+ All Categories
Home > Documents > DAFTAR PUSTAKA -...

DAFTAR PUSTAKA -...

Date post: 06-Feb-2018
Category:
Upload: lamtram
View: 214 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
28
DAFTAR PUSTAKA 1. Carroll, Sidney L. and Gaston, Robert J. (1983), ‘Occupational Licensing and the Quality of Service: An Overview’, Law and Human Behavior. 2. Carroll, Sidney L. and Gaston, Robert J. (1981a), ‘Occupational Licensing and the Quality of Service Received: Some Evidence’, Southern Economic Journal. 3. Ginsberg, Paul B. and Moy, Ernest (1992), ‘Physician Licensure and the Quality of Care’, Regulation. 4. Fachruddin, Fauzi 14 mei 2007,’Sertifikasi dalam Standar Keahlian’, Suara Merdeka, www.suaramerdeka.com/harian , didownload tanggal 3 juli 2007 5. Haug, Marie (1980), ‘The Sociological Approach to Self-Regulation’, in Blair, Roger D. and Rubin, Stephen (eds), Regulating the Professions, Lexington Books, Lexington, Massachusetts. 6. Keputusan LPJK No. 71/KPTS/LPJK/D/VIII/2001 tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Ahli Jasa Konstruksi 7. Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 8. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Oleh Instansi Pemerintah 9. Keputusan Direksi PT.PLN No. 019 . K/010/DIR/2004 tentang sertifikasi badan usaha jasa konstruksi pekerjaan bidang elektrikal (SBU-E) dan penanggung jawab teknik (PJT) 10. Komentar, Harian 19 mei 2006,’Laporan FAJAKON didalami Polda’, www.hariankomentar.com/arsip , didownload tanggal 3 juli 2007 11. Maurizi, A. (1980), ‘The Impact of Regulation on Quality: The Case of California Contractors’, in Occupational Licensure and Regulation, Washington, DC, American Enterprise Institute. 12. Mickie S. Rops (2002), ‘Credentialing, Licensure, Certification, Accreditation, Certificates’ 13. Morris M. Kleiner (2006),’ Licensing Occupations, Ensuring Quality or Restricting Competition?’, W.E. Upjohn Institute for Employment Research,Kalamazoo, Michigan
Transcript
Page 1: DAFTAR PUSTAKA - digilib.itb.ac.iddigilib.itb.ac.id/files/disk1/608/jbptitbpp-gdl-yoelwarman-30377-8... · DAFTAR PUSTAKA 1. Carroll, Sidney L. and Gaston, Robert J. (1983), ‘Occupational

DAFTAR PUSTAKA 1. Carroll, Sidney L. and Gaston, Robert J. (1983), ‘Occupational Licensing and

the Quality of Service: An Overview’, Law and Human Behavior.

2. Carroll, Sidney L. and Gaston, Robert J. (1981a), ‘Occupational Licensing and the Quality of Service Received: Some Evidence’, Southern Economic Journal.

3. Ginsberg, Paul B. and Moy, Ernest (1992), ‘Physician Licensure and the Quality of Care’, Regulation.

4. Fachruddin, Fauzi 14 mei 2007,’Sertifikasi dalam Standar Keahlian’, Suara Merdeka, www.suaramerdeka.com/harian, didownload tanggal 3 juli 2007

5. Haug, Marie (1980), ‘The Sociological Approach to Self-Regulation’, in Blair,

Roger D. and Rubin, Stephen (eds), Regulating the Professions, Lexington Books, Lexington, Massachusetts.

6. Keputusan LPJK No. 71/KPTS/LPJK/D/VIII/2001 tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Ahli Jasa Konstruksi

7. Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

8. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Oleh Instansi Pemerintah

9. Keputusan Direksi PT.PLN No. 019 . K/010/DIR/2004 tentang sertifikasi badan usaha jasa konstruksi pekerjaan bidang elektrikal (SBU-E) dan penanggung jawab teknik (PJT)

10. Komentar, Harian 19 mei 2006,’Laporan FAJAKON didalami Polda’, www.hariankomentar.com/arsip, didownload tanggal 3 juli 2007

11. Maurizi, A. (1980), ‘The Impact of Regulation on Quality: The Case of

California Contractors’, in Occupational Licensure and Regulation, Washington, DC, American Enterprise Institute.

12. Mickie S. Rops (2002), ‘Credentialing, Licensure, Certification, Accreditation, Certificates’

13. Morris M. Kleiner (2006),’ Licensing Occupations, Ensuring Quality or

Restricting Competition?’, W.E. Upjohn Institute for Employment Research,Kalamazoo, Michigan

Page 2: DAFTAR PUSTAKA - digilib.itb.ac.iddigilib.itb.ac.id/files/disk1/608/jbptitbpp-gdl-yoelwarman-30377-8... · DAFTAR PUSTAKA 1. Carroll, Sidney L. and Gaston, Robert J. (1983), ‘Occupational

14. Institut Teknologi Bandung, 13 maret 2006, ’Sertifikasi Keahlian, Tanggung Jawab Moral Pelaku Kontruksi’, www.its.ac.id/berita.php, didownload tanggal 3 juli 2007

15. Parker, W.L (2002),’Costs and benefits of practitioner certification or

licensure for the solar industry’ 16. Peraturan LPJK No.11 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi

17. Peraturan pemerintah no 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat

jasa konstruksi

18. Phelan, J.J. (1974), Regulation of the Television Repair Industry in Louisiana and California: A Case Study, US Government Printing Office.

19. Rakyat, Pikiran 25 juli 2005,’ Revisi, Aturan Main Jaskon’, www.pikiran-rakyat.com, didownload tanggal 3 juli 2007

20. Pusat Pembinaan Keahlian Dan Teknik Konstruksi., Kajian Pengembangan

Standar Kompetensi Konstruksi Nasional., BPK-SDM Departemen Pekerjaan Umum., 2006.

21. Stevens, Rosemary A. (1986), ‘The Future of the Medical Profession’, in Ginzberg, Eli (ed.), From Physician Shortage to Patient Shortage: The Uncertain Future of Medical Practice, Second Conference on Health Policy, Cornell University Medical College. Boulder, CO, Westview Press.

