1

HUKUM PASAR MODAL KODE MATA KULIAH: WDK 6217

BLOCK BOOK

Planning group : Prof. RA. Retno Murni, SH., MH., PhD.

0361 706091 e­mail : retno.murni@gmail.com

Ni Ketut Supasti Dharmawan,SH., M.Hum., LLM. 0361461225, e­mail : arasswk@yahoo.com

I Ketut Westra,SH., MH. Ni Putu Purwanti,SH., MH.

Bagian Hukum Perdata FH UNUD, Telp 0361 222666

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA

2009/ 2010

2

1. Identifikasi Mata Kuliah

WDK 6217 : Hukum Pasar Modal Tim Pengajar : Prof. RA. Retno Murni, SH, MH, PhD

Ni Ketut Supasti Dharmawan,SH,MHum,LLM I Ketut Westra,SH,MH Ni Putu Purwanti,SH,MH

Status Mata Kuliah : MK Wajib Program Kekhususan Hukum Bisnis SKS : 2

2. Diskripsi Mata Kuliah:

Mata Kuliah Hukum Pasar Modal yang substansinya mengatur kegiatan­kegiatan investasi tidak langsung pada prinsipnya meliputi: Tinjauan umum kegiatan investasi tidak langsung membahas mengenai: pengertian, fungsi, dasar hukum, asas dan teori­teori dalam kegiatan Pasar Modal; Perbandingan kegiatan Pasar modal di Indonesia dengan beberapa negara lainnya; Instrumen & Para Pelaku Pasar Modal; Proses Go Public dan Penawaran Umum; Due Diligence­Disclose dan Perlindungan bagi Investor Publik; Transaksi di Pasar Modal baik di pasar primer maupun sekunder termasuk perkembangan mutakhir transaksi efek di pasar modal; Aspek Hukum Cyber Law, Standar Internasional dan Implikasinya terhadap Pasar Modal; Model Perjanjian di Pasar Modal serta Peranan & Tanggung Jawab Notaris; Pelanggaran, Kejahatan Dalam Pasar Modal dan Penegakan Hukum di Pasar Modal; Tanggungjawab Para Pelaku Pasar Modal & Sanksi Hukum; dan Penyelesaian Sengketa Dalam Kegiatan Pasar Modal.

3. Tujuan Mata Kuliah

Setelah diberikan penjelasan dan mengkaji Hukum Pasar Modal yang didukung dengan diskusi, presentasi tugas paper, serta pembahasan kasus dalam kelas perkuliahan dan tutorial, mahasiswa akan mampu menerapkan Asas­Asas, Prinsip­ Prinsip, Teori­Teori dan Norma­Norma Hukum Pasar Modal dalam mengkaji, membahas dan menganalisis permasalahan dan kasus yang berkembang dalam kegiatan praktik investasi, khususnya investasi tidak langsung.

3. Metoda dan Strategi Proses Pembelajaran

Metode Perkuliahan adalah Problem Based Learning (PBL) pusat pembelajaran ada pada mahasiswa. Metode yang diterapkan adalah “belajar” (Learning) bukan “mengajar” (Teaching).

3

Strategi pembelajaran: § Kombinasi Perkuliahan dan Tutorial § Perkuliahan 50 % (6 kali pertemuan perkuliahan) dan Tutorial 50 % (6 kali

pertemuan tutorial). § Satu kali pertemuan untuk Tes Tengah Semester, dan satu kali pertemuan

untuk Tes Akhir Semester . § Total pertemuan 14 kali.

Pelaksanaan Perkuliahan & Tutorial § Perkuliahan 6 kali pertemuan yaitu pertemuan ke 1, ke 3, ke 5, 8, ke 10, ke 12. § Tutorial 6 kali pertemuan yaitu: pertemuan ke 2, ke 4, ke 6, ke 9, ke 11, dan

ke 13. § TTS dan TAS pertemuan ke 7 dan ke 14

Strategi perkuliahan : § Perkuliahan pada sub­sub pokok bahasan dipaparkan dengan alat bantu media

papan tulis, power point, slide, serta peyiapan bahan bacaan tertentu yang dipandang sulit diakses oleh mahasiswa.

§ Sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa dipersyaratkan sudah mempersiapkan diri (self study) mencari bahan materi, membaca dan memahami pokok bahasan yang akan dikuliahkan sesuai dengan arahan dan instruksi yang tertuang dalam Block Book ini.

§ Tehnik perkuliahan: pemaparan materi, tanya jawab dan diskusi (proses pembelajaran dua arah).

Strategi Tutorial: § Mahasiswa mengerjakan tugas­tugas: (Discussion task, Study Task dan

Problem Task) § Untuk mempersiapkan tugas­tugas terkait dengan proses pembelajaran

Tutorial, mahasiswa ditugaskan untuk melakukan self study (20 jam perminggu).

§ Dalam kelas Tutorial mahasiswa dibagi menjadi group­group kecil (3­7 orang per group)

§ Kelas Tutorial dilaksanakan dalam bentuk: o Presentasi power point dan diskusi o Peran Konsultasi Hukum antara Emiten dengan Profesi Penunjang

dan Lembaga Penunjang; antara Investor dengan Pialang o Mock Trial / diskusi peran (berperan sebagai tergugat, penggugat,

dan hakim di pengadilan dalam kasus pelanggaran di Pasar Modal.

4. Ujian dan Penilaian Ujian Ujian dilaksanakan dua kali dalam bentuk tertulis yaitu Ujian tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)

4

Penilaian Penilaian Akhir dari proses pembelajaran ini berdasarkan Rumus Nilai Akhir sesuai Buku Pedoman yaitu :

(UTS + TT) __________ + 2(UAS)

2 NA ______________________

3

Nilai Range A 80­100 B+ 70­79 B 65­69 C+ 60­64 C 55­59 D+ 50­54 D 40­49 E 0­39

6. Materi Perkuliahan (Organisasi Perkuliahan)

I. Pengenalan Hukum Pasar Modal (An Introduction) § Pengertian, Konsep, Fungsi Pasar Modal, Bursa Efek, Efek, Sekuritas, Sejarah

Perkembangan Pasar Modal di Indonesia dan Dunia § Peranan Kegiatan Pasar Modal Dalam Pembangunan Perekonomian di

Indonesia § Dasar Hukum, Asas­Asas Hukum & Teori § Instrumen & Para Pelaku Pasar Modal: Emiten, Underwritter, Profesi

Penunjang, Lembaga Penunjang (LKP & LPP), Lembaga Bapepam – Lembaga Keuangan

§ Mekanisme Perdagangan di Bursa Efek.

