Guanxi, Corruption and Governance.docx

8/18/2019 Guanxi, Corruption and Governance.docx

1/27

Guanxi, Corruption and Governance

Kasus Korupsi Suap Proyek Jalan Maluku

Damayanti Wisnu Putandi

Oleh

KP !

"# $lynchia Goritman "%&'"(&)*'# Julio Chandra %"%'&)*%# William Sut+ipto %"%'"%

(# $e-i !rsha %"%''%*# .hori/ !mir %"%'%(&0# .ommy !rdyanto %"%'%**

$akultas 1isnis dan 2konomika

3niversitas Sura4aya

Semester Genap '&"*5'&"0

Statement o6 !uthorship

1


2/27

“Kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa

makalah/tugas terlampir adalah murni hasil pekerjaan saya/kami sendiri.

Tidak ada pekerjaan orang lain yang saya/kami gunakan tanpa

menyebutkan sumbernya.

Materi ini tidak/belum pernah disajikan/digunakan sebagai bahan untuk

makalah/tugas pada mata ajaran lain kecuali saya/kami menyatakan

dengan jelas bahwa saya/kami menyatakan dengan jelas

menggunakannya. Saya/kami memahami bahwa tugas yang saya/kami

kumpulkan ini dapat diperbanyak dan atau dikomunikasikan untuk tujuanmendeteksi adanya plagiarisme.”

Kelas Pararel !

7o 7ama 78P

" #lynchia $oritman "%&'"(&)*

' +ulio ,handra %"%'&)*

% -illiam Sutjipto %"%'"%

( #egi !rsha %"%''%

* Thori !mir %"%'%(&

0 Tommy !rdyanto %"%'%**

1osen Tim 1osen Manajemen 2perasi

Surabaya3 '4 Marret '&"0

Tim enyusun

K!.! P27G!7.!8

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan 5ang Maha 6sa3

karena atas berkat dan rakhmat78ya3 makalah kami yang berjudul

2


3/27

“$uan9i3 ,orruption and $o:ernance Kasus Korupsi Suap Proyek +alan

Maluku 1amayanti -isnu Putandi” dapat diselesaikan dengan baik dan

tepat waktu.

Makalah ini membahas mengenai kasus suap 1amayanti -isnu

Putrandi oleh ,62 PT. -indhu Tunggal utama dalam proyek ruas jalan di

Maluku. Makalah ini juga membahas keterkaitan $uan9i serta dasar

hokum yang digunakan untuk menjerat kasus korupsi di ;ndonesia.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak

yang telah membantu kami dalam proses pembuatan makalah ini3

terutama kepada dosen pembimbing mata kuliah +aminan dan

Pengendalian Kualitas.

Kami berharap dengan disusunnya makalah ini3 para pembaca

dapat lebih memahami dan terbuka wawasannya mengenai pengendalian

kualitas pada perusahaan. 1alam pembuatan makalah ini3 kami

memahami bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna. Kami

berharap3 para pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang

membangun agar karya tulis ini dapat lebih sempurna di masa yang akan

datang. Terima kasih.

Surabaya3 '4 Marret '&"0

Tim Penyusun

Da6tar 9si


4/27

1a>tar ;si==========================.. (

;.P681!


5/27

terlibat dalam korupsi. 2leh sebab itu3 sering terjadi salah paham

mengenai pemahanam $uan9i serta korupsi. Masyarakat berpikir

bahwa $uan9i erat kaitannya dengan korupsi. 8amun sebenarnya

antara korupsi dan $uan9i memiliki perbedaan. Perbedaan

penerapan $uan9i dan korupsi akan dijelaskan pada makalah ini.

Selain menjelaskan perbedaan $uan9i dan korupsi3 dalam

makalah ini penulis juga menyajikan salah satu contoh kasus

korupsi suap di proyek jalan P?P8 Maluku yang melibatkan ,62

PT. -indhu Tunggal ?tama Maluku !bdul Khoir serta salah satuanggota 1PB komisi C asal P1;7P 1amayanti -isnu Putrandi.