22. Suprobo, Priyo 13 maret 2007,’Siapa yang BIsa Dipercaya Mensertifikasi Tenaga Ahli Teknik?’, www.gib.or.id/buletin.php, didownload tanggal 3 juli 2007

23. Surat Edaran Nomor: IK.02.05-Mn/135 Perihal Pengadaan Jasa Konstruksi

Tahun Anggaran 2003 di lingkungan Departemen KIMPRASWIL

24. Surat Edaran Nomor: 03/SE/M/2005 Perihal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk Instansi Pemerintah TA 2005

25. Surat Keputusan No. 88/KPTS/D/IX/2005 tentang Sertifikat Keahlian Pemula.

26. Surat Edaran Nomor: 08/SE/M/2006 Perihal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk Instansi Pemerintah TA 200

27. Svorny, Shirley (1993), ‘Advances in Economic Theories of Medical Licensure, Federation Bulletin’, Journal of Medical Licensure and Discipline.

28. Svorny, Shirley (1999), ‘Licensing, Market Entry Regulation’.

29. Undang-undang no 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Page 3: DAFTAR PUSTAKA - digilib.itb.ac.iddigilib.itb.ac.id/files/disk1/608/jbptitbpp-gdl-yoelwarman-30377-8... · DAFTAR PUSTAKA 1. Carroll, Sidney L. and Gaston, Robert J. (1983), ‘Occupational

LAMPIRAN I

Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional No. 71/KPTS/LPJK/D/VIII/2001 tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Ahli Jasa Konstruksi.

Cara untuk dapat memperoleh sertifikat keahlian (SKA) adalah:

1. Menyelesaikan sekurang-kurangnya pendidikan Diploma III (D3) di

perguruan tinggi atau yang setara yang terakreditasi, dan telah melakukan

pemagangan secara profesional yang diakhiri dengan pengujian atau

penilaian oleh Asosiasi Profesi terkait; atau

2. Penilaian dan atau pengujian oleh Asosiasi Profesi terkait terhadap

seseorang yang dipandang sebagai ahli yang telah berpengalaman.

3. Klasifikasi keahlian didasarkan pada penguasaan disiplin keilmuan dan

pengetahuan serta keahlian menerapkan metoda dan teknik tertentu secara

inovatif dan kreatif guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu

secara mandiri atau berkelompok dalam penyelenggaraan pekerjaan

konstruksi.

4. Kualifikasi keahlian didasarkan pada tingkat kedalaman kompetensi dalam

suatu klasifikasi tertentu berdasarkan kedalaman pengetahuan dan kekayaan

pengalaman seseorang.

Sanksi kepada pemegang SKA dikenakan apabila terbukti bahwa tidak

dipenuhinya atau tidak dipatuhinya ketentuan yang disyaratkan merupakan akibat

kelalaian pemegang SKA bersangkutan yang terdiri atas:

1. Peringatan Pertama, dikenakan kepada pemegang SKA jika dengan sengaja

melakukan pemalsuan dokumen dalam permohonan SKA atau Pemegang

SKA menggunakan SKA orang lain atau SKA miliknya digunakan oleh

orang lain.

2. Peringatan Kedua, dikenakan kepada pemegang SKA jika telah menerima

Peringatan Pertama, namun dalam waktu 30 hari belum juga mengindahkan

isi peringatan tersebut.

3. Peringatan Ketiga, atau pembatasan kegiatan, dikenakan kepada pemegang

SKA jika telah menerima Peringatan Kedua, namun dalam waktu 30

(tigapuluh) hari belum juga mengindahkan isi peringatan tersebut, atau

dalam kurun waktu satu tahun melakukan pelanggaran kembali dengan

Page 4: DAFTAR PUSTAKA - digilib.itb.ac.iddigilib.itb.ac.id/files/disk1/608/jbptitbpp-gdl-yoelwarman-30377-8... · DAFTAR PUSTAKA 1. Carroll, Sidney L. and Gaston, Robert J. (1983), ‘Occupational

mendapatkan Peringatan Pertama dan yang bersangkutan diberikan sanksi

masa percobaan selama 3 bulan.

4. Pembekuan SKA, dikenakan kepada pemegang SKA jika telah mendapatkan

sanksi masa percobaan mendapat Peringatan Pertama kembali atau

Pemegang SKA dalam kurun waktu satu tahun melakukan pelanggaran

kembali dengan mendapatkan Peringatan Ketiga.dan yang bersangkutan

dilarang melaksanakan pekerjaan konstruksi selama 3 bulan.

5. Pencabutan SKA, dikenakan kepada pemegang SKA Jika telah mendapat

Pembekuan untuk kedua kalinya atau Pemegang SKA keluar dari Asosiasi

Profesinya.dan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan profesi jasa

konstruksi di seluruh wilayah Indonesia.

Page 5: DAFTAR PUSTAKA - digilib.itb.ac.iddigilib.itb.ac.id/files/disk1/608/jbptitbpp-gdl-yoelwarman-30377-8... · DAFTAR PUSTAKA 1. Carroll, Sidney L. and Gaston, Robert J. (1983), ‘Occupational

LAMPIRAN II

Asosiasi-asosiasi Profesi yang telah memiliki akreditasi dari LPJK 2007

No Nama Status

1. APEI Asosiasi Profesionalis Elektrikal Indonesia Akreditasi

2. ASTTI Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia Akreditasi

3. ATAKI Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia Akreditasi

4. HAKI Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia Akreditasi

5. HAMKI Himpunan Ahli Manajemen Konstruksi Indonesia Akreditasi

6. HAPBI Himpunan Ahli Perawatan Bangunan Indonesia Akreditasi

7. HATHI Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia Akreditasi

8. HATTI Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia Akreditasi

9. HDII Himpunan Desain Interior Indonesia Akreditasi

10. HPJI Himpunan Pengembang Jalan Indonesia Akreditasi

11. HTII Himpunan Ahli Teknik Iluminasi Indonesia Akreditasi

12. IAI Ikatan Arsitek Indonesia Akreditasi

13. IALI Ikatan Arsitek Lansekap Indonesia Akreditasi

14. IAMPI Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia Akreditasi

15. IAP Ikatan Ahli Perencana Indonesia Akreditasi

16. IATPI Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia Akreditasi

17. ISI Ikatan Surveyor Indonesia Akreditasi

18. KNIBB Komite Nasional Indonesia Bendungan Besar Akreditasi

19. PATI Perhimpunan Ahli Teknik Indonesia Akreditasi

20. PII Persatuan Insinyur Indonesia Akreditasi

21. PIPI Persatuan Insinyur Profesional Indonesia Akreditasi

22 A2K4 Asosiasi Ahli Keselamatan & Kesehatan Kerja Konstruksi Belum

23 HAEI Himpunan Ahli Elektro Indonesia Belum

24 IAFBI Ikatan Ahli Fisika Bangunan Indonesia Belum

Page 6: DAFTAR PUSTAKA - digilib.itb.ac.iddigilib.itb.ac.id/files/disk1/608/jbptitbpp-gdl-yoelwarman-30377-8... · DAFTAR PUSTAKA 1. Carroll, Sidney L. and Gaston, Robert J. (1983), ‘Occupational

