EFEKTIVITAS PERAN MEDIASI DALAM MENANGGULANGI …

EFEKTIVITAS PERAN MEDIASI DALAM MENANGGULANGIPERCERAIAN DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

Malik IbrahimFakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, [email protected]

Abstract: The Effectivness of Mediation Role in Tackling Divorce Rate in the Religious Court. This article is aimed atlooking at the effectiveness of the role of mediation in the Religious Court in tackling divorce rate in Indonesia.It is motivated by the phenomenon of increasingly high divorce rate in the Religious Court, while the mediationefforts in order to minimize the increasing divorce rate seems to work alone; it does not seem to be real. Hence,many factors that influence the lack of successfully mediation rate in the Religious Courts needs be investigated.Seeing the study undertaken, It was found that the practice of mediation in the religious Court was not effectivedue to eight influences that center lay on both the Religious Court and those who want to divorce.

Keywords: mediation; religious court; divorce.

Abstrak: Efektivitas peran mediasi dalam menanggulangi perceraian di Lingkungan Peradilan Agama. Tulisan iniberupaya untuk melihat efektivitas peran mediasi di lingkungan Peradilan Agama dalam menanggulangi angkaperceraian di Indonesia. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh fenomena semakin tingginya angka perceraian dilingkungan PA yang dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya, sementara upaya mediasi dalam rangkameminimalkan tingginya angka perceraian nampaknya sampai saat ini hanya harapan semata, belum terwujuddalam realita yang sebenarnya. Karena itu, fenomena tersebut perlu diteliti faktor-faktor yang berpengaruhterhadap minimnya angka keberhasilan mediasi di lingkungan Peradilan Agama. Dari hasil penelitian ditemukanbahwa praktik mediasi di lingkungan Peradilan Agama masih belum berjalan secara efektif. Ketidakefektifantersebut dipengaruhi oleh delapan hal baik bermuara dari Pengadilan Agama itu sendiri, maupun dari pihak-pihak yang ingin bercerai.

Kata kunci: mediasi; peradilan agama; perceraian.

Pendahuluan

Salah satu jenis kompetensi absolut1 PeradilanAgama2 (selanjutnya disingkat PA) adalah

1 Kompetensi bagi lembaga peradilan adalah kewenanganuntuk mengadili suatu jenis perkara tertentu dan atau dalamwilayah hukum tertentu. Oleh karena itu, kompetensi lembagaperadilan mencakup dua hal, yakni kompetensi yang berkaitandengan jenis-jenis perkara yang disebut kompetensi absolut,dan kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum (yudiksiteritorial) bagi suatu pengadilan yang disebut kompetensirelatif. A. Zuhdi Muhdlor, “Kompetensi”, disampaikan pada

menangani sengketa perceraian, baik perkaracerai talak maupun cerai gugat3. Hal ini sesuaidengan penjelasan pada Pasal 49 UU No 3 Tahun2006 tentang Peradilan Agama.4

Dalam sidang pertama perkara perceraian,ketika kedua belah pihak yang berperkara hadirdi persidangan, maka hakim mewajibkan keduabelah pihak pada hari itu juga atau paling lamadua hari kerja berikutnya untuk berunding gunamemilih mediator, yang kemudian dilaksanakan

perkuliahan Hukum Acara Perdata Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan KalijagaYogyakarta Tahun 2011. h. 15

2 Adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagirakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenaiperkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap UUNo 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yang dimaksuddengan perkara tertentu adalah sebagaimana diatur dalam

Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Terhadap UUNo 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

3 Cerai talak adalah perceraian yang inisiatifnya berasaldari pihak suami, sedangkan cerai gugat adalah perceraianyang inisiatifnya berasal dari pihak isteri.

4 Taufik Hamami, Peradilan Agama Dalam reformasiKekuasaan Kehakiman di Indonesia, (Jakarta: Tatanusa, 2013),h. 496

105 |

MADANIA Vol. 19, No. 1, Juni 2015

proses mediasi.5 Pola penyelesaian sengketamelalui mediasi telah dikenal dalam sistem hukumIslam. Ketika terjadi suatu konflik besar dalamrumah tangga yang sulit untuk diselesaikan sendirioleh pasangan suami isteri, Islam memerintahkanagar kedua belah pihak mengutus dua hakam(juru damai atau mediator)6, dengan maksuduntuk mencari jalan keluar, sebagaimana firmanAllah SWT.:

7

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaanantara keduanya (suami-isteri), maka kirimlahseorang juru damai dari keluarga laki-laki danseorang juru damai dari keluarga perempuan. Jikakeduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakanperbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepadasuami isteri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahuidan Maha Teliti“8

Pengertian mediasi dijelaskan dalam PERMANomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasidi Pengadilan yang berbunyi “Mediasi adalah carapenyelesaian sengketa melalui proses perundinganuntuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantuoleh mediator”9

Pada prinsipnya, mediasi di lingkunganpengadilan dilakukan oleh mediator yang berasaldari luar pengadilan. Namun, mengingat jumlahmediator yang sangat terbatas dan tidak semuapengadilan tingkat pertama tersedia mediatorbersertifikat mediator, maka Peraturan MahkamahAgung (disingkat PERMA Nomor 1 Tahun 2008)ini mengizinkan hakim (belum bersertifikatmediator) menjadi mediator. Hakim yang menjadimediator bukanlah hakim yang sedang menanganiperkara yang akan dimediasikan, tetapi hakim-hakim lainnya di pengadilan tersebut. Mediatornon hakim dapat berpraktik di pengadilan, bila

5 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syari’ah, HukumAdat dan Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana Prenada, 2011),Cet. Ke-2, h. 310

6 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syari’ah..., h. 185.7 An-Nisa (4): 35.8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,

(Surabaya: Mekar, 2004), h. 1099 Perma No 1 Tahun 2008 Pasal 1

memiliki sertifikat mediator yang diperolehsetelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakanoleh lembaga yang mendapat akreditasi dariMahkamah Agung RI (Pasal 5 ayat (1) PERMANomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasidi Pengadilan).10

Dalam mediasi para pihak yang bersengketapro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalampengambilan keputusan.11 Pihak mediator tidakmemiliki kewenangan untuk memberi putusanterhadap sengketa tersebut, melainkan hanyaberfungsi untuk membantu dan menemukansolusi terhadap para pihak yang bersengketatersebut.12 Pada umumnya, mediasi dilakukanpada ruangan khusus yang telah disediakan olehpengadilan. Di ruangan tersebut kedua belahpihak melakukan proses mediasi yang didampingioleh hakim mediator yang telah ditunjuk. Hal inisesuai dengan ketentuan pada PERMA Nomor1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan.13

Diantara perkara di lingkungan PeradilanAgama yang paling banyak ditangani adalah perkaraperceraian14 dikarenakan ketidakharmonisanhubungan suami isteri dalam perkawinan15. Dalamundang-undang dijelaskan bahwa perkawinanadalah ikatan lahir batin antara seorang pria danseorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuanuntuk membentuk keluarga (rumah tangga) yangbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa.16

Tujuan perkawinan diantaranya: memperolehketenangan hidup yang penuh cinta dan kasihsayang (sakinah mawaddah wa rahmah), sebagai


11 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syari’ah, HukumAdat dan Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2011), Cet. Ke-2,h. 24.

