Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Filosofis, Historis Dan Yuridis DahlanThaib Abstrak Constitution 1945 has changed for times, however, there is no respect to the continuity of the district government which possess specific andspecial nature. Even the State recog nizes and respects the Unity of indigenous people including the living traditional rights anditis compatible with the development of the society and NKRI principle. Pendahuiuan Di dalam UUD1945 hanyaada satu pasal yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan itupun sangatsingkat, yakni Pasal18 yang berbunyi: "Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk su- sunan pemerlntahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa." Untuk memberikan penjelasan lebih lanjut akan makna isi Pasal 18, Penje lasan UUD 1945 mengidentifikasikan "hak- hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa" sebagai daerah-daerah yang mempunyai susunan asli yaitu zelfbesturende landschappen dan volksgemeenschappen. Kedua susunan pemerintahan ini meskipun tunduk pada tingkat berbagai pemerintahan Hindia Belanda memang merupakan peme rintahan asii Indonesia. Landschap dan volksgemeenscbap bukan suatu susunan pemerintahan bentuk atau ciptaan peraturan perundang-undangan atau pemerintahan Hindia Belanda, melainkan pemerintahan yang diciptakan dan dijalankan oleh "bumi putera".' Dalam rancangan "Peraturan tentang Pemerintahan Sementara dari Indonesia" yang dibuat oleh Soepomo-Soebardjo-Maramis pertama kali mempergunakan istilah "daerah- daerah yang istimewa memegang kekuasaan sendiri di Indonesia". Di sini dimaksudkan iaiah zelfbesturende landschappen. Kemudian dalam rancangan UUD dari Yamin dandari Panltia Kecil Soepomo dijumpai istilah "daerah-daerah yang bersifat istimewa". Dalam perundingan- perundingan yang dimaksud dengan istilah tersebut adalah juga kerajaan-kerajaan/toot/- kooti/sultanat-sultanatl zelfbesturende landschappen. Tetapi setelah rancangan UUD yang bersangkutan ditetapkan oleh PPKI dan diberi penjelasan resmi dalam Berita Republik ' Bagir Manan, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945, UNSIKA, Karawang, 1993, Him. 158. 238 JURNAL HUKUM. NO. 30. VOL. 12 SEPTEMBER 2005:238 - 251
Transcript
Daerah Istimewa Yogyakarta DalamPerspektif Filosofis, Historis Dan Yuridis
DahlanThaib
Abstrak
Constitution 1945 haschanged for times, however, there isno respect to the continuity ofthe district government which possess specific andspecial nature. Even the State recognizes and respects the Unity ofindigenous people including the living traditional rightsand itis compatible with the development ofthe society and NKRI principle.
Pendahuiuan
Di dalam UUD1945 hanyaada satu pasalyang mengatur tentang pemerintahan daerahdan itupun sangatsingkat,yakni Pasal18yangberbunyi: "Pembagian daerah Indonesia atasdaerah besar dan kecil dengan bentuk su-sunan pemerlntahannya ditetapkan denganundang-undang, dengan memandang danmengingati dasar permusyawaratan dalamsistem pemerintahan negara, dan hak-hakasal-usul dalam daerah-daerah yang bersifatistimewa." Untuk memberikan penjelasanlebih lanjut akan makna isi Pasal 18, Penjelasan UUD 1945 mengidentifikasikan "hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yangbersifat istimewa" sebagai daerah-daerah yangmempunyai susunan asli yaitu zelfbesturendelandschappen dan volksgemeenschappen.Kedua susunan pemerintahan ini meskipuntunduk pada tingkat berbagai pemerintahanHindia Belanda memang merupakan pemerintahan asii Indonesia. Landschap dan
volksgemeenscbap bukan suatu susunanpemerintahan bentuk atau ciptaan peraturanperundang-undangan atau pemerintahanHindia Belanda, melainkan pemerintahanyang diciptakan dan dijalankan oleh "bumiputera".'
Dalam rancangan "Peraturan tentangPemerintahan Sementara dari Indonesia" yangdibuat oleh Soepomo-Soebardjo-Maramispertama kali mempergunakan istilah "daerah-daerah yang istimewa memegang kekuasaansendiri di Indonesia". Di sini dimaksudkan iaiah
zelfbesturende landschappen. Kemudian dalamrancangan UUD dari Yamin dandari Panltia KecilSoepomo dijumpai istilah "daerah-daerahyang bersifat istimewa". Dalam perundingan-perundingan yang dimaksud dengan istilahtersebut adalah juga kerajaan-kerajaan/toot/-kooti/sultanat-sultanatlzelfbesturende
landschappen. Tetapi setelah rancangan UUDyang bersangkutan ditetapkan oleh PPKI dandiberi penjelasan resmi dalam Berita Republik
Indonesia, ternyata angka II penjelasan itu(Penjelasan Pasal 18) menyatakan bahwavolksgemeenschappen seperti desa, negeri,dusun, atau marga dapat dianggap sebagaldaerah berslfat Istimewa. Menurut The LiangGie, penjelasan tersebutmemperluas isi Pasal18 UUD 1945.2 Lebjh ignjut, The Liang Giemengatakan walaupun penjelasannya resmimenyatakan demikian, tetapi kenyataan sejarahmenunjukkan bahwa dalam pelaksanaandesentralisasi dalam negara Republik Indonesiasampai sekarang ternyata bahwa desa danvolsgemeenschappenyanQ kecil-kecil itu tidakpernah dianggap sebagai daerah istimewa.Pengertian daerah istimewa hanya dltinjauterhadap zelfbesturende landschappen.^
Selanjutnya dalam alinea terakhlr Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi:"Negara Republik Indonesia menghormatikedudukan daerah-daerah istimewa tersebut
dan segala aturan negara yang mengenaidaerah itu akan mengingati hak-hak asai-usuldaerah tersebut". Sebenarnyasudah terdapatpetunjuk bahwa "memandang dan mengingati"itu berarli "menghormati", atau dengan katalain "tidak mengabaikan". Jadi konsekuensidari jaminan yang diberikan oleh UUD 1945tersebut adalah bahwa setiap aturan negaraatau peraturan perundang-undangan mengenai
"daerah yang bersifat istimewa" itu haruslahtidak mengabaikan hak asal-usul daerahtersebut.
