+ All Categories
Home > Documents > DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 8, Nomor 1 Website : https ...

DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 8, Nomor 1 Website : https ...

Date post: 01-Dec-2021
Category:
Upload: others
View: 4 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
24
Web PENCEGAHAN DA PERATURAN D TENTANG REN Rizky Pandapotan Program Studi S Kota Semarang merupaka Semarang sangat tinggi. P bawah tanah dan menye Ditambah lagi banjir dipe perbedaan ketinggian mengendalikan permasal Semarang Nomor 14 Tah 2031. Perumusan masalah dan penanggulangan banj pencegahan dan penanggu Metode pendekatan yang digunakan adalah deskrip data berupa studi pustak digunakan ada metode an Hasil penelitian ini menu penanggulangan banjir da 14 Tahun 2011 tentang R beberapa kegiatan yaitu: Barat dan Timur, 3)P 5)Operasional dan pemeli Kendala yang dihadapi P banjir dan rob di Kota S rumah liar dan sampah sungai dan masih terjadin Kata kunci: Pencegahan, P Semarang City is the cap City is very high. This p narrowing of watersheds characteristics where the DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 8, Nomor 1, Tahun 2019 bsite : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/ AN PENANGGULANGAN BANJIR DAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 1 NCANA TATA RUANG WILAYAHKOTA TAHUN 2011-2031 n Sembiring*, Untung Sri Hardjanto, Sekar S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universita E-mail: [email protected] Abstrak an ibu kota provinsi Jawa Tengah sehingga pertumbu Pertumbuhan penduduk ini menyebabkan semakin ban empitnya daerah aliran sungai yang menyebabkan s erparah oleh karakteristik wilayah dimana perbanding (kontur) sangat curam, sehingga diperlukan p lahan banjir dan rob tersebut yang diatur dalam P hun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota h dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksana jir dan rob di Kota Semarang, 2) Apa saja kendala yan ulangan banjir dan rob di Kota Semarang. digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis norma ptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunde ka dengan wawanara sebagai data pelengkap. Met nalisis kualitatif. unjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang telah mel an rob di Kota Semarang menurut Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2 1) Pembuatan Sistem Polder2)Normalisasi Kali Ga Pembangunan Bendungan Jatibarang, 4)Pengemban iharaan rumah pompa banjir. Pemerintah Kota Semarang dalam kegiatan pencegah Semarang adalah pembebasan lahan yang tidak sesu di daerah aliran sungai, sulitnya mencari tempat pe nya penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut. Penanggulangan, Banjir dan Rob, Kota Semarang Abstract pital of the province of Central Java so the populatio population growth has led to increasing use of unde that cause frequent flooding. In addition, floods are e e ratio of river length and height difference (contour) /dlr/ 664 ROB MENURUT 14 TAHUN 2011 A SEMARANG r Anggun Gading as Diponegoro uhan penduduk di Kota nyaknya penggunaan air sering terjadinya banjir. gan panjang sungai dan penataan ruang untuk Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2011- aan strategi pencegahan ng dihadapi dalam upaya atif dan spesifikasi yang er. Metode pengumpulan tode analisis data yang lakukan pencegahan dan Kota Semarang Nomor 2011-2031 yang meliputi arang dan Banjir Kanal ngan sistem drainase, han dan penanggulangan uai harapan, banyaknya embuangan sedimentasi . on growth in Semarang erground water and the exacerbated by regional is very steep, so spatial
Transcript
Page 1: DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 8, Nomor 1 Website : https ...

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

664

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BANJIR DAN ROB MENURUTPERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2011TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAHKOTA SEMARANG

TAHUN 2011-2031

Rizky Pandapotan Sembiring*, Untung Sri Hardjanto, Sekar Anggun GadingProgram Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: [email protected]

Abstrak

Kota Semarang merupakan ibu kota provinsi Jawa Tengah sehingga pertumbuhan penduduk di KotaSemarang sangat tinggi. Pertumbuhan penduduk ini menyebabkan semakin banyaknya penggunaan airbawah tanah dan menyempitnya daerah aliran sungai yang menyebabkan sering terjadinya banjir.Ditambah lagi banjir diperparah oleh karakteristik wilayah dimana perbandingan panjang sungai danperbedaan ketinggian (kontur) sangat curam, sehingga diperlukan penataan ruang untukmengendalikan permasalahan banjir dan rob tersebut yang diatur dalam Peraturan Daerah KotaSemarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan strategi pencegahandan penanggulangan banjir dan rob di Kota Semarang, 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam upayapencegahan dan penanggulangan banjir dan rob di Kota Semarang.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi yangdigunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulandata berupa studi pustaka dengan wawanara sebagai data pelengkap. Metode analisis data yangdigunakan ada metode analisis kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang telah melakukan pencegahan danpenanggulangan banjir dan rob di Kota Semarang menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 yang meliputibeberapa kegiatan yaitu: 1) Pembuatan Sistem Polder2)Normalisasi Kali Garang dan Banjir KanalBarat dan Timur, 3)Pembangunan Bendungan Jatibarang, 4)Pengembangan sistem drainase,5)Operasional dan pemeliharaan rumah pompa banjir.Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang dalam kegiatan pencegahan dan penanggulanganbanjir dan rob di Kota Semarang adalah pembebasan lahan yang tidak sesuai harapan, banyaknyarumah liar dan sampah di daerah aliran sungai, sulitnya mencari tempat pembuangan sedimentasisungai dan masih terjadinya penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut.

Kata kunci: Pencegahan, Penanggulangan, Banjir dan Rob, Kota Semarang

Abstract

Semarang City is the capital of the province of Central Java so the population growth in SemarangCity is very high. This population growth has led to increasing use of underground water and thenarrowing of watersheds that cause frequent flooding. In addition, floods are exacerbated by regionalcharacteristics where the ratio of river length and height difference (contour) is very steep, so spatial

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

664

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BANJIR DAN ROB MENURUTPERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2011TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAHKOTA SEMARANG

TAHUN 2011-2031

Rizky Pandapotan Sembiring*, Untung Sri Hardjanto, Sekar Anggun GadingProgram Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: [email protected]

Abstrak

Kota Semarang merupakan ibu kota provinsi Jawa Tengah sehingga pertumbuhan penduduk di KotaSemarang sangat tinggi. Pertumbuhan penduduk ini menyebabkan semakin banyaknya penggunaan airbawah tanah dan menyempitnya daerah aliran sungai yang menyebabkan sering terjadinya banjir.Ditambah lagi banjir diperparah oleh karakteristik wilayah dimana perbandingan panjang sungai danperbedaan ketinggian (kontur) sangat curam, sehingga diperlukan penataan ruang untukmengendalikan permasalahan banjir dan rob tersebut yang diatur dalam Peraturan Daerah KotaSemarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan strategi pencegahandan penanggulangan banjir dan rob di Kota Semarang, 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam upayapencegahan dan penanggulangan banjir dan rob di Kota Semarang.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi yangdigunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulandata berupa studi pustaka dengan wawanara sebagai data pelengkap. Metode analisis data yangdigunakan ada metode analisis kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang telah melakukan pencegahan danpenanggulangan banjir dan rob di Kota Semarang menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 yang meliputibeberapa kegiatan yaitu: 1) Pembuatan Sistem Polder2)Normalisasi Kali Garang dan Banjir KanalBarat dan Timur, 3)Pembangunan Bendungan Jatibarang, 4)Pengembangan sistem drainase,5)Operasional dan pemeliharaan rumah pompa banjir.Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang dalam kegiatan pencegahan dan penanggulanganbanjir dan rob di Kota Semarang adalah pembebasan lahan yang tidak sesuai harapan, banyaknyarumah liar dan sampah di daerah aliran sungai, sulitnya mencari tempat pembuangan sedimentasisungai dan masih terjadinya penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut.

Kata kunci: Pencegahan, Penanggulangan, Banjir dan Rob, Kota Semarang

Abstract

Semarang City is the capital of the province of Central Java so the population growth in SemarangCity is very high. This population growth has led to increasing use of underground water and thenarrowing of watersheds that cause frequent flooding. In addition, floods are exacerbated by regionalcharacteristics where the ratio of river length and height difference (contour) is very steep, so spatial

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

664

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BANJIR DAN ROB MENURUTPERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2011TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAHKOTA SEMARANG

TAHUN 2011-2031

Rizky Pandapotan Sembiring*, Untung Sri Hardjanto, Sekar Anggun GadingProgram Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: [email protected]

Abstrak

Kota Semarang merupakan ibu kota provinsi Jawa Tengah sehingga pertumbuhan penduduk di KotaSemarang sangat tinggi. Pertumbuhan penduduk ini menyebabkan semakin banyaknya penggunaan airbawah tanah dan menyempitnya daerah aliran sungai yang menyebabkan sering terjadinya banjir.Ditambah lagi banjir diperparah oleh karakteristik wilayah dimana perbandingan panjang sungai danperbedaan ketinggian (kontur) sangat curam, sehingga diperlukan penataan ruang untukmengendalikan permasalahan banjir dan rob tersebut yang diatur dalam Peraturan Daerah KotaSemarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan strategi pencegahandan penanggulangan banjir dan rob di Kota Semarang, 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam upayapencegahan dan penanggulangan banjir dan rob di Kota Semarang.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi yangdigunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulandata berupa studi pustaka dengan wawanara sebagai data pelengkap. Metode analisis data yangdigunakan ada metode analisis kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang telah melakukan pencegahan danpenanggulangan banjir dan rob di Kota Semarang menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 yang meliputibeberapa kegiatan yaitu: 1) Pembuatan Sistem Polder2)Normalisasi Kali Garang dan Banjir KanalBarat dan Timur, 3)Pembangunan Bendungan Jatibarang, 4)Pengembangan sistem drainase,5)Operasional dan pemeliharaan rumah pompa banjir.Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang dalam kegiatan pencegahan dan penanggulanganbanjir dan rob di Kota Semarang adalah pembebasan lahan yang tidak sesuai harapan, banyaknyarumah liar dan sampah di daerah aliran sungai, sulitnya mencari tempat pembuangan sedimentasisungai dan masih terjadinya penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut.

Kata kunci: Pencegahan, Penanggulangan, Banjir dan Rob, Kota Semarang

Abstract

Semarang City is the capital of the province of Central Java so the population growth in SemarangCity is very high. This population growth has led to increasing use of underground water and thenarrowing of watersheds that cause frequent flooding. In addition, floods are exacerbated by regionalcharacteristics where the ratio of river length and height difference (contour) is very steep, so spatial

Page 2: DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 8, Nomor 1 Website : https ...

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

665

planning is needed to control flooding and rob problems which are regulated in Semarang CityRegional Regulation Number 14 of 2011 concerning Semarang City Spatial Planning 2011-2031. Theformulation of the problem in this study is 1) What is the implementation of the flood and robprevention and control strategies in the City of Semarang, 2) What are the obstacles faced in efforts toprevent and control floods and robs in the city of Semarang.The approach method used in this study is normative juridical and the specifications used aredescriptive analytical. The data used is secondary data. Methods of data collection in the form ofliterature studies with interviews as supplementary data. The data analysis method used is aqualitative analysis method.The results of this study indicate that the Semarang City Government has carried out prevention andcontrol of floods and robs in Semarang City according to Semarang City Regional Regulation Number14 of 2011 concerning Semarang City Spatial Planning for 2011-2031 which includes severalactivities, namely: 1) Making Polder Systems 2) Normalization of Garang Kali and West and EastFlood Canal, 3) Construction of Jatibarang Dam, 4) Development of drainage systems, 5) Operationand maintenance of flood pump houses.Constraints faced by the Semarang City Government in the prevention and control of floods and robsin the city of Semarang are land acquisition that is not as expected, the number of wild houses andgarbage in the watershed, the difficulty of finding river sedimentation disposal sites and still occurringland subsidence and advance sea water.

Keyword: Prevention, Flood and Rob, Semarang City

I. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan upayasadar yang dilakukan manusia untukmencapai kehidupan yang lebih baik.Hakikat pembangunan adalahbagaimana agar kehidupan dimasamendatang lebih baik dari sekarang.Namun tidak dapat dipungkiri bahwapembangunan selalu bersentuhandengan lingkungan hidup. BruceMitchell mengatakan bahwapengelolaan sumber daya lingkunganakan mengalami empat situasi pokok,yaitu:1

1. Perubahan (change)2. Kompleksitas (complexity)3. Ketidakpastian (uncertainty)

1Supardi, Hukum Lingkungan Di Indonesia,(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), halaman 36.

4. Konflik (conflict)Dari sudut pandang lingkungan,

keberhasilan pembangunan tidakhanya diukur dari besarnyapertumbuhan ekonomi dan tercapainyapemerataan tetapi juga kelestarianlingkungan dimana pembangunan ituberlangsung. Menurut Sudharto P.Hadi terdapat empat prinsip untukmewujudkan pembangunankeberlanjutan yang meliputi:2

1. Pemenuhan kebutuhan dasar2. Pemeliharaan lingkungan3. Keadilan sosial yang berupa

keadilan untuk generasi yang akandatang.

2Sriyanto, ”Kondisi Lingkungan Hidup DiJawa Tengah Dan Prospek PembangunanKeDepan”, Jurnal Geografis FIS UNNES,(Volume 4 Nomor 2, 2007), halaman 107.

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

665

planning is needed to control flooding and rob problems which are regulated in Semarang CityRegional Regulation Number 14 of 2011 concerning Semarang City Spatial Planning 2011-2031. Theformulation of the problem in this study is 1) What is the implementation of the flood and robprevention and control strategies in the City of Semarang, 2) What are the obstacles faced in efforts toprevent and control floods and robs in the city of Semarang.The approach method used in this study is normative juridical and the specifications used aredescriptive analytical. The data used is secondary data. Methods of data collection in the form ofliterature studies with interviews as supplementary data. The data analysis method used is aqualitative analysis method.The results of this study indicate that the Semarang City Government has carried out prevention andcontrol of floods and robs in Semarang City according to Semarang City Regional Regulation Number14 of 2011 concerning Semarang City Spatial Planning for 2011-2031 which includes severalactivities, namely: 1) Making Polder Systems 2) Normalization of Garang Kali and West and EastFlood Canal, 3) Construction of Jatibarang Dam, 4) Development of drainage systems, 5) Operationand maintenance of flood pump houses.Constraints faced by the Semarang City Government in the prevention and control of floods and robsin the city of Semarang are land acquisition that is not as expected, the number of wild houses andgarbage in the watershed, the difficulty of finding river sedimentation disposal sites and still occurringland subsidence and advance sea water.

Keyword: Prevention, Flood and Rob, Semarang City

I. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan upayasadar yang dilakukan manusia untukmencapai kehidupan yang lebih baik.Hakikat pembangunan adalahbagaimana agar kehidupan dimasamendatang lebih baik dari sekarang.Namun tidak dapat dipungkiri bahwapembangunan selalu bersentuhandengan lingkungan hidup. BruceMitchell mengatakan bahwapengelolaan sumber daya lingkunganakan mengalami empat situasi pokok,yaitu:1

1. Perubahan (change)2. Kompleksitas (complexity)3. Ketidakpastian (uncertainty)

1Supardi, Hukum Lingkungan Di Indonesia,(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), halaman 36.

4. Konflik (conflict)Dari sudut pandang lingkungan,

keberhasilan pembangunan tidakhanya diukur dari besarnyapertumbuhan ekonomi dan tercapainyapemerataan tetapi juga kelestarianlingkungan dimana pembangunan ituberlangsung. Menurut Sudharto P.Hadi terdapat empat prinsip untukmewujudkan pembangunankeberlanjutan yang meliputi:2

1. Pemenuhan kebutuhan dasar2. Pemeliharaan lingkungan3. Keadilan sosial yang berupa

keadilan untuk generasi yang akandatang.

2Sriyanto, ”Kondisi Lingkungan Hidup DiJawa Tengah Dan Prospek PembangunanKeDepan”, Jurnal Geografis FIS UNNES,(Volume 4 Nomor 2, 2007), halaman 107.

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

665

planning is needed to control flooding and rob problems which are regulated in Semarang CityRegional Regulation Number 14 of 2011 concerning Semarang City Spatial Planning 2011-2031. Theformulation of the problem in this study is 1) What is the implementation of the flood and robprevention and control strategies in the City of Semarang, 2) What are the obstacles faced in efforts toprevent and control floods and robs in the city of Semarang.The approach method used in this study is normative juridical and the specifications used aredescriptive analytical. The data used is secondary data. Methods of data collection in the form ofliterature studies with interviews as supplementary data. The data analysis method used is aqualitative analysis method.The results of this study indicate that the Semarang City Government has carried out prevention andcontrol of floods and robs in Semarang City according to Semarang City Regional Regulation Number14 of 2011 concerning Semarang City Spatial Planning for 2011-2031 which includes severalactivities, namely: 1) Making Polder Systems 2) Normalization of Garang Kali and West and EastFlood Canal, 3) Construction of Jatibarang Dam, 4) Development of drainage systems, 5) Operationand maintenance of flood pump houses.Constraints faced by the Semarang City Government in the prevention and control of floods and robsin the city of Semarang are land acquisition that is not as expected, the number of wild houses andgarbage in the watershed, the difficulty of finding river sedimentation disposal sites and still occurringland subsidence and advance sea water.

Keyword: Prevention, Flood and Rob, Semarang City

I. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan upayasadar yang dilakukan manusia untukmencapai kehidupan yang lebih baik.Hakikat pembangunan adalahbagaimana agar kehidupan dimasamendatang lebih baik dari sekarang.Namun tidak dapat dipungkiri bahwapembangunan selalu bersentuhandengan lingkungan hidup. BruceMitchell mengatakan bahwapengelolaan sumber daya lingkunganakan mengalami empat situasi pokok,yaitu:1

1. Perubahan (change)2. Kompleksitas (complexity)3. Ketidakpastian (uncertainty)

1Supardi, Hukum Lingkungan Di Indonesia,(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), halaman 36.

4. Konflik (conflict)Dari sudut pandang lingkungan,

keberhasilan pembangunan tidakhanya diukur dari besarnyapertumbuhan ekonomi dan tercapainyapemerataan tetapi juga kelestarianlingkungan dimana pembangunan ituberlangsung. Menurut Sudharto P.Hadi terdapat empat prinsip untukmewujudkan pembangunankeberlanjutan yang meliputi:2

1. Pemenuhan kebutuhan dasar2. Pemeliharaan lingkungan3. Keadilan sosial yang berupa

keadilan untuk generasi yang akandatang.

2Sriyanto, ”Kondisi Lingkungan Hidup DiJawa Tengah Dan Prospek PembangunanKeDepan”, Jurnal Geografis FIS UNNES,(Volume 4 Nomor 2, 2007), halaman 107.

Page 3: DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 8, Nomor 1 Website : https ...

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

666

4. Kesempatan untuk menentukannasib sendiri yang meliputi unsurpartisipasi demokrasi.

Partisipasi masyarakat di bidanglingkungan hidup apabila ditangkapsecara positif akan dapat membantumeringankan beban pemerintah sepertimeperbaiki perumusan kebijakan,memperluas alternatif perencanaan,pilihan investasi dan keputusanmanajemen. Peran masyarakat dapapula membantu tugas pemerintahdalam perencaan dan pengawasan dibidang pengelolaan lingkunganhidup.Untuk mewujudkan pengelolaanlingkungan hidup yang berwawasanlingkungan dan berkelanjutan makadiperlukan suatu kebijakan danpenetapan program-program dalampembangunan berwawasan lingkungandemi menjaga kesejahteraan hidupmasyarakat.

Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 Pasal28 H ayat (1) berbunyi, “setiap orangberhak hidup sejahtera lahir dan batin,bertempat tinggal, dan mendapatlingkungan yang baik dan sehat sertaberhak memperoleh pelayanankesehatan”. Oleh karena itu,pemerintah dan seluruh pemangkukepentingan wajib untuk melakukanperlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup dalam melaksanakanpembangunan berkelanjutan agarlingkungan hidup Indonesia tetapterjaga dengan baik.

Perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup menuntutdikembangkannya suatu sistem yangterpadu berupa kebijakan nasional

yang dilaksanakan secara taat dankonsekuen dari pusat hingga kedaerah. Peran dan wewenangpemerintah daerah dalam pengelolaanlingkungan hidup dinyatakan dalamPasal 12 huruf e Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014tentangPemerintah Daerah bahwa,“Urusan Pemerintahan Daerah Wajibyang berkaitan dengan PelayananDasar sebagaimana dimaksud dalamPasal 11 ayat (2) salah satunya adalahlingkungan hidup”. Hal ini menjadikanPemerintah Daerah Kota Semarangturut serta dalam memberikanperlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup di wilayahhukumnya.

Kota Semarang merupakan ibukota provinsi Jawa Tengahberpenduduk sekitar 1,6 juta jiwadengan luas wilayah 373.67 kmpersegi3, dengan tingginya jumlahpenduduk seperti ini mengakibatkanpertumbuhan pembangunanperumahan juga meningkat yangmengakibatkan semakin berkurangnyadaerah resapan air dan penyempitandaerah aliran sungai, oleh karena iturencana tata ruang dalam penataanruang kota sangat penting karenamerupakan instrumen pengendalipembangunan di kota Semarang.

Pelaksanaan pembangunan diKota Semarang mengalami beberapakendala yang dihadapi dalam upaya

3Dinas Kependudukan Dan PencatatanSipilKota Semarang, Jumlah Penduduk KotaSemarang,http://dispendukcapil.semarangkota.go.id/,diaksespadatanggal 5 Agustus 2018.

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

666

4. Kesempatan untuk menentukannasib sendiri yang meliputi unsurpartisipasi demokrasi.

Partisipasi masyarakat di bidanglingkungan hidup apabila ditangkapsecara positif akan dapat membantumeringankan beban pemerintah sepertimeperbaiki perumusan kebijakan,memperluas alternatif perencanaan,pilihan investasi dan keputusanmanajemen. Peran masyarakat dapapula membantu tugas pemerintahdalam perencaan dan pengawasan dibidang pengelolaan lingkunganhidup.Untuk mewujudkan pengelolaanlingkungan hidup yang berwawasanlingkungan dan berkelanjutan makadiperlukan suatu kebijakan danpenetapan program-program dalampembangunan berwawasan lingkungandemi menjaga kesejahteraan hidupmasyarakat.

Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 Pasal28 H ayat (1) berbunyi, “setiap orangberhak hidup sejahtera lahir dan batin,bertempat tinggal, dan mendapatlingkungan yang baik dan sehat sertaberhak memperoleh pelayanankesehatan”. Oleh karena itu,pemerintah dan seluruh pemangkukepentingan wajib untuk melakukanperlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup dalam melaksanakanpembangunan berkelanjutan agarlingkungan hidup Indonesia tetapterjaga dengan baik.

Perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup menuntutdikembangkannya suatu sistem yangterpadu berupa kebijakan nasional

yang dilaksanakan secara taat dankonsekuen dari pusat hingga kedaerah. Peran dan wewenangpemerintah daerah dalam pengelolaanlingkungan hidup dinyatakan dalamPasal 12 huruf e Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014tentangPemerintah Daerah bahwa,“Urusan Pemerintahan Daerah Wajibyang berkaitan dengan PelayananDasar sebagaimana dimaksud dalamPasal 11 ayat (2) salah satunya adalahlingkungan hidup”. Hal ini menjadikanPemerintah Daerah Kota Semarangturut serta dalam memberikanperlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup di wilayahhukumnya.

Kota Semarang merupakan ibukota provinsi Jawa Tengahberpenduduk sekitar 1,6 juta jiwadengan luas wilayah 373.67 kmpersegi3, dengan tingginya jumlahpenduduk seperti ini mengakibatkanpertumbuhan pembangunanperumahan juga meningkat yangmengakibatkan semakin berkurangnyadaerah resapan air dan penyempitandaerah aliran sungai, oleh karena iturencana tata ruang dalam penataanruang kota sangat penting karenamerupakan instrumen pengendalipembangunan di kota Semarang.

Pelaksanaan pembangunan diKota Semarang mengalami beberapakendala yang dihadapi dalam upaya

3Dinas Kependudukan Dan PencatatanSipilKota Semarang, Jumlah Penduduk KotaSemarang,http://dispendukcapil.semarangkota.go.id/,diaksespadatanggal 5 Agustus 2018.

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

666

4. Kesempatan untuk menentukannasib sendiri yang meliputi unsurpartisipasi demokrasi.

Partisipasi masyarakat di bidanglingkungan hidup apabila ditangkapsecara positif akan dapat membantumeringankan beban pemerintah sepertimeperbaiki perumusan kebijakan,memperluas alternatif perencanaan,pilihan investasi dan keputusanmanajemen. Peran masyarakat dapapula membantu tugas pemerintahdalam perencaan dan pengawasan dibidang pengelolaan lingkunganhidup.Untuk mewujudkan pengelolaanlingkungan hidup yang berwawasanlingkungan dan berkelanjutan makadiperlukan suatu kebijakan danpenetapan program-program dalampembangunan berwawasan lingkungandemi menjaga kesejahteraan hidupmasyarakat.

Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 Pasal28 H ayat (1) berbunyi, “setiap orangberhak hidup sejahtera lahir dan batin,bertempat tinggal, dan mendapatlingkungan yang baik dan sehat sertaberhak memperoleh pelayanankesehatan”. Oleh karena itu,pemerintah dan seluruh pemangkukepentingan wajib untuk melakukanperlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup dalam melaksanakanpembangunan berkelanjutan agarlingkungan hidup Indonesia tetapterjaga dengan baik.

Perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup menuntutdikembangkannya suatu sistem yangterpadu berupa kebijakan nasional

yang dilaksanakan secara taat dankonsekuen dari pusat hingga kedaerah. Peran dan wewenangpemerintah daerah dalam pengelolaanlingkungan hidup dinyatakan dalamPasal 12 huruf e Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014tentangPemerintah Daerah bahwa,“Urusan Pemerintahan Daerah Wajibyang berkaitan dengan PelayananDasar sebagaimana dimaksud dalamPasal 11 ayat (2) salah satunya adalahlingkungan hidup”. Hal ini menjadikanPemerintah Daerah Kota Semarangturut serta dalam memberikanperlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup di wilayahhukumnya.

Kota Semarang merupakan ibukota provinsi Jawa Tengahberpenduduk sekitar 1,6 juta jiwadengan luas wilayah 373.67 kmpersegi3, dengan tingginya jumlahpenduduk seperti ini mengakibatkanpertumbuhan pembangunanperumahan juga meningkat yangmengakibatkan semakin berkurangnyadaerah resapan air dan penyempitandaerah aliran sungai, oleh karena iturencana tata ruang dalam penataanruang kota sangat penting karenamerupakan instrumen pengendalipembangunan di kota Semarang.

Pelaksanaan pembangunan diKota Semarang mengalami beberapakendala yang dihadapi dalam upaya

3Dinas Kependudukan Dan PencatatanSipilKota Semarang, Jumlah Penduduk KotaSemarang,http://dispendukcapil.semarangkota.go.id/,diaksespadatanggal 5 Agustus 2018.

Page 4: DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 8, Nomor 1 Website : https ...

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

667

pembangunan sumber daya alam danlingkungan hidup antara lain: 4

1. Terbatasnya kemampuankelembagaan dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup.2. Terbatasnya kemampuan sumberdaya manusia dalam mendayagunakansumber daya alam.3. Penggunaan teknologi oleh aparatpemerintah dan masyarakat masihterbatas.

Menurut data dari DirektoratJendral Cipta Karya, KementrianPekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Publik Indonesia:5

“Semarang yang terletak dibawah permukaan laut menjadi banjirsaat air pasang dari laut dan saat airhujan karena tidak tertampung di laut.Apalagi saat saluran-saluran air jugatersumbat akibat pembuangan sampahyang sembarangan. Namun bukanhanya ini penyebab banjir dan robKota Semarang, beberapa kegiatanpembangunan dituding pula sebagaipenyebab sulitnya mengatasi banjirdan rob Kota Semarang.”

Data Departemen Pertambangandan Energi mengatakan bahwa

4Bagus Arya Wisnu Wardhana, Perda TataRuang Kota Semarang Dan Implementasinya:Studi Analisis Konsistensi dan Harmonisasidengan Undang-Undang Lingkungan Hidup,(Tesis Magister Ilmu Hukum UniversitasDiponegoro, 2008) halaman xx.5Direktorat Jendral Cipta Karya – KementrianPekerjaan Umum dan Perumahan RakyatRepbulik Indonesia, Profil Kota SemarangJawa Tengah,http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jateng/semarang.pdf., diaksespadatanggal 9 April2018.

penurunan lahan di Kota Semarangterjadi di kawasan Pelabuhan TanjungEmas sedalam 8 cm pertahun dankawasan Tanah Mas sekitar 4-6 cmpertahun.6 Penurunan muka tanah jugadisebabkan oleh pengambilan airbawah tanah secara besar-besaranuntuk kepentingan air bersih.

Reklamasi pantai di KotaSemarang yang berlokasi di kawasanPantai Marina juga dituding sebagaisalah satu penyebab banjir dan rob.Reklamasi pantai menyebabkanpenurunan tanah (land subsindece)sehingga banjir dan rob menggenangilahan yang dibentuk dari reklamasi.7

Banjir diperparah olehkarakteristik wilayah dimanaperbandingan panjang sungai danperbedaan ketinggian (kontur) sangatcuram sehingga curah hujan yangterjadinya di daerah hulu (Semarangatas) akan sangat cepat mengalir kedaerah hilir (Semarang bawah)8.Secara umum banjir dan genangan airdi wilayah Kota Semarang dapatdiklasifikasikan sebagai banjirkiriman, banjir lokal dan banjir pasang(rob). Penanganan banjir kiriman ataubanjir lokal lebih dipengaruhi oleh

6 Sri Suwitri, Jejaring Kebijakan DalamPerumusan Kebijakan Publik: Suatu Kajiantetang Perumusan Kebijakan PenanggulanganBanjir dan Rob Pemerintah Kota Semarang,(Semarang: Badan Penerbit UniversitasDiponegoro Semarang, 2008), halaman 9-10.7Andik Sismanto, “Reklamasi Pantai DitudingPenyebab Rob”, (Koran Sindo, 10 November2016), http://koran-sindo.com/page/news/2016-11-08/5/41/,diaksespadatanggal 7 Agustus 2018.8 Sri Suwitri,Op.cit., halaman 14.

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

667

pembangunan sumber daya alam danlingkungan hidup antara lain: 4

1. Terbatasnya kemampuankelembagaan dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup.2. Terbatasnya kemampuan sumberdaya manusia dalam mendayagunakansumber daya alam.3. Penggunaan teknologi oleh aparatpemerintah dan masyarakat masihterbatas.

Menurut data dari DirektoratJendral Cipta Karya, KementrianPekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Publik Indonesia:5

“Semarang yang terletak dibawah permukaan laut menjadi banjirsaat air pasang dari laut dan saat airhujan karena tidak tertampung di laut.Apalagi saat saluran-saluran air jugatersumbat akibat pembuangan sampahyang sembarangan. Namun bukanhanya ini penyebab banjir dan robKota Semarang, beberapa kegiatanpembangunan dituding pula sebagaipenyebab sulitnya mengatasi banjirdan rob Kota Semarang.”

Data Departemen Pertambangandan Energi mengatakan bahwa

4Bagus Arya Wisnu Wardhana, Perda TataRuang Kota Semarang Dan Implementasinya:Studi Analisis Konsistensi dan Harmonisasidengan Undang-Undang Lingkungan Hidup,(Tesis Magister Ilmu Hukum UniversitasDiponegoro, 2008) halaman xx.5Direktorat Jendral Cipta Karya – KementrianPekerjaan Umum dan Perumahan RakyatRepbulik Indonesia, Profil Kota SemarangJawa Tengah,http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jateng/semarang.pdf., diaksespadatanggal 9 April2018.

penurunan lahan di Kota Semarangterjadi di kawasan Pelabuhan TanjungEmas sedalam 8 cm pertahun dankawasan Tanah Mas sekitar 4-6 cmpertahun.6 Penurunan muka tanah jugadisebabkan oleh pengambilan airbawah tanah secara besar-besaranuntuk kepentingan air bersih.

Reklamasi pantai di KotaSemarang yang berlokasi di kawasanPantai Marina juga dituding sebagaisalah satu penyebab banjir dan rob.Reklamasi pantai menyebabkanpenurunan tanah (land subsindece)sehingga banjir dan rob menggenangilahan yang dibentuk dari reklamasi.7

Banjir diperparah olehkarakteristik wilayah dimanaperbandingan panjang sungai danperbedaan ketinggian (kontur) sangatcuram sehingga curah hujan yangterjadinya di daerah hulu (Semarangatas) akan sangat cepat mengalir kedaerah hilir (Semarang bawah)8.Secara umum banjir dan genangan airdi wilayah Kota Semarang dapatdiklasifikasikan sebagai banjirkiriman, banjir lokal dan banjir pasang(rob). Penanganan banjir kiriman ataubanjir lokal lebih dipengaruhi oleh

6 Sri Suwitri, Jejaring Kebijakan DalamPerumusan Kebijakan Publik: Suatu Kajiantetang Perumusan Kebijakan PenanggulanganBanjir dan Rob Pemerintah Kota Semarang,(Semarang: Badan Penerbit UniversitasDiponegoro Semarang, 2008), halaman 9-10.7Andik Sismanto, “Reklamasi Pantai DitudingPenyebab Rob”, (Koran Sindo, 10 November2016), http://koran-sindo.com/page/news/2016-11-08/5/41/,diaksespadatanggal 7 Agustus 2018.8 Sri Suwitri,Op.cit., halaman 14.

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

667

pembangunan sumber daya alam danlingkungan hidup antara lain: 4

1. Terbatasnya kemampuankelembagaan dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup.2. Terbatasnya kemampuan sumberdaya manusia dalam mendayagunakansumber daya alam.3. Penggunaan teknologi oleh aparatpemerintah dan masyarakat masihterbatas.

Menurut data dari DirektoratJendral Cipta Karya, KementrianPekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Publik Indonesia:5

“Semarang yang terletak dibawah permukaan laut menjadi banjirsaat air pasang dari laut dan saat airhujan karena tidak tertampung di laut.Apalagi saat saluran-saluran air jugatersumbat akibat pembuangan sampahyang sembarangan. Namun bukanhanya ini penyebab banjir dan robKota Semarang, beberapa kegiatanpembangunan dituding pula sebagaipenyebab sulitnya mengatasi banjirdan rob Kota Semarang.”

Data Departemen Pertambangandan Energi mengatakan bahwa

4Bagus Arya Wisnu Wardhana, Perda TataRuang Kota Semarang Dan Implementasinya:Studi Analisis Konsistensi dan Harmonisasidengan Undang-Undang Lingkungan Hidup,(Tesis Magister Ilmu Hukum UniversitasDiponegoro, 2008) halaman xx.5Direktorat Jendral Cipta Karya – KementrianPekerjaan Umum dan Perumahan RakyatRepbulik Indonesia, Profil Kota SemarangJawa Tengah,http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jateng/semarang.pdf., diaksespadatanggal 9 April2018.

penurunan lahan di Kota Semarangterjadi di kawasan Pelabuhan TanjungEmas sedalam 8 cm pertahun dankawasan Tanah Mas sekitar 4-6 cmpertahun.6 Penurunan muka tanah jugadisebabkan oleh pengambilan airbawah tanah secara besar-besaranuntuk kepentingan air bersih.

Reklamasi pantai di KotaSemarang yang berlokasi di kawasanPantai Marina juga dituding sebagaisalah satu penyebab banjir dan rob.Reklamasi pantai menyebabkanpenurunan tanah (land subsindece)sehingga banjir dan rob menggenangilahan yang dibentuk dari reklamasi.7

Banjir diperparah olehkarakteristik wilayah dimanaperbandingan panjang sungai danperbedaan ketinggian (kontur) sangatcuram sehingga curah hujan yangterjadinya di daerah hulu (Semarangatas) akan sangat cepat mengalir kedaerah hilir (Semarang bawah)8.Secara umum banjir dan genangan airdi wilayah Kota Semarang dapatdiklasifikasikan sebagai banjirkiriman, banjir lokal dan banjir pasang(rob). Penanganan banjir kiriman ataubanjir lokal lebih dipengaruhi oleh

6 Sri Suwitri, Jejaring Kebijakan DalamPerumusan Kebijakan Publik: Suatu Kajiantetang Perumusan Kebijakan PenanggulanganBanjir dan Rob Pemerintah Kota Semarang,(Semarang: Badan Penerbit UniversitasDiponegoro Semarang, 2008), halaman 9-10.7Andik Sismanto, “Reklamasi Pantai DitudingPenyebab Rob”, (Koran Sindo, 10 November2016), http://koran-sindo.com/page/news/2016-11-08/5/41/,diaksespadatanggal 7 Agustus 2018.8 Sri Suwitri,Op.cit., halaman 14.

Page 5: DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 8, Nomor 1 Website : https ...

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

668

penataan dan pengelolaan kawan disekitar daerah aliran sungai, sementaraitu banjir pasang (rob) lebihmembutuhkan penanganan khususpada kawasan pantai.

Penanggulangan banjir dan robdilakukan dalam skala regional, lokalatau bahkan spesifik pada satu unitbangunan saja. Sebagai contoh padarumah-rumah penduduk di sekitarPelabuhan Tanjung Mas dan JalanRonggo Warsito yang paling seringterkena banjir dan rob, mengantisipasipenurunan muka tanah dilakukandengan cara menimbun halaman danmembuat tanggul-tanggul sederhana.Bahkan pengelola Stasiun TawangSemarang juga telah menaikkanpelataran parkirnya untuk mencegahterendamnya kendaraan pada musimhujan.9

Pemerintah Kota Semarang terusberupaya untuk menanggulangi banjirdan rob di Kota Semarang, salahsatunya adalah dengandicantumkannya pengendalian rob danbanjir pada Pasal 33 huruf c PeraturanDaerah Kota Kota Semarang Nomor14 Tahun 2011 tentang Rencana TataRuang Wilayah Kota Semarang Tahun2011-2031. Halini menunjukkan peranPemerintah Kota Semarang sebagaipelaksana dalam upaya pencegahandan penanggulangan banjir dan rob.

9 L. M. Bakti, Kajian Sebaran Potensi RobKota Semarang dan Usulan Penanganannya,(Tesis Magister Teknik Sipil UniversitasDiponegoro, 2010),halaman 2.

II. METODEMetode pendekatan yang

digunakan dalam penelitian ini adalahmetode pendekatan yuridis normatif.Metode pendekatan yuridis normatifadalah metode yang berfokus padastudi kepustakaan denganmenggunakan data sekunder, yaituperundang-undangan, teori hukum dankaryailmiah.10Penelitianhukuminidilakukandengancaramenelitibahanpustaka yangmerupakan data sekunder.

Spesifikasi penelitian yangdigunakan dalam penelitian inidigolongkan dalam penelitiandeskriptif analitis. Penelitian deskriptifanalitis adalah suatu metode yangberfungsi untuk mendeskripsikan ataumemberi gambaran terhadapa objekyang diteliti melalui data atau sampelyang telah terkumpul sebagaimanaadanya tanpa melakukan analisis danmembuat kesimpulan yang berlakuuntuk umum.11

Jenis data dalam penelitianhokum ini adalah data sekunder yangmencakup bahan hukum primer, bahanhokum sekunder dan bahan hokumtersier.

Metode pengumpulan data yangdigunakan dalam penelitian ini adalahstudi kepustakaan, yaitu dengan

10 Ronny Hamijito Soemitro, MeteodelogiPenelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990), halaman 11.11Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,2009), halaman 29.

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

668

penataan dan pengelolaan kawan disekitar daerah aliran sungai, sementaraitu banjir pasang (rob) lebihmembutuhkan penanganan khususpada kawasan pantai.

Penanggulangan banjir dan robdilakukan dalam skala regional, lokalatau bahkan spesifik pada satu unitbangunan saja. Sebagai contoh padarumah-rumah penduduk di sekitarPelabuhan Tanjung Mas dan JalanRonggo Warsito yang paling seringterkena banjir dan rob, mengantisipasipenurunan muka tanah dilakukandengan cara menimbun halaman danmembuat tanggul-tanggul sederhana.Bahkan pengelola Stasiun TawangSemarang juga telah menaikkanpelataran parkirnya untuk mencegahterendamnya kendaraan pada musimhujan.9

Pemerintah Kota Semarang terusberupaya untuk menanggulangi banjirdan rob di Kota Semarang, salahsatunya adalah dengandicantumkannya pengendalian rob danbanjir pada Pasal 33 huruf c PeraturanDaerah Kota Kota Semarang Nomor14 Tahun 2011 tentang Rencana TataRuang Wilayah Kota Semarang Tahun2011-2031. Halini menunjukkan peranPemerintah Kota Semarang sebagaipelaksana dalam upaya pencegahandan penanggulangan banjir dan rob.

9 L. M. Bakti, Kajian Sebaran Potensi RobKota Semarang dan Usulan Penanganannya,(Tesis Magister Teknik Sipil UniversitasDiponegoro, 2010),halaman 2.

II. METODEMetode pendekatan yang

digunakan dalam penelitian ini adalahmetode pendekatan yuridis normatif.Metode pendekatan yuridis normatifadalah metode yang berfokus padastudi kepustakaan denganmenggunakan data sekunder, yaituperundang-undangan, teori hukum dankaryailmiah.10Penelitianhukuminidilakukandengancaramenelitibahanpustaka yangmerupakan data sekunder.

Spesifikasi penelitian yangdigunakan dalam penelitian inidigolongkan dalam penelitiandeskriptif analitis. Penelitian deskriptifanalitis adalah suatu metode yangberfungsi untuk mendeskripsikan ataumemberi gambaran terhadapa objekyang diteliti melalui data atau sampelyang telah terkumpul sebagaimanaadanya tanpa melakukan analisis danmembuat kesimpulan yang berlakuuntuk umum.11

Jenis data dalam penelitianhokum ini adalah data sekunder yangmencakup bahan hukum primer, bahanhokum sekunder dan bahan hokumtersier.

Metode pengumpulan data yangdigunakan dalam penelitian ini adalahstudi kepustakaan, yaitu dengan

10 Ronny Hamijito Soemitro, MeteodelogiPenelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990), halaman 11.11Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,2009), halaman 29.

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

668

penataan dan pengelolaan kawan disekitar daerah aliran sungai, sementaraitu banjir pasang (rob) lebihmembutuhkan penanganan khususpada kawasan pantai.

Penanggulangan banjir dan robdilakukan dalam skala regional, lokalatau bahkan spesifik pada satu unitbangunan saja. Sebagai contoh padarumah-rumah penduduk di sekitarPelabuhan Tanjung Mas dan JalanRonggo Warsito yang paling seringterkena banjir dan rob, mengantisipasipenurunan muka tanah dilakukandengan cara menimbun halaman danmembuat tanggul-tanggul sederhana.Bahkan pengelola Stasiun TawangSemarang juga telah menaikkanpelataran parkirnya untuk mencegahterendamnya kendaraan pada musimhujan.9

Pemerintah Kota Semarang terusberupaya untuk menanggulangi banjirdan rob di Kota Semarang, salahsatunya adalah dengandicantumkannya pengendalian rob danbanjir pada Pasal 33 huruf c PeraturanDaerah Kota Kota Semarang Nomor14 Tahun 2011 tentang Rencana TataRuang Wilayah Kota Semarang Tahun2011-2031. Halini menunjukkan peranPemerintah Kota Semarang sebagaipelaksana dalam upaya pencegahandan penanggulangan banjir dan rob.

9 L. M. Bakti, Kajian Sebaran Potensi RobKota Semarang dan Usulan Penanganannya,(Tesis Magister Teknik Sipil UniversitasDiponegoro, 2010),halaman 2.

II. METODEMetode pendekatan yang

digunakan dalam penelitian ini adalahmetode pendekatan yuridis normatif.Metode pendekatan yuridis normatifadalah metode yang berfokus padastudi kepustakaan denganmenggunakan data sekunder, yaituperundang-undangan, teori hukum dankaryailmiah.10Penelitianhukuminidilakukandengancaramenelitibahanpustaka yangmerupakan data sekunder.

Spesifikasi penelitian yangdigunakan dalam penelitian inidigolongkan dalam penelitiandeskriptif analitis. Penelitian deskriptifanalitis adalah suatu metode yangberfungsi untuk mendeskripsikan ataumemberi gambaran terhadapa objekyang diteliti melalui data atau sampelyang telah terkumpul sebagaimanaadanya tanpa melakukan analisis danmembuat kesimpulan yang berlakuuntuk umum.11

Jenis data dalam penelitianhokum ini adalah data sekunder yangmencakup bahan hukum primer, bahanhokum sekunder dan bahan hokumtersier.

Metode pengumpulan data yangdigunakan dalam penelitian ini adalahstudi kepustakaan, yaitu dengan

10 Ronny Hamijito Soemitro, MeteodelogiPenelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990), halaman 11.11Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,2009), halaman 29.

Page 6: DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 8, Nomor 1 Website : https ...