II. Proses Go Public dan Penawaran Umum § Mekanisme dan Proses Go Public & Penawaran Umum § Pasar Perdana Dan Pasar Sekunder § Peranan Profesi Penunjang (Konsultan Hukum, Akuntan Publik, Notaris,

Penilai) & Lembaga Penunjang (Lembaga Kliring dan Penjaminan/LKP & Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian/LPP).

§ Due Diligence: Proses Legal Audit dan Tehnik Penyusunan Legal Opinion § Prospektus: Disclose & Perlindungan Investor Publik dalam Kegiatan Pasar

Modal. § Transaksi­ Transaksi Dalam Kegiatan Pasar Perdana – IPO & Pasar Sekunder

– Listing di Bursa Efek dan Reksa Dana.

5

III. Perkembangan Mutakhir Transaksi Efek di Pasar Modal § Latar Belakang dan Dasar Scripless Trading/Perdagangan Efek Tanpa Warkat

dan Dasar Hukumnya § Aspek Hukum Cyber Law dan Implikasinya terhadap Pasar Modal. § Standar Internasional (Prinsip Demutualisasi, Independensi Regulator Pasar

Modal, Pengembangan Self Regulatory, Prinsip Good Corporate Governance (CSR)

IV. Lembaga dan Profesi Penunjang dan Tanggung Jawabnya dalam Kegiatan Pasar Modal § Profesi Penunjang Pasar Modal (Akuntan Publik, Notaris Publik, Konsultan

Hukum Publik) § Lembaga Penunjang Pasar Modal (Biro Administrasi Efek, Kustodian, Wali

Amanat, Penasehat Investasi) § Tanggung Jawab Profesi Penunjang § Kasus dan Kelalaian Notaris, Profesi Penunjang dalam Pasar Modal, RUPS

V. Peranan BAPEPAM – LK Dalam Penegakan Hukum Pasar Modal § Kedudukan BAPEPAM­ LK § Tugas dan Kewenangan BAPEPAM­LK § Tanggung jawab BAPEPAM­LK § Perlindungan Investor Publik

VI. Kejahatan, Pelanggaran dan Kasus di Pasar Modal § Kejahatan: Penipuan, Manipulasi Pasar, dan Insider Trading § Kasus Insider Trading, Manipulasi Pasar, Penipuan § Pelanggaran: Pelanggaran Administratif: dilakukan secara individual,

berkelompok, dan pelanggaran langsung berdasarkan perintah § Kasus Pelanggaran Administratif. § Sanksi dalam kegiatan Pasar Modal: Sanksi Administratif, Perdata, Pidana

dan Cegah Tangkal § Penyelesaian Sengketa dalam Kegiatan Pasar Modal

6.BAHAN BACAAN:

Convention­ Treaty­PerUndang­Undangan § UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal § UU No. 40 tahun 2007 Tentang PT § UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal § UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Sektor Jasa Keuangan § UU No. 3 Tahun 2004 Tentang BI § Peraturan BAPEPAM § SEC 1933 § WTO

6

Literatur dan Bahan Bacaan Lain

1. Assegaf Ahmad Fikri dkk, 2005, “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Obligasi” Jurnal Hukum & Pasar Modal, HKHPM, Jakarta.

2. Balfas Hamud M, 2006, Hukum Pasar Modal Indonesia, PT Tata Nusa, Jakarta

3. Bond Helen J & Kay Peter, 1995, Business Law, Blackstone Press Limited, London, 1995.

4. Cheeseman Henry R. 2000, Contemporary Business, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey

5. Folsom Ralph H, Gordon Michel Wallace, 1995, International Business Transactions, American Casebook Series, West Publishing Co, USA.

6. Fuady Munir, 2003, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), Citra Aditya Bakti, Bandung.

7. Koetin E.A. 1996, Analisis Pasar Modal, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 8. Klinik Go Public Dan Investasi, Cita Karya Di Pasar Modal Indonesia 9. Lucian Arye Bebhuk, Corporate Law And Economic Analysis, Cambridge

University Press, Canada, 1991 10. Harison, M, 1994, Asia­Pacific Securities Markets, Hongkong, Longman 11. Nasarudin M Irsan & Surya Indra, 2004, Aspek Hukum Pasar Modal

Indonesia, Prenada Media, Jakarta 12. Pangemanan Donald M, 2006, Peraturan Insider Trading Dalam Pasar

Modal Indonesia, HKHPM, Yogyakarta, Hal 48­69 13. Pramono Nindyo, 1997, Sertifikasi Saham PT Go Public dan Dasar Hukum

Pasar Modal Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. 14. Pratomo Eko P, Berwisata Di Reksa Dana, Gramedia, Jakarta, 2004 15. PT Kliring Deposit Efek Indonesia, 1994, Aspek Hukum Pasar Modal.

Transaksi Dan Penyelesaian Transaksi Efek Tanpa Sertifikat (Scripless Trading­ Book Entry Settlement), Jakarta

16. Ratner, David L. 1991, Securities Regulation, West Publishing Company, USA.

17. Safitri Indra dkk, 2006, “Penegakan Hukum Di Pasar Modal” Jurnal Hukum & Pasar Modal, HKHPM, Jakarta.

18. Safitri Indra dkk, 2005, “Tanggung Jawab Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal” Jurnal Hukum & Pasar Modal, HKHPM, Jakarta.

