perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id ASPEK HUKUM .../Aspek... · from direct information from...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

ASPEK HUKUM PENYELESAIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

DALAM HAL PELAKSANAAN PEMBERIAN KUR

DI PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

UNIT GONDANG KANTOR CABANG SRAGEN

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memenuhi Derajat Sarjana S1

dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Oleh

Alfitri Setyaningrum

NIM. E0008108

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2012


commit to user

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)





Oleh


NIM. E0008108

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skrispsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, Juli 2012

Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

Prof.Dr.Adi Sulistiyono,S.H.,M.H Dr.Pujiono,S.H.,M.H

NIP. 196302091988031003 NIP. 197910142003121001


commit to user

iii

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)





Oleh


NIM. E0008108

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 25 Juli 2012

DEWAN PENGUJI

1 Hernawan Hadi, S.H.,M.Hum : ….............……………………

Ketua

2 Dr.Pujiono,S.H.,M.H : .............................……………

Sekretaris

3 Prof.Dr.Adi Sulistiyono,S.H.,M.H : ………………………………

Anggota

Mengetahui

Dekan,

Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H.,M.Hum

NIP. 195702031985032001


commit to user

iv

PERNYATAAN

Nama : Alfitri Setyaningrum

NIM : E0008108

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :


DALAM HAL PELAKSANAAN PEMBERIAN KUR DI PT BANK

RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT GONDANG KANTOR

CABANG SRAGEN adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya

saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan

dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak

benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan

penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum

(skripsi) ini.

Surakarta, 11 Juli 2012

Yang membuat pernyataan


NIM. E0008108


commit to user

v

MOTTO

(Q.S.Al-Baqarah :147) “Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu”

(Q.S.Al Insyirah : 6 – 7) Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu sudah

selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

Keberhasilan bukan karena kesempatan yang diberikan dengan mudah kepada kita, tetapi keberhasilan ada karena kerja keras, ketulusan dan kesungguhan

Everthing is possible, Nothing is impossible If you believe in God


commit to user

vi

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada :

∼ Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa mendukung,

memberikan nasihat, semangat, dan kasih sayang yang

tak ternilai harganya. Terimakasih atas doanya yang

tiada henti.

∼ Kakak-kakakku (Mas Arief dan Mas Alex), yang selalu

memberikan perhatian, kebahagiaan, dukungan, doà dan

semangat. Semoga adek bisa sukses seperti kalian.

∼ Seseorang yang setia menemani dan selalu

menyemangatiku, terima kasih atas dukungan dan

doànya.


commit to user

vii

ABSTRAK

Alfitri Setyaningrum 0008108. 2012. ASPEK HUKUM PENYELESAIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DALAM HAL PELAKSANAAN PEMBERIAN KUR DI PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT GONDANG KANTOR CABANG SRAGEN. Fakultas Huk um Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang Kantor Cabang Sragen dan permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan pemberian KUR ini, serta mengetahui rendahnya kredit macet di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang Kantor Cabang Sragen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, dengan mencari langsung data di lapangan. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan juga sekunder. Sumber bahan hukum dengan keterangan langsung dari pihak yang terlibat langsung menangani masalah KUR, sedangkan bahan hukum sekunder berupa bahan–bahan pustaka yang dapat berupa buku–buku, arsip, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, hasil penelitian, media elektronik serta bahan kepustakaan lainnya yang menunjang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian dari data tersebut dilakukan analisis secara kualitatif dengan model interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil, Pertama, bahwa prosedur pemberian KUR pada BRI Unit Gondang Kantor Cabang Sragen melalui 4 (empat) tahapan yaitu tahap permohonan, tahap pemeriksaan atau analisis kredit, pemberian putusan, dan tahap pencairan kredit. Kedua, permasalahan hukum yang timbul atas pemberian kredit usaha rakyat adalah adanya kredit bermasalah yang disebabkan karena kekurangtelitian dalam melakukan analisis kredit dan adanya unsur kesengajaan dan ketidaksengajaan dari nasabah.yaitu itikad tidak baik dari nasabah, penurunan omset usaha, adanya debitur yang lalai, adanya musibah kebakaran serta adanya nasabah yang sakit. Ketiga, angka kredit macet KUR di BRI Unit Gondang bisa tergolong kecil karena adanya usaha yang maksimal dari pihak Bank dalam pemberian KUR yaitu adanya Mantri yang memonitor dari awal pemberian kredit sampai dengan pelunasan kredit. Kata Kunci : Aspek Hukum, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pelaksanaan Pemberian

KUR.


commit to user

viii

ABSTRACT Alfitri Setyaningrum. E0008108. 2012. THE LEGAL ASPECT OF PEOPLE BUSINESS LOAN (KUR) SETTLEMENT IN THE TERM OF KUR ADMINISTRATION IMPLEMENTATION IN GONDANG UNIT OF SRAGEN BRANCH OFFICE OF PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO). Faculty of Law of Sebelas Maret University.

This research aims to describe how the procedure of People Business Loan administration implementation is in Gondang Unit of Sragen Branch Office of PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) and the legal problem occurring in this People Business Loan administration implementation, as well as to find out the low non-performing loan in Gondang Unit of Sragen Branch Office of PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).

This study was an empirical law research that was descriptive in nature, by searching for data directly in the field. The types of law material used were primary and secondary ones. The source of primary law material was obtained from direct information from those involved directly in managing the KUR problems, while the secondary one constituted literatures including books, archive, document, legislation, report, findings of study, electronic media as well as other supporting literatures. Techniques of collecting data used were interview and library study. Then the data was analyzed qualitatively using interactive model.

Based on the research, the following results could be found. Firstly, the KUR administration procedure in Gondang Unit of Sragen Branch Office of PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) passed through four stages: application, credit examination or analysis, decision making and loan liquefaction. Secondly, legal problems occurring in people business loan administration included the non performing loan because the bank’s officer analyzed the loan imprecisely and the presence of deliberateness and non-deliberateness elements among the customers, namely the customers’ bad will, business’s decreased sale volume, negligent debtor, fire disaster as well as ill customer. Thirdly, the non-performing loan value of KUR in Gondang Unit of BRI was categorized into small because there was a maximum effort from the Bank in KUR administration, namely the presence of officer who monitored the loan administration from the beginning to the loan repayment.

Keywords: Legal Aspect, People Business Loan (KUR), KUR administration

implementation.


commit to user

ix

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang

telah melimpahkan rahmat dan HidayahNya, sehingga Penulis dapat

menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul : “ASPEK HUKUM

PENYELESAIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DALAM HAL

PELAKSANAAN PEMBERIAN KUR DI PT BANK RAKYAT INDONES IA

(PERSERO) TBK UNIT GONDANG KANTOR CABANG SRAGEN”.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi sebagian persyaratan yang harus ditempuh

untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam kesempatan ini dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati,

penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu,

mengarahkan dan memberi dorongan hingga tersusunnya skripsi ini. Untuk itu,

Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum selaku Dekan fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Bapak Prof.Dr.Adi Sulistiyono,S.H.,M.H, selaku Pembimbing I yang telah

meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, memberikan masukan,

dukungan dan pengarahan dengan penuh kesabaran serta selalu mengingatkan

penulis untuk selalu rajin hingga terselesainya penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Dr.Pujiono,S.H.,M.H, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan

waktu, tenaga, ilmu dengan memberikan bimbingan dan pengarahan dengan

penuh kesabaran serta memberikan koreksi-koreksi yang sangat bermanfaat

hingga terselesainya penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Sugeng Praptono, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik selama

menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.


commit to user

x

6. Bapak Budi Wiyono selaku Kepala Bank Rakyat Indonesia Unit Gondang

Kantor Cabang Sragen yang telah memberikan kesempatan kepada penulis

untuk melaksanakan penelitian dan membantu penulis sampai selesai.

7. Kedua orang tuaku, Bapak Giyono dan Ibu Yuliastri,S.Pd yang selalu ada

memberikan dukungan, doa, kasih sayang, pengertian dan dukungan baik

moril & materiil kepada penulis sehingga Penulis lebih bersemangat

menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

8. Kakakku tersayang dr.Arief Setyo Wibowo dan Alex Kurniawan,S.E sebagai

saudara kandung penulis terimakasih atas semangat dukungan dan

bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Keluarga dicmaku Eva, Noti, Lolo, Rani, Vina, Nindi, Dhea, Uul, Riris dan

teman-temanku UPN “Veteran” Yogyakarta terimakasih atas support dan

kebersamaannya.

10. Agus Wibowo yang selalu memberikan perhatian, dukungan, arahan,

semangat dan mengajarkan banyak hal dalam kehidupan serta selalu

mengingatkan penulis untuk selalu berusaha menjadi yang terbaik.

11. Sahabat dan orang-orang terdekatku Ardani, Dina Pratydina, Atika, Dwi,

Dyah Na, Siska, Maya, Corie, En En, Megaria, Mbak Bayu, Ardy, Feli,

Sawega, Dek Intan, Dhedhy yang selalu memberikan dukungan, doà dan

selalu mengingatkan penulis untuk tekun dalam mengerjakan apapun.

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah

membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan

kekurangan baik dari teori maupun penyusunan serta bahasanya. Oleh karena itu,

semua saran dan kritik nasehat yang bersifat membangun yang tertuju kepada

perbaikan skripsi, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya Penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat

bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan memahaminya.

Surakarta, Juli 2012

Penulis


commit to user

xi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i

HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN ......................................................................... iv

HALAMAN MOTTO ...................................................................................... v

HALAMAN PERSEMBAHAN ...................................................................... vi

ABSTRAK ....................................................................................................... vii

KATA PENGANTAR ..................................................................................... ix

DAFTAR ISI .................................................................................................... xi

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xiv

DAFTAR TABEL ............................................................................................ xv

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xvi

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ........................................................... 1

B. Rumusan Masalah .................................................................... 5

C. Tujuan Penelitian ...................................................................... 5

D. Manfaat Penelitian .................................................................... 6

E. Metode Penelitian ..................................................................... 7

F. Sistematika Penulisan Hukum .................................................. 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................ 13

A. Kerangka Teori....................................................................... 13

1. Tinjauan Umum Tentang Bank ....................................... 13

a. Pengertian Bank ......................................................... 13

b. Jenis-jenis Bank .......................................................... 14

c. Usaha-usaha Bank ...................................................... 17

d. Aspek Hukum Jasa Perbankan ................................... 18

e. Sumber Hukum Perbankan ......................................... 19

f. Prinsip Operasional Perbankan .................................. 20


commit to user

xii

2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian ............................... 21

a. Pengertian Perjanjian .................................................. 21

b. Jenis-jenis Perjanjian .................................................. 21

c. Unsur-Unsur Perjanjian .............................................. 24

d. Syarat Sah Perjanjian ................................................. 25

e. Asas-asas Perjanjian ................................................... 26

f. Berakhirnya Perjanjian ............................................... 29

3. Tinjauan Umum Tentang Kredit ..................................... 30

a. Pengertian Kredit ........................................................ 30

b. Unsur-unsur Kredit ..................................................... 31

c. Jenis-jenis Kredit ........................................................ 32

4. Tinjauan Umum Tentang PelaksanaanKUR ................... 34

a. Pengertian Pelaksanaan .............................................. 34

b. Pengertian Kredit Usaha Rakyat ................................ 34

c. Tujuan Diluncurkannya KUR .................................... 35

d. Penggolongan KUR .................................................... 36

e. Ketentuan KUR .......................................................... 36

f. Cara Mengakses KUR Tanpa Jaminan ....................... 38

g. Bank dan Perusahaan Penjamin KUR ........................ 38

5. Tinjauan Umum Tentang Kredit Bermasalah ................. 38

a. Pengertian Kredit Bermasalah .................................... 38

b. Penggolongan Kredit Bermasalah .............................. 39

c. Penyebab Kredit Bermasalah ..................................... 41

d. Upaya Mencegah Kredit Bermasalah ......................... 43

6. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Kredit

Bermasalah ...................................................................... 44

a. Pengertian Penyelesaian ............................................. 44

b. Penyelesaian Kredit Bermasalah ................................ 45

B. Kerangka Pemikiran ............................................................... 47


commit to user

xiii

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................ 49

A. Gambaran Umum Lokasi ...................................................... 49

Bank Rakyat Indonesia (BRI) ................................................ 49

a. Sejarah Bank Rakyat Indonesia (BRI) .............................. 49

b. Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia (BRI) ..................... 49

c. Struktur Organisasi BRI Unit ............................................ 50

B. Pembahasan ............................................................................ 50

1. Prosedur dan Dasar Hukum Pemberian KUR di PT.Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang Kantor

Cabang Sragen ................................................................... 52

a. Prosedur Pemberian KUR di PT.Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang Kantor

Cabang Sragen .............................................................. 52

b. Dasar Hukum Pemberian KUR di PT.Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang Kantor

Cabang Sragen .............................................................. 67

2. Permasalahan Hukum yang Timbul dari Pelaksanaan

Pemberian KUR di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk Unit Gondang Kantor Cabang Sragen ....................... 68

3. Kredit Macet KUR di PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk Unit Gondang Kantor Cabang Sragen

Relatif Kecil dan Langkah yang Dilakukan Untuk

Membina Kreditur Kecil ................................................... 79

a. Angka Kredit Macet di PT.Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk Unit Gondang Kantor Cabang Sragen ... 79

b. Langkah untuk Membina Debitur Kecil ....................... 82

BAB IV PENUTUP ..................................................................................... 84

A. Kesimpulan ............................................................................ 84

B. Saran ....................................................................................... 85

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 87


commit to user

xiv

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Teknik Analisis Data ..................................................................... 10

Gambar 2. Kerangka Berpikir ......................................................................... 47

Gambar 3. Struktur Organisasi ........................................................................ 50


commit to user

xv

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Angka Kredit Macet di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk Unit Gondang Kantor Cabang Sragen ................................... 79


commit to user

xvi

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian ..................................................................

Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian .....................................................


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat perlu melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tetapi tidak semua masyarakat mempunyai modal yang cukup untuk membuka

atau mengembangkan usaha dan produktivitasnya. Maka dari itu masyarakat

membutuhkan bantuan berupa pinjaman yang salah satunya bisa diperoleh melalui

jasa perbankan. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan

menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam

bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf

hidup rakyat banyak. Dari pengertian diatas terlihat usaha bank lebih terarah tidak

semata-mata memutar uang untuk mencari keuntungan perusahaan, tetapi

Undang-Undang menghendaki agar taraf hidup rakyat banyak ditingkatkan. Maka

dari itu untuk mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus

senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai

unsur pembangunan, termasuk dibidang ekonomi dan keuangan.

Fungsi utama dari perbankan sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1992 tentang Perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan

menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat. Dengan adanya penghimpunan

dan penyaluran dana tersebut maka peredaran dan lalu lintas uangpun menjadi

lancar, selain itu juga dapat meningkatkan daya guna uang. Salah satu bentuk

penyaluran dana kepada masyarakat tersebut adalah dalam bentuk kredit.

Penyaluran dana (fund lending) adalah kegiatan usaha meminjamkan dana kepada

masyarakat dalam bentuk kredit (Abdulkadir Muhammad, 2000 : 58). Kredit

mempunyai kedudukan sebagai salah satu sumber uang yang bisa digunakan

dalam membiayai kegiatan usaha. Dengan demikian, kredit terutama kredit


commit to user

2

2

perbankan mempunyai peranan yang sangat penting, bukan hanya untuk

kepentingan individu tetapi juga untuk kepentingan dunia usaha.

Pemberian kredit kepada masyarakat dilakukan melalui suatu perjanjian

kredit antara bank sebagai pemberi kredit (kreditur) dengan nasabah sebagai

pemohon kredit (debitur) sehingga diantara keduanya tersebut terjadi hubungan

hukum. Bentuk perjanjian yang sering ditemukan di dalam masyarakat adalah

perjanjian kredit bank. Biasanya perjanjian ini dibuat oleh bank (kreditur) dan

nasabah (debitur) hanya tinggal mempelajari dan memahami isi perjanjian

tersebut dengan baik. Dalam Pasal 1 nomor 11 dan 12 Undang-Undang nomor 10

tahun 1998 disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam

untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Jenis kredit dilihat dari sudut jaminannya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

kredit tanpa jaminan (unsecured loan) dan kredit dengan jaminan (secured loan).

Biasanya yang sering digunakan oleh bank dalam pemberian kredit yaitu kredit

dengan jaminan. Tetapi sejak Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan

Inpres No.6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan

Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil & Menengah, Presiden

Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan program

penjaminan kredit bagi Usaha Mikro Kecil & Menengah dinamakan Kredit Usaha

Rakyat yang selanjutnya disebut KUR pada tanggal 5 November 2007. Sejak

itulah penyaluran kredit tanpa jaminan mengalami peningkatan. Kredit tanpa

jaminan adalah kredit yang diberikan oleh bank, atas dasar kepercayaan kepada

debitur, karena disini debitur tidak menyerahkan benda tetap sebagai jaminannya.

Usaha Mikro Kecil & Menengah yang selanjutnya disebut UMKM merupakan

usaha-usaha yang dijalankan oleh golongan-golongan ekonomi menengah

kebawah. UMKM juga memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi

karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relatif tinggi dan kebutuhan

modal investasinya yang kecil. UMKM menjadi salah satu target penyaluran KUR

di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang Kantor Cabang


commit to user

3

3

Sragen. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) mencatat outstanding penyaluran

kredit usaha rakyat (KUR) hingga April 2012 sebesar Rp44,9 triliun dengan total

nasabah sekitar 5,8 juta. Direktur Bisnis UMKM BRI Djarot Kusumayakti

mengatakan, dari total 5,8 juta nasabah, 3 juta di antaranya sudah melunasi kredit.

