EVALUASI STRATEGI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT AGRIBISNIS MELALUI PENGUATAN
MODAL USAHA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI
M. Ridwan
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
ABSTRAK
Program of the Department of Agriculture breakthrough for poverty
alleviation and job creation , while reducing the development gap between
regions and the central region. Agriculture Agribusiness Development Program (
PUAP ) can not fully answer the problems that exist in the middle of farming
communities in some d istricts in Kuantan Singingi. In a research question: "
how Evaluation Strategies for Community Empowerment through Strengthening
Agribusiness Venture Capital District Farmers Group in Kuantan Singingi,
especially the realization of Agriculture Agribusiness Development Program (
PUAP ) ? " The author tries to answer through research using descriptive
method , which describes
the facts obtained through observation , in -depth interviews and document
review using qualitative analysis.
From the results of this study concluded that 1 ) the low effectiveness of
Rural Agribusiness Development Program ( PUAP ) 2 ) low efficiency
RuralAgribusiness Development Program ( PUAP ) especially kurangny a Human
Resources , 3 ) at least sufficient information to Rural Agribusiness Development
Program ( PUAP ) information particularly early or early identification of
potential agricultural community 4 ) lack of implementation of aspects of
similarity or alignment of the Agribusiness Development Program ( PUAP ) Rural
especially the persistence of a particular approach kausus advance of farmers
and workers to get assistance from the Agribusiness Development Program (
PUAP ).5 ) associated with the responsiveness of the Agribusiness Development
Program ( PUAP ) has led to a pretty good 6 ) lack of precision targeting and
objectives Agribusiness Development Program ( PUAP ) can be seen from the
misuse of program funds are utilized by farmers to other issues .
Keywords: Evaluation, Strategy, Community Empowerment, Agribusiness,
Strengthening Capital, Farmers Group
LATARBEKALANG
Konsep “pemberdayaan” (empowerment) telah mengubah konsep
pembangunan dan sekaligus strategi bagaimana mengentaskan kemiskinan
khususnya di pedesaan.
Dengan adanya strategi pemberdayaan masyarakat desa kususnya bagi
masyarakat Agribisnis melalui menguatan modal usaha kelompok tani,
diharapkan dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada pada masyarakat
petani.
Melalui Keputusan Menteri Pertanian (KEPMENTAN) Nomor
545/Kpts/OT.160/9/2007 dibentuk tim Pengembangan Usaha Agribisnis
Perdesaan (PUAP).
Program PUAP memiliki tujuan antara lain:
1. Untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran melalui
penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di
perdesaan sesuai dengan potensi wilayah.
2. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus
Kelompok Tani , penyuluh dan penyelia mitra tani
3. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk
pengembangan kegiatan usaha agribisnis
4. Meningkatkan fungsi kelembagaanekonomi petani menjadi jejaring
atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akseske permodalan.
5. mitra lembaga keuangan dalam rangka akseske permodalan.
Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) dimulai sejak
tahun 2008. Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tersebut telah disalurkan
sebagian besar kepada Kelompok Tani -Kelompok Tani dengan nilai Rp 1,0573
trilyun dengan jumlah rumah tangga petani yang terlibat adalah sekitar 1,32 juta.
Penyaluran dana PUAP disalurkan melalui Kelompok Tani selaku kelembagaan
tani yang berfungsi sebagai pelaksana PUAP. Hal ini dilakukan dengan harapan
Kelompok Tani PUAP dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan
dikelola oleh petani. Penyaluran dana PUAP difokuskan untuk daerah-daerah
yang tertinggal namun memiliki potensi pengembangan agribisnis.
Berdasarkan kondisi dan kenyataan yang penulis temukan pada observasi
awal, dimana strategi pemberdayaan masyarakat agribisnis ini yang ada pada
Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) belum sepenuhnya
dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat petani
di beberapa kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi, hal ini dikarenakan:
1. Masih banyaknya masyarakat petani yang belum mendapatkan
program pemberdayaan seperti Program Pengembangan Usaha
Agribisnis Pertanian (PUAP) sehingga banyak lahan pertanian
yang tidak dikelola oleh petani.