UUD 1945 mengakui kenyataan historis,bahwa daerah-daerah istimewa itu telah
memiliki berbagai hak dan wewenang dalampenyelenggaraan berbagai urusan pemerintahandi daerahnya. Hak-hak itu berupa hak yang dimilikiberdasarkan pemberian dari pemerintah dan hakyang telah dimilikinya sejaksemula (hak yangbersifat autochtoon), atau hak yang dimilikinyasejak sebelum daerah itu merupakan bagiandari Negara Republik Indonesia. Perwujudandan hakasal-usul atau yangbersifat autochtoonitu bisa bermacam-macam. ^
Pengaturan daerah istimewa dalamKonstitusi RIS ternyatajugatetap memperolehjaminan. Hanya saja konsepsi tentang daerahistimewa dalam konstitusi RIS agak berbedadengan UUD 1945. Apa yang dalam UUD 1945dinamakan zeifbesturende landschappen dalamKonstitusi RIS disebut Daerah Swapraja, yangdiatur dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal67. Akan tetapi daerah swapraja Itu tidakdinyatakan sebagai daerah istimewa. Yangsecara eksplisit disebut sebagai daerahistimewa hanyalah Kalimantan Barat. Jugatidak disebutkan dalam Konstutusi RIS, bahwavolksgemeenschappen yang ada pada waktu
2The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah diNegara Republik Indonesia, Jilid I, Edisi Kedua,Liberty, Yogyakarta. 1993,him. 39.
3 Ibid
*Sujamto, DaerahIstimewa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, BinaAksara, Jakarta,1988,him. 15. Secaragaris besardapatdikelompokkan menjaditiga kelompokyakni:1. Hak asal-usul yang menyangkut struktur kelembagaan. In! adalah yangtersirat darikata-kata "susunan
asli".
2. Hak asal-usul yang menyangkut ketentuan dan prosedur tentang pengangkatan dan pemberhentianpemimpin.
3. Hak asal-usul yang menyangkut penyelenggaraaan urusan-urusan pemerintahan terutama yangberhubungan dengan penyelenggaraan dan pembebanan terhadapmasyarakat.
239
itu termasuk dalam pengertian daerahistimewa.
Pengakuan terhadap keberadaandaerah-daerah swapraja yang sudah adadiatur dalam Pasal64. Sedangkan kedudukandaerah-daerah swapraja diatur dalam Pasal65, yang menentukan: "Mengatur kedudukandaerah-daerah swapraja masuk dalam tugasdan kekuasaan daerah-daerah bagian yangbersangkutan dengan pengertian, bahwamengatur itu dilakukan dengan kontrak yangdiadakan antara daerah-daerah bagian dandaerah-daerah swapraja bersangkutan danbahwa dalam kontrak itu kedudukan istimewa
swapraja akan diperhatikan dan bahwa tiadasuatu pun dari daerah-daerah swapraja yangsudah ada dapat dihapuskan atau diperkecilbertentangan dengan kehendaknya, kecualiuntuk kepenlingan umum dan sesudah undang-undang federasi yang dinyatakan, bahwakepentingan umum menuntut penghapusan ataupengecilan Itu, memberi kuasa untuk itu kepadapemerintah daerah bagian bersangkutan".
Meskipun di dalam Konstitusi RIS Pasal65, terdapat ketentuan bahwa kedudukandaerah swapraja harus dilakukan dengankontrak antara daerah bagian denganswapraja, namun dalam praktek kenegaraanselama RIS berdiri tidak ada suatu daerah
bagian yang mengadakan kontrak dalam artiperjanjian tertulis dengan suatu swapraja.^
Dengan dlkeluarkannya Undang-undangNo. 22 Tahun 1948 tentang PemerintahanDaerah, timbul kemungkinan untuk menjadikandaerah swapraja sebagai daerah istimewa.Daerah swapraja yang tidak dijadikan daerahistimewa tetapi mempunyal kedudukan
sebagai swapraja. Kalau sudah'dijadikandaerah istimewa menurut Pasal 1 ayat (2) UUNo. 22 Tahun 1948, maka dengan sendirinyastatus yang lama menjadi hilang. Mengenaiurusan-urusan yang tidak diatur dalam undang-undang pembentukan yang memberlkankekuasaan limitatif masih memerlukan
pengaturan lebih lanjut, atau dapat diartikandengansendirinya jatuh ketangan PemerintahPusat.
Istllah "daerahyangmempunyal hakasal-usul" seperti terdapatdalam UU No. 22 Tahun1948, menurut Usep Ranawidjaja hanyamengenai daerah swapraja, tidak seperti dalamUUD 1945 Pasal 18 yang juga meliputipersekutuan hukum adat.® Hal Ini terbukli dari Pasal18 UU No. 22 Tahun 1948 yang menyatakanbahwa Kepala Daerah Istimewa diangkat olehPreslden dari keluarga yang berkuasa.Kekuasaan turunan dalam arti sebenarnyahanya terdapat di daerah-daerah swapraja,tidak terdapat di dalam persekutuan hukumadat.
Swapraja yang tidak dijadikan daerahistimewa tidak dengan sendirinya hapus. Initerbukti dari Pasal1 ayat (2) UU No. 22Tahun1948 yang mempergunakan perkataan"dapat", artinya ada swapraja yang tidak dapatditetapkan sebagaidaerahistimewa. Swaprajayang tidak dapat dijadikan sebagai daerahistimewa karena misalnya tidak memenuhlsyarat yang diminta oleh Pasal 18 UU No. 22Tahun 1948 tetap mempunyal statusswaprajaselama belum ada pengaturan lebih lanjut. Initerbukti dari kenyataan dalam daerah-daerahyang dikuasai oleh UU No. 22 Tahun 1948seperti Kalimantan, dimana dengan UU No. 3
'Usep Ranuwidjaja, Swapraja, Sekarang dan Di HariKemudian. Djambatan, Jakarta, 1955, Him. 13.'to/d., him.10.
