah yang mempunyaistatus sebagai hak-hak asli adat, tetapi ada

juga yang berstatus buatan atau iptaanpemerintah, misalnya tanah agrarisheigendom yang didasarkan kepadaketentuan ayat 8 pasal 51 I+. Tanah-tanahIndonesia tunduk pada hukum agraria adat,sepanjang tidak diadakan ketentuan yangkhusus untuk hak-hak tertentu, misalnyauntuk hak agrarish eigendom berlakuketentuan yang dimuat di dalam +. 10;2-11;.80

+elain tanah-tanah $arat dan tanah-

tanah Indonesia, 7ouw 7iok +iong di dalambukunya %ukum Agraria Antar 7olonganhalaman 0 menunjuk pada yang disebut

80 +ubekti :, Pembinaan %ukum Dasional,

"$andung' Alumni, 1(;5#, hlm 5) dalam *ddy

:uhiyat, Politik Pertanahan 0asional Sam#ai 1rde

)e(ormasi, hlm 8

);


48/192

tanah-tanah Tionghoa yaitu tanah-tanahyang dipunyai dengan landerijenbe"itre!ht .$anderijenbe"itre!ht adalah hak yang

dengan sendirinya diperoleh seorang TimurAsing pemegang hak usaha di atas tanahpartikelir, yang sewaktu-waktu tanahpartikelir itu dibeli kembali oleh pemerintah"pasal +. 1(1-;>2 setelah diubah dengan+. 1(28-)21#.8(

Tanah-tanah landerijenbe"itre!ht ituhampir semuanya berada di tangan orang-

orang Tionghoa dan sebagian terbesarterdapat di sekitar &akarta, Tangerang,karawang dan $ekasi. Keistimewaan hak iniadalah bahwa "tidak terbatas pada TimurAsing Tionghoa saja#, jika jatuh di tanganorang Indonesia "asli#, karena hukumstatusnya menjadi %ak ilik.

Eleh karena itu menurut si4atnyasebenarnya hak tersebut tidaklah laindaripada hak milik, yaitu hak Indonesia yangsubyeknya terbatas pada orang-orang darigolongan Timur Asing, terutama Timur Asing

Tionghoa.

.2 Hukum tanah administrati$ pemerintahan "a"ahan Hindia BelandaA. %i&ayat Agraris'he (et )S. 1*+,-/

Agrarise wet ini merupakanpokokyang terpenting dari hukum agraria dansemua peraturanyang diselenggarakan olehpemerintah dahulu berdasarkan atas wet ini.

8( Ibid, hlm. ;

)0


49/192

Adapun isinya ialah memberi kesempatankepada perusahaan-perusahaan pertanian,sedangkan hak-hak rakyat atas tanahnya

harus diperhatikan juga.!asar-dasar dalam Agrarishe ettersebut di atas diatur lebih lanjut dalamKeputusan Agraria yang terantum dalam +.10;>-110. Pasal 1 dari Keputusan Agrariamengandung suatu dasar atau asas yangla3im disebut asas umum tanah negara ataupernyataan umum tanah negara " Algemene

'omeinbeginsel atau Algemeen'omeinerklaring# yaitu suatu pernyataanumum, bahwa semua tanah yang tidakdapat dibuktikan sebagai hak eigendom,adalah tanah milik "domein# negara.

Pernyataan umum yang demikian inidipandang perlu, sebab untuk dapatmenjalankan maksud tersebut dalamAgrarishe wet di atas itu pemerintah harusmempunyai kekuasaan atas tanah-tanah,sehingga dapat memberikan hak-hak tanahyang kuat seperti er4paht, opstal dan lainsebagainya kepada orang lain. !engan lainperkataan pemerintah harus mempunyaidasar hukum yang sah untuk melakukansegala perbuatan hukum atas tanah.

6ntuk menjaga jangan sampai bangsa

Indonesia tidak mempunyai tanah, sudahpasti akan menimbulkan banyak kesulitanbagi pemerintah. Karena itu dengan +. 10;5-1;( diadakan larangan penjualan tanah daribangsa Indonesia kepada bukan bangsaIndonesia. Karena peraturan-peraturan inipenting sekali, dibawah ini akan dibiarakanlebih lanjut dengan mengutip peraturan-

peraturan tersebut seluruhnya.)(


50/192

Pasal 51 I+ "+. 1(25-));# menetapkan'

"1# 7ubernur &enderal tidak boleh menjual

tanah9"2# !alam larangan ini tidak termasuk tanah-tanah yang keil untuk memperluas kota-kota dan desa-desa dan untuk mendirikanbangunan-bangunan perindustrian9

"# 7ubernur &enderal boleh menyewakantanah-tanah, menurut aturan-aturan yangakan ditetapkan dengan ordonansi. !alam

tanah-tanah ini tidak termasuk tanah-tanahyang diusahakan "dipergunakan# bangsaIndonesia atau tanah-tanah yang berupapadang rumput umum "tanahpengembalaan umum# atau yang karenasesuatu sebab termasuk turut kampung-kampung atau desa-desa9

")# enurut aturan yang akan ditetapkandengan ordonansi diberikan tanah-tanahdengan hak er4paht, yang lamanya tidakboleh lebih dari tujuh puluh lima tahun9

"5# 7ubernur &enderal menjaga, jangan sampaiada sesuatu pemberian tanah melanggarhak-hak penduduk asli "bangsa Indonesia#

