Final-juknis Sandang-(Hsl Htl Ritzen 23-9-13)

8/18/2019 Final-juknis Sandang-(Hsl Htl Ritzen 23-9-13)

1/41

1

PERATURAN

KEPALA

BADAN

NASIONAL

PENANGGULANGAN

BENCANA

NOMOR

.......

TAHUN

2013

TENTANG

PETUNJUK

TEKNIS

PELAKSANAAN

BANTUAN

SANDANG

DALAM

STATUS

KEADAAN

DARURAT

BENCANA.

BADAN

NASIONAL

PENANGGULANGAN

BENCANA

(BNPB)

2013


2/41

2

DAFTAR

ISI

PERATURAN

KEPALA

BADAN

NASIONAL

PENANGGULANGAN

BENCANA

NOMOR....

TAHUN

2013

TENTANG

PETUNJUK

TEKNIS

PELAKSANAAN

BANTUAN

SANDANG

DALAM

STATUS

KEADAAN

DARURAT

BENCANA.

LAMPIRAN

:

PERATURAN

KEPALA

BADAN

NASIONAL

PENANGGULANGAN

BENCANA

NOMOR....

TAHUN

2013

TENTANG

PETUNJUK

TEKNIS

PELAKSANAAN

BANTUAN

SANDANG

DALAM

STATUS

KEADAAN

DARURAT

BENCANA.

BAB

I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Ruang Lingkup dan sasaran

D. Batasan Istilah

E. Sistematika

BAB

II

PRINSIP,

KEBIJAKAN

DAN

STRATEGI

A. Prinsip

B. Kebijakan

C. Strategi

BAB

III

SASARAN,

JENIS

DAN

STANDAR

BANTUAN

A. Sasaran Pemberian Bantuan

B. Jenis dan Standar Pemberian Bantuan

BAB

IV MEKANISME DAN PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN

A. Mekanisme Pemberian Bantuan

1. Bantuan dari Dana Siap Pakai BPBD Kabupaten/Kota

2. Bantuan dari Dana Siap Pakai BPBD Provinsi

3. Bantuan dari Dana Siap Pakai BNPB, K/L

4. Bantuan yang bersumber dari Masyarakat, LSM/NGOs dan Dunia Usaha

5. Bantuan yang

bersumber

dari

Masyarakat

dan

Lembaga

Internasional

B. Prosedur Pemberian Bantuan

BAB.

V

MONITORING

EVALUASI,

PENDAMPINGAN

DAN

PELAPORAN

A. Monitoring

B. Evaluasi

C. Pendampingan

D. Pelaporan

BAB

VI

PENUTUP

LEMBAR

KELENGKAPAN


3/41

3

PERATURAN

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR ....... TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK

TEKNIS

PEMBERIAN

BANTUAN

SANDANGDALAM

STATUS

KEADAAN

DARURAT

BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan

Bantuan Bencana

dan

Peraturan

Kepala

Badan

Nasional

Penanggulangan

Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan

Pemenuhan Kebutuhan Dasar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan

Bencana tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sandang dalam

Status Keadaan Darurat Bencana;

Mengingat : 1. Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah

terakhir

dengan

Undang‐

Undang

Nomor

12

tahun

2008

tentang

perubahan kedua atas Undang‐Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008

No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

2. Undang‐Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang‐Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5063);


4/41

4

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan

Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4829);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga

Internasional dan Lembaga Asing Non‐Pemerintah dalam Penanggulangan

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830;

7. Peraturan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional

Penanggulangan Bencana; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008

Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

9. Peraturan Menteri

Keuangan

Nomor

: /MENKEU/SK/I/2013

tentang

Pedoman

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 145/MENKES/SK/I/2007 tentang

Pedoman Penanggulangan Bencana bidang Kesehatan.

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial

untuk Korban Bencana.

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 7 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Sosial Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Bantuan

Sosial untuk Korban Bencana.

13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun

2008 tentang

Tata

Cara

Pemberian

Bantuan

Pemenuhan

Kebutuhan

Dasar.

14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 22

Tahun 2010 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing

Non Pemerintah pada saat Tanggap Darurat;

15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A

Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status

Keadaan Darurat Bencana;


5/41

5

MEMUTUSKAN

:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN SANDANG DALAM STATUS

KEADAAN DARURAT BENCANA.

Pasal

1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sandang dalam Status Keadaan Darurat Bencana

sebagaimana tersebut

dalam

Lampiran

Peraturan

ini

merupakan

pelaksanaan

dari

Peraturan

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana pasal

17 ayat (2) butir (f) yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal

2


sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan acuan bagi Pelaksana Pengelola Bantuan

Sandang.

Pasal

3

Hal‐hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kemudian.

Pasal

4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal …………………… 2013

KEPALA

BADAN

NASIONAL

PENANGGULANGAN

BENCANA

SYAMSUL

MA’ARIF

Diundangkan

di

Jakarta

Pada

Tanggal

…………………………………..

2013

MENTERI

HUKUM

DAN

HAK

AZASI

MANUSIA

REPUBLIK

INDONESIA

AMIR

SYAMSUDIN

BERITA

NEGARA

REPUBLIK

INDONESIA

TAHUN

2013

NOMOR.............................


6/41

6

LAMPIRAN

:

PERATURAN

KEPALA

BADAN

NASIONAL

PENANGGULANGAN

BENCANA

NOMOR

:

....

TAHUN

2013

TANGGAL

:

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN SANDANG

DALAM STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA

BAB

I

PENDAHULUAN

A.

Latar

Belakang

Indonesia merupakan wilayah yang memiliki potensi serta intensitas kejadian bencana

cukup tinggi baik bencana alam, non alam maupun bencana sosial. Bencana yang terjadi

telah menimbulkan korban jiwa, kerusakan tempat hunian dan berbagai fasilitas rumah

tangga, serta kerusakan sarana dan prasarana publik yang ada. Akibatnya terjadi

pengungsian, ketidak normalan kehidupan dan penghidupan masyarakat serta

terganggunya pelaksanaan pembangunan.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari tahapan kegiatan sebelum

terjadinya bencana, saat terjadi bencana, serta pasca bencana. Kewenangan dan tanggung

jawab utama penyelenggaraan penanggulangan bencana ada pada pemerintah, pemerintah

daerah dan masyarakat yang dilakukan secara terarah, terkoordinasi dan terpadu.

Penanggulangan bencana, terutama pada status keadaan darurat bencana harus cepat,

tepat dan efektif, untuk memastikan para korban bencana dapat tertolong dan terpenuhi

kebutuhan dasarnya. Hal ini sesuai dengan Undang‐Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana yang telah memberikan rambu‐rambu bahwa pemenuhan

kebutuhan dasar antara lain mencakup sandang (pasal 53 butir (c), Peraturan Pemerintah

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang

menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar terdiri dari bantuan penyediaan sandang

pasal 52

ayat

(1)

butir

(c)

dan

Peraturan

Pemerintah

Nomor

22

Tahun

2008

tentang

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana pasal 17 ayat (2) butir (f)

menyatakan bahwa penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau

jasa untuk sandang.

Pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang merupakan hal penting bagi korban bencana

1. Untuk bertahan hidup selama status keadaan darurat bencana,

2. Untuk melindungi diri dari iklim dan menguatkan daya tangkal terhadap gangguan

kesehatan dan penyakit,

3. Menjaga harkat dan martabat manusia serta

4. Untuk mempertahankan kehidupan keluarga dan masyarakat sejauh memungkinkan

dalam situasi yang sulit, baik yang bersifat sementara maupun bersifat tetap.


