Demokrasi dan Demokratisasi

Batasan Demokrasi Seymour Martin Lipset (1960:45), as a political system which supplies regular constitutional opportunities for changing the governing officials, and a social mechanism which permits the largest possible part of the population to influence major decisions by choosing among contenders for political office; Giovanni Sartori (1987:206), a system in which no one can choose himself [herself], no one can invest himself [herself] with the power to rule and, therefore, no one can arrogate to himself [herself] unconditional and unlimited power.

Robert Dahl (1971) a key characteristic of democracy is the continuing responsiveness of the government to the preferences of its citizens, considered as political equals; Menurut Dahl ada dua dimensi di dalam demokrasi, yaitu public contestations dan the right to participate,

Larry Diamond, Juan Linz dan Seymour Martin Lipset (1990:6-7). Demokrasi, kata mereka adalah sistem pemerintahan yang meets three essential conditions: meaningful and extensive competition among individuals and organized groups (especially political parties) for all effective possitions of government power, at regular intervals and excluding the use of force; a highly inclusive level of participation in the selection of leaders and policies, at least through regular and fair elections, such that no major (adult) social group is excluded; and a level of civil and political liberties freedom of expression, freedom of the press, freedom to form and join organizations sufficient to ensure the integrrity of political competition and participation

David Beetham (1992) a mode of decision-making abut collectively binding rules and policies over which the people exercise control, and the most democratic arrangement to be that where all members of the collectivity enjoy effective equal rights to take part in such decision-making directly one, that is to say, which realizes the greatest conceivable degree the principles of popular control and equality in its exercise.

Mengapa Ada Demokrasi: Perdebatan Teoritis Teori Pembangunan, seperti Daniel Lerner (1968) dan Seymour Martin Lipset (1959) yang mengkaitkan antara perkembangan ekonomi dan modernisasi dengan demokrasi. Di dalam teori ini, sejumlah faktor dipandang sebagai prasyarat bagi adanya demokrasi, seperti adanya peningkatan perkembangan ekonomi, kuatnya kelas menengah, adanya tradisi toleransi dan hormat kepada individu, adanya kelompokkelompok sosial dan lembaga yang independen, perekonomian yang berorientasi pasar, dan adanya elite yang berkeinginan untuk membatasi kekuasaan.

Teori modernisasi banyak dikritik oleh realitas bahwa adanya kondidi-kondisi seperti itu ternyata tidak otomatis melahirkan demokrasi; Teori ketergantungan termasuk yang mengkritiknya. Teori yang lahir di Amerika Latin berpandangan bahwa kondisi-kondisi itu pada kenyataannya telah melahirkan adanya pemerintahan yang bercorak otoriter, atau yang disebut oleh Guillermo ODonnell (1973) sebagai bureaucratic authoritarian.

Lipset dalam tulisannya yang lain (1983) tetap berpegang bagi pandangan sebelumnya bahwa ada hubungan yang positif antara perkembangan ekonomi dan demokrasi; Bahwa demokrasi itu berkaitan dengan indikator kesejahteraan nasional, komunikasi, industrialisasi, pendidikan, dan urbanisasi; Indikator-indikator itu berpengaruh terhadap orientasi-orientasi yang kondusif bagi demokrasi yang dimiliki oleh warganya.

Meskipun demikian, di dalam studi selanjutnya yang dilakukan dengan ilmuwan lainnya (1993) Lipset berpandangan bahwa perkembangan ekonomi itu tidak sendiri di dalam menentukan demokrasi. Faktor-faktor lain juga ikut berpengaruh, seperti faktorfaktor politik dan budaya, sejarah, dan perilaku para elite; Hanya, dia masih beranggapan bahwa perkembangan ekonomi sebagai variabel yang dominan.

Samuel Huntington (1991)Menurutnya, demokrasi itu dipengaruhi oleh banyak faktor: Tidak ada satupun faktor tunggal yang cukup mampu menjelaskan perkembangan demokrasi di banyak negara atau satu negara; Demokratisasi di banyak negara pada dasarnya merupakan hasil dari kombinasi banyak faktor.

Runtuhnya Rejim Otoriter, Transisi Demokrasi dan Konsolidasi Demokrasi Di dalam memahami demokratisasi biasanya terkait dengan tiga konsep dasar: runtuhnya rejim otoriter, transisi demokrasi, dan konsolidasi demokrasi; Runtuhnya rejim ditandai oleh dekonstruksi dan kemungkinan adanya disintegrasi rejim lama; Transisi demokrasi berarti adanya perubahan dari struktur dan proses lama ke baru; Konsolidasi demokrasi terjadi manakala struktur dan proses baru itu telah stabil dan menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat, khususnya berkaitan dengan otoritas normatif.