"8# Tanah-tanah yang diusahakan"dipergunakan# bangsa Indonesia untukkeperluan sendiri atau tanah-tanah yang

berupa tanah pengembalaanumum atauyang karena salah suatu sebab termasukturut kampung-kampung "desa-desa#, tidakdikuasai oleh 7ubernur &enderal, keualiuntuk keperluan umumberdasarkan pasal1 I+, dan untuk tanaman-tanaman yangdiadakan oleh pemerintah agung menurutaturan-aturan yang berhubungan dengan

itu, dengan pemberian kerugian yang layak95>


51/192

";# Kepada orang Indonesia yang mempunyaitanah milik dengan sah, atas permintaannyadiberikan hak eigendom atas tanah itu,

dengan memakai pembatasan-pembatasanyang mengenai kewajiban-kewajiban negaradan desa dan pembatasan-pembatasankekuasaan untuk menjualnya kepada bukanbangsa Indonesia, pembatasan-pembatasanmana akan ditetapkan dengan ordonansidan akan disebutkan dalam surat eigendomitu9

"0# enyewakan tanah atau menyerahkantanah untuk dipakai oleh orang Indonesiakepada bukan orang Indonesia dilaksanakanmenurut aturan-aturan yang ditentukandengan ordonansi.Pasal 51 I+ sama dengan pasal 82 :: dahulu

asal mulanya hanya terdiri dari tiga ayat, yaituayat 1 sampai ayat "+.1055-2#. !alam tahun10;> "+. 10;>-55# pasal ini ditambah denganayat ) sampai dengan ayat 0, yaitu yangdinamakan Agraris!he et . +etelah mengalamibeberapa perubahan dan tambahan, nama ::itu diganti dengan I+ dan diundangkan lagiseluruhnya dalam +. 1(25-));.

!ari pasal 51 I+, ternyata bahwapemberian atau pengeluaran tanah-tanah tidakboleh melanggar hak-hak bangsa Indonesia.

+ikap pemerintah terhadap soal ini telahditentukan dalam pasal 51 ayat dan 8 I+. aka

51


52/192

sebagai penjelasan telah dikeluarkan $b. >2> jo. $b. 52;>.;>

!engan $b. >2> "7.$. )-0 H 10;5-);# telah

diterangkan 'a. $ahwa tidak bertentangandengan pasal 51 ayat 8 I.+. penjualan"pemberian dengan hak eigendom# tatah-tanahyang keil dan pengeluaran tanah-tanah denganhak opstal "pasal 51 ayat 2 I.+., pasal 0 +.10;>-110 dan +. 10;2-12)#, meskipun tanah-tanah itudiusahakan "dipergunakan# bangsa Indonesia,

atau yang berupa lapangan pengembalaanumum atau yang karena salah sesuatu sebabtermasuk desa-desa "kampung-kampung#, asalsaja orang-orang Indonesia yang berhak,dengan kemauan sendiri "sukarela# maumelepaskan haknya9

b. $ahwa dalam pengeluarantanah-tanah dengan hak er4paht atau sewapemerintah harus mengikat bahwa tanah-tanahyang kosong saja dapat diberikan untukperusahaan-perusahaan pertanian atau tempatkediaman di luar, dan bahwa apabila di tengah-tengah tanah kosong itu ada sebidang tanahyang ditanami "dipergunakan#, tanah ini hanyadapat termasuk turut diberikan "dikeluarkan#,

jika yang berhak bersedia melepaskan haknya.$b. 52;> "$.7.+. 1)-1>-100(-2(2# memberi

penjelasan sebagaiberikut' Peraturan dalam sub b$b.>2> itu hanya berlaku juka tanah-tanah yangterkurung itu ternyata ada yang berhak, jadi tidak

;> :oestandi Ardiwilaga, Hukum Agraria Indonesia,

"$andung' D.?. asa $aru, 1(82#, hlm. 18( dalam

*ddy :uhiyat, Politik Pertanahan 0asional Sam#ai

1rde )e(ormasi, hlm. 18

52


53/192

berlaku terhadap tanah-tanah yang telah ternyataditinggalkan9 lain dari itu tanah-tanah yangterkurung itu tidak boleh dita4sirkan dengan arti

yang sempit.;1

/arangan menjual tanah tersebut dalamayat 1 pasal 51 I.+. di atas bermaksud menegahbertambahnya tanah-tanah partikelir, yangmerupakan suatu negara dalam negara, hal inidianggap dari sudut politik membahayakan.+ebagaimana umum telah mengetahui, sebelum105) $elanda dan pemerintah Inggris di Indonesia

sering menjual tanah-tanah untuk mendapat uang.Erang-orang yang mempunyai tanah-tanahpartikelir menjadi eigenaar dari tanah-tanah itudan berhak untuk mengangkat Kepala-kepala !esadan mengadakan maam-maam pajak.