Menurut Djarot, total realisasi kredit bermasalah (Nonperforming Loan) sebesar

2,78%.(http://music.okezone.com/read/2012/05/10/452/627030/kur-bri-capai-p44-

9-t diakses tanggal 28 Juni 2012 pukul 19.00). Data yang diambil tersebut adalah

data penyaluran KUR sampai dengan bulan April 2012 dengan tingkat kredit

bermasalah sebesar 2,78 %.

Dilihat perkembangannya sampai sekarang, Penyaluran kredit usaha rakyat

(KUR) mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengalami kenaikan yang

signifikan. Dari beberapa langkah yang diambil BRI selama tiga tahun, KUR BRI

naik hampir Rp8,2 triliun.Direktur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Bank BRI

Djarot Kusumayakti menyatakan bahwa kunci kesuksesan penyaluran KUR BRI

adalah adanya fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan bisnis mikro yang

berkualitas. Hal ini terlihat dari rasio kredit macet (Nonperforming Loan) yang

rendah sebesar 2,51 persen. (http://music.okezone.com/read /2012/06/21/ 452

/651128/ dalam-3-tahun-kur-bri-naik-rp8-2-t diakses tanggal 28 Juni 2012 pukul

19.00). Yang ditonjolkan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah

kredit UMKM, karena RI berhasil karena capaiannya langsung kepada masyarakat

sehingga dapat dikatakan tepat sasarannya.

KUR tanpa jaminan ini awalnya disediakan hanya terbatas oleh bank-bank

yang ditunjuk oleh pemerintah saja, yaitu : Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank

Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Tabungan

Negara (BTN), dan Bank Bukopin. Penyaluran pola penjaminan difokuskan pada

lima sektor usaha, seperti : pertanian, perikanan dan kelautan, koperasi,

kehutanan, serta perindustrian dan perdagangan. KUR tanpa jaminan ini ditujukan

untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman

untuk usaha yang didirikannya. KUR tanpa jaminan merupakan kredit yang

memberikan kemudahan bagi masyarakat, karena kebanyakan kredit selalu

menggunakan jaminan dan menyebabkan UMKM yang belum bankable


commit to user

4

4

mengalami kesulitan dalam melakukan pinjaman ke bank. Tetapi dengan adanya

KUR tanpa jaminan ini maka para UMKM yang belum bankable dapat dengan

mudah melakukan akses pinjaman tanpa jaminan.

Permohonan peminjaman kredit tanpa jaminan tersebut harus mengikuti

berbagai prosedur yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Selain itu,

pemohon harus mengetahui hak dan kewajiban apa yang akan timbul dari masing-

masing pihak yaitu debitur dan kreditur dengan adanya KUR tanpa jaminan ini,

mengingat segala sesuatu dapat saja timbul menjadi suatu permasalahan apabila

tidak ada pengetahuan yang cukup tentang KUR tanpa jaminan ini.

Kegiatan menyalurkan kredit, apalagi kredit tanpa jaminan mengandung

resiko yang sangat tinggi sehingga dapat mempengaruhi kesehatan dan

kelangsungan usaha dan kesehatan bank. Permasalahan yang sering timbul dalam

pelaksanaan perjanjian kredit adalah kegiatan dimana debitur lalai dalam

melakukan kewajibannya (wanprestasi). Debitur terlambat dalam melakukan

cicilan atau bunga. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya kredit bermasalah

atau kredit macet. Kredit bermasalah atau Nonperforming Loan (NPL) merupakan

resiko yang tidak dapat dihindarkan dari praktek kredit perbankan. Kredit

bermasalah atau Nonperforming Loan (NPL) di perbankan itu dapat disebabkan

oleh beberapa faktor misalnya ada kesengajaan dari para pihak yang terlibat, serta

faktor-faktor lain.

Kredit bermasalah memberikan dampak yang kurang baik bagi Negara,

masyarakat dan bagi perbankan Indonesia. Untuk mengurangi resiko tersebut,

jaminan didalam pemberian kredit merupakan faktor yang paling penting. Tetapi

dalam hal ini KUR adalah kredit tanpa jaminan, sehingga sebelum memberikan

kredit, pihak Bank harus melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, latar

belakang dan usaha dari debitur serta informasi tentang data-data yang dimiliki

calon penerima kredit. Data-data dimaksud penting bagi bank untuk menilai

keadaan dan kemampuan nasabah, sehingga menumbuhkan kepercayaan bank

dalam memberikan kreditnya (Gatot Supramono, 1996 : 42).

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji

mengenai penyelesaian permasalahan KUR, yang menimbulkan berbagai


commit to user

5

5

implikasi bagi debitur ataupun kreditur. Karena itulah, penulis mengangkatnya

dalam sebuah penulisan skripsi dengan judul “ASPEK HUKUM

PENYELESAIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DALAM HAL

PELAKSANAAN PEMBERIAN KUR DI PT BANK RAKYAT INDONES IA

(PERSERO) TBK UNIT GONDANG KANTOR CABANG SRAGEN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis

merumuskan permasalahan untuk dibahas dan dikaji lebih rinci. Adapun beberapa

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini,yaitu:

1. Bagaimana prosedur dan dasar hukum pemberian KUR tanpa jaminan di PT.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang Kantor Cabang Sragen?

2. Apa saja permasalahan hukum yang timbul dari pelaksanaan pemberian KUR

di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang Kantor Cabang

Sragen?

3. Mengapa tingkat kredit macet KUR di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk Unit Gondang Kantor Cabang Sragen tergolong kecil? Langkah apa yang

dilakukan untuk membina debitur kecil?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian pada dasarnya memiliki suatu tujuan tertentu yang

hendak dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui prosedur dan dasar hukum pemberian KUR tanpa

jaminan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang Kantor

Cabang Sragen.

b. Untuk mengetahui permasalahan apa saja yang timbul dari pelaksanaan

pemberian KUR di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang

Kantor Cabang Sragen.


commit to user

6

6

c. Untuk mengetahui rendahnya kredit macet KUR di PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang Kantor Cabang Sragen dan untuk

mengetahui langkah yang dilakukan untuk membina debitur kecil.

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk memperluas wawasan, pengetahuan dan kemampuan penulis dalam

mengkaji masalah di bidang hukum perdata.

b. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

dalam program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Suatu kegiatan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang

berguna, khususnya bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri serta bermanfaat

bagi penulis maupun orang lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari

penelitian hukum ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan

hukum perdata pada khususnya.

b. Penulisan hukum ini diharapkan dapat menambah wawasan dan

pengetahuan mengenai perjanjian kredit dalam bentuk KUR.

c. Penulisan hukum ini dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan

penulisan sejenis untuk selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dan untuk

mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

c. Untuk memberikan sumbangan penelitian atau masukan bagi dunia

akademis mengenai perjanjian kredit dalam bentuk KUR yang dilakukan


commit to user

7

7

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang Kantor Cabang

Sragen

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah,yang didasarkan pada

metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari

satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya ( Soerjono

Soekanto, 2008 : 43). Agar suatu penelitian hukum skripsi bisa disebut sebagai

penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya maka harus menggunakan

metode yang tepat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah empiris, yaitu penelitian yang dilakukan

dengan mencari kebenaran data di lapangan. Pada penelitian hukum empiris,

maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder,untuk kemudian

dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap

masyarakat (Soerjono Soekanto, 2008 : 52).

Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu

penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer (Soemitro,

1983 : 24).

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang ditulis bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif,

dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia,

keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 2008 : 10).

3. Lokasi penelitian

Penulis mengambil lokasi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Unit Gondang Kantor Cabang Sragen. Karena salah satu jasa penyaluran dana

yang dilakukan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang

Kantor Cabang Sragen ini adalah pelayanan KUR dari pemerintah yang


commit to user

8

8

ditujukan untuk usaha rakyat kecil yaitu UMKM. Selain itu lokasi ini sangat

strategis dan berdekatan dengan UMKM yang menjadi sasaran KUR.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan tata cara

penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan

responden secara tertulis atau lisan dari perilaku nyata (Soerjono Soekanto,

2008 : 32).

5. Jenis data penelitian

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber

pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian (Soerjono

Soekanto, 2008 : 12). Data primer merupakan keterangan atau fakta yang

diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi,

buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan

seterusnya (Soerjono Soekanto, 2008 : 12).

6. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data diperoleh. Sumber data dalam

penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer mencakup keterangan-keterangan dari pihak-

pihak yang terlibat secara langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam hal ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Unit PT.Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang Kantor Cabang Sragen.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder digunakan untuk melengkapi dan mendukung

sumber data primer. Sumber Data Sekunder meliputi bahan–bahan pustaka

yang dapat berupa buku–buku, arsip, dokumen-dokumen, peraturan


commit to user

9

9

perundang-undangan, laporan, hasil penelitian, media elektronik serta bahan

kepustakaan lainnya yang menunjang.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang

dilakukan untuk memperoleh informasi dan keterangan-keterangan dari

responden baik dengan tatap muka atau tidak. Dalam melakukan wawancara

ini penulis menggunakan teknik wawancara terarah (directive interview).

Ada berbagai cara bagi peneliti untuk memelihara derajat pengendalian

tertentu terhadap wawancara yang dilakukan. Cara tersebut menimbulkan

pengarahan / struktur hal itu tidak berarti bahwa wawancara dilaksanakan

secara kaku (Soerjono Soekanto, 2008 : 229). Wawancara dilakukan penulis

berdasarkan pedoman yang terstruktur dan pertanyaan-pertanyaan yang

telah dipersiapkan sebelum dilakukan wawancara. Wawancara ini dilakukan

dengan melakukan tanya jawab terhadap Kepala Unit PT Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang Kantor Cabang Sragen.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder,

didapatkan melalui berbagai literatur meliputi peraturan perundang-

undangan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain yang memiliki

keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dokumen-dokumen yang

diperoleh merupakan hasil penelitian di PT.Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk Unit Gondang Kantor Cabang Sragen serta dari bahan

kepustakaan.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan hal yang sangat penting untuk

menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang

dikumpulkan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

analisis kualitatif model interaktif, yaitu digunakan dengan cara interaksi, baik


commit to user

10

10

Pengumpulan Data

Reduksi Data

Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Sajian Data

komponennya maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses

berbentuk siklus.

Terdapat tiga komponen utama analisis antara lain (HB.Sutopo, 2002 :

37) :

a. Reduksi Data

Kegiatan yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek,

membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari

catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus menerus sampai

laporan akhir penelitian selesai.

b. Sajian Data

Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat

dilaksanakan yang meliputi berbagai jenis matrik, data, gambar dan

sebagainya.

c. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan akhir dapat dilakukan ketika setelah

memahami arti dari berbagai hal yang ditemui dengan melakukan

pencatatan-pencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-

konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya penulis menarik

kesimpulan.

(1) (2)

(3)

Gambar 1. Teknik Analisis Data

Keterangan Gambar :

Ketiga komponen tersebut (proses analisa interaktif) dimulai pada waktu

pengumpulan data penelitian, peneliti selalu membuat reduksi data dan sajian


commit to user

11

11

data. Dan setelah pengumpulan data selesai, tahap selanjutnya peneliti mulai

menarik kesimpulan dengan memverivikasi berdasarkan apa yang terdapat dalam

sajian data. Aktivitas yang dilakukan dengan suatu siklus antara komponen-

komponen tersebut akan didapatkan data-data yang benar-benar mewakili dan

sesuai dengan masalah yang diteliti. Apabila kesimpulan dirasa kurang mantap

karena kurangnya rumusan dalam reduksi maupun sajian data, maka peneliti

wajib kembali melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk

mencari pendukung kesimpulan yang ada dan juga bagi pendalaman data.

Penelitian kualitatif prosesnya berlangsung dalam bentuk siklus (H.B.Soetopo,

2002 : 91-96).

F. Sistematika Penulisan Hukum

Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang dilakukannya penulisan tentang

Aspek hukum penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam hal

pelaksanaan pemberian KUR di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk Unit Gondang Kantor Cabng Sragen.. Dan untuk menjaga agar

penulisan ini tidak keluar dari permasalahan, maka penulisan dibatasi

dengan pokok-pokok pembahasan dalam perumusan masalah. Bab ini

juga menguraikan mengenai tujuan, manfaat penelitian, metode dan

sistematika yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis memaparkan landasan teori dari para pakar

maupun doktrin hukum berdasarkan literatur yang berkaitan dengan

permasalahan penelitian. Menjelaskan permasalahan yang akan diteliti

yaitu Tinjauan Umum tentang Bank, Tinjauan Umum tentang

Perjanjian, Tinjauan Umum tentang Kredit, Tinjauan Umum tentang

Kredit Usaha Rakyat, Tinjauan Umum tentang Kredit Bermasalah

serta Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Kredit Bermasalah.


commit to user

12

12

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis mencoba menyajikan pembahasan berdasarkan

rumusan masalah yang telah disusun. Dalam bab ini akan diuraikan

hasil penelitian dengan analisis, menghasilkan pembahasan atas pokok

permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya yaitu mengenai

permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan pemberian KUR yang

disertai dengan penyelesaian permasalahan yang timbul dari adanya

KUR di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang

Kantor Cabang Sragen. Dalam hal ini sesuai dengan rumusan masalah

yang ada.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisn hukum ini. Pada bab ini

akan disampaikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan

hasil penelitian dan saran-saran yang dapat disampaikan atas

penulisan hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

13

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Bank

a. Pengertian Bank

Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan,

artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan

(Kasmir, 2004 : 23). Sedangkan pengertian perbankan adalah sesuatu yang

menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan,kegiatan usaha serta cara

dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Jamal Wiwoho, 2011 :

27).

Bank merupakan tempat bagi orang perseorangan, badan-badan

usaha bahkan lembaga pemerintahan untuk menyimpan dana yang dimiliki

yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Melalui kegiatan

perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan

pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua

sektor perekonomian (Hermansyah, 2008 : 7).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat di pedesaan adalah melalui pemberian kredit. Sedangkan faktor-

faktor lain yang turut serta menentukan meningkatnya kesejahteraan

masyarakat adalah adanya pengertian yang benar bahwa penggunaan kredit

harus mampu meningkatkan produksi, menciptakan pemasaran hasil

produksi, meningkatkan pendapatan sehingga dengan kredit tersebut dapat


commit to user

14

14

menciptakan pembentukan modal yang pada gilirannya meningkatkan

kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. (Romulus Manurung, 1996 :

45)

b. Jenis-jenis Bank

Jenis perbankan dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu (Kasmir,

2004 : 32-39 ) :

1) Dilihat dari segi fungsinya

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 jo Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, jenis bank terdiri atas :

a) Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional dan / atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa

yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh

jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya

dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank Umum sering disebut bank

komersil (Commercial bank).

b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika

dibanding dengan kegiatan bank umum.

2) Dilihat dari segi kepemilikannya

Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan

saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi

kepemilikan yaitu :


commit to user

15

15

a) Bank milik pemerintah

Akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga

seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

Contohnya :

(1) Bank Negara Indonesia 46 (BNI)

(2) Bank Rakyat Indonesia (BRI)

(3) Bank Tabungan Negara (BTN)

(4) Bank Mandiri

b) Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh swasta

nasional, serta akte pendiriannya didirikan oleh swasta, begitu pula

pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contohnya:

(1) Bank Muamalat

(2) Bank Danamon

(3) Bank Central Asia

c) Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang

berbadan hukum koperasi. Contohnya yaitu Bank Umum Koperasi

Indonesia (Bukopin)

d) Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri,

baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Contohnya adalah

Standard Chartered Bank

e) Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan

pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas

dipegang oleh warganegara Indonesia. Contoh :

(1) Bank CIMB Niaga

(2) Bank Permata

3) Dilihat dari segi status


commit to user

16

16

Dilihat dari segi kemampuan dalam melayani masyarakat maka

bank umum dapat dibagi ke dalam 2 (dua) macam :

a) Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri

atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan

misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travelers

cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi

lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank

Indonesia.

b) Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan

transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan

transaksi seperti halnya bank devisa. Transaksi yang dilakukan masih

dalam batas-batas negara.

4) Dilihat dari segi cara menentukan harga

a) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat)

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia adalah bank yang

berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan

dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang

berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu :

(1) Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti

giro, tabungan maupun deposito Demikian pula harga untuk produk

pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku

bunga tertentu.

(2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional (Barat)

menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam

nominal atau presentase tertentu.

b) Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam)

Bank berdasarkan prinsip syariah menggunakan aturan perjanjian

berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk

menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan


commit to user

17

17

lainnya.Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank

yang berdasarkan prinsip syariah adalah :

(1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)

(2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah)

(3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan

(murabahah)

(4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan

(ijarah)

(5) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang

yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)

c. Usaha Bank

Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh bank sesuai dengan Pasal 6

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah :

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro,

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya

yang dipersamakan dengan itu;

2) Memberikan kredit;

3) Menerbitkan surat pengakuan hutang;

4) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk

kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

a) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang

masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam

perdagangan surat-surat dimaksud;

b) Surat Pengakuan Hutang dan kertas dagang lainnya yang masa

berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-

surat dimaksud;

c) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;

d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;

e) Obligasi;


commit to user

18

18

f) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

g) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1

(satu) tahun;

5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk

kepentingan nasabah;

6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana

kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana

telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan

perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan

suatu kontrak;

10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam

bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;

11) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali

amanat;

12) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan

Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia;

13) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak

bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

d. Aspek Hukum Jasa Perbankan

Aspek Hukum mengandung makna yang luas meliputi semua

peraturan. Menurut Van Kan Hukum merupakan keseluruhan peraturan

hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di

dalam masyarakat. Ketentuan perbankan Indonesia menentukan bahwa

usaha bank, harus sesuai dengan jenis bank itu sendiri. Usaha Bank dalam

bentuk pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan penanaman yang


commit to user

19

19

diberikan dalam bentuk pinjaman atau kredit, surat-surat berharga dan

penanaman dalam harta tetap dan inventaris. (Lukman Santoso,2011 : 47).

