HUKUM INVESTASI HUKUM INVESTASI Penanaman Modal Asing Penanaman Modal Asing

(PMA)(PMA)

M. HawinM. Hawin

Fakultas Hukum UGMFakultas Hukum UGM

www.bkpm.go.id

Dua Teori PMADua Teori PMA

The Product Cycle Theory (Teori The Product Cycle Theory (Teori Siklus Produk)Siklus Produk)

The Theory of Vertical IntegrationThe Theory of Vertical Integration

The Product Cycle TheoryThe Product Cycle Theory

Setiap teknologi atau produk Setiap teknologi atau produk berevolusi melalui tiga fase:berevolusi melalui tiga fase:

PertamaPertama, fase permulaan atau , fase permulaan atau inovasi;inovasi;

KeduaKedua, fase perkembangan;, fase perkembangan;

KetigaKetiga, fase pematangan/ , fase pematangan/ standardisasi.standardisasi.

The Theory of Vertical The Theory of Vertical IntegrationIntegration

Menempatkan beberapa tahapan Menempatkan beberapa tahapan produksi di beberapa lokasi / negara produksi di beberapa lokasi / negara yang berbeda-beda. yang berbeda-beda.

Tujuan:Tujuan:- Biaya produksi yang rendahBiaya produksi yang rendah- Membuat rintangan perdagangan Membuat rintangan perdagangan

bagi perusahaan-perusahaan lainbagi perusahaan-perusahaan lain

Manfaat/Keuntungan (Manfaat/Keuntungan (BenefitsBenefits) ) PMAPMA

1.1. Meningkatkan devisa (Meningkatkan devisa (foreign exchangeforeign exchange) ) dengan melalui pendapatan dari ekspordengan melalui pendapatan dari ekspor

2.2. Meningkatkan jumlah lowongan kerja Meningkatkan jumlah lowongan kerja 3.3. Transfer of technologyTransfer of technology4.4. Meningkatkan Meningkatkan public revenuespublic revenues melalui melalui

perpajakanperpajakan5.5. Links dengan pasar internasionalLinks dengan pasar internasional6.6. Pembangunan Pembangunan resourceresource lokal lokal7.7. Memajukan industri lokal dan produksi, Memajukan industri lokal dan produksi,

dll. dll.

Dampak Negatif (Dampak Negatif (Costs &Costs & RisksRisks) ) PMAPMA

1.1. Dominasi asing atas ekonomi dan Dominasi asing atas ekonomi dan campur tangan politikcampur tangan politik

2.2. Industri/perusahaan lokal (baru) Industri/perusahaan lokal (baru) matimati

3.3. Teknologi yang tidak cocokTeknologi yang tidak cocok

4.4. Kerusakan lingkunganKerusakan lingkungan

5.5. Berkurangnya Berkurangnya resourceresource lokal lokal

6.6. Efek negatif sosialEfek negatif sosial

Fungsi Peraturan PMAFungsi Peraturan PMA

1.1. Memaksimalkan Memaksimalkan benefitsbenefits dan dan meminimalkan meminimalkan risksrisks

2.2. Mendorong PMAMendorong PMA

3.3. Mengontrol PMAMengontrol PMA

PMA DI INDONESIAPMA DI INDONESIA

1.1. UU No 25 / 2007 tentang Penanaman Modal. UU No 25 / 2007 tentang Penanaman Modal. (Menggantikan (Menggantikan UU No. 1 / 1967 tentang UU No. 1 / 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang dirubah oleh UU Penanaman Modal Asing, yang dirubah oleh UU No. 11 / 1970 (UUPMA). No. 11 / 1970 (UUPMA).

2.2. PP No. 20 / 1994 tentang Pemilikan Saham PP No. 20 / 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahan yang Didirikan dalam rangka dalam Perusahan yang Didirikan dalam rangka Penanaman Modal AsingPenanaman Modal Asing;;

3.3. Peraturan Presiden No. 77/2007 dan Peraturan Peraturan Presiden No. 77/2007 dan Peraturan Presiden No. 111/ 2007 Daftar Bidang Usaha Presiden No. 111/ 2007 Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal Modal

4.4. Dll.Dll.

Masalah-masalah yang diaturMasalah-masalah yang diatur

1.1. Proyek-proyek investasi yang Proyek-proyek investasi yang dibolehkan atau diprioritaskan atau dibolehkan atau diprioritaskan atau tidak dibolehkantidak dibolehkan

2.2. Joint ventureJoint venture

3.3. Bentuk-bentuk insentif / fasilitas.Bentuk-bentuk insentif / fasilitas.

4.4. Bentuk/cara kontrolBentuk/cara kontrol

5.5. Sistem administrasi peraturan PMA Sistem administrasi peraturan PMA

Performance RequirementsPerformance Requirements

1.1. Penggunaan jumlah minimal Penggunaan jumlah minimal local contentslocal contents2.2. Jumlah minimal produksi untuk diekspor. Jumlah minimal produksi untuk diekspor.