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

669

menggunakan studi penelaahanterhadap buku-buku, jurnal-jurnal danlaporan yang berhubungan denganpermasalahan yang diteliti, kemudianuntuk melengkapi data dilakukandengan cara wawancara kepada KepalaBidang Perencanaan PenataanInfrastruktur dan PengembanganWilayah Badan PerencanaanPembangunan Daerah Kota Semarang,Kepala Bidang Sumber Daya AirDinas Pekerjaan Umum KotaSemarang, Kepala Bidang Rehabilitasidan Rekonstruksi BadanPenanggulangan Bencana Daerah KotaSemarang dan Kepala BidangPelaksanaan Jaringan Sumber AirBalai Besar Wilayah Sungai PemaliJuana.

Analisis data yang diperolehdilakukan dengan metode analisiskualitatif yang bertitiktolak padausaha-usaha penemuan asas-asas daninformasi yang bersifat ungkapan darirespondendan data sekunder yangdikumpulkan kemudian dianalisissecara kualitatif yang berangkat dariteori-teori kemudian dihubungkandengan kenyataan yang ada dilapangan yang diuraikan secarasistematis lalu disusun atau disajikandalam bentuk penulisan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaanstrategipencegahandanpenanggulanganbanjirdan rob menurutPeraturanDaerah Kota Semarang Nomor

14 Tahun 2011TentangRencana Tata RuangWilayah Kota SemarangTahun 2011-2031

1. Pembuatan Sistem PolderSistem polder adalah suatu

cara penanganan banjir dengankelengkapan bangunan saranafisik, yang meliputi jaringandrainase, tanggul, kolam retensi,pompa air yang dikendalikansebagai satu kesatuanpengelolaan. Dengan sistempolder, maka lokasi rawan banjirakan dibatasi dengan jelas,sehingga elevansi muka air, debitdan volume air yang harusdikeluarkan dari sistem dapatdikendalikan. Oleh karena itu,sistem polder disebut jugasebagai sistem drainaseterkendali.12

Sistem ini dipakai untukdaerah-daerah dataran rendahdan daerah yang berupacekungan, dimana air tidak dapatmengalir secara gravitasi. Agardaerah ini tidak tergenang, makadibuat saluran yang mengelilingicekungan. Air yang tertangkapdalam daerah cengkungan itusendiri ditampung di dalam suatuwaduk atau kolam danselanjutnya dipompa ke kolam

12Florince dkk, “Studi Kolam Retensi SebagaiUpaya Pengendalian Banjir Sungai WaySimpur Kelurahan Palapa Kecamatan TanjungKarang Pusat”, Jurnal Rekayasa Sipil DanDesain, (Volume 3, Nomor 3, 2015), halaman509.

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

669

menggunakan studi penelaahanterhadap buku-buku, jurnal-jurnal danlaporan yang berhubungan denganpermasalahan yang diteliti, kemudianuntuk melengkapi data dilakukandengan cara wawancara kepada KepalaBidang Perencanaan PenataanInfrastruktur dan PengembanganWilayah Badan PerencanaanPembangunan Daerah Kota Semarang,Kepala Bidang Sumber Daya AirDinas Pekerjaan Umum KotaSemarang, Kepala Bidang Rehabilitasidan Rekonstruksi BadanPenanggulangan Bencana Daerah KotaSemarang dan Kepala BidangPelaksanaan Jaringan Sumber AirBalai Besar Wilayah Sungai PemaliJuana.

Analisis data yang diperolehdilakukan dengan metode analisiskualitatif yang bertitiktolak padausaha-usaha penemuan asas-asas daninformasi yang bersifat ungkapan darirespondendan data sekunder yangdikumpulkan kemudian dianalisissecara kualitatif yang berangkat dariteori-teori kemudian dihubungkandengan kenyataan yang ada dilapangan yang diuraikan secarasistematis lalu disusun atau disajikandalam bentuk penulisan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaanstrategipencegahandanpenanggulanganbanjirdan rob menurutPeraturanDaerah Kota Semarang Nomor

14 Tahun 2011TentangRencana Tata RuangWilayah Kota SemarangTahun 2011-2031

1. Pembuatan Sistem PolderSistem polder adalah suatu

cara penanganan banjir dengankelengkapan bangunan saranafisik, yang meliputi jaringandrainase, tanggul, kolam retensi,pompa air yang dikendalikansebagai satu kesatuanpengelolaan. Dengan sistempolder, maka lokasi rawan banjirakan dibatasi dengan jelas,sehingga elevansi muka air, debitdan volume air yang harusdikeluarkan dari sistem dapatdikendalikan. Oleh karena itu,sistem polder disebut jugasebagai sistem drainaseterkendali.12

Sistem ini dipakai untukdaerah-daerah dataran rendahdan daerah yang berupacekungan, dimana air tidak dapatmengalir secara gravitasi. Agardaerah ini tidak tergenang, makadibuat saluran yang mengelilingicekungan. Air yang tertangkapdalam daerah cengkungan itusendiri ditampung di dalam suatuwaduk atau kolam danselanjutnya dipompa ke kolam

12Florince dkk, “Studi Kolam Retensi SebagaiUpaya Pengendalian Banjir Sungai WaySimpur Kelurahan Palapa Kecamatan TanjungKarang Pusat”, Jurnal Rekayasa Sipil DanDesain, (Volume 3, Nomor 3, 2015), halaman509.

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

669

menggunakan studi penelaahanterhadap buku-buku, jurnal-jurnal danlaporan yang berhubungan denganpermasalahan yang diteliti, kemudianuntuk melengkapi data dilakukandengan cara wawancara kepada KepalaBidang Perencanaan PenataanInfrastruktur dan PengembanganWilayah Badan PerencanaanPembangunan Daerah Kota Semarang,Kepala Bidang Sumber Daya AirDinas Pekerjaan Umum KotaSemarang, Kepala Bidang Rehabilitasidan Rekonstruksi BadanPenanggulangan Bencana Daerah KotaSemarang dan Kepala BidangPelaksanaan Jaringan Sumber AirBalai Besar Wilayah Sungai PemaliJuana.

Analisis data yang diperolehdilakukan dengan metode analisiskualitatif yang bertitiktolak padausaha-usaha penemuan asas-asas daninformasi yang bersifat ungkapan darirespondendan data sekunder yangdikumpulkan kemudian dianalisissecara kualitatif yang berangkat dariteori-teori kemudian dihubungkandengan kenyataan yang ada dilapangan yang diuraikan secarasistematis lalu disusun atau disajikandalam bentuk penulisan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaanstrategipencegahandanpenanggulanganbanjirdan rob menurutPeraturanDaerah Kota Semarang Nomor

14 Tahun 2011TentangRencana Tata RuangWilayah Kota SemarangTahun 2011-2031

1. Pembuatan Sistem PolderSistem polder adalah suatu

cara penanganan banjir dengankelengkapan bangunan saranafisik, yang meliputi jaringandrainase, tanggul, kolam retensi,pompa air yang dikendalikansebagai satu kesatuanpengelolaan. Dengan sistempolder, maka lokasi rawan banjirakan dibatasi dengan jelas,sehingga elevansi muka air, debitdan volume air yang harusdikeluarkan dari sistem dapatdikendalikan. Oleh karena itu,sistem polder disebut jugasebagai sistem drainaseterkendali.12

Sistem ini dipakai untukdaerah-daerah dataran rendahdan daerah yang berupacekungan, dimana air tidak dapatmengalir secara gravitasi. Agardaerah ini tidak tergenang, makadibuat saluran yang mengelilingicekungan. Air yang tertangkapdalam daerah cengkungan itusendiri ditampung di dalam suatuwaduk atau kolam danselanjutnya dipompa ke kolam

12Florince dkk, “Studi Kolam Retensi SebagaiUpaya Pengendalian Banjir Sungai WaySimpur Kelurahan Palapa Kecamatan TanjungKarang Pusat”, Jurnal Rekayasa Sipil DanDesain, (Volume 3, Nomor 3, 2015), halaman509.

Page 7: DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 8, Nomor 1 Website : https ...

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

670

tampungan atau keluar (aliransungai) ketika debit air sudahturun.13

.Berikut adalah beberapasistem polder yang telah berhasildibangun oleh Pemerintah gunamencegah dan menanggulangibanjir dan rob di wilayahnya:14

a. Polder BangerPolder Kali Banger memilikicatchment area 675 Ha,adapun wilayahadministrasinya ada diKecamatan Semarang Timuryang meliputi 9 kelurahan,yaitu: Kelurahan Rejomulyo,Kelurahan Mlati Baru,Kelurahan Mlatiharjo,Kelurahan Sari Rejo,Kelurahan Bungangan,Kelurahan Rejo Sari,Kelurahan Karang Turi,Kelurahan Karang Tempel,dan Kelurahan Kemijen.Polder Banger pertama kalidibangun pada tahun 2010dan selesai pada tahun 2014yang diawali denganpembangunan rumahpompater lebih dahulu.Sistem Polder Kali Bangermemiliki komponen

13Ibid.14 S. Imam Wahyudi, “PerbandinganPenanganan Banjir Rob di La Briere (Prancis),Rotterdam (Belanda) dan Perspektif DiSemarang (Indonesia)”, Jurnal RiptekBappeda Kota Semarang, (Volume 4, Nomor11, 2010), halaman 33.

infrastruktur yang terdiridari:15

1) Pembangunan TanggulArteri Utara (northerndike), yang melindungikawasan Polder KaliBanger dari muka laut.

2) Pembangunan TanggulBanjir Kanal Timur(eastern dike), yangmelindungi kawasanpolder dari Sungai BanjirKanal Timur khususnyaKali Banger.

3) Dam Kali Banger, yangakan menutup koneksialiran dari kawasan polderdengan sungai dan laut.

4) Stasiun Pompa (pumpingstasion) difungsikan untukmengendalikan elevansi airkarena kawasan polderditutup bendung.

5) Kolam retensi (retentionbasin) digunakan untukpengendalian elevasisistem polder sebelumdipompa. Elevasi air dalamkolam retensi dikendalikan-2m MSL.

Pengembangan Polder Bangertelah dimulai sejak tahun2001 atas kerjasamaPemerintah Indonesia danPemerintah Belanda denganharapan Polder Banger iniakan menjadi contoh dariteknologi polder yang

15Ibid, halaman 34.

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

670

tampungan atau keluar (aliransungai) ketika debit air sudahturun.13

.Berikut adalah beberapasistem polder yang telah berhasildibangun oleh Pemerintah gunamencegah dan menanggulangibanjir dan rob di wilayahnya:14

a. Polder BangerPolder Kali Banger memilikicatchment area 675 Ha,adapun wilayahadministrasinya ada diKecamatan Semarang Timuryang meliputi 9 kelurahan,yaitu: Kelurahan Rejomulyo,Kelurahan Mlati Baru,Kelurahan Mlatiharjo,Kelurahan Sari Rejo,Kelurahan Bungangan,Kelurahan Rejo Sari,Kelurahan Karang Turi,Kelurahan Karang Tempel,dan Kelurahan Kemijen.Polder Banger pertama kalidibangun pada tahun 2010dan selesai pada tahun 2014yang diawali denganpembangunan rumahpompater lebih dahulu.Sistem Polder Kali Bangermemiliki komponen

13Ibid.14 S. Imam Wahyudi, “PerbandinganPenanganan Banjir Rob di La Briere (Prancis),Rotterdam (Belanda) dan Perspektif DiSemarang (Indonesia)”, Jurnal RiptekBappeda Kota Semarang, (Volume 4, Nomor11, 2010), halaman 33.

infrastruktur yang terdiridari:15

1) Pembangunan TanggulArteri Utara (northerndike), yang melindungikawasan Polder KaliBanger dari muka laut.

2) Pembangunan TanggulBanjir Kanal Timur(eastern dike), yangmelindungi kawasanpolder dari Sungai BanjirKanal Timur khususnyaKali Banger.

3) Dam Kali Banger, yangakan menutup koneksialiran dari kawasan polderdengan sungai dan laut.

4) Stasiun Pompa (pumpingstasion) difungsikan untukmengendalikan elevansi airkarena kawasan polderditutup bendung.

5) Kolam retensi (retentionbasin) digunakan untukpengendalian elevasisistem polder sebelumdipompa. Elevasi air dalamkolam retensi dikendalikan-2m MSL.

Pengembangan Polder Bangertelah dimulai sejak tahun2001 atas kerjasamaPemerintah Indonesia danPemerintah Belanda denganharapan Polder Banger iniakan menjadi contoh dariteknologi polder yang

15Ibid, halaman 34.

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

670

tampungan atau keluar (aliransungai) ketika debit air sudahturun.13

.Berikut adalah beberapasistem polder yang telah berhasildibangun oleh Pemerintah gunamencegah dan menanggulangibanjir dan rob di wilayahnya:14

a. Polder BangerPolder Kali Banger memilikicatchment area 675 Ha,adapun wilayahadministrasinya ada diKecamatan Semarang Timuryang meliputi 9 kelurahan,yaitu: Kelurahan Rejomulyo,Kelurahan Mlati Baru,Kelurahan Mlatiharjo,Kelurahan Sari Rejo,Kelurahan Bungangan,Kelurahan Rejo Sari,Kelurahan Karang Turi,Kelurahan Karang Tempel,dan Kelurahan Kemijen.Polder Banger pertama kalidibangun pada tahun 2010dan selesai pada tahun 2014yang diawali denganpembangunan rumahpompater lebih dahulu.Sistem Polder Kali Bangermemiliki komponen

13Ibid.14 S. Imam Wahyudi, “PerbandinganPenanganan Banjir Rob di La Briere (Prancis),Rotterdam (Belanda) dan Perspektif DiSemarang (Indonesia)”, Jurnal RiptekBappeda Kota Semarang, (Volume 4, Nomor11, 2010), halaman 33.

infrastruktur yang terdiridari:15

1) Pembangunan TanggulArteri Utara (northerndike), yang melindungikawasan Polder KaliBanger dari muka laut.

2) Pembangunan TanggulBanjir Kanal Timur(eastern dike), yangmelindungi kawasanpolder dari Sungai BanjirKanal Timur khususnyaKali Banger.

3) Dam Kali Banger, yangakan menutup koneksialiran dari kawasan polderdengan sungai dan laut.

4) Stasiun Pompa (pumpingstasion) difungsikan untukmengendalikan elevansi airkarena kawasan polderditutup bendung.

5) Kolam retensi (retentionbasin) digunakan untukpengendalian elevasisistem polder sebelumdipompa. Elevasi air dalamkolam retensi dikendalikan-2m MSL.

Pengembangan Polder Bangertelah dimulai sejak tahun2001 atas kerjasamaPemerintah Indonesia danPemerintah Belanda denganharapan Polder Banger iniakan menjadi contoh dariteknologi polder yang

15Ibid, halaman 34.

Page 8: DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 8, Nomor 1 Website : https ...

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

671

nantinya akan diterapkan dikota-kota lain di Indonesia.

b. Polder TawangPolder Tawang Semarangadalah suatu sistem yangdibangun sedemikian rupayang berfungsi untukmelindungi luapan yangberasal dari luar kawasan danberfungsi juga untukmengendalikan air di dalamKota Lama Semarang. Dahulupolder ini adalah sebuahlapangan yang memiliki nilaisejarah tinggi, lapangantersebut digunakan sebagairuang terbuka di Kota LamaSemarang yang digunakansebagai tempat upacara,lomba, pertandingan, olahragadan lain sebagainya. Saat iniStasiun Tawang menjadisalah satu ikon penting bagiKota Semarang, karena masalalu terdapat sebuah sumbuvisual yang menghubungkanstasiun ini dengan bangunanGereja Blenduk.16

Pada umumnya elevasi mukatanah pada kawasn KotaLama dan sekitarnya lebihrendah dari elevansi muka airlaut pasang. Untukmenghindari genangan akibatair laut pasang (rob) denganpenanganan drainase dengan

16Dhurra, Polder Tawang,https://www.scribd.com/document/374414691/Polder-Tawang ,diakses pada tanggal 3Oktober 2018.

sistem gravitasi (normalisasisaluran) tidak memungkinkanlagi sehingga alternatif satu-satunya yang dapat digunakanadalah sistem nongravitasiatau sistem polder.17

Pembangunan sistem polderdiatur pada Pasal 15 ayat (3)Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor 12/PRT/M Tahun2014 tentang PenyelenggaraanSistem Drainase Perkotaan yangmenyatakan bahwa pelaksanaankonstruksi sistem drainaseperkotaan meliputi kegiatanpembangunan baru yaitu salahsatunya adalah sistem polder.Kemudian diatur lebih lanjutpada Pasal 36 huruf a dan Pasal36 huruf b yaitu pengembangankolam tampung air danpengembangan tanggul pantai diKecamatan Semarang Utara,Kecamatan Tugu, KecamatanSemarang Barat, dan KecamatanGenuk. Sehingga pemerintahsudah tepat melakukanpencegahan dan penanggulanganbanjir dan rob dengan membuatsistem Polder Banger dan sistemPolder Tawang.

17Yudho Yuliarthana, Partisipasi MasyarakatDi Kawasan Kota Lama Semarang DalamPelaksanaan Program Pengendalian BanjirDan Dampaknya Terhadap Perekonomian,(Tesis Magister Ilmu Hukum UniversitasDiponegoro, 2002), halaman 209.

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

671

nantinya akan diterapkan dikota-kota lain di Indonesia.

b. Polder TawangPolder Tawang Semarangadalah suatu sistem yangdibangun sedemikian rupayang berfungsi untukmelindungi luapan yangberasal dari luar kawasan danberfungsi juga untukmengendalikan air di dalamKota Lama Semarang. Dahulupolder ini adalah sebuahlapangan yang memiliki nilaisejarah tinggi, lapangantersebut digunakan sebagairuang terbuka di Kota LamaSemarang yang digunakansebagai tempat upacara,lomba, pertandingan, olahragadan lain sebagainya. Saat iniStasiun Tawang menjadisalah satu ikon penting bagiKota Semarang, karena masalalu terdapat sebuah sumbuvisual yang menghubungkanstasiun ini dengan bangunanGereja Blenduk.16

Pada umumnya elevasi mukatanah pada kawasn KotaLama dan sekitarnya lebihrendah dari elevansi muka airlaut pasang. Untukmenghindari genangan akibatair laut pasang (rob) denganpenanganan drainase dengan

16Dhurra, Polder Tawang,https://www.scribd.com/document/374414691/Polder-Tawang ,diakses pada tanggal 3Oktober 2018.

sistem gravitasi (normalisasisaluran) tidak memungkinkanlagi sehingga alternatif satu-satunya yang dapat digunakanadalah sistem nongravitasiatau sistem polder.17

Pembangunan sistem polderdiatur pada Pasal 15 ayat (3)Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor 12/PRT/M Tahun2014 tentang PenyelenggaraanSistem Drainase Perkotaan yangmenyatakan bahwa pelaksanaankonstruksi sistem drainaseperkotaan meliputi kegiatanpembangunan baru yaitu salahsatunya adalah sistem polder.Kemudian diatur lebih lanjutpada Pasal 36 huruf a dan Pasal36 huruf b yaitu pengembangankolam tampung air danpengembangan tanggul pantai diKecamatan Semarang Utara,Kecamatan Tugu, KecamatanSemarang Barat, dan KecamatanGenuk. Sehingga pemerintahsudah tepat melakukanpencegahan dan penanggulanganbanjir dan rob dengan membuatsistem Polder Banger dan sistemPolder Tawang.

17Yudho Yuliarthana, Partisipasi MasyarakatDi Kawasan Kota Lama Semarang DalamPelaksanaan Program Pengendalian BanjirDan Dampaknya Terhadap Perekonomian,(Tesis Magister Ilmu Hukum UniversitasDiponegoro, 2002), halaman 209.

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

671

nantinya akan diterapkan dikota-kota lain di Indonesia.

b. Polder TawangPolder Tawang Semarangadalah suatu sistem yangdibangun sedemikian rupayang berfungsi untukmelindungi luapan yangberasal dari luar kawasan danberfungsi juga untukmengendalikan air di dalamKota Lama Semarang. Dahulupolder ini adalah sebuahlapangan yang memiliki nilaisejarah tinggi, lapangantersebut digunakan sebagairuang terbuka di Kota LamaSemarang yang digunakansebagai tempat upacara,lomba, pertandingan, olahragadan lain sebagainya. Saat iniStasiun Tawang menjadisalah satu ikon penting bagiKota Semarang, karena masalalu terdapat sebuah sumbuvisual yang menghubungkanstasiun ini dengan bangunanGereja Blenduk.16

Pada umumnya elevasi mukatanah pada kawasn KotaLama dan sekitarnya lebihrendah dari elevansi muka airlaut pasang. Untukmenghindari genangan akibatair laut pasang (rob) denganpenanganan drainase dengan

16Dhurra, Polder Tawang,https://www.scribd.com/document/374414691/Polder-Tawang ,diakses pada tanggal 3Oktober 2018.

sistem gravitasi (normalisasisaluran) tidak memungkinkanlagi sehingga alternatif satu-satunya yang dapat digunakanadalah sistem nongravitasiatau sistem polder.17

Pembangunan sistem polderdiatur pada Pasal 15 ayat (3)Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor 12/PRT/M Tahun2014 tentang PenyelenggaraanSistem Drainase Perkotaan yangmenyatakan bahwa pelaksanaankonstruksi sistem drainaseperkotaan meliputi kegiatanpembangunan baru yaitu salahsatunya adalah sistem polder.Kemudian diatur lebih lanjutpada Pasal 36 huruf a dan Pasal36 huruf b yaitu pengembangankolam tampung air danpengembangan tanggul pantai diKecamatan Semarang Utara,Kecamatan Tugu, KecamatanSemarang Barat, dan KecamatanGenuk. Sehingga pemerintahsudah tepat melakukanpencegahan dan penanggulanganbanjir dan rob dengan membuatsistem Polder Banger dan sistemPolder Tawang.

17Yudho Yuliarthana, Partisipasi MasyarakatDi Kawasan Kota Lama Semarang DalamPelaksanaan Program Pengendalian BanjirDan Dampaknya Terhadap Perekonomian,(Tesis Magister Ilmu Hukum UniversitasDiponegoro, 2002), halaman 209.

Page 9: DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 8, Nomor 1 Website : https ...