7/41

7

Untuk mengatur lebih lanjut mengenai bagaimana pengelolaan bantuan sandang dapat

dilaksanakan, dibutuhkan acuan yang jelas bagi pelaksana pemberi bantuan berupa


dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud


dimaksudkan sebagai acuan dalam kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan sandang

bagi pengelola dan pelaksana pemberi bantuan yang berasal dari pemerintah,

pemerintah daerah, dan non pemerintah pada lingkup daerah, nasional dan

internasional.

2. Tujuan

Tujuan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sandang dalam Status Keadaan Darurat

Bencana adalah :

a. Terpenuhinya standar bantuan sandang untuk memenuhi kebutuhan dasar yang

dapat digunakan sebagai acuan dalam pemberian bantuan.

b. Terselenggaranya proses pengelolaan bantuan sandang untuk masyarakat korban

bencana secara, efektif dan akuntabel (cepat, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan), sesuai prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan.

C.

Ruang

lingkup

dan

sasaran

Ruang lingkup terdiri dari :

1. Pendahuluan;

2. Prinsip, kebijakan dan strategi pemberian bantuan sandang;

3. Jenis, standar dan mekanisme bantuan sandang;

4. Monitoring, evaluasi, pendampingan dan pelaporan;

5. Penutup

Sasaran

meliputi:

1. Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota,

2. Masyarakat korban bencana.

3. Kelompok dunia usaha,

4. LSM/NGOs dalam maupun luar negeri

D. Batasan Istilah

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor

non‐alam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.


8/41

8

2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang terdiri dari

penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan

pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi.

3. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat

kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang terdiri dari

kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan

dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan

prasarana dan

sarana.

4. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Presiden,

Gubernur, Bupati/Wali Kota untuk jangka waktu tertentu atas usul/rekomendasi

BNPB/BPBD. Status keadaan darurat mencakup: siaga darurat, tanggap darurat dan

transisi darurat ke pemulihan.

5. Status Siaga Darurat adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang

direkomendasikan oleh Kementerian/Lembaga yang berwenang.

6. Status Tanggap Darurat adalah suatu keadaan pada saat terjadi bencana sampai

dengan jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah atas usul BNPB/BPBD.

7. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat

yang dilakukan

bersifat

sementara

dengan

tujuan

agar

sarana

prasarana

vital

dapat

berfungsi secara minimal.

9. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah

lembaga non departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan.

10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah

perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi

penanggulangan bencana di daerah.

11. Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana adalah suatu sistem penanganan darurat

bencana yang digunakan oleh semua instansi/lembaga dengan mengintegrasikan

pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan dan anggaran.

12. POSKO adalah Pos Komando Kedaruratan yang dibentuk pada saat keadaan darurat

yang meliputi tahap siaga darurat, tahap tanggap darurat dan transisi dari tahap tanggap darurat ke tahap pemulihan yang dapat berupa pos komando tanggap darurat

dan atau pos komando lapangan dan pos pendukung yang merupakan satu kesatuan

sistem penanganan darurat.

13. Tim Reaksi Cepat BNPB/BPBD adalah tim yang ditugaskan oleh Kepala BNPB/BPBD

sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan kaji cepat bencana dan

dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka

penanganan darurat bencana.

14. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi

kebutuhan dasar pada saat status keadaan darurat.


9/41

9

15. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah

untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana, yang dimulai dari siaga

darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.

16. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal

dunia akibat bencana.

17. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari

tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk

bencana.

18. Bantuan Sandang adalah bantuan yang bersumber dari dana siap pakai pemerintah

yang dikelola oleh BNPB.

19. Sandang adalah keperluan individu berupa pakaian, peralatan tidur, dan alat

kebersihan pribadi.

20. Pengelola Bantuan Sandang adalah BNPB/BPBD yang mengendalikan pelaksanaan

bantuan.

21. Pelaksana Bantuan Sandang adalah pihak‐pihak yang ditunjuk BNPB/BPBD untuk

melaksanakan kegiatan pemberian bantuan.

22. Standar

minimum

bantuan

adalah

angka

terendah/tingkat

minimum

yang

harus

dipenuhi dalam pemenuhan kebutuhan sandang bagi korban bencana.

23. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur

organisasi Perserikatan Bangsa‐Bangsa atau yang menjalankan tugas‐tugas mewakili

Perserikatan Bangsa‐Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing

non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa‐Bangsa.


10/41

10

BAB II

PRINSIP,

KEBIJAKAN

DAN

STRATEGI

A. Prinsip

Prinsip ‐ prinsip dalam pemberian bantuan sandang terdiri dari :

1. Cepat dan tepat.

Pelaksanaan

bantuan

sandang

dilakukan

secara

cepat

dan

tepat

sesuai

dengan

tuntutan keadaan sehingga para korban bencana segera mendapat bantuan.

2. Prioritas.

Pemberian bantuan sandang dilakukan berdasarkan skala prioritas yaitu

mengutamakan korban bencana yang memiliki resiko tinggi/rentan (bayi, BALITA,

anak‐anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat, orang sakit, dan orang lanjut

usia).

3. Koordinasi dan keterpaduan.

Pelaksanaan bantuan sandang dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dalam

pengadaan dan pemberian bantuan didasarkan pada pembagian tugas yang jelas dan

saling mendukung.

4. Berdaya Guna

dan

Berhasil

Guna.

Pemberian bantuan sandang dilakukan agar dapat memberi manfaat secara optimal

dalam memenuhi kebutuhan dasar para korban bencana.

5. Transparansi

Pelaksanaan Bantuan sandang dilakukan dengan semangat keterbukaan.

6. Akuntabilitas.

Pelaksanaan Bantuan sandang dilakukan secara akuntabel dalam pengadaan dan

pemberian bantuan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan

perundang‐undangan.

7. Kemitraan.

Pelaksanaan Bantuan sandang dilakukan bekerja sama dengan pihak terkait melalui

kesetaraan dalam

pengadaan

dan

pemberian

bantuan

dapat

melibatkan

berbagai

pihak secara proposional.

8. Pemberdayaan.

Pelaksanaan Bantuan sandang dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam

pengadaan dan pemberian bantuan untuk meningkatkan kemampuan korban bencana

secara partisipatif

9. Non Diskriminatif.

Pelaksanaan Bantuan sandang dilakukan dengan tidak memberikan perlakuan yang

berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras dan aliran politik apapun dalam

pemberian bantuan.


11/41

11

10. Non Proselitisi

Pelaksanaan Bantuan sandang dilakukan dengan tidak menyebarkan agama atau

keyakinan kepada korban bencana.

11. Manusiawi.

Pelaksanaan Bantuan sandang hendaknya memperhatikan faktor martabat,

keselamatan, keamanan, dan kelayakan sehingga para pengungsi dapat hidup secara

layak.

12. Kearifan Lokal

Pelaksanaan Bantuan sandang memperhatikan nilai dan norma serta budaya yang

berlaku pada masyarakat setempat.

B. Kebijakan

1. Menggunakan pendekatan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Pemerintah,

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan institusi non pemerintah yang terkait.

2. BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai Koordinator Pelaksana pemberian bantuan

sandang pada lokasi bencana di wilayah kewenangannya masing‐masing.

3. Pemberian bantuan sandang untuk sampai ke daerah/lokasi bencana yang sulit

dijangkau dapat menggunakan alat transpostasi (darat, laut, udara) yang cepat dan

tepat sesuai kebutuhan.

4. Memberikan penjaminan pemenuhan hak masyarakat korban bencana terutama

pelayanan kebutuhan sandang secara adil dan sesuai standar minimum.

5. Pemberian bantuan sandang dilaksanakan secara tepat dan cepat, terencana, terpadu,

dan terkoordinir untuk masing‐masing lokasi bencana berdasarkan data yang akurat

dan akuntabel.

