+ All Categories
Home > Documents > Hukum Pembuktian Rev 1

Hukum Pembuktian Rev 1

Date post: 07-Jul-2015
Category:
Upload: anak-baru-belajar-hukum
View: 116 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Popular Tags:

of 27

Transcript

Kegiatan hakim pada tahap pemeriksaan sidang Mengkonstatir atau menkonstatasi peristiwa konkrit, yaitu merumuskan peristiwa konkrit yang dapat dipastikan kebenarannya. Menkualifisir peristiwa, artinya menilai peristiwa konkrit yang telah dikonstatir itu sebagai peritiwa hukum apa? atau yang mana? Hakim melakukan penemuan hukum. Mengkonstituir atau memberi hukum atau hukumannya.

HUKUM PEMBUKTIAN Prof Sudikno: membuktikan mempunyai arti yuridis, yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Menurut Suyling berarti juga berarti membuktikan terjadinya suatu peristiwa, yang tidak tergantung pada tindakan para pihak (persangkaan) dan tidak tergantung pada keyakinan hakim (pengakuan dan sumpah)

Menurut Eggens membuktikan berarti menetapkan peristiwa hukum dan dalam arti luas, yaitu menetapkan hubungan hukum. Pendapat Anema: memberikan kepastian kepada hakim tentang pristiwa-peristiwa hukum dengan alat-alat tertentu untuk dapat mengabulkan akibat hukum yang dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa itu oleh hukum.

Tujuan membuktikan: Secara yuridis adalah menemukan kebenaran peristiwa yang disengketakan para pihak yang berperkara. Secara tidak langsung maka tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut. Dalam hukum acara perdata lebih dikenal kebenaran formil yang dicari, yaitu bahwa hakim terikat pada keterangan atau alat-alat bukti yang diajukan para pihak, hakim terikat pada peristiwa yang diakui atau yang tidak dipersengketakan oleh para pihak.

Dalam hukum acara pidana kebenaran yang dicari adalah kebenaran materiil, yang berarti dalam mencari kebenaran hakim tidak hanya terikat pada keterangan atau alat-alat bukti yang diajukan oleh jaksa atau terdakwa saja tetapi juga keyakinan hakim. (hakim dilarang menerima kebenaran peristiwa berdasarkan pengakuan terdakwa semata-mata) Di negara Ango Saxon seperti di Inggris disyaratkan, bahwa dalam perkara pidana peristiwanya harus beyond reasonable doubt. Sedang dalam perkara perdata cukup dengan preponderance of evidence.

Hal-hal yang harus dan tidak harus dibuktikan Yang dibuktikan adalah peristiwanya (peristiwa yang disengketakan, yang relevan). Peristiwa relevan adalah peristiwa yang penting bagi hukum, yang berarti bahwa peristiwa itu dapat dicakup oleh hukum atau dapat ditundukkan oleh hukum yang dapat mempengaruhi penyelesaian perkara. Pasal 163 HIR/283 RBg : barang siapa mendalilkan mempunyai hak atau mendalilkan bahwa suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu, atau menyangkal hak orang lain, maka harus membuktikannya.

Peristiwa-peristiwa yang tidak perlu dibuktikana. peristiwa yang diakui, adanya sumpah decisoir, maka peristiwa tersebut dianggap telah terbukti. b. Dalam hal peristiwa notoir (notoire feiten). c. Dalam hal bantahan kurang cukup atau dalam hal diajukan referte, d. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dipersidangan, e. Segala sesuatu yang diketahui oleh hakim karena pengetahuannya sendiri,

Beban pembuktian Pihak yang wajib membuktikan atau menyajikan sarana atau alat-alat bukti adalah pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 163 HIR/283 RBg) Hakim mempunyai peran atau tugas: 1. membebani atau membagi beban pembuktian kepada para pihak / memilih pihak mana yang akan diwajibkan membuktikan peristiwa 2. menilai alat-alat bukti yang diajukan para pihak, 3. mengambil kesimpulan terbukti-tidaknya peristiwa yang disengketakan.

Problematik dalam pembuktian perdata apabila kedua belah pihak yang berperkara mengajukan alat-alat bukti yang sama kuatnya atau apabila kedua belah pihak tidak mengajukan alat-alat bukti sama sekali.

Kepada siapa beban pembuktiannya ?