No Nama Status

25 IAPPI Ikatan Ahli Pracetak dan Prategang Indonesia Belum

26 IASMI Ikatan Ahli Sistem dan Konstruksi Mekanis Indonesia Belum

27 IATKI Ikatan Ahli Teknik Ketenaga-listrikan Indonesia Belum

28 ISKI Ikatan Surveyor Kadastral Indonesia Belum

Page 7: DAFTAR PUSTAKA - digilib.itb.ac.iddigilib.itb.ac.id/files/disk1/608/jbptitbpp-gdl-yoelwarman-30377-8... · DAFTAR PUSTAKA 1. Carroll, Sidney L. and Gaston, Robert J. (1983), ‘Occupational

LAMPIRA III

Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor. 09./LPJK Tahun 2005 tentang Penetapan dan Pemberlakukan Bakuan Kompetensi

KLASIFIKASI No

BIDANG SUB-BIDANG

1. Arsitektur

1. Arsitek

2. Desain Interior

3. Arsitek Lansekap

4. Teknik Iluminasi

2. Sipil

1. Teknik Sipil

2. Struktur

3. Transportasi

4. Sumber Daya Air

5. Geoteknik

3. Mekanikal

1. Teknik Mesin

2. Sistem tata Udara dan Refrigerator

3. Sistem Plumbing

4. Sistem Transportasi dalam Gedung

4. Elektrikal 1. Teknik Tenaga Listrik

2. Teknik Elektronika dan Telekomunikasi

5. Tata Lingkungan 1. Teknik Lingkungan

2. Wilayah dan Perkotaan

6. Lain-lain 1. Manajemen

2. Quantity Surveyor

Page 8: DAFTAR PUSTAKA - digilib.itb.ac.iddigilib.itb.ac.id/files/disk1/608/jbptitbpp-gdl-yoelwarman-30377-8... · DAFTAR PUSTAKA 1. Carroll, Sidney L. and Gaston, Robert J. (1983), ‘Occupational

LAMPIRA IV

Bidang dan sub bidang yang ditangani oleh asosiasi yang telah diakreditasi oleh LPJK tahun 2007 Asosiasi Profesi

HAKI HPJI IAI APEI PII HTII HATTI KNI-BB IAMPI HATHI IAP IALI PATI IATPI ATAKI HAMKI HDII HAPBI ISI ASTTI PIPI Bidang/Sub Bidang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Arsitektur

1. Arsitek ●

2. Desain Interior ●

3. Arsitek Lansekap ●

4. Teknik Iluminasi ●

Sipil

1. Teknik Sipil ● ● ●

2. Struktur ● ● ●

· Perencana Struktur ●

· Pelaksana Struktur ● ●

· Pengawas Struktur ●

3. Transportasi ● ●

· Perencana Jalan ● ●

· Perencana Jembatan ● ●

· Perencana Terowongan Jalan ●

· Perencana Landasan Terbang ●

· Perencana Jalan Rel ●

· Pelaksana Jalan ● ● ●

Page 9: DAFTAR PUSTAKA - digilib.itb.ac.iddigilib.itb.ac.id/files/disk1/608/jbptitbpp-gdl-yoelwarman-30377-8... · DAFTAR PUSTAKA 1. Carroll, Sidney L. and Gaston, Robert J. (1983), ‘Occupational

Asosiasi Profesi

HAKI HPJI IAI APEI PII HTII HATTI KNI-BB IAMPI HATHI IAP IALI PATI IATPI ATAKI HAMKI HDII HAPBI ISI ASTTI PIPI Bidang/Sub Bidang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

· Pelaksana Jembatan ● ● ●

· Pelaksana Terowongan Jalan ●

· Pelaksana Landasan Terbang ●

· Pelaksana Jalan Rel ●

· Pengawas Jalan ● ●

· Pengawas Jembatan ● ●

· Pengawas Terowongan Jalan ●

· Pengawas Landasan Terbang ●

· Pengawas Jalan Rel ●

4. Sumber Daya Air ● ● ●

· Bendungan Besar ●

· Perencana SDA ●

· Pelaksana SDA ●

· Pengawas SDA ●

5. Geoteknik ● ● ●

6. Geodesi ●

· Survey dan pemetaan teoritis ●

· Fotogrametri ●

· Remote sensing ●

· Survey hidrografi bathymetric ●

· Sistem informasi geografi ●

Mekanikal

Page 10: DAFTAR PUSTAKA - digilib.itb.ac.iddigilib.itb.ac.id/files/disk1/608/jbptitbpp-gdl-yoelwarman-30377-8... · DAFTAR PUSTAKA 1. Carroll, Sidney L. and Gaston, Robert J. (1983), ‘Occupational

Asosiasi Profesi

HAKI HPJI IAI APEI PII HTII HATTI KNI-BB IAMPI HATHI IAP IALI PATI IATPI ATAKI HAMKI HDII HAPBI ISI ASTTI PIPI Bidang/Sub Bidang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1. Teknik Mesin ● ●

2. Sistem tata Udara ● ●

3. Sistem Plumbing ● ●

4. Sistem Transportasi Gedung ● ●

Elektrikal

1. Teknik Tenaga Listrik ● ●

2. Teknik Elektra dan Telekomu ● ●

Tata Lingkungan

1. Teknik Lingkungan ● ● ●

• Pelaksana ●

2. Wilayah dan Perkotaan ● ●

Lain-lain

1. Manajemen ● ● ●

· Manajemen Konstruksi ●

2. Quantity Surveyor ●

3. Aprasial ●

4. Perawatan Bangunan ● ●

Page 11: DAFTAR PUSTAKA - digilib.itb.ac.iddigilib.itb.ac.id/files/disk1/608/jbptitbpp-gdl-yoelwarman-30377-8... · DAFTAR PUSTAKA 1. Carroll, Sidney L. and Gaston, Robert J. (1983), ‘Occupational