2. Banyaknya syarat dalam memperoleh modal dari program
pemberdayaan, salah satunya yang memberatkan petani adalah
syarat menyertakan jaminan berupa surat-surat berharga
(sertifikattanah/bangunan, sporadik atau BPKB) sementara
masyarakat petani tidak mempunyai syarat-syarat yang telah
ditetapkan dalam memperoleh dana pada Program Pengembangan
Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) .
3. Masih rendahnya kinerja Kelompok tani, diantaranya terlihat dari:1)
masih rendah pelayanan dalam kegiatan simpan pinjam, 2) jauhnya
Jarak/lokasi pelayanan antara tempat tinggal anggota dengan
sekretariat kelompok tani.
4. Belum maksimalnya pendamping dalam memberikan bantuan
kepada kelompok tani penerima modal dalam Program
Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) .
5. Ada indikasi terjadi penyimpangan penggunaan dana Program
Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP).
Sehubungan dengan masih rendahnya dampak dari pelaksanaan strategi
pemberdayaan Masyarakat agribisnis di Kuantan singingi dengan bantuan modal
usaha tani, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menetapkan
judul : “Evaluasi Strategi Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis melalui
Penguatan Modal Usaha Kelompok Tani di Kabupaten Kuantan Singingi”
Perumusan Masalah
Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu
:Bagaimanapelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat agibisnis melalui
PenguatanModal Usaha Kelompok Tani diKabupaten Kuantan Singingi?
Tujuan Penelitian
Untuk mengevaluasi pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat
agibisnis melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Tani di Kabupaten
Kuantan Singingi.
TINJAUAN TEORITIS
1. Kebijakan Publik
Kebijakan publik sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Dunn
mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu sama
lain, termasuk di dalammnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan.
Kebijakan public tersebut dibuat oleh badan pemerintah, suatu atau unit-unit
administrasi yang memobilisasi sumberdaya financial dan manusia
2. Evaluasi Kebijakan
Suatu program dapat dievaluasi apabila ada tolak ukur yang bisa dijadikan
penilaian terhadap program yang telah berlangsung, berhasilnya atau tidak
berhasilnya suatu program berdasarkan tujuan yang sudah tentu memiliki tolak
ukur yang nantinya harus dicapai dengan baik oleh sumber daya yang
mengelolanya.
Menurut William N. Dunn kriteria evaluasi sebagai berikut:
1. Efektivitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil
(akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya
tindakan, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis,
selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya.
2. Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk
menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan
hubungan antara efektivitas dan usaha
3. Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas
memuaskan kebutuhan.
4. Kesamaan atau perataan, berhubungan erat dengan rasionalitas legal
menunjuk pada distribusi program
5. Responsivitas, berhubungan erat dengan seberapa jauh program dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat baik dari sisi kebijakan itu sendiri
maupun pemanfaatannya.
6. Ketepatan, mengarah pada apakah hasil dari perencanaan program
berguna bagi masyarakat.
3. Konsep Pemberdayaan
Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi
yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru
pembangunan, yakni yang bersifat “people-centered, participatory, empowering,
and sustainable”Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi
kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah
proses pemiskinan lebih lanjut (safety net), yang pemikirannya belakangan ini
banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep
pertumbuhan dimasa yang lalu.
Program PUAP merupakan program terobosan Departemen Pertanian untuk
penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus mengurangi
kesenjangan pembangunan antar wilayah pusat dan daerah serta antar sub sektor.
PUAP berbentuk fasilitasi bantuan modal usaha petani anggota baik petani
pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani.
Adapun sasaran yang diharapkan dari program PUAP adalah :
1. Berkembangnya usaha agribisnis di 10.524 desa miskin atau tertinggal
sesuaidengan potensi pertanian desa.
2. Berkembangnya 10.524 Kelompok Tani atau Poktan yang dimiliki
dan dikelola olehpetani.
3. Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani
ataupeternak (pemilik dan atau penggarap) skala kecil, buruh tani; dan
4. Berkembangnya usaha pelaku agribisnis yang mempunyai usaha
harian,mingguan maupun musiman.