B. Agraris'h Besluit )S. 1*+,-11*/+ebagai pelaksanaan Agrarishe et

dengan keputusan :aja tanggal 2> &uli 10;>-110#,telah ditetapkan peraturan yang dinamakanKeputusan Agraria "Agrarish $esluit#. Peraturan inihanya berlaku di daerah-daerah 7ubernemen di

&awa dan adura, sedangkan mengenai hal-halyang telah ditetapkan dalam peraturan ini akandiatur dengan ordonnansi sesuai denganAgrarishe et dan dasar-dasar dari KeputusanAgraria.;2

;1 Ibid, hlm 18

;2 +oetan alikoel Adil, Hak-hak Kebendaan,

"&akarta' PT. Pembangunan, 1(82#, hlm. ( dalam

*ddy :uhiyat, Politik Pertanahan 0asional Sam#ai

1rde )e(ormasi, hlm. 21

5


54/192


55/192

. Tanah-tanah partikelir "partiuliere landerijen#9d. Tanah-tanah eigendom agraria "agrarish

eigendom#,

!alam hukum tiap-tiap negara ada dasarhukum yang menerangkan bahwa semua tanahdalam negara yang tidak ada pemiliknya"eigenaar # adalah kepunyaan negara. !i Indonesiahal ini dimuat dalam pasal 52> $. Bangmenerangkan, bahwa tanah-tanah pekarangan danbenda tetap lainnya "onroerende 3aken# yang tidakada yang menguasai dan memiliki "tidak ada

eigenaarnya#, begitu juga barang-barang dariorang yang meninggal dunia dengan tidak ada ahliwarisnya atau yang warisannya dilepaskan adalahkepunyaan "milik# negara.;)

!asar hukum ini menurut keteranganpemerintah tersebut dalam pasal 1 KeputusanAgraria "Agrarish $esluit, +. 10;>-110# dibantahdengan sekeras-kerasnya oleh . ?an ?ollenho


56/192

terantum dalam $. Eleh karena itu, padaumumnya hak milik dipandang sebagai 1ostersoigendomsre!ht , meskipun istilah ini di dalam

peraturan-peraturan pemerintah tidak terdapat;5

.Kekuasaan atas tanah-tanah yang termasuktanah negara selain dari hak penduduk untukmembuka tanah, hanya ada pada 7ubernemen.Pernyataan khusus ini jika dibandingkan denganpernyataan umum "pasal 1 Keputusan Agraria#,ternyata bahwa pernyataan khusus ini lebih sempit"terbatas# daripada pernyataan umum.;8

enurut pernyataan khusus, yang tidakdapat dikuasai oleh 7ubernemen hanya tanah-tanah yang berasal dari hak membuka tanah"ontginningsreht#, sedangkan menurutpernyataan umum termasuk juga tanah penduduk,tanah-tanah desa seperti lapangan-lapanganpengembalaan umum dan tanah-tanah yangkarena salah suatu sebab termasuk turut desa"pasal 51 ayat dan 8 I+#.

+ebagaimana telah diterangkan di atas,bahwa tanah-tanah bangsa Indonesia seperti tanahkomunal, tanah yasan, sawah-sawah, lapangan-lapangan pengembalaan umum dan sebagainyatermasuk tanah negara. Damun, negara tidakmenguasai tanah-tanah itu kepada orang laindengan hak er4paht, opstal dan sebagainya. Bangdapat diberikan oleh negara kepada orang lain

hanyalah tanah-tanah kosong saja "woestegronden#, terhadap tanah-tanah ini pemerintah

;5 Ibid, hlm 2

;8 ibid

58


57/192

mempunyai wewenang yang luas dan tidakterikat.;;

$erhubung dengan hal tersebut, tanah-

tanah negara dapat dibagi atas dua bagian, yaitu 'a. Tanah negara yang bebas "


58/192

konsepsinya juga telah terjadi uni


59/192

pasal ayat 66! 1()5. Isi pasal tersebut telahkita ketahui di atas.

!engan demikian, pasal 2 66PA memberikan

sekalugus suatu ta4siran resmi interprestasi otentikmengenai arti perkataan dikuasai yangdipergunakan di dalam pasal ayat 66! 1()5.+ebelum 66PA ada sementara orang yangmena4sirkan perkataan dikuasai itu sebagaidimiliki, tetapi 66PA dengan tegas menyatakan,bahwa perkataan tersebut bukan berarti dimiliki.$ahkan pengertian domein negara dihapuskan

oleh 66PA. Asas !omeinC ... tidak dikenal dalamhukum agraria nasional.0>

emori penjelasan II@2 menegaskan bahwaperkataan dikuasai dalam pasal ini bukanlahberarti dimiliki tetapi pengertian yang memberiwewenang kepada negara sebagai organisasikekuasaan dari bangsa Indonesia, sebelumnyadisebut sebagai $adan Penguasa pada tingkatantertinggi untuk'

a. engatur danmenyelenggarakan peruntukan, penggunaan,persediaan bumi, air dan ruang angkasatersebut, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang denganbumi, air dan ruang angkasa.

b. enentukan dan mengaturhubungan-hubungan hukum antar orang-orang

dengan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.

0> emori penjelasan angka II@2 66PA dalam

:oestandi Ardiwilaga :, Hukum Agraria Indonesia,

"$andung' D?. asa $aru, 1(82#, hlm. ;5 *ddy

:uhiyat, Politik Pertanahan 0asional Sam#ai 1rde

)e(ormasi, hlm. 1>

5(


60/192

. enentukan dan mengaturhubungan-hubungan hukum antara orang-orangdan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air

dan ruang angkasa.

..2 Instansi Pelaksana dari Hak !enguasai$ilamana hak menguasai ada pada negara,

maka seara konkreto instansi yang akanmenjalankan wewenang-wewenang yangbersumber pada kekuasaan itu, sebagai yangdirini dalam pasal 2 ayat 2 tersebut.

+ebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat2, pelaksanaan daripada hak menguasai negaratersebut dapat dikuasakan atau dilimpahkankepada daerah-daerah swatantra dan masyarakathukum adat. !engan demikian, pelaksanaanwewenang-wewenang yang dimaksudkan itudijalankan oleh pemerintah daerah atau penguasaadat yang bersangkutan.

$erkaitan dengan pelaksanaan pengaturan,penyelenggaraan, peruntukan, penggunaan,persediaan dan pemeliharaan bumi dan lain-lainnya itu "huru4 a# terdapat ketentuannya yangkhusus dalam 66PA, yaitu ketentuan pasal 1)66PA, yang mewajibkan pemerintah membuatsuatu renana umum, suatu nasional planning,yang kemudian akan dirini dengan planning-planning yang dibuat oleh pemerintah daerah.

+edangkan dalam pasal 15 terdapat ketentuan-ketentuan tentang kewajiban memelihara tanah,termasuk menambah kesuburannya sertamenegah kerusakannya yang disertai sangsipidana.01

engenai wewenang yang disebut dalamhuru4 b di atas, 66PA mengadakan ketentuan lebih

01 Pasal 52 66PA

8>


61/192

lanjut dalam pasal ), pasal 8 sampai dengan pasal11 dan ketentuan-ketentuan dalam $ab II tentang%ak-hak atas tanah, air, ruang angkasa serta

penda4taran tanah. Ketentuan-ketentuan tentanghak-hak apa saja yang dapat dipunyai, siapa yangdapat memilikinya, hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang punya, terjadinya serta hapusnyahak-hak tersebut dan sebagainya merupakanwewenang badan legislati4 untuk menetapkannya.

+edangkan wewenang yang diatur dalamhuru4 , dijumpai pula ketentuan-ketentuannya

lebih lanjut dalam pasal-pasal 12, 1 mengenaiusaha dalam lapangan agraria, pasal 28 tentangperalihan hak milik dan pasal )( ayat menenaiperwaka4an tanah milik.

BAB I81


62/192

Pembaharuan Hukum Pertanahan

$egitu pula dalam dasar-dasar

kebijaksanaan pembangunan pertanahan yangtelah meletakkan dasar bahwa dalammelakukan pengelolaan hak atas tanah harusdapat memberikan man4aat baik bagikesejahteraan, kebahagiaan dan keadilan baikbagi pemegang hak atas tanah tersebut,maupun bagi masyarakat dan negara,ketentuan ini selaras dengan apa yang telah

menjadi amanat dari pasal 8 66PA

02

, yangmenyatakan bahwa +emua hak atas tanahmempunyai 4ungsi sosialC, yang berarti bahwa '

%ak atas tanah apapun yang ada padaseseorang, tidaklah dapat dibenarkan,bahwa tanahnya itu akan dipergunakan"atau tidak dipergunakan# semata-matauntuk kepentingan pribadinya, apalagikalau hal itu menimbulkan kerugian bagimasyarakat. Penggunaan tanah harusdisesuaikan dengan keadaannnya dan si4atdaripada haknya, hingga berman4aat baikbagi kesejahteraan dan kebahagiaan yangmempunyainya maupun berman4aat pulabagi masyarakat dan Degara "penjelasanumum II angka )#.

+ehingga tanah harus dipergunakan sesuai

dengan 4ungsi dan peruntukannya sehinggaberman4aat baik bagi kesejahteraan dankebahagiaan yang memilikinya maupun bagimasyarakat dan negara.0

02 !alam 66!+ tahun 1(5> 4ungsi sosial

disebutkan dalam pasal 28

82


63/192

!alam kerangka ber=kir, yangdisampaikan aria +riwulani +umardjono '

bahwa hak-hak perorangan atas tanah

tidak bersi4at mutlak, setapi selalu adabatasnya, yakni kepentingan orang lain,masyarakat, atau negara. !engandemikian dituntut penguasaan danpenggunaan tanah seara wajar danbertanggung jawab, disamping bahwasetiap hak atas tanah yang dipunyaiseseorang diletakkan pula kewajiban

tertentu, adanya pertanggung jawabanindi>1, tentang Pembaruan Agraria danPengelolaan +umberdaya Alam, khusunya padapasal 2 menyebutkan bahwa Pembaruanagraria menakup suatu proses yangberkesinambungan berkenaan denganpenataan kembali penguasaan, pemilikan,penggunaan dan peman4aatan sumberdaya

0 %. uhsin, &enggagas Pelaksanaan Tata una

Tanah 3 Kajian Yuridis, Biloso+s, 0ormati( dan

Sosiologis, "+urabaya' !unia Ilmu, 1((0#, hlm 1.