Dalam pemberian kredit perbankan, penilaian suatu kredit layak atau

tidak untuk diberikan dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang

ada. Aspek hukum didalam pemberian kredit adalah masalah legalitas badan

usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit.

Penilaian dimulai dari meneliti keabsahan dan kesempurnaan akte pendirian

perusahaan, sehingga dapat diketahui siapa-siapa pemiliknya dan besarnya

modal masing-masing pemilik. (Kasmir, 2012 : 140)

e. Sumber Hukum Perbankan

Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum

dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti materiil. Sumber hukum

dalam arti materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu

sendiri dan itu tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah

dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan lain sebagainya

(Lukman Santoso, 2011 :25).

Sumber hukum dalam arti materiil baru diperhatikan jika dianggap

perlu untuk diketahui asal-usul hukum. Sumber hukum formil adalah tempat

ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan, baik yang terlutis

maupun tidak tertulis (Muhammad Djumhana, 1993 :14).

Sumber hukum tersebut berupa ketentuan perbankan yang sedang

berlaku pada saat ini, yaitu (Lukman Santoso, 2011 : 25 -26)

1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan

Sistem Nilai tukar

4) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

5) Undang-Undang Pasar Modal

6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

7) KUHPerdata, Buku II dan Buku III


commit to user

20

20

f. Prinsip Operasional Perbankan

Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip operasional

perbankan yaitu :

1) Prinsip Kepercayaan

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara

nasabah dengan bank. Bank berusaha mencari dana dari masyarakat yang

disimpan dari kepercayaan, sehingga setiap Bank perlu menjaga

kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan

kepercayaan masyarakat.

2) Prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank

dalam menjalankan kegiatannya baik dalam menghimpun dana maupun

menyalurkannya kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan

dilaksanakannya prinsip kehati-hatian adalah agar bank selalu dalam

keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi

ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku.

3) Prinsip kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 47 A

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 40 ayat (1)

menjelaskan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai

nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan

Pasal 44A.

4) Prinsip mengenal nasabah

Prinsip pengenalan nasabah merupakan prinsip yang diterapkan oleh

bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau

kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang

mencurigakan. Tujuan prinsip ini adalah meningkatkan peran lembaga

keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga


commit to user

21

21

keuangan serta menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan

dijadikan ajang tindak kejahatan.

2. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata Pasal 1313 adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut teori

baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian,

adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata

sepakat untuk menimbulkan akibat hukum (salim HS, 2002 : 161).

Perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa dimana seseorang

berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk

melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 2002 : 36). Dari peristiwa itu timbullah

suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.

Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa

perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan

disamping sumber-sumber lainnya. Ada perikatan yang lahir dari Undang-

Undang dan ada perikatan yang lahir karena perjanjian.

b. Jenis-jenis perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut beberapa cara yaitu (Handri

Raharjo, 2009 : 59 – 68) :

1) Perjanjian menurut sumbernya

a) Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga. Misalnya

perkawinan

b) Perjanjian yang bersumber dari hukum kebendaan, adalah perjanjian

yang berhubungan dengan peralihan hukum benda

c) Perjanjian obligatoir, adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban

d) Perjanjian yang bersumber dari hukum acara

e) Perjanjian yang bersumber dari hukum publik


commit to user

22

22

2) Perjanjian menurut hak dan kewajiban para pihak, dibedakan menjadi :

a) Perjanjian timbal balik, adalah perjanjian yang menimbulkan

kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Perjanjian ini ada 2 macam

yaitu perjanjian timbal balik yang sempurna dan tidak sempurna.

Misalnya perjanjian jual beli

b) Perjanjian sepihak, adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban

pada salah satu pihak saja, sedangkan pada pihak yang lain hanya ada

hak. Contoh : hibah (Pasal 1666 KUHPer) dan perjanjian pemberi

kuasa (Pasal 1792 KUHPer)

3) Perjanjian menurut keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi pada

pihak yang lain, dibedakan menjadi :

a) Perjanjian Cuma-Cuma, adalah perjanjian yang hanya memberikan

keuntungan pada salah satu pihak. Contoh perjanjian hibah

b) Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari

pihak yang satu selalu mendapat kontra prestasi dari pihak lain dan

antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Contoh :

perjanjian jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain

4) Perjanjian menurut namanya, dibedakan menjadi perjanjian khusus /

bernama/ nominaat dan perjanjian umum / tidak bernama / innominaat /

perjanjian jenis baru (Pasal 1319 KUHPer) :;

a) Perjanjian khusus / bernama / nominaat adalah perjanjian yang

memiliki nama dan diatur dalam KUHPer. Contoh perjanjian-

perjanjian yang terdapat dalam buku III Bab V-XVIII KUHPer

antara lain perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar, perjanjian

sewa-menyewa,perjanjian hibah, perjanjian pinjam meminjam.

b) Perjanjian umum / tidak bernama / innominaat / perjanjian jenis baru

adalah perjanjian yang timbul, tumbuh dan hidup dalam masyarakat

karena asas kebebasan berkontrak dan perjanjian ini belum dikenal

pada saat KUHPer diundangkan.

5) Perjanjian menurut bentuknya ada 2 macam, yaitu perjanjian lisan / tidak

tertulis dan perjanjian tertulis.


commit to user

23

23

Yang termasuk perjanjian lisan adalah :

a) Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana adanya kata sepakat

antara para pihak saja sudah cukup untuk timbulnya perjanjian yang

bersangkutan

b) Perjanjian riil adalah perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadinya

penyerahan barang atau kata sepakat bersamaan dengan penyerahan

barangnya. Misalnya perjanjian penitipan barang dan perjanjian

pinjam pakai.

Yang termasuk perjanjian tertulis adalah :

a) Perjanjian standar atau baku adalah perjanjian yang berbentuk tertulis

berupa formulir yang isinya adalah distandarisasi (dibakukan)

terlebih dahulu secara sepihak oleh produsen serta bersifat massal

tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen

b) Perjanjian formal adalah perjanjian yang telah ditetapkan dengan

formalitas tertentu.misalnya perjanjian hibah dengan akta notaris.

Dalam perjanjian ini dikenal dengan istilah akta, yaitu surat yang

diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi

dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula

dengan sengaja untuk pembuktian. Bentuk akta ada 2 yaitu akta

autentik (akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang

berwenang yang memuat tentang adanya peristiwa-peristiwa hukum

yang menjadi dasar adanya hak atau perikatan dan mengikat bagi

pembuatnya ataupun bagi pihak ketiga) dan akta dibawah tangan

(akta yang pembuatannya dilaksanakan sendiri oleh para pihak atau

tidak ada campur tangan dari pejabat).

6) Perjanjian menurut sifatnya dibedakan :

a) Perjanjian pokok yaitu perjanjian yang utama

b) Perjanjian accessoir adalah perjanjian tambahan yang mengikuti

perjanjian utama / pokok, misalnya perjanjian pembebanan hak

tanggungan / fiducia.


commit to user

24

24

c. Unsur-unsur Perjanjian

Unsur-Unsur dalam perjanjian terdiri atas (Salim HS, 2002 : 161) :

1) Adanya perbuatan hukum;

2) Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang;

3) Persesuaian kehendak ini harus dipublikasikan dinyatakan;

4) Perbuatan hukum itu terjadi karena kerjasama dua orang atau lebih;

5) Pernyataan kehendak (wilsverklaring) yang sesuai itu harus saling

bergantung satu sama lain;

6) Kehendak itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum;

7) Akibat hukum itu kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal

balik;

8) Persesuaian kehendak itu harus dengsn mengingat peraturan perundang-

undangan.

Berdasarkan perkembangan ilmu hukum, dikenal adanya tiga unsur

perjanjian, antara lain(Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004 : 85-90):

1) Unsur Esensialia

Unsur Esensialia adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian,

bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut, maka perjanjian yang

dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak dapat

menjadi berbeda, dan karenanya menjadi tidak sejalan dan sesuai dengan

kehendak para pihak.

2) Unsur Naturalia

Unsur Naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian

tertentu, setelah unsur esensialia-nya diketahui secara pasti. Misalnya

dalam perjanjian yang mengandung unsur esensialia jual belum pasti

terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk

menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi.

3) Unsur Aksidentalia

Unsur Aksidentalia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang

merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang

oleh para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan


commit to user

25

25

secara bersama-sama oleh para pihak. Misalnya dalam jual beli unsur

aksidentalia adalah ketentuan mengenai tempat dan saat penyerahan

kebendaan yang dijual atau dibeli.

d. Syarat sah perjanjian

Satu hal pokok yang harus diketahui agar perjanjian itu mempunyai

kekuatan hukum mengikat adalah syarat sahnya perjanjian. Syarat sah

tersebut terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

yang selanjutnya disebut KUHPer menentukan bahwa untuk sahnya

persetujuan-persetujuan diperlukan 4 (empat) syarat,yaitu:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa

para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian

kemauan yang saling menyetujui kehendak masing-masing,yang

dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan

penipuan.

2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Cakap (bekwaam) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan

perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal fikiran

dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk

melakukan suatu perbuatan tertentu (Riduan Syahrini, 2000 : 217). Pasal

1330 KUHPer menyebutkan mereka yang tidak cakap untuk membuat

perjanjian, yaitu :

a) Orang-orang yang belum dewasa

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21

(dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin (Pasal 330

KUHPer).

b) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan adalah setiap orang

dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata

gelap dan boros (Pasal 433 KUHPer). Dalam hal ini mereka


commit to user

26

26

dipandang tidak mampu menyadari tanggung jawabnya dan karena ia

tidak cakap untuk mengadakan perjanjian, maka yang mewakili

adalah pengampunya.

c) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-

Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-

Undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

3) Karena hal tertentu

Suatu tertentu yang dimaksudkan adalah barang yang menjadi objek

perjanjian.Menurut Pasal 1333 KUHPer barang yang menjadi objek suatu

perjanjian harus tertentu, setidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya,

sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat

ditentukan atau diperhitungkan.

4) Suatu sebab yang halal

Mengenai syarat ini Pasal 1335 KUHPer menyatakan bahwa suatu

perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang

palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Artinya bahwa suatu

perjanjian dibuat dengan tidak melanggar norma yang berlaku serta tidak

mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.

e. Asas-asas perjanjian

Hukum perikatan yang timbul karena perjanjian mengenal tiga asas penting,

yaitu asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, dan asas kebebasan

berkontrak (Salim HS, 2002 : 157) :

1) Asas Konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPer. Setiap

orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya menciptakan

perjanjian, ada kemauan untuk saling mengikat diri. Konsensualisme

adalah kesepakatan, maka asas ini menetapkan terjadinya suatu

perjanjian setelah tercapainya kata sepakat kedua belah pihak yang

mengadakan perjanjian. Dengan tercapainya kata sepakat telah


commit to user

27

27

menunjukkan pada saat itu perjanjian mulai berlaku dan mengikat para

pihak.

2) Asas Pacta Sunt Servanda

Asas Pacta sunt Servanda berhubungan dengan akibat perjanjian. Hal ini

dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang berbunyi

“Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.

Akibat hukum suatu perjanjian yaitu adanya kepastian hukum yang

mengikat.

3) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer.

Asas kebebasan berkontrak berkaitan erat dengan isi perjanjian, yaitu

kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan

perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan

persyaratannya, serta menentukan bentuk perjanjian tertulis atau lisan,

asalkan perjanjian itu tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan,

dan undang-undang. Asas ini berhubungan dengan asas konsensualisme

dan asas kekuatan mengikat.

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan

dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut

menurut Mariam Darus Badrulzaman adalah sebagai berikut (Mariam

Badrulzaman,1994 : 108 – 115) :

1) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme memberikan batasan bahwa suatu perjanjian terjadi

sejak tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak, dengan kata lain

perjanjian itu sudah sah dan membuat akibat hukum sejak saat

tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian.

2) Asas kepercayaan

Asas kepercayaan (vertrouwensbeginsel), yaitu suatu asas yang

menyatakan bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak

lain menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak bahwa satu sama


commit to user

28

28

lain akan memegang janjinya atau melaksanakan prestasinya masing-

masing.

3) Asas kekuatan mengikat

Asas kekuatan mengikat mengatur bahwa para pihak pada suatu

perjanjian tidak semata-mata terikat pada apa yang diperjanjikan, akan

tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh

kebiasaan, kepatutan serta moral.

4) Asas persamaan hukum

Asas persamaan hokum menempatkan para pihak di dalam persamaan

derajat, tidak ada perbedaan yang menyangkut perbedaan kulit, bangsa,

kekayaan, kekuasaan dan jabatan.

5) Asas keseimbangan

Asas ini merupakan lanjutan dari asas persamaan hukum. Kreditur atau

pelaku usaha mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika

diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur,

namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu

dengan itikad baik.

6) Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum disebut juga asas pacta sunt servanda. Asas pacta

sunt servanda merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan

dengan daya mengikat suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah

oleh para pihak mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti

Undang-Undang.

7) Asas Moral

Asas moral terlihat pada perikatan wajar, dimana suatu perbuatan

sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk

menggugat kontra prestasi dari pihak debitur. Asas moral terlihat pula

dari (zaakwarneming), dimana seseorang yang melakukan perbuatan

sukarela (moral) mempunyai kewajiban untuk meneruskan dan

menyelesaikan perbuatannya. Asas ini disimpulkan dari Pasal 1339

KUHPer.


commit to user

29

29

8) Asas kepatutan

Asas kepatutan berkaitan dengan isi perjanjian, dimana perjanjian

tersebut juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat

perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang.

Asas kepatutan dapat disimpulkan dari Pasal 1339 KUHPer.

9) Asas kebiasaan

Asas kebiasaan menyatakan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan

secara diam-diam selamanya dianggap diperjanjikan. Asas ini tersimpul

dari Pasal 1339 jo 1347 KUHPer.

f. Berakhirnya Perjanjian

Menurut Pasal 1381 KUHPer, perikatan hapus karena :

1) Pembayaran;

2) Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpangan atau

penitipan atau konsignasi;

3) Pembaruan utang atau novasi;

4) Perjumpaan utang atau kompensasi;

5) Pencampuran utang atau konfusio;

6) Pembebasan utangnya;

7) Musnahnya barang yang terutang;

8) Kebatalan atau pembatalan;

9) Berlakunya suatu syarat batal;

10) Daluwarsa.

Berakhirnya perjanjian tidak diatur secara tersendiri dalam Undang-

Undang, tetapi hal itu dapat disimpulkan dari beberapa ketentuan yang ada

dalam Undang-Undang tersebut. Berakhirnya suatu perjanjian tersebut

disebabkan oleh (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004 : 43) :

1) Ditentukan terlebih dahulu oleh para pihak, misalnya dengan menetapkan

batas waktu tertentu, maka jika sampai pada batas yang telah ditentukan

tersebut, mengakibatkan perjanjian hapus;

2) Undang-Undang yang menetapkan batas waktunya suatu perjanjian;


commit to user

30

30

3) Karena terjadinya peristiwa tertentu selama perjanjian dilaksanakan;

4) Salah satu pihak meninggal dunia;

5) Adanya pernyataan untuk mengakhiri perjanjian yang diadakan oleh

salah satu pihak atau pernyataan tersebut sama-sama adanya kesepakatan

untuk mengakhiri perjanjian yang diadakan;

6) Putusan hakim yang mengakhiri suatu perjanjian yang diadakan;

7) Telah tercapainya tujuan dari perjanjian yang diadakan oleh para pihak.

3. Tinjauan Umum tentang Kredit

a. Pengertian Kredit

Kata “kredit” berasal dari bahasa latin yaitu credere yang berarti

kepercayaan. Oleh karena itu dasar kredit adalah kepercayaan yang

diberikan seseorang (kreditur) kepada orang lain dan percaya bahwa si

penerima kredit tersebut (debitur) akan melunasi segala sesuatu yang telah

disepakati bersama (Jamal Wiwoho, 2011 : 89).

Thomas Suyatno memaknai kredit sebagai suatu kepercayaan.

Seseorang atau badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa

penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi

segala sesuatu yang telah dijanjikan yaitu berupa barang, uang atau jasa

(Thomas Suyatno, 2003 : 12).

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10

Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992

tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian

bunga.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kredit adalah

pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau

pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan

lain.


commit to user

31

31

b. Unsur-unsur Kredit

Unsur-unsur kredit terdiri atas (Budi Untung, 2000 : 3) :

1) Kepercayaan

Kepercayaan berarti bahwa pemberi kredit yakin bahwa prestasi yang

diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-

benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang

akan datang.

2) Tenggang waktu

Tenggang waktu yaitu waktu yang memisahkan antara pemberian

prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan

datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari

uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang

akan diterima pada masa yang akan datang.

3) Degree of risk

Degree of risk yaitu resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya

jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan

kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin panjang

jangka waktu kredit diberikan maka semakin tinggi pula tingkat

resikonya, sehingga terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat

diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko.

Karena adanya unsur resiko ini maka dibutuhkan jaminan dalam

pemberian kredit.

4) Prestasi atau objek kredit

Prestasi atau objek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi

juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun, karena kehidupan

ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-

transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali dijumpai

dalam praktek perkreditan.


commit to user

32

32

c. Jenis-jenis Kredit

Jenis-jenis kredit yang diberikan Bank Umum dan Bank Perkreditan

Rakyat antara lain (Jamal Wiwoho, 2011 : 92 -95) :

1) Dilihat dari segi kegunaan

a) Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasa

digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun

proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

b) Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan

produksi dalam operasionalnya.