Mengapa Rrjim Otoriter Runtuh? Di dalam memahami demokratisasi biasanya terkait dengan tiga konsep dasar: runtuhnya rejim otoriter, transisi demokrasi, dan konsolidasi demokrasi; Runtuhnya rejim ditandai oleh dekonstruksi dan kemungkinan adanya disintegrasi rejim lama; Transisi demokrasi berarti adanya perubahan dari struktur dan proses lama ke baru; Konsolidasi demokrasi terjadi manakala struktur dan proses baru itu telah stabil dan menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat, khususnya berkaitan dengan otoritas normatif.

Pertama, berkaitan dengan krisis ekonomi. Sebuah studi tentang Amerika Latin antara 1945 sampai 1988 menemukan fakta bahwa tidak ada satupun rejim non-demokratis yang mampu survive manakala menghadapi krisis ekonomi (pertumbuhan ekonomi negatif) terus menerus lebih dari tiga tahun; Studi yang dilakukan oleh Stephen Haggard dan Robert Kaufman (1995) menemukan fakta bahwa dari 27 kasus negara-negara yang sedang bertransisi menuju demokrasi antara 1970-1990, 23 di antaranya pernah mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan inflasi, sebelum bertransisi menuju demokrasi.

Krisis ekonomi pada akhirnya memunculkan pertanyaan tentang kompetensi rejim di dalam mengatasi ekonomi. Konsekuensinya, kontrol rejim terhadap masyarakat menjadi lebih lemah; Krisis ekonomi acapkali berkaitan dengan kebijakan yang tidak populer. Hal ini merangsang munculnya keteganganketegangan; Krisis ekonomi juga membuat relasi antara rejim dengan sektor ekonomi atau industri memburuk; Krisis ekonomi membuat legitimasi rejim mengalami kemunduran.

Kedua, berkaitan dengan mobilisasi politik; Rejim otoriter sering dikaitkan dengan mobilisasi politik rakyat, seperti dikatakan oleh Amos Perlmutter. Tetapi, mobilisasi itu ditandai oleh pengekangan-pengekangan; Mobilisasi itu diarahkan untuk mendukug rejim yang berkuasa; Ketika muncul kelas menengah, industrialisasi, dan modernisasi, mobilisasi itu sering dikaitkan dengan adanya pertanyaan-pertanyaan terhadap rejim; Mobilisasi bukan lagi berupa dukungan, melainkan juga berisi tantangan terhadap rejim yang ada.

Ketiga, berkaitan dengan tekanan internasional; Runtuhnya rejim di sejumlah negara tidak lepas dari tekanan-tekanan internasional; Misalnya ada kebijakan untuk menekan suatu negara melalui invasi militer dan embargo ekonomi. Maksudnya, untuk mengganti rejim yang berkuasa; Tekanan juga bisa berasal dari NGO internasional; Adanya penyebaran nilai-nilai demokrasi ke negara-negara yang otoriter juga berpengaruh terhadap kejatuhan rejim itu.

Keempat, pecahnya rejim. Jatuhnya rejim bisa terjadi manakala rejim itu mengalami keretakan atau perpecahan; Keretakan ini bisa disebabkan oleh struktur kelembagaan rejim itu. Contohnya, tidak lagi ditemukan seorang pemimpin diktaktor yang disegani. Bisa juga karena adanya seorang diktaktor yang terlalu dominan, yang melahirkan kekecewaan-kekecewaan di antara pendukungnya.

Bentuk-Bentuk Transisi Demokrasi Transisi menuju demokrasi antara negara yang satu dengan negara yang lain bisa berbeda. Pengalaman negara-negara yang telah mengalami transisi menuju demokrasi merupakan rujukannya. Hal demikian tidak lepas dari konteks berlangsungnya proses demokratisasi yang dialami oleh negaranegara itu yang memang tidak selalu sama antara satu dan yang lain; Secara konseptual terdapat sejumlah bentuk transisi menuju demokrasi.

Pertama, Transition Through Transaction Di dalam transisi demikian, para elite yang ada di dalam kekuasaan memimpin proses demokratisasi; Para elite melakukan liberalisasi yang memungkinkan terjadinya proses transisi menuju demokrasi; Para elite yang sedang berkuasa, karena itu, memainkan peran yang sangat penting; Peran elite itu bahkan lebih besar dari pihak oposisi.

Ada sejumlah prasyarat bagi munculnya proses seperti itu: Munculnya kelompok reformis di dalam rejim otoriter; Kaum reformis itu memenangkan pertarungan di dalam rejim; Ada proses liberalisasi; Reformis memenangkan pertarungan atas kelompok konservatif tanpa harus ada pertarungah hebat; Melakukan kooptasi terhadap kelompok opisisi, melalui renegosiasi dan adanya pakta baru.