12 Munir Fuady, Arbitrase Nasional Alternatif PenyelesaianSengketa Bisnis, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 20000, Cet,Ke-1, h. 47

13 Pasal 20 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 200814 A. Mukti Arto, Peradilan Agama dalam Sistem Ketata-

negaraan Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 37315 Perkawinan adalah berkumpulnya dua insan yang

semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuanyang bermitra

16 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, Pasal 1.

| 106



7


















| 106



7


















| 106

Malik Ibrahim: Efektivitas Peran Mediasi dalam Menanggulangi Perceraian

tujuan pokok dan utama. Tujuan ini dibantudengan tujuan-tujuan lain seperti: tujuanreproduksi (penerus generasi), untuk memenuhikebutuhan biologis (seks), menjaga kehormatandan ibadah.17 Pada dasarnya perkawinan dilakukanuntuk selama-lamanya dengan akad yang kuat,namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang mempengaruhi kehidupan perkawinanhingga mengarah pada suatu perceraian. DalamIslam terdapat kemungkinan pasangan yang sudahmenikah untuk bercerai, namun hal ini dapatdilakukan dalam kondisi yang sangat terpaksasebagai pintu darurat.18 Dalam Kompilasi HukumIslam disebutkan putusnya perkawinan yangdisebabkan perceraian dapat terjadi karena talakatau berdasarkan gugatan perceraian.19

Suami-istri seharusnya menghilangkan angan-angan untuk bercerai, karena jika perceraianterjadi yang merasakan akibatnya bukan hanyasuami istri tersebut, tetapi juga anak-anak yangtidak berdosa. Sementara laki-laki atau wanitalain belum tentu lebih baik daripada suami atauistri mereka.20 Perselisihan antara suami-istriyang memuncak dapat membuat rumah tanggatidak harmonis, sehingga akan mendatangkankemudharatan. Oleh karena itu, Islam membukajalan berupa perceraian, yang merupakan jalanterakhir yang ditempuh suami dan istri, bila rumahtangga mereka tidak dapat dipertahankan.21 Dalammengatasi kemelut rumah tangga yang dihadapioleh suami-istri, Islam memerintahkan agar keduabelah pihak mengutus dua hakam (juru damaiatau mediator)22, dengan maksud untuk mencarijalan keluar, sebagaimana firman Allah SWT. yangtersebut dalam surah Al-Nisa (4) ayat 35 di atas.

Juru damai berfungsi untuk menengahipersoalan perceraian, yang bisa berasal dari pihakkeluarga, ataupun pihak lain yang dianggap lebihbisa mengatasi persoalan tersebut. Orang yangberwenang mengutus juru damai adalah keduabelah pihak dan pemerintah. Dapat dikatakanbahwa mengangkat atau mengutus mediatoradalah suatu kewajiban, karena pengutusan itubermaksud mengurangi dan mencegah terjadinyakedzaliman yang dilakukan oleh suami-istri. Halitu menjadi kewajiban pemerintah, dalam hal inipengadilan.23

Dalam lingkungan Peradilan Agama24, usahamendamaikan para pihak dipandang adil dalammengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikanitu tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yangmenang.25 Ditegaskan dalam PERMA No. 1 Tahun2008 Pasal 4, bahwa semua perkara perdatayang diajukan di Pengadilan Tingkat Pertamawajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannyamelalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Dalam sidang pertama perkara perceraian,ketika kedua belah pihak hadir maka hakimmewajibkan kedua belah pihak pada hari itu jugaatau paling lambat dua hari kerja berikutnyauntuk berunding guna memilih mediator, yangselanjutnya dilaksanakan proses mediasi. Polapenyelesaian sengketa melalui mediasi telahdikenal pula dalam sistem Hukum Islam. Ketikaterjadi suatu konflik besar dalam suatu rumahtangga yang susah diselesaikan sendiri oleh suamiisteri, Islam memerintahkan agar kedua belahpihak masing-masing mengutus seorang hakam(juru damai).

Mediasi merupakan upaya penyelesaian suatu

17 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I DilengkapiPerbandingan UU Negara Muslim Komtemporer,Edisi revisi,(Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2005) , h. 38.

18 Ricy Fatkhurrahman, “Peran hakim mediator dalam penye-lesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Wates Tahun 2009-2010 pasca PERMA No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi diPengadilan Agama”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ahdan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011). h. 2.

19 INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam, Pasal 114.

20 A.Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan: Nikah,Talaq, Cerai dan Rujuk, (Bandung: Al Bayan, 1994), h. 91.

21 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, HukumAdat dan Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana,2011), Cet. Ke-2,h. 181.

22 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah..., h. 185.

23 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif HukumSyariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, (Jakarta:Kencana,2011), Cet. Ke-2, h. 187.

24 Kata Peradilan Agama sebagai sebuah institusi formaldi negara Indonesia adalah “sebutan (titelatur) resmi bagisalah satu diantara empat lingkungan Peradilan Negara atauKekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia”.(UU No. 14Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasan Kehakiman).Tiga lingkungan Peradilan Negara lainnya adalah PeradilanUmum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara,yang keempatnya berpuncak ke Mahkamah Agung (MA).Sedangkan dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang KekuasaanKehakiman ditambah dengan Mahkamah Konstitusi.

25 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata diLingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet.Ke-5, h. 151.

107 |


perkara dengan tujuan mencapai kesepakatandengan prinsip “Win-win solution” yang bilamanamediasi tersebut dijalankan di muka hakim, makahasil penetapan hakim terhadap kesepakatanmediasi tersebut merupakan salah satu tugasdan peran hakim untuk memberikan pelayananpublik sebagai pejabat administrasi negara.26

Adapun literatur yang secara spesifikmembahas tentang mediasi yang nampaknyarelatif banyak dikutip oleh para penulis, minimalterdapat dua buku, yaitu karya Syahrizal Abbasyang berjudul Mediasi dalam Hukum Syari’ah,Hukum Adat dan Hukum Nasional27 dan karyaNurnaningsih Amriani yang berjudul MediasiAlternatif Penyelesian Sengketa Perdata diPengadilan28. Karya Syahrizal Abbas di atas lebihfokus membahas tentang gambaran tentangmediasi dalam konteks Hukum Islam, Hukum Adatdan Hukum Nasional. Sehingga karya tersebutlebih bersifat perbandingan serta masih berbicaratentang mediasi dalam konteks umum, sehinggabelum secara spesifik dikaitkan dengan peranmediasi dalam menanggulangi perkara perceraiandi lingkungan Peradilan Agama, serta tidakmenggunakan perspektif normatif khususnyaushul fikih. Sedangkan karya NurnaningsihAmriani, pada buku tersebut dijelaskan tentangaspek-aspek mediasi secara umum sebagai upayaalternatif dalam menyelesaikan perkara perdatadi pengadilan. Namun dalam buku tersebuttidak secara spesifik membahas tentang upayamediasi dalam menanggulangi perkara perceraiandi Peradilan Agama, serta tidak menggunakanpendekatan normatif, baik yang berasal dariAlqur’an maupun ushul fikih.

