IMPLEENTASI PERDA NO 02 TAHUN 2012 TENTANG …

ADMINISTRAUS - JURNAL ILMU ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

Vol 5 No. 1 – Januari 2021 E-ISSN 2580-9695

Since September 2017

94

IMPLEENTASI PERDA NO 02 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN

SAMPAH DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN

LAMPIHONG KABUPATEN KAPUAS

Halim Murasyid UPTD. TPA Sampah Batu Merah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan

Kalimantan Selatan

[email protected]

Irawanto STIA Bina Banua Banjarmaisn

[email protected]

Abstract: This study aims: 1) To analyze the implementation of Regional Regulation No.02 of 2012

concerning Waste Management and Environmental Sanitation in Lampihong District, 2) To

determine the obstacles in implementing Regional Regulation No.02 of 2012 concerning Waste

Management and Environmental Cleanliness in the District of Lampihong . 3) To find out solutions

that can be done to overcome obstacles in implementing Local Regulation No. 02 of 2012 concerning

Waste Management and Environmental Sanitation in Lampihong District. This research is a

qualitative descriptive study. Data collected through observation, interviews and documentation

and then analyzed qualitatively through the stages of data reduction, presentation or display data

and making conclusions / verification. The results showed that: 1) The implementation of Regional

Regulation No. 02 of 2012 concerning Waste Management and Environmental Cleanliness in

Lampihong District was not yet fully implemented. This can be seen from the ineffective

communication in informing about waste management and cleanliness in Lampihong District to the

wider community. Second, the resources are not maximal, due to budget constraints and the

condition of cleaning officers, most of whom are elderly, and the number of vehicles to transport

damaged waste. 2) Obstacles in implementing Regional Regulation No. 02 of 2012 concerning

Waste Management and Environmental Cleanliness in Lampihong District, namely: 1) lack of

supporting facilities and infrastructure, and 2) lack of public awareness. 3) Solutions that can be

taken to overcome obstacles in implementing Regional Regulation No. 02 of 2012 concerning Waste

Management and Environmental Cleanliness in Lampihong District, namely: 1) improving facilities

and infrastructure by increasing the number of pick-ups / fleets to carry garbage to 4 , and 2)

increasing public awareness through direct and indirect socialization regarding the importance of

disposing of garbage in the provided places.

Keywords: Implementation, Regional Regulations, Waste Management

Abstrak: Penelitian ini bertujuan: 1) Menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun

2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Lampihong, 2) Untuk

mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012

tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan di Kabupaten Lampihong. Kecamatan

Lampihong. 3) Untuk mengetahui solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam

pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Penyehatan

Lingkungan di Kabupaten Lampihong. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis secara

kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian atau penyajian data dan pengambilan

kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi Peraturan Daerah

Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan di Kecamatan

Lampihong belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini terlihat dari belum efektifnya komunikasi

Halim Murasyid – Implementasi Perda No 02 Tahun 2012 Tentang Pengelola…

95

dalam menginformasikan tentang pengelolaan sampah dan kebersihan di Kecamatan Lampihong

kepada masyarakat luas. Kedua, sumber daya yang belum maksimal, karena keterbatasan anggaran

dan kondisi petugas kebersihan yang sebagian besar berusia lanjut, serta banyaknya kendaraan

pengangkut sampah yang rusak. 2) Kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun

2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan di Kabupaten Lampihong, yaitu: 1)

kurangnya sarana dan prasarana pendukung, dan 2) kurangnya kesadaran masyarakat. 3) Solusi yang

dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun

2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan di Kabupaten Lampihong yaitu: 1)

meningkatkan sarana dan prasarana dengan menambah jumlah pick up/armada pengangkut sampah

ke 4 , dan 2) meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi langsung dan tidak langsung

tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah

PENDAHULUAN

Pemerintah Pusat maupun daerah dalam menangani dan mengantisipasi

berbagai permasalahan yang ada, dapat mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah

satu adalah terkait dengan lingkungan, yaitu masalah sampah.