LAMPIRAN V

Statistik Tenaga Ahli & Sertifikat Tenaga Ahli Berdasarkan Propinsi 2007

No Propinsi Pemula Muda Madya Utama Jumlah

1 NAD 7 7 418 710 114 143 2 3 541 863

2 SumUt 78 98 1.042 1.296 450 487 35 38 1.605 1.919

3 SumBar 27 39 607 714 160 165 9 17 803 935

4 Riau 215 377 650 1.031 284 338 18 47 1.167 1.793

5 Jambi 24 44 388 590 69 97 1 1 482 732

6 SumSel 131 188 533 712 248 355 13 17 925 1.272

7 Bengkulu 10 13 207 353 40 66 0 0 257 432

8 Lampung 21 25 742 939 144 181 5 6 912 1.151

9 DKI Jakarta 86 106 1.957 2.431 1.141 1.414 299 333 3.483 4.284

10 Jawa Barat 61 79 2.704 3.299 1.001 1.230 191 221 3.957 4.829

11 Jawa Tengah 145 188 3.633 4.086 699 808 42 45 4.519 5.127

12 DIY 12 24 420 567 215 298 33 36 680 925

13 Jawa Timur 726 846 1.773 2.286 728 805 80 92 3.307 4.029

14 KalBar 60 66 408 521 149 155 4 4 621 746

15 KalTeng 33 37 166 197 16 17 1 1 216 252

16 KalSel 39 70 662 1.043 196 228 4 4 901 1.345

17 KalTim 309 638 977 2.045 281 420 89 141 1.656 3.244

18 SulUt 34 34 341 378 115 119 5 5 495 536

19 SulTeng 12 21 294 368 36 39 3 4 345 432

20 Sulel 159 285 794 955 434 547 30 31 1.417 1.818

21 SulTengga 49 82 165 207 24 29 0 0 238 318

22 Bali 176 200 370 551 89 131 4 4 639 886

23 NTB 9 10 366 462 58 66 4 4 437 542

24 NTT 232 234 327 418 65 66 0 0 624 718

25 Maluku 29 69 100 145 51 66 14 26 194 306

26 Papua 31 31 411 497 126 147 8 8 576 683

27 Maluku Utara 27 30 70 77 5 5 0 0 102 112

28 Banten 24 29 533 678 193 245 49 54 799 1.006

29 Gorontalo 21 37 85 126 9 10 0 0 115 173

30 BaBel 1 1 75 86 22 37 0 0 98 124

31 KepRi 36 90 199 366 52 70 1 2 288 528

32 IriJaBar 4 7 1 1 0 0 0 0 5 8

33 SulBar 3 3 19 22 1 1 0 0 23 26

Jumlah 2.838 4.008 21.437 28.157 7.215 8.785 944 1.144 32.427 42.094

Page 12: DAFTAR PUSTAKA - digilib.itb.ac.iddigilib.itb.ac.id/files/disk1/608/jbptitbpp-gdl-yoelwarman-30377-8... · DAFTAR PUSTAKA 1. Carroll, Sidney L. and Gaston, Robert J. (1983), ‘Occupational

LAMPIRAN VI

Statistik Tenaga Ahli & Sertifikat Tenaga Ahli Propinsi Jawa Barat 2007

No Kabupaten Pemula Muda Madya Utama Jumlah

1 Kab. Bogor 7 8 248 309 101 127 16 18 372 462

2 Kab. Sukabumi 0 0 12 15 4 4 1 1 17 20

3 Kab. Cianjur 0 0 37 47 8 9 1 1 46 57

4 Kab. Bandung 11 11 477 539 179 209 45 46 712 805

5 Kab. Garut 0 0 40 45 3 4 1 1 44 50

6 Kab. Tasikmalaya 1 1 40 48 8 10 0 0 49 59

7 Kab. Ciamis 1 3 50 59 4 6 1 1 56 69

8 Kab. Kuningan 0 0 16 16 2 4 0 0 18 20

9 Kab. Cirebon 4 5 58 77 8 10 2 2 72 94

10 Kab. Majalengka 0 0 21 29 1 1 0 0 22 30

11 Kab. Sumedang 0 0 17 20 3 4 1 1 21 25

12 Kab. Indramayu 1 1 46 54 7 7 0 0 54 62

13 Kab. Subang 0 0 29 44 2 3 0 0 31 47

14 Kab. Purwakarta 0 0 19 24 2 2 0 0 21 26

15 Kab. Karawang 2 3 23 28 4 4 0 0 29 35

16 Kab. Bekasi 14 19 289 344 106 118 23 25 432 506

17 Kota Bogor 3 5 73 109 21 25 6 6 103 145

18 Kota Sukabumi 0 0 16 20 2 4 0 0 18 24

19 Kota Bandung 4 5 596 744 265 315 41 56 906 1.120

20 Kota Cirebon 0 0 30 37 8 14 1 1 39 52

21 Kota Bekasi 9 12 298 373 149 204 31 37 487 626

22 Kota Depok 4 6 218 254 95 122 21 25 338 407

23 Kota Cimahi 0 0 37 46 13 17 0 0 50 63

24 Kota Tasikmalaya 0 0 10 13 4 4 0 0 14 17

25 Kota Banjar 0 0 4 5 2 3 0 0 6 8

Jumlah 58 76 2.704 3.299 1.001 1.230 191 221 3.957 4.829

Page 13: DAFTAR PUSTAKA - digilib.itb.ac.iddigilib.itb.ac.id/files/disk1/608/jbptitbpp-gdl-yoelwarman-30377-8... · DAFTAR PUSTAKA 1. Carroll, Sidney L. and Gaston, Robert J. (1983), ‘Occupational

LAMPIRAN VII

Statistik Sertifikat Tenaga Ahli Berdasarkan Asosiasi 2007

No Asosiasi SKA-P Muda Madya Utama Jumlah

1 LPJK 917 0 0 0 917

2 HAKI 0 547 248 99 894

3 HPJI 0 4.992 4.557 275 9.824

4 IAI 147 448 731 130 1.456

5 APEI 0 2.828 1.957 318 5.103

6 PII 171 4.676 208 2 5.057

7 HTII 0 14 13 6 33

8 HATTI 0 54 282 14 350

9 IAMPI 0 220 5 8 233

10 HATHI 60 595 248 77 980

11 IAP 0 72 88 97 257

12 IALI 0 35 91 12 138

13 KNIBB 0 40 31 20 91

15 HDII 0 4 4 41 49

16 PATI 172 1.864 461 99 2.596

17 PIPI 0 12 21 7 40

20 HAMKI 0 193 5 2 200

21 IAFBI 0 0 0 0 0

22 IASMI 0 0 0 0 0

23 IATPI 1 250 69 11 331

24 ISI 0 2 11 61 74

27 HAPBI 0 92 7 10 109

28 ASTTI 2392 3.935 381 107 6.815

29 ATAKI 457 9.677 640 124 10.898

30 APKA 0 2 5 18 25

Jumlah 4.317 30.552 10.063 1.538 46.470

Page 14: DAFTAR PUSTAKA - digilib.itb.ac.iddigilib.itb.ac.id/files/disk1/608/jbptitbpp-gdl-yoelwarman-30377-8... · DAFTAR PUSTAKA 1. Carroll, Sidney L. and Gaston, Robert J. (1983), ‘Occupational

LAMPIRAN VIII

Hasil Survei Lapangan Pengguna Jasa (3 Pemerintah dan 3 Swasta)

No Pertanyaan Jumlah

Pemahaman masyarakat jasa konstruksi mengenai hal yang berhubungan dengan sertifikasi tenaga ahli konstruksi di Indonesia.