Asas-asas Asas umum: Actori incumbit probatio (Pasal 163 HIR/183RBg): barang siapa mengaku mempunyai hak maka ia harus membuktikannya, Negativa non sunt probanda: pembuktian yang diletakkan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif adalah lebih berat dari pada beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif, yang tersebut terakhir ini termasuk pihak yang lebih memungkinkan untuk membuktikan ( MA No. 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 ).

Dalam praktek, pembagian beban pembuktian baru dirasakan adil dan tepat apabila yang dibebani beban pembuktian adalah pihak yang paling sedikit dirugikan jika disuruh membuktikan Pasal 533 BW : orang yang menguasai barang tidak perlu membuktikan itikad baiknya, sedangkan yang mengemukakan adanya itikad buruk pada orang, harus membuktikannya Pasal 535 BW : seseorang yang telah memulai menguasai sesuatu untuk orang lain, selalu dianggap meneruskan penguasaannya itu, kecuali terbukti sebaliknya. Yang harus membuktikan adalah pihak yang mempersoalkan penguasaan tersebut.

Pasal 1244 BW : kreditur dibebaskan dari pembuktian kesalahan debitur dalam hal ada wanprestasi. Adanya force mayeur harus dibuktikan oleh debitur. Pasal 1365 BW : khusus dlm tuntutan kerugian akibat pencemaran lingkungan hidup, terdapat ketentuan pembuktian terbalik (omkering van bewijslast), sehingga bukan penggugat yang memikul beban pembuktian melainkan tergugat (pencemar, perusak), (UU No. 23/ 1997).

Pasal 1394 BW : pemegang kwitansi terakhir berturut-turut dibebaskan dari pembuktian lebih lanjut dari pembayaran. Pasal 1977 BW : pemegang benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya, siapa yang mengemukakan sebaliknya harus membuktikan Pasal 176 HIR : dalam hal terdapat pengakuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, maka beban pembuktiannya ada pada penggugat.

Sifat kekuatan bukti Kekuatan pembuktian yang bersifat menentukan adalah kekuatan pembuktian yang lengkap atau sempurna yang tidak memungkinkan pembuktian lawan Kekuatan pembuktian yang lengkap atau sempurna, yaitu kekuatan pembuktian yang memberi kepastian yang cukup kepada hakim, tetapi masih dimungkinkan bukti lawan

Kekuatan pembuktian yang kurang lengkap atau kurang sempurna, adalah kekuatan pembuktian yang kurang cukup memberikan kepastian tentang peristiwa yang diajukan untuk dibuktikan Kekuatan pembuktian lemah adalah kekuatan pembuktian yang tidak memberikan kepastian tentang peristiwa, sehingga gugatan dapat ditolak. Kekuatan pembuktian lawan adalah kekuatan pembuktian dari alat bukti yang melumpuhkan pembuktian dari pihak lawan.

DOKTRINE TENTANG ALAT BUKTIG.W. PATON ORAL DOKUMENTARY MATERIAL RONALD BURROWS ORIGINAL DAN UNORIGINAL PRIMARY DAN SECONDARY DIREC EVIDENCE DAN INDIREC EVIDENCE

SURAT PERSANGKAAN ALAT BUKTI 164 HIR PENGAKUAN SUMPAH SAKSI

EXPERTIS 153 HIR

DECENTE 154 HIR

SURAT AKTA AKTA DIBAWAH TANGAN BUKAN AKTA

AKTA OTENTIK

AKTA AMBTELIJKE sempurna/lengkap ,berlaku bg. siapapun

AKTA PARTIJ

Jika tanda tangan diakui, kekuatan sama spt akta otentik

sempurna/lengkap, berlaku bagi pihak, ahli waris dan org yang diberi hak, bagi pihak III merup alat bukti bebas

Akta : surat yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang sesuatu peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau hubungan hukum (perikatan) dan ditandatangani oleh pembuatnya. Penandatanganan ialah membubuhkan nama si penanda-tangan, (ditulis tangan) oleh si penanda-tangan sendiri atas kehendaknya sendiri. Sidik jari/cap jempol atau cap jari (waarmerking)= t.t jika dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh (ACTE AMBTELIJK) atau dihadapan pejabat (ACTE PARTIJ) yang berwenang untuk itu menurut ketentuan undang-undang.