0) aria +riwulani +umardjono, Keenangan


Penguasaan Tanah 1leh 0egara, hlm 5;

8


64/192

agraria dilaksanakan dalam rangka terapainyakepastian dan perlindungan hukum sertakeadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat

Indonesia.C$egitu pula dalam 6ndang-6ndang Do. 1; Tahun 2>>;, tentang :enana ProgramPembangunan &angka Panjang Dasional tahun2>>5 H 2>25 pada $ab I?.1.5 ewujudkanPembangunan yang /ebih erata dan$erkeadilan angka 11, yang menyebutkan '

enerapkan sistem pengelolaan

pertanahan yang e=sien, e4ekti4 sertamelaksanakan penegakan hukum terhadaphak atas tanah dengan menerapkanprinsip-prinsip keadilan, transparansi dandemokrasi. +elain itu perlu dilakukanpenyempurnaan penguasaan, pemilikan,penggunaan dan peman4aatan tanahmelalui perumusan berbagai aturanpelaksanaan land re(orm serta peniptaaninsenti(Cdisinsenti( perpajakan yang sesuaidengan luas, lokasi dan penggunaan tanahagar masyarakat golongan ekonomi lemahdapat lebih mudah mendapatkan hak atastanah. +elain itu menyempurnakan sistemhukum dan produk hukum pertanahanmelalui in


65/192

:epublik Indonesia, terutama yangberkaitan dengan peningkatan kapasitassumber daya manusia bidang pertanahan

di daerah.

!ari ketetapan P: dan 66 Do. 1; Tahun2>>; tersebut, diharapkan untuk menjaminadanya kepastian hukum atas bidang tanahdilakukan berbagai upaya hukum untukmelindunginya, maka harus dilakukanpenda4taran %ak Atas Tanahnya sehingga

terapai kepastian dan perlindungan hukum.Kebijakan pertanahan diwujudkan dalamkerangka tertib pertanahan yang disebutdengan atur Tertib PertanahanC, yaitu tertibhukum pertanahan, tertib administrasipertanahan, tertib penggunaan tanah dan tertibpemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.Kebijakan pertanahan ini sejalan denganamanat dari Pelita III sebagai pelaksana dari

Tap P: Do. I?@P:@1(;(. Tertib %ukum Pertanahan dimaksudkan

dalam setiap melakukan perbuatan hukum atastanah baik berupa peralihan hak "beralih ataudialihkan# dan juga pembebanan hak harusdisertai dengan bukti perbuatan hukumdimaksud yaitu berupa akta yang dibuatdihadapan pejabat yang mempunyai

kewenangan. +eringnya pembuatan akta inidiabaikan oleh masyarakat kita, hal ini didasarioleh rasa saling peraya, akan tetapi hal yangdemikian akan menjadikan permasalahanhukum dikemudian hari. Pentingnyaterwujudnya kepastian dan jaminan hukumyang harus dilakukan oleh pemerintah danmasyarakat selaku pemegang hak atas tanah.

Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan85


66/192


67/192

pertanahan dalam mewujudkan tertibadministrasi pertanahan, antara lain '

1. diketahuinya siapa yang

memiliki@menguasai sesuatu bidangtanah dan jenis penggunaan tanahnya92. bagaimana hubungan hukum antara

bidang tanah dengan yang menguasaibidang tanah9

. berapa luas suatu bidang tanah yangdimiliki oleh orang atau badan hukum9

). dimana letak tanah tersebut yang

dapat dipetakan berdasarkan suatusistem proyeksi peta yang dipilih,sehingga dapat dihindari tumpangtindih sertipikat9

5. in4ormasi yang disebutkan pada angka1, 2, dan ) tersebut dikelola dalamsistem in4ormasi pertanahan yangmemadai9

8. penyimpanan dokumen yang tertib,teratur, dan terjamin keamanannya9dan

;. terdapat prosedur tetap yangsederhana, epat namun akurasinyaterjamin.08

Kelanaran setiap pengurusan yangmenyangkut pertanahan seara otomatis akan

menunjang kelanaran dalam prosespembangunan, karena pembangunan itu sendiriselalu membutuhkan lahan. Eleh karena itu

08 Andrian +utedi, Politik dan Kebijakan Hukum

Pertanahan Serta %erbagai Permasalahannya,

"&akarta ' $P. ipta &aya, 2>>8#, hlm. ).

8;


68/192

untuk kelanaran pembangunan perlu diambillangkah-langkah '

1. tata ara permohonan hak atas tanah

sampai dengan penerbitan sertipikatharus sederhana, lanar dan murah9sehingga dengan demikian mendorongpara pemilik tanah untuk mengajukanpermohonan hak atas tanahnya9

2. diusahakan agar setiap pelayananurusan pertanahan berjalan lebih tertibdan lanar9

. meningkatkan kesadaran hukum dandisiplin dengan ara melakukanpembinaan aparat agraria yangmenangani urusan agraria9

). untuk ketertiban dan kelanaran tugas-tugas Agraria diperlukan adanya tertiborganisasi dan tertib pelaksanaan tugassesuai dengan peraturan perundanganyang berlaku9 dan

5. harus diegah adanya pungutan-pungutan tambahan yang tidakberdasarkan hukum.0;

Tertib Penggunaan Tanah dimaksudkanbahwa setiap penggunaan tanah dilakukansuatu perenanaan. %arapannya dalam setiappenggunaan tanah harus dilakukan seara

berenana sehingga akan diperoleh man4aattanah seara optimal, seimbang dan lestaridalam rangka terwujudnya kesejahteraanrakyat banyak. Pentingnya untuk segera

