2020

R E F L E KS I

C A PA I A N

9 P R O G R A M

P R O R ITAS

B E N N Y R H A M D A N I

K E P A L A B P 2 M I

Pemberantasan sindikat pengiriman ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI) ini menjadi

fokus utama tahun pertama implementasi Rencana Strategis BP2MI 2020-2024 karena

pengiriman ilegal ini menjadi akar permasalahan timbulnya permasalahan lainnya seperti

gaji tidak dibayar bahkan eksploitasi dan penyiksaan. Pada tahun 2020, 67,4% dari 1.725

pengaduan yang diterima BP2MI berasal dari PMI yang diberangkatkan secara ilegal.

Target tahun pertama ini adalah pembentukan Satuan Tugas, penyusunan strategi dan

prosedur operasional, dan pencegahan pemberangkatan ilegal berupa penggerebekan.

1

Tahun 2020 BP2MI melakukan revitalisasi kelembagaan dari BNPTKI menjadi BP2MI

sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Badan Pelindungan

Pekerja Migran Indonesia. Berbeda dengan BNP2TKI yang dikelola berdasarkan fungsi

yang terdiri dari Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi, Penempatan, dan Pelindungan,

organisasi BP2MI disusun berdasarkan kawasan, yaitu Kawasan Asia dan Afrika,

Amerika dan Pasifik, serta Eropa dan Timur Tengah. Selain diterbitkannya peraturan

terkait dengan organisasi dan tata kerja baru serta Rencana Strategis, penataan

SDM dan evaluasi terhadap Unit Pelaksana Teknis juga dilakukan. Tahun ini BP2MI

memperoleh 3 penghargaan selain penghargaan WTP dari BPK atas kinerja 2019.

Pemberantasan sindikat pengiriman ilegal PMI

1

Penguatan kelembagaan dan reformasi birokrasi guna meningkatkan good governance pelayanan penempatan dan pelindungan PMI

2

Pembentukan Satgas Sikat

Sindikat

Kep. Kepala BP2MI No.174/2020 Tentang

Satuan Tugas Pemberantasan Sindikat

Pengiriman Ilegal Pekerja Migran Indonesia

Terdiri dari perwakilan instansi pemerintah,

masyarakat sipil, dan akademisi

Terdapat 3 divisi berbasis kewilayahan:

perbatasan, daerah kantong PMI, negara

tujuan penempatan tertentu

Penyusunan Strategi

dan Prosedur Operasi

Program Kerja Satgas Sikat Sindikat

Timeline Kerja Satgas Sikat Sindikat

Penggerebekan ke 12 lokasi di

Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor,

Garut, dan Cirebon

Penyelamatan 541 Calon PMI yang

akan diberangkatkan secara ilegal

dari hasi penggerebekan

Draft SOP yang terdiri dari 3 bagian,

yaitu Pencegahan, Penegakkan

hukum, dan Pengawalan

Peraturan BP2MI No.4/2020 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja BP2MI

Peraturan BP2MI No.5/2020 Tentang

Rencana Strategis BP2MI Tahun

2020-2024

Evaluasi Unit Pelaksana Teknis BP2MI

Draft Proses Bisnis BP2MI dan

Roadmap Reformasi Birokrasi BP2MI

Pelantikan Pejabat Eselon I dan II

sesusai dengan Organisasi dan Tata

Kerja BP2MI

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke

Jabatan Fungsional sesuai amanah

Presiden RI

Rakornis Tata Kelola Penempatan

dan Pelindungan PMI

Penandatanganan Kesetiaan Ideologi

Pancasila dan UUD 1945 oleh seluruh

Pejabat dan Pegawai BP2MI

Penghargaan Terbaik I JDIH

Nasional Kategori LPNK dari

KemenkumHAM

Penghargaan "Zona Integritas

Wilayah Bebas Korupsi" dari

KemenpanRB untuk UPT BP2MI di

Serang, Mataram, dan Lampung

Penghargaan "Implementasi SAPK

dan Pemanfaatan CAT" dari

KemenpanRB

Aksi Pencegahan

Penempatan Ilegal

2

Menjadikan PMI sebagai VVIP dengan pelayanan & pelindungan maksimal baik dalam aspek hukum, sosial, & ekonomi

3 "Lindungi PMI dari ujung rambut hingga ujung kaki"

Presiden Republik IndonesiaBapak Ir. Joko Widodo

Lounge PMI Jalur Cepat PMI

Helpdesk & Media Sosialisasi Digital Gerai Purna PMI

KADO MIGRANT DAY 2020: FASILITAS LAYANAN KHUSUS PMI DI BANDARA SOEKARNO HATTA TERMINAL 3

HAK-HAK PMI YANG DISELAMATKANPenyelamatan hak PMI dilakukan dengan berkolaborasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, diantaranyaPerwakilan RI, KDEI Taipei, Perwakilan negara penempatan di Indonesia, Pemerintah Daerah, KementerianKetenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, dan lain-lain, melaluipelayanan pengaduan, mediasi, dan advokasi.

