ANALISIS KETETAPAN PENGADILAN AGAMAJAKARTA SELAIAN TENTANG KEABSAHANPERKAWINAN MELALUI MEDIA TELEPON

saotanl

Abstract

This researchto know the consideration punish rhe Justice ofReligion ofSouthJakana in naking stipulating ofmariage authenticiry byphone and evalrate the positiv€law to consideration punish the rcligion justice in making stipulaling of marrjag€aulhenticity by phon€. T}?e ofresearch ofjuridical normative about verdict ofreligionjustice, while type of research of case study lhat is context of decision of marriageauth€nticiry by phone the public versus opinion nature of research cxplanaloryexplaining, strengthening, testing and even memo of lheory or hypothesizing- Result ofresearch that law consideration specified Justice of R€ligion of South Jakarta aboulnarrjage authenticily by phone to have the insullici€ncy seen fiorn law method used andhave implicationlo opinionobject anongjurist from lslampeople, cause notmentionthemethod punish tbe emergency in the balanc€ punish. Law enforcement of marriage inp€rspective ofpositive law visibleftomjuridical lactor validmafiiage ifnot€d orhave gotlhe justice decision; factor sociologies, applying right have to be elastic and flexiblespeciaily conceming technical marriage execution seerDly is reality faced by the society;philosophic factor applying right have to have the sense ofjustice and t'enefit ground andalso express the system assess in society. The r€ality Inariage by phone b rcpresent one ofopportunity of law renewal desired lhe pursuant to creativily ofjudge o freligionjustice tospecify the rnaniag€ auth€nticity. Even method usedin the balance punish still have theweakness, at leastjudge havecop€dto specify themaniage staius by diggingnorrnpunishto answer rhe problem which not yet been arranged specifically in reg lation.

Key Words : Keabsahan Perkawinan, Media Telepon.

Penulis adalah dosen Mat^ K\rli Fikih Munalahdt Jurusan Syari'ah Sekolah TinggiAgama Islam Negeri Palangka Raya

Juthal Studi Aqdhla dan Masyatukat, Volutne 5, Notnor I Juni 2A08 131

A. PendahuluadAkadnikah melalui telepon merupakan halyang mena.ikuntuk diteliti,

mengingat peristiwa tersebut belurn di prediksi oleh ulama fikih terdahulubahwa masa sekarang akan muncul peristiwa yang kurang relevan denganketentuan hukum yang dalam kitab-kitab fikih sebelumnya sehingga manakalamuncul peristiwa nikah media telepon, para ahli hukum yang kompotenmenangani nrasalah terscbut menghadapi kendala untuk me[yatakan sah atautidaknya peristiwa tersebut, mengingat baik secara teknis maupun normatifbahwa peristiwa nikahjarakjauh menggunakan sarana telepon memang tidakpemah diatur sebelumnya. Sehubungan dengan itu, uruncul kasus yang telahmendapat legitimasi melalui Penetapan Pengadilan Agama Jakarta SelatanNo.1751/P/1989 dan telah dikodifikasi dalam bentuk literatur Islam kontemporerdengan memaparkan perbedaan pandangan individu dan kelompok ahlihukum Islam tentang keabsahan perkawinan mclalui telepon'. Mengingatbuku yang dihimpun oleh Satria Effendi tersebut belum memberikankontribusi hukum secara tegas atas pro dan kontra pcrbedaan pandangan dikalangan ai i hukum Islam tentang status perkawinan melalui media teleponyang telah mendapat legitimasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, untuk itupenulis melakukan pengkajian secara khusus guna mengurangi timbulnyasnou.balls-effect atas hasil Ketetapan dimaksud. Alasan yang berkembangtentang keabsahan perkawinan tersebut mengingat pemikahan tidak dilakukandalam satu majelis sebagaimana pendapat mazhab Iman Syaf i hinggadiragukan keabsahannya. Meski demikian, justru kasus praktik pemikahanmelalui telepon kembali te{adi sebagaimana dilansir koran "BanjarmasinPost" bahwa telah tedadi pelaksanaan pemikahan pasangan antar pulaumelalui telepon yang berlangsung pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2007,karena "Cuaca Buruk Nikah Menggunakan Hand, Phone Third generation"l .