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

672

2. Normalisasi Kali Garang, BanjirKanal Baratdan Banjir KanalTimur

Banjir Kanal Barat KotaSemarang sekitar awal abad ke-20 oleh Pemerintah Belandauntuk mengantisipasi kejadianbanjir yang sering terjadi di KotaSemarang. Banjir Kanal Baratdibangun dengan menyodet KaliGarang dan membuat aliran baruyang lurus menuju LautJawa,tepat di Barat Laut BukitBergota. Banjir Kanal Barat saatini mempunyai fungsi selainsebagai penanggulangan banjir,juga dimanfaatkan untuk sumberair PDAM dan sebagai ruangpublik perkotaan.18

Normalisasi Kali Garang danBanjir Kanal Barat dimulai padatahun 2010 dans elesai padatahun 2013 dengan dilakukannyapengerasan dinding sungai danpengerukan dasar sungai hinggake muara sungai.

Normalisasi tidak hanyadilakukan di Kali Garang danBanjir Kanal Barat, tetapinormalisasi juga juga dilakukandi Banjir Kanal Timur untukguna mencegah banjir di wilayahSemarang bagian timur. Prosesnormalisasi dimulai pada tahun

18Bramantiyo Marjuki dkk, EvaluasiKemanfaatan Normalisas Banjir Kanal BaratKota Semarang ,(Magister PembangunanWilayah Dan Kota Fakultas TeknikUniversitas Diponegoro, 2016), halaman 1-2.

2017 hingga sekarang dandiharapkan selesai pada tahun2019 sesuai dengan kontrakproyek ini.

Menurut Pasal 3 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 38Tahun 2011 tentang Sungaimenyatakan bahwa, pengelolaansungai dilakukan secaramenyeluruh, terpadu danberwawasan lingkungan dengantujuan untuk mewujudkankemanfaatan fungsi sungai yangberkelanjutan.

Pengelolaan sungai dilakukanmelalui program normalisasiKali Garang, Banjir Kanal Baratdan BanjirKanalTimur yangmenunjukkan bahwa adanyaperan Pemerintah KotaSemarang hingga PemerintahPusat untuk mencegah danmenanggulangi bencana banjirdan rob serta meninggkatkankualitas daerah aliran sungaipada wilayah SungaiJrantunseluna yang salah satunyaadalah DAS Banjir Kanal Baratdan Banjir Kanal TImur sesuaidengan Pasal 34 ayat (2) huruf aangka 1 Peraturan Daerah KotaSemarang Nomor 14 Tahun2011 tentang Rencana TataRuang Wilayah Kota SemarangTahun 2011-2031.

3. Pembangunan BendunganJatibarang

Bendungan adalah tembokyang dibangun melintasi sebuahsungai. Bendungan dapat dibuat

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

672

2. Normalisasi Kali Garang, BanjirKanal Baratdan Banjir KanalTimur

Banjir Kanal Barat KotaSemarang sekitar awal abad ke-20 oleh Pemerintah Belandauntuk mengantisipasi kejadianbanjir yang sering terjadi di KotaSemarang. Banjir Kanal Baratdibangun dengan menyodet KaliGarang dan membuat aliran baruyang lurus menuju LautJawa,tepat di Barat Laut BukitBergota. Banjir Kanal Barat saatini mempunyai fungsi selainsebagai penanggulangan banjir,juga dimanfaatkan untuk sumberair PDAM dan sebagai ruangpublik perkotaan.18

Normalisasi Kali Garang danBanjir Kanal Barat dimulai padatahun 2010 dans elesai padatahun 2013 dengan dilakukannyapengerasan dinding sungai danpengerukan dasar sungai hinggake muara sungai.

Normalisasi tidak hanyadilakukan di Kali Garang danBanjir Kanal Barat, tetapinormalisasi juga juga dilakukandi Banjir Kanal Timur untukguna mencegah banjir di wilayahSemarang bagian timur. Prosesnormalisasi dimulai pada tahun

18Bramantiyo Marjuki dkk, EvaluasiKemanfaatan Normalisas Banjir Kanal BaratKota Semarang ,(Magister PembangunanWilayah Dan Kota Fakultas TeknikUniversitas Diponegoro, 2016), halaman 1-2.

2017 hingga sekarang dandiharapkan selesai pada tahun2019 sesuai dengan kontrakproyek ini.

Menurut Pasal 3 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 38Tahun 2011 tentang Sungaimenyatakan bahwa, pengelolaansungai dilakukan secaramenyeluruh, terpadu danberwawasan lingkungan dengantujuan untuk mewujudkankemanfaatan fungsi sungai yangberkelanjutan.

Pengelolaan sungai dilakukanmelalui program normalisasiKali Garang, Banjir Kanal Baratdan BanjirKanalTimur yangmenunjukkan bahwa adanyaperan Pemerintah KotaSemarang hingga PemerintahPusat untuk mencegah danmenanggulangi bencana banjirdan rob serta meninggkatkankualitas daerah aliran sungaipada wilayah SungaiJrantunseluna yang salah satunyaadalah DAS Banjir Kanal Baratdan Banjir Kanal TImur sesuaidengan Pasal 34 ayat (2) huruf aangka 1 Peraturan Daerah KotaSemarang Nomor 14 Tahun2011 tentang Rencana TataRuang Wilayah Kota SemarangTahun 2011-2031.

3. Pembangunan BendunganJatibarang

Bendungan adalah tembokyang dibangun melintasi sebuahsungai. Bendungan dapat dibuat

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

672

2. Normalisasi Kali Garang, BanjirKanal Baratdan Banjir KanalTimur

Banjir Kanal Barat KotaSemarang sekitar awal abad ke-20 oleh Pemerintah Belandauntuk mengantisipasi kejadianbanjir yang sering terjadi di KotaSemarang. Banjir Kanal Baratdibangun dengan menyodet KaliGarang dan membuat aliran baruyang lurus menuju LautJawa,tepat di Barat Laut BukitBergota. Banjir Kanal Barat saatini mempunyai fungsi selainsebagai penanggulangan banjir,juga dimanfaatkan untuk sumberair PDAM dan sebagai ruangpublik perkotaan.18

Normalisasi Kali Garang danBanjir Kanal Barat dimulai padatahun 2010 dans elesai padatahun 2013 dengan dilakukannyapengerasan dinding sungai danpengerukan dasar sungai hinggake muara sungai.

Normalisasi tidak hanyadilakukan di Kali Garang danBanjir Kanal Barat, tetapinormalisasi juga juga dilakukandi Banjir Kanal Timur untukguna mencegah banjir di wilayahSemarang bagian timur. Prosesnormalisasi dimulai pada tahun

18Bramantiyo Marjuki dkk, EvaluasiKemanfaatan Normalisas Banjir Kanal BaratKota Semarang ,(Magister PembangunanWilayah Dan Kota Fakultas TeknikUniversitas Diponegoro, 2016), halaman 1-2.

2017 hingga sekarang dandiharapkan selesai pada tahun2019 sesuai dengan kontrakproyek ini.

Menurut Pasal 3 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 38Tahun 2011 tentang Sungaimenyatakan bahwa, pengelolaansungai dilakukan secaramenyeluruh, terpadu danberwawasan lingkungan dengantujuan untuk mewujudkankemanfaatan fungsi sungai yangberkelanjutan.

Pengelolaan sungai dilakukanmelalui program normalisasiKali Garang, Banjir Kanal Baratdan BanjirKanalTimur yangmenunjukkan bahwa adanyaperan Pemerintah KotaSemarang hingga PemerintahPusat untuk mencegah danmenanggulangi bencana banjirdan rob serta meninggkatkankualitas daerah aliran sungaipada wilayah SungaiJrantunseluna yang salah satunyaadalah DAS Banjir Kanal Baratdan Banjir Kanal TImur sesuaidengan Pasal 34 ayat (2) huruf aangka 1 Peraturan Daerah KotaSemarang Nomor 14 Tahun2011 tentang Rencana TataRuang Wilayah Kota SemarangTahun 2011-2031.

3. Pembangunan BendunganJatibarang

Bendungan adalah tembokyang dibangun melintasi sebuahsungai. Bendungan dapat dibuat

Page 10: DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 8, Nomor 1 Website : https ...

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

673

dari tanah, batu, atau beton.Struktur ini menghambat aliransungai sehingga menciptakandanau buatan yang dinamakanwaduk. Air yang ditampungdalam waduk dapat digunakanuntuk persediaan air irigasi danminum, pembangkit listriktenaga air (PLTA), transportasiair dan sebagai tempat wisata.19

Pembangunan BendunganJatibarang dirancang dengan luas189 hektar yang dimulai sejakOktober 2009 hinggal Mei 2015dengan dikeluarkannya izinoperasi.PembangunanBendungan Jatibarangdimaksudkan untukmengantisipasi kelebihan airpada saat musim hujan yangdapat mengakibatkan banjir,untuk mengatasi kekurangansuplai air baku pada saat musimkemarau, sebagai bangunanpengendali banjir danpembangkit listrik tenaga air diKota Semarang dan sekitarnyayang sejalan dengan maksudpembangunan bendungan padaPasal 4 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 37 Tahun2010 tentang Bendungan.

Bendungan Jatibarang telahsesuai dengan rencanapengembangan waduk danembung yang terdapat pada

19 Aviva Imhof dkk, Dams, Rivers and Rights:An Action Guide for Communities Affectedby Dams, terjemahan oleh MurniRidha Sanusi,(USA: International Rivers Network, 2006)halaman 3.

Pasal 34 ayat (4) huruf a angka 1Peraturan Daerah KotaSemarang Nomor 14 Tahun2011 tentang Rencana TataRuang Wilayah Kota SemarangTahun 2011-2031 yangmenyatakan bahwa rencanapengembangan waduk terdapatpada sub sistem drainase SungaiBanjir Kanal meliputi WadukJatibarang dengan luas kuranglebih 127 hektar yang berada diKelurahan KedungpaneKecamatan Mijen, KelurahanKandri dan Jatirejo KecamatanGunungpati.

4. Pengembangan Sistem DrainasePembangunan maupun

perbaikan sistem drainase masukke dalam program kerjaKomponen C padatahun 2010dan selesai pada tahun 2015melalui kerjasama antaraPemerintah Kota Semarang danPemerintah Pusat melalui BalaiBesar Wilayah Sungai PemaliJuana mengenai penangananbanjir di Kota Semarang, yangmeliputi:20

a. Perbaikan sistem drainaseKali Semarang1) Pembangunan pompa

drainase2) Pemasangan Revertment

(tanggul)

20Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana,Penanganan Banjir Semarang,https://issuu.com/dimitrijos/docs/penanganan_banjir_semarang, diaksespadatanggal 4Oktober 2018.

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

673

dari tanah, batu, atau beton.Struktur ini menghambat aliransungai sehingga menciptakandanau buatan yang dinamakanwaduk. Air yang ditampungdalam waduk dapat digunakanuntuk persediaan air irigasi danminum, pembangkit listriktenaga air (PLTA), transportasiair dan sebagai tempat wisata.19

Pembangunan BendunganJatibarang dirancang dengan luas189 hektar yang dimulai sejakOktober 2009 hinggal Mei 2015dengan dikeluarkannya izinoperasi.PembangunanBendungan Jatibarangdimaksudkan untukmengantisipasi kelebihan airpada saat musim hujan yangdapat mengakibatkan banjir,untuk mengatasi kekurangansuplai air baku pada saat musimkemarau, sebagai bangunanpengendali banjir danpembangkit listrik tenaga air diKota Semarang dan sekitarnyayang sejalan dengan maksudpembangunan bendungan padaPasal 4 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 37 Tahun2010 tentang Bendungan.

Bendungan Jatibarang telahsesuai dengan rencanapengembangan waduk danembung yang terdapat pada

19 Aviva Imhof dkk, Dams, Rivers and Rights:An Action Guide for Communities Affectedby Dams, terjemahan oleh MurniRidha Sanusi,(USA: International Rivers Network, 2006)halaman 3.

Pasal 34 ayat (4) huruf a angka 1Peraturan Daerah KotaSemarang Nomor 14 Tahun2011 tentang Rencana TataRuang Wilayah Kota SemarangTahun 2011-2031 yangmenyatakan bahwa rencanapengembangan waduk terdapatpada sub sistem drainase SungaiBanjir Kanal meliputi WadukJatibarang dengan luas kuranglebih 127 hektar yang berada diKelurahan KedungpaneKecamatan Mijen, KelurahanKandri dan Jatirejo KecamatanGunungpati.

4. Pengembangan Sistem DrainasePembangunan maupun

perbaikan sistem drainase masukke dalam program kerjaKomponen C padatahun 2010dan selesai pada tahun 2015melalui kerjasama antaraPemerintah Kota Semarang danPemerintah Pusat melalui BalaiBesar Wilayah Sungai PemaliJuana mengenai penangananbanjir di Kota Semarang, yangmeliputi:20

a. Perbaikan sistem drainaseKali Semarang1) Pembangunan pompa

drainase2) Pemasangan Revertment

(tanggul)

20Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana,Penanganan Banjir Semarang,https://issuu.com/dimitrijos/docs/penanganan_banjir_semarang, diaksespadatanggal 4Oktober 2018.

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

673

dari tanah, batu, atau beton.Struktur ini menghambat aliransungai sehingga menciptakandanau buatan yang dinamakanwaduk. Air yang ditampungdalam waduk dapat digunakanuntuk persediaan air irigasi danminum, pembangkit listriktenaga air (PLTA), transportasiair dan sebagai tempat wisata.19

Pembangunan BendunganJatibarang dirancang dengan luas189 hektar yang dimulai sejakOktober 2009 hinggal Mei 2015dengan dikeluarkannya izinoperasi.PembangunanBendungan Jatibarangdimaksudkan untukmengantisipasi kelebihan airpada saat musim hujan yangdapat mengakibatkan banjir,untuk mengatasi kekurangansuplai air baku pada saat musimkemarau, sebagai bangunanpengendali banjir danpembangkit listrik tenaga air diKota Semarang dan sekitarnyayang sejalan dengan maksudpembangunan bendungan padaPasal 4 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 37 Tahun2010 tentang Bendungan.

Bendungan Jatibarang telahsesuai dengan rencanapengembangan waduk danembung yang terdapat pada

19 Aviva Imhof dkk, Dams, Rivers and Rights:An Action Guide for Communities Affectedby Dams, terjemahan oleh MurniRidha Sanusi,(USA: International Rivers Network, 2006)halaman 3.

Pasal 34 ayat (4) huruf a angka 1Peraturan Daerah KotaSemarang Nomor 14 Tahun2011 tentang Rencana TataRuang Wilayah Kota SemarangTahun 2011-2031 yangmenyatakan bahwa rencanapengembangan waduk terdapatpada sub sistem drainase SungaiBanjir Kanal meliputi WadukJatibarang dengan luas kuranglebih 127 hektar yang berada diKelurahan KedungpaneKecamatan Mijen, KelurahanKandri dan Jatirejo KecamatanGunungpati.

4. Pengembangan Sistem DrainasePembangunan maupun

perbaikan sistem drainase masukke dalam program kerjaKomponen C padatahun 2010dan selesai pada tahun 2015melalui kerjasama antaraPemerintah Kota Semarang danPemerintah Pusat melalui BalaiBesar Wilayah Sungai PemaliJuana mengenai penangananbanjir di Kota Semarang, yangmeliputi:20

a. Perbaikan sistem drainaseKali Semarang1) Pembangunan pompa

drainase2) Pemasangan Revertment

(tanggul)

20Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana,Penanganan Banjir Semarang,https://issuu.com/dimitrijos/docs/penanganan_banjir_semarang, diaksespadatanggal 4Oktober 2018.

Page 11: DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 8, Nomor 1 Website : https ...

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

674

3) Pengerukan Dasar KaliSemarang

4) Membuat Box Culvert(gorong-gorong)

5) Membuat Groundsiil(kemiringan sungai)

6) Membuat jalan inspeksib. Perbaikan sistem drainase

Kali Asin1) Pemasangan Revertment

(tanggul)2) Pengerukan Dasar Kali

Asin3) Membuat jalan inspeksi4) Membuat Box Culvert

(gorong-gorong)5) Membuat Groundsil

(kemiringan sungai)c. Perbaikan sistem Kali Baru

1) Pengerukan Dasar KaliBaru

2) Pembangunan fasilitaspengendali banjir

Pengembangan sistemdrainase diatur pada Pasal 37huruf d Peraturan Daerah KotaSemarang Nomor 14 Tahun2011 tentang Rencana TataRuang Wilayah Kota SemarangTahun 2011-2031 yang yangpada intinya menyatakan bahwa,rencana pengembangan sisteminfrastruktur perkotaan salahsatunya adalah sistem drainase.Kemudian berdasarkan Pasal 34ayat (4) huruf b PeraturanDaerah Kota Semarang Nomor14 Tahun 2011 tentang RencanaTata Ruang Wilayah KotaSemarang Tahun 2011-2031

yang pada intinya menyatakantentang rencana pengembanganpada sub sistem drainase sungaisudah dilaksanakan yaitu dengandibangunnya beberapa embungdi wilayah Kota Semarang.

5. Operasional dan pemeliharaanPompa Banjir

Sistem pompa biasanyaberpasangan dengan sistempolder, tapi ada juga padabeberapa daerah digunakansistem pompa tanpa ada sistempolder. Biasanya ini dilakukanpada kondisi adanyapenyempitan saluran sebelahhilir, sehingga menimbulkangenangan air pada bagian huludari penyempitan tersebut.

Untuk dapat menampunggenangan tersebut biasanyadibuat kolam yang disertaidengan pompa. Selanjutnyaperalatan pompa drainaseberfungsi untuk memompa airpada kolam penampung tersebutatau memindahkan air dari badanpengumpul air ke badanpenerima air dengan perbedaanketinggian, sehingga genanganair yang terjadi akibat air hujanatau rob pada bagian hulu danhilir dapat dikurangi dandikendalikan sampai batas yangtelah ditetapkan. Adalah suatukegiatan untuk mengoperasikanperalatan sistem pompa drainasesesuai dengan prosedur yangtelah ditetapkan (SOP), sehinggadihasilkan kinerja peralatan

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

674

3) Pengerukan Dasar KaliSemarang

4) Membuat Box Culvert(gorong-gorong)

5) Membuat Groundsiil(kemiringan sungai)

6) Membuat jalan inspeksib. Perbaikan sistem drainase

Kali Asin1) Pemasangan Revertment

(tanggul)2) Pengerukan Dasar Kali

Asin3) Membuat jalan inspeksi4) Membuat Box Culvert

(gorong-gorong)5) Membuat Groundsil

(kemiringan sungai)c. Perbaikan sistem Kali Baru

1) Pengerukan Dasar KaliBaru

2) Pembangunan fasilitaspengendali banjir

Pengembangan sistemdrainase diatur pada Pasal 37huruf d Peraturan Daerah KotaSemarang Nomor 14 Tahun2011 tentang Rencana TataRuang Wilayah Kota SemarangTahun 2011-2031 yang yangpada intinya menyatakan bahwa,rencana pengembangan sisteminfrastruktur perkotaan salahsatunya adalah sistem drainase.Kemudian berdasarkan Pasal 34ayat (4) huruf b PeraturanDaerah Kota Semarang Nomor14 Tahun 2011 tentang RencanaTata Ruang Wilayah KotaSemarang Tahun 2011-2031

yang pada intinya menyatakantentang rencana pengembanganpada sub sistem drainase sungaisudah dilaksanakan yaitu dengandibangunnya beberapa embungdi wilayah Kota Semarang.

5. Operasional dan pemeliharaanPompa Banjir

Sistem pompa biasanyaberpasangan dengan sistempolder, tapi ada juga padabeberapa daerah digunakansistem pompa tanpa ada sistempolder. Biasanya ini dilakukanpada kondisi adanyapenyempitan saluran sebelahhilir, sehingga menimbulkangenangan air pada bagian huludari penyempitan tersebut.

Untuk dapat menampunggenangan tersebut biasanyadibuat kolam yang disertaidengan pompa. Selanjutnyaperalatan pompa drainaseberfungsi untuk memompa airpada kolam penampung tersebutatau memindahkan air dari badanpengumpul air ke badanpenerima air dengan perbedaanketinggian, sehingga genanganair yang terjadi akibat air hujanatau rob pada bagian hulu danhilir dapat dikurangi dandikendalikan sampai batas yangtelah ditetapkan. Adalah suatukegiatan untuk mengoperasikanperalatan sistem pompa drainasesesuai dengan prosedur yangtelah ditetapkan (SOP), sehinggadihasilkan kinerja peralatan

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

674

3) Pengerukan Dasar KaliSemarang

4) Membuat Box Culvert(gorong-gorong)

5) Membuat Groundsiil(kemiringan sungai)

6) Membuat jalan inspeksib. Perbaikan sistem drainase

Kali Asin1) Pemasangan Revertment

(tanggul)2) Pengerukan Dasar Kali

Asin3) Membuat jalan inspeksi4) Membuat Box Culvert

(gorong-gorong)5) Membuat Groundsil

(kemiringan sungai)c. Perbaikan sistem Kali Baru

1) Pengerukan Dasar KaliBaru

2) Pembangunan fasilitaspengendali banjir

Pengembangan sistemdrainase diatur pada Pasal 37huruf d Peraturan Daerah KotaSemarang Nomor 14 Tahun2011 tentang Rencana TataRuang Wilayah Kota SemarangTahun 2011-2031 yang yangpada intinya menyatakan bahwa,rencana pengembangan sisteminfrastruktur perkotaan salahsatunya adalah sistem drainase.Kemudian berdasarkan Pasal 34ayat (4) huruf b PeraturanDaerah Kota Semarang Nomor14 Tahun 2011 tentang RencanaTata Ruang Wilayah KotaSemarang Tahun 2011-2031

yang pada intinya menyatakantentang rencana pengembanganpada sub sistem drainase sungaisudah dilaksanakan yaitu dengandibangunnya beberapa embungdi wilayah Kota Semarang.

5. Operasional dan pemeliharaanPompa Banjir

Sistem pompa biasanyaberpasangan dengan sistempolder, tapi ada juga padabeberapa daerah digunakansistem pompa tanpa ada sistempolder. Biasanya ini dilakukanpada kondisi adanyapenyempitan saluran sebelahhilir, sehingga menimbulkangenangan air pada bagian huludari penyempitan tersebut.

Untuk dapat menampunggenangan tersebut biasanyadibuat kolam yang disertaidengan pompa. Selanjutnyaperalatan pompa drainaseberfungsi untuk memompa airpada kolam penampung tersebutatau memindahkan air dari badanpengumpul air ke badanpenerima air dengan perbedaanketinggian, sehingga genanganair yang terjadi akibat air hujanatau rob pada bagian hulu danhilir dapat dikurangi dandikendalikan sampai batas yangtelah ditetapkan. Adalah suatukegiatan untuk mengoperasikanperalatan sistem pompa drainasesesuai dengan prosedur yangtelah ditetapkan (SOP), sehinggadihasilkan kinerja peralatan

Page 12: DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 8, Nomor 1 Website : https ...