B. Strategi

1. Pemerintah, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota memfasilitasi penyiapan dan

penyediaan sumber daya sedekat mungkin dengan lokasi rawan bencana.

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus berperan aktif dalam

mengkoordinasikan dan mengendalikan SKPD/OPD terkait.

3. Sumber daya yang berasal dari pemerintah, LSM/NGO, masyarakat dan dunia usaha

dikelola secara akurat untuk digunakan seoptimal mungkin dalam hal pemberian

bantuan kepada para korban bencana.

4. Dalam rangka pendistribusian bantuan sandang ke daerah/lokasi bencana yang sulit

dijangkau dapat bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga, dunia usaha , LSM/NGO

dan masyarakat.


12/41

12

5. Bantuan sandang disesuaikan dengan karakteristik daerah/masyarakat setempat

dengan tetap mengupayakan terpenuhinya standar minimum dalam pemenuhan

kebutuhan dasar.

6. Pemberian bantuan secara cepat dan tepat oleh BNPB/BPBD sebagai Koordinator

Lapangan harus bertumpu pada inisiatif dan peran serta masyarakat ( participatory

community ) dengan memperhatikan kearifan lokal.


13/41

13

BAB III

SASARAN,

JENIS

DAN

STANDAR

PEMBERIAN

BANTUAN

A. Sasaran

Bantuan

1. Korban bencana, pengungsi baik perorangan maupun rumah tangga

2. Masyarakat yang terkena dampak bencana

B. Jenis

dan

standar

bantuan

1. Paket bantuan sandang berupa perlengkapan pribadi/pakaian berdasarkan tingkat

usia,

iklim/musim

dan

jenis

kelamin sesuai dengan ukuran (Small, Medium, Large, dan

Extra Large) terdiri dari :

Jenis dan Standar Bantuan Perlengkapan Pribadi/Pakaian Berdasarkan Iklim untuk

Tingkat Usia 0 – 11 bulan (Bayi)

IKLIM

PANAS DINGIN

JENIS JML JENIS JML

Tas bayi

Handuk bayi

Selimut bayi sedang

Baju BATITA

Sepatu dan kaus kaki BATITA

Topi bayi

Gendongan bayi

Perlak bayi

Kain planel

Popok katun yang dipakai ulang

Tisu higienis

Paket bayi (sabun, shampoo, baby oil, minyaktelon, bedak, cotton bud/kapas)

1 buah

1 buah

1 buah

2 stel

2 psg

2 buah

1 buah

1 buah

2 buah

12 buah

1 pack

1 paket

Tas bayi

Handuk bayi

Selimut bayi tebal

Baju BATITA

Sepatu dan kaus kaki BATITA

Baju hangat BATITA

Topi bayi

Gendongan bayi

Perlak bayi

Kain Planel

Popok katun yang dipakai ulang

Tisu higienis

Paket bayi (sabun, shampoo, baby oil,minyak telon, dan bedak, cotton bud/kapas)

1buah

1 buah

1 buah

2 stel

2 psg

2 buah

2 buah

1 buah

1 buah

2 buah

12 buah

1 pack

1 paket


14/41

14

Jenis dan Standar Bantuan Perlengkapan Pribadi/Pakaian Berdasarkan Iklim untuk TingkatUsia 1 – 5 tahun (BALITA)

IKLIM

PANAS DINGIN

JENIS JUMLAH JENIS JUMLAH

1. Tas BALITA 1 buah 1. Tas BALITA 1 buah

2. Handuk 1 buah 2. Handuk 1 buah

3. Selimut sedang 1 buah 3. Selimut tebal 1 buah

4. Baju BALITA 2 stel 4. Baju BALITA 2 stel

5. Alas kaki 2 psg 5. Baju hangat BALITA 2 psg

6. Alas kaki

Jenis dan Standar Bantuan Perlengkapan Pribadi/Pakaian Berdasarkan Jenis Kelamin dan

Iklim/Musim utuk Tingkat Usia 6 – 18 Tahun (Anak)

TINGKATUMUR

IKLIM DAN JENIS KELAMIN

LAKI-LAKI JML PEREMPUANJML

PANAS DINGIN PANAS DINGIN

ANAK- ANAK

(6-12 TH)

• Kaos lenganpendek

• Celana pendek

• Celana dalamkatun

• Sandal

• Kaos lenganpanjang

• Celana panjang


• Sandal

• Baju hangat

2 buah

1 buah

3 buah

1 psg

1 buah

• Blus terusan

• Celana dalam katun

• Sandal

• Blus terusan

• Celana dalam katun.

• Sandal

• Baju hangat

2 buah

3 buah

1 psg

1 buah

ANAK

REMAJA(13-18 TH)


• Celana pendek

• Sarung

• Celana dalamkatun .

• Sandal


• Celana panjang

• Sarung


• Sandal

• Baju hangat

2 buah

2 buah

1 buah

3 buah

1 psg

1 buah

• Baju blus

• Kaos lengan pendek

• Kain panjang/ sarung

• Kaos dalam katun

• Ccelana dalam katun

• Beha/Kutang

• Pembalut wanita

• Sandal

• Baju blus

• Kaos lengan panjang


• Kaos dalam katun


• Beha/Kutang.

• Pembalut wanita

• Sandal

• Baju hangat

2 buah

2 buah

1 buah

3 buah

3 buah

3 buah

1pack

1 psg

1 buah


15/41

15

Jenis dan Standar Bantuan Perlengkapan Pribadi/Pakaian Berdasarkan Jenis Kelamin dan

Iklim/Musim Untuk Tingkat Usia 18 Tahun Keatas (Dewasa)

TINGKATUMUR

IKLIM DAN JENIS KELAMIN

LAKI-LAKI JML PEREMPUANJML

PANAS DINGIN PANAS DINGIN

DEWASA

(18-65 TH)


• Celana pendek

• Celana panjang

• Sarung

• Celanadalam.katun

• Sandal


• Celana pendek

• Celana panjang

• Sarung


• Sandal

• Baju hangat

2 buah

2 buah

2 buah

1 buah

3 buah

1 psg

1 buah

• Baju blus

• Daster


• Kaus dalam kaytun


• Beha/Kutang.

• Pembalut wanita

• Sandal

• Baju blus

• Daster


• Kaus dalam katun


• Beha/Kutang

• Pembalut wanita

• Sandal

• Baju hangat

2 buah

2 buah

2 buah

3 buah

3 buah

3 buah

3 pack

1 psg

1 buah

2. Paket bantuan sandang berupa perlengkapan pribadi/pakaian berdasarkan kebutuhan

khusus (anak usia sekolah, ibu hamil/bersalin, penyandang disabilitas dan lanjut usia)

dengan ukuran yang tepat (Small, Medium, Large, dan Extra Large) dapat dilihat pada

tabel berikut :

Jenis dan Standar Bantuan Perlengkapan Pribadi/Pakaian berdasarkan Kebutuhan Khusus

KEBUTUHAN

KHUSUS

JENIS SANDANG JUMLAH

ANAK USIA

SEKOLAH

• Tas tulisan KIT ANAK SEKOLAH

• Seragam sekolah (SD, SLTP dan SLTA)