2) Dilihat Dari Segi Tujuan Kredit

a) Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau

investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

b) Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit

ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena

memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan

usaha.

c) Kredit perdagangan

Kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk

membiayai aktivitas perdagangan seperti untuk membeli barang

dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan

barang dagangan tersebut.

3) Dilihat Dari Segi Jangka Waktu

a) Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun

dan biasanya untuk modal kerja.

b) Kredit Jangka Menengah


commit to user

33

33

Kredit yang memiliki jangka waktu berkisar antara 1 tahun sampai

dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan

investasi.

c) Kredit Jangka Panjang

Kredit yang masa pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun.

4) Dilihat Dari Segi Jaminan

a) Kredit Dengan Jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tersebut dapat berbentuk

barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya

setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai

jaminan yang diberikan si calon debitur.

b) Kredit Tanpa Jaminan

Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.

Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, character

serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan

dengan bank atau pihak lain.

5) Dilihat dari segi sektor usaha

a) Kredit pertanian

Kredit yang dibiayai untuk sector perkebunan atau pertanian. Sektor

usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b) Kredit Peternakan

Kredit yang diberikan pada sektor peternakan baik jangka pendek

maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek misalnya peternakan

ayam dan jangka panjang ternak kambing atau ternak sapi.

c) Kredit Industri

Kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil,

industri menengah atau industri besar.

d) Kredit Pertambangan

Kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang

yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas,

minyak atau timah.


commit to user

34

34

e) Kredit Pendidikan

Kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana

pendidikan atau dapat pula kredit untuk para mahasiswa.

f) Kredit Profesi

Kredit yang diberikan kepada para kalangan professional seperti

dosen, dokter atau pengacara.

g) Kredit Perumahan

Kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan

biasanya berjangka waktu panjang.

4. Tinjauan Umum tentang Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

a. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan suatu proses, cara, perbuatan melaksanakan

(rancangan, keputusan,dsb). Pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk

mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai

sasaran yang sesuai dengan perencanaan manejerial dan usaha-usaha

organisasi. (http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology /2205936 -

pengertian-pelaksanaan-actuating /#ixzz20 QY6MPZb. Diakses tanggal 5

Juli 2012)

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Perbankan, dalam melaksanakan

kegiatan melaksanakan kegiatan usahanya yang berupa pemberian kredit,

bank antara lain (M.Bahsan, 2010 : 79) :

1) Wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas

itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi

utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan (Pasal 8 ayat (1))

2) Memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan sesuai dengan ketentuan

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Pasal 8 ayat (2))

b. Pengertian Kredit Usaha Rakyat

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008

tentang fasilitas penjaminan KUR, pengertian KUR adalah kredit atau


commit to user

35

35

pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro, Kecil, Menengah-Koperasi)

dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas

penjaminan untuk usaha produktif.

KUR adalah kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil,

Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan

investasi yang didukung fasilitas penjamin untuk usaha produktif. KUR

adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya

berasal sepenuhnya dari dana bank.

c. Tujuan diluncurkannya Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Tujuan diluncurkannya KUR yaitu (Djoko Retnadi. Kredit Usaha

Rakyat (KUR), Harapan dan Tantangan. http://www.bni.co.id) :

1) Untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan

UMKM;

2) Untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi;

3) Untuk penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Kredit ini difokuskan pada lima sektor usaha yakni pertanian,

perikatan, kelautan, koperasi, kehutanan, perindustrian dan perdagangan.

Persoalan utama yang dihadapi usaha kecil dominan pada modal. Untuk

itulah peluncuran KUR ini sasaran utamanya para pelaku Usaha kecil, mikro

terutama yang feasible (usaha produktif yang layak) tetapi belum bankable

karena KUR ini bunganya tidak boleh di atas 24% pertahun. KUR ditujukan

untuk memberikan kemudahan kepada Usaha, Mikro, Kecil dan Koperasi

untuk memperoleh fasilitas kredit. Keuangan mikro merupakan penyediaan

layanan keuangan untuk pelanggan berpenghasilan rendah, termasuk

konsumen dan bekerja sendiri, yang secara tradisional tidak memiliki akses

terhadap perbankan dan layanan terkait. Microfinance is the provision of

financial services to low-income clients, including consumers and the self-

employed, who traditionally lack access to banking and related services.

(Sulaiman D. Muhammad, 2010 : 88)


commit to user

36

36

Usaha yang layak yang dimaksudkan adalah usaha calon debitur

yang menguntungkan / memberikan laba sehingga mampu membayar bunga

dan mengembalikan seluruh hutang/ kewajiban pokok kredit / pembiayaan

dalam jangka waktu yang disepakati bank dengan debitur dan memberikan

sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya. Dalam menilai

kelayakan kredit dari peminjam,Bank diterapkan persyaratan standar dan

ketat, untuk menentukan kelangsungan hidup bisnis dan kemampuan untuk

membayar kembali pinjaman.Sedangkan yang dimaksud belum bankable

yaitu usaha yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan dari Bank

antara lain dalam hal penyediaan agunan tambahan dan pemenuhan

persyaratan perkreditan yang sesuai dengan ketentuan Bank.

d. Penggolongan Kredit Usaha Rakyat

Sejak diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada

tanggal 5 November 2007. KUR ditawarkan dengan berbagai pilihan yaitu :

1) KUR s/d Rp. 500.000,-

2) KUR (mikro) s/d Rp. 5.000.000,-

3) KUR Lingkage Program

e. Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Terdapat beberapa ketentuan umum dalam penyaluran KUR :

1) Penyaluran KUR diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri

Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjamin Kredit

Usaha Rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan

No. 10/PMK.05/2009.

2) Pemerintah memberikan penjaminan terhadap risiko KUR sebesar 70%

sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana.

Penjamin KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM

pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan

ekonomi nasional.


commit to user

37

37

3) Beberapa ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam

penyaluran KUR adalah sebagai berikut :

a) UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha

produktif yang feasible (usaha produktif yang layak) namun belum

bankable dengan ketentuan:

(1) Merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit/

pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan melalui Sistem

Informasi Debitur (SID) pada saat Permohonan Kredit/Pembiayaan

diajukan dan/ atau belum pernah memperoleh fasilitas Kredit

Program dari Pemerintah;

(2) Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota

Kesepakatan Bersama (MoU) Penjaminan KUR dan sebelum

addendum I (tanggal 9 Oktober 2007 s.d. 14 Mei 2008), maka

fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum

pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya;

(3) KUR yang diperjanjikan antara Bank Pelaksana dengan

UMKM-K yang bersangkutan.

b) KUR disalurkan kepada UMKM-K untuk modal kerja dan investasi

dengan ketentuan :

(1)Untuk kredit sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),

tingkat bunga kredit yang dikenakan maksimal sebesar/setara 24 %

(dua puluh empat persen) efektif per tahun.

(2)Untuk kredit di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai

dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tingkat bunga

kredit yang dikenakan maksimal sebesar/setara 16% (enam belas

persen) efektif per tahun.

c) Bank Pelaksana memutuskan pemberian KUR berdasarkan penilaian

terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang

sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.


commit to user

38

38

f. Cara mengakses KUR tanpa jaminan

Kredit mempunyai kedudukan sebagai salah satu sumber uang yang

bisa digunakan dalam membiayai kegiatan usaha. Penyaluran kredit

merupakan fokus dan merupakan kegiatan utama perbankan dalam

menjalankan fungsi intermediasinya. (Sri Haryati, 2009 : 300). Pihak yang

membutuhkan kredit tanpa jaminan dapat menghubungi Kantor Cabang

Pembantu Bank Pelaksana terdekat. Memenuhi persyaratan dokumentasi

sesuai dengan yang ditetapkan Bank Pelaksana dengan mengajukan surat

permohonan kredit/ pembiayaan kemudian Bank Pelaksana akan

melakukan penilaian kelayakan kredit dan memberikan putusan kredit

disetujui atau tidak. Bank Pelaksana berwenang memberikan persetujuan

atau menolak permohonan kredit.

Dalam menilai kelayakan kredit dari peminjam, bank

menerapkan persyaratan standar dan ketat, untuk menentukan kelangsungan

hidup bisnis dan kemampuan untuk membayar kembali pinjaman. In

assessing the creditworthiness of borrowers, banks applied standard and

stringent requirements, to determine the viability of the business and the

ability to repay the loans.( Dr. Tomola M. Obamuyi, 2011 : 60).

e. Bank dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Tahap awal peluncuran Kredit Usaha Rakyat melibatkan 6 (enam)

bank yaitu PT. Bank Mandiri Tbk, PT. Bank Negara Indonesia Tbk, PT.

Bank Bukopin Tbk, PT. Bank Tabungan Negara Tbk dan PT. Bank Rakyat

Indonesia Tbk, dan PT. Bank Syariah Mandiri. Sedangkan yang bertindak

sebagai Perusahaan Penjamin Kreditnya adalah Asuransi Kredit Indonesia

(Askrindo).

5. Tinjauan Umum tentang Kredit Bermasalah

a. Pengertian Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah atau Nonperforming Loan (NPL) merupakan

resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank (Jamal


commit to user

39

39

Wiwoho, 2011 : 100). Resiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak

kembali tepat pada waktunya.

Ada beberapa pengertian kredit bermasalah (Veitzal, 2005 : 476)

yaitu :

1) Kredit yang didalam pelaksanaannya belum mencapai / memenuhi target

yang diinginkan oleh pihak kreditur;

2) Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari

bagi kreditur dalam arti luas;

3) Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya,

baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran

bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos kreditur yang menjadi

beban nasabah yang bersangkutan;

4) Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya,terutama apabila

sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak

cukup untuk membayar kembali kredit sehingga belum mencapai /

memenuhi target yang diinginkan oleh kreditur;

5) Kredit dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai

perjanjian, sehingga terjadi tunggakan, atau ada potensi kerugian di

perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko di

kemudian hari bagi kreditur dalam arti luas;

6) Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya

terhadap kreditur, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya,

pembayaran bunga, pembayaran ongkos-ongkos kreditur yang menjadi

beban nasabah yang bersangkutan.

7) Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancer, diragukan dan macet

serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

b. Penggolongan Kredit Bermasalah

Penggolongan Kredit Bermasalah menurut kriteria yang diberikan

oleh Bank Indonesia yaitu sesuai dengan Pasal 4 Surat Keputusan Direktur


commit to user

40

40

Bank Indonesia Nomor 30 / 267 / KEP / DIR, tanggal 27 Februari 1998

adalah sebagai berikut :

1) Kredit Lancar

a) Pembayaran angsuran pokok dan / atau bunga tepat

b) Memiliki mutasi rekening yang aktif

c) Bagian dari kredit yang dijamin dengan jaminan tunai (cash

collateral)

2) Dalam Perhatian Khusus (Special Mention)

a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga yang belum

melampaui waktu 90 hari, atau;

b) Kadang-kadang terjadi cerukan;

c) Mutasi rekening relatif rendah;

d) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan;

e) Didukung oleh pinjaman baru.

3) Kredit Kurang Lancar (Substandard)

a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga yang telah

melampaui 90 hari;

b) Sering terjadi cerukan;

c) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah;

d)Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90

hari;

e) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur;

f) Dokumentasi pinjaman lemah.

4) Kredit Diragukan (Doubtful)

a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga yang telah

melampaui 180 hari;

b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen;

c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari;

d)Dokumentasi hokum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun

pengikatan jaminan.

5) Kredit Macet


commit to user

41

41

a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah

melampaui 270 hari;

b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;

c) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan

pada nilai wajar.

c. Penyebab terjadinya Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah atau nonperforming loan merupakan resiko yang

terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Resiko tersebut berupa

keadaan dimana kredit tidak kembali tepat waktunya. Kredit bermasalah

atau nonperforming loan itu dalam perbankan dapat disebabkan oleh

berbagai faktor, misalnya ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat

dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit atau disebabkan

oleh faktor lain seperti faktor makro ekonomi.

Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau nonperforming

loan apabila kualitas kredit tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang

lancar, diragukan atau macet. Untuk kredit-kredit bermasalah yang bersifat

nonstructural, pada umumnya dapat diatasi dengan langkah-langkah

restrukturisasi, sedangkan untuk kredit-kredit bermasalah yang bersifat

struktural pada umumnya tidak dapat diselesaikan dengan cara

restrukturisasi sebagaimana kredit bermasalah yang bersifat nonstruktural

melainkan harus diberikan haircut sebagaimana ditentukan oleh peraturan

Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 agar usahanya dapat berjalan kembali dan

pendapatannya mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Gejala kredit macet antara lain disebabkan oleh :

1) Menurunnya pendapatan bersih

Turunnya pendapatan bersih dapat disebabkan oleh menurunnya

penerimaan atau naiknya biaya.


commit to user

42

42

2) Menurunnya penjualan secara tajam

Turunnya penjualan secara tajam adalah wajar dalam siklus hidup

perusahaan, tetapi jika penurunan penjualan secara sangat tajam

merupakan tanda perusahaan akan menemui titik kritis.

3) Menurunnya perputaran persediaan

Perputaran persediaan yang cepat akan memberikan kelancaran bagi

perusahaan. Tetapi jika perputaran tersebut kecepatannya menurun

berarti banyak barang yang tidak laku, berarti perusahaan diambang

kesulitan.

4) Meningkatnya penjualan secara tajam

Naiknya penjualan secara tajam disebabkan perusahaan ingin mempunyai

uang secara cepat guna melakukan penjualan sehingga harga jual

dibawah harga pokok.

5) Menurunnya perputaran piutang

Perputaran piutang yang cepat juga akan memberikan bagi perusahaan

untuk segera melikuiditas. Tetapi jika piutang sulit ditagih akan

menimbulkan bagi perusahaan dalam melanjutkan operasionalnya.

6) Menurunnya modal lancar

Turunnya modal lancar dapat disebabkan karena melakukan pembelian,

membengkaknya hutang kepada pihak ketiga dan mungkin karena

pemborosan

7) Nasabah mulai ingkar janji

8) Nasabah membuat laporan fiktif

9) Nasabah tidak terbuka, yaitu dengan merahasiakan sesuatu hal yang erat

kaitannya dengan penggunaan kredit.

10) Nasabah menolak wawancara

Apabila dilihat dari segi pelaku kredit, maka faktor-faktor kredit

macet dari nasabah adalah :

1) Kelemahan Nasabah :

a) Manajemen kurang (kurang menguasai manajemen kredit);

b) Tidak memiliki perencanaan yang baik ;


commit to user

43

43

c) Produk ketinggalan jaman;

d) Kalah bersaing;

e) Lokasi usaha yang tidak tepat;dan

f) Administrasi yang kacau.

2) Kenakalan nasabah

a) Tidak jujur dan suka ingkar janji;

b) Melakukan penyimpangan penggunaan;

c) Pola hidup yang boros atau mewah;

d) Suka berbuat skandal;

e) Suka berjudi dan berspekulasi.

d. Upaya mencegah terjadinya Kredit Bermasalah

Upaya pencegahan memerlukan adanya berbagai kebijakan yang

baik, yaitu :

1) Kebijaksanaan Pokok Penyaluran Kredit yang Sehat

Kebijaksaan pokok harus dinyatakan secara tertulis oleh setiap

bank. Dengan demikian setiap pejabat bank mempunyai pedoman yang

dapat dipergunakan sebagai pegangan dalam melaksanakan tugasnya.

Kebijaksanaan pokok perkreditan itu harus jelas sehingga mudah

dimengerti, ringkas dan padat.

Walaupun kebijaksanaan setiap bank tidaklah sama namun

ketentuan-ketentuan yang harus ada adalah (Budi Untung, 2000 : 145) :

a) Struktur organisasi bidang perkreditan dan job description;

b) Kewenangan dari masing-masing pejabat;dan

c) Batas pemberian kredit kepada debitur

2) Sumber Daya Manusia yang Solid dalam bidang perkreditan

Agar dapat menerapkan asas manajemen yang sehat, bank harus

mempunyai sumber daya manusia yang sehat, baik mengenai pendidikan

maupun moralnya. Tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab dewan

direksi dalam kaitannya dengan perkreditan adalah :

a) Menyiapkan rencana tahunan dan kebijaksanaan pemberian kredit;


commit to user

44

44

b) Melaksanakan rencana tahunan dan kebijaksanaan pemberian kredit

yang telah mendapat persetujuan dari dewan komisaris;

c) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan rencana tahunan dan

kebijaksanaan pemberian kredit kepada dewan komisaris bank dan

kepada bank sentral;

d) Memonitor pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan;

e) Melakukann koreksi yang diperlukan terhadap penyimpangan dari

rencana kredit tahunan dan kebijaksanaan perkreditan;

f) Memonitor perkembangan mutu kredit secara keseluruhan, kredit

yang diberikan kepada debitur yang mempunyai hubungan dengan

bank, dan kredit yang diberikan kepada debitur tertentu;dan

g) Menentukan langkah penanganan kredit bermasalah dan memonitor

pelaksanaannya.

Setiap bank mempunyai kewajiban untuk meningkatkan mutu

sumber daya manusia mereka antara lain dengan menyelenggarakan

program pelatihan secara berkesinambungan. Yang perlu diperhatikan dan

tidak kalah pentingnya guna meningkatkan moral staf perbankan adalah

bahwa mereka harus mendapatkan gaji / imbalan yang sesuai dengan situasi

pasar sehingga mereka tidak silau menghadapi para pesaing terutama staf

dari bank asing (Budi Untung,2000:146-147).