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

675

pompa drainase yang maksimaldan tujuan lainnya antara lain:21

a. Mencegah terjadinya biayaperbaikan perlatan danperawatan kesehatan.

b. Mencegah terjadinyakesalahan operasional yangberakibat pada kerusakan danterjadinya kecelakaan kerja.

c. Mencegah terjadinyagangguan pompa yangberdampak pada menurutnyakinerja pompa.

d. Mendukung suasana kerja danlingkungan aman.

Hingga saat ini stasiun pompayang sudah dibangun di KotaSemarang guna mengendalikanbanjir maupun rob ada 23 rumahpompa dengan jumlah pompa 92unit dengan total kapasitas29.300 liter/detik. Daftar rumahpompa itu antara lain:22

a. Rumah Pompa Kartinib. Rumah Pompa Candic. Rumah Pompa Buludraind. Rumah Pompa Basudewoe. Rumah Pompa Boom Lama If. Rumah Pompa Boom Lama II

21Direktorat Pengembangan PenyehatanLingkungan Permukiman, Direktorat JenderalCipta Karya, Kementrian PekerjaanUmum,Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Operasidan Pemeliharaan Sistem Pompa, (Jakarta,2013) halaman 155.22Arief, Wawancara, Kepala Seksi BidangPengendalian, Pemanfaatan dan KonservasiSumberDaya Air Dinas PekerjaanUmum KotaSemarang, (Semarang, 25 September 2018)

g. Rumah Pompa Boom LamaIII

h. Rumah Pompa Kuningani. Rumah Pompa Banger

Selatanj. Rumah Pompa Progok. Rumah Pompa Bandarharjo Il. Rumah Pompa Bandarharjo IIm. Rumah Pompa Bandarharjo

IIIn. Rumah Pompa Bandarharjo

IVo. Rumah Pompa Bandarharjo Vp. Rumah Pompa Kota

Lama/Kali Baruq. Rumah Pompa Polder

Tawangr. Rumah Pompa Kol. Sugionos. Rumah Pompa Purwodinatant. Rumah Pompa Joharu. Rumah Pompa Selatan

Jembatan Berokv. Rumah Pompa Jematan Berokw. Rumah Pompa Kandang

KeboOperasional dan pemeliharaan

rumah pompa yang dilakukanPemerintah Kota Semarangmelalui Dinas Pekerjaan UmumKota Semarang termasuk dalamrencana pengelolaan kawasanrawan bencana rob pada Pasal 73ayat (2) huruf b PeraturanDaerah Kota Semarang Nomor14 Tahun 2011 tentang RencanaTata Ruang Wilayah KotaSemarang Tahun 2011-2031

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

675

pompa drainase yang maksimaldan tujuan lainnya antara lain:21

a. Mencegah terjadinya biayaperbaikan perlatan danperawatan kesehatan.

b. Mencegah terjadinyakesalahan operasional yangberakibat pada kerusakan danterjadinya kecelakaan kerja.

c. Mencegah terjadinyagangguan pompa yangberdampak pada menurutnyakinerja pompa.

d. Mendukung suasana kerja danlingkungan aman.

Hingga saat ini stasiun pompayang sudah dibangun di KotaSemarang guna mengendalikanbanjir maupun rob ada 23 rumahpompa dengan jumlah pompa 92unit dengan total kapasitas29.300 liter/detik. Daftar rumahpompa itu antara lain:22

a. Rumah Pompa Kartinib. Rumah Pompa Candic. Rumah Pompa Buludraind. Rumah Pompa Basudewoe. Rumah Pompa Boom Lama If. Rumah Pompa Boom Lama II

21Direktorat Pengembangan PenyehatanLingkungan Permukiman, Direktorat JenderalCipta Karya, Kementrian PekerjaanUmum,Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Operasidan Pemeliharaan Sistem Pompa, (Jakarta,2013) halaman 155.22Arief, Wawancara, Kepala Seksi BidangPengendalian, Pemanfaatan dan KonservasiSumberDaya Air Dinas PekerjaanUmum KotaSemarang, (Semarang, 25 September 2018)

g. Rumah Pompa Boom LamaIII

h. Rumah Pompa Kuningani. Rumah Pompa Banger

Selatanj. Rumah Pompa Progok. Rumah Pompa Bandarharjo Il. Rumah Pompa Bandarharjo IIm. Rumah Pompa Bandarharjo

IIIn. Rumah Pompa Bandarharjo

IVo. Rumah Pompa Bandarharjo Vp. Rumah Pompa Kota

Lama/Kali Baruq. Rumah Pompa Polder

Tawangr. Rumah Pompa Kol. Sugionos. Rumah Pompa Purwodinatant. Rumah Pompa Joharu. Rumah Pompa Selatan

Jembatan Berokv. Rumah Pompa Jematan Berokw. Rumah Pompa Kandang

KeboOperasional dan pemeliharaan

rumah pompa yang dilakukanPemerintah Kota Semarangmelalui Dinas Pekerjaan UmumKota Semarang termasuk dalamrencana pengelolaan kawasanrawan bencana rob pada Pasal 73ayat (2) huruf b PeraturanDaerah Kota Semarang Nomor14 Tahun 2011 tentang RencanaTata Ruang Wilayah KotaSemarang Tahun 2011-2031

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

675

pompa drainase yang maksimaldan tujuan lainnya antara lain:21

a. Mencegah terjadinya biayaperbaikan perlatan danperawatan kesehatan.

b. Mencegah terjadinyakesalahan operasional yangberakibat pada kerusakan danterjadinya kecelakaan kerja.

c. Mencegah terjadinyagangguan pompa yangberdampak pada menurutnyakinerja pompa.

d. Mendukung suasana kerja danlingkungan aman.

Hingga saat ini stasiun pompayang sudah dibangun di KotaSemarang guna mengendalikanbanjir maupun rob ada 23 rumahpompa dengan jumlah pompa 92unit dengan total kapasitas29.300 liter/detik. Daftar rumahpompa itu antara lain:22

a. Rumah Pompa Kartinib. Rumah Pompa Candic. Rumah Pompa Buludraind. Rumah Pompa Basudewoe. Rumah Pompa Boom Lama If. Rumah Pompa Boom Lama II

21Direktorat Pengembangan PenyehatanLingkungan Permukiman, Direktorat JenderalCipta Karya, Kementrian PekerjaanUmum,Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Operasidan Pemeliharaan Sistem Pompa, (Jakarta,2013) halaman 155.22Arief, Wawancara, Kepala Seksi BidangPengendalian, Pemanfaatan dan KonservasiSumberDaya Air Dinas PekerjaanUmum KotaSemarang, (Semarang, 25 September 2018)

g. Rumah Pompa Boom LamaIII

h. Rumah Pompa Kuningani. Rumah Pompa Banger

Selatanj. Rumah Pompa Progok. Rumah Pompa Bandarharjo Il. Rumah Pompa Bandarharjo IIm. Rumah Pompa Bandarharjo

IIIn. Rumah Pompa Bandarharjo

IVo. Rumah Pompa Bandarharjo Vp. Rumah Pompa Kota

Lama/Kali Baruq. Rumah Pompa Polder

Tawangr. Rumah Pompa Kol. Sugionos. Rumah Pompa Purwodinatant. Rumah Pompa Joharu. Rumah Pompa Selatan

Jembatan Berokv. Rumah Pompa Jematan Berokw. Rumah Pompa Kandang

KeboOperasional dan pemeliharaan

rumah pompa yang dilakukanPemerintah Kota Semarangmelalui Dinas Pekerjaan UmumKota Semarang termasuk dalamrencana pengelolaan kawasanrawan bencana rob pada Pasal 73ayat (2) huruf b PeraturanDaerah Kota Semarang Nomor14 Tahun 2011 tentang RencanaTata Ruang Wilayah KotaSemarang Tahun 2011-2031

Page 13: DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 8, Nomor 1 Website : https ...

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

676

yang menyatakan bahwapengembangan stasiun pompa airpada kawasan terbangun untukmengurangi genangan rob.

Selain pencegehan danpenanggulangan banjir dan robsecara struktural, terdapat pulapencegahan dan penanggulanganbanjir dan rob secara non-struktural yaitu melalui BadanPenanggulangan BencanaDaerah (BPBD) Kota Semarangyang merupakan tangan panjanglansung dari Pemerintah KotaSemarang juga memiliki peranpenting dalam penanggulanganbencana, salah satu tugas BPBDKota Semarang diatur dalamPasal 5 huruf a PeraturanWalikota Semarang Nomor 39Tahun 2010 tentang PenjabaranTugas Dan Fungsi BadanPenanggulangan BencanaDaerah Kota Semarang yangmenyatakan bahwa BPBDmempunyai tugas untukmelaksanakan penyelenggaraanpenanggulangan bencana padawilayahnya.23

Badan PenanggulanganBencana Daerah Kota Semarangmemiliki program yang salahsatunya adalah Kelurahan SiagaBencana (KSB) yang tujuannyamemberdayakan masyarakat disetiap kelurahan untuk siapa

23Winarso, wawancara, Sekretaris BadanPenanggulangan Bencana Daerah KotaSemarang, (Semarang, 18 September 2018)

siaga jika terjadi bencanatermasuk banjir dan rob. Daritotal 39 Kelurahan SiagaBencana yang telah dibentukoleh Badan PenanggulanganBencana Daerah Kota Semarang,26 kelurahan diantaranya adalahyang rawan terjadi bencanabanjir dan rob. Denganmemberikan sosialisasimengenai teori tentang bencana,pra bencana dan pasca bencanadiharapkan mampu mengurangidampak dari bencana itu sendiri.

B. Kendala dan upaya dalampencegahan danpenanggulangan banjir danrob di Kota Semarang

Berbagai macam strategi telahdilakukan Pemerintah KotaSemarang dan beberapa instansiterkait, guna mencegah danmenanggulangi banjir dan rob diKota Semarang, namun dalampelaksaannya timbul masalah-masalah yang membuat kegiatanpencegahan dan penanggulanganbanjir dan rob terkesan lama dansulit dilaksanakan.

Berikut adalah beberapakendala serta upaya dalammelakukan pencegahan danpanggulangan banjir dan rob diKota Semarang, antara lain:

1. Terhambatnya pembangunanBendungan Jatibarang akibat

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

676

yang menyatakan bahwapengembangan stasiun pompa airpada kawasan terbangun untukmengurangi genangan rob.

Selain pencegehan danpenanggulangan banjir dan robsecara struktural, terdapat pulapencegahan dan penanggulanganbanjir dan rob secara non-struktural yaitu melalui BadanPenanggulangan BencanaDaerah (BPBD) Kota Semarangyang merupakan tangan panjanglansung dari Pemerintah KotaSemarang juga memiliki peranpenting dalam penanggulanganbencana, salah satu tugas BPBDKota Semarang diatur dalamPasal 5 huruf a PeraturanWalikota Semarang Nomor 39Tahun 2010 tentang PenjabaranTugas Dan Fungsi BadanPenanggulangan BencanaDaerah Kota Semarang yangmenyatakan bahwa BPBDmempunyai tugas untukmelaksanakan penyelenggaraanpenanggulangan bencana padawilayahnya.23

Badan PenanggulanganBencana Daerah Kota Semarangmemiliki program yang salahsatunya adalah Kelurahan SiagaBencana (KSB) yang tujuannyamemberdayakan masyarakat disetiap kelurahan untuk siapa

23Winarso, wawancara, Sekretaris BadanPenanggulangan Bencana Daerah KotaSemarang, (Semarang, 18 September 2018)

siaga jika terjadi bencanatermasuk banjir dan rob. Daritotal 39 Kelurahan SiagaBencana yang telah dibentukoleh Badan PenanggulanganBencana Daerah Kota Semarang,26 kelurahan diantaranya adalahyang rawan terjadi bencanabanjir dan rob. Denganmemberikan sosialisasimengenai teori tentang bencana,pra bencana dan pasca bencanadiharapkan mampu mengurangidampak dari bencana itu sendiri.

B. Kendala dan upaya dalampencegahan danpenanggulangan banjir danrob di Kota Semarang

Berbagai macam strategi telahdilakukan Pemerintah KotaSemarang dan beberapa instansiterkait, guna mencegah danmenanggulangi banjir dan rob diKota Semarang, namun dalampelaksaannya timbul masalah-masalah yang membuat kegiatanpencegahan dan penanggulanganbanjir dan rob terkesan lama dansulit dilaksanakan.

Berikut adalah beberapakendala serta upaya dalammelakukan pencegahan danpanggulangan banjir dan rob diKota Semarang, antara lain:

1. Terhambatnya pembangunanBendungan Jatibarang akibat

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

676

yang menyatakan bahwapengembangan stasiun pompa airpada kawasan terbangun untukmengurangi genangan rob.

Selain pencegehan danpenanggulangan banjir dan robsecara struktural, terdapat pulapencegahan dan penanggulanganbanjir dan rob secara non-struktural yaitu melalui BadanPenanggulangan BencanaDaerah (BPBD) Kota Semarangyang merupakan tangan panjanglansung dari Pemerintah KotaSemarang juga memiliki peranpenting dalam penanggulanganbencana, salah satu tugas BPBDKota Semarang diatur dalamPasal 5 huruf a PeraturanWalikota Semarang Nomor 39Tahun 2010 tentang PenjabaranTugas Dan Fungsi BadanPenanggulangan BencanaDaerah Kota Semarang yangmenyatakan bahwa BPBDmempunyai tugas untukmelaksanakan penyelenggaraanpenanggulangan bencana padawilayahnya.23

Badan PenanggulanganBencana Daerah Kota Semarangmemiliki program yang salahsatunya adalah Kelurahan SiagaBencana (KSB) yang tujuannyamemberdayakan masyarakat disetiap kelurahan untuk siapa

23Winarso, wawancara, Sekretaris BadanPenanggulangan Bencana Daerah KotaSemarang, (Semarang, 18 September 2018)

siaga jika terjadi bencanatermasuk banjir dan rob. Daritotal 39 Kelurahan SiagaBencana yang telah dibentukoleh Badan PenanggulanganBencana Daerah Kota Semarang,26 kelurahan diantaranya adalahyang rawan terjadi bencanabanjir dan rob. Denganmemberikan sosialisasimengenai teori tentang bencana,pra bencana dan pasca bencanadiharapkan mampu mengurangidampak dari bencana itu sendiri.

B. Kendala dan upaya dalampencegahan danpenanggulangan banjir danrob di Kota Semarang

Berbagai macam strategi telahdilakukan Pemerintah KotaSemarang dan beberapa instansiterkait, guna mencegah danmenanggulangi banjir dan rob diKota Semarang, namun dalampelaksaannya timbul masalah-masalah yang membuat kegiatanpencegahan dan penanggulanganbanjir dan rob terkesan lama dansulit dilaksanakan.

Berikut adalah beberapakendala serta upaya dalammelakukan pencegahan danpanggulangan banjir dan rob diKota Semarang, antara lain:

1. Terhambatnya pembangunanBendungan Jatibarang akibat

Page 14: DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 8, Nomor 1 Website : https ...

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

677

pembebasan lahan tidak sesuaiharapan.24

Proses pembangunanBendungan Jatibarang tidakberjalan dengan lancar sesuaiharapan karena ada hal yangmenyebabkan yaitu prosespembebasan lahan yang terpaksamelalui jalur konsinyasi tidaksesuai rencana. Dari kebutuhanlahan 226 hektar yangdibutuhkan untuk pembangunanBendungan Jatibarang, sampaisaat ini masih ada 12 hektar lagiyang belum dibebaskan, lahantersebut milik salah seorangwarga. Karena warga terusmenolak ganti rugi, pemerintahakan menumpuh jalur konsinyasidi pengadilan dengan perkiraananggaran Rp 16.625 miliar.25

Proses relokasi tower SaluranUdara Tegangan Tinggi (SUTT)150 KVA yang belum selesai,sementara untuk 7 tower SaluranUdara Tegangan Tinggi (SUTT)150 KVA harus dipindahkan danmembangun 12 tower SaluranUdara Tegangan Tinggi (SUTT)150 KVA, kemudian Pemerintah

24Arief, Wawancara, Kepala Seksi BidangPengendalian, Pemanfaatan dan KonservasiSumber Daya Air Dinas Pekerjaan UmumKota Semarang, (Semarang, 25 September2018).25Tribun Jateng, 18 April 2013, PembebasanLahan Genangan Waduk Jatibarang SemarangKurang Dua Persen,http://jateng.tribunnews.com/2013/04/18/pembebasan-lahan-genangan-waduk-jatibarang-semarang-kurang-dua-persen,diaksespada 5Oktober 2018.

langsung melakukan upaya yaitudengan melakukan koordinasidengan Badan PertanahanNegara (BPN) Kota Semaranguntuk menerbitkan peta rinciantapak tower aluran UdaraTegangan Tinggi (SUTT) 150KVA dan berkodinasi denganPLN dalam sosialisasi.26

2. Rumah liar di daerah aliransungai.

Fakor-faktor yangmempengaruhi banyaknyarumah liar di Daerah AliranSungai adalah:a. Faktor kemiskinan.

Kemiskinan mendorongterbentuknya permukimanyang tidak berizin di KotaSemarang. Keterbatasan uangmenjadi alasan seorangmendirikan bangunan semipermanen di sekitar daerahaliran sungai khususnya bagiorang-orang yang berpindahdari desa ke kota, seperti dariBoyolali, Kudus, Kendal, Patidan daerah lain yang belumterlalu maju daerahnya.

b. Rendahnya lapanganpekerjaan.

26Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana,Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,Kementertian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat, Proyek JatibarangTerganggu Hujan,http://www.bbwspemalijuana.com/proyek-jatibarang-terganggu-hujan.html, diaksespada5 Oktober 2018.

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

677

pembebasan lahan tidak sesuaiharapan.24

Proses pembangunanBendungan Jatibarang tidakberjalan dengan lancar sesuaiharapan karena ada hal yangmenyebabkan yaitu prosespembebasan lahan yang terpaksamelalui jalur konsinyasi tidaksesuai rencana. Dari kebutuhanlahan 226 hektar yangdibutuhkan untuk pembangunanBendungan Jatibarang, sampaisaat ini masih ada 12 hektar lagiyang belum dibebaskan, lahantersebut milik salah seorangwarga. Karena warga terusmenolak ganti rugi, pemerintahakan menumpuh jalur konsinyasidi pengadilan dengan perkiraananggaran Rp 16.625 miliar.25

Proses relokasi tower SaluranUdara Tegangan Tinggi (SUTT)150 KVA yang belum selesai,sementara untuk 7 tower SaluranUdara Tegangan Tinggi (SUTT)150 KVA harus dipindahkan danmembangun 12 tower SaluranUdara Tegangan Tinggi (SUTT)150 KVA, kemudian Pemerintah

24Arief, Wawancara, Kepala Seksi BidangPengendalian, Pemanfaatan dan KonservasiSumber Daya Air Dinas Pekerjaan UmumKota Semarang, (Semarang, 25 September2018).25Tribun Jateng, 18 April 2013, PembebasanLahan Genangan Waduk Jatibarang SemarangKurang Dua Persen,http://jateng.tribunnews.com/2013/04/18/pembebasan-lahan-genangan-waduk-jatibarang-semarang-kurang-dua-persen,diaksespada 5Oktober 2018.

langsung melakukan upaya yaitudengan melakukan koordinasidengan Badan PertanahanNegara (BPN) Kota Semaranguntuk menerbitkan peta rinciantapak tower aluran UdaraTegangan Tinggi (SUTT) 150KVA dan berkodinasi denganPLN dalam sosialisasi.26

2. Rumah liar di daerah aliransungai.

Fakor-faktor yangmempengaruhi banyaknyarumah liar di Daerah AliranSungai adalah:a. Faktor kemiskinan.

Kemiskinan mendorongterbentuknya permukimanyang tidak berizin di KotaSemarang. Keterbatasan uangmenjadi alasan seorangmendirikan bangunan semipermanen di sekitar daerahaliran sungai khususnya bagiorang-orang yang berpindahdari desa ke kota, seperti dariBoyolali, Kudus, Kendal, Patidan daerah lain yang belumterlalu maju daerahnya.

b. Rendahnya lapanganpekerjaan.

26Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana,Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,Kementertian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat, Proyek JatibarangTerganggu Hujan,http://www.bbwspemalijuana.com/proyek-jatibarang-terganggu-hujan.html, diaksespada5 Oktober 2018.

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

677

pembebasan lahan tidak sesuaiharapan.24

Proses pembangunanBendungan Jatibarang tidakberjalan dengan lancar sesuaiharapan karena ada hal yangmenyebabkan yaitu prosespembebasan lahan yang terpaksamelalui jalur konsinyasi tidaksesuai rencana. Dari kebutuhanlahan 226 hektar yangdibutuhkan untuk pembangunanBendungan Jatibarang, sampaisaat ini masih ada 12 hektar lagiyang belum dibebaskan, lahantersebut milik salah seorangwarga. Karena warga terusmenolak ganti rugi, pemerintahakan menumpuh jalur konsinyasidi pengadilan dengan perkiraananggaran Rp 16.625 miliar.25

Proses relokasi tower SaluranUdara Tegangan Tinggi (SUTT)150 KVA yang belum selesai,sementara untuk 7 tower SaluranUdara Tegangan Tinggi (SUTT)150 KVA harus dipindahkan danmembangun 12 tower SaluranUdara Tegangan Tinggi (SUTT)150 KVA, kemudian Pemerintah

24Arief, Wawancara, Kepala Seksi BidangPengendalian, Pemanfaatan dan KonservasiSumber Daya Air Dinas Pekerjaan UmumKota Semarang, (Semarang, 25 September2018).25Tribun Jateng, 18 April 2013, PembebasanLahan Genangan Waduk Jatibarang SemarangKurang Dua Persen,http://jateng.tribunnews.com/2013/04/18/pembebasan-lahan-genangan-waduk-jatibarang-semarang-kurang-dua-persen,diaksespada 5Oktober 2018.

langsung melakukan upaya yaitudengan melakukan koordinasidengan Badan PertanahanNegara (BPN) Kota Semaranguntuk menerbitkan peta rinciantapak tower aluran UdaraTegangan Tinggi (SUTT) 150KVA dan berkodinasi denganPLN dalam sosialisasi.26

2. Rumah liar di daerah aliransungai.

Fakor-faktor yangmempengaruhi banyaknyarumah liar di Daerah AliranSungai adalah:a. Faktor kemiskinan.