Diperkuat dgn syarat bahwa ekspatriasi Diperkuat dgn syarat bahwa ekspatriasi keuntungan boleh dgn syarat ada keuntungan boleh dgn syarat ada export export earningsearnings

3.3. Penggunaan tenaga lokal (Penggunaan tenaga lokal (quantity quantity participationparticipation) )

4.4. Penggunaan jumlah minimal modal lokal (Penggunaan jumlah minimal modal lokal (equity equity participationparticipation))

5.5. Transfer teknologi (Transfer teknologi (quality participationquality participation) )

Insentif PMAInsentif PMA secara umum secara umum

1.1. Yang menambah keuntungan investor:Yang menambah keuntungan investor:

-- Pembebasan/keringanan pajakPembebasan/keringanan pajak-- Subsidi langsungSubsidi langsung-- GrantsGrants -- Pembebasan/keringanan bea masukPembebasan/keringanan bea masuk-- perjanjian untuk membeli produk perjanjian untuk membeli produk pada pada harga minimal harga minimal tertentu.tertentu.

Insentif PMAInsentif PMA

2. 2. Yang mengurangi risiko bagi investor:Yang mengurangi risiko bagi investor:

- - Jaminan Jaminan tidaktidak akan ada nasionalisasi akan ada nasionalisasi kecuali kecuali dengan kompensasi yang dengan kompensasi yang prompt, prompt, adequate adequate and effectiveand effective..- - Jaminan untuk bisa menggunakan forum Jaminan untuk bisa menggunakan forum internasional dalam penyelesaian sengketa. internasional dalam penyelesaian sengketa. Misal ICSID (Misal ICSID (International Center International Center for the for the Settlement of Investment DisputesSettlement of Investment Disputes))-- Proteksi pasar untuk investor (dengan Proteksi pasar untuk investor (dengan quataquata atau tarif bea masuk yg tinggi bagi atau tarif bea masuk yg tinggi bagi competing productscompeting products) )

Contoh-contoh insentif PMAContoh-contoh insentif PMA

1.1. Hak transfer Hak transfer dan repatriasi dan repatriasi dalam valuta dalam valuta asingasing::

modal;modal; keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatankeuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;lain; dana yang diperlukan untuk dana yang diperlukan untuk pembelian bahan baku dan pembelian bahan baku dan

penolong, barangpenolong, barang setengah jadi, atau barang jadi; atau setengah jadi, atau barang jadi; atau

penggantian barang modal dalam rangkapenggantian barang modal dalam rangka melindungi melindungi kelangsungan hidup penanaman modal;kelangsungan hidup penanaman modal;

tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaantambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal;penanaman modal;

dana untuk pembayaran kembali pinjaman;dana untuk pembayaran kembali pinjaman; royalti atau biaya yang harus dibayar; dll.royalti atau biaya yang harus dibayar; dll.

Contoh-contoh insentif PMAContoh-contoh insentif PMA

2. Jaminan tidak ada nasionalisasi 2. Jaminan tidak ada nasionalisasi kecuali kecuali untuk kepentingan negarauntuk kepentingan negara

3. Jaminan pemberian kompensasi jika 3. Jaminan pemberian kompensasi jika terjadi nasionalisasi.terjadi nasionalisasi.Kompensasi sesuai persetujuan para Kompensasi sesuai persetujuan para pihak sesuai dengan “azas-azas hukum pihak sesuai dengan “azas-azas hukum internasional jang berlaku.” Jadi internasional jang berlaku.” Jadi kompensasi harus “prompt, adequate and kompensasi harus “prompt, adequate and effective.” effective.”

Contoh-contoh insentif PMAContoh-contoh insentif PMA

44. Prosedur penyelesaian sengketa . Prosedur penyelesaian sengketa secara khusus yaitu arbitrase.secara khusus yaitu arbitrase.