19. Situmpul Asril, 1999, Due Diligence Dan Tanggung Jawab Lembaga­ Lembaga Penunjang Pada Proses Penawaran Umum, Citra Aditya Bakti Bandung

20. Sumantoro, 1988, Aspek­Aspek Hukum Dan Potensi Pasar Modal Di Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia

21. Tunggal Imam Sjahputra , 2000, Aspek Hukum Pasar Modal Di Indonesia, Harvarindo, Jakarta

22. Yulfasni HJ, 2005, Hukum Pasar Modal, Badan Penerbit Iblam, Jakarta,

7

PERTEMUAN KE 1

KULIAH PERTAMA (Lectures)

I. Pengenalan Hukum Pasar Modal (An Introduction) § Pengertian, Konsep, Fungsi Pasar Modal, Bursa Efek, Efek, Sekuritas, Sejarah

Perkembangan Pasar Modal di Indonesia dan Dunia § Peranan Kegiatan Pasar Modal dalam Pembangunan Perekonomian di

Indonesia § Dasar Hukum, Asas­Asas Hukum & Teori § Instrumen & Para Pelaku Pasar Modal: Emiten, Underwritter, Profesi

Penunjang, Lembaga Penunjang (LKP & LPP), Lembaga Bapepam – Lembaga Keuangan

§ Mekanisme Perdagangan di Bursa Efek

Bahan Bacaan : Convention­ Treaty­PerUndang­Undangan

§ UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal § UU No. 40 tahun 2007 Tentang PT § UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal § UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Sektor Jasa Keuangan § UU No. 3 Tahun 2004 Tentang BI § Peraturan BAPEPAM § The Securities Act of 1933 § The WTO

Literatur dan Bahan Bacaan Lain 1. Balfas Hamud M, 2006, Hukum Pasar Modal Indonesia, PT Tata Nusa,

Jakarta, 2006. Hal 1­12 2. Cheeseman Henry R, 2003, Contemporary Business & E­Commerce Law,

Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, p.689­718 3. Folsom Ralph, 1995 Michel Wallace Gordon, International Business

Transactions, American Casebook Series, West Publishing Co, USA, 1995. 4. Koetin E.A., 1996, Analisis Pasar Modal, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,

Hal 13­77 5. Nasarudin M Irsan,Surya Indra, 2004, Aspek­Aspek Pasar Modal Indonesia,

Prenada Media,Jakarta, Hal 10­74 6. Sjahputra Tunggal Imam, 2000, Aspek Hukum Pasar Modal Di Indonesia,

Harvarindo, Jakarta, Hal 1­15 7. Yulfasni HJ, 2005, Hukum Pasar Modal, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, Hal

1­23

8

PERTEMUAN KE 2

TUTORIAL 1

Petunjuk:

§ Masing­masing group mempersiapkan presentasi power point untuk tugas­tugas di bawah ini.

§ Strategi Tutorial: Ketika Group I presentasi, Group III wajib bertanya atau memberi masukan, ketika group II berpresentasi maka Group IV wajib bertanya atau memberi masukan. Demikian seterusnya.

§ Tiap Group terdiri dari 3­7 orang

1. Discussion Task­ Study Task Buatlah opini Hukum atau Legal Advice atas persoalan yang dihadapi oleh Client Hanang Suhanang dan kemudian presentasikan advice saudara melalui power point.

Bapak Hanang Suhanang berniat untuk mengembangkan usaha restaurant­nya yang pertumbuhannya ternyata masih belum stabil, salah satu faktor belum stabil usaha tersebut karena faktor pembiayaan, serta belum dikenal oleh masyarakat umum. Masyarakat lebih memilih pergi ke restaurant yang sudah terkenal seperti Fast Food Restaurant KFC atau Mc Donald. Alternatif untuk mengembangkan usaha dan penambahan modal untuk usaha Bapak Hanang Suhanang adalah pinjam uang di Bank, namun dibutuhkan collateral, sementara itu ia tidak punya jaminan apapun. Selain tidak mempunyai jaminan, keraguan masih membayangi Bapak Hanang karena usahanya belum punya nama. Saudara sebagai konsultan hukum bisnis, saran atau legal advice apa yang saudara dapat berikan kepada Bapak Hanang Suhanang agar secara ekonomi dan hukum investasinya aman.

Discussion Task­Study Task Diskusikan dalam Group dan kemudian presentasikan dalam bentuk Power Point, pertanyaan­pertanyaan hukum di bawah ini:

1. Jelaskan keuntungan maupun resiko berinvestasi melalui Pasar Modal! 2. Jelaskan sejarah perkembangan Pasar Modal di Indonesia dengan merunut

sampai pada perkembangan Pasar Modal di Amerika Serikat dan Negara maju tempat awal berkembangnya Pasar Modal!

3. Sebutkan dasar hukum pengaturan Pasar Modal di Indonesia! 4. Jelaskan pengertian Pasar Modal, Emiten, Efek! 5. Siapa­siapa sajakah yang disebut sebagai pelaku kegiatan Pasar Modal?

9

Bahan Bacaan :

Convention­ Treaty­PerUndang­Undangan § UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal § UU No. 40 tahun 2007 Tentang PT § UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal § UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Sektor Jasa Keuangan § UU No. 3 Tahun 2004 Tentang BI § Peraturan BAPEPAM § SEC 1933 § WTO

Literatur dan Bahan Bacaan Lain 1. Balfas Hamud M , 2006, Hukum Pasar Modal Indonesia, PT Tata Nusa,

Jakarta, 2006. Hal 1­12 2. Cheeseman Henry R. ,2003, Contemporary Business & E­Commerce Law,

Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, p.689­718 3. Folsom Ralph H, 1995 Michel Wallace Gordon, International Business

Transactions, American Casebook Series, West Publishing Co, USA, 1995.