Kemiskinan mendorongterbentuknya permukimanyang tidak berizin di KotaSemarang. Keterbatasan uangmenjadi alasan seorangmendirikan bangunan semipermanen di sekitar daerahaliran sungai khususnya bagiorang-orang yang berpindahdari desa ke kota, seperti dariBoyolali, Kudus, Kendal, Patidan daerah lain yang belumterlalu maju daerahnya.

b. Rendahnya lapanganpekerjaan.

26Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana,Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,Kementertian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat, Proyek JatibarangTerganggu Hujan,http://www.bbwspemalijuana.com/proyek-jatibarang-terganggu-hujan.html, diaksespada5 Oktober 2018.

Page 15: DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 8, Nomor 1 Website : https ...

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

678

Banyak orang-orang yangdatang ke Kota Semaranguntuk mencari pekerjaan akantetapi karena jumlah yangterlalu banyak tidaksebanding dengan lapanganpekerjaan yang ada. Hal iniyang membuat jumlahpengangguran semakinmeningkat dan hanya bisaberkerja dengan pendapatansehingga membuat merekatinggal di daerah aliran sungaiyang tidak perlu membayarbiaya tempat tinggal.

c. Kurangnya sosialisasi kepadamasyarakat yang tinggal dipermukiman liar.Sosialisasi merupakan syaratwajib untuk melancarkanjalannya suatu kebijakan.Pemerintah yang baik akanmendapat dukungan darimasyarakat. Kurangnyasosialisasi kepada masyarakatdi daerah aliran sungaimenjadi salah satu penyebabterhambatnya upayapenetralisasian permukimanliar.

d. Adanya sekelompok orangyang menguasi danmelindungi daerah aliransungai.

e. Masyarakat yang tinggal didaerah aliran sungai sudahsangat lama dan turuntemurun.Pemerintah Kota Semarang

telah berupaya melakukanpembersihan di sekitar bantaran

sungai dengan merelokasi rumahliar dan pedagang kaki lima. Adasekitar 500 pedang kaki limayang dibersihkan dari bantaranSungai Banjir Kanal Barat, 350diantaranya akan direlokasi kepusat PKL Kokrosono,kemudian sisanya akandirelokasi di Pasar Waru, PasarNgaliyan dan pasar-pasarlainnya.

Pasal 115 huruf b dan Pasal118 ayat (3) huruf b angka 5Peraturan Daerah KotaSemarang Nomor 14 Tahun2011 Tentang Rencana TataRuang Wilayah Kota SemarangTahun 2011-2031, sudah sangatmenjelas menyatakan bahwadilarang mendirikan bangunankawasan sempadan sungai. Inimenunjukkan bahwa PemerintahKota Semarang telah membuatregulasi guna mencegah danmenanggulangi banjir dan robdengan melarang pembangunandi daerah aliran sungai KotaSemarang.

3. Sampah di sungaimengakibatkan tersumbatnyapompa banjir.

Tidak hanya membuat aliransungai tersendat, sampah-sampah tersebut jugamenyebabkan sejumlah rumahpompa menjadi tempatmenumpuknya sampah sehinggapompa air tidak beroperasisecara maksimal, misalnya diRumah Pompa Bandarharjo,

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

678

Banyak orang-orang yangdatang ke Kota Semaranguntuk mencari pekerjaan akantetapi karena jumlah yangterlalu banyak tidaksebanding dengan lapanganpekerjaan yang ada. Hal iniyang membuat jumlahpengangguran semakinmeningkat dan hanya bisaberkerja dengan pendapatansehingga membuat merekatinggal di daerah aliran sungaiyang tidak perlu membayarbiaya tempat tinggal.

c. Kurangnya sosialisasi kepadamasyarakat yang tinggal dipermukiman liar.Sosialisasi merupakan syaratwajib untuk melancarkanjalannya suatu kebijakan.Pemerintah yang baik akanmendapat dukungan darimasyarakat. Kurangnyasosialisasi kepada masyarakatdi daerah aliran sungaimenjadi salah satu penyebabterhambatnya upayapenetralisasian permukimanliar.

d. Adanya sekelompok orangyang menguasi danmelindungi daerah aliransungai.

e. Masyarakat yang tinggal didaerah aliran sungai sudahsangat lama dan turuntemurun.Pemerintah Kota Semarang

telah berupaya melakukanpembersihan di sekitar bantaran

sungai dengan merelokasi rumahliar dan pedagang kaki lima. Adasekitar 500 pedang kaki limayang dibersihkan dari bantaranSungai Banjir Kanal Barat, 350diantaranya akan direlokasi kepusat PKL Kokrosono,kemudian sisanya akandirelokasi di Pasar Waru, PasarNgaliyan dan pasar-pasarlainnya.

Pasal 115 huruf b dan Pasal118 ayat (3) huruf b angka 5Peraturan Daerah KotaSemarang Nomor 14 Tahun2011 Tentang Rencana TataRuang Wilayah Kota SemarangTahun 2011-2031, sudah sangatmenjelas menyatakan bahwadilarang mendirikan bangunankawasan sempadan sungai. Inimenunjukkan bahwa PemerintahKota Semarang telah membuatregulasi guna mencegah danmenanggulangi banjir dan robdengan melarang pembangunandi daerah aliran sungai KotaSemarang.

3. Sampah di sungaimengakibatkan tersumbatnyapompa banjir.

Tidak hanya membuat aliransungai tersendat, sampah-sampah tersebut jugamenyebabkan sejumlah rumahpompa menjadi tempatmenumpuknya sampah sehinggapompa air tidak beroperasisecara maksimal, misalnya diRumah Pompa Bandarharjo,

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

678

Banyak orang-orang yangdatang ke Kota Semaranguntuk mencari pekerjaan akantetapi karena jumlah yangterlalu banyak tidaksebanding dengan lapanganpekerjaan yang ada. Hal iniyang membuat jumlahpengangguran semakinmeningkat dan hanya bisaberkerja dengan pendapatansehingga membuat merekatinggal di daerah aliran sungaiyang tidak perlu membayarbiaya tempat tinggal.

c. Kurangnya sosialisasi kepadamasyarakat yang tinggal dipermukiman liar.Sosialisasi merupakan syaratwajib untuk melancarkanjalannya suatu kebijakan.Pemerintah yang baik akanmendapat dukungan darimasyarakat. Kurangnyasosialisasi kepada masyarakatdi daerah aliran sungaimenjadi salah satu penyebabterhambatnya upayapenetralisasian permukimanliar.

d. Adanya sekelompok orangyang menguasi danmelindungi daerah aliransungai.

e. Masyarakat yang tinggal didaerah aliran sungai sudahsangat lama dan turuntemurun.Pemerintah Kota Semarang

telah berupaya melakukanpembersihan di sekitar bantaran

sungai dengan merelokasi rumahliar dan pedagang kaki lima. Adasekitar 500 pedang kaki limayang dibersihkan dari bantaranSungai Banjir Kanal Barat, 350diantaranya akan direlokasi kepusat PKL Kokrosono,kemudian sisanya akandirelokasi di Pasar Waru, PasarNgaliyan dan pasar-pasarlainnya.

Pasal 115 huruf b dan Pasal118 ayat (3) huruf b angka 5Peraturan Daerah KotaSemarang Nomor 14 Tahun2011 Tentang Rencana TataRuang Wilayah Kota SemarangTahun 2011-2031, sudah sangatmenjelas menyatakan bahwadilarang mendirikan bangunankawasan sempadan sungai. Inimenunjukkan bahwa PemerintahKota Semarang telah membuatregulasi guna mencegah danmenanggulangi banjir dan robdengan melarang pembangunandi daerah aliran sungai KotaSemarang.

3. Sampah di sungaimengakibatkan tersumbatnyapompa banjir.

Tidak hanya membuat aliransungai tersendat, sampah-sampah tersebut jugamenyebabkan sejumlah rumahpompa menjadi tempatmenumpuknya sampah sehinggapompa air tidak beroperasisecara maksimal, misalnya diRumah Pompa Bandarharjo,

Page 16: DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 8, Nomor 1 Website : https ...

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

679

Kecamatan Semarang Utarasampah menumpuk di pintu airrumah pompa hingga berjaraktiga meter. Dinas PekerjaanUmum (DPU) Kota Semarangsetiap hari melakukanpengerukan sampah di berbagairumah pompa di Kota Semarang,sampah dikeruk menggunakanalat berat kemudian diangkut kedalam truk dan dibuang keTempat Pembuangan Akhir(TPA) Jatibarang Semarang.27

Pemerintah Kota Semarangmelalui Dinas LingkunganHidup (DLH) Kota Semarangberupaya akan ikut mengatasipotensi banjir di berbagaiwilayah Kota Semarang denganmenyiapkan bank sampah untukdapat dikelola dengan baik.Untuk itu, akan disiapkan tempatuntuk pengelolaan sampah dihulu atau di sumber sampah,selain akan mendirikan BankSampah di sejumlah kelurahan,Dinas Lingkungan Hidup KotaSemarang juga akan membantupembangunan rumah pilahsampah serta perangkatpendukungnya, termasuktimbangan dan computer untukkegiatan administrasi.28

27Arief, Wawancara, Kepala Seksi BidangPengendalian, Pemanfaatan dan KonservasiSumber Daya Air Dinas Pekerjaan UmumKota Semarang, (Semarang, 25 September2018).28Kampusnesia, Sekolah Tinggi IlmuKomunikasi (STIKOM) Semarang, PemkotSemarang Siapkan Pengelolaan Sampah Di

Masyarakat di Kota Semarangsetiap harinya mampumengasilkan sampah hinggamencapai 1.400 ton. Upayapengelolaan sampah yangdilakukan oleh masyarakatcukup efektif dalam mengurangipembungan sampah ke TempatPembuangan Akhir (TPA)Jatibarang. Dari data yangtercatat jika pada 2016 mencapai82% sampah yang dibuang keTPA Jatibarang, mengalamipenurunan disbanding padatahun 2017 lalu, sampah yangyang dibuang ke TPA Jatibarangmencapai 78%. Pemberianedukasi tentang pengelolaansampah juga perlu dilakukantidak hanya pada masyarakatKota Semarang saja, namun jugadi Kabupaten Kendal danKabupaten Semarang, sehinggasampah yang masuk melaluisungai bisa berkurang. Hasil daripengelolaan sampah olehmasyarakat juga ada beberapayang dipamerkan, diantaranyabungkus plastik yang diolahmenjadi kerajinan tangan.29

4. Tempat pembuangan hasilsedimen (disposal) yangterbatas.

Sedimentasi yang terjadi diBanjir Kanal Barat merupakancontoh pengelolaan daerah aliran

Setiap Kelurahan,https://kampusnesia.com/2018/02/23/, diaksespada 7 Oktober 2018.29Ibid.

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

679

Kecamatan Semarang Utarasampah menumpuk di pintu airrumah pompa hingga berjaraktiga meter. Dinas PekerjaanUmum (DPU) Kota Semarangsetiap hari melakukanpengerukan sampah di berbagairumah pompa di Kota Semarang,sampah dikeruk menggunakanalat berat kemudian diangkut kedalam truk dan dibuang keTempat Pembuangan Akhir(TPA) Jatibarang Semarang.27

Pemerintah Kota Semarangmelalui Dinas LingkunganHidup (DLH) Kota Semarangberupaya akan ikut mengatasipotensi banjir di berbagaiwilayah Kota Semarang denganmenyiapkan bank sampah untukdapat dikelola dengan baik.Untuk itu, akan disiapkan tempatuntuk pengelolaan sampah dihulu atau di sumber sampah,selain akan mendirikan BankSampah di sejumlah kelurahan,Dinas Lingkungan Hidup KotaSemarang juga akan membantupembangunan rumah pilahsampah serta perangkatpendukungnya, termasuktimbangan dan computer untukkegiatan administrasi.28

27Arief, Wawancara, Kepala Seksi BidangPengendalian, Pemanfaatan dan KonservasiSumber Daya Air Dinas Pekerjaan UmumKota Semarang, (Semarang, 25 September2018).28Kampusnesia, Sekolah Tinggi IlmuKomunikasi (STIKOM) Semarang, PemkotSemarang Siapkan Pengelolaan Sampah Di

Masyarakat di Kota Semarangsetiap harinya mampumengasilkan sampah hinggamencapai 1.400 ton. Upayapengelolaan sampah yangdilakukan oleh masyarakatcukup efektif dalam mengurangipembungan sampah ke TempatPembuangan Akhir (TPA)Jatibarang. Dari data yangtercatat jika pada 2016 mencapai82% sampah yang dibuang keTPA Jatibarang, mengalamipenurunan disbanding padatahun 2017 lalu, sampah yangyang dibuang ke TPA Jatibarangmencapai 78%. Pemberianedukasi tentang pengelolaansampah juga perlu dilakukantidak hanya pada masyarakatKota Semarang saja, namun jugadi Kabupaten Kendal danKabupaten Semarang, sehinggasampah yang masuk melaluisungai bisa berkurang. Hasil daripengelolaan sampah olehmasyarakat juga ada beberapayang dipamerkan, diantaranyabungkus plastik yang diolahmenjadi kerajinan tangan.29

4. Tempat pembuangan hasilsedimen (disposal) yangterbatas.

Sedimentasi yang terjadi diBanjir Kanal Barat merupakancontoh pengelolaan daerah aliran

Setiap Kelurahan,https://kampusnesia.com/2018/02/23/, diaksespada 7 Oktober 2018.29Ibid.

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

679

Kecamatan Semarang Utarasampah menumpuk di pintu airrumah pompa hingga berjaraktiga meter. Dinas PekerjaanUmum (DPU) Kota Semarangsetiap hari melakukanpengerukan sampah di berbagairumah pompa di Kota Semarang,sampah dikeruk menggunakanalat berat kemudian diangkut kedalam truk dan dibuang keTempat Pembuangan Akhir(TPA) Jatibarang Semarang.27

Pemerintah Kota Semarangmelalui Dinas LingkunganHidup (DLH) Kota Semarangberupaya akan ikut mengatasipotensi banjir di berbagaiwilayah Kota Semarang denganmenyiapkan bank sampah untukdapat dikelola dengan baik.Untuk itu, akan disiapkan tempatuntuk pengelolaan sampah dihulu atau di sumber sampah,selain akan mendirikan BankSampah di sejumlah kelurahan,Dinas Lingkungan Hidup KotaSemarang juga akan membantupembangunan rumah pilahsampah serta perangkatpendukungnya, termasuktimbangan dan computer untukkegiatan administrasi.28

27Arief, Wawancara, Kepala Seksi BidangPengendalian, Pemanfaatan dan KonservasiSumber Daya Air Dinas Pekerjaan UmumKota Semarang, (Semarang, 25 September2018).28Kampusnesia, Sekolah Tinggi IlmuKomunikasi (STIKOM) Semarang, PemkotSemarang Siapkan Pengelolaan Sampah Di

Masyarakat di Kota Semarangsetiap harinya mampumengasilkan sampah hinggamencapai 1.400 ton. Upayapengelolaan sampah yangdilakukan oleh masyarakatcukup efektif dalam mengurangipembungan sampah ke TempatPembuangan Akhir (TPA)Jatibarang. Dari data yangtercatat jika pada 2016 mencapai82% sampah yang dibuang keTPA Jatibarang, mengalamipenurunan disbanding padatahun 2017 lalu, sampah yangyang dibuang ke TPA Jatibarangmencapai 78%. Pemberianedukasi tentang pengelolaansampah juga perlu dilakukantidak hanya pada masyarakatKota Semarang saja, namun jugadi Kabupaten Kendal danKabupaten Semarang, sehinggasampah yang masuk melaluisungai bisa berkurang. Hasil daripengelolaan sampah olehmasyarakat juga ada beberapayang dipamerkan, diantaranyabungkus plastik yang diolahmenjadi kerajinan tangan.29

4. Tempat pembuangan hasilsedimen (disposal) yangterbatas.

Sedimentasi yang terjadi diBanjir Kanal Barat merupakancontoh pengelolaan daerah aliran

Setiap Kelurahan,https://kampusnesia.com/2018/02/23/, diaksespada 7 Oktober 2018.29Ibid.

Page 17: DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 8, Nomor 1 Website : https ...

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

680

sungai yang kurang baik, hal inidisebabkan karena di hulu sungai(lereng Gunung Ungaran) yangharusnya tidak bolehdiperuntukkan untukpermukiman, tetapikenyaataanya sudah banyakdibuka untuk permukiman.Akibatnya tanah-tanah terbukadan terbawa aliran sungaimenuju ke hilir yaitu daerahSemarang Bawah. Tingginyasedimentasi di Sungai BanjirKanal Barat disebabkan karenasudah banyak permukiman didaerah hulu sungai sekaligussampah masyarat permukimanitu sendiri, ketika dikeruksedimen material endapan yangpaling banyak adalah sampah,tanah, kerikil dan lumpur.30

Untuk saat ini lahanpembuangan sedimentasi(disposal area) ada diKecamatan Semarang Utara danmenampung material lumpurdengan volume 900.000 m³ dariSungai Banjir Kanal Barat dan175.000 m³ dari Kali Garang31.Ketika lahan tersebut sudah tidakcukup untuk menampungpembuangan sedimentasi, makaPemerintah Kota Semarang telah

30Arief, Wawancara, Kepala Seksi BidangPengendalian, Pemanfaatan dan KonservasiSumber Daya Air Dina Pekerjaan Umum KotaSemarang, (Semarang, 25 September 2018).31 Kompas.com 22 Oktober 2009,Pembuangan Sedimen Kali Garang dan BanjirKanal Barat Disiapkan, https://kompas.com,diaksespada 7 Oktober 2018.

menyiapkan lokasi pembuangansedimentasi (disposal). Lokasiyang dimaksud adalah lahanmilik PT KAI, yang ada disekitar Jalan Ronggowarsito32.Kemudian Pemerintah KotaSemarang ini memintarekomendasi dari PT PelabuhanIndonesia (Pelindo) III CabangTanjung Emas perihal lahanuntuk pembuangan sedimentasi,wilayah itu berada di perairanyang dikenal dengan sebutanCupit Urang seluas 120 hektarkarena wilayah itu berada dekatdengan muara Sungai BanjirKanal Barat dan Kali Semarang,akan tetapi wilayah tersebutsudah diurug menjadi daratanseluas sekitar 70 hektar olehyang dilakukan oleh PTPelabuhan Indonesia (Pelindo)III Cabang Tanjung Emas yangbekerjasama dengan pihak ketigayakni PT Tanah Mas Baruna danPT Indo Perkasa Usahatamadengan masa 30 tahun.33

Setelah melakukan koordinasiantara PT Tanah Mas Baruna,PT oleh PT Pelabuhan Indonesia(Pelindo) III, WalikotaSemarang dan Balai BesarWilayah Sungai Pemali Juana,

32Suara Merdeka, 22 September 2015,Pengelolaan DAS Gagal,http://www.suaramerdeka.com/, diakses pada7 Oktober 2018.33 Kompas.com 22 Oktober 2009, PemerintahPusat Ancam Pemkot Semarang,https://kompas.com, diakses pada 7 Oktober2018.

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

680

sungai yang kurang baik, hal inidisebabkan karena di hulu sungai(lereng Gunung Ungaran) yangharusnya tidak bolehdiperuntukkan untukpermukiman, tetapikenyaataanya sudah banyakdibuka untuk permukiman.Akibatnya tanah-tanah terbukadan terbawa aliran sungaimenuju ke hilir yaitu daerahSemarang Bawah. Tingginyasedimentasi di Sungai BanjirKanal Barat disebabkan karenasudah banyak permukiman didaerah hulu sungai sekaligussampah masyarat permukimanitu sendiri, ketika dikeruksedimen material endapan yangpaling banyak adalah sampah,tanah, kerikil dan lumpur.30

Untuk saat ini lahanpembuangan sedimentasi(disposal area) ada diKecamatan Semarang Utara danmenampung material lumpurdengan volume 900.000 m³ dariSungai Banjir Kanal Barat dan175.000 m³ dari Kali Garang31.Ketika lahan tersebut sudah tidakcukup untuk menampungpembuangan sedimentasi, makaPemerintah Kota Semarang telah

30Arief, Wawancara, Kepala Seksi BidangPengendalian, Pemanfaatan dan KonservasiSumber Daya Air Dina Pekerjaan Umum KotaSemarang, (Semarang, 25 September 2018).31 Kompas.com 22 Oktober 2009,Pembuangan Sedimen Kali Garang dan BanjirKanal Barat Disiapkan, https://kompas.com,diaksespada 7 Oktober 2018.

menyiapkan lokasi pembuangansedimentasi (disposal). Lokasiyang dimaksud adalah lahanmilik PT KAI, yang ada disekitar Jalan Ronggowarsito32.Kemudian Pemerintah KotaSemarang ini memintarekomendasi dari PT PelabuhanIndonesia (Pelindo) III CabangTanjung Emas perihal lahanuntuk pembuangan sedimentasi,wilayah itu berada di perairanyang dikenal dengan sebutanCupit Urang seluas 120 hektarkarena wilayah itu berada dekatdengan muara Sungai BanjirKanal Barat dan Kali Semarang,akan tetapi wilayah tersebutsudah diurug menjadi daratanseluas sekitar 70 hektar olehyang dilakukan oleh PTPelabuhan Indonesia (Pelindo)III Cabang Tanjung Emas yangbekerjasama dengan pihak ketigayakni PT Tanah Mas Baruna danPT Indo Perkasa Usahatamadengan masa 30 tahun.33

Setelah melakukan koordinasiantara PT Tanah Mas Baruna,PT oleh PT Pelabuhan Indonesia(Pelindo) III, WalikotaSemarang dan Balai BesarWilayah Sungai Pemali Juana,

32Suara Merdeka, 22 September 2015,Pengelolaan DAS Gagal,http://www.suaramerdeka.com/, diakses pada7 Oktober 2018.33 Kompas.com 22 Oktober 2009, PemerintahPusat Ancam Pemkot Semarang,https://kompas.com, diakses pada 7 Oktober2018.