4. Gambaran Umum Pelaksanaan Puap
PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha untuk
petanianggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah
tanggatani.Program ini bertujuan untuk membantu mengurangi tingkat
kemiskinan danmenciptakan lapangan kerja di perdesaan serta membantu
penguatan modal dalamkegiatan usaha di bidang pertanian sehingga pada
akhirnya dapat meningkatkankesejahteraan petani. Operasional penyaluran dana
PUAP dilakukan denganmemberikan kewenangan kepada Kelompok Tani yang
telah memenuhipersyaratan.
Kelompok Tani juga didampingi oleh tenaga penyuluh pendamping dan
penyelia mitratani. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Kelompok
Tani sebagai penyalurPUAP antara lain :
1. Memiliki SDM yang mampu mengelola usaha agribisnis;
2. Memiliki struktur kepengurusan yang aktif;
3. Dimiliki dan dikelola oleh petani;
4. Dikukuhkan oleh bupati atau wali kota.
5. Kerangka Pemikiran
Gambar Skema Kerangka Pemikiran
6. Metodologi Penelitian
A. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif
kualitatif yakni untuk mengumpulkan, meringkas, menyajikan
danmendeskripsikan data sehingga memberikan informasi yang berguna.
Metode ini berguna untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai
karakteristik Kelompok Tani PUAP di Kabupaten Kuantan Singingi
B. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive).
Daerahyang dipilih sebagai tempat penelitian mengenai Dampak Program
PengembanganUsaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Terhadap Kinerja
PEMERINTAH
PEMERINTAH DAERAH
EVALUASI
Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Melalui
Penguatan Modal Usaha Kelompok Tani Di
Kabupaten Kuantan Singingi
Efektifitas Efesiensi Kecukupan Kesamaan atau
Perataan
Responsivitas Ketepatan
Terlaksana dengan baik
Terlaksana
Kelompok Tani adalahKabupaten Kuantan Singingi di pilih Kecamatan
yangtelah menerima bantuan Program Pengembangan UsahaAgribisnis
Perdesaan (PUAP).
C. Penelitian akan dilakukan di 7 desa yang menerima Program
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)Waktu penelitian
dilakukan pada minggu pertama Julisampai dengan minggu ke tiga
Oktober 2013.
Desa yakni:
1. Desa Kampung Baru (Kecamatan
Gunung Toar)
2. Desa Kampung Medan
(Kecamatan Kuantan Hilir)
3. Desa Kampung Tengah
(Kecamatan Kuantan Hilir)
4. Desa Pulau Rengas (Kecamatan
Pangean)
5. Desa Sukaping (Kecamatan
Pangean)
6. Desa Talontam ( Kecamatan
Benai)
7. Desa Banjar Benai (Kecamatan
Benai)
7. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten
Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 tahun 1999, tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna,
Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri
dari 12 (dua belas) kecamatan dengan luas wilayah 7,656,03 km2, yang berada
pada posisi antara 0000 -1
0 00 Lintang Selatan dan 101
0 02 - 101
0 55 Bujur
Timur.
Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai potensi pertanian yang sangat
besar untuk dikembangkan.Daya dukung dan luas lahan yang besar, lebih dari
setengah jumlah penduduk bekerja pada sektor pertanian dengan ketrampilan
dasar yang dimiliki, pasar yang tersedia dengan infrastruktur yang sedang
digalakkan, merupakan modal dasar untuk pengembangan agribisnis.Data
tanaman pangan meliputi luas panen dan hasil produksi tanaman bahan makanan,
sayuran, dan buah-buahan. Luas Panen tanaman padi Kabupaten Kuantan
Singingi selama tahun 2001 yaitu 10.237 Ha dengan total produksi 41.312, 16 ton.