Satria Effendi, 2004. P/orlendtikll Hukun Keluarya lsla Kodemparer Edi,si. Penams-Jalana : Prenada Media. hal. I 29Koran Banjamsin Posr. Selasa 9 Januari 2007. Hal. 12.3C at ,hitd gene'"rionadalahteknologi generasi ketiga untuk telepon seluler Teknologi ini untuk mempercepat berbagai

t32 Iutaot \tLiL A4rna dah .Uasrrnkdr. vo!,m. < von@ t JLat )006

a m b k K e' a' 4 p a \P

e 4 c a d i ! a n a ca ::: : if : i :fi : "i::;,:,;:l;ii

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok KekuasaanKehakiman Pasal 5 ayat (l) dan Pasal 28 ayar (l), hakim harus membuatputusan beidasarkan hati nuaninya meskipun belum ada ketentuad undang-undang yang kongkit mengenai hal itu mengingat hakim bukan sekedarmelaksanakan undang-undang ataupun menciptakan hukum, tetapi juga"menemukan hukum". Berdasarkan hal di atas perumusan masalabnya: (l)bagaimanakah pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalammembuat Penetapan keabsahan nikah melalui media telepon? (2)Bagaimanakah analisis hukum terhadap pertimbangan Pengadilan AgamaJakarta Selatan dalam membuat Penetapan keabsahan nikah melalui mediatelepon?

Dari permasalahan tersebut, maka kegrnaan penulisan untukmengungkapkan analogi dan argumentasi hukum yang dapat dijadikan alasantentang sah-tidaknnya pemikahan melalui media telepon dihubungkan denganpenemuan hukum guna mengisi kekosongan hukum relevansinya denganhuL'um lslam dan hukum postif dalam pembaruan hukum perkawinan diIndonesiadewasa ini.

B. MetodePenulisanObjekpenulisan ini konteksnya dengan konsep kekosongan hukum di

bidang perkawinan, penulis menggunakan analisis penemuan hukum melaluipendekatan multi disipliner keilmuan diantaranya pendekatan Ushul Fiqih',

komunikasi pada telepon seluler. Kapasitas data yang dikirirn juga semakin besar. 3Cdikembangkan di Jepang tahun 2001, di Eropa s€kitar tahun 2003, sedangkan di Indonesiadikembangkan tahun 2006. Adapun yang m€nbuat telepon seluler 3 c dikalakan canggihadal |ideo call alarvideo telephane, aniny^k\tabisa saling melihat dengan lawan yangberbicara dan besitu sebaliknya, jika kedua pihak yans salins menelpon menegualGnjenis telepon3C.

' Nasrun Haroen. 1991. ushul Fiqh. Cet. L Jakana : l,ogos. Hal. 4. Lihat. Abdul WahabKlallai 1999. 1/n, Ushul Fikih Cet. Makarta : rineka Cipra. Hal 58. Lihat. AmirMuallirn Yusdani. 2005. , tihad dan Legislasi Muslin Kontenporer. Cer.l.Yogyakarta : UllPress.Hal.38

JwnalStudiAgama don Masyutdkdt, yolane 5, Natnot lJuri 20A8 133

Sadiani

pendekatan sistemik, historis-fi1osofis, sosiologis-teleologis dan pendekatankitis." Jenis analisis yang digunakan, yrridis normative.'Tipe kajiannya,filsafat hukum bertolak dari premis normatif yang bersifat self evidentdiderifasi melalui metode logika deduksi dalam membangun sistem hukumpositif dan hukum Islam guna menganalisis Penetapan Pengadilan yangmengesahLan perkawinan melalui media telepon. Tipe Penulisan, case-studytentang polemik keabsahan perkawinan melaiui tclepon yang dinyatakan sahberdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakana Sclatan. Pada tingkatfilosofis melihat konsepsi akad nikah melalui media telepon sebagaiimplementasi )'uridisjustru dapat menimbulkan snow-balls-effect-cd.re. SifatPenelitian, eksplanatorrs; menerangkan, memperkuat atau menguji danbahkan menolak suatuteo atauhipotesa-hipotesa seltahasil-hasilpenelitian(argumentasi) yang telah ada.'Jenis BahanHukum meliputi 3 (tiga) halT: bahanHukum Primer, bahan Hukum Sekunder dan Tefiier. Studi kepustakaanmelalui card s/stem dengan menganalisis bahan hokum dilakukan secarakualitatif" disusun secara sistematis dergan legal rcasoning secara integral,denean metode intemretasi'.