Apakah ada jaminan bisa memakai Apakah ada jaminan bisa memakai forum internasional? Apakah bisa forum internasional? Apakah bisa menggunakan ICSID?menggunakan ICSID?

KONTROL PMA DI INDONESIAKONTROL PMA DI INDONESIA

1.1. Penetapan Penetapan negative listnegative list

a. Tertutup secara penguasaan a. Tertutup secara penguasaan penuh. penuh. Harus dengan Joint VentureHarus dengan Joint Venture

b. Tertutup sama sekali b. Tertutup sama sekali

(Diatur dalam PerPres 77 / 200(Diatur dalam PerPres 77 / 20077 dan dan PerPres No.111 / 200PerPres No.111 / 20077))

2. Partisipasi tenaga kerja2. Partisipasi tenaga kerja

Kontrol PMA (Kontrol PMA (lanjutanlanjutan))

3. Partisipasi modal (3. Partisipasi modal (equity equity participationparticipation). ). Dengan Joint Venture.Dengan Joint Venture.

4. Partisipasi kemampuan 4. Partisipasi kemampuan . Dengan . Dengan Transfer TechnologyTransfer Technology

Kontrol PMA (Kontrol PMA (lanjutanlanjutan))

5. Prosedur tertentu:5. Prosedur tertentu:

Permohonan kepada Ketua BKPMPermohonan kepada Ketua BKPM;;

Harus mendapat izin.Harus mendapat izin.

6. Perseroan Terbatas (PT) sebagai bentuk usaha6. Perseroan Terbatas (PT) sebagai bentuk usaha..

7. Persyaratan kandungan lokal (7. Persyaratan kandungan lokal (local contentlocal content))

PerbandinganPerbandinganHalHal Dulu (stlh UUPMA)Dulu (stlh UUPMA) Sekarang (PP 20/1994)Sekarang (PP 20/1994)

1. 100% asing1. 100% asing Tdk boleh kec. di Tdk boleh kec. di daerah terpencildaerah terpencil

Boleh kec. pd sektor Boleh kec. pd sektor infrastrukturinfrastruktur

2. Divestasi2. Divestasi Dlm 20 th, 51% hrs Dlm 20 th, 51% hrs milik lokalmilik lokal

a.a. Dlm 15 th tetapi jumlah Dlm 15 th tetapi jumlah divestasi terserah para divestasi terserah para pihak asal minimal 5%.pihak asal minimal 5%.

b.b. JV tdk hrs divestasi.JV tdk hrs divestasi.

3. Jmlh minimal investasi3. Jmlh minimal investasi a.a. 1 juta USD1 juta USD

b.b. 250.000 USD250.000 USDTdk ada minimalnya. Tdk ada minimalnya. Tapi sesuai kelayakan Tapi sesuai kelayakan dan kewajarandan kewajaran

4. Status pihak asing4. Status pihak asing Hrs badan hukumHrs badan hukum Bisa juga peroranganBisa juga perorangan

5. Status pihak lokal5. Status pihak lokal WNI atau badan WNI atau badan hukum milik hukum milik Indonesia penuhIndonesia penuh

Perush. PMA jg boleh Perush. PMA jg boleh kec. pd infrastruktur.kec. pd infrastruktur.

PerbandinganPerbandinganHalHal DuluDulu SekarangSekarang

6. Pendirian anak 6. Pendirian anak perushperush

Tdk mungkinTdk mungkin a.a. Boleh bila perush Boleh bila perush PMA sdh beroperasi PMA sdh beroperasi scr komersialscr komersial

b.b. Anak perush. Boleh Anak perush. Boleh 100% dimiliki oleh 100% dimiliki oleh asingasing

7. Jangka waktu7. Jangka waktu 30 th. 30 th. Perpanjangan tdk Perpanjangan tdk jelasjelas

30 th stlh 30 th stlh komersial.komersial.

Dpt diperpanjang.Dpt diperpanjang.