8. Hasil Dan Pembahasan
A. Efektivitas Program
Dalam pencapaian Efektivitas Program Pengembangan Usaha Agribisnis
Perdesaan (PUAP)salah satu yang mempengaruhi adalah sumber daya Manusia
aparat pemerintahan yang terkait dengan Program Pengembangan Usaha
Agribisnis Perdesaan (PUAP)Khususnya organisasi pelaksanaan PUAP yakni
Tingkat Kecamatan dan tingkat Desa (Pelaksana PUAP di tingkat Desa terdiri dari
GAPOKTAN, Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani) sangat berperan
penting dalam mensukseskan Program Pengembangan Usaha Agribisnis
Perdesaan (PUAP) karena berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan persoalan
Efektifitas program pada awal dan yang terpenting adalah sejauhmana tingkat
Desa (Pelaksana PUAP di tingkat Desa terdiri dari GAPOKTAN, Penyuluh
Pendamping dan Penyelia Mitra Tani) menjalankan tugas dan fungsinya. Temuan
di lapangan masih rendahnya Ketersediaan Sumber daya manusia dalam
menjalankan program ini di tingkat desa terutama Sumber daya manusia pada
tenaga Penyuluh Pendamping.
B. Efisiensi Program
Di lihat dari Efisiensi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
(PUAP) dimana dalammewujudkan Efisiensi yang memudahkan para petani baik
dalam modal usaha pertanian maupun dalam bimbingan atau penyuluhan
pertanian di Kabupaten Kuantan Singingi.
Efisiensi dalam Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
(PUAP) merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang dilakukan oleh
seluruh pihak yang terkait baik dari pemerintah yang mempunyai Tim yang
bertingkat maupun dari masyarakat petani yang mendapatkan program bantuan.
Untuk melihat efisiensi dalam Program Pengembangan Usaha Agribisnis
Perdesaan (PUAP) yang diwujudkan dengan Pola Dasar Dan Strategi
Pelaksanaan PUAP, kriteria seleksi desa dan GAPOKTAN penerima PUAP tata
cara dan prosedur penyaluran PUAP, organisasi pelaksanaan PUAP serta
pembinaan dan pengendalian
Melihat efiesensi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
(PUAP)dalam peningkatan pertanian di desa-desa di Kabupaten Kuantan
Singingi, masih rendahnya hubungan kerjasama dalam menjalankan tugas
masing-masing Tim yang ada, baik di Tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun ddi
tingkat Desa, hal ini akan menyulitkan bagi para petani yang tersebar sebanyak 21
desa, khususnya untuk tingkat Desa yakni para Penyuluh Pendamping dan para
Penyelia Mitra Tani dengan Tingkat Kecamatan dalam menjalankan tugas dan
fungsinya masih terasa kurang maksimal sehingga keberadaannya kurang efisien
dalam pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
(PUAP).
C. Kecukupan Program
Indikator yang digunakan untuk mengukur kecukupan pada evaluasi
Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kabupaten
Kuantan Singingi ini adalah kemudahan akses informasi bagi pemerintah maupun
bagi para petani berkenaan dengan pelaksanaan Program Pengembangan Usaha
Agribisnis Perdesaan (PUAP) di kabupaten Kuantan Singingi.
Kecukupan Informasi sangat diperlukan bagi Tim yang ada dalam program
baik tingkat provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan tim Tingkat Desa terutama
informasi awal berkenaan identifikasi potensi ekonomi desa karena proses tahap
awal dalam mendapatkan dana bantuan ini bila tidak diperhatikan secara cermat
dan profisonal maka hasil program sudah dipastikan tidak akan mengena sasaran
dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam program ini.
Kecukupan informasi dalam Program Pengembangan Usaha Agribisnis
Perdesaan (PUAP), masih rendah hal ini dapat dilihat dari beberapa hal yang
menyebabkan rendahnya kecukupan informasi dari tingkat desa baik untuk Para
Petani maupun informasi yang diberikan oleh GAPOKTAN, Penyuluh
Pendamping dan Penyelia Mitra Tani masih perlu ditingkatkan. Kurang terjadinya
komunikasi yang baik antara Petani dengan petugas atau aparat pemerintah yang
terkait dengan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
adalah penyebab rendahnya pengetahuan dan kemampuan para petani dalam
menjalankan tujuan dan sasaran yang diharapkan pada Program Pengembangan
Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).