6. Tinjauan tentang penyelesaian kredit bermasalah

a. Pengertian penyelesaian

Pengertian penyelesaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

adalah perbuatan (hal, cara,usaha) menyelesaikan Sedangkan menurut

Wikipedia pengertian penyelesaian atau pemecahan masalah adalah

bagian dari proses berpikir. Sering dianggap proses paling kompleks di

antara semua fungsi kecerdasan, pemecahan masalah telah didefinisikan

sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan kontrol lebih dari

keterampilan rutin atau dasar. (Wikipedia. http://id.wikipedia.org

/wiki/Penyelesaian_masalah)


commit to user

45

45

b. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Pihak bank dalam menyelesaikan/ menyelamatkan kredit

bermasalah akan melihat terlebih dahulu kondisi kredit yang bermasalah

tersebut. Penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh bank itu sendiri

terdiri atas dua alternatif penyelesaian yaitu (Abdulkadir Muhammad,

2000 : 71-72) :

1) Penyelesaian melalui jalur litigasi

Penyelesaian melalui jalur litigasi yaitu penyelesaian yang

dilakukan terhadap debitur yang usahanya masih berjalan, yaitu

debitor tidak maumelunasi kewajiban melunasi kreditnya atau

hutangnya baik angsuran pokok maupun bunganya, sedangkan bagi

debitor yang usahanya tidak lagi berjalan adalah debitor yang tidak

dapat bekerja sama dan tidak mau memenuhi kewajiban melunasi

kreditnya.

Penyelesaian cara ini dilakukan terhadap debitur yang

usahanya masih berjalan yaitu terhadap debitur yang tidak mau

memenuhi kewajiban melunasi kreditnya baik angsuran pokok

maupun angsuran bunganya dan debitur yang usahanya tidak lagi

berjalan yaitu debitur yang tidak dapat bekerja sama dan tidak mau

memenuhi kewajiban melunasi kreditnya. Penyelesaian kredit

terhadap debitur seperti ini dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

a) Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan

ketentuan hukum acara perdata, atau permohonan eksekusi grosse

akta;

b) Penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara khusus bagi

kredit yang menyangkut kekayaan Negara.

2) Penyelesaian melalui jalur non litigasi

Pada taraf penyelesaian ini usaha debitur yang dimodali

dengan kredit itu masih berjalan meskipun angsuran kreditnya

tersendat-sendat atau meskipun kemampuannya telah melemah dan

tidak dapat membayar angsurannya ia masih harus membayar


commit to user

46

46

bunganya, bahkan debitor yang usahanya sudah tidak berjalan,

penyelesaian kreditnya masih dapat dilakukan melalui upaya negoisasi

seorang debitor yang jaminan kreditnya mencukupi serta masih ada

usaha lain yang dianggap layak dan kepadanya masih dimungkinkan

diberi suntikan dana sehingga diharapkan akan mempunyai hasil

untuk digunakan membayar seluruh kewajibannya, artinya dengan

kesepakatan baru, kredit macetnya akan menjadi kredit yang lancar.

Bentuk-bentuk negosiasi dari penyelamatan kredit bermasalah

yang dapat ditempuh antara lain adalah sebagai berikut :

a) Penjadwalan Ulang (rescheduling), yaitu perubahan syarat-syarat

kredit yang menyangkut jadwal pembayaran , jangka waktu dan

perubahan besarnya angsuran.

b) Penataan ulang (restructuring), yaitu perubahan syarat-syarat kredit

yang menyangkut penambahan dana Bank,seluruh atau sebagian

tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru atau konversi seluruh

atau sebagian bunga kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

c) Persyaratan ulang (reconditioning) yaitu perubahan sebagian atau

seluruh syarat kredit, sepanjang tidak menyangkut perubahan

maksimum saldo kredit.


commit to user

47

47

B. Kerangka Pemikiran

Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 jo Undang-

Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan

BANK

Menghimpun Dana

Menyalurkan Dana

Kredit

Kredit Tanpa Jaminan

Kredit dengan jaminan

KUR

Lancar Tidak Lancar / Macet

Solusi

Non Litigasi Litigasi

Jasa-jasa lainnya


commit to user

48

48

Keterangan :

Kerangka pemikiran diatas memberikan gambaran mengenai alur berpikir

penulis. Pengertian Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kegiatan usaha bank ada 3, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana

dan jasa-jasa lainnya. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk

simpanan, maksudnya bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi

dari masyarakat. Kemudian menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya bank

memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan.

Dan yang terakhir adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya seperti pengiriman

uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota

(clearing), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar

negeri (inkaso), Letter of credit (L/C), dan jasa lainnya.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai salah satu bank yang

menjalankan kegiatan usahanya selain menghimpun dana dari masyarakat juga

menyalurkan dana kepada masyarakat. Maksudnya adalah bank memberikan

pinjaman dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang mengajukan permohonan.

Penyaluran kredit terbagi menjadi 2 yaitu kredit tanpa jaminan dan kredit dengan

jaminan. PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan salah satu bank

yang menerapkan sistem kredit tanpa jaminan yang dinamakan KUR.

Pertimbangan mengeluarkan program KUR tersebut adalah untuk

mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui kekayaan Negara dengan sasaran

program kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan cara

memberi pinjaman untuk usaha yang didirikannya. Dalam pemberian kredit suatu

perbankan pasti ada suatu permasalahan kredit yang tergolong kredit tidak lancar /

macet. Dalam hal ini dapat diberikan suatu pemecahan permasalahan kredit yaitu

melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi, penyelesaian tergantung dari pihak

yang bersangkutan.


commit to user

49

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi

1. Bank Rakyat Indonesia (BRI)

a. Sejarah Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah

oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hulp

en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau "Bank Bantuan dan Simpanan

Milik Kaum Priyayi Purwokerto". Lembaga tersebut berdiri tanggal 16

Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pada periode setelah Kemerdekaan Republik Indonesia mengatakan

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1946 Pasal 1

disebutkan bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah sebagai Bank

Pemerintah pertama di Republik Indonesia.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7

Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun

1992 status Bank Rakyat Indonesia (BRI) berubah menjadi PT. Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang kepemilikannya masih 100% ditangan

Pemerintah. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk

menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan

nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih

digunakan sampai dengan saat ini.

b. Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah sebagai berikut :

1) Visi Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan

nasabah.


commit to user

50

50

2) Misi Bank Rakyat Indonesia (BRI)

a) Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan

pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang

peningkatan ekonomi masyarakat;

b) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja

yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang

profesional dengan melaksanakan praktek good corporate

governance;

c) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-

pihak yang berkepentingan.

c. Struktur Organisasi BRI Unit

Mantri Fungsi Teller

Ass.Mantri KUR Fungsi CS

Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Bank Rakyat Indonesia

Keterangan :

1) Kantor Cabang adalah Kantor yang melaksanakan fungsi menghimpun

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali

dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kantor Cabang

BRI Unit

Ka Unit

Fungsi AO

Bisnis Mikro

Fungsi Operasional

Unit


commit to user

51

51

2) BRI Unit dipimpin oleh Ka Unit (Kepala Unit).

Mempunyai tugas mengembangkan, memonitor dan mengevaluasi bisnis

BRI Unit di wilayah kerjanya untuk mencapai target, serta melaksanakan

pembinaan nasabah BRI Unit baik pinjaman maupun simpanan.

3) Fungsi Account Officer (AO) Bisnis Mikro

a) Mantri

Mempunyai tugas melaksanakan pemasaran produk BRI Unit (pinjaman,

simpanan dan jasa bank lainnya), melakukan prakarsa usulan putusan

pinjaman BRI Unit sesuai ketentuan yang berlaku agar pinjaman yang

diberikan layak, dan melaksanakan pembinaan, penagihan, dan

pengawasan pinjaman mulai dari pinjaman dicairkan sampai lunas.

b) Assisten Mantri KUR

· Mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan aktivitas penawaran

dan penjualan KUR Mikro kepada calon debitur dalam rangka mencapai

target jumlah debitur yang ditetapkan, melaksanakan aktivitas penagihan

secara efektif dan efisien terhadap debitur KUR Mikro yang bermasalah

atau yang memiliki indikasi akan bermasalah.

4) Fungsi Operasional Unit

Fungsi operasional Unit dikoordinasikan oleh Supervisor Unit yang

membawahi fungsi customer services dan fungsi teller.

a) Customer Service

Mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada nasabah

yang akan menggunakan jasa perbankan di BRI, memberikan informasi

kepada nasabah atau calon nasabah mengenai produk BRI Unit dan

melaksanakan pemeriksaan dan registrasi permohonan pinjaman BRI

Unit dan simpanan serta jasa bank.

b) Teller

Mempunyai tugas memberikan pelayanan transaksi kas ataupun over

booking, serta memberikan pelayanan pembayaran dari dan ke nasabah

untuk kepentingan bisnis BRI sesuai dengan sistem yang jelas dan

prosedur operasional BRI.


commit to user

52

52

B. Pembahasan

1. Prosedur dan dasar hukum pemberian KUR tanpa jaminan di PT. Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang, Kantor Cabang Sragen

a. Prosedur pemberian KUR tanpa jaminan di PT.Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk Unit Gondang, Kantor Cabang Sragen

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara dengan Bapak

Budi Wiyono selaku Kepala Unit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk

Unit Gondang, Kantor Cabang Sragen pada tanggal 01 Juni 2012 pukul

16.00 WIB, prosedur pemberian KUR ada 4 tahap yaitu sebagai berikut :

1) Tahap Permohonan Kredit

Calon debitur / nasabah datang ke kantor BRI Unit Gondang

untuk mengajukan pinjaman KUR dengan membawa identitas.

Kemudian calon debitur KUR melengkapi persyaratan dan mengisi

formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KUR yang

sudah disediakan pihak bank, kemudian ditandatangani oleh pemohon.

Persyaratan calon debitur adalah individu (perorangan / badan hukum),

yang melakukan usaha produktif yang layak namun belum bankable.

Bagi usaha baru, minimal usaha telah berjalan selama 6 bulan. Hal ini

dapat dilihat dari hasil pemeriksaan (on the spot) yang dilakukan oleh

Mantri KUR.

Pada tahap permohonan kredit, Debitur yang akan mengajukan

permohonan kredit harus datang sendiri ke kantor BRI Unit Gondang

mengajukan surat permohonan atau mengisi formulir beserta

kelengkapannya dengan disertai lampiran membawa lampiran berupa

fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya dan

fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku serta harus memenuhi

perijinan bagi calon debitur antara lain Ijin Usaha seperti Tanda Daftar

Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Surat Ijin

Tempat Usaha (SITU) dapat digantikan dengan Surat Keterangan Usaha

dari Lurah / Kepala Desa yang distempel atau otoritas lain yang


commit to user

53

53

berwenang. Debitur tidak boleh diwakilkan oleh pihak lain walaupun

keluarganya sendiri. Karena debitur harus mengisi formulir pendaftaran

atau formulir pengajuan permohonan KUR yang sudah disediakan pihak

bank, kemudian ditandatangani oleh pemohon. (Hasil wawancara dengan

Bapak Budi Wiyono selaku Kepala Unit PT.Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk Unit Gondang Kantor Cabang Sragen pada tanggal 01 Juni

2012 pukul 16.00)

Bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam menilai suatu

permohonan kredit yaitu (Gunarto Suhadi, 2003 : 96) :

a) Bank hanya memberikan kredit apabila permohonan kredit diajukan

secara tertulis. Hal ini berlaku baik untuk kredit baru, perpanjangan

jangka waktu, tambahan kredit, maupun permohonan perubahan

persyaratan kredit,

b) Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan

memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh

Bank

c) Bank harus memastikan kebenaran data informasi yang disampaikan

dalam permohonan kredit.

Debitur yang dapat dilayani dengan KUR adalah Usaha Mikro,

Kecil, Menengah dan Koperasi yang tidak sedang menerima kredit /

pembiayaan dari perbankan dan / atau yang tidak sedang menerima kredit

dari program pemerintah pada saat permohonan kredit kecuali untuk jenis

kredit yang bersifat konsumtif seperti Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit

Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit dan lain-lain. Selain itu calon debitur

harus mempunyai usaha yang nantinya akan dibiayai dari KUR tersebut.

Apabila debitur diketahui mempunyai pinjaman di Bank lain debitur

tersebut tidak bisa mendapatkan pinjaman KUR. Maka dari itu pihak

bank menyeleksi secara ketat agar pemberian KUR tidak salah sasaran.

Pemberian kredit kepada masyarakat dilakukan melalui suatu

perjanjian kredit antara bank sebagai pemberi kredit (kreditur) dengan

nasabah sebagai pemohon (debitur) sehingga diantara keduanya terjadi


commit to user

54

54

hubungan hukum. Bentuk perjanjian yang sering ditemukan di dalam

masyarakat adalah perjanjian kredit bank.

Apabila dilihat dari bentuk perjanjiannya, permohonan KUR di

BRI Unit Gondang tersebut termasuk dalam perjanjian bentuk baku

(standard contract), karena perjanjian tersebut telah dibuat dengan

bentuk tertulis yang dicetak dan berbentuk satu formulir, dimana

perjanjian tersebut memuat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang

dibuat oleh salah satu pihak yaitu pihak bank. Dengan demikian nasabah

hanya tinggal memilih untuk menerima atau menolak menggunakan jasa

perbankan tersebut. Nasabah tidak mempunyai kewenangan untuk

mengajukan syarat-syarat seperti yang diinginkannya. Jadi tinggal

memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Permohonan KUR di BRI Unit Gondang dapat dikatakan sebagai

perjanjian baku karena didalam persyaratan tersebut menunjukkan ciri-

ciri perjanjian baku yaitu :

a) Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisinya dapat lebih

kuat

b) Pihak yang menjadi debitur sama sekali tidak turut menentukan isi

perjanjian

c) Bentuknya tertulis

d) Telah terlebih dahulu dipersiapkan secara massal.

Walaupun dalam perjanjian KUR tersebut isinya ditetapkan secara

sepihak yang posisinya lebih kuat / dalam hal ini adalah bank dan pihak

debitur sama sekali tidak turut menentukan isi perjanjian, tetapi suatu

perjanjian yang dibuat antara bank dan nasabah tersebut harus tunduk

dan patuh pada ketentuan-ketentuan perjanjian pada umumnya dan sama

sekali tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Persyaratan umum calon debitur antara lain :

a) Tidak sedang menerima kredit / pembiayaan modal kerja dan/atau

investasi dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima kredit

program dari pemerintah. Terkait dengan ketentuan tersebut diatas,


commit to user

55

55

khusus KUR Mikro tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan

Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia;

b) Dapat sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan

Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit, dan kredit

konsumtif lainnya);

c) Dalam hal calon debitur masih memiliki baki debet yang tercatat pada

SID (Sistem Informasi Debitur) Bank Indonesia tetapi debitur telah

melunasi pinjaman tersebut, maka diperlakukan Surat Keterangan

Lunas/ Roya dengan lampiran cetakan rekening koran dari bank

pemberi kredit/ pembiayaan sebelumnya.

Besarnya KUR Mikro yang bisa diajukan pada BRI Unit ini

adalah modal kerja atau investasi dengan plafon kredit sampai dengan

Rp. 20.000.000,- (20 juta rupiah). (Hasil wawancara dengan Bapak Budi

Wiyono selaku Kepala Unit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Unit Gondang Kantor Cabang Sragen pada tanggal 01 Juni 2012 pukul

16.00)

Nasabah sendiri yang menentukan berapa besarnya pinjaman

yang akan diajukan sesuai dengan kebutuhan. Nanti pihak bank yang

akan menentukan besarnya pinjaman tersebut disetujui atau tidak,

didasarkan pada usaha yang akan dijalankan. Dengan melakukan

beberapa analisis terhadap usahanya dengan tujuan untuk mengetahui

kemampuan membayarnya.

Jenis agunan yang ada dalam pemberian kredit biasanya berupa

agunan pokok yang meliputi seluruh assets perusahaan baik yang

dibiayai dengan kredit maupun yang tidak dibiayai langsung dengan

kredit dan berupa agunan tambahan berupa harta milik debitur pribadi.

Agunan yang digunakan dalam permohonan KUR di BRI Unit Gondang

yaitu agunan pokok berdasarkan aspek-aspek lain dalam jaminan utama

(kelayakan usaha dan objek yang dibiayai), atau telah diperoleh

keyakinan atas kemampuan debitur / terjamin untuk mengembalikan

hutangnya. Sedangkan agunan tambahan, sesuai dengan ketentuan pada


commit to user

56

56

Bank Pelaksana, seperti tanah/bangunan, kendaraan, tidak wajib

dipenuhi. Apabila calon debitur menyerahkan agunan tambahan, maka

terhadap agunan tersebut tidak dilakukan pengikatan. (Hasil wawancara

dengan Bapak Budi Wiyono selaku Kepala Unit PT.Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang Kantor Cabang Sragen pada

tanggal 01 Juni 2012 pukul 16.00).

Kredit ini tergolong kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang

diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu, tetapi hanya

mengandalkan kepada penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan

pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha yang mempunyai loyalitas

yang tinggi. Maka dari itu agunan tambahan tidak wajib untuk dipenuhi.

Penilaian kelayakan terhadap prospek usahanya bertujuan agar

pelaksanaan KUR ini tidak menimbulkan permasalahan di kemudian

hari, karena sebelumnya sudah dilihat latar belakang dari debitur.

Bank harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang

mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk

melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh

keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan

penilaian yang mendalam terhadap watak, kemampuan, dan prospek

usaha dari debitur kedepannya seperti apa.