Berdasarkan telaah terhadap dua karya diatas, maka tulisan penyusun ini jelas berbedadengan dua karya yang sudah ada di atas, baikdari jangkauan objek (scope) yang dikaji maupunpendekatan atau perspektif yang digunakan.Tulisan ini bertujuan untuk melihat efektifitas peran

26 Edi As’adi, Hukum Acara Perdata dalam PerspektifMediasi (ADR) di Indonesia, cet. ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2012), Cet. Ke-1, h. 15

27 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syari’ah, HukumAdat dan Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana,2011), Cet. Ke-2

28 Nurmaningsih Amriani,Mediasi alternatif PenyelesaianSengketa Perdata di Pengadilan, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2011), Cet. Ke-1.

mediasi di lingkungan Peradilan Agama dalammenanggulangi angka perceraian di Indonesia, haltersebut dilatarbelakangi oleh fenomena semakintingginya angka perceraian di lingkungan PeradilanAgama, yang dari tahun ke tahun semakinmeningkat jumlahnya. Sementara upaya mediasidalam rangka meminimalisir semakin meningkatnyaangka perceraian nampaknya sampai saat ini hanyaharapan semata, yang belum terwujud dalamrealita nyata. Oleh sebab itu fenomena tersebutperlu diteliti faktor-faktor yang berpengaruhterhadap minimnya angka keberhasilan mediasidi lingkungan Peradilan Agama, terutama dariaspek normatif dan yuridis. Kedua aspek tersebutdipandang penting, mengingat berbicara tentangmediasi akan terkait dengan aturan main (The ruleof the game) atau payung hukumnya (umbrtellaact) di satu sisi, yang mau tidak mau harus diikutiagar proses beracara di Pengadilan Agama tidakbatal demi hukum. Untuk itu pendekatan yuridismenjadi penting dan digunakan dalam tulisan ini,mengingat berbicara tentang mediasi tidak bisalepas dari aturan yang melingkupinya, baik tentanghukum materiil maupun hukum formalnya.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalahaspek normatif, yaitu pendekatan yang menujuatau mengarah pada persoalan ditetapkannyasesuatu berdasarkan ketentuan hukum Islamtentang mediasi atau tahkim yang didasarkanpada norma-norma Alqur’an sebagai sumberhukum Islam serta kaidah ushul fikih.

PembahasanKehidupan rumah tangga tidak selamanya

dalam keadaan mulus tanpa problem, terkadangsalah paham antara suami isteri tidak dapatdihindari. Konflik rumah tangga bisa terjadisecara terbuka, semisal apabila suami isterimenyampaikan kekecewaan atau kemarahannyasecara frontal sehingga pasangannya tidak dapatmenerimanya kemudian terjadi pertengkaran.Ataupun konflik secara tertutup manakalapasangan suami isteri hanya memendam perasaankekecewaan atau kemarahan dalam waktu yanglama dan berkelanjutan tanpa disampaikan secaraterang-terangan (terbuka). Dalam keadaan yangmendesak dan tidak dapat dibendung lagi makaIslam pun membolehkan adanya perceraian, hal

| 108


ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surahAl-Baqarah (2) ayat 229:

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah ituboleh rujuk lagi dengan cara yang makruf ataumenceraikan dengan cara yang baik. Tidak halalbagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yangtelah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalaukeduanya khawatir tidak akan dapat menjalankanhukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwakeduanya (suami istri) tidak dapat menjalankanhukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa ataskeduanya tentang bayaran yang diberikan olehistri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukumAllah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah merekaitulah orang-orang yang dzalim.“29

Upaya mendamaikan dalam perkara per-ceraian dimana terjadi pertengkaran secara terusmenerus haruslah dilakukan oleh hakim secaraoptimal. Sedangkan dalam perkara perceraiankarena alasan zina, cacat badan atau sakit jiwayang mengakibatkan tidak bisa melaksanakankewajibannya, maka hakim tetap mengusahakansuatu perdamaian karena merupakan kewajiban,tetapi tidak dituntut secara optimal, seperti karenapertengkaran dan percekcokan. Hal itu dilakukankarena merupakan kewajiban moral saja, bukankewajiban hukum. Dikemukakan bahwa selamaperkara belum diputus maka usaha mendamaikanpara pihak yang berperkara dapat dilakukan dalamsetiap sidang pemeriksaan.30 Dijelaskan hal serupadalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal82 ayat (4).31

29 Departemen Agama, Alqur’an dan terjemahnya, (Surabaya:Mekar, 2004), h. 45.

30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , Pasal 31.

31 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata diLingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet.Ke-5, h. 165-166.

Mediasi berasal dari Bahasa Inggris yaitumediation yang diartikan sebagai penyelesaiansengketa dengan menengahi.32 Konsep inidapat diartikan menengahi suatu sengketayang melibatkan pihak ketiga. Mediator adalahorang yang bertindak sebagai penengah dalamsuatu sengketa.33 Mediasi menurut kamusPerancis médiation diartikan usaha menengahi,mediateur adalah penengah atau pelerai,34

sedangkan conciliation adalah usaha men-damaikan, merukunkan kembali, menengahiatau mendamaikan.35

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yangmelibatkan pihak ketiga, dimana pihak ketigatersebut memiliki keahlian mengenai prosedurmediasi secara efektif, bila tidak ada negosiasiberarti tidak ada mediasi. 36 Dalam PERMA No.1 Tahun 2008 dijelaskan bahwa mediasi adalah,cara penyelesaian sengketa melalui prosesperundingan untuk memperoleh kesepakatanpara pihak dengan dibantu oleh mediator.37

Mediasi merupakan suatu prosedur penengahandimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan”untuk berkomunikasi antarpara pihak, sehinggapandangan mereka yang berbeda atas sengketatersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan,tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatuperdamaian tetap berada ditangan para pihaksendiri.38

Dalam bukunya, Nurnaningsih menyebutkanbahwa mediasi mengandung unsur-unsur sebagaiberikut:

1. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaiansengketa berdasarkan asas kesukarelaanmelalui suatu perundingan.

32 John M. Echols, Hasan Shadily, Kamus Inggris IndonesiaAn English-Indonesian Dictionary, (Jakarta: PT Gramedia PustakaUtama, 2000), h. 377

33 John M. Echols, Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia...,h. 377.

34 Winarsih Arifin, Farida Soemargono, Kamus PerancisIndonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, t.t), h. 646.

35 Winarsih Arifin, Farida Soemargono, Kamus Perancis...,h. 197.

36 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif SengketaPerdata di Pengadilan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012),Cet. Ke-1, h. 28.

37 PERMA No. 1 Tahun 2008, Pasal 1 ayat 7.38 Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa

Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, Edisi kedua(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 15-16.

109 |





















109 |





















109 |


2. Mediator yang terlibat dan diterima oleh parapihak yang bersengketa didalam perundingan.

3. Mediator bertugas membantu para pihak yangbersengketa untuk mencari penyelesaian.

4. Mediator tidak mempunyai kewenangan untukmengambil keputusan selama perundinganberlangsung.

5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapaikesepakatan yang dapat diterima pihak-pihakyang bersengketa. 39

Hakim dalam memeriksa perkara perdatayang diajukan oleh pihak penggugat terhadappihak tergugat terlebih dulu harus mengupayakanperdamaian, sebagaimana dalam Pasal 130 Ayat(1) HIR,40 Pasal 154 Ayat (1) RBg,41 Pasal 31 Rv,juga diterangkan seperti itu, dimana hakimdalam setiap pemeriksaan harus mengupayakanperdamaian. Jika dalam perdamaian tersebutada salah satu pihak baik tergugat maupunpenggugat membutuhkan juru bahasa, merekadapat menggunakan juru bahasa yang ditunjukoleh Pengadilan Negeri yang telah disumpah,tetapi jika juru bahasanya berasal dari luarpengadilan, maka juru bahasa tersebut harusdisumpah terlebih dahulu. Tugas juru bahasaadalah menterjemahkan bahasa agar dapatdimengerti oleh pihak penggugat atau[untergugat (Pasal 130 ayat 4 dan Pasal 131 HIR jo.Pasal 155 RBg jo. Pasal 33 BRv).42