1amayanti merupakan anggota 1PB terpilih periode '&"(7'&")

dari daerah pemilihan D1apilE +awa Tengah ;F DArebes3 Tegal3

SlawiE setelah memperoleh 4*.0*4 suara. 1amayanti menjabat

sebagai !nggota Komisi C yang membidangi Perhubungan3

Pekerjaan ?mum3 Perumahan Bakyat3 Pembangunan Pedesaan

dan Kawasan Tertinggal3 Meteorologi3 Klimatologi dan $eo>isika.

1# Pro6il Perusahaan

PT. -indhu Tunggal ?tama merupakan perusahaan yang

bergerak di bidang usaha konstruksi. Perusahaan menyediakan

jasa konstruksi berupa pembuatan ruas7ruas jalan baik kelas ;3 ;;

dan ;;;. PT. -indhu Tunggal ?tama berlokasi di +l. !lamanda 8o.

%'


6/27

'. 1asar hokum apa yang dikenakan dalam kasus korupsi suap

proyek jalan di Maluku H

D# .u+ u a n

". ?ntuk mengetahui perbedaan $uan9i3 korupsi dan nepotisme'. ?ntuk mengetahui contoh penerapan $uan9i yang salah

sehingga dapat menimbulkan korupsi dan nepotisme%. ?ntuk mengetahui dasar hokum apa yang dikenakan akibat

penerapan $uan9i yang salah sehingga menyebabkan

timbulnya korupsi dan nepotisme2# Man6aat

1iharapkan makalah ini dapat berman>aat bagi pembaca

untuk mengetahui perbedaan $uan9i3 korupsi dan nepotisme ,

mengetahui contoh penerapan $uan9i yang salah sehingga dapat

menimbulkan korupsi dan nepotisme dan mengetahui dasar hokum

apa yang dikenakan akibat penerapan $uan9i yang salah sehingga

menyebabkan timbulnya korupsi dan nepotisme.

1!1 '

:andasan .eori

!# Korupsi dan Guanxi

Per4edaan

". Korupsi sudah pasti merupakan suatu tindak kejahatan dan

merugikan pihak lain DpenyimpanganE3 sedangkan $uan9i

bias diterapkan untuk kebaikan/kejahatan3 kebaikan dalam

$uan9i misalnya digunakan untuk koneksi bisnis/membangun

6


7/27

jaringan DrelasibisnisE3 sedangkanuntuk kejahatan misalnya

meman>aatkan jaringan dalam $uan9i untuk melakukan

korupsi.'. $uan9i merupakan suatu tradisi yang berasal dari

masyarakat ,hina3 sedangkan korupsi merupakan suatu

tindakan/perbuatan menyimpang yang berasal/bersi>at

umum.%. $uan9i belum tentu melawan hukum DtergantungtujuannyaE3

sedangkan korupsi sudah jelas melawan hokum dan

pelakunya dapat dijerat ??/diberihukuman.(. Korupsi biasanya dilakukan oleh orang7orang pemerintahan3

sedangkan$uan9i sebagian besar digunakan untuk

perdagangan/bisnis.*. $uan9i mengutamakankepercayaan3 sedangkan korupsi

mengutamakankeuntungan.0. Keuntungan yang diperoleh dari $uan9i biasanya berupa

kepercayaan/relasi3 sedangkan korupsi biasanya berupa

materi.

Persamaan

". Sama7sama dapat dilakukan secara berkelompok/lebih dari

satu orang.'. Sama7sama dapat disalah gunakan oleh pihak tertentu untuk

melakukan penyimpangan yang dapat merugikan pihak lain.%. Keduanya dapat saling berkaitan3 misalnya suatu pihak

tertentu dapat meman>aatkan jaringannya dalam guan9i

untuk bekerjasama dalam melakukan korupsi.(. Sama7sama dapat dilakukan oleh semua kalangan3 baik

pelaku bisnis3 pejabat/orang pemerintahan3 dll.

1# Dasar ;ukum Korupsi di 9ndonesia

Pasal "' 1 33 '&


8/27

D"E Setiap grati>ikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara

negara dianggap pemberian suap3 apabila berhubungan dengan

jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya3

dengan ketentuan sebagai berikut

a.yang nilainya Bp "&.&&&.&&&3&& Dsepuluh juta rupiahE atau lebih3

pembuktian bahwa grati>ikasi tersebut bukan merupakan suap

dilakukan oleh penerima grati>ikasiI

b.yang nilainya kurang dari Bp "&.&&&.&&&3&& Dsepuluh juta rupiahE3pembuktian bahwa grati>ikasi tersebut suap dilakukan oleh

penuntut umum.