4. Koetin E.A., 1996, Analisis Pasar Modal, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Hal 13­77

5. Nasarudin M Irsan,Surya Indra, 2004, Aspek­Aspek Pasar Modal Indonesia, Prenada Media,Jakarta, Hal 10­74

6. Sjahputra Tunggal Imam, 2000, Aspek Hukum Pasar Modal Di Indonesia, Harvarindo, Jakarta, Hal 1­15

7. Yulfasni HJ, 2005, Hukum Pasar Modal, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, Hal 1­23

10

PERTEMUAN 3

PERKULIAHAN 2 (LECTURES)

Proses Go Public dan Penawaran Umum § Mekanisme dan Proses Go Public & Penawaran Umum § Pasar Perdana dan Pasar Sekunder § Peranan Profesi Penunjang (Konsultan Hukum, Akuntan Publik, Notaris,

Penilai) & Lembaga Penunjang (Lembaga Kliring dan Penjaminan/LKP & Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian/LPP).

§ Due Diligence: Proses Legal Audit dan Tehnik Penyusunan Legal Opinion § Prospektus: Disclose & Perlindungan Investor Publik dalam Kegiatan Pasar

Modal. § Transaksi­Transaksi dalam Kegiatan Pasar Perdana – IPO & Pasar Sekunder –

Listing di Bursa Efek dan Reksa Dana

Bahan Bacaan :

Convention­ Treaty­PerUndang­Undangan § UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal § UU No. 40 tahun 2007 Tentang PT § UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal § UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Sektor Jasa Keuangan § UU No. 3 Tahun 2004 Tentang BI § Peraturan BAPEPAM § SEC 1933 § WTO

Literatur dan Bahan Bacaan Lain 1. Balfas Hamud M, 2006, Hukum Pasar Modal Indonesia, PT Tata Nusa,

Jakarta,Hal 19­77, 161­245 2. Cheeseman Henry R. 2000, Contemporary Business, Prentice Hall, Upper

Saddle River, New Jersey,p. 689­718 3. Iskandar Irfan, 2001, Pengantar Hukum Pasar Modal Bidang Kustodian,

Djambatan, Jakarta, hal 57­81 4. Koetin E.A. 1996, Analisis Pasar Modal, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,Hal

57­121, 166­171 5. Klinik Go Public Dan Investasi, Cita Karya Di Pasar Modal Indonesia 6. M Harison, 1994, Asia­Pacific Securities Markets, Hongkong, Longman 7. Nasarudin M Irsan & Surya Indra, 2004, Aspek Hukum Pasar Modal

Indonesia, Prenada Media, Jakarta, Hal 151­176, 213­221 8. Pramono Nindyo, 1997, Sertifikasi Saham PT Go Public dan Dasar Hukum

Pasar Modal Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

11

9. Sitompul Asril , 1999, Due Diligence Dan Tanggung Jawab Lembaga­ Lembaga Penunjang Pada Proses Penawaran Umum, Citra Aditya Bakti Bandung, Hal 1­45

10. Sumantoro, 1988, Pengantar Tentang Pasar Modal Di Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal 64­78

11. Tunggal Imam Sjahputra , 2000, Aspek Hukum Pasar Modal Di Indonesia, Harvarindo, Jakarta,Hal 15­24

12. Yulfasni HJ, 2005, Hukum Pasar Modal, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, Hal 25­68

12

PERTEMUAN 4

TUTORIAL 2 Petunjuk: § Masing­masing group mendiskusikan dan mengerjakan soal pertanyaan­

pertanyaan hukum di bawah ini § Strategi Tutorial:

o Mahasiswa di bagi dalam group 3­7 per group untuk mengerjakan soal­ soal dalam tutorial ini

o Tutor memandu jalannya diskusi sesuai pertanyaan–pertanyaan di bawah ini

o Mahasiswa wajib mengumpulkan hasil diskusi group sebelum Tutorial ke 2 dimulai.

§ Discussion Task­Study Task

1. Buat sekema mekanisme dan proses Go Public dan Penawaran Umum! (Lengkapi sekema dan proses yang saudara buat dengan dasar hukum pengaturannya)

2. Jelaskan pihak­pihak yang terlibat dalam Proses Penawaran Umum 3. Jelaskan pengertian Prospektus, Pasar Perdana dan Pasar Sekunder dan

keterkaitannya!

Convention­ Treaty­PerUndang­Undangan § UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal § UU No. 40 tahun 2007 Tentang PT § UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal § UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Sektor Jasa Keuangan § UU No. 3 Tahun 2004 Tentang BI § Peraturan BAPEPAM § SEC 1933 § WTO

Literatur dan Bahan Bacaan Lain 1. Balfas Hamud M, 2006, Hukum Pasar Modal Indonesia, PT Tata Nusa,

Jakarta,Hal 19­77, 161­245 2. Cheeseman Henry R. 2000, Contemporary Business, Prentice Hall, Upper

Saddle River, New Jersey,p. 689­718 3. Iskandar Irfan, 2001, Pengantar Hukum Pasar Modal Bidang Kustodian,

Djambatan, Jakarta, hal 57­81 4. Koetin E.A. 1996, Analisis Pasar Modal, Pustaka Sinar Harapan,

Jakarta,Hal 57­121, 166­171 5. Klinik Go Public Dan Investasi, Cita Karya Di Pasar Modal Indonesia 6. M Harison , 1994, Asia­Pacific Securities Markets, Hongkong, Longman 7. Nasarudin M Irsan & Surya Indra, 2004, Aspek Hukum Pasar Modal

Indonesia, Prenada Media, Yakarta, Hal 213­221

13

8. Pramono Nindyo, 1997, Sertifikasi Saham PT Go Public dan Dasar Hukum Pasar Modal Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

9. Sitompul Asril, 1999, Due Diligence Dan Tanggung Jawab Lembaga­ Lembaga Penunjang Pada Proses Penawaran Umum, Citra Aditya Bakti Bandung, Hal 1­45

10. Sumantoro, 1988, Pengantar Tentang Pasar Modal Di Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal 64­78

11. Tunggal Imam Sjahputra , 2000, Aspek Hukum Pasar Modal Di Indonesia, Harvarindo, Jakarta,Hal 15­24

12. Yulfasni HJ, 2005, Hukum Pasar Modal, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, Hal 25­84

14

PERTEMUAN 5

PERKULIAHAN 3 (LECTURES)