Penggunaan mediasi sebagai media penye-lesaian sengketa telah dikenal sejak lama. Mediasitelah lama dikenal dalam hukum adat Indonesia.Pola-pola penyelesaian sengketa melalui HakimPerdamaian pada prinsipnya adalah sama denganpola penyelesaian sengketa melalui mediasi.Demikian pula budaya hukum pada pemelukagama Islam yang memiliki budaya islah dan

39 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Sengketa

hakam dalam penyelesaian sengketa.43

Alquran mengharuskan adanya proses peradilanmaupun non-peradilan dalam penyelesaian sengketakeluarga, baik untuk kasus syiqaq maupun nusyuz.Syiqaq adalah percekcokan atau perselisihan yangmeruncing antara suami isteri yang diselesaikanoleh dua orang juru damai (hakam). Nusyuz adalahtindakan isteri yang tidak patuh kepada suaminya,atau suami yang tidak menjalankan hak dankewajiban terhadap isteri dan rumah tangganya,baik yang bersifat lahir maupun batin. Alquranmenawarkan pola mediasi tersendiri terhadappenyelesaian sengketa keluarga, terutama syiqaq.44

Pengutusan hakam bermaksud untuk berusahamencari jalan keluar terhadap kemelut rumah tanggayang dihadapi oleh suami isteri.45 Penyelesaiansengketa melalui pihak hakam didasarkan padafirman Allah SWT dalam surat An-Nisa (4) ayat 35sebagaimana tersebut di atas.

Pola mediasi tidak hanya diterapkan dalamsengketa syiqaq, tetapi juga dapat diterapkandalam menyelesaiakan sengketa nusyuz, AllahSWT menegaskan dalam firman-Nya pada SurahAn-Nisa (4) ayat 128:

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuzatau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidakmengapa bagi keduanya mengadakan perdamaianyang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebihbaik (bagi mereka) walaupun manusia itu menuruttabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan istrimusecara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dansikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalahMaha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.46

Perdata di Pengadilan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011),Cet. Ke-1,h. 61-62.

40 Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihakdatang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketuamencoba akan mendamaikan kedua belah pihak.

41 Apabila pada hari yang telah ditentukan para pihakdatang menghadap, maka Pengadilan Negeri dengan pe-rantaraan ketua berusaha mendamaikan.

42 Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik,(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 159-162.

43 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif PenyelesianSengketa Perdata di Pengadilan, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2011), Cet. Ke-1, h. 142

44 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syari’ah, HukumAdat dan Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana,2011), Cet. Ke-2,h.184-185

45 Ibid., h. 18546 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,

(Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an , 1984), h. 143

| 110






















| 110






















| 110


Ayat tersebut memang tidak menegaskansecara langsung keterlibatan pihak ketiga sebagaimediator dalam menyelesaikan sengketa nusyuz,namun bukan berarti tertutup kemungkinanadanya pihak ketiga yang membantu suami isteriuntuk mewujudkan kedamaian dalam rumahtangga mereka.47 Sebagai pedoman, pengertianhakam dapat diambil dari penjelasan Pasal 76ayat (2) UU No 7 Tahun 1989 Jo UU No 3 Tahun2006 jo. UU No 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama. Dikatakan bahwa: “hakam adalah orangyang ditetapkan pengadilan dari pihak keluargasuami atau pihak keluarga isteri atau pihak lainuntuk mencari upaya penyelesaian perselisihanterhadap syiqaq”. Dari bunyi penjelasan pasaltersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi hakamhanyalah untuk mencari upaya penyelesaianperselisihan, bukan untuk menjatuhkan putusan.48

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RINomor 02 Tahun 2003 menjadikan mediasi sebagaibagian dari proses beracara pada pengadilan.Ia menjadi bagian integral dalam penyelesaiansengketa di pengadilan. Mediasi pada pengadilanmemperkuat upaya damai sebagaimana yangtertuang dalam Hukum Acara Pasal 130 HIR atauPasal 154 RBg. Hal ini ditegaskan dalam Pasal2 PERMA Nomor 02 Tahun 2003, yaitu semuaperkara perdata yang diajukan ke pengadilantingkat pertama wajib untuk terlebih dahuludiselesaikan melalui perdamaian dengan bantuanmediator.49 Penerapan PERMA No 2 Tahun 2003tidak lepas dari banyaknya kekurangan, sehinggadalam hal memperbaiki Peraturan MahkamahAgung Nomor 2 Tahun 2003 dalam hal ini MAmengeluarkan Peraturan Mahkamah AgungNomor 1 Tahun 2008 guna menyempurnakanPERMA sebelumnya.

Mahkamah Agung (MA) mengeluarkanPERMA Nomor 1 Tahun 2008 sebagai upayamempercepat, mempermurah dan mempermudah

penyelesaian sengketa serta memberikan aksesyang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasimerupakan instrumen efektif untuk mengatasipenumpukan perkara di pengadilan, dan sekaligusmemaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalammenyelesaikan sengketa, di samping prosespengadilan yang bersifat memutus (adjukatif).50

Terdapat satu perubahan penting berkenaandengan mediasi perkara perdata agama, khususnyaperkara perceraian, di Peradilan Agama. Selamaini, keberhasilan mediasi semata-mata diukurdari rukunnya kembali pasangan suami-isteriyang bersengketa. Ke depan, mediasi dianggapberhasil apabila terdapat kesepakatan mengenaiperkara-perkara lain yang berkaitan dengan pokokpersengketaan, meskipun pasangan suami isteriyang bersengketa itu tetap bercerai.51

Adapun faktor penyebab kenaikan jumlahperkara terutama perceraian karena:

1. bertambahnya jumlah penduduk pada usiaperkawinan, sehingga berpotensi adanyaperceraian,

2. masyarakat sudah sadar hukum, inginmenyelesaikan persoalan rumah tangganyadengan legal formal,

3. pelayanan Pengadilan Agama yang semakinbaik dan akuntabel,

4. biaya perkara yang transparan dan terjangkau,dan

5. kepercayaan masyarakat terhadap PengadilanAgama semakin meningkat.52

Adapun dasar hukum mediasi di Indonesiaadalah:

a. HIR Pasal 30 dan Rbg Pasal 154 telahmengatur lembaga perdamaian. Hakimwajib terlebih dahulu mendamaikan parapihak yang berperkara sebelum perkaranyadiperiksa.

b. SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang

47 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syari’ahIslam, Hukum Adat dan Hukum Nasional, cet. ke-2 (Jakarta:Kencana,2011), Cet. Ke-2, h. 190

48 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif SengketaPerdata di Pengadilan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012)Cet. Ke-1, h. 120

49 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syari’ah, HukumAdat dan Hukum Nasional, cet. ke-2, (Jakarta: Kencana,2011),Cet. Ke-2, h. 306

50 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syari’ah...., h.310-311

51 Hermansyah, “Ada Perubahan Penting Mengenai Mediasi”,http;//www, badilag.net/component/content/article/315-berita-kegiatan/13395-ada –perubahan-penting-mengenai-mediasi-2211.html, akses 20 Oktober 2015.

52 Damsyi Hanan, “membludaknya perkara masuk dipengadilan Agama pasca one roof system dan peranan mediasidalam mengurangi penumpukan perkara”., makalah, h. 11.