Sampah adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan

benda padat yang tidak terpakai lagi. Sampah padat merupakan sisa bahan yang

ditimbulkan dari kegiatan manusia atau makluk hidup lain yang secara sengaja

dapat dibuang karena tidak dibutuhkan. Masalah sampah menjadi perhatian

pemerintah baik pusat maupun daerah. Kondisi ini terlihat dari terbitnya UU

Persampahan No. 18/2008 dan Peraturan Pemerintah No.81/2012 tentang Sampah

Rumah Tangga. Permasalahan sampah terjadi bukan hanya di kota-kota besar saja

tetapi juga di berbagai daerah, seperti yang terjadi di Kabupaten Balangan, Provinsi

Kalimantan Selatan.

Komposisi sampah Kabupaten Balangan terdiri atas sampah organik

sebanyak kurang lebih 70% dan sisanya 30% sampah non organik. Adapun sumber

timbunan sampah terdiri dari sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah

perkantoran, sampah drainase dan sampah fasilitas umum. Kenaikan volume

Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 5, No 1 – Januari 2021 -

http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus

96

sampah terjadi setiap tahun dengan kenaikan 1.5 %, perubahan ini terjadi secara

linear antara perubahan jumlah penduduk dan kenaikan volume sampah.

Untuk menangani masalah sampah ini pemerintah Kabupaten Balangan

telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2012

tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan.

Pra survey yang dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap camat

Lampihong, peneliti menemukan bahwa pengelolaan sampah belum dilakukan

secara baik, walaupun sudah disediakan fasilitas Bank Sampah. Dari 27 desa hanya

15 desa yang melakukan pengangkutan sampah warga, dan masih banyak

ditemukan masyarakat membuang sampah ke sungai atau dengan cara membakar

yang berdampak pada polusi udara dan pencemaran ekosistem sungai.

Pemerintah Daerah juga telah berupaya untuk menumbuh kembangkan dan

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan

memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan,

penanganan dan pemanfaatan sampah. Selain itu pengelolaan sampah berwawasan

lingkungan diharapkan dapat menciptakan kondisi kebersihan, keindahan dan

kesehatan ditengah masyarakat

Kebijakan terkait dengan penanganan sampah sudah dibuat tetapi

implementasi kebijakan masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Apabila

kebijakan yang sudah di buat dan tidak bisa diimplementasikan maka proses

pembuatan kebijakan publik itu menjadi sia-sia. Permasalahan kegagalan

implementasi kebijakan bukan saja didominasi negara-negara berkembang tetapi


97

juga menjadi permasalahan di dunia maju. (McClintock : 1980:64 dalam Agus

Purwanto, 2015:3).

Beberapa hasil penelitian menunjukkan hal yang sama seperti yang

dilalukan Raimah (2020) hasil penelitiannya menunjukkan kendala dalam

implementasi khususnya terkait dengan komunikasi. Permasalah disposisi terkait

dengan komitmen aparat juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan

(Yulistia, 2014).

Penelitian Lain yang dilakukan Karigas (2017) juga menemukan hambatan

dalam implementasi Perda Bupati Barito No 6 tahun 2015 tentang Pengadaan

Barang/Jasa. Atas dasar kondisi yang disebutkan diatas maka penulis melakukan

penelitian ini.

KAJIAN TEORI

Kebijakan Publik

Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang,

kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan

hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang

diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan,

atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu (Karigas, J., Irawanto,

I., & Jamili, M. J. M., 2018: 110).

Winarno (2017:14) mempergu nakan istilah kebijakan, untuk menunjuk

perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu

lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu

Carl Friedrich dalam (Winarno, 2017:16) menyatakan bahwa Kebijakan

sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau



98

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-

hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk

menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau

merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Istilah kebijakan ini lebih tertuju pada kebijakan publik (public policy) yaitu

kebijakan negara, kebijakan yang dibuat negara. Hal ini sesuai dengan yang

dikatakan oleh Ambarsari (2017:1) Bentuk kebijakan publik itu bisa berupa

undang-undang atau peraturan daerah (Perda) dan yang lainnya.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan

dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk

mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu

angsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi

kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.Rangkaian

implementasi kebijkan dapat diamati dengan jelas yaitu dumulai dari program ke

proyek dan kegiatan (Karigas et al. 2018: 110)

Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa to implement

(mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out

(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give practical effect to

(menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut

mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana

yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap

sesuatu itu. (Wahab, 2018: 67).