D'E Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara

sebagaimana dimaksud dalam ayat D"E adalah pidana penjara

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat ( DempatE tahun

dan paling lama '& Ddua puluhE tahun3 dan pidana denda paling

sedikit Bp '&&.&&&.&&&3&& Ddua ratus juta rupiahE dan paling

banyak Bp ".&&&.&&&.&&&3&& Dsatu miliar rupiahE.

Pasal "' huru6 a 33 7o#'& .ahun '&&"

Pasal "' huru> a ?? 8o.'& Tahun '&&" berasal dari Pasal (")

angka " K?

c ??

8o.% Tahun ")4" dan Pasal "' ?? 8o.%" Tahun "))) sebagai

Tindak Pidana Korupsi3 yang kemudian dirumuskan ulang pada ??

8o. '& tahun '&&".

?ntuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi

menurut Pasal ini3 harus memenuhi unsur7unsur

". pegawai 8egeri atau Penyelenggara 8egaraI

'. Menerima hadiah atau +anjiI

8


9/27

%. 1iketahuinya bahwa hadiah atau +anji tersebut diberikan untuk

menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu

dalam jabatannya yang bertentangan dengan KewajibannyaI

(. Patut 1iduga bahwa hadiah atau +anji Tersebut diberikan untuk

Menggerakannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu

dalam +abatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal "' a ?? 8o.%" tahun "))) +o. ??.8o.'& Tahun '&&"

1ipidana dengan Pidana Penjara Seumur


10/27

(. Patut 1iduga bahwa hadiah atau +anji tersebut diberikan karena

kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan

jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah

atau janji tersebut ada hubungan dengan +abatannya.

Pasal "" ?? 8o.%" Tahun "))) +o.?? 8o.'& Tahun '&&"

1ipidana dengan Pidana Penjara paling singkat " DsatuE Tahun dan

Paling @ama * DlimaE Tahun dan atau denda paling sdikit

Bp.*&.&&&.&&&37 D@ima puluh juta BupiahE dan Paling Aanyak

Bp.'*&.&&&.&&&37 D 1ua ratus lima puluh juta rupiahE Pegawai

8egeri atau Penyelenggara negara yang menerima hadiah atau

janji padahal diketahui atau Patut diduga3 bahwa hadiah atau janji

tersebut diberikan karena kekuasaan atau Kewenangan yang

berhubungan dengan jabatannya3 atau yang menurut pikiran orang

yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan

+abatannya.

Pasal **

D"E 1ipidana sebagai pelaku tindak pidana

". mereka yang melakukan3 yang menyuruh melakukan3 dan

yang turut serta melakukan perbuatanI

'. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu

dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat3 dengan

kekerasan3 ancaman atau penyesatan3 atau dengan memberi

kesempatan3 sarana atau keterangan3 sengaja menganjurkan

orang lain supaya melakukan perbuatan.

10


11/27

D'E Terhadap penganjur3 hanya perbuatan yang sengaja

dianjurkan sajalah yang diperhitungkan3 beserta akibat7

akibatnya.

Pasal * ayat ="> huru6 a 33 7o#'& .ahun '&&"

Bumusan Korupsi pada pasal * ayat D"E huru> a ?? 8o.'& Tahun

'&&" berasal dari pasal '&) ayat D"E angka " K? c ?? 8o.% Tahun ")4"3 dan Pasal *

?? 8o.%" Tahun "))) sebagai tindak pidana Korupsi3 yangkemudian dirumuskan ulang pada ?? 8o.'& Tahun '&&"



". Setiap 2rangI

'. Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatuI

%. Kepada Pegawai 8egeri atau Penyelenggara 8egaraI

(. 1engan Maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu

dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal * ayat D"E huru> a ?? 8o.%" Tahun "))) jo.?? 8o.'& Tahun

'&&"I

D"E 1ipidana dengan Pidana Penjara paling singkat " DsatuE

tahun dan paling lama * DlimaE tahun dan atau denda paling

sedikit Bp.*&.&&&.&&&37 D @ima Puluh +uta rupiahE dan Paling

banyak '*&.&&&.&&&37 D dua ratus lima puluh juta rupiahE

setiap orang yang a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai 8egeri

atau Penyelenggara negara dengan maksud Pegawai negeri

atau Penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak

berbuat sesuatu dalam jabatannya3 yang bertentangan

dengan kewajibannya.