0; !irektur Pengurusan %ak-%ak Tanah !irektorat

&enderal Agraria !epartemen !alam Degeri, hlm

1>

80


69/192

mewujudkan peraturan tentang Tata 7una Tanah. 66PA pasal 1) dan 15 telahmemungkinkan untuk mengadakan usaha-

usaha kearah terwujudnya tertib penggunaantanah, tetapi sebagian besar masyarakat tanimasih belum memahami asas tata gunatanah.00 Tertib penggunaan tanah harus jugasejalan dengan semangat dan jiwa dari pasal ayat "# 66! 1()5 yang menyebutkanbahwa tanah harus dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan disesuaikan

dengan kemampuan dari tanah itu sendiri.7aris-garis $esar %aluan Degara menentukanbahwa perlu diadakan penataan kembalipenggunaan, penguasaan dan pemilikan tanahdalam rangka peman4aatan tanah bagikesejahteraan rakyat banyak.0(

Tertib pemeliharaan tanah dan lingkunganhidup, dimaksudkan sebagai upaya untukmenegah kerusakan tanah dan kehilangankesuburan tanah, seperti banjir, tanah longsor,serta menjaga kelestarian sumber daya alamyang terkandung di atas dan@atau didalamtanah.(> +etiap penggunaan suatu lahandiharapkan melihat dulu kondisi dan potensidari lahan dimaksud, karena hal ini akan sangat

00Ibid, hlm 11

0( !epartemen !alam Degeri !irektorat &enderal

Agraria, Pertanahan 'alam /ra Pembangunan

Indonesia, "&akarta, 1(02#, hlm. 111

(>Ibid, hlm 12.

8(


70/192

berpengaruh pada hasil yang diharapkan dalamsebuah perenanaan.

$erkenaan dengan perlindungan hukum

yang harus dilakukan terhadap tanah kas desa,dimaksudkan perlindungan yang harusdiberikan terhadap tanah kas desa denganmenggunakan sarana hukum atau perlindunganyang diberikan oleh hukum.(1 6paya hukumyang dilakukan dapat berupa tindakan-tindakanyang diperlukan agar supaya pelanggaranterhadap hak tidak akan terjadi atau disebut

dengan penegahan atau #reenti( . $ilamanapelanggaran hak telah terjadi, maka upayahukum tidak lagi bersi4at pre>0#, hlm ;5.

(2Ibid, hal. 08.

;>


71/192

segera dilakukan. %al ini dimaksudkan supayaaset bangsa dan negara ini tidak musnahbegitu saja tetapi lebih memberikan nilai

man4aat bagi kesejahteraan masyarakat desatersebut. Perkembangan selanjutnya banyakterjadinya pemekaran dan penggabunganbahkan perubahan status desa menjadiKelurahan, hal ini harus sedini mungkindilakukan antisipasi atau tindakan pre


72/192

jumlah bidang "di perkotaan#, hanyapada sebagian keil masyarakat9 dan

2. belum dijalankannya program

landre4orm seara intensi4 sebagaimana diamanatkan 66PA.+ehingga upaya mewujudkan keadilandan pemerataan penguasaan tanahuntuk kesejahteraan rakyat tidakterlaksana dengan baik. Pada masaorde baru landre4orm hanya dipandangsebagai pelaksanaan teknis semata

yaitu redistribusi tanah pertanian dankebijakan lebih ditekankan padapeningkatan produksi pertanian.+ementara itu, kini pelaksanaanlandre4orm dalam arti penataan,penguasaan, pemilikan penggunaandan peman4aatan tanah "P)T# menjadituntutan banyak pihak sejalan denganditetapkannya Tap P: Do. IJ@2>>1.(

!ilakukannya penda4taran tanah dengantujuan terwujudnya kepastian hak atas tanah.!engan kepastian hak setidak-tidaknya akandapat diegah sengketa tanah. !alam prosespenda4taran tanah akan diterbitkan +ertipikat%ak Atas Tanah. +ertipikat merupakan surattanda bukti hak yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat mengenai data =sik dandata yuridis yang termuat di dalamnya,sepanjang data =sik dan data yuridis tersebutsesuai dengan data yang ada dalam surat ukur

( Andrian +utedi, Politik dan Kebijakan Hukum

Pertanahan Serta %erbagai Permasalahannya, hlm.

11

;2


73/192

dan buku tanah hak yang bersangkutan,()

dengan diterbitkannya +ertipikat hak atastanah, maka keberadaan tanah tersebut ada

suatu kepastian baik berkenaan dengankepastian pemegang hak atau subjek,kepastian hak atas tanahnya "obyeknya# sertayang utama pula tanah tersebut sudahterda4tar di Kantor Penda4taran tanah sekarangKantor $adan Pertanahan Dasional sehinggasetiap orang dapat mengetahui bahwa tanahtersebut telah ada pemiliknya atau ada yang

menghaki. Kenyataan di lapangan penda4tarantanah yang menjadi amanat Pasal 1( ayat "1#66PA &o. PP Do. 2) Tahun 1((; tentangPenda4taran Tanah tidak membuahkan hasilyang menggembirakan. Penda4taran tanahdiselenggarakan dalam rangka menjaminkepastian hukum dibidang pertanahan"re!htskadarter atau legal !adastre#.(5

Penda4taran tanah merupakan kewajibanbagi pemerintah yang harus dilaksanakanseara terus menerus dan juga kewajiban bagisetiap pemegang hak atas tanah, baikpenda4taran yang dilaksanakan untuk pertamakalinya maupun penda4taran hak setiapterjadinya peralihan dan pembebanan hak.+alah satu 4aktor penyebabnya adalah tingkatkesulitan yang dialami oleh masyarakat.