1 Pengetahuan responden mengenai sertifikat keahlian (SKA)

• Tahu 3

• Kurang Tahu 2 (swasta)

• Tidak Tahu 1 (swasta)

2 Pengetahuan responden mengenai sertifikat keahlian pemula (SKA-P)

• Tahu 1 (pemerintah)

• Kurang Tahu 1 (pemerintah)

• Tidak Tahu 4

Gambaran umum penerapan kepemilikan tenaga ahli berSKA pada proyek pemerintah

1 Sejak kapan responden mempersyaratkan tenaga ahli bersertifikat keahlian (Pemerintah)

• Tahun anggaran 2004 3

2 Siapa saja yang diharuskan memiliki sertifikat keahlian dalam persyartan tender (pemerintah)

• Setiap anggota tim inti pekerjaan yang bidang keteknikan 3

Pengaruh tenaga ahli berSKA terhadap penilaian pemenang tender

1 Bagaimana cara menentuan pemenang tender (pemerintah)

• Penawaran terendah dan kelengkapan persyaratan 3

2 Apakah tenaga ahli bersertifikat yang diajukan kontraktor harus pegawai tetap perusahaan

• Harus pegawai tetap

• Tidak harus pegawai tetap 3

3 Apakah kontraktor menaikan nilai penawaran karena mereka memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian

• Ya

• Tidak 3

4 Apakah dilakukan pengecekan bahwa pekerjaan benar-benar dikerjakan oleh tenaga ahli sesuai terdapat pada dokumen kontrak

• Ya

- Tenaga ahli harus ada pada saat pertanggungjawaban pekerjaan bila terjadi kesalahan

3

- Tenaga ahli harus ada pada saat inspeksi mendadak yang dilakukan oleh pemerintah

3

Page 15: DAFTAR PUSTAKA - digilib.itb.ac.iddigilib.itb.ac.id/files/disk1/608/jbptitbpp-gdl-yoelwarman-30377-8... · DAFTAR PUSTAKA 1. Carroll, Sidney L. and Gaston, Robert J. (1983), ‘Occupational

No Pertanyaan Jumlah

• Tidak

5 Masih adakah kontraktor yang gagal diakibatkan tidak memenuhi persyaratan kepemilikan tenaga ahli bertifikat keahlian

• Masih 1

- 2-3kontraktor

• Tidak ada lagi 2

Penyalahgunaan SKA oleh kontraktor

1 Pernahkah menemukan perusahaan yang memalsukan sertifikat keahlian

• Pernah 3

• Tidak Pernah

2 Apasaja sanksi yang dikenakan kepada kontraktor yang melakukan pemalsuan sertifikat keahlian

• Langsung digugurkan 3

• Diadukan ke LPJK atau pihak terkait

• Tidak ada

3 Pernahkah menemukan perusahaan yang menggunakan tenaga ahli yang sama

• Pernah 3

• Tidak Pernah

4 Apasaja sanksi yang dikenakan kepada kontraktor yang memnggunakan tenaga ahli yang sama

• Langsung digugurkan

• Konfirmasi ke tenaga ahli yang bersangkutan 3

• Tidak ada

Sejauh mana pengaruh kepemilikan tenaga ahli konstruksi bersertifikat keahlian oleh kontraktor terhadap hasil pekerjaan

1 Apakah hasil pekerjaan (proyek) yang dilakukan oleh kontraktor yang memiliki tenaga ahli bersertifikat lebih baik dari pada kontraktor yang tidak memiliki tenaga ahli bersertifikat

• Biaya 0

• Waktu 0

• Kualitas 0

• Perselisihan 3 (70%)

2 Apakah kepemilikan tenaga ahli bersertifikat dapat menjamin kesehatan dan keselamatan kerja

• Ya

• Tidak 3

- Mempersyaratkan kepemilikan sertifikat K3 (OHAS) 3

Page 16: DAFTAR PUSTAKA - digilib.itb.ac.iddigilib.itb.ac.id/files/disk1/608/jbptitbpp-gdl-yoelwarman-30377-8... · DAFTAR PUSTAKA 1. Carroll, Sidney L. and Gaston, Robert J. (1983), ‘Occupational

No Pertanyaan Jumlah

3 Apakah kepemilikan tenaga ahli bersertifikat dapat menjamin mutu terhadap hasil pekerjaan

• Ya

• Tidak 3

- Mempersyaratkan kepemilikan sertifikat jaminan mutu (ISO) 3

Lain-lain

1 Apakah pemerintah lebih mempercayai sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh salah satu asosiasi profesi

• Ya 1

- Asosiasi tersebut telah lama berdiri dan mengeluarkan sertifikat keahlian

- Asosiasi tersebut hanya mengeluarkan sertifikat keahlian untuk satu bidang pekerjaan saja

- Untuk kualifikasi tertentu, sertifikat yang dikeluarkan juga diakui di luar negeri

- Proses sertifikasi yang dilakukan oleh asosiasi tersebut jauh dari kegiatan KKN

• Tidak 2

Page 17: DAFTAR PUSTAKA - digilib.itb.ac.iddigilib.itb.ac.id/files/disk1/608/jbptitbpp-gdl-yoelwarman-30377-8... · DAFTAR PUSTAKA 1. Carroll, Sidney L. and Gaston, Robert J. (1983), ‘Occupational

LAMPIRAN IX

Hasil Survei Lapangan Penyedia Jasa (16 Kontraktor menengah dan 4 Besar)

No Pertanyaan Jumlah Jumlah

Pemahaman masyarakat jasa konstruksi mengenai hal yang berhubungan dengan sertifikasi tenaga ahli konstruksi di Indonesia.