Pemaparan Hasil danAnalisis HukumPemaparanHasil

Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalamMenetapkan Keabsahan Perkawinan Melalui Media telepon dalam Surat' Robefio Mangabeira Ungger.l999. Gerckan Studi Huk| t ](, i/ts. Lembaga Studi dan

Advokasi Masyarakat (ELSAM).Jakana.Cet.l.Hal.xxiii xxix.' So€dono Soekanto dan Sri Mamuji. Ig9o-Penelttian Htkum Nomatif (Suatu nnjauan

Sirg,t r.CvRajawali. Jakada Utara. Hal. l4- 15.' Bambang waluyo. | 99 | . Penelitian Hutun Dalan Pruhek Jakafia:Sinarcrafika. Hal.9.' Ibid.' C.F.C. Sunaryari Hartono.l994. Penelitian Hukun Pada Akhir Abdd ke-20 .AlvJJjlJi.

Bandung.Edisi.l.Hal. I 50' H. Noeng Muhajir. 2000. Metodologi Penelitian Kualihtif. Yogyakana i Rake Sa.asin.

Cet. lVHal.3l4.

c.l .

t34 Jumal Studi/goho don MBtarakal, Voluhe 5, No,nor I Juhi 2048

.1 il a | 6 t s K e, e, a p;Ll^ F i !: #: t:yf [:1fr: ;l::;l';:,:;:l

Ketetapan No. l75l/P/1989, diantaranya bahwa pihak-pihak yang terkaitdengan pernikahan pada tangga I 3 Mei I 989 telah diperiksa dan dicatat dalamdaftar pemeriksaan nikah mode A dengan No: 12l5/V/1989-No:DN/8596/696fi11/1989. Pihak PPN/KUA, Kecamatan Kebayorar Barumenghendaki adanya surat "TAWKIL" dari pihak temanten putra Drs. ArioSutarto bin Soeroso Darmo Atmodjo ya[g ada di Ame ka Serikat sampaimenjelang pelaksanaan nikah tidak terpenuhi. Selanjutnya akad nikahdilakukan secara langsung oleh pihak wali nikah dengan temanten puha.Pemohon telah menikahkan anaknya yang bemama Dra- Nurdiani HaEhapbinti Prol Dr H. Baharuddin Harahap dengan seorang laki-laki bemama DIs.Ario Sutarto bin Soeroso Darmo Atmodjo pada tanggal 13 Mei 1989 denganwali pemohon sendiri. Pemberian mas kawin bempa seperangkat alat shalatdan gelang emas I 0 gram tunai serta disaksikan oleh H. Abdullah Sa'ad denganSunaryo. Maka Pertimbangan Hukum yang Tertuang dalam PenetapanPengadilanAgama Jakarta Selatan, sebagai berikut:

Pertoma, bahwa pem:ikahan tersebut dilaksanakan dengan fab olehwali ayah kandung (Pemohon) dari temanten putri yang berada di Jakarta danqabul dilakukan sendiri oleh temanten putra @rs, Ario Sutaxto bin SoercsoDarmoAtmodjo)yargberadadi BumingtonAmerika Se katmelalui telepon.

Kedua, bahwa yang menjadi titik persoalan adalah bahwa baik dalampersidangan maupnn di luar sidang ditemukan adanya pelaktanaan akad nikahtidak di satu tempat melainkah di dua tempat yang beiauhan yalfr te1l],ai,Ttenputri dan walinya selaku yang mengijabkan di Jakarta, temanten putrapgDerima,/mengucapkar\ qabul betuda di Amerika Serikat. Oleh karena itukepala KUA Kecamatan Kebayoran Baru tidak mau melgeluarkan danmemberikan buku nikahnya, kepada pemohon, sebagai bukti autentik ataspemikahannya. Bahwa di dalam persidangan telah diderrgar keterangan saksi Idi atas sumpahnya yang mengatakan bahwa ia telah melarang kepada kepalaKUA Kebayoran Baru untuk menikahkan serta melakukan pencatatan dantidak bemr ia telah mengizinkan sebagaimana yang dikatakan pemohon danKeDala KUA Kecamatan Kebavoran Bam tersebut.