Prosesnya lama dan biayanya mahal. Pelayanankantor pertanahan dilihat dari aspek

() Pasal 2 PP Do. 2) Tahun 1((;

(5 Irawan +oerodjo, Ke#astian Hukum Hak Atas

Tanah di Indonesia, "+urabaya' Arloka, 2>>#, hlm.

1>8.

;


74/192

administrasi juga belum mampu memberikankinerja yang diharapkan yaitu pelayanan yangsederhana, aman, terjangkau dan transparan.

Kenyataan yang terjadi adalah pelayanan yangmasih lambat, sulit, mahal dan berbelit-belitserta memungkinkan terjadinya mal#raktek .(8

Keengganan masyarakat untuk melakukanpenda4taran tanahnya karena selalu ada 4aktorJ yang menghantui mereka. +ungguhpun padabeberapa kantor Pertanahan telah diantumkanbiaya penda4taran tanah, demikian pula biaya-

biaya lainnya apalagi dengan adanya biayapajak yang diperhitungkan dengan D&EP(; untuksetiap mutasi.(0

asih menurut pendapat Andrian +utedi,bahwa pada dasarnya tujuan penda4taran tanahadalah untuk meningkatkan kesejahteraanrakyat. !alam menapai tujuan tersebutsasaran pemerintah dalam mengelolapertanahan adalah !atur tertib #ertanahanyaitu tertib hukum pertanahan, tertibadministrasi pertanahan, tertib penggunaan

(8Andrian +utedi, Politik dan Kebijakan Hukum

Pertanahan Serta %erbagai Permasalahannya, hlm.

1.

(; D&EP kepanjangan dari Dilai &ual Ebyek Pajak

(0 A.P. Parlindungan, Komentar Atas Undang-

Undang Perumahan dan Permukiman D Undang-

Undang )umah Susun, et II, "$andung' andar

aju, 2>>1#, hlm. 10>.

;)


75/192

tanah dan tertib pemeliharaan tanah danlingkungan hidup((.

enurut pendapat Sir .harles Bortes!ue-

%ri!kdate yang menyatakan bahwa ada 8 halyang harus digabungkan dalam penda4tarantanah,1>> yaitu 'a. se!urity , bertolak dari kemantapan

sistem sehingga seseorang akanmerasa aman atas hak tersebut baikkarena membeli tanah tersebutataupun mengikatkan tanah tersebut

untuk suatu jaminan atas utang"utang#9b. sim#li!ity , sederhana sehingga

setiap orang dapat mengerti9. a!!ura!y , bahwa terdapat ketelian

dari sistem penda4taran tersebutseara lebih e4ekti49

d. eE#edition, artinya dapat lanardan segera sehingga menghindari tidak

jelas yang bisa berakibat berlarut-larutdalam penda4taran tanah tersebut9

e. !hea#ness, yaitu agar biayatersebut dapat semurah mungkin9

4. suitability to !ir!umstan!es, yaituakan tetap berharga baik sekarangmaupun kelak di kemudian haripenda4taran tersebut9

g. !om#leteness o( the re!ord, terdiriatas '

((Ibid, hlm. 2

1>> +upriadi, Hukum Agraria, "&akarta' +inar

7ra=ka, 2>>;#, hlm. 188.

;5


76/192


77/192

embuka Tanah, dan %ak emungut %asil%utan.

2. hak atas tanah yang akan ditetapkan

dengan 6ndang-undang.aam hak atas tanah ini sampai sekarangbelum ada9 dan

. hak atas tanah yang bersi4at sementara.aam-maam hak atas tanah ini ' adalah%ak 7adai "7adai Tanah#, %ak 6saha $agi%asil "Perjanjian $agi %asil#, %akenumpang, dan %ak +ewa Tanah

Pertanian.$oedi %arsono menjabarkan tentang hakpenguasaan atas tanah yang bersi4at hak-hakindi


78/192

lain yang akan ditentukan dengan 6ndang-undang.1>2

.1 Hak Atas 4anah 5ang bersi$at tetapa. %ak ilik%ak ilik berdasarkan pasal 2> ayat 1 66PAadalah hak atas tanah yang turun temurunterkuat dan terpenuh yang dapat dipunyaiorang atas tanah. !engan mengingatketentuan pada pasal 8 66PA "semua hakatas tanah mempunyai 4ungsi sosial#. &adi

dapat disimpulkan bahwa hak milikmempunyai unsur-unsur '1. Terkuat' menunjuk

jangka waktunya "jangka waktu yangtidak ditentukan#9

2. Terpenuh' menunjuk luaswewenangnya dalam menggunakantanah tersebut "wewenangnya tidakdibatasi#

. Turun temurun' artinyadapat diwariskan atau dapatdipindahkan dari satu generasi kegenerasi berikutnya.

%ak ilik dapat diwariskan, dapat diperjualbelikan, dapat diberikan seara sukarela,dapat dihibahkan, dapat diwaka4kan, dandapat dipakai sebagai jaminan hutang.

Pasal 21(1) %anya warganegara Indonesia dapat

mempunyai hak milik.

1>2+umardji, /ksistensi, Penda(taran, danPembebanan Hak Pengelolaan, Buridika, ?ol. 15 Do. 1,Gakultas %ukum 6ni>>, hal. 50.