Rp18.134.857.673 Hak material berupa gaji yang belum dibayar, Jaminan Sosial PMI, dan asuransi luar negeri

3

24DOKUMENDokumen pribadi milik PMI yang ditahan oleh pihak lain (KTP, KK, Ijazah, Akta Kelahiran, Paspor,

Surat Nikah)

1725KASUS

Adalah kasus yang diterima dan difasilitasi penyelesaiannya oleh BP2MI. Tiga pengaduan terbesar adalah PMI ingin dipulangkan, gaji

tidak dibayar, dan overstay

PEMULANGAN PMI DI MASA PANDEMI

4

Terdapat 3 sumber data kepulangan pada masa covid-19 ini. Pertama, SISKOP2MI terintegrasi dengan SIMKIMyang datanya meliputi kepulangan PMI prosedural. Kedua, Sistem Kepulangan Online dimana kepulangan PMIdilaporkan oleh Perwakilan RI dan informasi berbagai pihak. Sekitar 95% PMI yang tercatat pada sistem iniadalah PMI nonprosedural. Ketiga, Data Laporan Petugas dari 1 Januari hingga 24 April 2020, dimana terjadiarus kepulangan yang cukup besar dan mendadak sehingga data dicatat secara manual. Terdapat irisan datapada ketiga sumber ini.

15,064

12,033

10,113

4,676

1,347

Hong Kong

Malaysia

Hong Kong

Taiwan

Singapura

Arab Saudi

L0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000

49.089SISKOP2MI

Terintegrasi SIMKIM

(1 Jan - 28 Des 2020)

14,936

9,771

5,018

2,866

2,730

Persatuan Emirat Arab

Malaysia

Amerika Serikat

Arab Saudi

Persatuan Emirat Arab

Brunei Darussalam

L0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000

53.182SISTEM

KEPULANGAN ONLINE

(1 Jan - 30 Des 2020)

22.529ABK

498SAKIT

552JENAZAH

29.002PMI-B

601CPM

75.424DATA LAPORAN PETUGAS(1 Jan - 24 Apr 2020)

KEBIJAKAN PENEMPATAN PMI PADA MASA PANDEMI COVID-19

5

Factories: 238

Kewajiban PCR Bagi CPMI

Monitoring & Evaluasi

Penempatan PMI Pada Masa Adaptasi

Kebiasaan Baru

Penghentian Sementara

Penempatan PMI

Prosedur Karantina Mandiri bagi PMI Masa Pandemi

Covid-19

SE Kepala BP2MI No.17/2020 Tentang Kewajiban

Pelaksanaan PCR bagi Calon PMI Pada Masa Adaptasi

Kebiasaan Baru

SE Kepala BP2MI No.14/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pelayanan Penempatan PMI Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru

Sidak pemantauan pelaksanaan protokol kesehatan pelayanan penempatan di beberapa P3MIRapat Koordinasi dengan Perwakilan RI, KDEI Taipei, Kemlu, Kemnaker, TETO, P3MI, Sarkes, dan pihak terkait lainnya

SE Deputi Penempatan BP2MI No.04/PEN/III/2020 Tentang

Penghentian Sementara Pelayanan Penempatan PMI di

Negara Tujuan Penempatan

Pamflet ini dibagikan kepada PMI yang baru tiba di Indonesia dan juga mencakup informasi hotline BP2MI & Jaring Pengaman Sosial.

Pandemi covid-19 membuat jumlah penempatan PMI tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanyapenghentian sementara penempatan dari tanggal 20 Maret s.d. 29 Juli 2020, serta hanya beberapa negara danjabatan yang membuka kembali kesempatan kepada Calon PMI untuk bekerja pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru.Pemerintah terus melakukan berbagai upaya agar PMI terlindungi dari covid-19 dan bisa bekerja ke luar negeri demipemulihan ekonomi keluarga dan negara.