J ut hal Sludi Agaho .lan Masyarut a !. Vol\ae 5. Nahat I J rr t 2AA8 t 35

Ketiga,bahwaMajelis Hakim dapat menyimpulkan keterangan saksi I,saksi III dan Pemohon tentang boleh tidaknya menikahkan karena keteranganteNebut hanya menyangkut masalah tata keda pegawai Pencatat nikah, bukanmasalah sah dan tidaknya perkawinan.

Keempat, berdas^rkan atas kerelaan antan suami de[gan isteri danuntuk mengetahui adanya kerelaan antara keduanya, maka diadakan apa yangdinamakan ljab dan Qabul. Jadi ijab dan qabul ini adalah penegasan dariadanya kerelaan, juga harus disatrisikan oleh saksi yang menyaksikan bahwaantara pria dengan wanita itu telah menjadi suami-isteri.

Kelima, bahwaberdasarkan bukti rckaman kaset yang diperdengarkandi hadapan Majelis hakim dan keterangan para saksi yang telah di sumpah darisaksi II sampai dengan saksi XII dimana antara saksi satu dengan yarg lainnyasaling menguatkan dan antara pala saksi yal1g berada di Jakarta dengan parasaksi yang di Amerika Serikat saling membeDarkan bunyi rekama[ kaset dankebenaran tentang adanyapemikahan antara Dra. Nurdiani Harahap binti Prof.Dr H. Baharuddin Harahap dengan Drs. Aio Sutalto bin Soeroso DamoAtmodjo, selain bukti-bukti teNebut di atas telah terbukti pula bahwa dalampemikahan terdapat antaxa lain: Pendaflaran, temanten putra dan putri, walitemanten puhi, dua orang saki, mahar, adanya ijab dan qabul dari vralitemanten pubi dengan temanten putra, adanya kerelaar/persetujuan keduabelah pihak, telah tercapainya usia nikah bagi kedua temarten, tidak adalanngan antara temanten putri dan temanten putra, oleh karena itu MajelisHakim berpendapat bahwa pemikahan tersebut telah memenuhi syaxat-syamtmenurut hukum agama dan perundangan yang berlaku khususnya Pasal2 ayatI dar Pasal 6 ayat 1,7 dan 8 Undang-Undang No. I tahun 1974 serta Pasal l0ayat 1,2 dan 3 PPNo. 9 tahun 1975.

Keenam, bahwa ketidakhadimn secara phisik temanten puta di tempattemanten putd atau walinya yang mengijabkan, tidak mengurangi sahnyapemikahan berdasarkan dalil-dalil sesuai dengan ahli Fiqih di dalam FiqhusSddi halaman 34jilid IL Didukung dengan hadis Nabi Muhammad riwayatdari Uqbah bin Amir ra bahwa Nabi Saw pemah meminta dirinya untuk

Jurnal Studi A gaaa dan Masyatakat, t/ohtue 5, Nonar l Juti 2A08

Ahotisn Ke'e|opm peryadita .4Iana J da:"r]::;,::;:;;:t,

mewakili pemikahan pasangan calon pengantin, setelah keduanya rela untukdiwakili oleh Nabi, meski tanpa ada surat kuasa kemudian NabimengawiDkannya. Hal ini berarti merupakan kesepakatan saja, menurutSalyid Sabiq berdasarkan praktek yang telah dicontohkan oleh Rasulullahtersebut, jelas tidak ada bentuk yang pasti, yang jelas. Asalkan kedua calonisteri dan suami bukan orang yang dilarang oleh Al-Qur'an dan Sunnah sertake dua orang suami iste itll saling merelakan. Berarti bahwa pelaksanaanNikah tidak ada hal yanlbefsifat Ta'abudy, tetapi caranya bermacam-macam.Oleh ka.ena itu apabila perkawilanitu sudahmemenuhi syarat, maka sah akadnikahtersebut.