;0


79/192

"2# Eleh Pemerintah ditetapkan badan-badanhukum yang dapat mempunyai hak milik dansyarat-syaratnya.

;(


80/192

"# Erang asing yang sesudah berlakunya6ndang-undang ini memperoleh hak milikkarena pewarisan tanpa wasiat atau

perampuran harta karena perkawinan,demikian pula warganegara Indonesia yangmempunyai hak milik dan setelah berlakunyaundang-undang ini kehilangankewarganegaraannya wajib melepaskan hakitu di dalam jangka waktu satu tahun sejakdiperolehnya hak tersebut atau hilangnyakewarganegaraan itu. &ika sesudah jangka

waktu tersebut lampau hak milik itu tidakdilepaskan, maka hak tersebut hapus karenahukum dan tanahnya jatuh pada Degara,dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lainyang membebaninya tetap berlangsung.

")# +elama seseorang di sampingkewarganegaraan Indonesianya mempunyaikewarganegaraan asing maka ia tidak dapat

mempunyai tanah dengan hak milik danbaginya berlaku ketentuan dalam ayat "#pasal ini.

Pasal 22"1# Terjadinya hak milik menurut hukum adat

diatur dengan Peraturan Pemerintah."2# +elain menurut ara sebagai yang dimaksud

dalam ayat "1# pasal ini hak milik terjadikarena 'a. penetapan Pemerintah, menurut ara dan

syarat-syarat yang ditetapkan denganPeraturan Pemerintah9

b. ketentuan 6ndang-undang.

Pasal 20>


81/192

"1# %ak milik, demikian pula setiap peralihan,hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus dida4tarkan menurut

ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalampasal 1(.

"2# Penda4taran termaksud dalam ayat "1#merupakan alat pembuktian yang kuatmengenai hapusnya hak milik serta sahnyaperalihan dan pembebanan hak tersebut.

Pasal 26

Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknyadibatasi dan diatur dengan peraturanperundangan.

Pasal 2%ak milik dapat dijadikan jaminan utang dengandibebani hak tanggungan.

Pasal 27"1# &ual-beli, penukaran, penghibahan,

pemberian dengan wasiat, pemberianmenurut adat dan perbuatan-perbuatan lainyang dimaksudkan untuk memindahkan hakmilik serta pengawasannya diatur denganPeraturan Pemerintah.

"2# +etiap jual beli, penukaran, penghibahan,pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuklangsung atau tidak langsung memindahkanhak milik kepada orang asing, kepadaseorang warganegara yang disampingkewarganegaraan Indonesianya mempunyaikewarganegaraan asing atau kepada suatu

badan hukum, keuali yang ditetapkan oleh01


82/192

Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat"2#, adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Degara, dengan ketentuan,

bahwa hak-hak pihak lain yangmembebaninya tetap berlangsung sertasemua pembayaran yang telah diterima olehpemilik tidak dapat dituntut kembali.

Pasal 2+%ak milik hapus bila 'a. tanahnya jatuh kepada Degara '

1. karena penabutan hak berdasarkan pasal

1092. karena penyerahan dengan sukarela oleh

pemiliknya 9. karena diterlantarkan9). karena ketentuan pasal 21 ayat "# dan

pasal 28 ayat "2#.b. tanahnya musnah.

b. Hak 8una #saha%ak 7una 6saha diatur dalam 66PA pasal 20sampai dengan pasal ) juga diatur dalam PPDo. )> Tahun 1((8, selanjutnya diuraikantentang %ak 7una 6saha dari pasal-pasalberikut '

Pasal 2*

"1# %ak guna-usaha adalah hak untukmengusahakan tanah yang dikuasai langsungoleh Degara, dalam jangka waktu sebagaimanatersebut dalam pasal 2(, guna perusahaanpertanian, perikanan atau peternakan.

"2# %ak guna-usaha diberikan atas tanah yangluasnya paling sedikit 5 hektar, dengan

ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau02


83/192

lebih harus memakai in


84/192

"2# Erang atau badan hukum yang mempunyai hakguna usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam ayat "1#

pasal ini dalam jangka waktu satu tahun wajibmelepaskan atau mengalihkan hak itu kepadapihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan iniberlaku juga terhadap pihak yang memperolehhak guna usaha, jika ia tidak memenuhi syarattersebut. &ika hak guna usaha yangbersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkandalam jangka waktu tersebut maka hak itu

hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwahak-hak pihak lain akan diindahkan, menurutketentuan-ketentuan yang ditetapkan denganPeraturan Pemerintah.

Pasal 1

%ak guna usaha terjadi karena penetapanPemerintah.

Pasal 2"1# %ak guna usaha, termasuk syarat-syarat

pemberiannya, demikian juga setiap peralihandan penghapusan hak tersebut, harusdida4tarkan menurut ketentuan-ketentuan yangdimaksud dalam pasal 1(

"2# Penda4taran termaksud dalam ayat "1#merupakan alat pembuktian yang kuatmengenai peralihan serta hapusnya hak gunausaha, keuali dalam hal hak itu hapus karena

jangka waktunya berakhir.

Pasal

%ak guna usaha dapat dijadikan jaminan u

Date post:	06-Jul-2018
Category:	Documents
Upload:	aniswilujengdbehonkz
View:	219 times
Download:	0 times

Buku Agraria

Documents