1 Jumlah tenaga ahli yang memiliki SKA

• < 5 orang 15 (1 besar) 2 menengah

• 5 – 10 orang 3 (1 besar) 2 besar

• > 10 orang 2 (2 besar) 0

2 Berapa lama kontraktor memiliki tenaga ahli berSKA

• < 4 tahun 16 (1 besar) 3

• 4 – 8 tahun 2 (1 besar) 1

• < 8 tahun 2 (2 besar) 0

3 Kualifikasi SKA yang dimiliki oleh tenaga ahli

• SKA-P 0 0

• Muda 20 (4 besar) 4

• Madya 20 (4 besar) 4

• Utama 3 (3 besar) 1

4 Pengetahuan mengenai sertifika keahlian (SKA)

• Tahu 20 4

• Kurang Tahu 0

• Tidak Tahu 0

5 Pengetahuan mengenai sertifika keahlian pemula (SKA-P)

• Tahu 2

• Kurang Tahu 2 1

• Tidak Tahu 16 3

Bagaimana cara penyedia jasa konstruksi untuk memiliki tenaga ahli konstruksi bersertifikat keahlian

1 Cara memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian

• Melakukan perekrutan sebagai pegawai tetap 2 0

• Melakukan perekrutan sebagai pegawai kontrak 15 4

• Membiayai tenaga ahli yang dimiliki 20 4

• Hanya membiayai tenaga ahli yang dimiliki 5 0

2 Pernahkah anda menggunakan tenaga ahli dari luar perusahaan tetapi pekerjaannya dilakukan oleh tenaga ahli yang dimiliki perusahaan

Page 18: DAFTAR PUSTAKA - digilib.itb.ac.iddigilib.itb.ac.id/files/disk1/608/jbptitbpp-gdl-yoelwarman-30377-8... · DAFTAR PUSTAKA 1. Carroll, Sidney L. and Gaston, Robert J. (1983), ‘Occupational

No Pertanyaan Jumlah Jumlah

• Pernah 8 4

• Tidak Pernah 12 0

3 Apakah kontraktor mengecek keabsahan sertifikat keahlian

• Melakukan pengecekan 4 3

• Tidak melakukan pengecekan 11 1

4 Alasan membiayai sertifikasi tenaga ahli

• Memenuhi persyaratan tender 20 4

• Kurang percaya terhadap kredibilitas sertifikat keahlian yang ada 13 4

• Lebih percaya terhadap keahlian tenaga ahli yang telah lama dimiliki perusahaan 20 4

• Kurangnya tenaga ahli bersertifikat yang belum memiliki pekerjaan 14 4

• Meningkatkan kinerja dan loyalitas tenaga ahli 20 4

5 Apakah perusahaan anda membuat perjanjian tertentu kepada tenaga ahli yang anda biayai

• Ya 11 2

- Ikatan kerja 2 1

- Sertifikat keahlian dipegang perusahaan 11 2

• Tidak 9 2

6 Pernahkah tenaga ahli yang dibiayai perusahaan anda tidak lulus ujian sertifikasi

• Pernah 3 0

• Tidak Pernah 17 4

7 Pernahkah tenaga ahli yang anda biayai berhenti bekerja dari perusahaan anda dan membawa sertifikat keahliannya

• Pernah 2 1

• Tidak Pernah 18 3

8 Pernahkah asosiasi profesi menawarkan sertifikat keahlian dengan menjanjikan pasti mendapat SKA tersebut

• Pernah 9 4

• Tidak Pernah 11

Upah tenaga ahli konstruksi yang memiliki Sertifikat Keahlian

1 Apakah dalam penetapan gaji, perusahaan anda mempertimbangkan kepemilikan sertifikat keahlian

• Ya 0 0

• Tidak 20 4

2 Pernahkah tenaga ahli bersertifikat meminta gaji dan fasilitas yang lebih besar dari ketetapan perusahaan

Page 19: DAFTAR PUSTAKA - digilib.itb.ac.iddigilib.itb.ac.id/files/disk1/608/jbptitbpp-gdl-yoelwarman-30377-8... · DAFTAR PUSTAKA 1. Carroll, Sidney L. and Gaston, Robert J. (1983), ‘Occupational

No Pertanyaan Jumlah Jumlah

dikarenakan mereka memiliki SKA

• Pernah 12 3

- Pegawai tetap dengan biaya sendiri 2 0

- Pegawai tetap dengan biaya perusahaan 0 0

- Tenaga ahli tidak tetap 11 3

• Tidak Pernah 8 1

Pengaruh tenaga ahli berSKA terhadap penilaian tender

1 Dari semua proyek yang pernah anda kerjakan, berapa persen proyek pemerintah?

• 100% 4 1

• 75% - 100% 16 3

• 50% - 75% 0 0

• < 50% 0 0

2 Pernahkah perusahaan anda menaikan nilai penawaran anda karena perusahaan anda memiliki tenaga ahli bersertifikat

• Pernah 0 0

• Tidak Pernah 20 4

- Pemenang tender ditentukan dari nilai penawaran terendah

Sejauh mana pengaruh kepemilikan tenaga ahli konstruksi bersertifikat keahlian oleh kontraktor terhadap penentuan pemenang tender

17 Dengan memiliki tenaga ahli bersertifikat, apakah mempengaruhi jumlah proyek yang didapatkan oleh perusahaan anda

• Ya 0

• Tidak Mempengaruhi 20 4

Sejauh mana pengaruh kepemilikan tenaga ahli konstruksi bersertifikat keahlian oleh kontraktor terhadap hasil pekerjaan

18 Apakah pekerjaan (proyek) yang dilakukan lebih baik dari sebelumnya

• Ya 0 0

• Tidak Mempengaruhi 20 4

- Biaya 20 4

- Waktu 20 4

- Kualitas 20 4

Page 20: DAFTAR PUSTAKA - digilib.itb.ac.iddigilib.itb.ac.id/files/disk1/608/jbptitbpp-gdl-yoelwarman-30377-8... · DAFTAR PUSTAKA 1. Carroll, Sidney L. and Gaston, Robert J. (1983), ‘Occupational

LAMPIRAN X

Hasil Survei Lapangan Tenaga ahli konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian (40 Responden)

No Pertanyaan Jumlah Jumlah

Pemahaman masyarakat jasa konstruksi mengenai hal yang berhubungan dengan sertifikasi tenaga ahli konstruksi di Indonesia.