• Sabuk

• Sepatu

• Kaos kaki

1 buah

2 stel

1 buah

1 psg

2 psg

IBU HAMIL • Tas tulisan KIT IBU HAMIL

• Baju hamil katun lengan panjang,

• Celana dalam katun ibu hamil sesuai ukuran kehamilan

• Beha/Kutang ibu hamil ukuran sedang/besar

• Kain panjang/sarung

1 buah

2 stel

3 buah

3 buah

2 buah


16/41

16

KEBUTUHAN

KHUSUS


IBU BERSALIN/MENYUSUI

• Tas tulisan KIT IBU BERSALIN/MENYUSUI

• Baju menyusui katun buka depan,

• Celana dalam katun ukuran sedang/besar

• Beha/Kutang ibu menyusui ukuran sedang/besar

• Kain panjang/sarung

• Pembalut wanita khusus nifas

1 buah

2 stel

3 buah

3 buah

2 buah

5 pack

PENYANDANGDISABILITAS

(akibat bencana)

• Tas tulisan KIT PENYANDANG DISABILITAS

• Kursi roda, tongkat penyangga dan tongkat penunjuk jalan untuktuna netra

1 buah

Sesuai dengankebutuhan korban

LANJUT USIA(65 tahun keatas)

• Tas tulisan KIT LANJUT USIA

• Popok khusus dewasa

•

Tongkat (sesuai kebutuhan)

1 buah

1 pack

1 buah

Paket bantuan sandang berupa perlengkapan pribadi/pakaian berdasarkan kebutuhan

khusus (KIT Higiene untuk perempuan)

KEBUTUHAN

KHUSUS


KIT HIGIENEUNTUK

PEREMPUAN

• Tas tulisan KIT HIGIENE PEREMPUAN

• Sarung

• T Shirt

• Handuk

• Sabun mandi ukuran 80 gram

• Pasta gigi ukuran 75 gram

• Sikat gigi

• Shampo ukuran 100 ml

• Sisir plastik

• Pembalut wanita


• Beha/Kutang ukuran 34, 36 dan 38

• Sandal

1 buah

1 buah

2 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 botol

1 buah

3 pack

3 buah

3 buah

1 psg


17/41

17

3. Jenis bantuan sandang untuk kebutuhan keluarga ( family KIT ) berupa perlengkapan tidur

terdiri dari :

a. Tikar (1 lembar)

b. Kelambu (1 set)

c. Selimut besar (2 buah)

d. Seperangkat perlengkapan ibadah (sesuai dengan agama yang dianut)

4. Jenis bantuan sandang berupa paket alat kebersihan pribadi terdiri dari :

a. Sabun mandi ukuran 80 gram/orang/bulan.

b. Sikat gigi,1 buah/orang/bulan.

c. Pasta gigi ukuran 250 gram/orang/bulan.

d. Shampoo ukuran 100 ml/orang/bulan

e. Deterjen/sabun cuci, 500 gram/orang/bulan.

f. Handuk kecil, 1 buah.

g. Handuk dewasa,1 buah.


18/41

18

BAB IV

MEKANISME DAN PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN SANDANG

A.

Mekanisme

Pemberian

Bantuan

1. Bantuan dari BPBD Kabupaten/Kota

a. BPBD Kabupaten/Kota

menerima

laporan

dan

mendapat

informasi

kejadian

bencana dari daerah yang bersumber dari OPD/SKPD kabupaten/kota, masyarakat

dan media massa.

b. BPBD kabupaten/kota menugaskan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk melakukan Kaji

Cepat.

c. TRC melaporkan Hasil Kaji Cepat kepada BPBD kabupaten/kota.

d. BPBD kabupaten/kota bersama Bupati/Wali Kota melakukan rapat koordinasi

dengan OPD/SKPD Kabupaten/Kota untuk menetapkan status keadaan darurat

bencana.

e. Bupati/Wali Kota menetapkan Surat Keputusan Status Keadaan Darurat Bencana,

serta Surat Keputusan Struktur dan Personil POSKO.

f. BPBD kabupaten/kota

mengaktivasi

POSKO

dan

Media

Center

g. POSKO melakukan asesmen kebutuhan bantuan sandang.

h. POSKO melaporkan hasil asesmen kebutuhan sandang kepada BPBD

kabupaten/kota.

i. BPBD kabupaten/kota memobilisasi bantuan sandang dari OPD/SKPD

kabupaten/kota, LSM, Dunia Usaha dan Masyarakat ke POSKO.

j. POSKO mendistribusikan bantuan sandang kepada korban bencana melalui

Petugas Lapangan.

k. Petugas Lapangan menyampaikan laporan pelaksanaan pendistribusian bantuan

Sandang kepada POSKO untuk diteruskan kepada BPBD kabupaten/kota.

Bupati/Walikota dapat mengajukan permohonan bantuan sandang kepada Gubernur,

jika persedian bantuan sandang di kabupaten/kota kurang/tidak tersedia.

Bupati/Walikota dapat mengajukan permohonan bantuan sandang ke BNPB melalui

BPBD provinsi atas rekomendasi Gubernur, jika persediaan bantuan sandang di

provinsi kurang/tidak tersedia.

Permohonan bantuan sandang dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

a. Bupati/Wali Kota membuat usulan permohonan bantuan sandang kepada

Gubernur, dilengkapi dengan laporan kejadian bencana dan surat pernyataan

status keadaan darurat bencana.


19/41

19

b. Gubernur menerima usulan permohonan bantuan sandang dari Bupati/Wali Kota.

c. Gubernur memobilisasi BPBD/SKPD/OPD provinsi untuk memberikan bantuan

sandang yang bersumber dari bufferstok provinsi.

d. BPBD/SKPD/OPD provinsi menyerahkan bantuan sandang kepada Bupati/Wali

Kota.

e. Gubernur meneruskan permohonan Bupati/Wali Kota kepada BNPB melalui BPBD

Provinsi, jika persediaan bantuann sandang di provinsi kurang/tidak tersedia.

f. BNPB menyerahkan bantuan sandang kepada Bupati/Wali Kota dengan

sepengetahuan Gubernur

2. Bantuan dari BPBD Provinsi

a. BPBD provinsi menerima laporan dan mendapat informasi kejadian bencana dari

daerah yang bersumber dari OPD/SKPD provinsi, masyarakat dan media massa.

b. BPBD provinsi menugaskan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk melakukan Kaji Cepat.

c. TRC melaporkan Hasil Kaji Cepat kepada BPBD provinsi

d. BPBD provinsi bersama Gubernur melakukan rapat koordinasi dengan OPD/SKPD

provinsi untuk

menetapkan

status

keadaan

darurat

bencana.

e. Gubernur menetapkan Surat Keputusan Status Keadaan Darurat Bencana, serta

Surat Keputusan Struktur dan Personil POSKO.

f. BPBD provinsi mengaktivasi POSKO dan Media Center


h. POSKO melaporkan hasil asesmen kebutuhan sandang kepada BPBD provinsi.

i. BPBD provinsi memobilisasi bantuan sandang dari OPD/SKPD provinsi, LSM, Dunia

Usaha dan Masyarakat ke POSKO.

j. POSKO mendistribusikan bantuan sandang kepada korban bencana melalui

Petugas Lapangan.


Sandang kepada POSKO untuk diteruskan kepada BPBD provinsi.

Gubernur dapat mengajukan permohonan bantuan sandang kepada BNPB, jika

persediaan sandang di provinsi kurang/tidak tersedia, dengan prosedur sebagai berikut

a. Gubernur membuat usulan permohonan bantuan sandang kepada BNPB.

b. BNPB menerima usulan permohonan bantuan sandang dari Gubernur

c. BNPB memobilisasi K/L untuk memberikan bantuan sandang yang bersumber dari

bufferstok.

d. BNPB dan K/L menyerahkan bantuan sandang kepada Gubernur.