99

Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-

tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu

(Sunggono, 2017: 137).

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-

tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana

telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Proses

implementasi dimulai dengan suatu kebijakan yang harus dilaksanakan. Hasil

proses implementasi terdiri dari hasil kebijakan yang segera atau disebut sebagai

“policy performance”. Secara konkrit antara lain dapat kita lihat jumlah dan isi

barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dalam jangka waktu tertentu untuk

menaikkan taraf kesejahteraan warga masyarakat, misalnya. Perubahan dalam taraf

kesejahteraan warga masyarakat dapat dianggap sebagai hasil akhir kebijakan yang

disebut juga sebagai “policy outcome” atau “policy impact”. Dengan sendirinya di

dalam hasil akhir kebijakan termasuk juga hasil-hasil sampingan disamping “policy

performance” yang diperoleh.

Menurut Edwards III ada 4 (empat) faktor atau variabel krusial dalam

implementasi kebijakan publik untuk menilai apakah kebijakan itu berhasil atau

gagal (Winarno 2017: 174), yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi atau

kecenderungan, dan yang terakhir struktur birokrasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif

kualitatif. Fokus penelitian adalah mengkaji sekaligus mengevaluasi implementasi

Peraturan Daerah No.02 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan

Lingkungan Kabupaten Balangan Khususnya wilayah Kecamatan Lampihong.



100

Teknik analisis data yang digunakan dengan mengikuti langkah-langkah

Miles dan Huberman yang masih bersifat umum yaitu (1) reduksi data, (2)

penyajian atau display data dan (3) pengambilan kesimpulan/ verifikasi.

PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan Perda No. 02 Tahun 2012 tentang Pengelolaan

Sampah dan Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Lampihong sangatlah berguna

bagi kebersihan masyarakat dan kebersihan Kecamatan Lampihong. Kajian

implementasi kebijakan penelitian ini didasarkan pada teori implementasi dari

Edward III yang memiliki 4 faktor pengukur implementasi kebijakan yaitu:

1. Komunikasi

Proses komunikasi sangat menentukan terhadap keberhasilan pencapaian

tujuan implementasi. Melalui komunikasi, staf maupun masyarakat dapat

berinteraksi. Dengan adanya komunikasi dapat menyampaikan dan menerima

pesan dari dan kepada masyarakat dengan menggunakan tiga hal penting yang

dikemukakan oleh Edwars III. Dengan demikian penyampaian informasi dapat di

tererima oleh masyarakat dengan kejelasan dan konsistensi yang di berikannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Balangan berperan penting dalam hal penanganan pengolahan sampah. Pihak

pemerintah melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait, termasuk

melalui acara tatap muka, kegiatan lomba kebersihan. Kegiatan itu diharapkan

informasi yang diberikannya dapat di tercapai dan implementasi kebijakan dapat

dilakukan. Sebagai mana hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan hidup

Kabupaten Balangan, (Wawancara 11 juni 2020).


101

“metode yang kami lakukan ada yang menggunakan presentasi, lomba-lomba

kebersihan dari tiap kelurahan, memasang baliho-baliho di tempat strategis yang

banyak di lalui oleh masyarakat.”

Komunikasi merupakan proses yang terus berkesinambungan dilakukan

untuk menanamkan nilai-nilai serta pengetahuan aparatur dan semua unsur yang

mengandung maksud dan tujuan agar tercapainya tujuan ke arah yang lebih baik.

Dengan adanya metode yang dilakukan terhadap masyarakat, ini akan membangun

pola pemikiran masyarakat agar dapat menciptakan lingkungan bersih, sehat dan

nyaman.

Penyuluhan yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan

terhadap masyarakat mengenai karakteristik sampah ini dapat memberikan

pengetahuan terhadap masyarakat untuk pengelolaan sampah.

Penyampaian informasi dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Balangan terhadap Masyarakat diharapkan dapat dipahami dan dimengerti.

Informasi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan

kepada masyarakat telah berjalan dengan baik.

Kejelasan yang disampaikan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Balangan dalam penyebaran informasi mengenai pengelolaan sampah

sudah dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat. Terlihat pada

paparan diatas mengenai kejelasan penyebaran informasi melalui penyuluhan dan

pemisahan sampah secara organik dan non-organik. Dengan demikian kebanyakan

dari masyarakat telah antusias terhadap program yang diberikan dari Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.