Kedua, Transition Through Extrication Transisi model demikian terjadi manakala rejim itu melemah, yang berimplikasi rejim itu bersedia mengundurkan diri dari kekuasaan; Di dalam transisi demikian, rejim masih bisa bernegosiasi dengan kelompok oposisi

Ada sejumlah Langkah bagi lahirnya transisi model demikian: Rejim mulai bersentuhan dengan liberalisasi dan mulai kehilangan kekuasaan dan otoritas; Oposisi lebih intensif memanfaatkan situasi demikian, dengan harapan rejim akan turun; Pemerintah melakukan reaksi terhadap tuntutan oposisi ini; Masing-masing pihak melakukan negosiasi untuk melakukan proses transisi.

Ketiga, Transition Through Replacement Transisi demikian terjadi manakala oposisi mengambil alih jalannya demokratisasi setelah rejim otoriter jatuh atau dijatuhkan; Transisi ini terjadi ketika oposisi mengalami penguatan, sementara itu rejim mengalami kelemahan; Di dalam transisi demikian, aspek prosedural tidak dijadikan pijakan; Pemimpin baru mendasarkan tindakannya untuk mencapai sesuatu yang lebih baik di masa depan.

Konsolidasi Demokrasi Sebagaimana dikemukakan oleh Andreas Schedler (2001:66), konsep konsolidasi demokrasi itu pada awalnya dipahami secara sederhana (thin) manakala terdapat suatu negara yang menghadapi tantangan stabilisasi rejim ; Konsep demikian, misalnya, terlihat dari pandangan ODonnell (1996:37) yang memahami suatu rezim demokrasi terkonsolidasi manakala rezim itu berkemungkinan berlangsung secara terus menerus (likely to endure).

Menurut Schedler, terdapat tiga hal yang dijadikan patokan di dalam konsolidasi seperti ini; Pertama, konsep demikian negatif karena lebih cenderung menghindari kembalinya rezim otoriter daripada mencapai tahapan demokrasi yang paling atas; Kedua, konsep demikian berorientasi ke luar (forward-looking) karena lebih cenderung mengharapkan stabilitas rezim di masa mendatang dan bukan merujuk pada rekam jejak stabilitas demokrasi di masa lampau; Ketiga, konsep seperti ini cenderung mengadopsi perspektif ekspert eksternal yang menekankan penilaian ekspert tentang kelangsungan hidup rezim-rezim demokrasi daripada perspektif partisipan internal yang menekankan subjektivitas harapan-harapan para elite politik dan warga negara.

Dimensi Prosedur al

Aspek Penilaian Aturan hukum (rule of law; output keputusan dan implementasi didasarkan pada supermasi hukum) Akuntabilitas (kewajiban pejabat-pejabat politik terpilih untuk menjawab pertanyaan warga dan lembagalembaga pemerintahan lain melalui keputusankeputusan politik) Akuntabilitas vertikl dan horisontal

Elemeny

Kondisiy

y

y

y y y

persamaan di dalam enforcement hukum; supremasi negara hukum; independensi lembaga peradilan dan adanya resolosi lawsuits; resolusi konstitusi; informasi; hukuman/kom pensasi

y y y

y y

y

penyebaran nilai-nilai demokratis dan liberal di antara anggota masyarakat, khususnya di kalangan elite; adanya tradisi birokrasi; perangkat legislatif dan ekonomi; adanya dimensi-dimensi publik yang ditandai oleh partisipasi aktor-aktor individu maupun kelompok kompetisi politik/distribusi kekuasaan terbentuknya strukturstruktur antara (partai, media dan asosiasi yang berbagi nilai-nilai demokratis) warga negara yang menaruh minat dan terlibat di dalam proses-proses politik, terdidik dan memiliki informasi

Dimensi Aspek Penilaian Substan sial

Elemen

Kondisi

Hormat terhadap hak- y hak-hak sipil, politik dan hak dan capaian kebebasan sosial; y persamaan Implementasi progresif formal dan substansial persamaan politik, sosial, dan ekonomi yang lebih baik Responsifitas (kapasitas untuk memuaskan rakyat melalui pelaksanaan kebijakankebijakan yang berseiring dengan tuntutan rakyat)y kebijakan y pelayanan y distribusi barangbarang material y perluasan barangbarang simbolik y civil society yang terbentuk secara baik, independen, memiliki informasi, dan terlibat secara baik; y adanya strukturstruktur antara yang aktif dan mau membantu

Hasil