Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pemerintah Kota Samarinda
Adityo Hidayat, S.Kom, M.B.A, CISA
PT. Gamatechno Indonesia
Biodata
Pendidikan
S1 Ilmu Komputer UGM
S2 Magister Manajemen UGM
Courses
IT Governance with COBIT5, trained by Prof. Richardus Eko Indrajit
Big Data and Analytics Summer School, University of Essex, United Kingdom
Certifications
Certified Information Systems Auditor (CISA)
Websites
PortalReksadana.com
SepedaSehat.com
gebetSaham.com
Contact
E-Mail: [email protected]
WA: 08112511989
Passion
Coding
Cycling
Coffee
Buku
Membangun Kota dan Kabupaten Cerdas:
Sebuah Panduan Bagi Pemerintah Daerah,
Gadjah Mada University Press, 2018
Faktor Pendorong
Perpres Nomor 95 Tahun 2018
Permen PanRB Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012
Pemenuhan Indikator SPBEPermen PanRB Nomor 5 Tahun 2018
Aspek 2 Kebijakan Internal Layanan SPBE
Indikator 8 Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas
Indikator 9 Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian
Indikator 10 Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran
Indikator 11 Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan
Indikator 12 Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja
Indikator 13 Kebijakan Internal Layanan Pengadaan
Indikator 14 Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik
Indikator 15 Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Indikator 16 Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System
Indikator 17 Kebijakan Internal Layanan Publik Instansi Pemerintah
Domain 1 Kebijakan Internal SPBE
Aspek 1 Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
Indikator 1 Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah
Indikator 2 Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi
Indikator 3 Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah
Indikator 4 Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK
Indikator 5 Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data
Indikator 6 Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi
Indikator 7 Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai
Pemenuhan
Indikator
SPBEPermen PanRB
Nomor 5 Tahun 2018
Pemenuhan
Indikator
SPBEPermen PanRB
Nomor 5 Tahun 2018
Domain 2 Tata Kelola SPBE
Aspek 3 Kelembagaan
Indikator 18 Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah
Indikator 19 Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi
Aspek 4 Strategi dan Perencanaan
Indikator 20 Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah
Indikator 21 Anggaran dan Belanja TIK
Aspek 5 Teknologi Informasi dan Komunikasi
Indikator 22 Pengoperasian Pusat Data
Indikator 23 Integrasi Sistem Aplikasi
Indikator 24 Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai
Domain 3 Layanan SPBE
Aspek 6 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 25 Layanan Naskah Dinas
Indikator 26 Layanan Manajemen Kepegawaian
Indikator 27 Layanan Manajemen Perencanaan
Indikator 28 Layanan Manajemen Penganggaran
Indikator 29 Layanan Manajemen Keuangan
Indikator 30 Layanan Manajemen Kinerja
Indikator 31 Layanan Pengadaan
Aspek 7 Layanan Publik Berbasis Elektronik
Indikator 32 Layanan Pengaduan Publik
Indikator 33 Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Indikator 34 Layanan Whistle Blowing System
Indikator 35 Layanan Publik Instansi Pemerintah
Pemenuhan Indikator Evaluasi SPBEPermen PanRB Nomor 5 Tahun 2018
TINGKAT KEMATANGAN PADA KAPABILITAS PROSES
• Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan.
• Proses tata kelola dilaksanakan secara ad-hoc.1. Rintisan
• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di Instansi Pemerintah
• Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan.
2. Terkelola
• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di Instansi Pemerintah.
• Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standardisasi.3. Terstandardisasi
• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar Instansi Pemerintah.
• Proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.
4. Terintegrasi dan Terukur
• Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal.
• Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan.5. Optimum
Pemenuhan Indikator Evaluasi SPBEPermen PanRB Nomor 5 Tahun 2018
TINGKAT KEMATANGAN PADA KAPABILITAS FUNGSI TEKNIS
• Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah.1. Informasi
• Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah.2. Interaksi
• Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.3. Transaksi
• Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lain.4. Kolaborasi
• Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.5. Optimalisasi
Pemenuhan Perpres SPBEPerpres Nomor 95 Tahun 2018
Pemenuhan Perpres SPBEPerpres Nomor 95 Tahun 2018
Tata Kelola TIK
Komite TIKBiaya dan
Investasi
Pengembanga
n TIK
Infrastruktur AplikasiData dan
Informasi
Layanan TIKMonitoring
dan Evaluasi
Filosofi TIK
• Bagi seluruh OPD
• Berbasis ketugasanPemanfaatan
• Berbasis data primer
• Orkestrasi lintas sektorKeterpaduan
• Suprastruktur
• Sinergi kemitraanKeberlangsungan
Keberlangsungan Layanan TIK
Layanan TIK
PengembanganInfrastrukturSoftware ContentSDM
ImplementasiPelatihanSimulasiPendampinganTransferKnowledge
Tata KelolaKebijakanKewenanganWorkflow
“Exist” “Live” “Routine”
Keberlangsungan Layanan TIK
Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3
Layanan TIK
Pengembangan
InfrastrukturSoftware
ContentSDM
Implementasi
PelatihanSimulasi
PendampinganTransferKnowledge
Tata Kelola
KebijakanKewenangan
Workflow
“Exist” “Live” “Routine”
Layanan TIK
PengembanganInfrastruktur
Software
ContentSDM
ImplementasiPelatihan
Simulasi
PendampinganTransferKnowledge
Tata KelolaKebijakan
Kewenangan
Workflow
“Exist” “Live” “Routine”
Layanan TIK
PengembanganInfrastrukturSoftware Content
SDM
ImplementasiPelatihanSimulasiPendampingan
Transfer
Knowledge
Tata KelolaKebijakanKewenanganWorkflow
“Exist” “Live” “Routine”
Pertimbangan Desain Kelembagaan
Sebuah kelembagaan TIK dengan kapabilitas
Mampu mewujudkan data primer tunggal, menyelaraskan seluruh inisiatif pengembangan TIK institusi, orkestrasi layanan/bispro (sinergi) lintas sektoral untuk merespon dinamika perubahan, melahirkan berbagai instrumen kebijakan beserta penegakannya
Mampu mengamankan atau menjamin keberlangsungan layanan beserta sumber daya TIK, baik SDM, fisik dan anggaran
Mendorong co-creation penciptaan layanan inovatif TIK melalui sinergi kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat
Kelembagaan
Organ Tata KelolaPemerintah Kota Organ Manajemen
Owners and Stakeholders
GoverningBody
ManagementOperations
and Execution
Delegate
Accountable Monitor Report
Set DirectionInstruct &
Align
Organ Tata Kelola
Organ Manajemen
Plan Build Run Monitor
Evaluate
MonitorDirect
Struktur tata kelola terkait leadership:
Setiap institusi pemerintahan harus menetapkan Chief Information Officer
(CIO).
CIO ini bertugas mengkoordinasi perencanaan, realisasi, operasional harian
dan evaluasi internal TIK di institusinya masing-masing, bekerja sama
dengan satuan kerja TIK dan satuan kerja pengguna lainnya.
Struktur tata kelola terkait dengan hubungan sinergis antar satuan kerja
dalam satu institusi atau hubungan sinergis antar institusi:
Setiap institusi pemerintahan harus membentuk Komite TIK.
Komite TIK ini mewadahi kepentingan satuan kerja TIK dan satuan
kerja pengguna TIK, mengkoordinasikan perencanaan dan
operasional inisiatif TIK strategis institusi
Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007
CIO Institusi
Komite TIK Institusi
• Dinas KominfoSatuan Kerja Pengelola
TIK Institusi
• OPDSatuan Kerja Pemilik
Proses Bisnis Institusi
Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007
Satuan Kerja Pengelola TIK Institusi
Bertanggung jawab atas implementasi sistem TIK, sesuai dengan spesifikasi
kebutuhan yang diberikan oleh Satuan Kerja Pemilik Proses Bisnis.
Bertanggung jawab atas keberlangsungan dan kualitas aspek teknis sistem
TIK dalam tahap operasional.
Bertanggung jawab atas pemeliharaan aset-aset TIK institusi.
Satuan Kerja Pemilik Proses Bisnis Institusi
Bertanggung jawab atas pendefinisian kebutuhan (requirements) dalam
implementasi inisiatif TIK.
Memberikan masukan atas implementasi TIK, khususnya kualitas operasional
sistem TIK.
Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007
Organ
Tata Kelola TIK
Komite TIK
Tim Pengarah
CIO
Pokja Kebijakan
Pokja PMO
Dinas Kominfo
WALIKOTA
OPD
Pokja SDM
PokjaKemitraan
Swasta/Masyarakat
Organ Tata Kelola TIK
Tim Pengarah diketuai oleh Walikota, beranggotakan pimpinan OPD yang merepresentasikan kebutuhan/kepentingan OPD terhadap TIK. Tim Pengarah memberikan masukan dan persetujuan atas seluruh inisiatif TIK
CIO merupakan pejabat dengan kewenangan melakukan harmonisasi pelaksanaan seluruh inisiatif TIK lintas OPD, memastikan terpenuhinya kebutuhan OPD yang selaras dengan arahan Tim Pengarah
Pokja Kemitraan mengkoordinasikan kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat untuk penciptaan layanan inovatif dan creative funding
• Pokja Kebijakan bertugas merumuskan kebijakan yang dibutuhkan,melakukan pemantauan serta penegakan terhadap implementasi kebijakan
• Pokja Project Management Office (PMO) bertugas melakukan penyelarasan anggaran/investasi TIK di lingkungan pemkab, memberikan asistensi teknis yang diperlukan untuk mendukung proses pengadaan barang/jasa TIK.