Thaib.Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Filosofis...
Tahun 1953 dibentuk daerah istimewa tetapi disamping itu swapraja tetap mempunyaikedudukan sebagai swapraja. Berhubungdengan itu, maka sejaktanggallZAgustus 1945sampai Republik Indonesia menjadi negarabagian padatanggal 17Agustus 1949 tidak adadaerah swapraja yang terhapus karena suatuperaturan dari Republik Indonesia.
Dengan terbentuknya Negara KesatuanRl, pembuat UUDS 1950 mempunyaipendapat lain tentang pengaturan kedudukanswapraja. Di dalam UUDS 1950 kedudukanswapraja diatur di dalam Pasal 32, ayat (1)menyatakan: "Kedudukan daerah-daerahswapraja diatur dengan undang-undangdengan ketentuan bahwa dalam bentuksusunan pemerintahannya harus diingat pulaketentuan dalam pasal 131 dasar-dasarpermusyawaratan dan perwakilan dalamsistem pemerintahan Negara.
Pembuat UUD pada waktu itu sudah tidakterpengaruh oleh Beianda, sehingga dapatdengan bebas menentukan isi UUD nya.Menurut UUDS 1950 bahwa tidak selayaknyauntuk mengatur kedudukan swapraja dengansuatu kontrak. Daerah swapraja adalah samaderajatnya dengan daerah-daerah lain.Keistimewaannya hanya karena mempunyaihak asal-usulyang perlu mendapat perhatiantersendiri. Hal tersebut tidak berarti bahwa
pembuat UUDS hendak mempertahankanswapraja sebagai bangunan yang tidak bolehdiganggu gugatatau yangharusterusmenerusmendapat pemeliharaan. Tetapi sebaliknyadaiam Pasal132ayat(2) UUDS 1950 ditentukanbahwa daerah swapraja dapatdihapuskan atasdasar kepentingan umum. Adapun pangkaltolaknya tindakan pemerintah untuk meng-
Ibid, him.20.
hapuskan swapraja atas dasar kepentinganumum adalah semata-mata demi tegaknyaasas kerakyatan (demokrasi).
Menurut Usep Ranawidjaja,' Swaprajadalam bentuk dan corak yang asli tidakberasaskan kerakyatan (demokrasi), namun tidakberarti swapraja itu tidak dapat disesuaikandengan asaskerakyatan atau didirikan atasdasardemokrasi. Oleh karena itu menurut UsepRanawidjaja ada tiga kemungkinan mengenaikeberadaan daerah swapraja, yaitu: pertama,mempertahankan swapraja dengan merubahbentuk dan susunan pemerintahan sehinggasesuai dengan dasar demokrasi. Kedua,menjadikan swapraja menjadi daerah istimewa.Ketiga, penghapusan swapraja dimanamungkin.
Setelah pemerintah Orde Baru mengakhirimasa pemerintahannya pada tanggal 20~ Mei1998 melalui suatu gerakan reformasi,kemudian disusul dengan percepatan Pemiludi tahun 1999, UUD 1945 yang selamapemerintahan OrdeBaru disakralkan dan tidakdapat diubah oleh MPR sekalipun, padatanggal 19 Oktober 1999 untuk pertamakalinya UUD 1945 dilakukan perubahan olehMPR. Melalui Sidang Umum MPR 18 Agustus2000, MPR menyetujui untuk melakukanperubahan keduaterhadap UUD 1945denganmerubah dan atau menambah antara Iain
pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B. Ketentuan didalam Rasal 18 yang berkaitan dengandaerah istimewa diubah dan ditambah
menjadi Pasai 18B berbunyi sebagai berikut:(1) Negara mengakui dan menghormati
satuan-satuan pemerintah daerah yangbersifat khusus atau bersifat istimewa yangdiatur dengan undang-undang.
241
(2) Negara mengakui dan menghormatikesatuan-kesatuan masyarakat hukum adatbeserta hak-hak tradisionalnya sepanjangmaslh hidup dan sesuai dengan per-kembangan masyarakat dan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia, yang diaturdengan undang-undang.Balk secara konseptual maupun hukum,
pasal'pasal baru pemerintahan daerah dalamUUD memuat berbagai paradigma baru danarah politik pemerintahan daerah yang barupula.
Secara umum dipahami masyarakatbahwa keistimewaan DIY setidaknya berkaitandengan 3 (tiga) hal yaltu masalah; (1)kepemimpinan politik Oabatan Gubernur danWakil Gubernur: (2) pertanahan; dan (3)kebudayaan. Dalam tullsan ini hanya akandikajl masalah jabatan Gubernur dan WakilGubernur dari perspektif historis dan yuridis.
Polemik yang selalu muncul acapkali adapergantlan kepala daerah di DIY adalahpersoalan jabatan Gubernur dan WakilGubernur. Sebagian masyarakat ada yangmenghendaki jabatan tersebut leblh terbukasifatnya, sehlngga masyarakat luas dapat ikutmencalonkan diri melalui pemilihan Gubernurataupun Wakil Gubernur. Sebagian masyarakat yang lain menghendaki tidak perlu adapemilihan Gubernur dan Wakil Gubernurkarena jabatan Itu sudah melekat secarahistoris dan yuridis pada keturunan Kasultanandan Pakualaman, sehingga cukup dengandikukuhkan saja.®
Sejak UUD 1945 diamandemen, Pasai
18 ayat (4) telah menegaskan bahwaGubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerahprovinsi, kabupaten, dan kota dipilih secarademokratis. Perubahan ini membawa
implikasi yuridis maupun politis terhadapproses demokrasi di Indonesia dimanajabatan publik seperti Gubernur, Bupati, danWalikota harus dilakukan pemilihan secarademokratis. Penegasan tersebut telahmembuka jalan bagi masyarakat untuk mela-kukan tuntutan perubahan ke arah yang leblhdemokratis dalam pengisian jabatan kepaladaerahnya, tldak luput juga untuk jabatanGubernur dan Wakil Gubernur dl DIY. Hal itu
dapat dinilai wajar karena zaman memangsudah berubah.^ Akan tetapi, political willpemerintah pusat dalam pengaturanpemerintahan daerah baik dalam UU No. 22Tahun 1999 maupun UU No. 32 Tahun 2004khusus untuk Daerah Istimewa Yogyakartaadalah tetap sebagaimana diatur dalamUndang-Undang sebelumnya. Artinya, Pemerintah Pusat masih menghormati hakasal usulDaerah Istimewa Yogyakarta dalah halpengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur diDaerah Istimewa Yogyakarta tidak melaluipemilihan langsung oleh rakyat, tetapi melaluipenetapan oleh DPRD.