2) Tahap Analisis Kredit/ Tahap Pemeriksaan

Pada tahap ini, Mantri (Account Officer) menerima berkas

pengajuan pinjaman KUR dari customer service yang telah diisi lengkap

persyaratannya. Kemudian debitur yang mengajukan kredit tersebut akan

dilakukan pemeriksaan oleh Mantri KUR. Tujuan analisa kredit adalah

untuk mengatahui tingkat kemampuan dan kemauan debitur untuk

membayar kembali kreditnya kepada bank melalui analisa cash flow,

karakter (character), kapasitas (capacity), modal (capital), kondisi

ekonomi (condition), dan agunan (collateral)

Pada tahap ini, berkas yang telah diterima oleh Mantri (Account

Officer) dari customer service yang berupa berkas permohonan dan telah


commit to user

57

57

diisi dengan lengkap persyaratannya. Kemudian berkas permohonan

KUR yang diajukan untuk mendapatkan kredit tersebut akan dilakukan

pemeriksaan oleh Mantri KUR. Pemeriksaan tersebut adalah

mencocokkan fotokopi bukti diri / identitas sesuai dengan aslinya.

Fotocopy KTP atau Identitas tersebut harus diberi paraf oleh Mantri atau

Kaunit sebagai bukti bahwa alamat calon nasabah pada fotocopy KTP

tersebut benar dan cocok dengan aslinya. Hal tersebut dengan tujuan

untuk mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan identitas yang

dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Mantri (Account Officer) memastikan kebenaran alamat calon

debitur, menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha calon

debitur KUR, menanyakan rata-rata hasil keuntungan yang diperoleh dari

usaha calon debitur untuk mengetahui kemampuan membayar pinjaman

KUR. Kemudian melakukan peninjauan langsung (survey) ke lapangan

terhadap usaha yang dimiliki untuk memastikan tentang layak atau

tidaknya calon debitur KUR diberikan pinjaman. Bila usaha calon debitur

feasible (usaha produktif yang layak) maka bank akan memprosesnya

Selain itu BRI lebih cermat menggali informasi calon debitur KUR..

(Hasil wawancara dengan Bapak Budi Wiyono selaku Kepala Unit

PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang Kantor Cabang

Sragen pada tanggal 01 Juni 2012 pukul 16.00)

Sebelum memberikan kredit, Bank meneliti kelayakan kredit dari

peminjam dengan menggunakan persyaratan standar dan secara ketat

analisisnya dan mempertimbangkan beberapa faktor. Hal tersebut dengan

tujuan untuk membayar kembali pinjaman. Beberapa faktor yang

dipertimbangkan antara lain kekuatan keuangan, profitabilitas, kualitas

manajemen, hubungan dan pembayaran catatan pada bank lain, prospek

usaha, bisnis risiko, pendapat dari perdagangan dan jaminan.

Apabila permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur

termasuk usaha yang feasible maka segera diproses melalui penilaian.

Penilaian diwujudkan dalam bentuk pembuatan analisis kredit. Analisis


commit to user

58

58

kredit memuat penilaian tentang berbagai aspek hukum, teknik produksi,

pemasaran, keuangan, manajemen dan organisasi, sosial ekonomi,

lingkungan hidup, dan resiko yang mungkin terjadi. Analisis kredit

dibuat bank berdasarkan pedoman dan prosedur tertulis yang ditetapkan

bank sebagai peraturan intern bank.

Berdasarkan arahan Bank Indonesia sebagaimana termuat dalam

SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995,

setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisis

secara tertulis dengan pinsip sebagai berikut :

a) Bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank

yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit

b) Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total

permohonan kredit. Ini berarti bahwa persetujuan pemberian kredit

tidak boleh berdasarkan semata-mata atas pertimbangan permohonan

untuk satu transaksi atau satu rekening kredit dari pemohon, namun

harus didasarkan atas dasar penilaian seluruh kredit dari pemohon

kredit yang telah diberikan dan atau akan diberikan secara bersama-

sama oleh bank

c) Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang

sekurang-kurangnya meliputi :

(1) Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha

dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit

macet

(2) Penilaian kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan

usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari

kemungkinan terjadinya praktek mark up yang dapat merugikan

bank

(3) Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh

pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit.

d) Analisa kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian tentang

prinsip 5C dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang


commit to user

59

59

dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta

menyediakan aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk

melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul

e) Dalam penilaian kredit sindikasi harus dinilai pula bank yang

bertindak sebagai bank induk.

Proses analisis kredit harus menerapkan asas kehati-hatian dan

tetap berpegang teguh pada lima prinsip dalam penilaian kondisi nasabah

atau sering disebut dengan “the five of credit analysis” (Gatot

Supramono, 1995 :33-34). Lima prinsip tersebut antara lain :

a) Character

Character adalah keadaan watak atau sifat dari debitur, baik dalam

kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari

penilaian terhadap aspek character ini adalah untuk mengetahui

sejauh mana kemauan dan itikad baik debitur untuk memenuhi

kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Yang

perlu diperhatikan antara lain perilaku, gaya hidup, permasalahan

pribadi, hubungan dengan bank-bank lain, kesesuaian penggunaan

hutang, reputasi dalam bisnis, permasalahan dengan pihak lain. Hal

tersebut dapat diperoleh dari SID, teman bisnis, supplier, pembeli, dll

Alat untuk memperoleh gambaran tentang character dari calon

nasabah dapat diperoleh melalui upaya:

(1) Meneliti riwayat hidup calon nasabah,

(2) Meneliti reputasi calon debitur tersebut di lingkungan usahanya,

(3) Melakukan bank to bank information, mencari informasi dari bank

ke bank lain tentang calon debitur,

(4) Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana calon

debitur berada,

(5) Mencari informasi apakah calon debitur suka berjudi,

(6) Mencari informasi apakah calon debitur suka berfoya-foya.

PT.Bank Rakyat Indonesia Unit Gondang Kantor Cabang

Sragen dalam memberikan KUR melakukan analisa terhadap


commit to user

60

60

character / watak debitur yang mengajukan permohonan tersebut,

sehingga dapat dilihat tanggung jawab,kejujuran, keseriusan bisnis,

keinginan membayar semua kewajiban yang telah dipinjam sehingga

dapat diketahui adanya itikad baik dari debitur dan dapat mengetahui

resiko atas kredit yang diberikan.

Character merupakan prinsip yang paling utama yang harus

dipenuhi,karena dari prinsip ini dapat diketahui sejauh mana kemauan

dan itikad baik debitur untuk memenuhi kewajibannya.

b) Capacity

Capacity adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan

usahanya guna memperolah laba yang diharapkan. Penilaian ini

berfungsi untuk mengukur kemampuan calon debitur dalam

mengembalikan hutangnya secara tepat waktu, dari usaha yang

diperolehnya. Capacity (kemampuan), perhatian yang diberikan

terhadap kemampuan debitur yaitu menyangkut kepemimpinan dan

kinerjanya dalam usaha, kemampuan ini juga akan digunakan sebagai

bahan pertimbangan dari petugas kredit lini dari pihak bank untuk

memutuskan besarnya kredit yang dapat diberikan oleh bank pada

pihak nasabah debitur. Analisis Kemampuan dilakukan untuk

mengetahui kemampuan pemohon dalam mengelola usaha dan

kemampuan membayar yang meliputi aspek manajemen, produksi,

pemasaran, personalia, dan keuangan.

Pengukuran capacity dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan

sebagai berikut:

(1) Pendekatan historis, yaitu menilai kemampuan yang telah lampau,

apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu,

(2) Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para

pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan

yang menghendaki keahlian teknologi tinggi dan yang memerlukan

profesionalisme tinggi,


commit to user

61

61

(3) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon debitur

mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang

diwakilinya untuk mengadakan perjanjian kredit dengan bank,

(4) Pendekatan managerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan

dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen

dalam memimpin perusahaan,

(5) Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan

calon nasabah dalam mengelola faktor-faktor produksi seperti

tenaga kerja, sumber bahan baku, mesin-mesin, administrasi dan

keuangan, hubungan industri dan kemampuan merebut pasar.

Analisis Kemampuan dilakukan untuk mengetahui

kemampuan pemohon dalam mengelola usaha dan kemampuan

membayar yang meliputi aspek manajemen, produksi, pemasaran,

personalia, dan keuangan.

c) Capital

Capital adalah jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon

debitur. Kemampuan modal sendiri diperlukan bank sebagai alat

indikator kesungguhan dan tanggung jawab debitur dalam

menjalankan usahanya karena ikut menganggung risiko dalam

kegagalan usaha.

Analisis Modal, untuk mengetahui kemampuan pemohon

dalam membiayai usaha dengan modal sendiri, yang perlu

diperhatikan antara lain besarnya modal untuk usaha, perbandingan

hutang dengan modal, faktor yang mempengaruhi modal, kemampuan

meningkatkan modal sendiri.

d) Collateral

Collateral adalah barang-barang yang diserahkan debitur

sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Collateral (agunan),

yaitu kemampuan calon debitur memberikan agunan yang baik serta

memiliki nilai baik secara hukum maupun secara ekonomi, agunan

dalam KUR Mikro yaitu usaha yang dibiayai tersebut, mengenai


commit to user

62

62

agunan tambahan tidak bersifat mengikat. Agunan merupakan salah

satu unsur pemberian kredit. Apabila berdasarkan unsur-unsur lain

telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur

mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek

atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Penilaian terhadap agunan meliputi jenis jaminan, lokasi, bukti

kepemilikkan, dan status hukumnya, untuk menghindari terjadinya

pemalsuan bukti kepemilikan, maka sebelum dilakukan pengikatan

harus diteliti mengenai status yuridisnya bukti pemilikan dan orang

yang menjaminkan. Hakikatnya, bentuk collateral tidak hanya

berbentuk kebendaan, tetapi juga yang tidak berwujud atau non

material seperti jaminan pribadi (borgtocht), rekomendasi. Penilaian

ini dapat dilihat dari dua segi berikut:

(1) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan

diagunkan.

(2) Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat

yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

Dalam hal ini PT Bank Rakyat Indonesia Agunan merupakan

salah satu unsur pemberian kredit. Apabila berdasarkan unsur-unsur

lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur

mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek

atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Dalam

hal ini KUR agunan yang dimaksud hanya berupa objek yang dibiayai

yaitu Usaha dari nasabah debitur itu sendiri. Sedangkan agunan

tambahan yang lain tidak dilakukan pengikatan.

e) condition of economi

Condition of Economy, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial,

ekonomi, budaya, yang mempengaruhi usaha calon debitur di

kemudian hari. Penelitian mengenai hal-hal seperti keadaan

konjungtur, peraturanperaturan pemerintah, situasi politik, dan

perekonomian politik perlu diadakan untuk mendapat gambaran


commit to user

63

63

mengenai hal-hal tersebut. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui

prospektif tidaknya usaha yang akan dibiayai, meliputi pemasok,

pembeli, pesaing, barang subtitusi, potensi calon pesaing dan

Peraturan Pemerintah

Selain itu, Prinsip-prinsip pemberian kredit menurut Kasmir

yaitu prinsip 7P, antara lain (Kasmir, 2004:119-120):

a) Personality

Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau

tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality

juga mencakup emosi, sikap, tingkah laku, dan tindakan nasabah

dalam menghadapi suatu masalah. Jadi di dalam melakukan analisa

kredit dapat melihat kebiasaan nasabah yang mengajukan

permohonan kredit.

b) Party, yaitu mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikasi tertentu

atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta

karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan

tertentu dana akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank;

c) Purpose, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil

kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan

pengambilan kredit dapat bermacam-macam.

d) Prospect, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan

datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain

mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat

jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek

bukan hanya bank yang rugi tetapi juga nasabah;

e) Payment, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah

mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana

saja dan untuk pengembalian kredit;

f) Profitability, untuk menganilisis bagaimana kempuan nasabah

dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode


commit to user

64

64

apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi

dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya;

g) Protection, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan

jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa

jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

3) Tahap Pemberian Putusan Kredit

Setelah dilakukan pemeriksaan dan syarat-syarat dalam pengajuan

KUR telah lengkap dan dikatakan memenuhi syarat maka kelengkapan

tersebut diserahkan kepada Kepala Unit untuk mendapat persetujuan

pemberian kredit. Kepala Unit BRI Unit Gondang meneliti dan

memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan atau yang

mendukung pemberian keputusan kredit masih berlaku lengkap, sah, dan

berkekuatan hukum. Kemudian apabila disetujui, calon debitur akan

memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya

pemberian KUR sesuai permohonan yang diajukannya. Keputusan

persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau

seluruh permohonan kredit dari calon debitur.

KUR di BRI Unit Gondang ini ditujukan kepada debitur yang

memiliki Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Pihak BRI Unit

Gondang akan memberitahukan kepada calon debitur untuk

mengkonfirmasi kembali beberapa hari menurut hari yang telah

ditentukan oleh pihak bank setelah pengajuan permohonan kredit.

Biasanya pemberian putusan dilakukan 3-5 hari setelah pendaftaran

permohonan KUR. Tergantung kelangkapan persyaratannya. Apabila

surat persetujuan pemberian kredit sudah diberikan maka nasabah debitur

akan mendapatkan Surat Pengakuan Hutang yang akan ditandatangani

oleh calon debitur yang mengajukan permohonan pinjaman KUR.

(wawancara dengan Bapak Budi Wiyono selaku Kepala Unit PT.Bank

Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Unit Gondang, Kantor Cabang Sragen

pada tanggal 01 Juni 2012 pukul 16.00 WIB)


commit to user

65

65

Surat Pengakuan Hutang adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh

bank kepada debitur sebagai suatu penyampaian / pemberitahuan bahwa

bank tersebut setuju secara prinsip untuk memberikan kredit kepada

debitur/ calon debitur yang bersangkutan. Surat Pengakuan Hutang

tersebut berisi syarat-syarat umum mengenai kredit yang akan diberikan

bank kepada debitur/calon debiturnya, yaitu antara lain :

a) Besarnya plafon kredit yang disetujui;

b) Jenis dan jangka waktu penggunaan kredit;

c) Tingkat bunga dan biaya-biaya lainnya;

d) Tata cara pembayarannya;

e) Barang-barang jaminan yang diminta;

f) Dan syarat-syarat lainnya

Oleh karena surat ini merupakan surat persetujuan, debitur yang

bersangkutan harus memberi tanda persetujuan dengan syarat dan

ketentuan bank, dengan menandatangani pada copy surat tersebut,

kemudian diserahkan kembali pada bank penerbit surat persetujuan kredit

tersebut.

Setelah dilakukan analisis kredit, yang dilakukan untuk

mengetahui kelayakan calon debitur, kelayakan usaha calon debitur,

kondisi keuangan dan kemampuan membayar kredit calon debitur dan

resiko yang terkait, kemudian bank dapat memberikan keputusan atas

permohonan kredit yang diajukan, bank dapat menolak atau

menyetujuinya. Pemberian keputusan harus oleh pejabat yang diberikan

kewenangan memutus sesuai dengan peraturan intern bank. Keputusan

bank mengenai permohonan kredit tersebut harus segera disampaikan

kepada calon debitur mengenai keputusan permohonan tersebut ditolak

atau disetujuinya. Apabila pejabat pemutus mengatakan tidak layak

terhadap usaha yang akan dijalankannya, maka pejabat tersebut harus

membuat surat penolakan.


commit to user

66

66

4) Tahap Pencairan Kredit/Akad Kredit.

Setelah semua persyaratan terpenuhi dan telah disetujui kemudian

pemberian kredit tersebut diikat oleh perjanjian kredit. Setelah Surat

Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP) diputus, Costumer Services

mencatatnya pada register dan segera mempersiapkan pencairan.

Customer Service memberitahukan pada calon debitur bahwa

permohonan KUR telah mendapat persetujuan atau putusan dan

kepastian tanggal pencairannya, kemudian menyiapkan Surat Pengakuan

Hutang dan mengisi kuitansi pencairan KUR. Sebelum penandatanganan

berkas pencairan KUR, Customer Service harus memastikan bahwa

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan KUR telah

ditandatangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan debitur. Setelah

kedua belah pihak setuju dan semua persyaratan telah terpenuhi dalam

pemberian kredit, maka debitur dapat mengambil dana pinjaman yang

telah dimohonkan kepada bagian teller BRI Unit Gondang.

Kwitansi yang telah diisi diserahkan pada teller dan berkas

diserahkan pada customer service. Setelah itu debitur dapat mengambil

dana pinjaman yang telah dimohonkan kepada bagian teller BRI Unit

Gondang berdasarkan kwitansi yang diperoleh dari Kepala Unit dengan

meneliti keabsahan kwitansi. (wawancara dengan Bapak Budi Wiyono

selaku Kepala Unit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Unit

Gondang, Kantor Cabang Sragen pada tanggal 01 Juni 2012 pukul 16.00

WIB)

Pinjaman KUR hanya bisa diperoleh oleh calon debitur yang

belum pernah mengajukan pinjaman di Bank,selain itu calon debitur

harus mempunyai usaha yang nantinya akan dibiayai dari KUR tersebut.

Usaha yang dibiayai dari KUR di BRI Unit Gondang ini rata-rata

bergerak di bidang perdagangan. Pengajuan KUR ini tidak dikenakan

biaya administrasi oleh pihak bank. Kalaupun ada hanya berupa materai

yang digunakan untuk penandatanganan Surat Pengakuan Hutang.


commit to user

67

67

b. Dasar Hukum pemberian KUR tanpa jaminan di PT.Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang, Kantor Cabang Sragen

Sejak diluncurkan KUR ini Pemerintah Republik Indonesia

mengeluarkan Inpres No. 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan

Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM yang

diikuti dengan adanya Nota Kesepahaman Bersama antara Departemen

Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjamin yang ditandatangani tanggal 9

Oktober 2007.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

Standar Operasional dan Prosedur pelaksanaan KUR antara lain :

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang

perbankan

2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian

3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah

4) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-

22/M.EKON/10/2009 tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit

kepada Usaha Mikro, Kecil, menengah dan Koperasi

5) Selain itu juga terdapat Peraturan Menteri Keuangan No.