111 |


Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalamPasal 130 HIR/154 Rbg.

c. PERMA No mor 02 Tahun 2003 tentangProsedur Mediasi di Pengadilan

d. PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentangProsedur Mediasi di Pengadilan.

e. Mediasi atau APS di luar pengadilan diaturdalam Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 1999tentang Arbitrase dan Alternatif PenyelesaianSengketa.53

Sedangkan jenis perkara yang dapat dimediasidalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dijelaskan,bahwasannya semua sengketa perdata yangdiajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebihdahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaiandengan bantuan mediator. Kecuali perkara yangdiselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga,Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atasputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,dan keberatan atas putusan Komisi PengawasPersaingan Usaha.54 Adapun perkara-perkarayang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertamaharuslah sesuai dengan kompetensi absolut setiappengadilan.

Tahap MediasiTahap-tahap dalam mediasi secara umum

terbagi menjadi dua, yaitu tahap pramediasi dantahap proses mediasi.

a. Tahap Pra-MediasiTahap pra-mediasi meliputi langkah-langkah

berikut. Pertama, hakim atau ketua majelishakim mewajibkan para pihak untuk menempuhmediasi pada sidang yang dihadiri oleh para pihaksesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1). Kedua, hakimketua menjelaskan kepada para pihak tentangprosedur mediasi berdasarkan PERMA Nomor1 Tahun 2008 sesuai dengan ketentuan Pasal 7ayat (6). Ketiga, para pihak dalam waktu palinglama tiga hari melakukan pemilihan seorangatau lebih mediator diantara pilihan-pilihan yangtersedia sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat(1). Keempat, jika setelah dalam waktu tiga hari

53 Bahan Diklat Pelatihan Mediator Hakim AgamaPUSDIKLAT MA RI, Maret 2009

54 Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008

para pihak tidak dapat bersepakat dalam memilihmediator, ketua majelis hakim segera menunjukhakim bukan pemeriksa perkara bersertifikatatau menunjuk hakim pemeriksa perkara denganatau tanpa sertifikat sebagai mediator, hakimpemeriksa perkara dengan atau tanpa sertifikatwajib menjalankan fungsi mediator.

b. Tahap Proses MediasiTahap proses mediasi meliputi langkah-

langkah berikut. Pertama, para pihak menyerahkanresume perkara atau satu sama lainnya dankepada mediator. Persiapan resume perkaraoleh para pihak secara timbal balik dan kepadamediator memang tidak bersifat wajib, tetapibersifat anjuran atau pilihan sesuai rumusanketentuan Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi: “...masing-masing pihak dapat menyerahkan resumeperkara kepada satu sama lain dan kepadamediator.” Kata “dapat” dalam Pasal 13 ayat(1) mengandung arti anjuran atau pilihan parapihak. Tujuan penyiapan penyerahan resumeadalah untuk mempermudah dan membantu parapihak dan mediator dalam memahami posisi dankepentingan para pihak, serta pokok masalahsengketa, sehingga para pihak dan mediatordapat hemat waktu dalam mencari berbagaikemungkinan pemecahan masalah.

Kedua, mediator menyelenggarakan sesi-sesiatau pertemuan-pertemuan mediasi. BerdasarkanPERMA Nomor 1 tahun 2008, proses mediasiberlangsung paling lama dalam waktu empatpuluh hari kerja sejak mediator dipilih atau di-tunjuk atas dasar kesepakatan para pihak dapatdiperpanjang paling lama empat belas hari kerjasejak berakhirnya waktu empat puluh hari.55

Namun PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidakmengatur secara rinci bagaimana mediator me-nyelenggarakan sesi-sesi mediasi selama prosesmediasi. Peraturan MA, diantaranya menyebutkanbahwa bilamana perlu mediator mengadakankaukus dengan salah satu pihak. PERMA ini hanyamenyebutkan tugas-tugas mediator, yaitu:

1. mempersiapkan jadwal pertemuan mediasikepada para pihak;

2. mendorong para pihak untuk secara langsung

55 Pasal 13 ayat (3) dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2004

| 112


berperan dalam proses mediasi;

3. mendorong para pihak untuk berperan sertadalam proses mediasi;

4. melakukan kaukus bilamana perlu;

5. mendorong para pihak untuk menelusuridan menggali kepentingan mereka; dan

6. mencari berbagai pilihan atau opsi-opsipenyelesaian yang terbaik bagi para pihak.56

Tolok Ukur Keberhasilan MediasiAli Muhtarom dalam artikelnya menilai

bahwa ukuran keberhasilan mediasi pada perkaraperceraian adalah jumlah perkara yang dicabut,walaupun hal ini tidak menutup kemungkinanproses pencabutan tersebut tidak disebabkanoleh proses mediasi yang disediakan di pengadilantetapi terkadang melalui pertimbangan para pihakberperkara sendiri. Hal ini karena pada prinsipnya,proses mediasi bisa dilakukan sepanjang prosesberperkara di pengadilan masih berjalan, baik itudilakukan melalui lembaga mediasi yang disediakandi pengadilan maupun di luar pengadilan yangdilakukan oleh para pihak berperkara sendiri.

Parameter keberhasilan mediasi adalah ter-capainya kesepakatan-kesepakatan para pihakyang berperkara dalam menyelesaikan sengketayang mereka hadapi. Namun demikian, bukanberarti keberhasilan mediasi dalam masalah per-ceraian hanya diukur dari tercapainya kesepakatanpara pihak untuk tidak bercerai. Jika parameterini yang digunakan selama ini, maka tingkatkeberhasilan mediasi dalam perkara perceraiantidak akan menunjukkan angka yang signifikan.

Di pengadilan sendiri, peranan mediasimerupakan instrumen efektif untuk mengatasipenumpukan perkara di pengadilan, dan me-maksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalammenyelesaikan sengketa. Disamping prosespengadilan yang bersifat memutus (adjudikatif).57

Mediasi memiliki karakteristik umum, yaitu (1)adanya proses atau metode, (2) terdapat parapihak yang berlawanan atau perwakilannya,(3) dengan dibantu pihak ketiga yaitu disebutmediator, dan (4) berusaha melalui diskusi dan

56 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, HukumAdat dan Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana,2011), Cet. Ke-2,h. 181.

57 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah…, h. 311.

perundingan untuk mendapatkan keputusan yangdisetujui para pihak. Secara singkat, mediasi dapatdianggap sebagai suatu proses pengambilankeputusan dengan bantuan pihak tertentu(facilitated decision-making, atau facilitatednegotiation). Dapat juga digambarkan sebagaisuatu sistem dimana mediator mengatur prosesdan para pihak mengontrol hasil akhir, meskipunnampaknya agak terlalu menyederhanakan. 58

Mediasi perlu dilakukan karena memilikikelebihan, antara lain (a) memberikan kepada parapihak perasaan kebersamaan, dimana kedudukandan upaya penentuan hasil akhir perundingandicapai menurut kesepakatan bersama tanpatekanan dan paksaan dan (b) memberikansolusi yang bermuara win-win solution. 59

Dalam perkara perceraian, tentu mediator jugaharus membantu para pihak yang tetap inginbercerai untuk menyelesaikan masalah-masalahyang timbul akibat perceraian, seperti masalahpembagian harta bersama, masalah hak asuhanak, masalah pembayaran hutang yang terjadiketika masih dalam perkawinan, masalah nafkahanak, masalah mut’ah maupun nafkah iddah. Danapabila tercapai kesepakatan perdamaian dalammasalah-masalah yang timbul akibat perceraiantersebut, maka hal itu termasuk keberhasilanmediasi. Jika kesepakatan perdamaian tercapai,mediator wajib merumuskan isi kesepakatan danditandatangani oleh para pihak dan mediator.60

Adapun dalam rumusan Rakernas MahkamahAgung tahun 2012 bidang Peradilan Agama Nomor15 menyebutkan, bahwasannya mediasi dalamperkara perceraian yang kumulatif dianggapberhasil walaupun perceraiannya berlanjut,demikian juga mediasi dalam rekonvensi.61 Mediasidipercaya sebagai upaya perdamaian yang lebihadil daripada putusan pengadilan yang bersifatmenang-kalah. MA memberikan perhatian serius

58 Edi As’Adi, Hukum Acara Perdata dalam perspektifmediasi (ADR) di Indonesia, cet.ke-1 (Yogyakarta: GRAHA ILMU,2012), h. 4.