6

Sesuai dengan amanah UU No.18/2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran

Indonesia pasal 30, BP2MI mengeluarkan Peraturan BP2MI No.9/2020 Tentang

Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Modernisasi Sistem Pendataan Secara Terpadu

4

Pembebasan Biaya Penempatan5

Pengurus Rumah Tangga

Tiket Keberangkatan

SISKOP2MI adalah wajah baru SISKOTKLN, yaitu sistem komputerisasi untuk pelayanan

penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang disesuaikan dengan proses

penempatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berbeda dengan SISKOTKLN,

SISKOP2MI akan menjadi single system mulai dari penyediaan informasi peluang kerja

luar negeri, proses penempatan, pengaduan, fasilitasi penyelesaian masalah, hingga

pemberdayaan dimana sebelumnya merupakan sistem-sistem tersendiri.

Aplikasi untuk smartphone yang dapat mendeteksi lokasi PMI dan pelaporan

pengaduan langsung oleh PMI.

JUARA (Pejuang Devisa Negara)

Bekerja sama dengan PT Pos, mendekatkan layanan dan penyebarluasan

informasi untuk Calon PMI dan keluarga PMI di kantor pos berbagai daerah.

Penyajian informasi penempatan dan pelindungan yang bertujuan untuk

transparansi informasi dan pengambilan keputusan.

Dashboard Penempatan dan Pelindungan PMI

Pojok PMI

10 Jabatan yang Dibebaskan dari Biaya Penempatan

Pengasuh Bayi

Pengasuh Lansia

Juru Masak

Supir Keluarga

Perawat Taman

Pengasuh Anak

Petugas Kebersihan

Pekerja Ladang/ Perkebunan

Awak Kapal Perikanan Migran

Komponen Biaya yang Dibebaskan

Tiket Pulang

Visa Kerja

Legalisasi Perjanjian Kerja

Pelatihan Kerja

Sertifikat Kompetensi Kerja

Jasa Perusahaan

Penggantian Paspor

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Jamsos PMI

Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi di Dalam Negeri

Pemeriksaan Kesehatan Tambahan jika negara tertentu mempersyaratkan

Transportasi lokal dari daerah asal ke tempat keberangkatan di Indonesia

Akomodasi

Pada tanggal 21 Desember 2020,diterbitkan juga Keputusan KepalaBP2MI No.323/2020 TentangPetunjuk Pelaksanaan PembebasanBiaya Penempatan Pekerja MigranIndonesia

7

Pembenahan Tata Kelola PMI Sea-based6

Penguatan Skema Penempatan PMI dalam rangka Peningkatan Penempatan PMI Terampil dan Profesional

7

Mau sampai kapan nasib PMI sea-basedterombang-ambing akibat ketidakpastian aturan?

BP2MI mendorong agar PP Awak Kapal Perikanan Migran dan Awak Kapal Niaga

Migran yang penyusunan dan pembahasannya sudah dilakukan selama 3 tahun ini

dapat segera diterbitkan dengan masa transisi 6 bulan karena jika lebih dari itu, maka

akan memperpanjang daftar pengaduan dan eksploitasi ABK yang ujung-ujungnya

ditangani oleh BP2MI. Untuk mendorong pembenahan tata kelola PMI sea-based,

BP2MI melakukan berbagai upaya.

Pembahasan PP Awak Kapal Perikanan

Migran dan Awak Kapal Niaga Migran

baik dalam Rapat Tingkat Menteri, Rapat

Antar K/L, & Harmonisasi PP

Mainstreaming isu Pelindungan PMI Sea-

based dengan terlibat di berbagai diskusi

tata kelola PMI Sea-based

Pelimpahan 415 kasus ke Bareskrim Polriyang merupakan akumulasi kasus PMI

Sea-based sejak tahun 2018.

Penanganan 422 pengaduan kasus PMISea-based dan kepulangan 22.529 ABK

di tahun 2020

Gap antara Jumlah Penempatan Sektor Formal & Informal

200,000

0

100,000

200,000

L2017 2018 2019 2020

Sektor Formal Sektor Informal

9,6% 5,7% 3,1% 34,9%

Pandemi berdampak pada tren gap jumlah penempatan PMI sektor formal dan sektor informal yang sebelumnya semakin kecil

dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, BP2MI melakukan upaya-upaya untuk kembali memperkecil gap ini.