102

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa aparatur Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Balangan telah melakukan penyuluhan terkait penyediaan tempat

sampah organik dan non organik disetiap tempat-tempat strategis kepada

masyarakat, akan tetapi jika dilihat di lokasi yang telah disebutkan oleh aparatur

dalam penyuluhan tersebut masih adanya tempat-tempat strategis yang belum

disediakan tempat sampah organik dan non organik seperti yang telah dijanjikan

sebelumnya.

2. Sumber daya

Sumber daya pelaksana kebijakan memiliki potensi baik bagi implementasi

kebijakan dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah harus dikelola dengan

baik, bila tidak akan menimbulkan berbagai permasalahan, lingkungan dan

kesehatan dan terjadinya penumpukan sampah di setiap TPS.

Sumber daya yang tersedia haruslah sebanding dengan jumlah sampah yang

dikelola hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pelayanan

Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan ia mengatakan:

“kalau dari sumber daya manusianya kami (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Balangan) terdiri dari 64 pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan

masih terbatas, dari segi peralatan seperti 1 buah Pick Up dan 1 buah truk sementara

pemanfaatannya adalah untuk mengangkut seluruh sampah di desa-desa yang ada

di Kecamatan Lampihong” (Wawancara 15 Juni 2020).

Sedangkan keterangan dari Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah

dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:


103

“kalau dari segi sumber daya yang kami (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Balangan) miliki, dari segi kendaraan yang dimiliki memang masih terbatas, dan

para petugas lapanganpun masih kurang untuk menangani permasalahan sampah di

Kecamatan Lampihong” (Wawancara 12 Juni 2020).

Paparan diatas menjelaskan bahwa terjadinya kekuranga petugas hingga

fasilitas yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.

Peningkatan sampah di Kecamatan Lampihong adalah persoalan yang sangat perlu

diperhatikan. Sampah yang semakin tahun semakin meningkat harus segera

ditanggulangi oleh Pemerintah. Dengan demikian Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Balangan diharuskan memiliki tenaga kerja yang lebih, mengingat

kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat terkait permasalahan petugas

dalam menangani sampah di Kecamatan Lampihong.

Jumlah sumber daya manusia sebanyak 64 orang masih sangat kurang

untuk menangani masalah sampah yang ada di Kecamatan Lampihong, selain itu

juga masalah keterbatasan alat angkut sampah menyebabkan terjadinya kendala

dalam pengelolaannya sampah.

3. Disposisi

Diposisi atau sikap pelaksana kebijakan kebijakan dapat dilihat melalui

tingkat kepatuhan pelaksana dan pemberian upah kepada para pelaksana kebijakan,

jika pelaksana ingin efektif dan efisien, maka para pelaksana tidak hanya

mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk

melaksanakannya.

Para pelaksana implementasi kebijakan yang akan melakukan tugasnya

diharapkan memiliki keinginan untuk dapat bekerja dengan patuh dalam



104

pelaksanaan kebijakan implementasi tersebut. komitmen yang tinggi dari pelaksana

kebijakan akan membuat aparatur selalu antusias dalam melaksanakan tugas,

wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan

baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah,

Limbah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terkait dengan sikap

pelaksana diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Komitmen yang kami lakukan berdasarkan keinginan kami dalam mencapai target

dan tupoksi pelayanan penanganan sampah di Kecamatan Lampihong yang

berpedoman kepada peraturan-peraturan.” (Wawancara: 12 Juni 2020).

Hasil penelitian menunjukkan komitmen aparatur pelaksana telah

dilaksanakan sesuai dengan tujuan, tugas pokok dan fungsinya. Dengan

berpedoman kepada peraturan-peraturan yang telah dtetapkan oleh pemerintah.

Komitmen aparatur dapat menjalankan tugas, wewenang, fungsi, dan

tanggungjawab dilakukan secara jujur dan baik. Keberhasilan yang efektif dan

efisien dapat tercapai apabila sikap dari para aparatur pelaksanaan kebijakan telah

sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Karakteristik atau sikap pelaksana kebijakan dilihat melalui komitmen,

norma-norma atau aturan dan pola-pola yang saling terhubung satu sama lainnya,

yang menjadikan terjadinya birokrasi, jika pelaksanaan ingin efektif maka para

pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukannya, akan tetapi harus

memiliki kemampuan untuk dapat melaksanakan kebijakan implementasi terkait

pengelolahan sampah tersebut.