D. Kesamaan atau Perataan
Dilihat dari Kesamaan atau Perataan khususnya pemerataan destribusi
bantuan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) juga
menjadi hal penting untuk diperhatikan, pendistribusian akan memperlihatkan
pada kesamaaan atau perataan dalam program pertanian yang diberikan dalam
Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kabupaten
Kuantan Singingi .
Terjadinya pelanggaran terhadap kesamaan atau perataan dalam
pendistrubisan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), hal
ini jelas dapat dilihat dari beberapa kasus yang diperoleh dari informan dimana
adanya pendekatan khusus yang terjadi baik antara petugas atau aparat terkait
dalam Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) hal ini tentu
akan merugikan para petani lain yang benar-benar potensi dan layak untuk di
berikan bantuan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
atau lebih tepatnya adanya perlakukan yang berbeda bagi calon penerima bantuan
Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).
E. Responsivitas Program
Responsivitas Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
berhubungan erat dengan seberapa jauh Program Pengembangan Usaha Agribisnis
Perdesaan (PUAP) dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Petani kabupaten
Kuantan Singingi baik dari sisi kebijakan itu sendiri maupun pemanfaatannya.
Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Responsivitas terhadap Program
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), pada kategori cukup baik,
terlihat permasalahan dalam aspek respon ini adalah para petani tidak merespon
dengan baik pada awal yakni identifikasi potensi ekonomi desa yang berbasis
usaha pertanian karena pada tahap ini masyarakat petani kurang dilibatkan
sehingga kecurigaan timbul di kalangan masyarakat petani desa.
F. Ketepatan Program
Ketepatan dalam Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
(PUAP) merupakan keuntungan bagi masyarakat petani di Kabupaten Kuantan
Singingi karena sangat beguna bagi kebutuhan masyarakat petani di desa-desa
baik itu untuk peningkatan pendapatan ataupun peningkatan fasilitas pertanian di
Kabupaten Kuantan Singingi.
Masih rendahnya pencapaian tujuan dari Program Pengembangan Usaha
Agribisnis Perdesaan (PUAP) yakni ketepatan antara tujuan program dengan apa
yang dilakukan oleh para petani, menjadi catatan tersendiri, hal ini terjadi hampir
disetiap desa-desa yang mendapatkan bantuan dari Program Pengembangan Usaha
Agribisnis Perdesaan (PUAP), ketidak sesuaian antara tujuan program dengan
prilaku para petani menyebabkan program ini dijadikan sebagai salah satu tempat
untuk mendapatkan uang bagi para petani bukan tempat atau program untuk
meningkatkan sector pertanian di desa-desa di Kabupaten Kuantan Singingi.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilaksanakan tentang Evaluasi
Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Melalui Penguatan Modal Usaha
Kelompok Tani di Kabupaten Kuantan Singingi, maka ditarik suatu kesimpulan
sebagai berikut:
Masih rendahnya manfaat yang dirasakan oleh petani di desa-desa yang
mendapatkan dana bantuan dalamProgram Pengembangan Usaha Agribisnis
Perdesaan (PUAP) dikarenakan: 1) kurang baiknya Efektivitas Program
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) 2) rendahnya efisiensi
Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) khususnya
kurangnya Sumber Daya Manusia, 3) sedikitnya kecukupan informasi terhadap
Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) khususnya
informasi awal atau identifikasi awal potensi pertanian masyarakat 4) kurang
terlaksananya aspek kesamaan atau perataan pada Program Pengembangan Usaha
Agribisnis (PUAP)Perdesaan khususnya masih adanya kausus adanya pendekatan
khusus anatar petani dan petugas untuk mendapatkan bantuan dari Program
Pengembangan Usaha Agribisnis (PUAP)5) terkait dengan responsivitas Program
Pengembangan Usaha Agribisnis (PUAP) sudah mengarah kepada cukup baik 6)
rendahnya ketepatan sasaran dan tujuan Program Pengembangan Usaha
Agribisnis (PUAP) dapat dilihat dari penyalahgunaan dana bantuan program oleh
petani yang dimanfaatkan ke persoalan lain.
Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan disimpulkan di atas,
maka disusunlah beberapa saran atau rekomendasi Program Pengembangan Usaha
Agribisnis Perdesaan (PUAP)sebagai berikut :
1. Bagi aparatur pemerintah ( tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa)
Diharapkan aparatur pemerintah ( tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa)
Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mampu menjalankan tugas,
tanggungjawabnya serta fungsinya sesuai dengan Keputusan Menteri
Pertanian (KEPMENTAN) Nomor 545/Kpts/OT.160/9/2007.
98
sehinggaProgramPengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
dapat berjalan dengan baik.
2. Bagi Petani Penerima Bantuan Program Pengembangan Usaha Agribisnis
Perdesaan (PUAP). Diharapkan Petani Penerima Bantuan Program
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) harus benar-benar
paham serta membuka ruang untuk berkomunikasi dengan petugas
(TingkatDesa) sehingga bimbingan dan pendampingan dapat dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya.
DAFTAR PUSTAKA
Buku Bacaan
Abidin, Said Zainal. 2004. Kebijakan Publik. Jakarta: Penerbit Pancur
Siwah
---------2008.Strategi Kebijakan dalam Pembangunan dan Ekonomi Politik,
Suara Bebas. Jakarta
Aida. Dkk. 1992. Penyuluhan Pembangunan di Indonesia. Jakarta. Pustka
Pembangunan.
Ali, Madekhan, 2007.Orang Desa : Anak Tiri Perubahan, Averroes Press.
Malang
Baedhowi. 2004. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang
Pendidikan: Studi Kasus di Kabupaten Kendal dan Kota
Surakarta, Disertasi Departemen Ilmu Administrasi FISIP
Universitas Indonesia, Jakarta
Bhenyamin Hoessein. 2002. Diskusi Kebijakan Desentralisasi Dan Otonomi
Daerah Dalam Jangka Panjang Bappenas. Jakarta
Budiarjo, Miriam. 2007Dasar – Dasar Ilmu Politik. PT. Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta
Chriswardani Suryawati. 2005. Memahami Kemiskinan Secara
Multidimensional (understanding multidimension of poverty)
Universitas, Semarang, Jawa Tengah
Departemen Pertanian. Kebijakan Teknis Program Pengembangan Usaha
Agribisnis Perdesaan. Jakarta: Departemen Pertanian RI.
Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua.
Gadjah Mada University Press. Yogyakar
Dwijowijoto, Riant, Nugroho.2004. Kebijakan Publik Formulasi,
Implementasi dan Evaluasi. PT. Alex Media Komputindo.
Jakarta
---------2008. Public Policy.Elek Media Komputindo. Jakarta
Edward III dan Sharkansky dalam widodo Joko.2001 Good Governance.
Insani Cendikia. Surabaya
Gajayanake, Stanley, dan Jaya Gajayanake, 1996.Community
Empowerment,Dekalb
Halim.Abdul. (2001)Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi
Pertama, UPP AMP YKPN. Yogyakarta
Hill, Michael. (ed.). 1993. The Policy Process: A Reader. New York:
Harvester- Wheatsheaf
---------2006. Implementing Public Policy.Sage, London
Islamy, M. Irfan, 2001.Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi
Aksara, Jakarta,
Istianto, Bambang. 2009, Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif
Pelayanan Publik. Mitra Wacana Media, Jakarta
Kartasasmita,Ginanjar,1997.Pembangunan untuk Rakyat (Memadukan
Pertumbuhan dan Pemerataan, CIDES. Jakarta
Kumar, S, 2002,Methods for Community Participation: A Complete Guide
for Practitioners, London: ITDG
Labodo, Muhadam. 2008Mamahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian,
Teori, Konsep, dan Pengembangannya. PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta
Lele, Gabriel, 1999, Post Modernisme dalam Pengembangan Wacana
Formulasi Kebijakan. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Yogyakarta
Mardiasmo. (2002)Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi Press
Yogyakarta
Masrizal.2008. Partisipasi Publik dalam APBD dalam Padang Ekspres.