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

680

sungai yang kurang baik, hal inidisebabkan karena di hulu sungai(lereng Gunung Ungaran) yangharusnya tidak bolehdiperuntukkan untukpermukiman, tetapikenyaataanya sudah banyakdibuka untuk permukiman.Akibatnya tanah-tanah terbukadan terbawa aliran sungaimenuju ke hilir yaitu daerahSemarang Bawah. Tingginyasedimentasi di Sungai BanjirKanal Barat disebabkan karenasudah banyak permukiman didaerah hulu sungai sekaligussampah masyarat permukimanitu sendiri, ketika dikeruksedimen material endapan yangpaling banyak adalah sampah,tanah, kerikil dan lumpur.30

Untuk saat ini lahanpembuangan sedimentasi(disposal area) ada diKecamatan Semarang Utara danmenampung material lumpurdengan volume 900.000 m³ dariSungai Banjir Kanal Barat dan175.000 m³ dari Kali Garang31.Ketika lahan tersebut sudah tidakcukup untuk menampungpembuangan sedimentasi, makaPemerintah Kota Semarang telah

30Arief, Wawancara, Kepala Seksi BidangPengendalian, Pemanfaatan dan KonservasiSumber Daya Air Dina Pekerjaan Umum KotaSemarang, (Semarang, 25 September 2018).31 Kompas.com 22 Oktober 2009,Pembuangan Sedimen Kali Garang dan BanjirKanal Barat Disiapkan, https://kompas.com,diaksespada 7 Oktober 2018.

menyiapkan lokasi pembuangansedimentasi (disposal). Lokasiyang dimaksud adalah lahanmilik PT KAI, yang ada disekitar Jalan Ronggowarsito32.Kemudian Pemerintah KotaSemarang ini memintarekomendasi dari PT PelabuhanIndonesia (Pelindo) III CabangTanjung Emas perihal lahanuntuk pembuangan sedimentasi,wilayah itu berada di perairanyang dikenal dengan sebutanCupit Urang seluas 120 hektarkarena wilayah itu berada dekatdengan muara Sungai BanjirKanal Barat dan Kali Semarang,akan tetapi wilayah tersebutsudah diurug menjadi daratanseluas sekitar 70 hektar olehyang dilakukan oleh PTPelabuhan Indonesia (Pelindo)III Cabang Tanjung Emas yangbekerjasama dengan pihak ketigayakni PT Tanah Mas Baruna danPT Indo Perkasa Usahatamadengan masa 30 tahun.33

Setelah melakukan koordinasiantara PT Tanah Mas Baruna,PT oleh PT Pelabuhan Indonesia(Pelindo) III, WalikotaSemarang dan Balai BesarWilayah Sungai Pemali Juana,

32Suara Merdeka, 22 September 2015,Pengelolaan DAS Gagal,http://www.suaramerdeka.com/, diakses pada7 Oktober 2018.33 Kompas.com 22 Oktober 2009, PemerintahPusat Ancam Pemkot Semarang,https://kompas.com, diakses pada 7 Oktober2018.

Page 18: DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 8, Nomor 1 Website : https ...

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

681

maka disepakati PT Tanah MasBaruna dan PT PelabuhanIndonesia (Pelindo) III tidakakan menghambat pelaksanaanpembuangan sedimentasi sampaiselesai dan pembuangansedimentasi hanya akandilakukan perataan tanah.34

5. Terjadinnya penurunan tanah(land subsidence) dan kenaikanmuka air laut (sea level rise).

Fenomena banjir banjir danrob juga tidak terlepas daripengaruh antara faktor manusiadan alam itu sendiri. Beberapafaktor yang mempengaruhibanjir dan rob di Kota Semarangadalah:a. Perubahan penggunaan lahan

di wilayah pantai sepertilahan tambak, rawa dansawah yang dulu secara alamidapat menampung pasang airlaut kini telah berubahmenjadi lahan permukiman,kawasan industri danpemanfaatan lainnya, dengancara mengurug tambak, rawadan sawah, sehingga air lauttidak tertampung lagi danmenggenangi kawasan yanglebih rendah.

b. Penurunan tanah di kawasanpantai (land subsidence)

34Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana,Kegiatan Yang Didanai LOAN di BBWSPemali Juana,https://issuu.com/dimitrijos/docs/kegiatan_yang_didanai_loan_di_bbws_pemali_juana,diakses pada 7 Oktober 2018.

berkisar antara 2-25cm/tahun.

c. Penurunan permukaan airtanah sebagai akibat daripenggunaan air tanah yangberlebihan dan recharge airpada kawasan konservasiyang buruk.

d. Kenaikan muka air laut (sealevel rise) sebagai efek daripemanasan global.Untuk meningkatkan

kapasitas pengaliran, makadiperlukan upayaberupapeninggian tanggul ataupelebaran sungai maupunpengerukan sedimen. Rata-ratapeninggian tanggul yangdiperlukan adalah setinggi 2meter untuk mengalirkan debitbanjir rencana dengan periodeulang 5-10 tahun,denganmemperhitungkan laju kenaikanmuka air dan land subsidence35.

Penanganan banjir diSemarang akan sangattergantung pada laju landsubsidence dan kenaikan mukaair laut. Hal ini dikarenakanpeninggian tanggul dibatasi olehpenurunan muka tanahdankenaikan muka air laut. Tanggulyang dibangun terlalu tinggidapat membahayakan prasaranalain di sekitar tanggul tersebutapabila terjadi kegagalan. Tinggidan konstruksi tanggul juga

35 James Zulfan dkk, Permodelan BanjirPerkotaan Di Kota Semarang, (Jakarta:Puslitbang Sumber Daya Air, KementerianPekerjaan Umum, 2011), halaman 12.

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

681

maka disepakati PT Tanah MasBaruna dan PT PelabuhanIndonesia (Pelindo) III tidakakan menghambat pelaksanaanpembuangan sedimentasi sampaiselesai dan pembuangansedimentasi hanya akandilakukan perataan tanah.34

5. Terjadinnya penurunan tanah(land subsidence) dan kenaikanmuka air laut (sea level rise).

Fenomena banjir banjir danrob juga tidak terlepas daripengaruh antara faktor manusiadan alam itu sendiri. Beberapafaktor yang mempengaruhibanjir dan rob di Kota Semarangadalah:a. Perubahan penggunaan lahan

di wilayah pantai sepertilahan tambak, rawa dansawah yang dulu secara alamidapat menampung pasang airlaut kini telah berubahmenjadi lahan permukiman,kawasan industri danpemanfaatan lainnya, dengancara mengurug tambak, rawadan sawah, sehingga air lauttidak tertampung lagi danmenggenangi kawasan yanglebih rendah.

b. Penurunan tanah di kawasanpantai (land subsidence)

34Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana,Kegiatan Yang Didanai LOAN di BBWSPemali Juana,https://issuu.com/dimitrijos/docs/kegiatan_yang_didanai_loan_di_bbws_pemali_juana,diakses pada 7 Oktober 2018.

berkisar antara 2-25cm/tahun.

c. Penurunan permukaan airtanah sebagai akibat daripenggunaan air tanah yangberlebihan dan recharge airpada kawasan konservasiyang buruk.

d. Kenaikan muka air laut (sealevel rise) sebagai efek daripemanasan global.Untuk meningkatkan

kapasitas pengaliran, makadiperlukan upayaberupapeninggian tanggul ataupelebaran sungai maupunpengerukan sedimen. Rata-ratapeninggian tanggul yangdiperlukan adalah setinggi 2meter untuk mengalirkan debitbanjir rencana dengan periodeulang 5-10 tahun,denganmemperhitungkan laju kenaikanmuka air dan land subsidence35.

Penanganan banjir diSemarang akan sangattergantung pada laju landsubsidence dan kenaikan mukaair laut. Hal ini dikarenakanpeninggian tanggul dibatasi olehpenurunan muka tanahdankenaikan muka air laut. Tanggulyang dibangun terlalu tinggidapat membahayakan prasaranalain di sekitar tanggul tersebutapabila terjadi kegagalan. Tinggidan konstruksi tanggul juga

35 James Zulfan dkk, Permodelan BanjirPerkotaan Di Kota Semarang, (Jakarta:Puslitbang Sumber Daya Air, KementerianPekerjaan Umum, 2011), halaman 12.

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

681

maka disepakati PT Tanah MasBaruna dan PT PelabuhanIndonesia (Pelindo) III tidakakan menghambat pelaksanaanpembuangan sedimentasi sampaiselesai dan pembuangansedimentasi hanya akandilakukan perataan tanah.34

5. Terjadinnya penurunan tanah(land subsidence) dan kenaikanmuka air laut (sea level rise).

Fenomena banjir banjir danrob juga tidak terlepas daripengaruh antara faktor manusiadan alam itu sendiri. Beberapafaktor yang mempengaruhibanjir dan rob di Kota Semarangadalah:a. Perubahan penggunaan lahan

di wilayah pantai sepertilahan tambak, rawa dansawah yang dulu secara alamidapat menampung pasang airlaut kini telah berubahmenjadi lahan permukiman,kawasan industri danpemanfaatan lainnya, dengancara mengurug tambak, rawadan sawah, sehingga air lauttidak tertampung lagi danmenggenangi kawasan yanglebih rendah.

b. Penurunan tanah di kawasanpantai (land subsidence)

34Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana,Kegiatan Yang Didanai LOAN di BBWSPemali Juana,https://issuu.com/dimitrijos/docs/kegiatan_yang_didanai_loan_di_bbws_pemali_juana,diakses pada 7 Oktober 2018.

berkisar antara 2-25cm/tahun.

c. Penurunan permukaan airtanah sebagai akibat daripenggunaan air tanah yangberlebihan dan recharge airpada kawasan konservasiyang buruk.

d. Kenaikan muka air laut (sealevel rise) sebagai efek daripemanasan global.Untuk meningkatkan

kapasitas pengaliran, makadiperlukan upayaberupapeninggian tanggul ataupelebaran sungai maupunpengerukan sedimen. Rata-ratapeninggian tanggul yangdiperlukan adalah setinggi 2meter untuk mengalirkan debitbanjir rencana dengan periodeulang 5-10 tahun,denganmemperhitungkan laju kenaikanmuka air dan land subsidence35.

Penanganan banjir diSemarang akan sangattergantung pada laju landsubsidence dan kenaikan mukaair laut. Hal ini dikarenakanpeninggian tanggul dibatasi olehpenurunan muka tanahdankenaikan muka air laut. Tanggulyang dibangun terlalu tinggidapat membahayakan prasaranalain di sekitar tanggul tersebutapabila terjadi kegagalan. Tinggidan konstruksi tanggul juga

35 James Zulfan dkk, Permodelan BanjirPerkotaan Di Kota Semarang, (Jakarta:Puslitbang Sumber Daya Air, KementerianPekerjaan Umum, 2011), halaman 12.

Page 19: DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 8, Nomor 1 Website : https ...

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

682

harus memperhitungkan lajukenaikan muka air laut sertapenurunan tanah yang terjadisecara terus menerus setiaptahunnya.

IV. KESIMPULANBerdasarkan hasil penelitian

dan pembahasan, makan dapatdiambil kesimpulan sebagaiberikut:

1. Pelaksanaan strategi pencegahandan penanggulangan banjir danrob menurut Peraturan DaerahKota Semarang Nomor 14 Tahun2011 tentang Rencana TataRuang Wilayah Kota SemarangTahun 2011-2031 yangdilaksanakan oleh PemerintahKota Semarang khususnyaadalahnya Dinas PekerjaanUmum Kota Semarang, BadanPerencanaan Daerah KotaSemarang dan BadanPenanggulangan BencanaDaerah Kota Semarang sertaKementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat.Pelaksanaan strategi pencegahandan penanggulangan banjir danrob di Kota Semarang terdiri dari5 program kegiatan, yaitu:a. PembuatanSistem Polder

Sistem polder dipakai untukdaerah cekungan dimana airtidak dapat mengalir secaragravitasi, air yang tertangkapdi cekungan ditampung didalam kolam retensikemudian di pompa keluar

(aliran sungai) ketika debit airsudah turun. Sistem polderyang telah berhasil dibangunpemerintah adalah sistemPolder Banger dan sistemPolder Tawang.

b. Normalisasi Kali Garang,Banjir Kanal Barat dan BanjirKanal TimurPekerjaan normalisasi KaliGarang dan Sungai BanjirKanal Barat bertujuan untukmembersihkan sedimen dansampah-sampah yangmengakibatkan terjadinyapendangkalan yangmenyebabkan terjadinyabanjir di daerah sekitarnya.

c. Pembangunan BendunganJatibarangPembangunan BendunganJatibarang berawal karenaterjadinya banjir pada tahun1974, 1988 dan 1990 yangmengakibatkan 47 korbanmeninggal dunia. Danapembangunan BendunganJatibarang berasal daripinjaman Japan InternasionalCooperation Agency (JICA)dengan total pinjaman senilaiRp 1,6 triliun. BendunganJatibarang berfungsi sebagaibangunan pengendali banjirserta untuk menampung airjika musim kemarau tiba.

d. Pengembangan SistemDrainasePembangunan maupunperbaikan sistem drainase

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

682

harus memperhitungkan lajukenaikan muka air laut sertapenurunan tanah yang terjadisecara terus menerus setiaptahunnya.

IV. KESIMPULANBerdasarkan hasil penelitian

dan pembahasan, makan dapatdiambil kesimpulan sebagaiberikut:

1. Pelaksanaan strategi pencegahandan penanggulangan banjir danrob menurut Peraturan DaerahKota Semarang Nomor 14 Tahun2011 tentang Rencana TataRuang Wilayah Kota SemarangTahun 2011-2031 yangdilaksanakan oleh PemerintahKota Semarang khususnyaadalahnya Dinas PekerjaanUmum Kota Semarang, BadanPerencanaan Daerah KotaSemarang dan BadanPenanggulangan BencanaDaerah Kota Semarang sertaKementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat.Pelaksanaan strategi pencegahandan penanggulangan banjir danrob di Kota Semarang terdiri dari5 program kegiatan, yaitu:a. PembuatanSistem Polder

Sistem polder dipakai untukdaerah cekungan dimana airtidak dapat mengalir secaragravitasi, air yang tertangkapdi cekungan ditampung didalam kolam retensikemudian di pompa keluar

(aliran sungai) ketika debit airsudah turun. Sistem polderyang telah berhasil dibangunpemerintah adalah sistemPolder Banger dan sistemPolder Tawang.

b. Normalisasi Kali Garang,Banjir Kanal Barat dan BanjirKanal TimurPekerjaan normalisasi KaliGarang dan Sungai BanjirKanal Barat bertujuan untukmembersihkan sedimen dansampah-sampah yangmengakibatkan terjadinyapendangkalan yangmenyebabkan terjadinyabanjir di daerah sekitarnya.

c. Pembangunan BendunganJatibarangPembangunan BendunganJatibarang berawal karenaterjadinya banjir pada tahun1974, 1988 dan 1990 yangmengakibatkan 47 korbanmeninggal dunia. Danapembangunan BendunganJatibarang berasal daripinjaman Japan InternasionalCooperation Agency (JICA)dengan total pinjaman senilaiRp 1,6 triliun. BendunganJatibarang berfungsi sebagaibangunan pengendali banjirserta untuk menampung airjika musim kemarau tiba.

d. Pengembangan SistemDrainasePembangunan maupunperbaikan sistem drainase

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

682

harus memperhitungkan lajukenaikan muka air laut sertapenurunan tanah yang terjadisecara terus menerus setiaptahunnya.

IV. KESIMPULANBerdasarkan hasil penelitian

dan pembahasan, makan dapatdiambil kesimpulan sebagaiberikut:

1. Pelaksanaan strategi pencegahandan penanggulangan banjir danrob menurut Peraturan DaerahKota Semarang Nomor 14 Tahun2011 tentang Rencana TataRuang Wilayah Kota SemarangTahun 2011-2031 yangdilaksanakan oleh PemerintahKota Semarang khususnyaadalahnya Dinas PekerjaanUmum Kota Semarang, BadanPerencanaan Daerah KotaSemarang dan BadanPenanggulangan BencanaDaerah Kota Semarang sertaKementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat.Pelaksanaan strategi pencegahandan penanggulangan banjir danrob di Kota Semarang terdiri dari5 program kegiatan, yaitu:a. PembuatanSistem Polder

Sistem polder dipakai untukdaerah cekungan dimana airtidak dapat mengalir secaragravitasi, air yang tertangkapdi cekungan ditampung didalam kolam retensikemudian di pompa keluar

(aliran sungai) ketika debit airsudah turun. Sistem polderyang telah berhasil dibangunpemerintah adalah sistemPolder Banger dan sistemPolder Tawang.

b. Normalisasi Kali Garang,Banjir Kanal Barat dan BanjirKanal TimurPekerjaan normalisasi KaliGarang dan Sungai BanjirKanal Barat bertujuan untukmembersihkan sedimen dansampah-sampah yangmengakibatkan terjadinyapendangkalan yangmenyebabkan terjadinyabanjir di daerah sekitarnya.

c. Pembangunan BendunganJatibarangPembangunan BendunganJatibarang berawal karenaterjadinya banjir pada tahun1974, 1988 dan 1990 yangmengakibatkan 47 korbanmeninggal dunia. Danapembangunan BendunganJatibarang berasal daripinjaman Japan InternasionalCooperation Agency (JICA)dengan total pinjaman senilaiRp 1,6 triliun. BendunganJatibarang berfungsi sebagaibangunan pengendali banjirserta untuk menampung airjika musim kemarau tiba.

d. Pengembangan SistemDrainasePembangunan maupunperbaikan sistem drainase

Page 20: DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 8, Nomor 1 Website : https ...

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

683

termasuk dalam programkerja Komponen C yaitupengembangan sistemdrainase melalui kerjasamaantara Pemerintah KotaSemarang dengan Balai BesarWilayah Sungai Pemali Juanayang meliputi: perbaikansistem drainase KaliSemarang, perbaikan sistemdrainase Kali Asin danperbaikan sistem drainaseKali Baru.

e. Operasional danPemeliharaan Pompa BanjirPemeliharaan pompa banjirberfungsi untuk menjaga danmempertahankan kinerjaperalatan sistem pompa banjiragar peralatan dalam kondisibaik untuk selalu siapdioperasionalkan sesuaidengan prosedur yang telahditetapkan (SOP) sehinggakinerja pompa banjir dapatdigunakan dengan maksimal.

2. Kendala yang dihadapi dalammencegah dan menanggulangibanjir dan rob di Kota Semarangantara lain:a. Terhambatnya pembangunan

Bendungan Jatibarang akibatpembebasan lahan yang tidaksesuai harapan.

b. Rumah liar di daerah aliransungai (DAS).

c. Sampah di sungaimengakibatkan tersumbatnyapompa banjir.

d. Terbatasnya lahanpembuangan hasil sedimen(disposal).

e. Terjadinya penurunan tanahdan kenaikan muka air laut.

Upaya yang dilakukan untukmengatasi kendala-kendalatersebut antar lain:

a. Pemerintah menumpuh jalurkonsinyasi di pengadilanuntuk pembebasan lahansekitar 12 hektar di daerahBendungan Jatibarang senilaiRp 16.628 miliar.

b. Pemerintah Kota Semarangmerelokasi bangunan liar dibantaran sungai ke Pusat PKLKokrosono, Pasar Waru,Pasar Ngaliyan dan tempat-tempat lainnya.

c. Dinas Pekerjaan Umum KotaSemarang setiap harimelakukan pengerukansampah di setiap rumahpompa di Kota Semarangmenggunakan alat beratkemudian dibuang ke TPAJatibarang.

d. Hasil dari pengerukansedimen (disposal) dibuang diperairan Cupit Urang seluas120 hektar guna diurugmenjadi daratan.

e. Pembuatan tanggul di setiapmuara sungai di KotaSemarang denganmenggunakan sistem pompaair untuk mengeluarkan debitair dari sungai menuju laut.

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

683

termasuk dalam programkerja Komponen C yaitupengembangan sistemdrainase melalui kerjasamaantara Pemerintah KotaSemarang dengan Balai BesarWilayah Sungai Pemali Juanayang meliputi: perbaikansistem drainase KaliSemarang, perbaikan sistemdrainase Kali Asin danperbaikan sistem drainaseKali Baru.

e. Operasional danPemeliharaan Pompa BanjirPemeliharaan pompa banjirberfungsi untuk menjaga danmempertahankan kinerjaperalatan sistem pompa banjiragar peralatan dalam kondisibaik untuk selalu siapdioperasionalkan sesuaidengan prosedur yang telahditetapkan (SOP) sehinggakinerja pompa banjir dapatdigunakan dengan maksimal.

2. Kendala yang dihadapi dalammencegah dan menanggulangibanjir dan rob di Kota Semarangantara lain:a. Terhambatnya pembangunan

Bendungan Jatibarang akibatpembebasan lahan yang tidaksesuai harapan.

b. Rumah liar di daerah aliransungai (DAS).

c. Sampah di sungaimengakibatkan tersumbatnyapompa banjir.

d. Terbatasnya lahanpembuangan hasil sedimen(disposal).

e. Terjadinya penurunan tanahdan kenaikan muka air laut.

Upaya yang dilakukan untukmengatasi kendala-kendalatersebut antar lain:

a. Pemerintah menumpuh jalurkonsinyasi di pengadilanuntuk pembebasan lahansekitar 12 hektar di daerahBendungan Jatibarang senilaiRp 16.628 miliar.

b. Pemerintah Kota Semarangmerelokasi bangunan liar dibantaran sungai ke Pusat PKLKokrosono, Pasar Waru,Pasar Ngaliyan dan tempat-tempat lainnya.

c. Dinas Pekerjaan Umum KotaSemarang setiap harimelakukan pengerukansampah di setiap rumahpompa di Kota Semarangmenggunakan alat beratkemudian dibuang ke TPAJatibarang.

d. Hasil dari pengerukansedimen (disposal) dibuang diperairan Cupit Urang seluas120 hektar guna diurugmenjadi daratan.

e. Pembuatan tanggul di setiapmuara sungai di KotaSemarang denganmenggunakan sistem pompaair untuk mengeluarkan debitair dari sungai menuju laut.

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

683

termasuk dalam programkerja Komponen C yaitupengembangan sistemdrainase melalui kerjasamaantara Pemerintah KotaSemarang dengan Balai BesarWilayah Sungai Pemali Juanayang meliputi: perbaikansistem drainase KaliSemarang, perbaikan sistemdrainase Kali Asin danperbaikan sistem drainaseKali Baru.

e. Operasional danPemeliharaan Pompa BanjirPemeliharaan pompa banjirberfungsi untuk menjaga danmempertahankan kinerjaperalatan sistem pompa banjiragar peralatan dalam kondisibaik untuk selalu siapdioperasionalkan sesuaidengan prosedur yang telahditetapkan (SOP) sehinggakinerja pompa banjir dapatdigunakan dengan maksimal.

2. Kendala yang dihadapi dalammencegah dan menanggulangibanjir dan rob di Kota Semarangantara lain:a. Terhambatnya pembangunan

Bendungan Jatibarang akibatpembebasan lahan yang tidaksesuai harapan.

b. Rumah liar di daerah aliransungai (DAS).

c. Sampah di sungaimengakibatkan tersumbatnyapompa banjir.

d. Terbatasnya lahanpembuangan hasil sedimen(disposal).

e. Terjadinya penurunan tanahdan kenaikan muka air laut.