Sementara itu, untuk Provinsi DaerahIstimewa Aceh dan Provinsi Papua amanatPasai 18 ayat (4) sudah tercermin dalam UUNAD maupun UU Otonomi Khusus Papua,karena letak kekhususan kedua daerah
tersebut tldak pada jabatan kepala daerahnya
®Lihat kasus "Maklumat Rakyat Yogya" 26Agustus 1998 yang mendaulat Sultan Hamengku Buwono Xsebagai Gubernur DIY.
®Ni'matuI Huda, Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, Pustaka Pelajar,Yogyakarta, 2005.
Thaib.Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Filosofis...
tetapi pada tegaknya syariat Islam di serambiMekkah (NAD) dandemokratlsasi di masyarakatPapua melalui pembentukan Majelis RakyatPapua.
Mengenal bagaimana masa depanDaerah Istimewa Yogyakarta dan KasultananYogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX(almarhum) pernah menyatakan bahwakeadaan akan berjalan terus seperti ratusantahun sebelumnya. Artinya, kasultanan akantetap ada sebagaimana mlsalnya KasultananCirebon dan Iain-Iain dengan seorang Sultanyang bertahta dan berfungsi sebagai kepalakeiuarga Keraton. Tetapi apakah Sultan itusekallgus menjadi Gubernur Kepala DaerahIstimewa Yogyakarta sebagaimana tercantumdalam undang-undang tentang daerahIstimewa, itu terserah nanti. Hal ini biasanyadibicarakan bersama pemerintah pusat,sementara selalu harus dliihat pula apakahrakyat setempat juga menyetujuinya.^"
Keraton Yogyakarta dalam TinjauanFilosofis
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaisuatu pemerintahan yang berasal daripemerintahan Kasultanan NgayogyakartaHadiningrat dan Praja Paku Alaman sebagaisuatu entitas filosofis yang dibentuk dandidirikan oleh Ngarso Dalem Sampeyan DalemIngkang Sinuwun Kanjeng Sultan HamengkuBuwono SenopatiIng Ngalogo NgabdurrahmanSayidin Panotogomo Kalifatullah IngkangJumeneng Kaping I ing Ngayogyakarta Hadiningrat, Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat yangPertama,AIAwwal.
Setiap raja yang bertahta selalu bergelar /SULTAN, diambil dari bahasa Arab yang^'dahulu dikenal sebagai Negara Ngerum,SULTHON. Gelar Sultan memberi makna
bahwa raja Ngayogyakarta Hadiningrat bukanhanya menekankan aspek Ke-Tuhanan sajatetapi menekankan pula aspek keduniaan.Dengan kata lain, Sultan adalah seorangKhalifah yang harus mampu menyeimbang-kan hubungan antara Habluminallah denganHabluminannas, dan tercermin dalam gelaryang disandangnya yakni: Ngarso DalemSampeyan Dalem Ingkang Sinuwun KanjengSultan Hamengku Buwono Senopati IngNgalogo Ngabdurrahman Sayidin Panotogomo Kalifatullah Ingkang Jumeneng ingNgayogyakarta Hadiningrat."
Dalam gelar itu terkandung substansibatiniah dan lahiriah yang dilnginkan padasifat, fungsi, kedudukan dan t'ugas sertatanggungjawab Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pemimpin yang mau danmampu memimpin, membefi tauladan,pengayoman, pencerahan, dan pemersatubagi rakyatnya.
Dalam melaksanakan fungsi, kedudukan,tugas dan tanggungjawab tersebut, seorangSultan senantiasa bernaung di bawahkebesaran Asma Allah yang disimbolisasikandalam bentuk dan wujud SongsongG//ap yangmemlliki 99 bllah jarl-jari bertuliskan Asma'ulHusna terangkai dalam satu ikatan sebagaipegangannya, Ailahhu Akbar. Di samping itudalam nama Hamengku Buwono, senantiasaterkandung pengertian tiga substansiHamengku, Hamangku dan Hamengkoni.Hamengku identik dengan Hambeg Adil
'®Atmakusumah (penyunting), Tahta Untuk Rakyat, Gramedia, Yogyakarta, 1982, Him. 123." GBPH H. Joyokusumo dkk., DraftAkademik RUU Tentang DIY, Yogyakarta, 18Maret 2004,Him. 5
243
Paramarta, yakni mengandung maknahangrengkuh "hangemon '̂, melindungi, danmengayomi secara adil tanpa membedakangolongan, keyakinan, dan agama. Hamangkuidentik dengan Berbudi Bawa Leksana, yaknimampu membesarkan hat! dengan lebihbanyak memberl daripada menerima.Hamengkoni identik dengan Suri Tauladandan berdiri paling depan untuk mengambiitanggungjawab dengan segala resikonya,inilah makna yang terkandung dalam watakGung Binathara.
Pada saat mendirikan pusat kerajaansekaligus pemerintahan, Negara GungNgayogyakarto Hadiningrat, yang berintikanKraton sebagai tempat kediamannya, pendiritidak saja melihat aspek fisik dan estetikasemata, namun juga dapat dilihat dari aspekkosmologi dan religi-spiritual, sehingga tatabangunan dan wilayah tata ruangnya ber-dasarkan wawasan integral Makro dan MikroKosmos, JagadAgeng danJagad Aiit. Aspek inimenyangkut dimensi spasiai lahir batin sertadimensi temporal awai-akhir. Oleh karena itu,semua bangunan yang berkaitan denganKraton, baiklokasi, bentuk, ragam bias, maupunwarnanya mempunyai arti dan makna sertasimbolisasi masing'-masing sesuai denganfungsinya.