Ketujuh, bah|ra buk]'] nikah atau surat lainnya yang nempunyai nilaiyang sama sangat dibutuhkan sekali olehpemohon.

Kedelapan, bahwa Pemohon telah menyebutkan syarat-syarat sahnyapemikahan sesuai dengan dalil dalam kitab I'anatut Tholibin hz l! yangberbunyi: "Pengakuan pemikahan seorang laki-laki dengan seomngperempuan harus dapat menyebutkan syarat-syarat pemikahan.

Kesembilan, bahwa kedua mempelai saling meDbenarkal tentangpemikahan mereka, oleh karena itu keterangannya dapat diterima, sesuaidengan dalil dari kitab I'anatut Tholibin JuzMal308 yaitu:

-sk E:r"'or,e?1t,rr

telepon yang dilakukan secara langsung meski tidak satu majelis, padahalpemikahan tersebut di luarkelazinran yang umum berlaku bagi umat Islam dandukung oleh pendapat mayoritas ulama mazhab bahwa pelaksanaan akadnikah harus dilakukan dalam satu majelis sebagai salah satu syarat sahnyapemikahan. Para ahli hukum Islam yang menyatakan nikah hanrs dila|-ukandalam satu majelis dengal mengutip pendapatulamamazhab yang yang ditulisAbdurrahman al-Jaziri bahwa persyaratan harus dalam satu majelis inimemiliki maksud bahwa ijab dan kabul harus dilakukan dalan jarak waktuyang terdapat dalam satu upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam duajarakwaktu yang terpisalr. Jikaijab dan kabul di,Jcapka[ dalatr satu upacara, kabuldiucapkan pula pada acarabo.ikdhya, maka akad nikah itu tidak sah meskipunpada tempat (majelis) yang sama, hal ini karenakesinambungan antara ijab dankabul tersebut telputus. Dengan dcmikian, adanya penyaratan bersatu majelisguna tedadinya kesinambungan waktu antara ijab dan kabul serta tidak adaselingan uacapan yang dapat memutus trb dan kabul, oleh karana itumeskipun tempatnya dalam satu majelis dan dalam satu waktu, namun di saatprosesi akad nikah berlangsung ada selingan perbuatan atau percakapan lain,maka kesinambungan antara pelasanaan faD dan pelaksanaan krlbul sudal)tidak terwujud lagi dengan demikian praktik akad nikahnya tidah sah karenaada selingan perbuatan tadinya''. Jika dicermati titik singgung perbedaanpendapat mengenai keabsahan pemikahan melalui telepon di atas lebihcenderung mengenai bersatu majelis hubungannya kcsinambungan akadnikah, tanpa melihat ada tidaknya alasan pcngecualian yang membolehkanpemikahan tidak harus satu majelis karena darurat lantas dapat dipasilitasidengan sarana telepon. Opini yang demikia[ seakan menggarnbarkankekakuan berpikir seseorang dalam menahami dan mewujudkan hukum lslatrrbagi para pencari keadilan. Konteksnya pada bahasan ini menghendaki agartidak ada dikotomi dalam menginterpletasi noma hukum perkawinan, tanpamenghubungkannya dengan Ilmu Hukum Islam.'" Abdmahman al-Jaziri. 1990. AI-Fiqh ala Mazhabibil Arba ah. Juz 4. Beirut Libanon

DarulFikJ. Hal.24.

1.18 Julaal t'uiiAta'na dak Urt)a"al t rnL,h,( 5 \..a., t Jukt 2003

^ ̂' " " * ̂" " ff .'H', !:# #ftm: ;l::#';:;frIMengingat hukum pe*awinan merupakan sub sistem dari llmu hukum

Islam (induk hukum Islam), maka untuk memecahkan persoalan perkawinanoenggunakal telepon perlu mengikusertakan ilnu hukum Islam untuk di galisecara integral dau holistik guna memperoleh jawaban atas peristiwa barudengan mempertimbaDgkan pada beberapa faktor penyebab munculnyaperistiwa, untuk itu diperlukan keativitas hakim guna menampilkan hukumbaru yang berbeda de[gan apa yallg telah tertuang pada noma hukumsebelumnya. Perbedaan pendapat mengenai nikah menggunakan telepon yangberlatar belakary beda wilayah negara ataupun faktor kondisi alam yangmembahayakan jiwa para pihak yang melakukan akad nikah, maka peristiwaakad nikah yang demikian tidak mutlak harus , ersan majelis.