20/41

20

3. Bantuan dari BNPB

a. BNPB menerima laporan dan mendapat informasi kejadian bencana dari daerah

yang bersumber dari K/L, BPBD, OPD/SKPD provinsi, masyarakat dan media

massa.

b. BNPB menugaskan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk melakukan Kaji Cepat.

c. TRC melaporkan Hasil Kaji Cepat kepada BNPB

d. BNPB melakukan rapat koordinasi dengan K/L untuk mengusulkan status keadaan

darurat bencana kepada Presiden.

e. Presiden menetapkan Surat Keputusan Status Keadaan Darurat Bencana, serta

Surat Keputusan Struktur dan Personil POSKO.

f. BNPB mengaktivasi POSKO dan Media Center.


h. POSKO melaporkan hasil asesmen kebutuhan sandang kepada BNPB.

i. BNPB memobilisasi bantuan sandang dari K/L, LSM, Dunia Usaha dan Masyarakat

kepada BPBD Provinsi sepengetahuan Gubernur.

j. BPBD Provinsi menyerahkan bantuan sandang kepada POSKO untuk

didistribusikan kepada korban bencana melalui Petugas Lapangan.


Sandang kepada POSKO provinsi.

4. Bantuan Sandang yang bersumber dari Masyarakat, LSM/NGOs dan Dunia Usaha

diberikan melalui mekanisme sebagai berikut :

a. BNPB/BPBD melakukan pemeriksaan kelayakan bantuan sandang dengan

menggunakan tenaga ahli yang kompeten di bidang sandang.

b. BNPB/BPBD menyalurkan bantuan sandang kepada POSKO

c. POSKO melakukan pencatatan atas seluruh bantuan yang diterima dan yang

disalurkan sesuai

dengan

peraturan

yang

berlaku.

d. POSKO mendistribusikan bantuan sandang kepada korban bencana dibantu oleh

Petugas Lapangan dan atau aparat pemerintah setempat.

e. Tim Petugas Lapangan menyampaikan laporan pelaksanaan pendistribusian

bantuan sandang kepada POSKO.


21/41

21

5. Bantuan Sandang yang bersumber dari Masyarakat dan Lembaga Internasional

diberikan melalui mekanisme sebagai berikut :

a. Pemerintah menyatakan secara resmi membutuhkan bantuan atau menerima

penawaran bantuan dari pihak internasional.

b. Jenis dan jumlah bantuan internasional didasarkan pada hasil pengkajian cepat

yang dikoordinasikan oleh BNPB dan/atau BPBD.

c. BNPB akan

menyampaikan

surat

edaran

inisiasi

bantuan

internasional

kepada

lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah, dengan menggunakan

formulir 1 dan formulir 2 (lihat PERKA BNPB No.22 Tahun 2010) yang berisikan:

1) Laporan singkat tentang bencana

2) Lamanya periode Tanggap Darurat

3) Informasi kebutuhan bantuan logistik dan peralatan bantuan sandang yang

mendesak (dari laporan BPBD dan Tim Kaji Cepat)

4) Informasi tenaga ahli yang dibutuhkan

d. Dalam memfasilitasi bantuan internasional maka BNPB bekerja sama dengan

instansi pemerintah terkait untuk tingkat nasional, pemerintah daerah pada

tingkat provinsi atau kabupaten/kota.


22/41

22

B.

Prosedur Pemberian Bantuan

1. Bantuan dari BPBD Kabupaten/Kota

No KEGIATANPELAKSANA MUTU BAK U

BPBD TRCSKPD/

OPDBUPATI/WALKOT POSKO

GASLAP

MASY KELENGKAPAN WAKTU

1 Menerima Laporan

Kejadian Bencana

Hari H

2 Menugaskan Tim KajiCepat

Surat Tugas KepalaBPBD

Form Kaji Cepat

Hari H

3 Menerima hasil kajicepat

Laporan Hasil KajiCepat

Hari H

4 Rapat KoordinasiOPD/SKPD tentangUsulan PenetapanStatus KeadaanDarurat

Notulen Rapat

Usulan StatusKeadaan darurat

Hari H

5 Pernyataan StatusKeadaan Darurat

Surat PernyataanBupati/ Wali Kota

Hari H

6 Pembentukan/AktivasiPOSKO dan Media

Center

Surat KeputusanBupati/Walikota

HariH+1

7 Melakukan AsesmenKebutuhan BantuanSandang

Surat TugasKomandan POSKO

Form IdentifikasiKebutuhan BantuanSandang

HariH+1

8 Menerima Hasil Asessmen KebutuhanBantuan Sandang

Laporan HasilIdentifikasiKebutuhan BantuanSandang

HariH+1

9 Mobilisasi bantuanSandang dari OPD/SKPD,LSM/NGOs,Dunia Usaha danMasyarakat kePOSKO

Form Serah TerimaBantuan Sandangdari Instansi, OPD/SKPD, LSM/NGOs,Dunia Usaha danMasyarakat

HariH+2

10 Distribusi bantuan

Sandang dari POSKOkepada korbanbencana

Form Berita Acara

PenerimaanBantuan Sandang

Hari

H+2

11 Membuat laporanpelaksanaanpendistribusianBantuan Sandang

Daftar PenerimaBantuan Sandangyang telah ditandatangani PenerimaBantuan

HariH+2


23/41

23

Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan bantuan sandang ke provinsi, jika

persedian sandang kurang/tidak tersedia di kabupaten/kota, dan dapat mengajukan

permohonan bantuan sandang ke BNPB melalui provinsi, jika persediaan sandang di

provinsi kurang/tidak tersedia, dengan prosedur sebagai berikut :

No KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAK U

BUPATI/

WALI KOTA GUBERNUR

SKPD/

OPD

BPBD

BNPB KELENGKAPAN WAKTU

1 Membuat usulan permohonanbantuan sandang

Dokumen Usulan Permo-honan dari Bupati/ Wali Kota

Hari X

2 Menerima usulan permohon-an bantuan sandang darikabupaten/kota danMeneruskan permohonankepada BNPB melalui BPBDProvinsi bila persediaankurang/tidak mencukupi

Dokumen Usulan Permohon-an dari Bupati/Wali Kota

Surat RekomendasiGubernur tentangPemberian Bantuan

Hari X

3 Mobilisasi bantuan sandangyang bersumber daribufferstok propinsi

Surat Perintah PengeluaranPersediaan

Daftar Iventarisasi BarangBantuan

Hari X

4 Penyerahan bantuan sandang Form Serah Terima BarangBantuan

Hari X


24/41

24

2. Bantuan dari BPBD Provinsi


BPBD TRCSKPD/

OPDGUBERNUR POSKO

GASLAP


1 Menerima LaporanKejadian Bencana

Hari H


Surat Tugas KepalaBPBD

Form Kaji Cepat

Hari H



Hari H

4 Rapat KoordinasiOPD/SKPD tentangUsulan PenetapanStatus KeadaanDarurat

Notulen Rapat


Hari H


Surat PernyataanGubernur

Hari H

6 Pembentukan/AktivasiPOSKO

Surat KeputusanGubernur

Hari H+1




Hari H+1



Hari H+1

9 Mobilisasi bantuanSandang dari OPD/SKPD,LSM, DuniaUsaha dan Masya-rakat ke POSKO

Form Serah TerimaBantuan Sandangdari Instansi, OPD/SKPD, LSM, DuniaUsaha dan masya-rakat

Hari H+2

10 Distribusi bantuanSandang dari POSKO

kepada korbanbencana

Form Berita AcaraPenerimaan

Bantuan Sandang

Hari H+2



Hari H+2


25/41

25

Provinsi dapat mengajukan permohonan bantuan sandang ke BNPB, jika persedian sandangkurang/tidak tersedia di provinsi, dengan prosedur sebagai berikut :