Kekuatan pembuktian akta otentik:Pasal 165 HIR/285 RBg/1870 BW : akta otentik merupakan alat bukti yang mengikat (apa yang dicantumkan dalam akta terebut harus dipercaya oleh hakim) dan sempurna (dengan akta otentik tersebut sudah cukup untuk membuktikan sesuatu peristiwa)

Akta dibawah tangan (S. 1867 No. 29) Pasal 4 Stb.1867 no. 29/291 RBg/1871 BW, mengatur ttg akta hutang sepihak :Akte dibawah tangan yang memuat hutang sepihak untuk membayar sejumlah uang tunai atau menyerahkan suatu benda, harus ditulis seluruhnya dengan tengan sendiri oleh orang yang menandatangani, atau setidak-tidaknya selain tanda tangan harus ditulis dibawah dengan tangan sendiri oleh yang bertanda tangan,

suatu keterangan untuk menguatkan jumlah atau besarnya atau banyaknya apa yang harus dipenuhi, dengan huruf seluruhnya ( disebut bon pour cent florins )

Kesaksian adalah keterangan pihak ketiga yang bukan pihak-pihak berperkara dipersidangan guna memberikan kepastian kepada hakim tentang peristiwa yang disengketakan, secara lisan dan pribadi serta mengenai hal yang dialaminya dan diketahuinya sendiri. testimonium de auditu Unustestis nulus testis

SAKSI DAN SAKSI AHLISAKSI (164 HIR) SAKSI AHLI (154 HIR) Dapat diganti ahli lain Bisa berpendapat, berkesimpulan Dapat tertulis Memiliki keahlian tertentu Asas satu saksi bukan saksi tak berlaku Hakim tidak terikat untuk mendengar, tetapi hakim harus memberi alasannya Memiliki kekuatan bebas

*Bersifat pribadi tidak dapt digantiTtg sgl yg dilihat, dialami sendiri Secara lisan dipersidangan (jika tertulis berlaku sbg bukti tulisan) Tidak diperlukan keahlian Asas: unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi) Hakim terikat untuk mendengar

Memiliki kekuatan bebas

PERSANGKAAN ( ALAT BUKTI TAK LANGSUNG)P. Yuris et de yure Tidak memungkinkan bukti lawan

*PERSANGKAAN UU (praesumption es factie) P.Yuris tantum memungkinkan pembuktian lawan

PERSANGKA AN HAKIM (praesumption es yuris)

kekuatan pembuktiannya bebas

PENGAKUANDidalam sidang Diluar sidang *Tertulis (hanya jk dimungkinkan adanya bukti saksi), dan digolkan sbg bukti tulisan yang bukan akta Lisan , harus dibuktikan dalam persidangan *Kekuatan bukti bebas Murni Kualifikasi Kalusula *Dapat ditarik kembali Pengakuan yg tidak dpt dipisah-pisahkan ( onsplitbaar aveu )

* Keterangan satu pihak, tertulis maupunlisan *Kekuatan pembuktian sempurna dan menentukan, mengakhiri penyelesaian sengketa *Pengakuan tidak dapat ditarik kembali

SUMPAHSUPLLETOIR Ada bukti permulaan Kekuatan pembuktian sempurna, dan dpt dilawan Kekuatan pembuktian sempurna, dan dpt dilawan Inisiatif Hakim Ttg segala perbuatan, dan sumpah tak dpt dikembaikan Inisiatif Hakim di bebankan khusus hanya pada penggugat

AESTIMA TOIR

Ada bukti permulaan mengenai adanya hak ganti rugi

idem

DECISSOIR

Tidak perlu ada bukti permulaan lebih dulu

Kekuatan pembuktian sempurna dan menentikan, t dpt dilawan

Atas permintaan salah satu pihak ybs.

Ttg. Perb. yg dilakukan sendiri, dan sumpah dpt dikembalikan

ALAT BUKTI DILUAR 164 HIR

PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE) 153 HIR Pemeriksaan oleh hakim secara ex officio diluar gedung pengadilan, ditempat obyek perkara, Tujuannya untuk memperoleh kepastian peristiwa yang menjadi sengketa Kekuatan pembuktian : bebas (diserahkan pertimbangan hakim)

SAKSI AHLI (EXPERTISE) 154 HIR Merupakan keterangan pihak ketiga yang obyektif dan bertujuan untuk membantu dalam pemeriksaan perkara, Tujuannya untuk menambah pengetauan hakim sendiri Kekuatan pembuktian : bebas (diserahkan pertimbangan hakim)


Recommended