11


12/27

Pasal * ayat ="> huru6 4 33 7o#'& .ahun '&&"

Bumusan Korupsi pada pasal * ayat D"E huru> b ?? 8o.'& Tahun

'&&" berasal dari pasal '&) ayat D"E angka ' K? c ?? 8o.% Tahun ")4"3 dan Pasal *

?? 8o.%" Tahun "))) sebagai tindak pidana Korupsi3 yang

kemudian dirumuskan ulang pada ?? 8o.'& Tahun '&&"



". Setiap 2rangI

'. Memberi sesuatu I

%. Kepada Pegawai 8egeri atau Penyelenggara 8egaraI

(. Karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan

dengan kewajibannya3 dilakukan atau tidak dilakukan dalam

jabatannya.

Pasal * ayat D"E huru> b ?? 8o.%" Tahun "))) jo.?? 8o.'& Tahun

'&&"I

1ipidana dengan Pidana Penjara paling singkat " DsatuE tahun dan

paling lama * DlimaE tahun dan atau denda paling sedikit

Bp.*&.&&&.&&&37 D @ima Puluh +uta rupiahE dan Paling banyak

'*&.&&&.&&&37 D dua ratus lima puluh juta rupiahE setiap orang

yang

Memberi sesuatu kepada Pegawai 8egeri atau penyelenggaranegara karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan

dengan kewajiban3 dilakukan dan tidak dilakukan dalam

jabatannya.

Pasal %%

12


13/27

1alam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan

penyidikan3 sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan

negara3 maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil

penyidikan tersebut kepada +aksa Pengacara 8egara atau

diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan

perdata terhadap ahli warisnya.

1!1 999

P2M1!;!S!7

!# Kronolo-i Kasus Suap Damayanti

Pada makalah kali ini kami akan membahas kasus

1amayanti yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi3

bersama dengan dua sta> nya yakni +ulia Prasetyarini dan 1essy !

6dwin serta direktur PT -indu Tunggal ?tama3 !bdul Khoir. Mereka

ditangkap dalam operasi tangkap tangan di lokasi yang berbeda.

+ulia ditangkap di bilangan Tebet3 1essy dicokok disebuah mal di

kawasan +akarta Selatan3 dan !bdul diamankan di bilangan

Kemayoran3 +akarta Selatan. Ketiga orang ini berpencar setelah

+ulia dan 1essy menerima uang sebesar JSin%% ribu dari !bdul3 di

13


14/27

kawasan kemayoran3 +akarta Selatan. Sebelum ditangkap

1amayanti juga sempat menerima uang sebesar JSin%% ribu. Pada

pemberian pertama diduga !bdul menyuap sebesar JSin(&( ribu.

?ang tersebut diberikan untuk mengamankan proyek in>rastruktur

dan Perumahan Bakyat.

1irektur ?tama PT -indhu Tunggal ?tama3 !bdul Khoir

mengatakan3 praktik suap disebut7sebut sebagai hal yang la im

dilakukan seorang pengusaha untuk mendapatkan proyek. Maka

tak heran3 !bdul Khoir3 pihak yang menyuap anggota Komisi C1PB3 1amayanti -isnu Putranti3 berani melakukannya demi

mendapatkan proyek pembangunan +alan di Pulau Seram yang

digarap Kementerian Pekerjaan ?mum dan Perumahan Bakyat

yang tengah dibahas di Komisi C.

LPak kalau kita nggak ikut sistem di sana3 aturan main di

sana3 boro7boro dapat proyek3 ditengok pun tidak mau3L kata

pengacara !bdul Khoir3 irmasi3 Babu D'4/"/'&"0E. Menurut


15/27

pembangunan jalan di !mbon3 Maluku. Keempatnya kini telah

ditetapkan sebagai tersangka serta ditahan oleh penyidik KPK.