105

Kepatuhan aparatur dalam melaksanakan Perda No 02 Tahun 2012 tentang

Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan sudah cukup baik namun belum

maksimal. Untuk itu permasalah yang terkait waktu, fasilitas pengangkutan sampah

dan uang lembur perlu diperhatikan sehingga pengelolaan sampah ini dapat berjalan

dengan lebih baik lagi.

4. Struktur Organisasi

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi adalah Struktur

organisasi, Struktur organisasi di Dinas Lingkungan hidup tidak terlalu Panjang

sehingga memudahkan dalam melakukan koordinasi, dari mulai dari Kasie, staf

sampai mandor dan penyapu jalan.

Struktur Organisasi yang ada harus didukung oleh prosedur operasi standar

(Standard Operational Procedures) atau SOP. SOP ini merupakan pedoman untuk

para pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Kondisi ini

dibenarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

“struktur birokrasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan dilaksanakan

dengan baik dan benar sesuai dengan SOP dan tanggung jawab pelaksana.” (Hasil

wawancara: 11 Juni 2020)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Struktur birokrasi yang baik akan

memberikan dorongan kepada keberhasilan implementasi kebijakan, strategi

organisasi secara keseluruhan telah ditetapkan serta struktur organisasi telah

dibentuk, sehingga hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana organisasi

tersebut melakukan kegiatan atau menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik

dan benar, karena struktur birokrasi memberikan andil yang besar dalam

keberhasilan implementasi kebijakan.



106

Kebijakan implementasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Balangan secara maksimal terkait pengelolaan sampah di Kecamatan

Lampihong.

Hasil penelitian menemukan bahwa struktur organisasi Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Balangan sudah terkoordinasi dengan baik, akan tetapi dalam

pelaksanaannya ada beberapa aparatur yang menjalankan tupoksi tidak sesuai

dengan SOP.

Pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan implementasi

Perda No 02 Tahun 2012 terkait kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh

aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan sangat berpengaruh

terhadap proses perencanaan yang telah ditetapkan. Hubungan yang terjadi diantara

para aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan dengan masyarakat

sangat berpengaruh terhadap implementasi Perda ini.

Hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan Pertama, Komunikasi

yang terdiri dari transmission (penyampaian komunikasi), clarity (kejelasan), dan

consistency (konsistensi) yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Balangan dinilai kurang maksimal karena maksud dari informasi yang

ingin disampaikan kepada masyarakat tidak sepenuhnya dapat dipahami oleh

masyarakat karena masih adanya masyarakat yang membuang sampah tidak pada

tempatnya ataupun melakukan pemkaran sampah di ruang terbuka. Kedua

Resources (Sumber daya) dalam pelaksanaan kebijakan Perda ini belum maksimal,

dikarenakan terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah

dan kebersihan lingkungan serta kuantitas petugas Kebersihan yang tidak sebanding


107

dengan luas wilayah Kecamatan Lampihong serta kualitas petugas kebersihan yang

rendah karena sebagian besar sudah lanjut usia, selain itu jumlah kendaraan atau

armada untuk mengangkut sampah juga sudah relatif tua dan banyak yang

mengalami kerusakan. Ketiga, Disposition (sikap pelaksana) cukup baik. Keempat.

Struktur birokrasi sudah memenuhi kriteria karena dilaksanakan secara berjenjang

dan terstruktur.

Kendala dalam implementasi Kebijakan Perda No 2 Tahun 2012

1. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sarana dan prasarana pengelolaan

sampah yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan khususnya

untuk wilayah Kecamatan Lampihong masing kurang. Hanya ada 1 unit truk dan 1

unit pick up yang digunakan sebagai kendaraan operasional terkait dengan

pengelolaan sampah di Kecamatan Lampihong. Kurangnya kendaraan operasional

ini tentunya menyebabkan pengelolaan sampah khususnya dari aspek

pengangkutan menjadi kurang maksimal. Terbukti dari lambatnya proses

pengangkutan sampah di wilayah Kecamatan Lampihong sehingga terkadang

menyebabkan adanya timbunan sampah di beberapa titik.