Konsep budaya Ngayogyakarta Hadiningrat tidak bisa dipisahkan dari aspek religi-spiritualitas danfisik-lahiriah dalam menumbuhkankehidupan sosla! - kemasyarakatan yang dapatdiidentikkan dengan konsep madani atau cMlschdety. Kosep budaya Ngayogyakarta Hadiningratsenantiasa menekankan kehidupan yang
guyub, rukun dan harmonis serta menghormatihak-hak, perbedaan dan keyakinan orang lain(piuralisme) sebagaimana kehidupan masyarakatJawa pada umumnya.
Pemahaman budaya inilah yang dapatdirekonstruksi kembali dan diimpiementasikandalam tata kehidupan sosial masyarakat, balkdalam kehidupan tata pemerintahan, kehidupan religi-spiritual maupun kultural di tengah-tengah arus perubahan peradaban global,karena secara langsung atau tidak langsungkondisi filosofis dan kultural ini berkaitandengan tata kehidupan, sikap, mental, perilakuserta norma-norma yang beriaku dalammasyarakat Ngayogyakarta Hadiningrat masalalu hingga masa kini.'̂
Kedudukan DIY dalam Perspektif Yuridis
Balk Kasultanan Yogyakarta maupunKadipaten Paku Aiaman demikian puiaKasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangku-negaran, di zaman penjajahan Belandamerupakan kerajaan-kerajaan yang berpeme-rintahan sendiri dan masing-masing berdirisendiri-sendiri. Wilayah keempat kerajaantersebut yaitu wilayah Surakarta danYogyakarta, di zaman Belanda dikenal puladengan sebutan De Vorstenlanden, artinyadaerah-daerah kerajaan, atau menurutSoedarisman disebut pula sebagai PrajaKajawenJ^
Di zaman Hindia Belanda kedudukan dan
wewenang kerajaan-kerajaan tersebut tidakdiatur dengan undang-undang melainkanditentukan dengan kontrak politik yang
Ibid
Soedarisman Poerwokoesoemo, Daerah Istlmewa Yogyakarta, Gadjah Mada University Press,Yogyakarta, 1984, Him. 25.
Thaib.Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Filosofis...
diperbarui pada tiap-tiap pergantian rajanya.Kasultanan Yogyakarta dan KasunananSurakarta diikat dengan fang contract,sedangkan Pakualaman dan Mangkunegarandengan korte verkiaring.^^ Dengan demikian,ternyata landschap yang mengadakan fangcontract mempunyai kedudukan yang [ebihtinggi daripada landschap dengan korteverklaring.^^
Untuk Kasultanan Yogyakarta, kontrakpolitik yang terakhir dibuat antara Sri SultanHamengku Buwono IX dengan GubernurYogyakarta, LA Adam, 18 Maret 1940 dandisahkan 29 April 1940 oleh GubernurJenderal Hindia Belanda, A.W.L Tjarda VanStarkenborg.'® Isl kontrak politik yang terpentingialah penegasan tentang kedudukan hukumdaerah kasultanan dan penegasan tentangpembatasan kekuasaan pemerlntah HindiaBelanda dengan alat-alat kekuasaannya dankekuasaan Sri Sultan. Perjanjian itu isinyasebenarnyatidak seluruhnya disetujui oleh SriSultan Hamengku Buwono IX, sebab dwi-kesetiaan Pepatih Dalem yang ditolak olehSultan tetap dicantumkan dalam Pasal 13Surat Perjanjian, yang berbunyi: "Dalammenjalankan kekuasaannya atas Kasultanan,maka Sri Sultan dibantu oleh seorang PepatihDalem yang setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan Sri Sultan, diangkat dandiberhentikan oleh Gubernur Jenderal. PejabatTinggi ini dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggungjawab balk kepada
pemerintah Hindia Belanda maupun kepadaKasultanan."'^
Maka seolah-olah terdapat dua birokrasipemerintahan: birokrasi pemerintahan Kera-ton yang berpusat di Keraton dan birokrasipemerintahan Nagari yang dikontrol olehGubernur Belanda dan berpusat di Kepatihan.'®Dengan demikian urusan pemerintahan sehari-hari Kasultanan Yogyakarta jatuh ke tanganGubernur Belanda lewat Pepatih Dalem besertastaf dan pangrehpraja yang dibawahkan.
Ketlka Jepang menguasai Indonesiapada umumnya keadaan itu tidak diubah,malah sesuatu usul untuk penghapusanswapraja ditolak. Pada 7 Maret 1942 bala-tentaraJepang mengeluarkan UU No. 1 tahun1942 yang menyatakan bahwa segalaketentuan ketatanegaraan yang tidak berten-tangan dengan pemerintah militer tetapberlaku. Berdasarkan ketentuan undang-undang di atas, maka keempat swapraja diJawa tetap berdiri dan menjalankan pemerintahan seperti biasa.
Pada saat Soekarno dan Moh. Hatta
memproklamasikan kemerdekaan bangsaIndonesia, Sri Sultan Hamengku Buwono IXdan Paku Alam VIII menyambutnya dengangembira dan mengucapkan selamat kepadaSoekarno dan Hatta sebagai Presiden danWakil Presiden Republik Indonesia padatanggal 18 Agustus 1945. Dua hari kemudianSultan dan Paku Alam menglrim telegram keJakarta bahwa dirlnya slap berdiri di belakang
'®Atmakusumah (Penyunting), Tahta..., Op.Cit,Him.302." Ibid., Him. 302-374." P.J. Suwarno, Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974,
Kanisius, Yogyakarta, 1994, Him. 68.