Penyidik menduga masih ada pihak lain yang turut

menerima suap selain 1amayanti. Kolega 1amayanti di Komisi C

1PB3 Audi Supriyanto diduga sebagai salah satu pihak yang turut

menerima suap. Aerdasarkan in>ormasi yang dihimpun3 dari total

commitment >ee yang diduga suap sebesar (&(3&&& dolar

Singapura dari !bdul Khoir3 sebesar %&&3&&& dolar Singapura

diantaranya ditujukan untuk Audi. Suap diduga diberikan lantaranproyek pembangunan jalan itu diduga berasal dari dana aspirasi

Audi.

Buang kerja Audi di 1PB diketahui menjadi salah satu

tempat digeledah oleh penyidik dalam penyidikannya. Selain itu3

KPK juga telah mencegah Audi untuk bepergian keluar negeri

selama enam bulan mendatang.

Pihak KPK menyatakan kasus ini masih terus dilakukan

pengembangan. Termasuk mendalami mengenai keterlibatan

sejumlah pihak lain yang diduga turut menerima suap. Pada

penyidikannya3 pihak KPK terus mengumpulkan bukti terkait

keterlibatan pihak7pihak lain tersebut. Pengumpulan bukti tersebut

dilakukan dengan melakukan penggeledahan di sejumlah tempat di

!mbon beberapa waktu lalu.

5uyuk menyebut dalam penggeledahan itu penyidik menyita

sejumlah dokumen terkait proyek Kementerian P?PB. L1okumen

itu yang nantinya bisa digunakan untuk mendukung keterangan

yang diberikan oleh para tersangka dan saksi3L kata 5uyuk.

1PP Partai 1emokrasi ;ndonesia Perjuangan DP1;PE resmi

memecat salah satu kadernya yang bernama 1amayanti -isnu

Putranti.


16/27

)%/KPTS/1PP/;/'&"0 tertanggal "( +anuari '&"0. Pemecatan ini

dilakukan sebagai sanksi keras terhadap 1amayanti yang

diamankan komisi pemberantas korupsi DKPKE dalam operasi

tangkap tangan. Tanggal "( +anuari surat pemecatan langsung

diteken oleh ;bu Megawati.

1isebutkan Masinton3 setelah dipecat dari partai3 secara

otomatis 1amayanti juga diberhentikan sebagai anggota 1PB.

Selama ini 1amayanti tercatat akti> di komisi C 1PB yang

membidangi in>rastruktur dan perhubungan.

1alam kasus ini 1amayanti3 1essy dan +ulia sebagai

tersangka penerima suap dan dijerat melanggar Pasal "' huru> a

atau Pasal "' huru> b atau pasal "" uu Tipikor jo pasal ** ayat "

K?

kepadanya melanggar dan dijerat Pasal * ayat " huru> a atau b

atau Pasal %% uu Tipikor.

1# Dasar ;ukum Kasus Suap Damaynati

!lasan mengapa dikenakan pasal tersebut

• Pasal "' huru> a Tipikor berisi pegawai negeri atau

penyelenggara 8egara menerima hadiah atau janji3 padahal

diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut

diberikan untuk menggerakan agar melakukan atau tidak

melakukan sesuatu dalam jabatannya3 yang bertentangan

dengan kewajibannya. Kita telah ketahui bahwa dalam kasus

tersebut3 1amayanti telah menerima suatu hadiah berupa

16


17/27

uang untuk melakukan sesuatu hal yaitu untuk

mengamankan in>rastruktur dan Perumahan Bakyat• Pasal "' hu>ur b Tipikor telah dilanggar oleh 1amayanti3

1essy dan +ulia karena seperti yang dikatakan dalam pasal

tersebut bahwa hadiah diberikan sebagai akibat atau

disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan

sesuatu dalam jabatannya. 1amayanti3 1essy dan +ulia

telah terbukti telah melakukan sesuatu untuk mengamankan

in>rastruktur dan Perumahan Bakyat.• Pasal ** ayat " terjadi ketika suatu tindak pidana yang

terjadi melibatkan lebih dari satu orang pelaku. 1alam kasus

ini pun telah tersangka ada empat orang pelaku3 yakni tiga

orang sebagai penerima suap dan satu orang sebagai

pemberi suap• Pasal * ayat " huru> a disebutkan untuk setiap orang yang

memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negri

atau penyelenggara 8egara dengan maksud supaya berbuat

atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga

bertentangan dengan kewajibannya. Pidana penjara paling

singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan atau

paling sedikit denda Bp. *&.&&&.&&& dan paling banyak Bp.