2. Kurangnya kesadaran masyarakat

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Lampihong

Kabupaten Balangan menemukan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan

pentingnya pengelolaan sampah dan kebersihan yang benar masih kurang. Hal ini

dibuktikan dengan masih banyaknya ditemukan tumpukan sampah yang berada di

titik-titk tertentu yang dibuang tidak pada tempatnya, bahkan masih ditemukan

sampah yang dibuang di aliran sungai. Sampah yang dibuang tidak pada tempatnya



108

bukan hanya mengotori lingkungan, tetapi juga akan memicu munculnya berbagai

macam penyakit.

Solusi mengatasi Masalah Implementasi Perda No 02 Tahun 2012

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan aspek penting dalam mendukung

implementasi Kebijakan. Sarana dan prasarana yang kurang khususnya kendaraan

operasional menjadi penghambat dalam pengelolaan sampah dan kebersihan di

Kecamatan Lampihong. Kendala ini dapat diatasi dengan menambah jumlah

kendaraan operasional atau armada pengangkut sampah.. Penambahan armada

angkut diharapkan mampu mencegah adanya keterlambatan dalam pengangkutan

sampah dari TPS masing-masing desa ke tempat pembuangan akhir.

2. Peningkatan Sosialisasi

Sebagaimana yang diuraikan pada poin diatas terkait kurangnya kesadaran

masyarakat dalam membuang sampah, dapat diatasi dengan mengupayakan

peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membuang

sampah pada tempatnya.

Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik secara langsung

maupun secara tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dapat dilakukan melalui

penyuluhan oleh Dinas terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan

yang diselenggarakan secara berkala di tiap-tiap desa yang masuk kedalam wilayah

administratif Kecamatan Lampihong. Sementara sosialisasi secara tidak langsung

bisa dilakukan dengan pemasangan spanduk-spanduk yang berisikan himbauan dan

sanksi tentang larangan membuang sampah sembarangan.


109

Melalui peningkatan sosialisasi ini diharapkan kesadaran masyarakat

tentang pengelolaan sampah dapat meningkat sehingga dapat mengurangi jumlah

volume sampah di lingkungan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah No.02 Tahun 2012 tentang Pengelolaan

Sampah dan Kebersihan Lingkungan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal

ini terlihat dari komunikasi yang kurang maksimal karena maksud dari informasi

yang ingin disampaikan kepada masyarakat tidak sepenuhnya dapat dipahami oleh

masyarakat Kecamatan Lampihong terbukti dari masih adanya masyarakat yang

membuang sampah tidak pada tempatnya ataupun melakukan pemkaran sampah di

ruang terbuka. Selain itu sumber daya terkait implementasi kebijakan juga belum

maksimal, dikarenakan terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan

sampah dan kebersihan lingkungan serta kuantitas petugas Kebersihan yang tidak

sebanding dengan luas wilayah Kecamatan Lampihong serta kualitas petugas

kebersihan yang rendah karena sebagian besar sudah lanjut usia, selain itu jumlah

kendaraan atau armada untuk mengangkut sampah juga sudah relatif tua dan banyak

yang mengalami kerusakan.

REFERENSI

Ambarsari, D. 2017. Kebijakan Publik dan Partisipasi Perempuan. Pattiro.

Karigas, J., Irawanto, I., & Jamili, M. J. M. (2018). Implementasi Peraturan Bupati

Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Di

Desa. Reformasi, 7(2).

Raimah, R., & Irawanto, I. (2020). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Uin Antasari

Banjarmasin. Administraus, 4(1), 1-26.



110

Sunggono, B. 2017. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Sinar Grafika.

Wahab, A. A. 2018. Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan. Alfabeta

Winarno, B. 2017. Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo.

Yulistia, Suryaningsih dan Rostyaningsih, 2014 Implementasi Kebijakan

Pengelolaan sampah Kota Semarang Menurut Perda No 6 tahun 2012

tentang Pengelolaan Sampah.

Date post:	04-Nov-2021
Category:	Documents
Upload:	others
View:	0 times
Download:	0 times

IMPLEENTASI PERDA NO 02 TAHUN 2012 TENTANG …

Documents