59 Edi As’Adi, Hukum Acara Perdata..., h. 460 Muhammad Isna Wahyudi, “Mediasi dalam Sorotan”,

http://www.badilag.net/data/e-dokumen/5-rumusan%20agama%2020.pdf, akses 20 Oktober 2015

61 RAKERNAS MA RI 2012, “Rumusan Hasil Diskusi KelompokBidang Peradilan Agama (Komisi II)”, http://badilag.net/data/e-dokumen/5-rumusan%20agama%2012, pdf, akses 20 Oktober 2015

113 |


dalam persoalan ini. Upaya ke arah itu telah adayang tertuang dalam PERMA Nomor 2 Tahun2003 yang kemudian diperbaharui dengan PERMANomor 1 Tahun 2008, bahkan saat ini sudah adarancangan PERMA yang baru, tinggal menunggupengesahannya. Pasca berlakunya PERMA Nomor1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, pelaksanaan mediasi dalam setiapperkara yang diterima PA merupakan keharusan(Qonditio sine qua non).62

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menuntutmediator dalam upaya mendamaikan para pihakyang bersengketa dalam mediasi, bukan sekedarkemampuan dengan menggunakan teknik-teknikyang telah diatur dalam PERMA ini dengantujuan agar pihak yang bersengketa mengakhirisengketanya dengan cara damai. Dalam PERMAini, mediasi terintegrasi dengan proses yangsedang berjalan meskipun dalam pemeriksaanyang berbeda.63

Peradilan Agama sebagai bagian dariperadilan yang ada di Indonesia telah melaksana-kan maksud yang terkandung dalam PERMANomor 1 Tahun 2008 termaksud, meskipuntingkat keberhasilannya masih relatif kecil.Padahal target dan tujuan mediasi sebagaimanayang disebutkan dalam konsideran PERMA salahsatunya untuk menekan jumlah penumpukanperkara di pengadilan. Karakteristik perkara diPengadilan Agama yang merupakan bagian dari“family court” dan didominasi oleh perkara ceraigugat dan cerai talak adalah persoalan yangberhubungan dengan sengketa perasaan, yaituhati yang terluka yang seringkali menimbulkanketegangan emosional dan psikologis bagi masing-masing pihak yang bersengketa, sehingga sulituntuk mencari titik temu penyelesaian secaradamai. Budaya masyarakat Indonesia padaumumnya belum akan datang ke pengadilanuntuk mengurus perceraian, kecuali setelahperselisihan antara suami-isteri mencapai titik

62 Yuniati Faizah (hakim PA Bantul), Prakik Mediasi diPengadilan Agama, makalah Pelatihan Mediasi dan Advokasiyang diselenggarakan oleh Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

puncak. Kondisi ini membutuhkan persiapan yangberbeda ketika akan melakukan mediasi yangberkaitan dengan harta benda, seperti perkaragugatan waris, gugatan harta bersama, gugatannafkah dan sebagainya.64

Praktik mediasi di Pengadilan Agamabelum sampai menyentuh perkara-perkarayang muncul dalam proses persidangan melaluituntutan balik (rekonvensi). Padahal tuntutanrekonvensi tersebut pada dasarnya merupakansatu perkara lain yang kebetulan pemeriksaannyadisatukan dengan perkara awal (konvensi) untuktujuan efektifitas dan efisiensi serta sinkronisasisepanjang dibenarkan oleh ketentuan yangberlaku.65

Untuk kasus di Pengadilan Agama, mayoritasperkara cerai talak yang dihadiri oleh pemohondan termohon di persidangan disertai dengantuntutan balik oleh termohon sebagai penggugatrekonvensi. Tuntutan balik itu pada umumnyameliputi perkara nafkah lampau (madhiyah),nafkah iddah, mut’ah, hadhanah dan nafkah anak,sebagian diantaranya harta bersama. Oleh karenaperkara ini muncul di tengah persidangan, makaterhadap perkara ini tidak pernah ditempuh upayaperdamaian melalui mediasi dengan alasan prosespersidangan telah berjalan dan tahap persidangantelah dilalui.

Apabila direnungkan dengan seksama, darisegi substansi, perkara-perkara yang munculdalam tuntutan balik pada dasarnya adalahperkara tersendiri, kepentingannya berbedadan terpisah dengan pokok perkara. Hanyasaja karena terdapat kaitan yang erat denganperkara awal, maka pemeriksaannya dibenarkanbersamaan dengan pokok perkara. Dalam praktikpemeriksaan perkara gugatan rekonvensi secaraumum selama ini tidak lagi ditempuh upayaperdamaian oleh majelis, hanya dalam beberapakasus ditemukan adanya perdamaian khususuntuk rekonvensi atas inisiatif para pihak yangberperkara. Padahal, jika merujuk kepada asasumum Hukum Acara yang berlaku, semestinyasetiap sengketa yang diperiksa di persidangan

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,tanggal 19 – 20 September 2015 di ruang Technoclass FakultasSyari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 1

63 Yuniati Faizah (hakim PA Bantul), Prakik Mediasi diPengadilan Agama..., h. 1



| 114


harus diawali dengan upaya perdamaian. Namundalam kenyataan praktik di persidangan, khusus-nya pemeriksaan tuntutan balik tidak didahuluioleh upaya perdamaian, melainkan langsungkepada tanggapan tergugat rekonvensi yangbersamaan dengan replik dalam konvensi.Dengan demikian, terhadap tuntutan rekonvensilangsung ke proses jawab-menjawab. Apabilaterjadi kesepakatan dalam tahap jawab-menjawabtersebut, maka majelis hakim akan memutuskanberdasarkan kesepakatan, sebaliknya apabila tidakterjadi kesepakatan, maka majelis hakim akanmemutus perkara tersebut berdasarkan alat buktidan pertimbangan sendiri.

Dalam realita yang ditemukan di lapangan,putusan majelis hakim dalam rekonvensi yang tidakdidasari oleh kesepakatan para pihak cenderungmenjadi pemicu ketidakpuasan para pihak yangberperkara, sehingga mendorong mereka untukbanding dan kasasi. Mediasi dalam perkarakumulasi harus dicermati secara profesionaldan proposorsional. Dalam praktik di PengadilanAgama sangat sering ditemukan perkara-perkara kumulasi. Prosentase perkara terbesardi Pengadilan Agama adalah masalah perceraiandan sebagian diantaranya dikumulasikan dengangugatan nafkah, hadanah, dan harta bersama danlain lain sepanjang dibenarkan oleh ketentuanyang berlaku.