245
Soekarno Hatta.'^
Soekarno sebagai Presiden Repubiik Indonesia menyambut hangat tindakan Sultandan Paku Alam itu, bahkan satu hari sesudahSultan dan Paku Alam mengirim ucapanselamat, Presiden sudali mengeluarkan PiagamKedudukan yang menetapkan Sri SultanHamengku Buwono IX pada kedudukannyasebagai Kepala Kasultanan Yogyakarta dan SriPaku Alam VIII sebagai Kepala DaerahKadlpaten Paku Alaman. Dengan piagamtermaksud kepada kedua bellau itu ditaruhkansegala piklran, tenaga, jlwa dan raga untukkeselamatan daeralinya sebagai bagian dariRepubiik lndonesia.2®
Seharl setelah kita memproklamasikankemerdekaan Negara Repubiik Indonesiaterbentuklah UUD 1945yang di dalam AturanPeralihan Pasal II memuat ketentuan, bahwabadan negara dan peraturan yang ada masihlangsung berlaku selama belum diadakanyang baru. Berkaltan dengan Ini semua, makapada zaman Repubiik Indonesia segalaperaturan tentang swapraja tetap berlaku.
Berhubung dengan keslbukannya yangluar blasa, Pemerintati Repubiik Indonesia belumsempat mengatur kedudukan KasultananYogyakarta dan Pakualaman sebagai daeraliIstlmewa yang dimaksud dalam UUD 1945. Hal-tial yang seharusnya diatur Pusat Itu bahkankemudlan diatur sendiri oleh Sri Sultan dan Sri
Paku Alam bersama Komlte Nasional Daerah
Yogyakarta.^^ Mula-mula kedua Kepala Daerahitu maslng-masing menyatakan daerahnya
sebagai daerah Istimewa dari Negara RepubiikIndonesia dan bellau bertanggungjawablangsung kepada Presiden, melalui Amanat 5September 1945 yang dikeluarkan oleh SriSultan Hamengku Buwono IX. Pada harl yangsama Sri Paku Alam VIII juga mengeluarkanamanatbagi penduduk dalam daerahnya yangIslnya sama seperti amanat Sri SultanHamengku Buwono IX. Kemudian keduabeliau Itu bersama-sama mengeluarkansebuah amanat pada 30 Oktober 1945, yangmenyatakan Badan Pekerja Komlte NasionalDaerah Yogyakarta sebagai Badan Leglslatifuntuk seluruh daerah Yogyakarta dan diserahiwewenang membuat Peraturan Daerah danmenentukan haluan jalannya pemerlntahandaerah.^^ Untuk lebih menegaskan apa yangsedang berlangsung, diumumkanlah MaklumatNomor 18 Tahun 1946 tentang Dewan-dewanPerwakilan Rakyatdi Daerah Istlmewa Yogyakarta(Kasultanan dan Pakualaman) pada 18 Mei1946." Maklumat inl merupakan reallsasikeputusan rapat pleno Komlte NasionalDaerah Yogyakarta tanggal 24 April 1946 danmerupakan pengaturan masa translsl menujukeadaan yang akan diatur oleh undang-undang Pemerintahan Daerah IstlmewaYogyakarta yang akan dikeluarkan olehPemerintah Pusat berdasarkan Pasal 18 UUD
1945.
Dengan Maklumat No. 18 Tahun 1946Ini birokrasi pemerintahan Daerah istlmewaYogyakarta diatur sebagai berlkut: Untukseluruh Daerah istlmewa Yogyakarta dibentuk
Kustiniyah Mochtar, "PakSultandariMasakeMasa", dalam Tahta..., Op.Cit., Him. 64-65.2°/f)/d..Hlm.65.
Thaib.Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Filosofis...
Dewan Perwakilan Daerah Yogyakarta(Dewan Daerah) berkedudukan di ibukotaYogyakarta. Untuk Kota Yogyakarta dibentukDewan Perwakilan Rakyat Yogyakarta Kota(Dewan Kota) berkedudukan di IbukotaYogyakarta. Di setiap Kabupaten dibentukDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DewanKabupaten) berkedudukan di ibukotaKabupaten. Untuk Kalurahan seperti diaturoleh Maklumat No. 7 Tahun 1945, MaklumatNo. 14tahun 1945,dan Maklumat No. 17tahun1946.2'
Pada tanggal 10 Juli 1948 Pemerintahmengundangkan UU No. 22 Tahun 1948tentang Pemerintahan Daerah. Dengandikeluarkannya UU No. 22Tahun 1948, timbulkemungkinan untuk menjadikan sesuatuswapraja sebagai daerah istimewa. Yangdijadikan daerah istimewa atas dasar UU No.22 tahun 1948 antara lain Daerah istimewa
Yogyakarta yang dibentuk dengan UU No. 3Tahun 1950.
Setelah Belanda meninggalkan Yogyakartadan menyerahkan kedaulatan kepada RepublikIndonesia Serikat (RIS), Yogyakarta merasakedudukannya merosot dari Ibukota NegaraRepublik Indonesia Proklamasi (sejak 4Januari 1946)2^ menjadi ibukota NegaraBagian Republik Indonesia yang merupakansalah satu dari enam negara bagian RIS.Negara Bagian Republik Indonesia mengaturbirokrasi pemerintahan dalam negerinyaberdasarkan UUD 1945 dan mengaturpemerintahan daerahnya berdasarkan UU No.22 Tahun 1948.
Program Negara Bagian Republik Indonesia untuk mengubah Negara RIS menjadi
Negara Kesatuan Republik Indonesia berhasiisetelah Negara Bagian Sumatera Timur danNegara Bagian Indonesia Timur setujubergabung dengan RIS. Maka RIS mengadakanpersetujuan dengan Negara Bagian RepublikIndonesia untuk mewujudkan NegaraKesatuan dengan mengubah Konstitusi RISmenjadi Undang-Undang Dasar Sementara(UUDS), kemudian disusul dengan proklamasipembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Soekarno di hadapan SidangSenat dan DPRS di Jakarta pada tanggal 15Agustus 1950.