No KEGIATANPELAKSANA MUTU BAKU

GUBERNUR BNPB K/L KELENGKAPAN WAKTU

1 Membuat usulan permohonanbantuan sandang

Dokumen Usulan Permohonan dariGubernur

Hari X

2 Menerima usulan permohonanbantuan sandang dari provinsi

Dokumen Usulan Permohonan dariGubernur

Hari X

3 Mobilisasi bantuan sandang yangbersumber dari bufferstok BNPB

Surat Perintah PengeluaranPersediaan

Daftar Iventarisasi Barang Bantuan

Hari X

4 Penyerahan bantuan sandang Form Serah Terima Barang BantuanHari X


26/41

26

3. Bantuan dari BNPB, K/L


BNPB TRC K/L PRESIDEN POSKOGASLAP


1 Menerima LaporanKejadian Bencana

Hari H


Surat Tugas KepalaBNPB

Form Kaji Cepat

Hari H



Hari H

4 Rapat Koordinasi K/Ltentang UsulanPenetapan StatusKeadaan Darurat

Notulen Rapat


Hari H


Surat PernyataanPresiden

Hari H

6 Pembentukan/AktivasiPosko TanggapDarurat

Surat KeputusanPresiden

Hari H+1




Hari H+1



Hari H+1

9 Mobilisasi bantuanSandang dari K/L,LSM, Dunia Usahadan Masyarakat kePOSKO

Form Serah TerimaBantuan Sandangdari Instansi, K/L,LSM, Dunia Usahadan masyarakat

Hari H+2

10 Distribusi bantuanSandang dari POSKOkepada korbanbencana

Form Berita AcaraPenerimaanBantuan Sandang

Hari H+2



Hari H+2


27/41

27

4. Bantuan yang bersumber dari Masyarakat, LSM/NGO dan Dunia Usaha.

No KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAK U

MASY/LSM/DUNIA USAHA

BNPB/BPBD

TENAGA AHLI

POSKO

GASLAP

MASYKELENGKAPAN WAKTU

1 Bantuan Sandang Form serah terimabarang bantuan

Hari H

2 Pemeriksaan kelayakanbantuan Sandang dengan

menggunakan Tenaga Ahliyang kompeten.

Dokumen PemeriksaanBantuan

Surat KeteranganKelayakan Bantuan dariTenaga Ahli

Hari H

3 Penyalurkan bantuanSandang kepada POSKO.

Form serah terimabarang bantuan

Hari H

4 Distribusi bantuan Sandangdari POSKO kepada korbanbencana

Form Berita Acarapenerimaan bantuan

Hari H

5 Membuat laporan pelak-sanaan pendistribusianbantuan Sandang

Daftar penerima bantuanyang telah ditandatangani penerima bantuan

Hari H

5. Bantuan yang bersumber dari Masyarakat dan Lembaga Internasional

No KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAK U

BNPB,

BPBD

TRC K/L DAN

PEMDA

MASY &

NGOsKELENGKAPAN WAKTU

1 Pemerintah menyatakan secara resmi butuhbantuan atau menerima penawaran bantuandari pihak internasional.

Surat Pernyataan

Surat Penawaran

Hari H

2 Menugaskan Tim Kaji Cepat untukmengidentifikasi jenis dan jumlah bantuaninternasional

Surat Tugas Kepala BNPB

Form kaji cepat

Hari H

3 Membuat surat edaran inisiasi bantuaninternasional kepada lembaga internasionaldan lembaga asing non pemerintah,

Surat Edaran KepalaBNPB

Form bantuan (formulir 1dan formulir 2)

Hari H

4 Bekerja sama dengan instansi pemerintahterkait untuk tingkat nasional, pemerintahdaerah pada tingkat provinsi atau kab/kota

Keterangan

gambar/warna

:

: Untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir

: Untuk mendeskripsikan proses

: Untuk mendeskripsikan pengambilan keputusan

: Untuk mendeskripsikan arah proses kegiatan

Merah : pemerintah (Presiden, Gubernur, Bupati/Wali Kota, SKPD/OPD) Orange : BNPB/BPBD Hitam : Tim Reaksi Cepat (TRC)

Biru Muda : POSKO Biru Tua : Petugas Lapangan (GASLAP)Kuning : Masyarakat. LSM/NGO dan Dunia Usaha


28/41

28

BAB V

MONITORING, EVALUASI, PENDAMPINGAN DAN PELAPORAN

A.

Monitoring

Monitoring merupakan kegiatan pengamatan secara terus menerus untuk mengetahui

perkembangan bantuan sandang kepada korban bencana, hambatan yang dihadapi, serta

dukungan yang diperoleh dari berbagai pihak.

1. Tujuan

Mengetahui pelaksanaan bantuan kelengkapan hunian sementara kepada korban

bencana, yang berkaitan dengan proses penerimaan, penyaluran, dan

pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Sasaran

Petugas logistik dan peralatan POSKO yang menyangkut ketepatan : penerimaan

bantuan, waktu pelaksanaan, pemanfaatan bantuan, penyaluran serta sesuai azas

transparansi dan akuntabilitas.

3. Waktu

Monitoring dilaksanakan selama masa Status Keadaan Darurat Bencana.

4. Pelaksana

Monitoring pemberian

bantuan

sandang

dilakukan

oleh

BNPB,

BPBD,

SKPD/OPD

terkait serta pendampingan dilakukan oleh BPKP/Inspektorat Provinsi, Kabupaten/

Kota.

B. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan

dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor‐faktor

yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

1. Tujuan

Menilai keberhasilan pelaksanaan bantuan kelengkapan hunian sementara kepada

korban bencana, yang berkaitan dengan proses penerimaan, penyaluran, dan

pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Sasaran

Petugas logistik dan peralatan POSKO yang menyangkut ketepatan : penerimaan

bantuan, waktu pelaksanaan, pemanfaatan bantuan, penyaluran serta sesuai azas

transparansi dan akuntabilitas.

3. Waktu

Pelaksanaan evaluasi dilakukan pada saat pemberian bantuan sandang kepada korban

bencana atau pada saat kegiatan telah selesai.

4. Pelaksana

Evaluasi pelaksanaan bantuan sandang dilakukan oleh BNPB, BPBD, Dinas/Instansi

terkait.


29/41

29

C. Pendampingan

Pendampingan merupakan proses kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dalam

melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan pemberian bantuan sandang

secara tranparan dan akuntabel.

Adapun jenis dan pelaksana pendampingan terdiri dari :

a. Pendampingan teknis dan fisik dilakukan oleh:

a. BNPB/BPBD

b. Kementerian/Lembaga terkait

c. SKPD/OPD terkait

b. Pendampingan keuangan dilakukan oleh:

a Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

b Inspektorat Utama BNPB

c Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota

D.

Pelaporan

Laporan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sandang terdiri atas laporan kemajuan

dan laporan akhir sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan bantuan

sandang.

1.

Laporan

Kemajuan

a. Laporan kemajuan pelaksanaan pemberian bantuan sandang terdiri atas : Laporan

Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan.

b. Laporan harian dibuat oleh petugas Lapangan, dengan format sebagai berikut :

1) Hari dan tanggal,

2) Kegiatan yang dilakukan,

3) Hambatan,

4) Solusi.

a.

Laporan

Mingguan

dibuat

oleh

Petugas

Bidang

Logistik,

Peralatan

dan

Pengelolaan Bantuan POSKO, dengan format sebagai berikut :

1). Minggu ke… Bulan … ,

2). Kegiatan yang dilakukan,

3). Hambatan,

4). Solusi.

c. Laporan Bulanan dibuat oleh Komandan POSKO, dengan format sebagai berikut:

1). Maksud dan Tujuan

2). Sasaran Kegiatan

3). Jenis Kegiatan

4). Pelaksana Kegiatan


30/41

30

5). Waktu Pelaksanaan

6). Hasil Kegiatan

7). Kendala yang dihadapi

8). Rencana kegiatan selanjutnya

9). Lampiran (daftar penerima bantuan, foto dan dokumen kegiatan)

f. Laporan kemajuan dibuat sesuai dengan kontrak dan masa status keadaan darurat

bencana meliputi :

1) Laporan harian dilaporkan setiap hari ke POSKO.