Upaya yang dilakukan untukmengatasi kendala-kendalatersebut antar lain:

a. Pemerintah menumpuh jalurkonsinyasi di pengadilanuntuk pembebasan lahansekitar 12 hektar di daerahBendungan Jatibarang senilaiRp 16.628 miliar.

b. Pemerintah Kota Semarangmerelokasi bangunan liar dibantaran sungai ke Pusat PKLKokrosono, Pasar Waru,Pasar Ngaliyan dan tempat-tempat lainnya.

c. Dinas Pekerjaan Umum KotaSemarang setiap harimelakukan pengerukansampah di setiap rumahpompa di Kota Semarangmenggunakan alat beratkemudian dibuang ke TPAJatibarang.

d. Hasil dari pengerukansedimen (disposal) dibuang diperairan Cupit Urang seluas120 hektar guna diurugmenjadi daratan.

e. Pembuatan tanggul di setiapmuara sungai di KotaSemarang denganmenggunakan sistem pompaair untuk mengeluarkan debitair dari sungai menuju laut.

Page 21: DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 8, Nomor 1 Website : https ...

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

684

Saran-saran yang diberikanoleh penulis adalah:

1. Pemerintah Kota Semarangperlu memperketatpengambilan air bawah tanah(ABT) yang diambil secarabebas oleh masyarakat danjuga kalangan industri yangmenjadi salah satu faktorpenyebab penurunan mukatanah (land subsidence).Perusahaan Daerah AirMinum (PDAM) TirtaMoedal Kota Semarangsejauh ini belum bisamemenuhi kebutuhan airbersih untuk beberapawilayah terutama diSemarang Barat, Ngaliyandan Tugu. Hingga saat iniPDAM Kota Semarang hanyamampu menjangkau 63% daritotal kepala keluarga di KotaSemarang yang teraliri airbersih.

2. Pemerintah Kota Semarangdalam hal ini BadanPenanggulangan BencanaDaerah (BPBD) KotaSemarang perlu mempercepatpembentukan KelurahanSiaga Bencana (KSB) diseluruh kelurahan di KotaSemarang guna mengurangidampak dari bencanaterutama banjir dan rob.Hingga tahun 2018, BPDBhanya mampu membentuk 39KSB dan rencana pada tahun2021 akan bertambah menjadi

58 KSB dari total 177kelurahan di Kota Semarang.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Aviva Imhofdkk, Dams, Rivers andRights: An Action Guide forCommunities Affected by Dams,terjemahan oleh Murni RidhaSanusi, (USA: InternationalRivers Network, 2006) halaman 3.

Direktorat Pengembangan PenyehatanLingkungan Permukiman,Direktorat Jenderal Cipta Karya,Kementrian Pekerjaan Umum,Tata Cara Perencanaan,Pelaksanaan, Operasi danPemeliharaan Sistem Pompa,(Jakarta, 2013) halaman 155.

James Zulfan dkk, Permodelan BanjirPerkotaan Di Kota Semarang,(Jakarta: Puslitbang Sumber DayaAir, Kementerian PekerjaanUmum, 2011), halaman 12.

Ronny Hamijito Soemitro,Meteodelogi Penelitian Hukumdan Jurimetri, (Jakarta: GhaliaIndonesia, 1990), halaman 11

Supardi, Hukum Lingkungan DiIndonesia, (Jakarta: SinarGrafika,2006), halaman 36.

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

684

Saran-saran yang diberikanoleh penulis adalah:

1. Pemerintah Kota Semarangperlu memperketatpengambilan air bawah tanah(ABT) yang diambil secarabebas oleh masyarakat danjuga kalangan industri yangmenjadi salah satu faktorpenyebab penurunan mukatanah (land subsidence).Perusahaan Daerah AirMinum (PDAM) TirtaMoedal Kota Semarangsejauh ini belum bisamemenuhi kebutuhan airbersih untuk beberapawilayah terutama diSemarang Barat, Ngaliyandan Tugu. Hingga saat iniPDAM Kota Semarang hanyamampu menjangkau 63% daritotal kepala keluarga di KotaSemarang yang teraliri airbersih.

2. Pemerintah Kota Semarangdalam hal ini BadanPenanggulangan BencanaDaerah (BPBD) KotaSemarang perlu mempercepatpembentukan KelurahanSiaga Bencana (KSB) diseluruh kelurahan di KotaSemarang guna mengurangidampak dari bencanaterutama banjir dan rob.Hingga tahun 2018, BPDBhanya mampu membentuk 39KSB dan rencana pada tahun2021 akan bertambah menjadi

58 KSB dari total 177kelurahan di Kota Semarang.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Aviva Imhofdkk, Dams, Rivers andRights: An Action Guide forCommunities Affected by Dams,terjemahan oleh Murni RidhaSanusi, (USA: InternationalRivers Network, 2006) halaman 3.

Direktorat Pengembangan PenyehatanLingkungan Permukiman,Direktorat Jenderal Cipta Karya,Kementrian Pekerjaan Umum,Tata Cara Perencanaan,Pelaksanaan, Operasi danPemeliharaan Sistem Pompa,(Jakarta, 2013) halaman 155.

James Zulfan dkk, Permodelan BanjirPerkotaan Di Kota Semarang,(Jakarta: Puslitbang Sumber DayaAir, Kementerian PekerjaanUmum, 2011), halaman 12.

Ronny Hamijito Soemitro,Meteodelogi Penelitian Hukumdan Jurimetri, (Jakarta: GhaliaIndonesia, 1990), halaman 11

Supardi, Hukum Lingkungan DiIndonesia, (Jakarta: SinarGrafika,2006), halaman 36.

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

684

Saran-saran yang diberikanoleh penulis adalah:

1. Pemerintah Kota Semarangperlu memperketatpengambilan air bawah tanah(ABT) yang diambil secarabebas oleh masyarakat danjuga kalangan industri yangmenjadi salah satu faktorpenyebab penurunan mukatanah (land subsidence).Perusahaan Daerah AirMinum (PDAM) TirtaMoedal Kota Semarangsejauh ini belum bisamemenuhi kebutuhan airbersih untuk beberapawilayah terutama diSemarang Barat, Ngaliyandan Tugu. Hingga saat iniPDAM Kota Semarang hanyamampu menjangkau 63% daritotal kepala keluarga di KotaSemarang yang teraliri airbersih.

2. Pemerintah Kota Semarangdalam hal ini BadanPenanggulangan BencanaDaerah (BPBD) KotaSemarang perlu mempercepatpembentukan KelurahanSiaga Bencana (KSB) diseluruh kelurahan di KotaSemarang guna mengurangidampak dari bencanaterutama banjir dan rob.Hingga tahun 2018, BPDBhanya mampu membentuk 39KSB dan rencana pada tahun2021 akan bertambah menjadi

58 KSB dari total 177kelurahan di Kota Semarang.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Aviva Imhofdkk, Dams, Rivers andRights: An Action Guide forCommunities Affected by Dams,terjemahan oleh Murni RidhaSanusi, (USA: InternationalRivers Network, 2006) halaman 3.

Direktorat Pengembangan PenyehatanLingkungan Permukiman,Direktorat Jenderal Cipta Karya,Kementrian Pekerjaan Umum,Tata Cara Perencanaan,Pelaksanaan, Operasi danPemeliharaan Sistem Pompa,(Jakarta, 2013) halaman 155.

James Zulfan dkk, Permodelan BanjirPerkotaan Di Kota Semarang,(Jakarta: Puslitbang Sumber DayaAir, Kementerian PekerjaanUmum, 2011), halaman 12.

Ronny Hamijito Soemitro,Meteodelogi Penelitian Hukumdan Jurimetri, (Jakarta: GhaliaIndonesia, 1990), halaman 11

Supardi, Hukum Lingkungan DiIndonesia, (Jakarta: SinarGrafika,2006), halaman 36.

Page 22: DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 8, Nomor 1 Website : https ...

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

685

Sri Suwitri, Jejaring Kebijakan DalamPerumusan Kebijakan Publik:Suatu Kajian tetang PerumusanKebijakan Penanggulangan Banjirdan Rob Pemerintah KotaSemarang, (Semarang: BadanPenerbit Universitas DiponegoroSemarang, 2008), halaman 9-10.

Tesis

Bagus Arya Wisnu Wardhana, PerdaTata Ruang Kota Semarang DanImplementasinya: Studi AnalisisKonsistensi dan HarmonisasidenganUndang-UndangLingkungan Hidup, (TesisMagister Ilmu Hukum UniversitasDiponegoro, 2008), halaman xx.

L. M. Bakti, Kajian Sebaran PotensiRob Kota Semarang dan UsulanPenanganannya, (Tesis MagisterTeknik Sipil UniversitasDiponegoro, 2010), halaman 2.

YudhoYuliarthana, PartisipasiMasyarakat Di Kawasan KotaLama Semarang DalamPelaksanaan ProgramPengendalian Banjir DanDampaknya TerhadapPerekonomian, (Tesis MagisterIlmu Hukum UniversitasDiponegoro, 2002), halaman 209.

Jurnal:

Florincedkk, “Studi Kolam RetensiSebagai Upaya PengendalianBanjir Sungai Way SimpurKelurahan Palapa KecamatanTanjung Karang Pusat”, JurnalRekayasa Sipil Dan Desain,(Volume 3, Nomor 3, 2015),halaman 509.

S. Imam Wahyudi, “PerbandinganPenanganan Banjir Rob di LaBriere (Prancis), Rotterdam(Belanda) dan Perspektif DiSemarang (Indonesia)”, JurnalRiptek Bappeda Kota Semarang,(Volume 4, Nomor 11, 2010),halaman 33.

Sriyanto, ”Kondisi Lingkungan HidupDi Jawa Tengah Dan ProspekPembangunan Ke Depan”,JurnalGeografis FIS UNNES,(Volume 4 Nomor 2, 2007),halaman 107.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup.

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

685

Sri Suwitri, Jejaring Kebijakan DalamPerumusan Kebijakan Publik:Suatu Kajian tetang PerumusanKebijakan Penanggulangan Banjirdan Rob Pemerintah KotaSemarang, (Semarang: BadanPenerbit Universitas DiponegoroSemarang, 2008), halaman 9-10.

Tesis

Bagus Arya Wisnu Wardhana, PerdaTata Ruang Kota Semarang DanImplementasinya: Studi AnalisisKonsistensi dan HarmonisasidenganUndang-UndangLingkungan Hidup, (TesisMagister Ilmu Hukum UniversitasDiponegoro, 2008), halaman xx.

L. M. Bakti, Kajian Sebaran PotensiRob Kota Semarang dan UsulanPenanganannya, (Tesis MagisterTeknik Sipil UniversitasDiponegoro, 2010), halaman 2.

YudhoYuliarthana, PartisipasiMasyarakat Di Kawasan KotaLama Semarang DalamPelaksanaan ProgramPengendalian Banjir DanDampaknya TerhadapPerekonomian, (Tesis MagisterIlmu Hukum UniversitasDiponegoro, 2002), halaman 209.

Jurnal:

Florincedkk, “Studi Kolam RetensiSebagai Upaya PengendalianBanjir Sungai Way SimpurKelurahan Palapa KecamatanTanjung Karang Pusat”, JurnalRekayasa Sipil Dan Desain,(Volume 3, Nomor 3, 2015),halaman 509.

S. Imam Wahyudi, “PerbandinganPenanganan Banjir Rob di LaBriere (Prancis), Rotterdam(Belanda) dan Perspektif DiSemarang (Indonesia)”, JurnalRiptek Bappeda Kota Semarang,(Volume 4, Nomor 11, 2010),halaman 33.

Sriyanto, ”Kondisi Lingkungan HidupDi Jawa Tengah Dan ProspekPembangunan Ke Depan”,JurnalGeografis FIS UNNES,(Volume 4 Nomor 2, 2007),halaman 107.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup.

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

685

Sri Suwitri, Jejaring Kebijakan DalamPerumusan Kebijakan Publik:Suatu Kajian tetang PerumusanKebijakan Penanggulangan Banjirdan Rob Pemerintah KotaSemarang, (Semarang: BadanPenerbit Universitas DiponegoroSemarang, 2008), halaman 9-10.

Tesis

Bagus Arya Wisnu Wardhana, PerdaTata Ruang Kota Semarang DanImplementasinya: Studi AnalisisKonsistensi dan HarmonisasidenganUndang-UndangLingkungan Hidup, (TesisMagister Ilmu Hukum UniversitasDiponegoro, 2008), halaman xx.

L. M. Bakti, Kajian Sebaran PotensiRob Kota Semarang dan UsulanPenanganannya, (Tesis MagisterTeknik Sipil UniversitasDiponegoro, 2010), halaman 2.

YudhoYuliarthana, PartisipasiMasyarakat Di Kawasan KotaLama Semarang DalamPelaksanaan ProgramPengendalian Banjir DanDampaknya TerhadapPerekonomian, (Tesis MagisterIlmu Hukum UniversitasDiponegoro, 2002), halaman 209.

Jurnal:

Florincedkk, “Studi Kolam RetensiSebagai Upaya PengendalianBanjir Sungai Way SimpurKelurahan Palapa KecamatanTanjung Karang Pusat”, JurnalRekayasa Sipil Dan Desain,(Volume 3, Nomor 3, 2015),halaman 509.

S. Imam Wahyudi, “PerbandinganPenanganan Banjir Rob di LaBriere (Prancis), Rotterdam(Belanda) dan Perspektif DiSemarang (Indonesia)”, JurnalRiptek Bappeda Kota Semarang,(Volume 4, Nomor 11, 2010),halaman 33.

Sriyanto, ”Kondisi Lingkungan HidupDi Jawa Tengah Dan ProspekPembangunan Ke Depan”,JurnalGeografis FIS UNNES,(Volume 4 Nomor 2, 2007),halaman 107.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup.

Page 23: DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 8, Nomor 1 Website : https ...

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

686

Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang PemerintahanDaerah.

Peraturan Daerah Kota SemarangNomor 14 Tahun 2011 tentangRencana Tata Ruang WilayahKota Semarang Tahun 2011-2031.

Internet:

Balai Besar Wilayah Sungai PemaliJuana, Penanganan BanjirSemarang,https://issuu.com/dimitrijos/docs/penanganan_banjir_semarang,diakses pada tanggal 4 Oktober2018.

BalaiBesar Wilayah Sungai PemaliJuana, Direktorat Jenderal SumberDaya Air, Kementertian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat,Proyek Jatibarang TergangguHujan,http://www.bbwspemalijuana.com/proyek-jatibarang-terganggu-hujan.html, diaksespada 5 Oktober2018.

Bramantiyo Marjuki, EvaluasiKemanfaatan Normalisasi BanjirKanal Barat Kota Semarang,Laporan Penelitian MagisterPembangunan Wilayah Dan KotaFakultas Teknik UniversitasDiponegoro,(https://www.slideshare.net/brama

ntiyomarjuki/review-normalisasi-dan-pembangunan-banjir-kanal-barat-kota-semarang, diakses padatanggal 10 Oktober 2018)

Dhurra, Polder Tawang,https://www.scribd.com/document/374414691/Polder-Tawang,diakses pada tanggal 3 Oktober2018.

Dinas Kependudukan Dan PencatatanSipil Kota Semarang, JumlahPenduduk Kota Semarang,http://dispendukcapil.semarangkota.go.id/, diakses pada tanggal 5Agustus 2018.

Direktorat Jendral Cipta Karya –Kementrian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat RepbulikIndonesia, Profil Kota SemarangJawa Tengah,http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jateng/semarang.pdf.,diakses pada tanggal 9 April 2018.

Kampusnesia, Sekolah Tinggi IlmuKomunikasi (STIKOM)Semarang, Pemkot SemarangSiapkan Pengelolaan Sampah DiSetiap Kelurahan,https://kampusnesia.com/2018/02/23/, diaksespada 7 Oktober 2018.

Kompas.com 22 Oktober 2009,Pembuangan Sedimen KaliGarang dan Banjir Kanal Barat

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

686

Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang PemerintahanDaerah.

Peraturan Daerah Kota SemarangNomor 14 Tahun 2011 tentangRencana Tata Ruang WilayahKota Semarang Tahun 2011-2031.

Internet:

Balai Besar Wilayah Sungai PemaliJuana, Penanganan BanjirSemarang,https://issuu.com/dimitrijos/docs/penanganan_banjir_semarang,diakses pada tanggal 4 Oktober2018.

BalaiBesar Wilayah Sungai PemaliJuana, Direktorat Jenderal SumberDaya Air, Kementertian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat,Proyek Jatibarang TergangguHujan,http://www.bbwspemalijuana.com/proyek-jatibarang-terganggu-hujan.html, diaksespada 5 Oktober2018.

Bramantiyo Marjuki, EvaluasiKemanfaatan Normalisasi BanjirKanal Barat Kota Semarang,Laporan Penelitian MagisterPembangunan Wilayah Dan KotaFakultas Teknik UniversitasDiponegoro,(https://www.slideshare.net/brama

ntiyomarjuki/review-normalisasi-dan-pembangunan-banjir-kanal-barat-kota-semarang, diakses padatanggal 10 Oktober 2018)

Dhurra, Polder Tawang,https://www.scribd.com/document/374414691/Polder-Tawang,diakses pada tanggal 3 Oktober2018.

Dinas Kependudukan Dan PencatatanSipil Kota Semarang, JumlahPenduduk Kota Semarang,http://dispendukcapil.semarangkota.go.id/, diakses pada tanggal 5Agustus 2018.

Direktorat Jendral Cipta Karya –Kementrian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat RepbulikIndonesia, Profil Kota SemarangJawa Tengah,http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jateng/semarang.pdf.,diakses pada tanggal 9 April 2018.

Kampusnesia, Sekolah Tinggi IlmuKomunikasi (STIKOM)Semarang, Pemkot SemarangSiapkan Pengelolaan Sampah DiSetiap Kelurahan,https://kampusnesia.com/2018/02/23/, diaksespada 7 Oktober 2018.

Kompas.com 22 Oktober 2009,Pembuangan Sedimen KaliGarang dan Banjir Kanal Barat

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

686

Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang PemerintahanDaerah.

Peraturan Daerah Kota SemarangNomor 14 Tahun 2011 tentangRencana Tata Ruang WilayahKota Semarang Tahun 2011-2031.

Internet:

Balai Besar Wilayah Sungai PemaliJuana, Penanganan BanjirSemarang,https://issuu.com/dimitrijos/docs/penanganan_banjir_semarang,diakses pada tanggal 4 Oktober2018.

BalaiBesar Wilayah Sungai PemaliJuana, Direktorat Jenderal SumberDaya Air, Kementertian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat,Proyek Jatibarang TergangguHujan,http://www.bbwspemalijuana.com/proyek-jatibarang-terganggu-hujan.html, diaksespada 5 Oktober2018.

Bramantiyo Marjuki, EvaluasiKemanfaatan Normalisasi BanjirKanal Barat Kota Semarang,Laporan Penelitian MagisterPembangunan Wilayah Dan KotaFakultas Teknik UniversitasDiponegoro,(https://www.slideshare.net/brama

ntiyomarjuki/review-normalisasi-dan-pembangunan-banjir-kanal-barat-kota-semarang, diakses padatanggal 10 Oktober 2018)

Dhurra, Polder Tawang,https://www.scribd.com/document/374414691/Polder-Tawang,diakses pada tanggal 3 Oktober2018.

Dinas Kependudukan Dan PencatatanSipil Kota Semarang, JumlahPenduduk Kota Semarang,http://dispendukcapil.semarangkota.go.id/, diakses pada tanggal 5Agustus 2018.

Direktorat Jendral Cipta Karya –Kementrian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat RepbulikIndonesia, Profil Kota SemarangJawa Tengah,http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jateng/semarang.pdf.,diakses pada tanggal 9 April 2018.

Kampusnesia, Sekolah Tinggi IlmuKomunikasi (STIKOM)Semarang, Pemkot SemarangSiapkan Pengelolaan Sampah DiSetiap Kelurahan,https://kampusnesia.com/2018/02/23/, diaksespada 7 Oktober 2018.

Kompas.com 22 Oktober 2009,Pembuangan Sedimen KaliGarang dan Banjir Kanal Barat

Page 24: DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 8, Nomor 1 Website : https ...

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

687

Disiapkan, https://kompas.com,diaksespada 7 Oktober 2018.

Andik Sismanto, “Reklamasi PantaiDituding Penyebab Rob”, (KoranSindo, 10 November 2016),http://koran-sindo.com/page/news/2016-11-08/5/41/, diaksespadatanggal 7Agustus 2018.

Suara Merdeka, 22 September 2015,Pengelolaan DAS Gagal,http://www.suaramerdeka.com/,diaksespada 7 Oktober 2018.

TribunJateng, 18 April 2013,Pembebasan Lahan GenanganWaduk Jatibarang SemarangKurang Dua Persen,http://jateng.tribunnews.com/2013/04/18/pembebasan-lahan-genangan-waduk-jatibarang-semarang-kurang-dua-persen,diaksespada 5 Oktober 2018.

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

687

Disiapkan, https://kompas.com,diaksespada 7 Oktober 2018.

Andik Sismanto, “Reklamasi PantaiDituding Penyebab Rob”, (KoranSindo, 10 November 2016),http://koran-sindo.com/page/news/2016-11-08/5/41/, diaksespadatanggal 7Agustus 2018.

Suara Merdeka, 22 September 2015,Pengelolaan DAS Gagal,http://www.suaramerdeka.com/,diaksespada 7 Oktober 2018.

TribunJateng, 18 April 2013,Pembebasan Lahan GenanganWaduk Jatibarang SemarangKurang Dua Persen,http://jateng.tribunnews.com/2013/04/18/pembebasan-lahan-genangan-waduk-jatibarang-semarang-kurang-dua-persen,diaksespada 5 Oktober 2018.

DIPONEGORO LAW JOURNALVolume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

687

Disiapkan, https://kompas.com,diaksespada 7 Oktober 2018.

Andik Sismanto, “Reklamasi PantaiDituding Penyebab Rob”, (KoranSindo, 10 November 2016),http://koran-sindo.com/page/news/2016-11-08/5/41/, diaksespadatanggal 7Agustus 2018.

Suara Merdeka, 22 September 2015,Pengelolaan DAS Gagal,http://www.suaramerdeka.com/,diaksespada 7 Oktober 2018.

TribunJateng, 18 April 2013,Pembebasan Lahan GenanganWaduk Jatibarang SemarangKurang Dua Persen,http://jateng.tribunnews.com/2013/04/18/pembebasan-lahan-genangan-waduk-jatibarang-semarang-kurang-dua-persen,diaksespada 5 Oktober 2018.


Recommended