Untuk pertama kalinya pengaturan tentangDaerah Istimewa muncul dalam UU No. 1 Tahun
1945 tentang Kedudukan Komite NasionalDaerah, yang dalam penjelasan Pasal 1-nyamenyatakan "Komite Nasional Daerah diadakandi JawadanMadura (kecuali di Daerah IstimewaYogyakarta dan Surakarta) di Karesidenan di kotaberautonomi, Kabupaten dan lain-iain daerahyang dipandang perlu oleh Menteri DalamNegeri...". Sehingga secara de facto, DaerahIstimewa Yogyakarta sebenarnya sudah lahirsejak dalam kanoah revolusi melalui prosesantara tanggal 5 September 1945 sampai 18Mei 1946. Tetapi secara de jure, DaerahIstimewa Yogyakarta itu baru terjadi pada saatdikeluarkannya UU No. 3 Tahun 1950 yangditetapkan pada tanggal 3 Maret 1950.
Di Yogyakarta sejak tahun 1949 berlakuPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 1949 tentangPemerintah Militer di Daerah Istimewa
Yogyakarta. Sementara Perpu itu berlaku,keluarlah UU No. 3 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta
pada tanggal3 Maret 1950. Keiahiran UU No.3Tahun 1950 didasarkan pada UUD 1945 danUU No. 22 Tahun 1948 tentang PemerintahanDaerah.
Undang-undang No. 3 Tahun 1950sebenarnyamerupakan pengukuhan dari hasilperjuangan Sri Sultan dan Paku Alam untukmenjadikan Kasultanan Yogyakarta sebagaiDaerah Istimewa dalam Negara KesatuanRepublik Indonesia yang merdeka, sebabsecara eksplisit dan legal UU No. 3 Tahun1950 ini menetapkan bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Paku Alaman menjadiDaerah Istimewa Yogyakarta dan setingkatpropinsi (Pasal 1 ayat (1) dan (2)). Kecualimengukuhkan nama dan wllayah Daerahistimewa Yogyakarta, UU No. 3 Tahun 1950juga menetapkan organ-organ daerah danurusan yang diserahkan kepada PemerintahDIY sesuai dengan isi Pasai 23 dan 24 UU No.22 Tahun 1948. Melaiui UU No. 3 Tahun 1950
yang kemudian diubah dan ditambah denganUU No. 19 Tahun 1950, telah ditetapkanurusan rumah tangga daerah yang mellputi:(1) urusan umum; (2) urusan pemerintahanumum; (3) urusan agraria; (4) urusanpengairan, jalan-jalan dan gedung-gedung; (5)urusan pertanian dan peternakan; (6) urusankehewanan; (7) urusan kerajinan, per-dagangan dalam negeri, perindustrian dankoperasi; (8) urusan perburuhan; (9) urusansosiai; (10) urusan pengumpulan bahanmakanan dan pembagiannya; (11) urusanpenerangan; (12) urusan pendidikan,pengajaran dan kebudayaan; (13) urusankesehatan; (14) urusan lalu lintas dan angkutanbermotor; (15) urusan perusahaan.
Meskipun DiY berintegrasi denganPemerintah Republik Indonesia tetapi birokrasipemerintahan Keraton tidak dihapuskan, namunsedikit demi sedikit dipisahkan dari birokrasipemerintahan daerah yang merupakan pengem-bangan Bagian Kanayakan yang duiu dikepalaioleh Pepatih Dalem. Pada dasarnya keduapemerintahan itu dikepalai oleh Sultan, tetapisebagai menteri Sultan tidak selalu tinggal diYogyakarta, maka dalam pemerintahan sehari-hari pemerintahan daerah yang berpusat diKepatihan dipimpin oleh Sri Paku Alam VIII danpemerintahan Keraton yang disebut ParentahHageng Keraton (PHK) dipimpin oieh G.P.Hangabehi. Kecuaii itu masih ada peristiwa yangterjadi pada tahun 1951 yang menunjukkanadanya permasalahan yang berkaitan denganupaya pengintegrasian Yogyakarta denganNegara Kesatuan Republik Indonesia. Untukmenjadikan DiY sungguh-sungguh daerahistimewa dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, lewat Sekretariat Daerah Sultanmengirim surat kepada Pangageng ParentahHageng Keraton pada tanggal 18 April 1951yang antara lain berisi pernyataan bahwa padawaktu sekarang Pemerintah DIY sudah tidakmempunyai tanggungjawab kepada Keraton(sultan sudah ditanggung oleh KementrianDalam Negeri). Dengan demikian Keratonsudah pisah dengan Nagari.^®
Pada tanggal 17 Januari 1957 Presidenmengundangkan UU No. 1 Tahun 1957tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1957menegaskan, kepaia daerah istimewa tidakdipilih oleh dan dari anggota-anggota DPRD,tetapi diangkat oleh Pemerintah Pusat dari
Surat Sekretariat KDIY/Sp/No: S/K/D - 4/R, tanggal 18 April 1951 (Arsip Keraton Ngajogjakarta),seperti dikutip oleh P.J. Suwarno dalam, Hamengku Buwono IX..., Op.Cit, Him. 291.
Thaib.Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif FHosofis...
keturunan keluarga yang berkuasa di daerahitu di zaman sebelum Republik Indonesia danyang masih menguasai daerahnya denganmemperhatikan syarat-syarat kecakapan,kejujuran, kesetiaan sertaadat istiadat dalamdaerah itu. Jadi keistimewaan masih terietakpada kedudukan kepaia daerahnya. Dalamsuatu daerah istimewa dapat pula diangkatseorang wakii kepaia daerah apabtia daerahistimewa itu terbentuk sebagai gabungan daribeberapa bekas swapraja seperti DaerahIstimewa Yogyakarta (Pasai 25).
Ketika berlaku UU No. 18 Tahun 1965
tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah,Pasai 17ayat (1) dan Pasai 21 ayat (5) mene-gaskan, kepaia daerah dan wakil kepaiaDaerah istimewa Yogyakarta yang sekarang,pada saat mulai beriakunya Undang-Undangini, adaiah kepaia daerah dan wakii kepaiadaerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,yang tidak terikat pada jangka waktu masajabatan. Demikian puia ketika UU No. 5 Tahun1974lahirmenggantikan UU No. IBTahun 1965,masaiah Daerah istimewa Yogyakarta diaturdalam Pasai 91 b, yang dirumuskan sebagaiberikut: "Kepaia Daerah dan Wakil KepaiaDaerah istimewa Yogyakarta yang sekarangadaiah Kepaia Daerah dan Wakil Kepaia Daerahmenurut Undang-Undang ini dengan sebutanKepaia Daerah Istimewa Yogyakarta, yang tidakterikat pada ketentuan masa jabatan, syarat dancara pengangkatan bagi Kepaia Daerah danWakil Kepaia Daerah lainnya."