'*&.&&&.&&&• Pasal * ayat " huru> b disebutkan untuk setiap orang yang

memberi sesuatu kepada pegawai 8egeri atau

penyelenggara 8egara karena berhubungan dengansesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. 1alam

kasus tersebut terbukti bahwa !bdul telah memberikan

sesuatu kepada 1amayanti3 1essy dan +ulia yakni berupa

uang 1ollar Singapura. Pidana penjara paling singkat satu

tahun dan paling lama lima tahun dan atau paling sedikit

denda Bp. *&.&&&.&&& dan paling banyak Bp. '*&.&&&.&&&

17


18/27

• Pasal %% uu Tipikor jika tersangka meninggal dunia pada

saat dilakukan penyidikan3 sedangkan secara nyata telahada kerugian keuangan 8egara3 maka penyidik segera

menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut

kepada jaksa pengacara untuk dilakukan gugatan perdata

terhadap ahli warisnya. +adi dalam kasus ini jika !bdul

meninggal dunia3 maka gugatan akan dilanjutkan pada ahli

warisnya.

1a4 9?

Kesimpulan dan Saran

!. Kesimpulan

Kasus suap 1amayanti adalah kasus suap proyek

pengerjaan ruas jalan di Maluku yang melibatkan ,62 PT -indhu

Tunggal ?tama !bdul Khoir dengan !nggota Komisi C 1PB B; asal

P1;7P 1amayanti -isnu Putrandi dan Audi Supriyanto asal $olkar.

1alam kasus ini3 1amayanti berperan sebagai penerima suap dan

!bdul Khoir sebagai pemberi suap. 1amayanti dijerat dengan Pasal

"' huru> a atau Pasal "' huru> b atau Pasal "" ?? Tipikor jo pasal

18


19/27

** !yat D"E ke7" K?


20/27

Da6tar Pustaka

http //nasional.kompas.com/read/'&"0/&"/"(/")&%&(4"/!nggota.1PB.dari.P1;7P.dan.%[email protected] sourceN-POutm mediumNbo9Outm campaignNKknwp

http //nasional.kompas.com/read/'&"0/&%/&'/""%&'*)"/!nggota.#7$olkar.1PB.Audi.Supriyanto.+adi.Tersangka.KPK

http //news.detik.com/berita/%"0))4*/damayanti7kembalikan7duit7suap7rp7""7miliar7dan7sgd7'(&7ribu

http //nasional.sindonews.com/read/"&4 *&)/"'/damayanti7wisnu7putranti7resmi7dipecat7pdip7"(*%'")444

http //nasional.kompas.com/read/'&"0/&"/"(/")%0%*("/;[email protected];7P

20


21/27

http //sp.beritasatu.com/nasional/kpk7tetapkan7tersangka7baru7kasus7suap7damayanti/"&) **

@ampiran

8askah Talk Show Kasus Suap 1amayanti -isnu Putrandi

,ast


22/27


23/27

!gus Keenam orang tersebut adalah 1amayati -isnu Putrandy anggota

Komisi C 1PB B;3 !bdul Khoir 1irektur PT. -indu Tunggal ?tama3 serta

1essy ! 6dwin dan +ulia Prasetyarini sebagai pihak swasta. ' orang

lainnya adalah supir.


24/27

!gus !tas tindak pidana yang dilakukannya3 ketiganya dijerat KPK

dengan Pasal "' huru> a atau Pasal "' huru> b atau Pasal "" ?? Tipikor jo

pasal ** !yat D"E ke7" K?


25/27

Masinton Sanksi pemecatan tercantum dalam SK pemecatan nomor

)%/KPTS/1PP/;/'&"0 tertanggal "( +anuari. Tanggal "( +anuari surat

pemecatan langsung diteken Au Megawati.

erensi Pendukung

1amayanti saat usai di periksan KPK

25


26/27

!gus Bahardjo Ketua KPK saat memberi keterangan pers mengenai

kasus 1amayanti

26


27/27

Audi Supriyannto yang ikut terjerat

kasus suap

proyek jalan di

Maluku

Date post:	07-Jul-2018
Category:	Documents
Upload:	achmad-anwar
View:	227 times
Download:	0 times

Guanxi, Corruption and Governance.docx

Documents