Dengan demikian, tedadinya perbedaan pendapat terhadap PenetapanPengadilan Agama Jakarta Selatan tentang keabsahan perkawinanmeoggunaka[ telepon disebabkan pada beberepa penimbangan hukum:

Pe ama, sehanrs'|'ya Pertimbangan hukum tidak seda m€rtamenggunakan asas pada hadis Nabi Muhammad Saw, riwayat Uqbah bin Amirdan dwayat Ummu Habibah, sebab kedua dalil atau norma tersebut mengarahpada nikah tapl.il atau nikah perwakilan. DeDgan demikian kedua hadis Nabitersebut sama sekali tidak relevan untuk melegalkan pemikahan melalui mediatelepon dan ridak pcrlu dimuat dalam pertimbangan hukum.

Kedua, perggaliat fakta dalam proses persidangan, hendaknya majelishakim mampu menggali alasan yang sangat spesifik terlepas dari alasanekonomis. Tetapi kemungkinan ada persoalan mendasar yang tidakdiungkapkan oleh pemohon pada saat persidangar perlangsung atau karenamajelis hakim tidak menggali fakta-fakta yang mengarah pada alasan pribadiatau yarg dapat mencoreng nama baik keluarga.

l(eriga, Jika alasan untuk menjaga dan memelihara nama baik keluargamemang merupakan alasan yang kuat, maka dalam pertimbangan hukum dapatdijadikan alasan mendasar (urgen atau darurat) yang memotivasi peristiwaperkawinan melalui media telepon dapat diterima secaB logika dan sahmenuut hukum Islam, sebagaimana kaidah hukum Islam:

Jumdl StudiAgana.lan Masyanka. volune 5, Nonor I Juni 2008 139

Sadiani

. . , : , . , . ,

l ')P"-":' U u'ttP'

Kemudaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang"

Mengingat perkawinan sebagaimana bahasan di atas belum diaturdalam hukum perkawinan serta pAda umumnya kehidupan manusia rentandengan perubahan karena erat dengan perkembangan zaman, tempat dankeadaan, maka untuk menyikapi terjadinya perubahan dan perkembangankemajuan teknologi dan era globalisasi, sedangkan nonna hukum belummemiliki dalil secara khusus terhadap peristiwa-peristiwa kontemporen,sehingga Nabi Muhammad pemah menyatakan dalam hadis yang ditulis olehImamMuslim":

Kamu lebih mengetahuiurusan dunia kamu

Hadis tersebut memberikan gambaran bahwa terkait denganperkembangan dunia masa depan tindak menutup kgmungkinan bahwa duniamodem akan memuoculkan peristiwa hukum yang tidak diatur secara tegasdalam norma hukum sebelumnya sehingga diperlukan kreativitas para yuris(hakim) untuk menemukan hukum baru guna mengatas persoalan banrtersebut. Demikian halnya dengan bukun Islam yang memiiiki karater bersifatelastis dan bukan statis'', sebagaimana Abu Ishak al-syatibi dalarn dikutipan

. i , - r t . ' l , i i . a iP \j)J''ti dt' fJl

Muhlish Usrnan, 1997. Kaidah Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah. Pe.lonan Dasat dalanIsti"bath Hukum Islan, C€t. [. Jakarta : Rajawali Perss. hal. I l3Muslim al-Hajjaj.rth. Sal ih Muitin. Mesi I Matbaa'ah Misriyyal, wanaktabuba. JilidlLHal340.M. Ali Hasan (Trans) 199s, Peftunbuhan dan Perkembanga Hukan Fiqh, Hasil Refek:iIjtiha.l. Dyekh Muhannad Ali A*Saalis. Jakana: Rajawi Press. Hal. I l5.