27 PMI telah ditempatkan di sektor manufaktur6 PMI siap diberangkatkan17 CPMI dalam tahap seleksi

Penempatan PMI ke Jepang melalui Program G to G dan SSW (Specified Skilled Worker)

Penempatan PMI ke Taiwan melalui SP2T (Special Placement Program to Taiwan)

2 Perspective Employers (perusahaan galangan kapal dan perusahaan makanan) membutuhkan 60 pekerjaPeluang perluasan di sektor konstruksi, perawat di nursing home, sektor peternakan dan agromaritim

Program G to G:305 PMI diberangkatkan pada bulan Desember 202023 PMI nurse282 PMI care worker 

Program SSW:409 PMI telah bekerja di Jepang681 Calon PMI: tahap e-ID1.219 Calon PMI: tahap registrasi

PERGI MIGRAN PULANG JURAGANPerlu perubahan mindset bahwa ntuk memberdayakan Purna PMI menjadi juragansetelah pulang diperlukan program pemberdayaan yang berkelanjutan. Sejak masihmenjadi Calon PMI, informasi program pemberdayaan sudah harus disosialisasikansehingga Calon PMI dapat merancang masa purnanya sejak sebelum berangkat ke luarnegeri. Karena bermigrasi adalah persiapan untuk kembali ke tanah air.Tahun 2020, BP2MI menyusun desain program pemberdayaan ekonomi berkelanjutan.

8

Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Bagi PMI dan Keluarganya baik di dalam maupun di luar negeri

8

SE Kepala BP2MI No.15/2020

Tentang Penggunaan Produk

dan Jasa Usaha Purna Pekerja

Migran Indonesia dan

Keluarganya di Lingkungan

BP2MI

PENGGUNAAN PRODUK &

JASA PURNA PMI DIMULAI

DARI BP2MI

Aplikasi TuQu dikembangkan

& dikelola oleh Purna PMI

asal DI Yogyakarta

PELUNCURAN APLIKASI

BELANJA ONLINE MILIK

PURNA PMI

Merencanakan 5 hal untuk

penguatan pemberdayaan ekonomi,

yaitu pemasaran, pemodalan,

manajemen usaha, pelatihan

(sinergi ritel - bapak asuh), dan

pembentukan asosiasi pengusaha

Purna PMI

PERTEMUAN KEPALA BP2MI

DENGAN KOMUNITAS PURNA

PMI

Aplikasi Packpoke

dikembangkan & dikelola oleh

Purna PMI asal Bandung

BP2MI tidak bisa bekerja sendiri untuk mengimplementasikan pelindungan kepada Calon

PMI, PMI, dan keluarganya. Perlu sinergi dan kolaborasi, bekerja sama dan bersama-sama

bekerja antar berbagai pihak yang terkait untuk mewujudkan PMI dan keluarganya yang

selamat, merdeka, berdaya dan sejahtera. Tahun 2020 ini BP2MI

melakukan berbagai upaya dalam rangka mengajak berbagai pihak

untuk memberikan pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi kepada

PMI dan keluarganya sejak sebelum, selama, dan setelah bekerja

sebagaimana amanah UU No.18/2017.

9

Peningkatan Sinergi & Koordinasi Multi-Stakeholder Terkait Tata Kelola Penempatan & Pelindungan PMI & Keluarganya

9

45 AUDIENSI

PIMPINANK/L &

INSTANSI PEMERINTAH

166

PIMPINAN PEMERINTAH DAERAH & DPRD

6PERWAKILAN RI, NEGARA

PENEMPATAN, & ORGANISASI INTERNASIONAL

8ORGANISASI

KEAGAMAAN & MASYARAKAT

9BUMN, ASOSIASI P3MI, ASOSIASI SARKES, &

INSTITUSI PENDIDIKAN

PT ANGKASAPURA II

BRILPSKBNNTNIKEMENTERIANBUMN

KEMENTERIANHUKUM DAN

HAM

7 NOTA KESEPAHAMAN

19 PERJANJIAN KERJA SAMA

Proses Penempatan G to G

ke Jepang dan Korea Selatan

Peningkatan kualitas

Calon PMI

Layanan dan Diseminasi

Informasi PMI2

7

1

Pengembangan Aplikasi

Pelindungan PMI berbasis mobile

Pertukaran Data KUR dan

Integrasi Sistem Transaksi

Nontunai PMI

Sosialisasi dan Pemberdayaan

PMI dan Keluarganya3

1

2

Penyelenggaraan Jaminan

Sosial PMI

Fasilitasi Pemberangkatan

dan Pemulangan PMI

Pelindungan Pekerja Migran

Indonesia khususnya terkait

dengan Perlintasan

1

1

1

bp2mi.go.id @bp2mi.ri bp2mi_ri @bp2mi_ri 0 800 1000 /+62 2129 244 800