III. Perkembangan Mutakhir Transaksi Efek di Pasar Modal

§ Latar Belakang dan Dasar Scripless Trading/Perdagangan Efek Tanpa Warkat dan Dasar Hukumnya

§ Aspek Hukum Cyber Law dan Implikasinya terhadap Pasar Modal. § Standar Internasional (Prinsip Demutualisasi, Independensi Regulator Pasar

Modal, Pengembangan Self Regulatory, Prinsip Good Corporate Governance (CSR)

BAHAN BACAAN:

Convention­ Treaty­PerUndang­Undangan § UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal § UU No. 40 tahun 2007 Tentang PT § UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal § UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Sektor Jasa Keuangan § UU No. 3 Tahun 2004 Tentang BI § Peraturan BAPEPAM § SEC 1933 § WTO

Literatur dan Bahan Bacaan Lain 1. Balfas Hamud M, 2006, Hukum Pasar Modal Indonesia, PT Tata Nusa,

Jakarta, Hal 207­245 2. Fuady Munir, 2003, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), Citra Aditya

Bakti, Bandung. Hal 27­36 3. Klinik Go Public Dan Investasi, Cita Karya Di Pasar Modal Indonesia 4. Lucian Arye Bebhuk, 1991, Corporate Law And Economic Analysis,

Cambridge University Press, Canada 5. M Harison, 1994, Asia­Pacific Securities Markets, Hongkong, Longman 6. Nasarudin M Irsan & Surya Indra, 2004, Aspek Hukum Pasar Modal

Indonesia, Prenada Media, Yakarta,Hal 95­109, 131­141, 241­254 7. Pramono Nindyo, 1997, Sertifikasi Saham PT Go Public dan Dasar Hukum

Pasar Modal Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. 8. PT Kliring Deposit Efek Indonesia, 1994, Aspek Hukum Pasar Modal.

Transaksi Dan Penyelesaian Transaksi Efek Tanpa Sertifikat (Scripless Trading­ Book Entry Settlement), Jakarta

9. Yulfasni HJ, 2005, Hukum Pasar Modal, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, Hal 103

15

PERTEMUAN 6 TUTORIAL 3

Petunjuk:

§ Masing­masing group mempersiapkan presentasi power point untuk tugas di bawah ini.

§ Strategi Tutorial: Ketika Group I presentasi, Group III wajib bertanya atau memberi masukan, ketika group II berpresentasi maka Group IV wajib bertanya atau memberi masukan. Demikian seterusnya. Group­group yang tidak mendapat tugas berpresentasi juga wajib mengumpulkan hard copy dari hasil diskusi groupnya.

§ Tiap Group terdiri dari 3­7 orang

Discussion Task­ Study Task § Konsep Scripless Trading dalam kegiatan Pasar Modal ada kaitannya dengan

Levering dalam KUHPerdata. Apakah menurut saudara konsep Levering dalam KUHPerdata analog dengan Scripless Trading?

§ Menurut saudara apa yang dimaksud dengan Scripless Trading? Apakah UU Pasar Modal di Indonesia mengenal konsep Scripless Trading?

§ Bagaimana dengan Perkembangan Scripless Trading di Negara­negara maju seperti Amerika?

Discussion Task­Study Task § Dalam era globalisasi sejumlah bursa telah menerapkan prinsip Demutualisasi

atau strategi untuk berkompetensi. Dalam RUU Pasar Modal Indonesia juga akan menerapkan prinsip demutualisasi ini. Apa yang dimaksud demutualisasi dan apa konsekuensinya apabila prinsip ini diterapkan di bursa efek Indonesia.

§ Independensi Regulator Pasar Modal merupakan suatu prinsip dalam bisnis sekuritas yang komprehensif dan kompetitif. Menurut Saudara apakah prinsip ini urgent dan apa yang dimaksud dengan prinsip independensi ini.

Discussion Task § Apakah menurut saudara Prinsip Good Corporate Governance (GCG) penting

diterapkan dalam kegiatan Pasar Modal? Adakah hubungan antara GCG dengan perlindungan Investor Publik? Bagaimana halnya dengan Konsep CSR (Corporate Social Responsibility), apakah konsep CSR berhubungan dengan GCG?

BAHAN BACAAN:

Convention­ Treaty­PerUndang­Undangan § UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal § UU No. 40 tahun 2007 Tentang PT § UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal § UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Sektor Jasa Keuangan

16

§ UU No. 3 Tahun 2004 Tentang BI § Peraturan BAPEPAM § SEC 1933 § WTO

Literatur : 1. Balfas Hamud M, 2006, Hukum Pasar Modal Indonesia, PT Tata Nusa, Jakarta,

Hal 207­245 2. Fuady Munir, 2003, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), Citra Aditya Bakti,

Bandung. Hal 27­36 3. Klinik Go Public Dan Investasi, Cita Karya Di Pasar Modal Indonesia 4. Lucian Arye Bebhuk, 1991, Corporate Law And Economic Analysis, Cambridge

University Press, Canada 5. M Harison, 1994, Asia­Pacific Securities Markets, Hongkong, Longman 6. Nasarudin M Irsan & Surya Indra, 2004, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia,

Prenada Media, Jakarta,Hal 95­109, 131­141, 241­254 7. Pramono Nindyo, 1997, Sertifikasi Saham PT Go Public dan Dasar Hukum

Pasar Modal Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. 8. PT Kliring Deposit efek Indonesia, 1994, Aspek Hukum Pasar Modal. Transaksi

Dan Penyelesaian Transaksi Efek Tanpa Sertifikat (Scripless Trading Book Entry Settlement), Yogyakarta

9. Yulfasni HJ, 2005, Hukum Pasar Modal, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, Hal 103

17

PERTEMUAN KE 7

TES TENGAH SEMESTER

18

PERTEMUAN KE 8

KULIAH KE 4 (Lectures)

IV. Lembaga Dan Profesi Penunjang Dan Tanggung Jawabnya Dalam Kegiatan Pasar Modal

§ Profesi Penunjang Pasar Modal (Akuntan Publik, Notaris Publik, Konsultan Hukum Publik)

§ Lembaga Penunjang Pasar Modal (Biro Administrasi Efek, Kustodian, Wali Amanat, Penasehat Investasi)

§ Tanggung Jawab Profesi Penunjang § Kasus dan Tanggungjawab Notaris, Penasehat Hukum,Akuntan Publik dalam

Kegiatan Pasar Modal.