1 Pengetahuan responden mengenai sertifika keahlian (SKA)

• Tahu 40 4

• Kurang Tahu 0 0

• Tidak Tahu 0 0

3 Pengetahuan responden mengenai sertifika keahlian pemula (SKA-P)

• Tahu 4 0

• Kurang Tahu 3 1

• Tidak Tahu 33 3

4 Sudah berapa lama tenaga ahli memiliki sertifikat keahlian

• < 4 tahun 27 3

• 4 – 8 tahun 11 1

• < 8 tahun 2 0

5 Jumlah sertifikat keahlian yang dimiliki oleh tenaga ahli

• 1 SKA 28 3

• > 1 SKA 12 1

6 Kualifikasi sertifikat keahlian yang dimiliki oleh tenaga ahli

• SKA-P 0

• Muda 23 1

• Madya 29 4

• Utama 2

Bagaimana cara tenaga ahli konstruksi untuk dapat memiliki Sertifikat Keahlian

1 Bagaimana cara tenaga ahli mendapatkan sertifikat keahlian

• Biaya sendiri

• Dibiayai perusahaan 40

2 Apakah perusahaan anda memberikan bukti pengalaman kerja fiktif untuk memenuhi persyaratan sertifikasi karena anda belum pengalaman anda belum memenuhi

• Pernah 12 3

• Tidak Pernah 28 1

3 Apa saja keuntungan yang dirasakan responden jika perusahaan membiayai pengurusan sertifikat keahlian tenaga

Page 21: DAFTAR PUSTAKA - digilib.itb.ac.iddigilib.itb.ac.id/files/disk1/608/jbptitbpp-gdl-yoelwarman-30377-8... · DAFTAR PUSTAKA 1. Carroll, Sidney L. and Gaston, Robert J. (1983), ‘Occupational

No Pertanyaan Jumlah Jumlah

ahli yang dimilikinya

• Tidak mengeluarkan biaya 40 4

• Mempermudah memenuhi persyaratan pengalaman kerja sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan

12 4

4 Apakah perusahaan anda membuat perjanjian tertentu kepada tenaga ahli yang biayai oleh perusahaan

• Ya 24 2

- Ikatan kerja 7 2

- Sertifikat keahlian dipegang perusahaan 16 2

• Tidak 16 2

Pengaruh SKA terhadap karir dan upah

1 Apakah dengan memiliki sertifikat keahlian meningkatkan gaji yang anda peroleh dari perusahaan

• Ya 0 0

• Tidak 40 4

- Gaji tetap tergantung jabatan di perusahaan, gaji di proyek tergantung besarnya nilai proyek dan jabatan di proyek

40 4

- Sertifikat keahlian hanya membuat kita lebih sering dipekerjakan oleh perusahaan dan berpeluang meningkatkan prestasi kerja

40 4

- Jabatan di perusahaan dan di proyek tergantung prestasi kerja

40 4

2 Pernahkah anda meminta kenaikan gaji kepada perusahaan dikarenakan memiliki sertifikat keahlian

• Pernah 11 2

- Bertambahnya pekerjaan dan tanggungjawab yang diberikan oleh perusahaan

• Tidak Pernah 29 2

Proses sertifikasi tenaga ahli

1 Menurut anda proses sertifikasi tenaga ahli konstruksi di Indonesia telah belangsung secara benar

• Ya 17 0

- Sertifikasi hanya dilakukan oleh asosiasi profesi yang telah mendapat akreditasi dari LPJK

• Tidak 23 4

- Pelatihan dan ujian yang dilakukan asosiasi hanya bersifat formalitas

19 4

- Masih ada asosiasi yang menawarkan sertifikat keahlian tanpa mengikuti ujian dengan tarif tertentu

8 4

Page 22: DAFTAR PUSTAKA - digilib.itb.ac.iddigilib.itb.ac.id/files/disk1/608/jbptitbpp-gdl-yoelwarman-30377-8... · DAFTAR PUSTAKA 1. Carroll, Sidney L. and Gaston, Robert J. (1983), ‘Occupational

No Pertanyaan Jumlah Jumlah

- Masih banyak pungutan liar dalam pengurusan sertifikat keahlian

9 4

2 Apa saja keuntungan menjadi anggota asosiasi profesi

• Mendapatkan pelatihan dan bimbingan 2 0

• Menambah informasi terbaru 4 1

• Tidak ada gunanya 34 4

3 Apa saja keuntungan memiliki sertifikat keahlian

• Meningkatkan percaya diri 33 1

• Meningkatkan nilai jual 18 4

• Memudahkan dalam mencari pekerjaan 18 4

Page 23: DAFTAR PUSTAKA - digilib.itb.ac.iddigilib.itb.ac.id/files/disk1/608/jbptitbpp-gdl-yoelwarman-30377-8... · DAFTAR PUSTAKA 1. Carroll, Sidney L. and Gaston, Robert J. (1983), ‘Occupational

LAMPIRAN XI

Hasil Survei Lapangan Tenaga ahli konstruksi yang belum memiliki sertifikat keahlian (20 Responden) No Pertanyaan Jumlah

Pemahaman masyarakat jasa konstruksi mengenai hal yang berhubungan dengan sertifikasi tenaga ahli konstruksi di Indonesia.

1 Pengetahuan responden mengenai sertifikat keahlian (SKA)

• Tahu 14

• Kurang Tahu 6

• Tidak Tahu 0

2 Pengetahuan responden mengenai sertifikat keahlian pemula (SKA-P)

• Tahu 0

• Kurang Tahu 2

• Tidak Tahu 18

Proses sertifikasi tenaga ahli konstruksi

1 Alasan responden belum memiliki sertifikat keahlian

• Tidak memenuhi persyaratan pendidikan 10

• Belum memenuhi persyaratan pengalaman 6

• Menunggu kebijakan dari perusahaan 4

Pengaruh kepemilikan SKA terhadap tenaga ahli

1 Pernahkah anda dipekerjakan oleh perusahaan anda mengantikan tenaga ahli bersertifikat yang terdapat pada dokumen tender

• Pernah 17

• Tidak Pernah 3

2 Apakah perusahaan memberikan anda gaji yang sama dengan tenaga ahli bersertifikat dalam melakukan suatu pekerjaan

• Ya 0

• Tidak 0

- Hanya dua per tiga atau tiga per empat, karena sisanya digunakan perusahaan untuk membayar tenaga ahli yang digunakan untuk memenuhi persyaratan tender

17

Page 24: DAFTAR PUSTAKA - digilib.itb.ac.iddigilib.itb.ac.id/files/disk1/608/jbptitbpp-gdl-yoelwarman-30377-8... · DAFTAR PUSTAKA 1. Carroll, Sidney L. and Gaston, Robert J. (1983), ‘Occupational

LAMPIRAN XII

Dampak Positif atau Manfaat dari Sertifikat Keahlian (SKA) bagi pengguna

jasa RESPONDEN BANDUNG

NO DAMPAK POSITIF PEMERINTAH (3 Responden)

SWASTA (3 Responden)

A

Terwujudnya perlindungan bagi masyarakat pengguna jasa atas keselamatan kerja dan mutu pekerjaan keinsinyuran karena hanya insinyur yang profesional yang boleh menangani pekerjaan-pekerjaan keinsinyuran.