140 Ju'nalStudi A gaha dan Ma'),arakdt, l/olune 5. Nomar I Juni 2008

" * "'' " - " " " ru"r: :f # ";: /#::,'#:ff ,:;::;:, t;:l;:iAbdul Wahhab,ra agama Islam merupakan againa yang lentur dan toleran,karena ia mengandung sifat yang tidak mempersulit kepada penganutnya.Dalam kaidah fikihjuga dinyatakan :

. . ' " . i ' i 4 : ' '< , a ' i ' ! . ! 2 . ( ,ov ) YtrrcJ ll'>>)rJ!F)

Tidak dapat a,,rft*i t"i*" adanya perubahan hukm lantaran,beru b o h n vr va k tu hr as a )"

Maksud kemungkinan terjadinya perubahan hukum karena adanyapcrubahan zaman, sebab dalam perubahan dan perkembangan zamantersimpan harapan yang lebih baik yaitu kemaslahatan yang setam denganperkembangan telsebut. selain itu perubahan zaman bcrdampak besar terhadapperrumbuhan dan perkembangan suaru hukurn lang drda.arkan padakernaslahatan itu. Mengingat hukum yang telah ditetapkan pada masa lampauumumnya disesuaikan dengan rc]l ita kemaslahatan masyarakat pada mi.aitu, maka relita masa sekarang pun peDetapan hukumnya harus disesuaikandengan kemaslahan masa sekarang.

D. Kesimpulan dan RekomendasiPerkawinan melalui media telepon merupakan praktik pemikahan

yang tidak memiliki ketentuan hukum Islam sebelumnya, sedangkan yanglazim dilakukan dalam perkawinan Islam bahwa akad nikah dilakukan harussatu majelis dalam menyatukan pihak-pihakyang ber akad agartidak ada unsurpenipuan- Pertimbangan hukurn Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalammenetapkan keabsahan pcrkawiran melalui media telepon memilikikelemahan dalam kaidah hukurn yang digunakan dan berirnplikasi padaperbedaan pendapat di kalangan Ulama, karena tidak mencantunkan kaidah' Abdul Wahhab Ibmbnn Abu Sulaiman. 1994. Per saruh dan!rct dan aiatDatanHukum

/ r / r x r . e r . l S c n r d r a n g : D r n a d r . a S e m d m n g . H d l . 1 5 .'' Imam N,Iusbikin.200l. 0awaid al-Fiqhiyh Cct. L Jatarta: Rajawaliperss. Hal.tOL

.JunM I Studi Ag0 hM dat lvostu,tkat, yaluhE 5. Nonot I Juni 20A8 141

Sadiani

darurat dalam pertimbangan hukumDya.Keberlakuan hukum pcrkawinan dalam kajian ilmu hukum dapat

dilihat dari faktor keberlakuan Fridis; perkawinan sah jika telah mendapatketetapan dan tercatat sebagai perkawinan yang sah menurut undang-undang.Keberlakuan sosiologis; hukum perkawinan harus bersifat elastis khususnyaterhadap persyaratan yang bersifat teknis dengan melihat rcalitas yangdihadapi masyarakat. Keberlakuan filosofis; penerapan hukum harus adil danbemanfaat serta mencenninkan sistem nilaitingkah laku masyarakat. Dengandemikian pembaruan hul-um perkawinan dapat terjadi sebagai:nana bidanghukum lainnya, munculnya perilaku masyarakat yang mclaksanakan akadnikah melalui media telepon yang tidak lazim dilakukan berdasarkan hukumperkawinan, dihubungkan dengan teori perubahan hukum dapat diketahui daribeberapa faktor teknis yang intinya karena faktor kondisi lanarr errol faktorkondisi alam yang membahayakan dan rekayasateknologi.