Dalam kumulasi ini, perkara perceraianditempatkan sebagai pokok perkara, sedang-kan yang lain ditempatkan sebagai pelengkap(accessoire). Keterbatasan kemampuan mediatordalam menyelesaikan perkara-perkara perceraiandisebabkan perkara perceraian dianggap masalahabstrak karena terkait dengan masalah hati, bisadimaksimalkan dalam memediasi penyelesaiansengketa yang riil seperti gugatan nafkah,hadhanah, harta bersama, meskipun ditempatkansebagai accessoir. Yang terpenting dalam perkarahadhanah, mediasi merupakan jalan yang efektifuntuk menyelesaikan persoalan hak asuh anak,mengingat terhadap perkara ini sulit untukdilakukan eksekusi.

154 Rbg. Yang mengakibatkan putusan batal demihukum. Hanya saja di Pengadilan Agama tingkatkeberhasilan mediasi ini masih sangat jauh dariharapan. Pada tahun 2013-2014 hanya sekitar 5 %perkara yang berhasil dimediasi sehingga targetdan tujuan mediasi sebagaimana yang disebutdalam konsideran PERMA yang salah satunyauntuk menekan jumlah penumpukan perkara dipengadilan, masih jauh panggang dari api.66

Usaha mendamaikan para pihak yang akanbercerai harus benar-benar diupayakan semaksimalmungkin untuk mengantisipasi dampak yang lebihburuk karena yang mendapat dampak langsungdari perceraian adalah anak-anak. Atas dasar ini,para ulama ahli fikih menetapkan kaidah-kaidahantara lain “ ”ا (bahaya itu harus dihilangkan);dan “ ” (menolak bahayadidahulukan atas menarik kemanfaatan).67 Apabilaperceraian terjadi maka akan berakibat tidak baikuntuk perkembangan dan pertumbuhan sang anak.Beberapa alasan misalnya kurangnya kasih sayangdan perhatian dari kedua orang tuanya karenaorang tua akan berpisah, anak merasa kesepiankarena tidak bisa berkumpul dan sharing kepadaorang tuanya, antara orang tua dan anak kurangbebas untuk bertemu dan lain-lain. Dalam poinini, anak merupakan salah satu alasan kuat bagipara pihak agar tidak melanjutkan perceraian danmencabut perkaranya (dalam arti berdamai). Yangartinya “mencegah kemadharatan harus lebihdiutamakan daripada mengharap kemaslahatan”,oleh sebab itu upaya memaksimalkan peranmediasi dalam rangka menjaga keutuhan rumahtangga dari munculnya perceraian harus diusahkansemaksimal mungkin. Mengingat dampak negatifdari adanya perceraian sangat besar terhadapkarakter anak yang orangtuanya bercerai. Belumlagi dampak terhadap keluarga besar dari pasangansuami isteri yang bercerai. Sehingga kegagalanmediasi yang berakibat munculnya perceraian tidakcukup hanya dilihat dari putusanya perkawinanantara mantan suami dan mantan isteri, namunlebih dari itu harus dilihat dampak yang lebih luas.

Di bawah ini merupakan beberapa faktor

Sejak munculnya PERMA Nomor 1 Tahun2008, mediasi yang wajib dilakukan, ketikaprosedur mediasi tidak dilaksanakan merupakanpelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/

66 Yuniati Faizah (hakim PA Bantul), Prakik Mediasi diPengadilan Agama..., h 4

67 Muhammad Abu Zahrah,Ushul Fiqih,Penerjemah SyefullahMa’shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), Cet. Ke-8, h.565.

115 |











115 |











115 |


penyebab tidak efektifnya mediasi di PeradilanAgama, sehingga hasilnya tidak maksimal danberujung pada perceraian68. Faktor-faktor tersebutantara lain:

1. masih sangat minimnya jumlah hakimmediator yang sudah mengikuti pelatihanmediasi tingkat nasional (bersertifikatmediator). Sehingga hal tersebut sangatberdampak pada rendahnya kualitas mediasidan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi,

2. semakin banyaknya jumlah perkara yangmasuk ke pengadilan, sementara di sisi lainjumlah hakim yang ada sangat terbatas,sehingga hakim mediator tidak dapatmemaksimalkan proses mediasi yang di-lakukan, karena hakim yang bersangkutanjuga harus menyidangkan perkara lainnyadalam waktu yang tidak terlalu berjauhan,

3. kondisi psikologis para pihak yang berperkaradi persidangan dalam kondisi puncakemosional dan memiliki kemauan dan tekadyang bulat untuk bercerai. Sehingga hakimmediator sulit untuk mencari titik temupenyelesaian secara damai,

4. semakin banyaknya perkara yang masukke lingkungan Peradilan Agama, baikpada pengadilan tingkat pertama ataupunpengadilan tingkat banding. Sehinggaupaya mediasi yang dilakukan oleh hakimmediator menjadi kurang maksimal, karenapara hakim mediator tidak hanya disibukkanuntuk memediasi para pihak dalam perkaratertentu saja, namun pada waktu yang hampirbersamaan juga harus terlibat menyidangkanperkara lain yang sedemikian banyaknya.Sehingga konsentrasi hakim mediatormenjadi terpecah dan tidak maksimal dalammemediasi para pihak yang berperkara,

5. polosnya para pihak untuk berniat cerai,sementara mereka belum mengerti penting-nya mediasi69 sehingga menganggap tidakbegitu penting untuk hadir dalam per-

68 Damsyi Hanan, “Membludaknya Perkara Masuk diPengadilan Agama Pasca One Roof Sistem dan PerananMediasi dalam Mengurangi Penumpukan Perkara”., Makalah2011, h. 12

69 Damsyi Hanan, “Membludaknya Perkara Masuk diPengadilan Agama..., h. 22

sidangan. Akibatnya, karena sidang hanyadihadiri oleh salah satu pihak yang berperkarasaja maka sidangpun diputus secara verstek.Dampaknya, hakim mediator sulit untukmembantu menyelesaikan masalah, palingtidak membantu memberikan jalan keluar,sehingga diharapkan dapat tercapai suatukesepakatan bersama dari masing-masingpihak yang bersengketa,

6. kurang aktifnya para pihak dalam prosesmediasi sehingga ketidakaktifan para pihakdalam proses mediasi cukup berpengaruhdalam proses mediasi berlangsung. Para pihakyang hanya diam saja dan hanya mendengarapa yang disampaikan oleh hakim mediatorhal tersebut menyulitkan mediator dalammencapai kesepakatan, dan

7. kurangnya keterbukaan para pihak dalamperkara perceraian untuk mengungkapkanmasalahnya, dan

8. Sifat ego masing-masing pihak yang besar,sehingga para pihak hanya mementingkankepentingan dan juga emosinya sendiri.Sehingga hakim mediator terkadang sulitmenjadi penengah dan mendengar per-masalahan dan keinginan mereka satu samalain.70

Melihat situasi itu, mediasi merupakan halyang penting sebagai media untuk menengahiperkara perselisihan dan berperan untuk men-damaikan atau menengahi perkara perceraian,sehingga suami-istri mengurungkan niatnya untukbercerai, meski pada akhirnya segala keputusanjatuh pada suami-istri, apakah mereka inginbercerai atau meneruskan perkawinan. Sepertidiajarkan oleh Islam, yang memerintahkan untukmenyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia, sebaiknya diselesaikan denganjalan perdamaian. Seperti firman Allah SWT dalamSurah Al-Hujurat (49) ayat 10:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah

70 Damsyi Hanan, “Membludaknya Perkara Masuk diPengadilan Agama..., h. 12-13.

| 116

















| 116

















| 116


bersaudara karena itu damaikanlah antara keduasaudaramu dan bertakwalah kepada Allah supayakamu mendapat rahmat”.