135/PMK.05/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri

Keuangan Nomor 189/PMK.05/2010 tentang Fasilitas Penjamin Kredit

Usaha Rakyat.

Sedangkan pedoman pelaksanaan untuk KUR Mikro di PT Bank

Rakyat Indonesia Unit Gondang Kantor Cabang Sragen yaitu :

1) Surat Edaran Nose : S.8-DIR/ADK/02/2008 tanggal 20 Februari 2008

tentang Kredit Usaha Rakyat Kupedes (KUR Kupedes) yang telah

mengalami perubahan dalam Surat Edaran Nose : S.8a-

DIR/ADK/02/2008 tanggal 24 April 2009 serta beberapa surat penjelasan

mengenai ketentuan pelaksanaan KUR Kupedes yang selanjutnya disebut

KUR Mikro.


commit to user

68

68

2) Surat Edaran Nose : S.09-DIR/ADK/03/2010 tentang Kredit Usaha

Rakyat (KUR) Mikro dan Surat Edaran Nose : S.09a-DIR/ADK/03/2010

yang merupakan Perubahan dari Surat Edaran Nose : S. 09-

DIR/ADK/03/2010 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.

3) Keputusan Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kementrian

Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite

Kebijakan Penjaminan Kredit/ Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil,

Menengah dan Koperasi Nomor : KEP-20/D.I.M.EKON/11/2010 tanggal

5 November 2010 atas perubahan Keputusan Deputi Bidang Ekonomi

Makro dan Keuangan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian

Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/

Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

Nomor : KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 tentang Standar Operasional dan

Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

2. Permasalahan hukum yang timbul dari pelaksanaan pemberian KUR di

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang, Kantor Cabang

Sragen

Dalam wawancara yang penulis lakukan, diketahui bahwa pemberian

KUR ini ternyata juga mengalami suatu permasalahan. Permasalahan yang

terjadi dalam pemberian KUR di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Unit Gondang, Cabang Sragen yaitu terjadinya Kredit Bermasalah.

(Wawancara dengan Bapak Budi Wiyono selaku Kepala Unit PT.Bank Rakyat

Indonesia (Persero)Tbk Unit Gondang, Kantor Cabang Sragen pada tanggal 11

Juni 2012 pukul 16.00 WIB)

Kredit bermasalah merupakan kondisi yang sering terjadi pada

perbankan, hal ini merupakan sebuah resiko yang harus dihadapi. Sehingga

Bank dalam memberikan KUR harus mengelola secara hati-hati dan

meminimalkan resiko yang mungkin terjadi. KUR bermasalah adalah KUR

yang diklasifikasikan Kurang Lancar (KL), Diragukan (D) dan Macet.


commit to user

69

69

Kredit bermasalah ialah kredit yang tergolong kredit kurang lancar,

kredit diragukan dan kredit macet. Istilah kredit bermasalah telah digunakan

perbankan Indonesia sebagai terjemahan problem loan yang merupakan istilah

yang sudah lazim digunakan di dunia internasional. Istilah lain dalam bahasa

Inggris yang biasa dipakai bagi istilah kredit bermasalah adalah non-

performing loan. Jadi tingkat kesehatan bank salah satunya diukur dari tingkat

rasio kredit bermasalah (non-performing loan) atau biasa dikenal dengan

“Rasio NPL”. Rasio NPL atau rasio kredit bermasalah ini menunjukkan bahwa

kemampuan manajeman bank dalam mengelola kredit bermasalah yang

diberikan oleh bank. Tingginya angka rasio NPL atau kredit bermasalah ini

maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah

kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka

kemungkinanan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar sehingga

dapat menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Rasio NPL ini

dapat dirumuskan sebagai berikut (sesuai SE BI No. 3/30/DPNP tanggal 14

Desember 2001) :

NPL = (Total Kredit Bermasalah : Total Kredit) x 100 %

Penggolongan kredit bermasalah menurut kriteria yang diberikan oleh

Bank Indonesia yaitu sesuai Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia

Nomor 30/ 267/ KEP/ DIR, tanggal 27 Pebruari 1998, adalah sebagai berikut :

a. Kredit Lancar

1) Pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga tepat

2) Memiliki mutasi rekening yang aktif,

3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan jaminan tunai (cash collateral).

b. Dalam Perhatian Khusus (Special Mention)

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang belum

melampaui waktu 90 hari, atau ,

2) Kadang-kadang terjadi cerukan,

3) Mutasi rekening relatif rendah,

4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, atau

5) Didukung oleh pinjaman baru.


commit to user

70

70

c. Kredit kurang lancar (Substandard)

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah

melampaui 90 hari,

2) Sering terjadi cerukan,

3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah,

4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90

hari,

5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur,

6) Dokumentasi pinjaman lemah.

d. Kredit Diragukan (Doubtful)


melampaui 180 hari,

2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen,

3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari,

4) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun

pengikatan jaminan.

e. Kredit Macet


melampaui 270 hari,

2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru,

3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan

pada nilai wajar.

Adanya KUR bermasalah pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk Unit Gondang, Kantor Cabang Sragen ini disebabkan oleh 2 unsur

(Wawancara dengan Bapak Budi Wiyono selaku Kepala Unit PT.Bank Rakyat

Indonesia (Persero)Tbk Unit Gondang, Kantor Cabang Sragen pada tanggal 11

Juni 2012 pukul 16.00 WIB) :

a. Dari perbankan

1) Kekurangtelitian pihak bank dalam melakukan analisis kredit. Artinya

dalam melakukan analisisnya, pihak yang melakukan analisis kurang

teliti dan kurang tepat, sehingga apa yang terjadi tidak diprediksi


commit to user

71

71

sebelumnya. Misalnya KUR diberikan kepada calon debitur yang tidak

memiliki usaha yang feasible. Yang dikatakan feasible adalah apabila

usaha calon debitur tersebut layak dan menghasilkan keuntungan.

b. Dari nasabah/debitur

Dari pihak nasabah, kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal :

1) Adanya unsur kesengajaan.

a) Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran

kepada bank sehingga kredit yang diberikannya menjadi macet.

b) Adanya itikad tidak baik dari nasabah. Itikad tidak baik dari nasabah

dapat menghambat proses KUR terutama saat pengembalian menjadi

terhambat karena adanya niat tidak baik dari nasabah. Ada sebagian

nasabah mungkin jumlahnya tidak banyak yang sengaja dengan

segala daya upaya mendapatkan kredit, tetapi setelah kredit diterima

untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Nasabah sejak awal tidak berniat mengembalikan kredit, walaupun

dengan risiko apapun. Biasanya sebelum jatuh tempo kreditnya,

nasabah sudah melarikan diri untuk menghindari tanggung jawab.

c) Debitur tidak diketahui keberadaannya lagi (melarikan diri)

2) Adanya unsur ketidaksengajaan, artinya debitur mau membayar tetapi

tidak mampu.

a) Usaha debitur mengalami penurunan omset usaha / kebangkrutan

Terjadinya penurunan omset dikarenakan Nasabah kurang mampu

mengelola usahanya. Yaitu kurang menguasai bidang usahanya

diberi kredit, karena nasabah mampu meyakinkan bank akan berhasil

usahanya. Akibatnya usaha yang dibiayai dengan kredit tidak dapat

berjalan dengan baik, sehingga kemungkinan besar angsuran kredit

menjadi terhambat, bahkan kemungkinan terburuk tidak dapat

melunasi hutangnya.

b) Debitur / nasabah lalai dalam melaksanakan pembayaran KUR


commit to user

72

72

c) Kredit yang dibiayai mengalami musibah kebakaran, kena hama, dan

kebanjiran sehingga berdampak kemampuan untuk membayar tidak

ada.

d) Adanya nasabah yang sakit menjadi salah satu penyebab terjadinya

kredit macet di PT.Bank Rakyat Indonesia Unit Gondang, Kantor

Cabang Sragen. Dikarenakan nasabah tidak bisa melangsungkan

aktivitasnya untuk melaksanakan usaha yang telah dibangunnya,

sehingga pendapatan tidak didapatkan dan tidak bisa membayar

angsuran tiap bulannya.

Kasus seperti diatas menyebabkan terjadinya kredit macet pada

perbankan. Adanya kasus yang timbul karena faktor penyebab dari nasabah

tersebut maka tindakan yang ditempuh oleh Bank yaitu tetap mencari informasi

keberadaan debitur tersebut. Informasi tersebut dapat diperoleh dari pihak

keluarga, teman-teman, tetangga ataupun orang-orang yang mengenal debitur.

Nasabah yang memperoleh kredit dari bank memiliki watak yang

berbeda-beda. Pada kenyataannya selalu ada sebagian nasabah yang karena

suatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah

meminjaminya. Tidak selamanya berjalan lancar sehingga menimbulkan

wanprestasi / ingkar janji itu wajar. Wanprestasi merupakan suatu keadaan

dimana salah satu pihak, yaitu biasanya debitur tidak memenuhi kewajiban

yang merupakan hak dari kreditor (Lukman Santoso, 2011 : 77)

Keadaan yang demikian dalam hukum perdata disebut wanprestasi atau

ingkar janji. Seperti kita ketahui bahwa macam wanprestasi antara lain:

a. debitur tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikan;

b. debitur melaksanakan sebagian apa yang telah diperjanjikan;

c. debitur terlambat sebagimana apa yang telah diperjanjikan;

d. debitur menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan;

e. debitur melakukan perbuatan yang dilarang oleh perjanjian yang telah

diperbuatnya.

Setiap perhubungan hukum tidak selamanya akan berjalan lancar tetapi

ada kalanya timbul permasalahan apapun itu bentuknya.Apabila dalam


commit to user

73

73

pelaksanaan KUR antara BRI Unit Gondang dengan debiturnya terjadi suatu

permasalahan yang disebabkan oleh salah satu pihak melanggar apa yang telah

disepakati dalam klausula perjanjian kredit, Pelanggaran atau wanprestasi oleh

salah satu pihak ataupun kedua belah pihak tersebut adalah hal yang wajar.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa salah satu syarat sahnya

perjanjian adalah adanya kata sepakat di antara para pihak. Adanya kata

sepakat dalam perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi

bagi para pihak. Tetapi pemenuhan prestasi tidak dapat terlaksana karena

debitor cidera janji, atau yang biasa disebut wanprestasi. Wanprestasi

disebabkan oleh berbagai faktor. Dimana isi dari perjanjian tidak dilaksanakan

sepenuhnya dan menimbulkan permasalahan kredit.

Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia

Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 memberikan

penggolongan mengenai kualitas kredit, apakah kredit yang diberikan bank

termasuk kredit performing loan (tidak bermasalah) atau non performing loan

(kredit bermasalah).

Untuk menghindari terjadinya tunggakan kredit yang menyebabkan

terjadinya kredit bermasalah, bank sebenarya telah melakukan pengamanan

dengan melakukan analisa kredit yang meliputi analisa terhadap prospek usaha,

kemampuan membayar, dan jaminan. Meskipun demikian tidak jarang terjadi

bahwa debitur tidak mampu menyelasaikan utang tepat pada waktunya sesuai

perjanjian kredit sehingga terjadi kredit bermasalah.

Sebaiknya ketentuan Pasal 1131 KUHPer yang mengatur tentang

kedudukan harta seorang yang berutang untuk menjamin utangnya itu

diterapkan. Bank pemberi kredit hendaknya memahami dan mematuhi

ketentuan Pasal 1131 KUHPer untuk mengamankan kepentingannya sebagai

pihak yang berpiutang. Pasal 1131 seharusnya dipatuhi pada waktu bank

melakukan penilaian calon nasabah yang melakukan permohonan kredit dan

ketika melakukan penanganan kredit bermasalah debitur. Tetapi dalam hal ini

KUR merupakan pemberian kredit tanpa menggunakan jaminan baik berupa


commit to user

74

74

barang bergerak maupun tidak bergerak, maka yang perlu dilihat adalah

prospek usaha yang akan dijalankannya di kemudian hari.

Semakin perbankan menawarkan produknya antara lain seperti

pemberian kredit kepada masyarakat luas menyebabkan peluang terjadinya

perselisihan semakin terbuka luas. Dengan adanya konflik atau sengketa

tersebut, di dalam hukum dikenal dua cara penyelesaian sengketa yaitu litigasi

(pengadilan) dan nonlitigasi (luar pengadilan)

Dalam praktek dikenal berbagai bentuk penyelesaian sengketa perdata

seperti litigasi, arbitrase, dan mediasi. Namun para pihak yang bersengketa

umumnya lebih banyak memilih penyelesaian melalui proses litigasi di

Pengadilan Negeri, baik melakukan tuntutan secara perdata maupun pidana.

Namun terdapat berbagai kendala yang dihadapi. Antara lain lamanya

penyelesaian perkara. Maka dari itu diatur mengenai alternatif sengketa diluar

pengadilan. Diantaranya adalah arbitrase dan mediasi seperti yang diatur dalam

perma No.2 tahun 2003. Sedangkan mediasi perbankan diatur dalam PBI No.8

/ 5 / PBI / 2006. Pada PBI tentang mediasi perbankan dinyatakan bahwa

sampai akhir tahun 2007 pelaksanaan fungsi mediasi perbankan akan dilakukan

oleh Bank Indonesia

Proses mediasi perbankan merupakan kelanjutan dari pengaduan

nasabah apabila nasabah merasa tidak puas atas penanganan dan penyelesaian

yang diberikan bank. Apabila pengaduan nasabah tidak diselesaikan dengan

baik oleh bank, maka berpotensi menjadi perselisihan atau sengketa antara

nasabah dan bank cenderung berlarut-larut.

Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, para pihak biasanya

mampu mencapai kesepakatan diantara mereka, sehingga manfaat mediasi

dapat dirasakan. Beberapa keuntungan dari mediasi adalah(Lukman Santoso,

2011 : 163) :

a. Mediasi dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat, biaya murah

dibandingkan dengan proses beracara di pengadilan atau melalui arbitrase.

Dalam mediasi tidak diperlukan gugatan ataupun biaya untuk mengajukan

banding sehingga biayanya lebih murah


commit to user

75

75

b. Mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi para pihak yang

bersengketa tetap menjaga hubungan kerjasama mereka yang sempat

terganggu akibat terjadinya persengketaan diantara mereka

c. Proses mediasi lebih bersifat informal dan menghasilkan putusan yang tidak

memihak.

Upaya yang dilakukan oleh BRI Unit Gondang adalah dengan mencari

jalan keluar yang lebih praktis, efisien dan efektif dalam hal terjadinya KUR

bermasalah dengan cara melakukan penagihan secara terus menerus. Bank

tidak menggunakan mediasi perbankan. Bank hanya melakukan penagihan-

penagihan yang dilakukan oleh mantri /AO sendiri datang ke lapangan atau

rumah debitur dengan membicarakan secara kekeluargaan atau bisa dibuatkan

surat / penagihan secara tertulis.. Penagihan secara terus menerus disini

dilakukan terhadap KUR yang masuk dalam kategori/ klasifikasi Dalam

Perhatian Khusus dan Kurang Lancar.

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting guna

mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Oleh karena itu,

dukungan kontrol terhadap aktivitas perbankan oleh Bank Indonesia dengan

kewajiban melaksanakan prinsip kehati-hatian merupakan solusi terbaik untuk

menjaga dan mempertahankan eksistensi perbankan, yang pada akhirnya akan

menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan itu sendiri.

Sejauh ini apabila terjadi masalah diselesaikan secara intern dahulu

secara kekeluargaan. Dalam mengatasi KUR bermasalah BRI Unit Gondang

belum sampai ke tingkat Pengadilan, karena debitur KUR sebagian besar

bergerak dalam bidang perdagangan, jasa, usaha/ UMKM yang mempunyai

karakter kooperatif sehingga bisa dimungkinkan untuk menyelesaikan secara

kekeluargaan terlebih dahulu. ( Wawancara dengan Bapak Budi Wiyono selaku

Kepala Unit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Unit Gondang, Kantor

Cabang Sragen pada tanggal 11 Juni 2012 pukul 16.00 WIB).

Terjadinya permasalahan kredit KUR di PT Bank Rakyat Indonesia

Unit Gondang Kantor Cabang Sragen ini penyelesaiannya belum sampai ke

tingkat pengadilan dan tidak dilakukan tindakan mediasi perbankan di Bank


commit to user

76

76

ini. Karena pelaksanaan KUR di PT.Bank Rakyat Indonesia Unit Gondang

tingkat kredit macetnya tergolong kecil dan pelaksanaannya untuk UMKM

yang sasarannya tepat di masyarakat. Sehingga masih bisa diatasi oleh Bank

tersebut. Selain itu pihak Bank melaksanakan sosialisasi terhadap pihak

masyarakat.

Kepala Unit juga mengungkapkan bahwa untuk menghadapi

permasalahan tersebut, seorang mantri atau Account Officer (AO) melakukan

pendekatan personal yang bersifat kekeluargaan. Apabila keadaan debitur

memang tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran, maka BRI Unit

Gondang berhak memberi kelonggaran KUR dapat diperpanjang jatuh tempo

pelunasannya dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi pihak

BRI Unit Gondang juga berhak memberikan sanksi yang tegas kepada

debiturnya apabila debitur nyata-nyata melakukan pelanggaran yang tidak

sesuai dengan klausula-klausula yang telah ditetapkan sebelumnya dalam

pengajuan kredit di awal.