2) Laporan Bulanan berupa laporan perkembangan fisik dan keuangan

dilaporkan kepada Kepala BPBD. Bilamana pemberian bantuan sandang

menggunakan DSP, laporan bulanan ditujukan kepada Kepala BNPB c/q.

Deputi Bidang Penanganan Darurat dengan tembusan kepada Kepala BPBD

Provinsi, Kabupaten/Kota.

2.

Laporan

Akhir

Laporan Akhir pelaksanaan pemberian bantuan sandang terdiri atas laporan fisik dan

keuangan. Laporan fisik disusun dengan sistematika lihat lampiran sebagai berikut:

a.

Latar

Belakang

b. Maksud dan Tujuan

c. Sasaran Kegiatan

d. Jenis Kegiatan

e. Pelaksana Kegiatan

f. Waktu Pelaksanaan

g. Hasil Kegiatan

h. Penutup

i. Lampiran (daftar penerima bantuan, foto dan dokumen kegiatan dll)

Laporan keuangan bantuan kelengkapan hunian sementara mengacu pada laporan

pertangungjawaban bantuan dana siap pakai sebagaimana diatur dalam dalam

Peraturan Kepala

BNPB

No.

6A

Tahun

2011

tentang

Penggunaan

Dana

Siap

Pakai

(DSP)

dan Peraturan Menteri Keuangan Nonor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme

Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana.

Pengguna DSP (BNPB, K/L, BPBD provinsi, BPBD kabupaten/kota) untuk pemberian

bantuan kelengkapan hunian sementara, wajib memberikan Laporan pertanggung‐

jawaban fisik, keuangan, dan laporan kegiatan pemberian bantuan kelengkapan

hunian sementara kepada Kepala BNPB cq. Deputi Bidang Penanganan Tanggap

Darurat selambat‐lambatnya diserahkan 3 (tiga) bulan setelah dana siap pakai (DSP)

diterima.


31/41

31

BAB VI

PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sandang dalam Status Keadaan Darurat Bencana (Siaga

Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan) dibuat untuk dijadikan acuan bagi

BNPB/BPBD dan

seluruh

pemangku

kepentingan

yang

terkait

dengan

pemberian

bantuan

sandang dalam status keadaan darurat bencana sehingga dapat terlaksana secara cepat, tepat

dan efektif.

Petunjuk Teknis ini tidak menutup kemungkinan untuk terus disempurnakan sesuai dengan

kebutuhan Lapangan, dan berlaku sepanjang belum dikeluarkan aturan yang baru.

Hal‐hal teknis lainnya yang belum tercantum dalam Petunjuk Teknis ini, dapat merujuk pada

panduan yang dijabarkan oleh instansi/lembaga terkait sesuai dengan karakteristik dan

kebutuhan masing‐masing.

KEPALA BADAN NASIONAL

PENANGGULANGAN BENCANA

SYAMSUL

MA’ARIF

MENTERI

HUKUM

DAN

HAK

AZASI

MANUSIA

REPUBLIK

INDONESIA

AMIR

SYAMSUDIN

TAMBAHAN

BERITA

NEGARA

REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR

….


32/41

32

Kelengkapan. 1

Contoh: Penetapan Status Keadaan Darurat

GUBERNUR/WALIKOTA/BUPATI……………..

NOMOR:……./………

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT

PENANGANAN BENCANA …………DI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA……….

GUBERNUR/WALIKOTA/BUPATI…………………

Menimbang : 1. bahwa sehubungan dengan ( prediksi kondisi cuaca oleh BMKG / gunung api oleh

PVMBG / Kondisi alam) di ……………… dipandang kurang kondusif sejak

terjadinya bencana ……….. yang melanda beberapa kawasan/ di wilayah …………

pada tanggal ………….., bencana tersebut menyebabkan korban jiwa dan

mengakibatkan terganggunya/ rusaknya lingkungan dan pemukiman warga, sebagai

infrastruktur jalan dan jembatan serta terjadinya evakuasi/ pengungsian warga

masyarakat dari kawasan-kawasan tersebut ke tempat-tempat yang di pandang aman

2. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu

dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat terkait dengan situasi saat ini

sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, untuk itu

perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai

standard dan prosedur penanganan pada masa Siaga Darurat/Tanggap Darurat/

Transisi Darurat ke Pemulihan ( pilih salah satu);

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penetapan Status

Keadaan Darurat Penanganan Bencana ……………… di Provinsi/ Kabupaten/Kota

………………;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor :. Tahun …… Tentang pembentukan Provinsi/Kotamadya/

Kabupaten …………………………….;

2. Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha Daerah ( Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimanatelah diubuh beberapa kali terkhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4723);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Neraga tTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nomor

5234)

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan


33/41

33

Penanggulangan Bencana ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4829)

6. Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan

Bantuan Bencana ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4830)

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011

tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat

Bencana;

8. Peraturan Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota ……………………… Nomor ….

Tahun …… tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah ……………………………

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERTAMA : Menetapkan Status Siaga Darurat/ Tanggap Darurat/ Transisi Darurat ke

Pemulihan (pilih salah satu) dalam rangka Penanganan Bencana …………. di wilayah

……………………….KEDUA : Penetapan Status Siaga Darurat/Tanggap Darurat/Transisi Darurat ke

Pemulihan ( pilih salah satu) sebagaimana dimaksud Diktum Pertama adalah dalam

rangka penanganan darurat bencana …………………. yang berlangsung selama

……(…………………) hari, terhitung sejak (tanggal, bulan, tahun) saamai dengan

(tanggal, bulan, tahun)KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat

diperpangjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganandarurat bencana di Lapangan.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat supaya dapat dipergunakan sebagai mestinya

Ditetapkan di …………………………………Pada Tanggal …………………………………

Gubernur/Walikota/Bupati…………………………………………….

Tanda Tangan dan Cap Jabatan

-----------------------------------------

nama lengkap

Tembusan, Kepada Yth :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakatra;

2. Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi …………… di ……………..;

3. ………………………….4. ……………………………


34/41

34

Kelengkapan. 2

Penetapan

Struktur

dan

Personil

POSKO

SURAT KEPUTUSAN

GUBERNUR/WALIKOTA/BUPATI …………………………………….

NOMOR :……./………

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR DAN PERSONILKOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA.

GUBERNUR/WALIKOTA/BUPATI…………………………………….

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penetapan oleh Gubernur/Bupati/Walikota

tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana ……………… di Provinsi/

Kabupaten/Kota ………………; perlu dibentuk Struktur dan Personil

Komando Tanggap Darurat Bencana.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

ditetapkan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Struktur dan Personil

Komando Tanggap Darurat Bencana .……… di Provinsi/Kabupaten/Kota

………………………………….;

Mengingat

:

1. Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha Daerah ( Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

Sebagaimana telah diubuh beberapa kali terkhir dengan Undang-undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4723);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Neraga tTahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Nomor 5234)

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829)

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan

Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830)

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun2010 Tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana

7. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ………Nomor …. Tahun ……

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

……………………………


35/41

35

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERTAMA : Menetapkan Struktur dan Personil Komando Tanggap Darurat

Bencana …………. di wilayah ……………………….