Maksud ayat di atas, jika ada dua orang yangbertengkar atau berperkara maka damaikanlahmereka, perdamaian itu hendaklah dilakukandengan adil dan benar, sebab Allah mencintaiorang yang berlaku adil. Seorang mediator atauhakam yang bertugas untuk mendamaikan parapihak yang bersengketa, dalam menyelesaikanperkara harus menggali dan mendengarketerangan kedua belah pihak71, sehinggamengetahui masalah yang diperselisihkan, agarbisa menjadi penengah dari perkara tersebut.

SimpulanDari paparan di atas maka dapat disimpulkan

bahwa praktik mediasi di lingkungan PeradilanAgama masih belum berjalan secara efektif.Hal tersebut terlihat dari minimnya tingkatkeberhasilan mediasi dalam menanggulangi angkaperceraian. Fenomena masih belum efektifnyapraktik mediasi di lingkungan Peradilan Agamadisebabkan oleh beberapa hal, diantaranyaadalah (1) masih sangat minimnya jumlah hakimmediator yang sudah mengikuti pelatihan mediasitingkat nasional (bersertifikat mediator). Sehinggaberdampak pada rendahnya kualitas mediasidan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi; (2)semakin banyaknya jumlah perkara yang masukke pengadilan, sementara di sisi lain jumlahhakim yang ada sangat terbatas, sehingga hakimmediator tidak dapat memaksimalkan prosesmediasi yang dilakukan; (3) kondisi psikologispara pihak yang berperkara di persidangan dalamkondisi puncak emosional dan memiliki kemauandan tekad yang bulat untuk bercerai; (4) semakinbanyaknya perkara yang masuk ke lingkunganPeradilan Agama, baik pada pengadilan tingkatpertama ataupun pengadilan tingkat banding.Sehingga upaya mediasi yang dilakukan olehhakim mediator menjadi kurang maksimal;(5) para pihak hanya berniat cerai dan belummengerti pentingnya mediasi; (6) kurang aktifnyapara pihak dalam proses mediasi; (7) kurangnya

71 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata diLingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet.Ke-5, h. 151.

keterbukaan para pihak dalam perkara perceraianuntuk mengungkapkan masalahnya; dan (8) sifatego masing-masing pihak yang besar, sehinggapara pihak hanya mementingkan kepentingandan juga emosinya sendiri

Pustaka AcuanAbbas, Syahrizal, Mediasi dalam Hukum Syari’ah,

Hukum Adat dan Hukum Nasional, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011, Cet.Ke-2.

Zahrah, Muhammad Abu, Ushul Fiqih, diter-jemahkan oleh Syefullah Ma’shum dkk,Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, Cet. Ke-8,

Agama, Departemen RI, Alquran dan Terjemahnya,Surabaya: Mekar, 2004.

Amriani, Nurnaningsih, Mediasi AlternatifPenyelesian Sengketa Perdata di Pengadilan,Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, Cet.Ke-1.

Arifin, Winarsih, Farida Soemargono, KamusPerancis Indonesia, Jakarta: PT GramediaPustaka Utama, t.t.

Arto, A. Mukti, Peradilan Agama dalam SistemKetatanegaraan Indonesia, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2012.

As’adi, Edi, Hukum Acara Perdata dalam PerspektifMediasi (ADR) di Indonesia, Yogyakarta: GrahaIlmu, 2012, Cet. Ke-1.

Bahan Pelatihan Mediator Hakim Agama angkatanI Diklat MA RI 2009.

Echols, John M., Hasan Shadily, Kamus InggrisIndonesia An English-Indonesian Dictionary,Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Faizah, Yuniati, (hakim PA Bantul), Prakik Mediasidi Pengadilan Agama, makalah disampaikandalam Pelatihan Mediasi dan Advokasi duahari, yang diselenggarakan oleh JurusanAl-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ahdan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,tanggal 19 – 20 September 2015

Fatkhurrahman, Ricy, “Peran hakim mediator dalampenyelesaian perkara perceraian di PengadilanAgama Wates Tahun 2009-2010 pasca PERMANo. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi diPengadilan Agama”, Skripsi tidak diterbitkan,Yogyakarta: Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan HukumUIN Sunan Kalijaga, 2011.

117 |


Fuady, Munir Fuady, Arbitrase Nasional AlternatifPenyelesaian Sengketa Bisnis, Bandung: PTCitra Aditya Bakti, 2000, Cet. Ke-1.

Hamami, Taufik, Peradilan Agama Dalam reformasiKekuasaan Kehakiman di Indonesia, Jakarta:Tatanusa, 2013.

Hanan, Damsyi, “Membludaknya Perkara Masukdi Pengadilan Agama Pasca One Roof Sistemdan Peranan Mediasi dalam MengurangiPenumpukan Perkara”., Makalah 2011.

Hermansyah, “Ada Perubahan Penting MengenaiMediasi”, http;//www, badilag.net. diakses20 Oktober 2015.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)INPRES No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

IslamManan, Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata

di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta:Kencana, 2008, Cet. Ke-5.

Muhdlor, A.Zuhdi, Memahami Hukum Perkawinan:Nikah, Talaq, Cerai dan Rujuk, Bandung: AlBayan, 1994.

Muhdlor, A. Zuhdi, “Kompetensi”, disampaikanpada perkuliahan Hukum Acara PerdataJurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah FakultasSyari’ah dan Hukum UIN Sunan KalijagaYogyakarta Tahun 2011

Muhtarom, Ali, “Mencari Tolok Ukur EfektifitasMediasi dalam Perkara Perceraian”, http://www.badilag.net. diakses 20 Oktober 2015

Nasution, Khoiruddin, Hukum Perkawinan IDilengkapi Perbandingan Undang-UndangNegara Muslim Komtemporer, Edisi revisi,Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974tentang Perkawinan

PERMA Nomor 02 Tahun 2003 tentang ProsedurMediasi di Pengadilan

PERMA No 1 Tahun 2008 tentang ProsedurMediasi di Pengadilan

RAKERNAS MA RI 2012, “Rumusan Hasil DiskusiKelompok Bidang Peradilan Agama (KomisiII)”, http://badilag.net., diakses 20 Oktober 2015

Reglemen Tot Regeling Van Rechtswezen In DeGewesten Buiten Java En Madura (RBg)

Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik,Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang PemberdayaanLembaga Perdamaian

UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-PokokKekuasan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan AgamaUU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

KehakimanUU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan

terhadap UU No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama

UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan KeduaTerhadap UU No 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama

Wahyudi, Muhammad Isna, “Mediasi dalamSorotan”, dalam http://www.badilag.net.diakses 20 Oktober 2015

Winarta, Frans Hendra, Hukum PenyelesaianSengketa Arbitrase Nasional Indonesia danInternasional, Edisi kedua, Jakarta: SinarGrafika, 2012.

Date post:	03-Nov-2021
Category:	Documents
Upload:	others
View:	3 times
Download:	0 times

EFEKTIVITAS PERAN MEDIASI DALAM MENANGGULANGI …

Documents