Padang.
Moeloeng, J, Lexy. 2004 .Metodology Penelitian kualitatif Remaja
Rosdakarya. , Bandung
Muhammad Firdaus. 2009.Manajemen Agribisnis. Jakarta Bumi Aksara.
Nakamura, Robert T and FrankSmallwood. 1980. The Politics of Policy
Implementation, St. Martin Press, New York
Nazaruddin. 2005, Memahami APBD dengan Benar, Bagaimana
Pelaksanaannya oleh Pemerintah Daerah,E-parlemen DIY
Ndraha, Taliziduhu. 1990.Pembangunan Masyarakat : Mempersiapkan
Masyarakat Tinggal Landas, Rineka Cipta Jakarta
--------2003. Budaya Organisasi, Ed 2, PT. Rineka Cipta. Jakarta
………2003 Kyberndogi (Ilmu Pemerintahan Baru), Rineka Cipta,.
Jakarta.
Nugroho, Iwan, Dahuri, Rokhmin, 2004.Pembangunan Wilayah : Perspektif
Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan, P3ES Jakarta
Nugroho, Riant, D. 2001. Reinventing Indonesia. Jakarta: Elex Media
Komputindo. Jakarta
Nyoman Sumaryadi, 2005. Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi
Daerah, Citra Utama, Jakarta
Riwu Kaho, Josef, 1983. Fungsi-Fungsi Pemerintahan ; Badan Diklat
Depdagri. Jakarta
Robert.T.Nakamura, Frank Smallwood.1980 Politik implementasi kebijkan
(the politics of policy implementation) New York. St Martin’s
Press
Ryaas Rasyid, 2001.Penjaga Hati Nurani Pemerintahan, Yarsif Watampone,
Jakarta
Safrina, Dian. 2003. Studi Formulasi Kebijakan, Studi Kasus:Penentuan
Harga Crudepalm Oil di Sumatera Utara. Administrasi Negara.
USU. Medan
Slamet, M. 2003.Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan.: IPB
Press.Bogor
Soeharto Edi. 2008 Membangun Masyarakat Memberdayakan
Rakyat:Kajian Strategis.Refika Aditama. Bandung
Sondang P. Siagian . 1985. Masyarakat dan Pembangunan Desa. LP3ES.
Jakarta
Sokanto Soerjono. 2000. Sosiologi Suatu Pengantar. PT Raja Grafindo
Persada. Jakarta.
Sukirno, Sadono, 2006.Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah, dan dasar
Kebijakan, Edisi Kedua. Kencana, Jakarta
Supriyanto, Budi. 2009, Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas
Strategis). CV. Mediabrilian, Jakarta
Surbakti, Ramlan. 1999, Memahami Ilmu Politik.Gramedia, Jakarta
Syahyuti. 2007. Kebijakan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani
(KELOMPOK TANI ) Sebagai Kelembagaan Ekonomi Di
Perdesaan. Jurnal
Syaukani 2002. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta
Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003.“Kebijakan Publik yang Membumi.”
Lukman Offset YPAPI. Yogyakarta
Tarigan1, Antonius. 2000. Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial:
Studi Kasus Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten
Dati II Lebak, Jawa Barat, Tesis Masigter Administrasi Publik
UGM Yogyakarta
Tayibnapis, Farida Yusuf. 2000. Evaluai Program. Rineka Cipta. Jakarta
Wahab, Solichin A. 1991. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke
Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta
Wattimena, Reza A. A. 2007,Melampaui Negara Hukum Klasik. Kanasinus,
Yogyakarta
Wibawa, Samodra. 1994. Kebijakan Publik, Intermedia, Jakarta
Winarno, B. 2007.Teori dan proses kebijakan publik.Media Pressindo.
Yogyakarta
Peraturan Perundang-Undangan
Keputusan Menteri Pertanian (KEPMENTAN) Nomor
545/Kpts/OT.160/9/2007
Web-Internet
Delivery, 2004, Pemberdayaan Masyarakat,
http://www.deliveri.org/guidelines