KEDUA : Penetapan Struktur dan Personil Komando Tanggap Darurat Bencana

(SKTD) sebagaimana dimaksud Diktum Pertama adalah dalam rangka penanganan darurat bencana …………………. yang berlangsung selama

……(…………………) hari, terhitung sejak (tanggal, bulan, tahun) saamai

dengan (tanggal, bulan, tahun)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat

diperpangjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana di Lapangan.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat supaya dapat dipergunakan sebagai mestinya

Ditetapkan di …………………………………

Pada Tanggal …………………………………

Gubernur/Walikota/Bupati

…………………………………………….

Tanda Tangan dan Cap Jabatan

-----------------------------------------

nama lengkap

Tembusan, Kepada Yth :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakatra;2. Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi …………… di ……………..;

3. ………………………….

4. ……………………………


36/41

36

Kelengkapan. 3

INSTRUMEN KAJI CEPAT KEBUTUHAN BANTUAN SANDANG

A. Jenis Bencana : Gempa bumi

B. Deskripsi Bencana : 8.9 SRC. Lokasi Benncana

1. Dusun : Suka Duka

2. Desa/Kelurahan : Suka Sirna3. Kecamatan : Suka Resmi

4. Kabupaten/Kota : Sirna Resmi

5. Propinsi : Sirna Galih6. Letak Geografis : 100 BT, 105 M diatas permukaan laut

D. Waktu Kejadian Bencana1. Hari/Tanggal/Bulan/Tahun : Jum’at …

2. Pukul : 17.00

E. Jumlah Korban Bencana

No JENIS BANTUAN/ PERALATAN

KEBUTUHANStandar Kebu-

tuhan Minimum

Jumlah

Korban

Jumlah yang

Dibutuhkan

Jumlah yang

Tersedia

Jumlah

Kekurangan

(A) (B) (C )= B/A (D) (E) = (C-D)

TINGKAT USIA :

1. Bayi (0-11 bulan) 1 paket 20 paket 20 paket 5 paket 15 paket

2. BALITA (1 – 5 tahun) 1 paket 30 paket 30 paket 5 paket 25 paket

3. Anak-anak (6-12 tahun) 1 paket 50 paket 50 paket 5 paket 45 paket

4. Anak Remaja (13-18 tahun) 1 paket 75 paket 75 paket 5 paket 70 paket

5. Dewasa (18-65 tahun) 1 paket 100 paket 100 paket 5 paket 95 paket

6. Lanjut Usia (65 tahun keatas) 1 paket 20 paket 20 paket 5 paket 15 paket

KELOMPOK KHUSUS :

1. Anak sekolah (SD, SLTP dan SLTA) 1 paket 80 paket 80 paket 5 paket 75 paket

2. Ibu Hamil 1 paket 70 paket 70 paket 5 paket 65 paket

3. Ibu Bersalin/Menyusui 1 paket 40 paket 40 paket 5 paket 35 paket

4. Penyandang Disabilitas (AkibatBencana)

1 paket 10 paket 10 paket 5 paket 5 paket

Tempat, tanggal, tahunPetugas TRC

___________________________NIP.

Laporan ditanda tangani pejabat/petugas berwenang disertai cap.


37/41

37

Kelengkapan. 4

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SANDANG

-------------------------------------------------------------------------------

No ..............................................

Pada hari ini, ................... , Tanggal ....., Bulan ..............................., Tahun ...........

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Selanjunya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :

Jabatan :

Selanjunya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA

menerima dari PIHAK PERTAMA berupa bantuan sandang sebagai berikut:

No Jenis Bantuan Satuan Jumlah Keterangan

1 Paket pakaian Bayi Paket 50 48 Lengkap 2 Kurang

2 Paket pakaian Bayi Paket 40 Lengkap

3 Paket pakaian Anak Laki-laki Paket 50 Lengkap

4 Paket pakaian Remaja Perempuan Paket 30 Lengkap

5 Paket pakaian Dewasa Perempuan Paket 150 Lengkap

JUMLAH 320

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

____________________________ __________________________

Catatan:

1. Berita acara ditandatangani oleh kedua belah pihak disertai cap

2. PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan bantuan sandang


38/41

38

Kelengkapan. 5

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SANDANG

LOKASI BENCANA

1. Dusun : ………………………………………………………

2. Desa/ Kelurahan : ………………………………………………………

3. Kecamatan : ………………………………………………………4. Kabupaten Kota : ………………………………………………………5. Provinsi : ………………………………………………………

No Nama Kepala Keluarga Jenis Bantuan Satuan Juml ah Tanda Tangan

1 Abdul Majid Pakaian Bayi Paket 1

…………….

Pakaian Anak Laki-laki Paket 2

Pakaian Dewasa Perempuan Paket 1

Pakaian Dewasa Laki-Laki Paket 1

2 Ujang Taufik Pakaian Bayi Paket 1

…………….

Pakaian Remaja Perempuan Paket 2

Pakaian Dewasa Perempuan Paket 1

Pakaian Dewasa Laki-Laki Paket 1

Mengetahui Petugas Lapangan

Nama


39/41

39

Kelengkapan. 6

LAPORAN KEMAJUAN HARIAN

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SANDANG

DARI POSKO TANGGAP DARURAT KE BPBD

LOKASI BENCANA

1. Desa/ Kelurahan : ………………………………………………………2. Kecamatan : ………………………………………………………3. Kabupaten Kota : ………………………………………………………

4. Provinsi : ………………………………………………………5. Hari/Tanggal : ………………………………………………………

No Jenis Bantuan Satuan Jumlah Bantuan Jumlah Stok

Akhi rMasuk Keluar

1 Pakaian Anak Laki-laki Paket 50 40 10

2 Pakaian Remaja Perempuan Paket 30 25 5

3 Pakaian Dewasa Perempuan Paket 150 140 104 Pakaian Anak Usia Sekolah Paket 100 100 0

Jumlah

Tempat, tanggal, tahunKomandan Komando Tanggap Darurat

Bencana

Nama dan Tanda tangan


40/41

40

Kelengkapan. 7

LAPORAN KEMAJUAN BULANAN

DARI POSKO TANGGAP DARURAT BENCANA KE BPBD

LOKASI BENCANA

1. Desa/ Kelurahan : ………………………………………………………2. Kecamatan : ………………………………………………………3. Kabupaten Kota : ………………………………………………………

4. Provinsi : ………………………………………………………5. Hari/Tanggal : ………………………………………………………

No Jenis Bantuan Satuan

Jumlah Bantuan Jumlah Stok Akhi rMasuk Keluar

1 Pakaian Anak Laki-laki Paket 50 40 10

2 Pakaian Remaja Perempuan Paket 30 25 5

3 Pakaian Dewasa Perempuan Paket 150 140 10

4 Pakaian Anak Usia Sekolah Paket 100 100 0

Jumlah

Tempat, tanggal, tahunKomandan Komando Tanggap Darurat

Bencana

Nama dan Tanda tangan


41/41

41

Kelengkapan. 8

SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR

PEMBERIAN BANTUAN SANDANG

(Oleh Komandan Posko Tanggap Darurat)

Cover

Kata Pengantar

Daftar IsiIsi:

1. Latar Belakang

2. Maksud dan Tujuan

3. Sasaran Kegiatan

4. Jenis Kegiatan

5. Pelaksana Kegiatan

6. Waktu Pelaksanaan

7. Hasil Kegiatan

8. Penutup

Lampiran (daftar penerima bantuan, foto dan dokumen kegiatan dll)

Date post:	06-Jul-2018
Category:	Documents
Upload:	fahrur-rozi
View:	215 times
Download:	0 times

Final-juknis Sandang-(Hsl Htl Ritzen 23-9-13)

Documents