0 0

B Terbentuknya jalur pertanggung-jawaban perdata atas hasil karya produk dan jasa keinsinyuran. 0 0

C

Keyakinan untuk mendapatkan jasa pelaksana proyek konstruksi yang Profesional sehingga terciptanya suatu hubungan profesional antara pengguna dan penyedia jasa.

3 0

D

Tersedianya sumber informasi yang terinci

terklasifikasi dan mutakhir terhadap kompetensi tenaga ahli yang dimiliki oleh kontraktor bagi pengguna jasa yang hendak melakukan memilih kontraktor yang akan digunakan.

2 0

Page 25: DAFTAR PUSTAKA - digilib.itb.ac.iddigilib.itb.ac.id/files/disk1/608/jbptitbpp-gdl-yoelwarman-30377-8... · DAFTAR PUSTAKA 1. Carroll, Sidney L. and Gaston, Robert J. (1983), ‘Occupational

LAMPIRAN XIII

Dampak Positif atau Manfaat dari Sertifikat Keahlian (SKA) bagi

perorangan RESPONDEN

NO DAMPAK POSITIF BANDUNG (40 Responden)

PEKANBARU (4 Responden)

A

Adanya pengakuan yang resmi dan berlaku secara nasional terhadap kompetensi dan profesionalisme keinsinyuran dari seseorang yang menyandang sertifikasi keahlian konstruksi.

40 4

B Tersedianya kesempatan peningkatan kompetensi dan profesionalisme itu melalui pembinaan keprofesian yang berkelanjutan.

4 0

C

Terciptanya jalur profesi sebagai jalur jenjang karier, di samping jalur struktural dan manajemen, sehingga lebih meningkatkan kesetiaan seseorang pada profesi, yang akan meningkatkan keprofesionalan orang tersebut.

40 4

D

Terdapatnya kemudahan untuk turut-serta dalam proyek-proyek pembangunan konstruksi bila persyaratan keprofesionalan kelak telah diberlakukan Pemerintah.

40 4

E

Terbukanya akses ke pasaran tenaga kerja keinsinyuran karena data-data pribadi dan kualifikasinya tercantum dalam data-base yang on-line.

8 1

F Terbukanya akses langsung ke pasaran tenaga kerja keinsinyuran di luar negeri karena diakuinya sertifikasi keahlian konstruksi di luar negeri.

2 0

G Memiliki pengaruh terhadap keuangan karena pemberi kerja akan akan mencari penyedia jasa yang profesional dalam melakukan pekerjaan.

40 4

H Ganti rugi yang lebih baik karena para pemilik lisensi ini mendapatkan upah yang lebih tinggi

Page 26: DAFTAR PUSTAKA - digilib.itb.ac.iddigilib.itb.ac.id/files/disk1/608/jbptitbpp-gdl-yoelwarman-30377-8... · DAFTAR PUSTAKA 1. Carroll, Sidney L. and Gaston, Robert J. (1983), ‘Occupational

LAMPIRAN XIV

Dampak Positif atau Manfaat dari Sertifikat Keahlian (SKA) bagi

kontraktor RESPONDEN

NO DAMPAK POSITIF BANDUNG (20 Responden)

PEKANBARU (4 Responden)

A Memenuhi persyaratan tender proyek-proyek konstruksi. 20 4

B

Tersedianya sumber informasi yang terinci, terklasifikasi dan mutakhir bagi kontraktor yang hendak melakukan rekrutmen tenaga ahli konstruksi.

17 2

C

Terciptanya iklim keprofesionalan dalam perusahaan kontraktor, yang akan mendorong tenaga ahli bersertifikat keahlian untuk semakin menekuni dan meningkatkan keahliannya.

20 4

D

Tersedianya instrumen untuk mengatur jenjang karier dan skala imbalan kerja yang lebih pasti, adil dan memadai sesuai dengan klasifikasi yang berdasarkan kualifikasi, sehingga lebih meningkatkan kesetiaan seseorang pada profesi, yang akan meningkatkan keprofesionalan orang tersebut.

17 1

E Meningkatkan kinerja perusahaan kontraktor akibat peningkatan motivasi dan produktivitas tenaga kerja.

20 4

Page 27: DAFTAR PUSTAKA - digilib.itb.ac.iddigilib.itb.ac.id/files/disk1/608/jbptitbpp-gdl-yoelwarman-30377-8... · DAFTAR PUSTAKA 1. Carroll, Sidney L. and Gaston, Robert J. (1983), ‘Occupational

LAMPIRAN XV

Dampak Positif atau Manfaat dari Sertifikat Keahlian (SKA) bagi Asosiasi

Profesi

NO DAMPAK POSITIF BANUDUNG (4 Responden)

A Memenuhi keinginan anggota untuk melaksanakan dan meningkatkan pengetahuan dibidang jasa konstruksi. 4

B Suatu langkah menuju pengakuan kompetensi tenaga ahli secara nasional 4

C Suatu langkah menuju pengakuan kesetaraan kompetensi tenaga ahli secara internasional 4

D Sebagai alat/barometer terkini dari anggotangya 4

Page 28: DAFTAR PUSTAKA - digilib.itb.ac.iddigilib.itb.ac.id/files/disk1/608/jbptitbpp-gdl-yoelwarman-30377-8... · DAFTAR PUSTAKA 1. Carroll, Sidney L. and Gaston, Robert J. (1983), ‘Occupational

LAMPIRAN XVI

Dampak Positif atau Manfaat dari Sertifikat Keahlian (SKA) bagi Asosiasi

Perusahaan

NO DAMPAK POSITIF BANUDUNG (4 Responden)

A Suatu langkah menuju pengakuan kompetensi tenaga ahli yang dimiliki oleh anggotanya secara nasional 4

B Suatu langkah menuju pengakuan kesetaraan kompetensi tenaga ahli yang dimiliki oleh anggotanya secara internasional 4

C Sebagai alat/barometer terkini dari anggotangya 4


Recommended