BAHAN BACAAN:

Convention­ Treaty­PerUndang­Undangan § UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal § UU No. 40 tahun 2007 Tentang PT § UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal § UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Sektor Jasa Keuangan § UU No. 3 Tahun 2004 Tentang BI § Peraturan BAPEPAM § SEC 1933 § WTO

Literatur dan Bahan Bacaan Lain 1. Balfas Hamud M, 2006, Hukum Pasar Modal Indonesia, PT Tata Nusa,

Jakarta,Hal 399­431 2. Herdiansyah Hadi, 2005, ”Standar Profesi Dan Akuntabilitas Profesi

Konsultan Hukum Pasar Modal”, Jurnal Hukum & Pasar Modal, HKHPM, jakarta, Hal 19­30

3. M Harison, 1994, Asia­Pacific Securities Markets, Hongkong, Longman 4. Pramono Nindyo, 1997, Sertifikasi Saham PT Go Public dan Dasar Hukum

Pasar Modal Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. 5. Pratomo Eko P , Berwisata Di Reksa Dana, Gramedia, Jakarta, 2004 6. PT Kliring Deposit Efek Indonesia, 1994, Aspek Hukum Pasar Modal.

Transaksi Dan Penyelesaian Transaksi Efek Tanpa Sertifikat (Scripless Trading Book Entry Settlement), Yogyakarta

7. Sitompul Asril, 1999, Due Diligence dan Tanggung Jawab Lembaga­lembaga Penunjang Pada proses Penawaran Umum, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 36­66, hal 45­66

8. Safitri Indra , 2005, Tanggung Jawab Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, ”Jurnal Hukum & Pasar Modal”, HKHPM, Jakarta.Hal 7­18

19

9. Tunggal Imam Sjahputra, 2000, Aspek Hukum Pasar Modal Di Indonesia, Harvarindo, Yogyakarta, Hal 87­95

10. Yulfasni HJ, 2005, Hukum Pasar Modal, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, Hal 41­48

20

PERTEMUAN 9 TUTORIAL 4

Petunjuk:

§ Masing­masing group mempersiapkan presentasi power point untuk tugas­tugas di bawah ini.

§ Strategi Tutorial: Ketika Group I presentasi, Group III wajib bertanya atau memberi masukan, ketika group II berpresentasi maka Group IV wajib bertanya atau memberi masukan. Demikian seterusnya. Group­group yang tidak mendapat tugas berpresentasi juga wajib mengumpulkan hard copy dari hasil diskusi groupnya.

§ Tiap Group terdiri dari 3­7 orang

Discussion Task­ Problem Task

Informasi, keterbukaan (disclosure) merupakan komponen penting tumbuh dan berkembangnya kegiatan Pasar Modal yang sehat, termasuk pula informasi yang dikemukakan oleh Profesi Penunjang Pasar Modal seperti Notaris Publik ataupun Konsultan Hukum Publik sebagai hasil dari proses “Due Diligence” nya pada Emiten. Dalam praktiknya ternyata muncul informasi yang tidak benar dan menyesatkan (misleading information) dalam proses Go Public karena diabaikannya prinsip independensi oleh Konsultan Hukum Publik maupun Notaris Publik. Para Profesi penunjang tersebut lebih mendahulukan kepentingan klien daripada kepentingan pemegang saham atau investor publik. Beberapa kasus pernah terjadi di Indonesia seperti Kasus Bank Duta, yang tidak lebih dari setahun setelah Bank tersebut Go Public ternyata Bank yang bersangkutan collapse , kenyataan tersebut menunjukkan ada informasi yang tidak benar dalam proses Go Public­nya. Dalam menghadapi realita seperti tersebut, apakah para Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dimintai pertanggungjawaban berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh investor publik terkait misleading information? Bandingkan dengan kegiatan Pasar Modal di Negara Amerika dalam persoalan yang sama, dan kuatkan argumentasi saudara dengan dukungan kasus­kasus hukum yang pernah terjadi yang melibatkan ketidak profesionalan Notaris atau Penasehat Hukum Publik dalam kegiatan Pasar Modal.

BAHAN BACAAN:

Convention­ Treaty­PerUndang­Undangan § UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal § UU No. 40 tahun 2007 Tentang PT § UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal § UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Sektor Jasa Keuangan § UU No. 3 Tahun 2004 Tentang BI § Peraturan BAPEPAM § SEC 1933

21

Literatur: 1. Balfas Hamud M, 2006, Hukum Pasar Modal Indonesia, PT Tata Nusa,

Jakarta,Hal 399­431 2. Herdiansyah Hadi, 2005, ”Standar Profesi Dan Akuntabilitas Profesi

Konsultan Hukum Pasar Modal”, Jurnal Hukum & Pasar Modal, HKHPM, jakarta, Hal 19­30

3. M Harison, 1994, Asia­Pacific Securities Markets, Hongkong, Longman 4. Pramono Nindyo, 1997, Sertifikasi Saham PT Go Public dan Dasar Hukum

Pasar Modal Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. 5. Pratomo Eko P, Berwisata Di Reksa Dana, Gramedia, Jakarta, 2004 6. PT Kliring Deposit Efek Indonesia, 1994, Aspek Hukum Pasar Modal.