30 th tiap 30 th tiap perpanjanganperpanjangan

8. Pendirian Joint 8. Pendirian Joint VentureVenture

Minimal 20% hrs Minimal 20% hrs milik lokal (dari milik lokal (dari modal dasar)modal dasar)

Minimal 5% dari Minimal 5% dari modal disetor hrs modal disetor hrs milik lokalmilik lokal

Perkembangan Perkembangan Straight Investment Straight Investment (100% Asing)(100% Asing)

UUPMA 1974 PP 17/92 PP 20/94UUPMA 1974 PP 17/92 PP 20/94

100% boleh kec. unt. infrastruktur

Tidak boleh Boleh unt. daerah terpencil

Boleh kec. unt. infrastruktur

Keharusan Partisipasi Lokal 51% Keharusan Partisipasi Lokal 51% ((Indigenization: Indigenization: Indonesianisasi SahamIndonesianisasi Saham))

UUPMA SK BKPM/74 PP 17/92 PP 20/94UUPMA SK BKPM/74 PP 17/92 PP 20/94

Tdk ada keharus-an

10 th setelah ada izin usaha

20 th setelah beroperasi secara komersial

Tdk ada keharusan

World Trade OrganizationWorld Trade Organization (WTO) (WTO) melaksanakan beberapa perjanjian melaksanakan beberapa perjanjian

multilateral:multilateral:1. Perjanjian Multilateral di bidang perdagangan 1. Perjanjian Multilateral di bidang perdagangan

barang. Misalnya: barang. Misalnya: - - General Agreement on Tariffs and General Agreement on Tariffs and Trade Trade

1994 (GATT)1994 (GATT)- - Agreement on Trade-Related Agreement on Trade-Related Investment Investment Measures (TRIMs)Measures (TRIMs)

2. 2. General Agreement on Trade in Services (GATS)General Agreement on Trade in Services (GATS)3. Agreement on Trade-Related Aspects of 3. Agreement on Trade-Related Aspects of

Intellectual Property Rights (TRIPs)Intellectual Property Rights (TRIPs)4. Perjanjian-perjanjian plurilateral di bidang kapal 4. Perjanjian-perjanjian plurilateral di bidang kapal

udara sipil, pengadaan pemerintah, dlludara sipil, pengadaan pemerintah, dll

Agreement on Trade-Related Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs)Investment Measures (TRIMs)

TRIMs: Kebijakan-kebijakan investasi yang TRIMs: Kebijakan-kebijakan investasi yang berkaitan dengan perdagangan barang.berkaitan dengan perdagangan barang.

Di dalam Agreement on TRIMs: Negara Di dalam Agreement on TRIMs: Negara anggota dilarang membuat TRIMs yang anggota dilarang membuat TRIMs yang melanggar prinsip melanggar prinsip National TreatmentNational Treatment (Pasal III GATT) dan kewajiban (Pasal III GATT) dan kewajiban penghapusan restriksi kuantitatif terhadap penghapusan restriksi kuantitatif terhadap impor (Pasal XI(1) GATT).impor (Pasal XI(1) GATT).

Prinsip Prinsip National TreatmentNational Treatment

Article III(4) GATT:Article III(4) GATT:““The products of the territory of any The products of the territory of any

contracting party imported into the contracting party imported into the territory of any other contracting party territory of any other contracting party shall be accorded treatment shall be accorded treatment no less no less favourablefavourable than that accorded to than that accorded to like like productsproducts of national origin in respect of all of national origin in respect of all laws, regulations and requirements laws, regulations and requirements affectingaffecting their internal sale, offering for their internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution sale, purchase, transportation, distribution or use …” or use …”

TRIMs yang melanggar prinsip TRIMs yang melanggar prinsip National TreatmentNational Treatment::

1. Persyaratan kandungan lokal 1. Persyaratan kandungan lokal ((local contentlocal content).).

2. Persyaratan pembelian/pemakaian 2. Persyaratan pembelian/pemakaian bahan impor yang dibatasi bahan impor yang dibatasi

sejumlah atau senilai produk yang sejumlah atau senilai produk yang akan diekspor (akan diekspor (trade balancing trade balancing requirementrequirement))

TRIMs yang melanggar kewajiban TRIMs yang melanggar kewajiban penghapusan restriksi kuantitatif penghapusan restriksi kuantitatif

terhadap importerhadap impor 1.1. Pembatasan impor bahan baku sampai Pembatasan impor bahan baku sampai

sejumlah atau senilai produksi lokal yang sejumlah atau senilai produksi lokal yang diekspor.diekspor.

2.2. Pembatasan impor dengan pembatasan Pembatasan impor dengan pembatasan akses devisa sampai sejumlah devisa akses devisa sampai sejumlah devisa yang dihasilkan.yang dihasilkan.

3.3. Pembatasan ekspor berdasarkan jenis Pembatasan ekspor berdasarkan jenis barang, jumlah maupun nilai barang, barang, jumlah maupun nilai barang, atau proporsi dengan jumlah/nilai atau proporsi dengan jumlah/nilai produksi lokal. produksi lokal.