Peluang pembaruan perkawinan sangat memungkinkan karenadidukung dengan metode perubahan hukum yakni berdasarkan mctodepenafsiran hukum, analogi atau argumentasi hukum konteksnya denganperanan akademis hakim dalam mengimplementasikan Undang-Undang No.4 tahun 2004 Pasal28 ayat ( 1). Kreativitas hakim sebagai pembentuk undang-undang kaitannya denganpenetapan akad nikah melalui rnedia telepon, hakimwajib melaksanakan tugas akademis ilmiah untuk menggali norma hukumprimer dan sekunder baik menafsirkan atau menggunakan analogi hukum (qiyas)batrkan mengupayakan langkah kongkrit lainnya dalam pcnctapan hukum.

Rekomendasi, akhir dari penulisan ini disarankan bahwa; mengingatpenetapan yang di keluarkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentangKeabsahan Perkawinan melalui Media Telepon telah disebarluaskan keseluruh Pengadilan Agama se Indonesia dalam bentuk ketetapan yangberkekuatan hukum menuut peraturan pemndang-undangan, meski memilikikelemahan dalam hal kaidah hukum yang digunakan, disaranka[ bahwapenetapan tersebut masih dapat dijadikan acuan para hakirn lainnya dalammemufu skan peristiwa yang sama.

142 Jumal ShtdiAg@o dot M$lotukat, uoh ie 5, NoD'ot 1 Juri 20A8

a h d I i' k Kp1. tap a h aP

e h cdd i I d n a I d n a ra k d,I d : "i:i;,:';:,:;:i

Memperhatikan bahwa penetapan yang dikeluarkan PengadilanAgama Jakarta Selatan tentalg perkawinan melalui rnedia telepon masihmemiliki kekurangan dari segi kaidah hukum yang digunakan, kepada parahakim agama yang menemukan peristiwa serupa di wilayah kewenangatulya,disarankan dalam penggunaan asas atau kaidah hukum terhadap perkawinanmelalui media telepon agarmenggaliulangnilai-nilai hukum Islam yang lebihakurat dan relevan dengan peristiwa tersebut demi terciptanya tujuan hukumyang berkeadilan, berdaya guna dan berhasil guna untuk masyarakat, sebabkeativitas hakim akan berdampak pada kredibilitas lembaga peradilan yangmenjadi sorotan masyarakat.

Dalam kerangka hukum ke dep at (iu s c o n s ti u en du m), p enetap an y angdi hasilkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dapat dijadikan sebagaipintu gerbang untuk mengisi kekosolgan hukum yang selama ini belummengatur secara spesifik tentang status hularm perkawinan melalui mediatelepon, baik kitab-kitab fikih ataupun Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.LangkahJangkah yang dilalorkan diantararya; mengadakan kajian secarakomprehensif permasalahan tersebut dalam berbagai aspek; menggunakankajian ilmiah kontemporer tanpa mengabaikan khazanah intelektual Islamllasik; mengembangkan fikih Islam dengan motivasi ijtihad baik secaraindividu maupun kolektif sehingga dapat menghasilkan materi hukurn yangsesuai dengan modemisasi yang sedang berjalan pada kehidupan masyarakatserta untuk menyatukan berbagai pendapat mazhab tentang berbagai masalahhukum yang serupa demi kepastian hukurn.

DAFTARPUSTAKAAbu Sulaiman, Abdul Wahhab lbrahim. 7994. Pengaruh darurat dan Hajat

Dalam Hukum Islam. Cet. I. Semaftg : Dina utama.Al Hajjaj Muslim. T.th. Sahih Muslim. Jllld II. .Mesir : Matbaa'ah Misrilyah,

wa Maktabuha.Al Jaziri, Abdunahm an. 1990. Al- Fiqh ala Mazhabibil Arba'ah. -htz 4. Bernt

Libanon: Darul Fikr.

Jurna! studi 4Baha daa Ma")atalat unluqc r. \onot I Juni )008 l 4 l

Effendi, Satria. 2004. Prcblematika Hukum Keluarga Islam KontemporexEdisi Pertama. Jakarta : Prenada Media.

Haroen. Nasrun. 1997 . Ilshul Fiqh Cetakan IL Jakarta: Losos.Hartono. .Sunarjali. 1986. Kapita Selekro

pcrbandt ngan- Hukun. BandurrglAlumi

Hasan, M.AIi, (Trans) 1995,pertumbuhan dan perkembangan Hukum Fiqh,Hasil Reflel