Agar permasalahan pelaksanaan KUR tidak berlanjut secara terus-

menerus, PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Unit Gondang, Kantor

Cabang Sragen melaksanakan sosialisasi KUR kepada masyarakat dan pihak-

pihak yang terkait, bahwa KUR adalah untuk usaha produktif yang

menekankan kelayakan usaha. Selain itu Kepala Unit melakukan monitoring

dan evaluasi atas pelayanan KUR. ( Wawancara dengan Bapak Budi Wiyono

selaku Kepala Unit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Unit Gondang,

Kantor Cabang Sragen pada tanggal 11 Juni 2012 pukul 16.00 WIB).

Selain itu tindakan yang dilakukan yaitu penyelamatan kredit

bermasalah di sektor perbankan yaitu dengan penyelamatan kredit, dapat

ditempuh dengan cara-cara (Iswi Hariyani, 2010 : 39):

a. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan syarat kredit yang

hanya menyangkut jadwal pembayaran dan/atau jangka waktu;

b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau

seluruh syarat kredit, yang tidak terbatas pada perubahan jadwal


commit to user

77

77

pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak

menyangkut perubahan maksimum saldo kredit;

c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang

menyangkut :

1) Penambahan dana bank, dan/atau;

2) Konvensi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit

baru, dan/atau;

3) Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam

perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau

persyaratan kembali.

Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet merupakan tindakan

yang lazim dilakukan di kalangan perbankan. Hak ini bertujuan untuk

menurunkan ratio kredit bermasalah (non-performing loan) agar tingkat

kesehatan bank tetap terjaga dengan baik. Restrukturisasi dan penghapusan

kredit macet telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang perbankan dan

Peraturan Bank Indonesia khususnya PBI 7/2005, serta dalam pedoman

perkreditan yang harus ada di masing-masing bank.

Sesuai dengan PBI 7/2005 Pasal 1 angka 25, restrukturisasi kredit

adalah upaya perbaikan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk

memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui :

a. Penurunan suku bunga kredit;

b. Perpanjangan jangka waktu kredit;

c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;

d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;

e. Penambahan fasilitas kredit;

f. Konvensi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Selain itu disebutkan bahwa apabila tindakan penyelamatan kredit yang

dilakukan bank ternyata tidak berhasil maka bank dapat melakukan tindakan

lanjutan berupa penyelesaian kredit macet melalui program penghapusan kredit

macet (write-off).


commit to user

78

78

Penghapusan kredit macet terbagi dalam dua tahap, yaitu (Iswi

Hariyani, 2010 : 41):

a. Hapus buku atau penghapusan secara bersyarat atau conditional write off.

Hapus buku dilakukan dengan cara mengeluarkan semua portofolio kredit

macet dari pembukuan bank, namun bank tetap melakukan penagihan

kepada debitur.

b. Hapus tagihan atau penghapusan secara mutlak atau absolute write-off.

Dalam program hapus tagihan, bank tidak lagi melakukan penagihan kepada

debitur

Apabila debitur sudah dinyatakan dalam kolektibilitas kredit diragukan

maka pihak Bank dapat melaporkan hal tersebut kepada PT Askrindo untuk

pengajuan klaim. Pelaporan tersebut tentunya disertai dengan syarat-syarat

pengajuan Klaim. BRI Gondang tidak melakukan usaha penjadwalan kembali

(recheduling), persyaratan kembali (reconditioning) dan penataan kembali

(restructuring) karena hal tersebut dianggap memiliki risiko yang terlalu besar

dengan perbandingan jumlah pinjaman yang relatif kecil. Apabila dilakukan

ketiga upaya tersebut dikhawatirkan kredit tersebut akan makin terhambat

(tidak lancar). Jadi tindakan yang dilakukan oleh BRI Gondang langsung

melaporkan kepada PT Askrindo apabila kredit sudah dalam kategori

kolektibilitas kredit diragukan. Tetapi sejauh ini, adanya kredit bermasalah di

PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang Kantor Cabang Sragen

masih dapat diatasi dengan baik. Melalui penagihan secara rutin yang

dilakukan oleh Mantri, tingkat kredit macet dapat teratasi.

Penghapusbukuan juga dilakukan oleh pihak bank, apabila kredit sudah

dalam kategori kolektibilitas 4 (diragukan) maka BRI akan mengajukan klaim

kepada PT. Askrindo, maksimal akhir bulan yang sama BRI melakukan

pembukuan dari kategori kredit diragukan langsung masuk ke kategori macet.

Bulan berikutnya dilakukan perubahan pembukuan ke Daftar Hitam (DH) atau

yang disebut dengan Penghapusbukuan. Walaupun kredit sudah masuk dalam

daftar hitam tetap saja pihak Bank melakukan penagihan dengan disertai Hak

Subrogasi. Dimana terjadi pengalihan hak tagih dari Penerima Jaminan dalam


commit to user

79

79

hal ini Bank BRI kepada Penjamin atau PT.Askrindo/Jamkrindo setelah

Penerima Jaminan menerima pembayaran klaim dari Penjamin.

Penghapusan kredit macet atau write-off adalah bagian tak terpisahkan

dari manajemen risiko penyaluran kredit perbankan. Diketahui bahwa

penghapusan kredit macet ini terdiri dari hapus buku dan hapus tagihan.

Program hapus buku dan hapus tagihan terhadap kredit macet sudah lazim

dilakukan oleh kalangan perbankan. Penghapusan itu sebagai salah satu cara

untuk menyiasati tingginya angka risiko NPL (non-performing loan) atau

kredit bermasalah. Rasio NPL atau rasio kredit bermasalah ini menunjukkan

bahwa kemampuan manajeman bank dalam mengelola kredit bermasalah yang

diberikan oleh bank. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang

lancar, diragukan dan macet. Sehingga tindakan bank dalam melakukan

tindakan lanjut berupa pelaksanaan program hapus buku dan hapus tagihan

terhadap kredit macet di perbankan nasional harus dilakukan sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku.

3. Kredit macet KUR di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit

Gondang Kantor Cabang Sragen relatif kecil dan Langkah yang

dilakukan untuk membina kreditur kecil

a. Angka Kredit Macet KUR di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Unit Gondang Kantor Cabang Sragen

Angka kredit Macet di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit

Gondang, Kantor Cabang Sragen yaitu sebagai berikut :

Keterangan Desember 2011 Mei 2012

Orang Rupiah Orang Rupiah

Total KUR 396 2.060.294.546 460 2.909.472.002

Lancar 350 1.917.580.964 412 2.722.091.934

Dalam Pengawasan

Khusus (DPK)

40 129.813.782 42 166.781.218

Kurang Lancar 2 3.332.600 2 6.810.000


commit to user

80

80

Diragukan - - 4 13.788.850

Macet 4 9.567.200 - -

NPL 6 12.899.800

(0,63 %)

6 20.598.850

(0,71 %)

Tabel 1

Tingkat Kredit Macet

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa KUR di Bank BRI

Unit Gondang memang terdapat masalah kredit macet tetapi hal itu sangatlah

kecil. Perhitungannya adalah dengan rumus NPL = (Total Kredit Bermasalah :

Total Kredit) x 100 %

Pada tahun 2011 :

NPL = (Kurang Lancar + Diragukan + Macet) x 100 %

Total Kredit

= ( Rp 3.332.600,00 + Rp 9.567.200,00) x 100 %

Rp 2.060.294.546,00

= 0,63 %

Pada tahun 2012 :

NPL = (Kurang Lancar + Diragukan + Macet) x 100 %

Total Kredit

= (Rp 6.810.000,00 + Rp 13.788.850,00) x 100 %

Rp 2.909.472.002,00

= 0,71 %

Bank Indonesia menetapkan bahwa tingkat NPL yang wajar adalah

yaitu 5% dari total portofolio kreditnya. Maka dari itu permasalahan kredit

macet di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang Kantor

Cabang Sragen ini dapat dikatakan tergolong dalam kriteria wajar atau

bahkan sangat kecil, karena kriteria kecil / tidaknya itu berdasarkan kriteria

Bank Indonesia yang mengatakan bahwa NPL wajar sebesar 5 %.

Sedangkan NPL di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tidak

mencapai 5 %. Tingkat kredit macet di PT Bank Rakyat Indonesia


commit to user

81

81

(Persero)Tbk Unit Gondang Kantor Cabang Sragen pada tahun 2011 hanya

sebesar 0,63 % dan pada tahun 2012 sampai dengan bulan Mei adalah

sebesar 0,71 %.

Keberhasilan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit

Gondang Kantor Cabang Sragen dalam menangani masalah KUR sehingga

tingkat kredit macet (NPL) bisa tergolong kecil karena ada beberapa faktor,

yaitu (Wawancara dengan Bapak Budi Wiyono selaku Kepala Unit PT.Bank

Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Unit Gondang, Kantor Cabang Sragen pada

tanggal 11 Juni 2012 pukul 16.00 WIB):

1) Internal

a) Karena pelaksanaan pemberian KUR di PT Bank Rakyat Indonesia

Unit Gondang Kantor Cabang Sragen telah sesuai dengan Standar

Operasional dan Prosedur pemberian KUR.

b) Karena dalam memasarkan KUR tetap berpedoman pada prinsip

kehati-hatian dan ketentuan yang berlaku, sehingga Bank Rakyat

Indonesia sebagai Bank yang mempunyai kompetensi di bidang

penyaluran kredit UMKM dapat terus terjaga dan dapat menarik

perhatian dari nasabah.

2) Nasabah

a) Adanya itikad baik dari nasabah untuk melunasi pinjaman KUR sesuai

dengan waktu yang telah ditetapkan. Walaupun ada juga nasabah yang

mempunyai itikad tidak baik dalam melakukan pembayaran angsuran

tetapi hanya dalam jumlah yang sangat kecil. Sehingga tingkat

macetnya bisa diatasi dengan baik.

b) Adanya kemampuan membayar dari nasabah, karena usaha nasabah

tergolong lancar sehingga pendapatan yang dihasilkan bisa untuk

melunasi pinjaman KUR. Adanya Usaha nasabah yang tergolong

lancar disebabkan karena nasabah sangat berhati-hati dalam

menjalankan usahanya, tekun dan tidak gegabah, sehingga usaha yang

dijalankan tersebut bisa terus berjalan


commit to user

82

82

Selain itu ada beberapa faktor, sehingga Kredit Macet di PT Bank

Rakyat Indonesia Unit Gondang Kantor Cabang itu tergolong kecil, antara

lain :

1) Domicili nasabah KUR di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit

Gondang Kantor Cabang Sragen masih dalam wilayah kerja, sehingga

penagihannya mudah dijangkau.

2) Pemberian kredit secara individual, selektif dan penuh kehati-hatian,

sehingga kemungkinan kredit yang disalahgunakan sangat kecil.

3) Tepat sasaran, yaitu diutamakan pada calon nasabah yang telah

mempunyai usaha tetap dan berjalan minimal 6 bulan, masih lancar dan

dapat dikembangkan

4) Penggalian informasi pada calon nasabah secara preventif sangat

diutamakan.

b. Langkah yang dilakukan untuk membina debitur kecil

1) Penagihan dengan melalui kunjungan secara berkala, terutama pada

nasabah yang setorannya sering terlambat tanggal yang telah ditentukan

(ada gejala macet). Penagihan yang di lakukan sesuai dengan standart

mekanisme kerja yang jelas, di sertai dengan pelaksanaan evaluasi dan

kontrol yang ketat secara berkala, dapat menghasilkan kinerja yang

optimal.

2) Kunjungan secara rutin untuk memastikan bahwa usaha nasabah masih

lancar, sekaligus dilakukan pembinaan.

3) Dalam pelayanannya Bank memberikan jaminan kerahasiaan setiap

transaksi artinya Customer Service harus menjaga kerahasiaan informasi

data nasabah, terutama yang berkaitan dengan uang dan pribadi nasabah.

Dengan adanya hal tersebut nasabah merasa nyaman dan percaya

terhadap pelayanan bank. serta nasabah tidak menyalahgunakan

kepercayaan Bank, sehingga nasabah juga mempunyai niat baik dengan

selalu membayar tepat waktu.


commit to user

83

83

4) Pelayanan yang baik dan ramah, dengan tujuan kepuasan nasabah.

Pelayanan yang baik oleh pihak bank juga menjadi faktor utama

agar nasabah akan menjadi pelanggan setia terhadap produk atau jasa

yang ditawarkan. Disamping itu, bank juga berharap dari pelayanan baik

yang diberikan, nasabah dapat ikut mempromosikan bank kepada

nasabah lain. Hal ini merupakan keuntunagn tersendiri bagi bank. Dalam

memberikan pelayanan yang baik, bank telah menetapkan standar

operasional yang didukung dengan sarana dan prasarana yang ada

sehingga kepuasan nasabah dapat terpenuhi.

PT Bank Rakyat Indonesia Unit Gondang Kantor Cabang Sragen

telah memberikan pelayanan yang maksimal terhadap nasabahnya.

Customer Service dalam melayani nasabah memiliki kemampuan

melayani pelanggan secara tepat dan cepat. Disamping itu, Customer

Service memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, sopan santun,

ramah, menarik, cepat tanggap pandai bicara dan bertanggung jawab

penuh terhadap nasabahnya. Customer service juga harus mampu

memikat dan mengambil hati nasabahnya sehingga nasabah menjadi

semakin tertarik dan tidak ada niat jahat.

Kemudian sarana dan prasarana yang dimiliki sudah dilengkapi

oleh kemajuan teknologi terkini. Pada akhirnya, sarana dan prasarana ini

dioperasikan oleh pihak yang berkualitas. Sehingga, kedua faktor

pendukung di atas, saling menunjang satu sama lainnya.


commit to user

84

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan hasil pembahasan yang

dilakukan penulis mengenai mengenai aspek hukum pemberian KUR di PT. Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang Kantor Cabang Sragen, maka

penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pemberian KUR di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit

Gondang Kantor Cabang Sragen meliputi 4 tahap yaitu Tahap Permohonan

Kredit, Tahap Analisis Kredit / Pemeriksaan, Tahap Pemberian Putusan

Kredit, dan Tahap Pencairan Kredit. Calon debitur harus melengkapi

persyaratan permohonan yang ada kemudian untuk dilakukan analisis kredit

oleh Mantri (Account Officer). Apabila persyaratan sudah lengkap dan sesuai

dengan aslinya, kemudian dilakukan pemberian putusan kredit oleh Kepala

Unit. Kepala Unit berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan

kredit. Apabila permohonan disetujui kemudian diikat oleh perjanjian kredit,

kemudian calon debitur mengambil dana pinjaman yang telah dimohonkan

kepada Teller BRI Unit Gondang

2. Permasalahan hukum yang timbul dari pelaksanaan pemberian KUR di PT

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gondang, Kantor Cabang Sragen

yaitu terjadinya Kredit Bermasalah. Adanya kredit bermasalah disebabkan

karena 2 unsur yaitu dari perbankan yaitu karena kekurangtelitian bank dalam

melakukan analisis kreditnya dan dari nasabah yaitu adanya faktor

kesengajaan dan ketidaksengajaan dari nasabah. Faktor kesengajaan aantara

lain karena nasabah sengaja tidak melakukan pembayaran, adanya itikad tidak

baik dan adanya nasabah yang melarikan diri. Kemudian faktor

ketidaksengajaan dikarenakan usaha debitur mengalami penurunan /

kebangkrutan, nasabah lalai, mengalami musibah kebakaran, kebanjiran dan


commit to user

85

85

nasabah sakit sehingga tidak bisa mendapatkan uang untuk melakukan

pembayaran KUR.

3. Kredit macet KUR di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit

Gondang Kantor Cabang Sragen tergolong kecil karena Bank Indonesia

menetapkan bahwa tingkat NPL yang wajar adalah yaitu 5% dari total

portofolio kreditnya. Sedangkan NPL di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk tidak mencapai 5 %. Tingkat kredit macet di PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero)Tbk Unit Gondang Kantor Cabang Sragen pada tahun 2011 hanya

sebesar 0,63 % dan pada tahun 2012 sampai dengan bulan Mei adalah sebesar

0,71 %. Keberhasilan tersebut karena faktor internal yaitu pelaksanaan

pemberian KUR telah sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur dan

faktor dari nasabah yaitu adanya itikad baik dari nasabah dan kemampuan

membayar dari nasabah. Selain itu adanya langkah yang dilakukan untuk

membina debitur kecil yaitu dengan melakukan kunjungan secara berkala,

dan memastikan bahwa usaha nasabah masih lancar sekaligus dilakukan

pembinaan serta pelayanan yang ramah dengan tujuan untuk kepuasan

nasabah.

B. Saran

1. Sebaiknya di dalam kegiatan penyaluran kredit, pejabat dan petugas bank

senantiasa memegang prinsip kehati-hatian, menguasai manajemen risiko

kredit, dan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku, serta memegang

teguh peraturan perkreditan di dalam internal bank;

2. Meningkatkan publikasi dan sosialisasi mengenai keunggulan dari PT.Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk khususnya mengenai KUR. Sosialisasi

dilakukan dengan melakukan pemasaran KUR dan mengenalkan penerapan

agunan KUR kepada masyarakat. Hal ini penting karena pada dasarnya KUR

merupakan kredit yang diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, sehingga masyarakat diharapkan mengetahui mengenai program

ini.


commit to user

86

86

3. Seharusnya PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bisa menjadi tolok ukur

/ pedoman bagi bank-bank lainnya karena keberhasilannya dalam mengatasi

kredit, sehingga tingkat kredit macetnya kecil.

4. Sebaiknya pada Perguruan Tinggi ditanamkam materi mengenai UMKM

untuk mengetahui secara langsung usaha-usaha dari masyarakat.

Date post:	05-Jun-2018
Category:	Documents
Upload:	lenhi
View:	212 times
Download:	0 times

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id ASPEK HUKUM .../Aspek... · from direct information from...

Documents