Seteiah Pemerintahan Orde Baru iengser,UU No. 5 Tahun 1974diganti dengan UU No.
22Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.Pengaturan Daerah Istimewa dalam Pasai 122menegaskan bahwa; "Keistimewaan untukPropinsi Daerah istimewa Aceh dan PropinsiDaerah istimewa Yogyakarta, sebagaimanadimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1974, adaiahtetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraanpemerintahan Propinsi istimewa Aceh danPropinsi istimewa Yogyakarta didasarkan padaundang-undang ini". Kemudian di dalamPenjelasan Pasai 122 ditegaskan bahwa:"...Pengakuan keistimewaan Propinsi IstimewaYogyakarta didasarkan pada asai-usui danperanannya dalam sejarah perjuangan nasionai,sedangkan isi keistimewaannya adaiahpengangkatan Gubernur dengan memper-timbangkan calon dari keturunan Sultan Yogyakarta dan Wakil Gubemur dengan mempertim-bangkan calon dari keturunan Paku Alam yangmemenuhi syarat sesuai dengan undang-undang ini".
Begitupun ketika UU No. 22Tahun 1999diganti dengan UU No. 32Tahun 2004, Pasai225 menegaskan, daerah-daerah yangmemiiiki status istimewa dan diberikan
otonomi khusus selain diatur dengan Undang-undang diberiakukan puia ketentuan khususyang diatur daiam Undang-undang lain.Ketentuan daiam UU ini beriaku bagi ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta, ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Papua,dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakartasepanjang tidak diatur secara khusus daiamUndang-undang tersendiri."
Pengaturan tentang Daerah Istimewa
" Yang dimaksud dengan Undang-undang tersendirl adaiah UU No. 34 Tahun 1999 tentang DaerahKhusus Ibukota Jakarta, UU No. 44Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi DaerahIstimewa Aceh, jo UU No. IBTahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah IstimewaAceh sebagaiProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam, UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
249
Yogyakarta sebagaimana disebutkan dalamPasal 226 ayat (2), menegaskan: "Keistimewaanuntuk Propinsi Daerah Istimewa Yogyakartasebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 22Tahun 1999, adalah tetap dengan ketentuanbahwa penyelenggaraan pemerintahan PropinsiDaerah Istimewa Yogyakarta didasarkan padaUndang-undang ini." Dari penegasan undang-undang baik yang diatur dalam UU No. 22Tahun 1999 maupun penggantinya, UU No.32 Tahun 2004, pengaturan Daerah IstimewaYogyakarta tidak mengalami perubahan.Artinya apa yang telah ditetapkan dalam UUNo. 3 Tahun 1950 jo UU No. 19 Tahun 1950adalah tetap.
Sebagaimana dlakui oleh UU No. 22Tahun 1999 maupun UU No. 32 Tahun 2004,bahwa letak keistimewaan DIY ada padapengangkatan Gubernur dengan memper-timbangkan caion dari keturunan SultanYogyakarta dan Wakil Gubernur denganmempertimbangkan calon dari keturunanPaku Alam yang memenuhi syarat sesuaidengan undang-undang ini. Artinya, sepanjangcalon dari keturunan Kasultanan maupunPakualaman masih ada yang memenuhipersyaratan kecakapan dalam memimpin, jujur,amanah, dan didukung oleh rakyatnya, patutuntuk dipertlmbangkan. Tetapi apablla tidak adalag! yang memenuhi persyaratan tersebut, makamasyarakat dapat mengusulkan calon lain dariluar keluarga (keturunan) Kasultanan ataupunPakualaman.
Meskipun UUD 1945 telah mengalamiperubahan, utamanya Pasal 18 ayat (4) yangmenyatakan bahwa gubernur, bupati danwalikota dipilih secara demokratis, tetapiternyata Pemerintah Pusat masih sangatmenghormati satuan-satuan pemerintahandaerah yang bersifat istimewa sebagaimana
diatur dalam Pasal 1SB yang berbunyi sebagaiberikut; Negara mengakui dan menghormatisatuan-satuan pemerintah daerah yangbersifat khusus atau bersifat istimewa yangdiatur dengan undang-undang. Dengandemikian, dapat diartikan bahwa pengisianjabatan kepala daerah (gubernur dan wakilgubernur) dl DIY melalui pengangkatansebagaimana yangsekarangdiatur dalam UUNo. 32 Tahun 2004 dari pendekatan historis,fllosofis, maupun yuridis, tidak bertentangandengan konstitusi, bahkan mendapatkanjaminan dari konstitusi.
Penutup
Berkembangnya arusdemokratisasi pascaOrde Baru yang mewarnai penyeienggaraanotonomi daerah, memberikan spirit bagimasyarakat di daerah untuk ikut andil (partisipasi)dalam mewamai berbagai aktivitas dan tuntutanakan demokrasi, keadilan dan kesejahteraanmasyarakat di daerah.
Berdasarkan hak asal usul daerah yangbersifat istimewa, sebagaimana disinyalir olehPasal 188 UUD 1945, maka melalui pendekatan historis, filosofis maupun yuridis letakkeistimewaan DIY ada pada jabatan kepaladaerah (gubernur dan wakil gubernur) yangjauh sebelum Indonesia lahir Sri Sultan HBIXdan Sri Paku Alam VIII masing-masing sudahmenjadi kepala pemerintahan (Sultan/Paku-alam) di daerah kekuasaannya.
Daftar Pustaka
Atmakusumah (penyunting), Tahta UntukRakyat, Gramedia, Yogyakarta, 1982.
Bagir Manan, Perjalanan Historis Pasal 18UUD/945, UNSIKA, Karawang, 1993.