Transaksi Dan Penyelesaian Transaksi Efek Tanpa Sertifikat (Scripless Trading­ Book Entry Settlement), Yogyakarta

7. Sitompul Asril, 1999, Due Diligence dan Tanggung Jawab Lembaga­lembaga Penunjang Pada proses Penawaran Umum, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 36­66, hal 45­66

8. Safitri Indra , 2005, “Tanggung Jawab Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal”, Jurnal Hukum & Pasar Modal, HKHPM, Jakarta.Hal 7­18

9. Tunggal Imam Sjahputra, 2000, Aspek Hukum Pasar Modal Di Indonesia, Harvarindo, Yogyakarta, Hal 87­95

10. Yulfasni HJ, 2005, Hukum Pasar Modal, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, Hal 41­48

22

PERTEMUAN KE 10

KULIAH KE 5 (Lectures)

V. Peranan BAPEPAM – LK Dalam Penegakan Hukum Pasar Modal § Kedudukan BAPEPAM­ LK § Tugas dan Kewenangan BAPEPAM­LK § Tanggung jawab BAPEPAM­LK § Perlindungan Investor Publik­LK

BAHAN BACAAN:

Convention­ Treaty­PerUndang­Undangan § UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal § UU No. 40 tahun 2007 Tentang PT § UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal § UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Sektor Jasa Keuangan § UU No. 3 Tahun 2004 Tentang BI § Peraturan BAPEPAM § SEC 1933 § WTO

Literatur dan Bahan Bacaan Lain 1. Assegaf Ahmad Fikri dkk,2005, Perlindungan Hukum terhadap Pemegang

Obligasi, “Jurnal Hukum & Pasar Modal”, HKHPM, Yakarta, Hal 5­23 2. Balfas Hamud M, 2006, Hukum Pasar Modal Indonesia, PT Tata Nusa,

Jakarta, Hal 4 3. Bond Helen J & Kay Peter, 1995, Business Law, Blackstone Press Limited,

London, 1995. 4. Kansil CST dkk, 2002, Pokok­Pokok Hukum Pasar Modal, Pustaka Sinar

Harapan, Jakarta, Hal 57­69 5. Lucian Arye Bebhuk, 1991, Corporate Law And Economic Analysis,

Cambridge University Press, Canada 6. M Harison, 1994, Asia­Pacific Securities Markets, Hongkong, Longman 7. Nasarudin M Irsan & Surya Indra, 2004, Aspek Hukum Pasar Modal

Indonesia, Prenada Media, Yakarta, Hal 115­121, 272­278 8. Pramono Nindyo, 1997, Sertifikasi Saham PT Go Public dan Dasar Hukum

Pasar Modal Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. 9. Sumantoro, 1988, Pengantar Tentang Hukum Pasar Modal Di Indonesia,

Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal 90 10. Tunggal Imam Sjahputra , 2000, Aspek Hukum Pasar Modal Di Indonesia,

Harvarindo, Jakarta, Hal 25­38

23

PERTEMUAN 11 TUTORIAL 5

Petunjuk:

§ Masing­masing group mempersiapkan presentasi power point untuk tugas­ tugas di bawah ini.

§ Strategi Tutorial: Ketika Group I presentasi, Group III wajib bertanya atau memberi masukan, ketika group II berpresentasi maka Group IV wajib bertanya atau memberi masukan. Demikian seterusnya. Group­group yang tidak mendapat tugas berpresentasi juga wajib mengumpulkan hard copy dari hasil diskusi groupnya.

§ Tiap Group terdiri dari 3­7 orang

Discussion Task­ Study Task

1. Apa tugas dan wewenang BAPEPAM dalam kegiatan Pasar Modal di Indonesia? Sebutkan dasar hukumnya!

2. Apakah negara­negara lain juga memiliki lembaga sejenis BAPEPAM. Jika ya sebutkan namanya dan jelaskan tugas dan wewenangnya ?

3. Jelaskan Kerja Sama Internasional Ororitas Pasar Modal yang dilakukan antara BAPEPAM dengan Securities and Exchange Commission! Apa manfaatnya bagi perkembangan kegiatan Pasar Modal di Indonesia?

BAHAN BACAAN:

Convention­ Treaty­PerUndang­Undangan § UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal § UU No. 40 tahun 2007 Tentang PT § UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal § UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Sektor Jasa Keuangan § UU No. 3 Tahun 2004 Tentang BI § Peraturan BAPEPAM § SEC 1933 § WTO

Literatur dan Bahan Bacaan Lain 1. Assegaf Ahmad Fikri dkk,2005, “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang

Obligasi“, Jurnal Hukum & Pasar Modal, HKHPM, Jakarta, Hal 5­23 2. Balfas Hamud M, 2006, Hukum Pasar Modal Indonesia, PT Tata Nusa,

Jakarta, Hal 4 3. Bond Helen J & Kay Peter, 1995, Business Law, Blackstone Press Limited,

London, 1995. 4. Kansil CST dkk, 2002, Pokok­Pokok Hukum Pasar Modal, Pustaka Sinar

Harapan, Jakarta, Hal 57­69

24

5. Lucian Arye Bebhuk, 1991, Corporate Law And Economic Analysis, Cambridge University Press, Canada

6. M Harison, 1994, Asia­Pacific Securities Markets, Hongkong, Longman 7. Nasarudin M Irsan & Surya Indra, 2004, Aspek Hukum Pasar Modal

Indonesia, Prenada Media, Yakarta, Hal 109­121, 272­278 8. Pramono Nindyo, 1997, Sertifikasi Saham PT Go Public dan Dasar Hukum

Pasar Modal Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. 9. Sumantoro, 1988, Pengantar Tentang Hukum Pasar Modal Di Indonesia,

Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal 90 10. Tunggal Imam Sjahputra, 2000, Aspek Hukum Pasar Modal Di Indonesia,

Harvarindo, Yakarta, Hal 25­38

25

PERTEMUAN KE 12

KULIAH KE 6 (Lectures)

VI. Kejahatan, Pelanggaran dan Kasus di Pasar Modal

§ Kejahatan: Penipuan, Manipulasi Pasar, dan Insider Trading § Kasus Insider Trading, Manipulasi Pasar, Penipuan § Pelanggaran: Pelanggaran Administratif: dilakukan secara individual,

berkelompok, dan pelanggaran langsung berdasarkan perintah § Kaus Pelanggaran Administratif. § Sanksi dalam kegiatan Pasar Modal: Sanksi Administratif, Perdata, Pidana

dan Cegah Tangkal § Penyelesaian Sengketa dalam Kegiatan Pasar Modal

BAHAN BACAAN:

Convention­ Treaty­PerUndang­Undangan § UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal § UU No. 40 tahun 2007 Tentang PT § UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Sektor Jasa Keuangan § UU No. 3 Tahun 2004 Tentang BI § Peraturan BAPEPAM § SEC 1933 § WTO

Literatur dan Bahan Bacaan Lain 1. Balfas Hamud M, 2006, Hukum Pasar Modal Indonesia, PT Tata Nusa,

Jakarta, Hal 433­485 2. M Harison, 1994, Asia­Pacific Securities Markets, Hongkong, Longman 3. Nasarudin M Irsan & Surya Indra, 2004, Aspek Hukum Pasar Modal

Indonesia, Prenada Media, Yakarta, Hal 257­278 4. Pramono Nindyo, 1997, Sertifikasi Saham PT Go Public dan Dasar Hukum

Pasar Modal Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. 5. Pangemanan Donald M, 2006, Peraturan Insider Trading Dalam Pasar

Modal Indonesia, HKHPM, Yogyakarta, Hal 48­69 6. Tunggal Imam Sjahputra , 2000, Aspek Hukum Pasar Modal Di Indonesia,

Harvarindo, Jakarta, Hal 110­121 7. Yulfasni HJ, 2005, Hukum Pasar Modal, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, Hal

107­121.

26

PERTEMUAN 13 TUTORIAL 6

Petunjuk:

§ Masing­masing group mempersiapkan presentasi power point untuk tugas­ tugas di bawah ini.

§ Strategi Tutorial: Ketika Group I presentasi, Group III wajib bertanya atau memberi masukan, ketika group II berpresentasi maka Group IV wajib bertanya atau memberi masukan. Demikian seterusnya. Group­group yang tidak mendapat tugas berpresentasi juga wajib mengumpulkan hard copy dari hasil diskusi groupnya.

§ Tiap Group terdiri dari 3­7 orang

Discussion Task­ Study Task

§ Apa yang dimaksud dengan Insider Trading? Apakah Insider Trading di Indonesia berbeda dengan di Amerika? Jelaskan!

§ Selain Insider Trading, kejahatan yang sering terjadi dalam kegiatan Pasar Modal adalah Penipuan dan Manipulasi Pasar. Jelaskan dan sebutkan dasar hukumnya !

§ Jelaskan perbedaan karakter antara kejahatan dalam kegiatan Pasar Modal dengan kejahatan pada umumnya di luar kegiatan Pasar Modal! berikan contoh kasusnya.

§ Jelaskan bentuk sanksi administratif terhadap pelanggaran dalam kegiatan pasar Modal sesuai ketentuan UU Pasar Modal !

Problem Task

Berdasarkan laporan tahunan BAPEPAM sejak tahun 1995­2001 berbagai kasus­kasus dugaan pelanggaran praktek Insider Trading telah terjadi dalam praktek kegiatan Pasar Modal di Indonesia. Bapepam kemudian telah memberikan sanksi administratif kepada 5 Emiten yang transaksi sekuritasnya diduga terdapat praktek insider trading. Salah satu yang mendapat perhatian cukup menarik adalah kasus dugaan Insider trading yang melibatkan Emiten PT Bank Mashill Utama (BMU). Sehubungan dengan kasus tersebut, lakukan research mendalam, tindakan dan sanksi apa yang dijatuhkan kepada Emiten yang diduga melakukan tindakan Insider Trading? Siapa yang berwenang menjatuhkan sanksi? apakah BAPEPAM? Sebutkan dasar hukumnya!. Unsur­unsur apa yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan termasuk perbuatan Insider Trading?

BAHAN BACAAN:

Convention­ Treaty­PerUndang­Undangan § UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal § UU No. 40 tahun 2007 Tentang PT

27

§ UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal § UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Sektor Jasa Keuangan § UU No. 3 Tahun 2004 Tentang BI § Peraturan BAPEPAM § SEC 1933 § WTO

Literatur dan Bahan Bacaan Lain 1. Balfas Hamud M, 2006, Hukum Pasar Modal Indonesia, PT Tata Nusa, Jakarta,

Hal 433­485 2. M Harison, 1994, Asia­Pacific Securities Markets, Hongkong, Longman 3. Nasarudin M Irsan & Surya Indra, 2004, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia,

Prenada Media, Jakarta, Hal 257­278 4. Pramono Nindyo, 1997, Sertifikasi Saham PT Go Public dan Dasar Hukum Pasar

Modal Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. 5. Pangemanan Donald M, 2006, Peraturan Insider Trading Dalam Pasar Modal

Indonesia, HKHPM, Yogyakarta, Hal 48­69 6. Tunggal Imam Sjahputra, 2000, Aspek Hukum Pasar Modal Di Indonesia,

Harvarindo, Yakarta, Hal 110­121 7. Yulfasni HJ, 2005, Hukum Pasar Modal, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, Hal 107­

121.

28

PERTEMUAN KE 14

TES AKHIR SEMESTER

29

Literatur dan Bahan Bacaan Lain

§ Hamud M Balfas, 2006, Hukum Pasar Modal Indonesia, PT Tata Nusa, Jakarta

§ Indra Safitri dkk, 2006, ”Penegakan Hukum Di Pasar Modal” Jurnal Hukum & Pasar Modal, HKHPM, Jakarta

§ Imam Sjahputra Tunggal, 2000, Aspek Hukum Pasar Modal Di Indonesia, Harvarindo, Jakarta, Hal 25­39

§ Indra Safitri, 2005, ”Peran Konsultan Hukum Di Dalam Rangka Perlindungan Investor (Investor Protection)”, Jurnal Hukum & Pasar Modal, Jakarta, Hal 7­18

§ M Irsan Nasarudin & Indra Surya, 2004, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Prenada Media, Jakarta.