• Pokja SDM bertugas mengoptimalkan setiap posisi/jabatan keanggotaan dalam keseluruhan formasi tim TIK di Diskominfo serta OPD, sesuai persyaratan kompetensi.
Keanggotaan Komite TIK
Perpres 95/2018 Pasal 61
3) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi
dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
4) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah dijabat oleh sekretaris daerah.
Mekanisme Kerja Komite TIK
Komite TIK merupakan penggerak utama seluruh proses penerbitan payung hukum
yang diperlukan dalam penyempurnaan tata kelola TIK
Rapat Komite TIK dapat dilakukan setiap 3 bulan
Usulan materi kebijakan dapat diajukan oleh OPD
Usulan konsep kebijakan TIK harus disetujui oleh Tim Pengarah sebelum ditetapkan
Proses penyempurnaan berkelanjutan merupakan cerminan kematangan level 5
dalam evaluasi SPBE
Pendalaman
Materi
Penyusunan
Konsep
Kebijakan TIK
Pembahasan
Forum Pokja
Finalisasi
Konsep
Kebijakan TIK
Legal
Drafting
Aspek Biaya dan Investasi
Indikator 21: Proses perencanaan dan penganggaran TIK dikonsultasikan kepada
unit pengelola TIK
Permen PanRB Nomor 5 Tahun 2018
Domain 2 Tata Kelola SPBE Aspek 4 Strategi dan Perencanaan
Indikator 21 Anggaran dan Belanja TIK PertanyaanApakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki
perencanaan dan penganggaran TIK untuk penerapan SPBE?
Level 0
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5Hasil evaluasi seluruh perencanaan dan penganggaran TIK yang terintegrasi di unit pengelola TIK ditindaklanjuti sebagai
masukan perbaikan penyusunan anggaran tahun berikutnya.
Pilihan Saudara
Tidak terdapat perencanaan dan penganggaran TIK untuk penerapan SPBE.
Terdapat perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja tahunan untuk penerapan SPBE.
Terdapat perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja tahunan; sebagian perencanaan dan
penganggaran TIK dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masing-masing.
Terdapat perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja tahunan; seluruh perencanaan dan
penganggaran TIK dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK.
Seluruh perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja tahunan di Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah Saudara telah terintegrasi dan dapat dikendalikan di unit pengelola TIK, serta dapat dipantau dan dievaluasi secara
berkala.
Level 0
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Infrastruktur
Indikator 5: Kebijakan pengoperasian pusat data bagi semua unit kerja
Indikator 22: Prosedur pengoperasian pusat data telah diterapkan secara
konsisten oleh seluruh unit kerja
Permen PanRB Nomor 5 Tahun 2018
Domain 1 Kebijakan Internal SPBE Aspek 1 Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
Indikator 5 Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data Pertanyaan
Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara
memiliki kebijakan internal terkait pengoperasian
pusat data (data center )?
Level 0
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Kebijakan internal mendukung pengaturan pengoperasian pusat data untuk melaksanakan integrasi pusat data dengan pusat
data milik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain atau untuk rencana transisi penggunaan pusat data nasional.
Pilihan Saudara
Tidak terdapat kebijakan internal terkait pengoperasian pusat data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.
Terdapat konsep kebijakan internal terkait pengoperasian pusat data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.
Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan pengoperasian pusat data bagi sebagian unit kerja/perangkat
daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.
Kebijakan internal mendukung pengaturan pengoperasian pusat data bagi semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.
Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan
instansi.
Level 0
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Data dan Informasi
Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Pasal 26
3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Instansi Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan,
penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas
data dan informasi.
Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Pasal 49
2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur
data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
berdasarkan pedoman manajemen data SPBE
5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen data SPBE diatur dengan
Peraturan Menteri…
Aplikasi
REFERENSI:
Peraturan Pemerintah
Nomor 82 Tahun 2012
Bagian Keempat
Pasal 7 s.d 9
Layanan TIK
REFERENSI:
Peraturan Pemerintah
Nomor 82 Tahun 2012
Bagian Keenam
Pasal 12 s.d 15
Monev
REFERENSI:
1. Perpres Nomor 95 Tahun 2018
BAB VII Pemantauan dan Evaluasi SPBE
Pasal 70 s.d 71
2. Perpres Nomor 95 Tahun 2018
BAB IV Audit TIK
Pasal 55 s.d 58
Sumber Daya Manusia
REFERENSI:
Perpres Nomor 95 Tahun 2018
BAB III Manajemen SPBE
Bagian Keenam Manajemen SDM
Pasal 51
Aha!Mari kita diskusikan...