IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA ANAK DALAM …/Implementasi...perpustakaan.uns.ac.id...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA ANAK DALAM

PROSES PENANGKAPAN SAMPAI DENGAN PROSES PENAHANAN

UNTUK KEPENTINGAN PENYIDIKAN

(Studi Kasus Perkara No. Pol.: LP/B/986/ VI/2009/SPK I, di Polresta

Surakarta)

Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Oleh :

MOCHAMAD TAUFANY BAHTIAR E. 1104170

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2012


commit to user

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING


IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA ANAK DALAM PROSES

PENANGKAPAN SAMPAI DENGAN PROSES PENAHANAN UNTUK

KEPENTINGAN PENYIDIKAN ( Studi Kasus Perkara No. Pol.:

LP/B/986/VI/2009/SPK I, di Polresta Surakarta ).

Disusun Oleh:

MOCHAMAD TAUFANY BAHTIAR

NIM : E1104170

Disetujui dan Dipertahankan

Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing I EDY HERDYANTO, S.H., M.H. NIP. 195706291985031002

Dosen Pembimbing II MUHAMMAD RUSTAMAJI, S.H., M.H NIP. 198210082005011001


commit to user

iii

PENGESAHAN PENGUJI


IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA ANAK DALAM PROSES

PENANGKAPAN SAMPAI DENGAN PROSES PENAHANAN UNTUK

KEPENTINGAN PENYIDIKAN ( Studi Kasus Perkara No. Pol.:

LP/B/986/VI/2009/SPK I, di Polresta Surakarta )

Disusun oleh :

MOCHAMAD TAUFANY BAHTIAR

NIM : E1104170

Telah diterima dan di sahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum ( Skripsi )

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari :

Tanggal :

MENGETAHUI

Dekan,

Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum NIP : 19570203 1985032001


commit to user

iv

MOTTO

Hanya Engkaulah (ya Allah) yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan

(Al-Fatihah ayat 5)

Menyerah bukanlah jawaban, karena setiap manusia menyimpan kekuatan semangat. Barangsiapa menyenangi amalan kebaikannya dan menyedihkan

(bersedih dengan) keburukannya maka dia adalah seorang mukmin (H.R Al Hakim)

Hidup tidak untuk di isi dengan mimpi-mimpi belaka, tanpa ada suatu perjuangan

mimpi itu tak akan terwujud. (Penulis)


commit to user

v

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini penulis persembahkan kepada:

¥ Allah SWT Penguasa Alam Semesta atas

segala karunia, rahmat, dan nikmatnya yang

telah di berikan-Nya.

¥ Kedua orang tuaku tercinta Ayah

Mochamad Hilmy dan Ibu Siti Musyarofah

(Almarhumah), serta Bunda Siti Rahayu

yang senantiasa mendukung, memberikan

doa dan nasihat, semangat, cinta dan kasih

sayang serta kerja keras yang tak ternilai

harganya demi mewujudkan cita-cita

menjadi seorang Sarjana Hukum.

¥ Keluarga kecil Kakak tersayang Shinta

Rusmala Dewi yang selalu mendukungku.

¥ Keluarga besar Om Nur Mahfudi yang

selalu bijaksana terhadapku.

¥ Keluarga besar Mama Dewi Hastuti (Palur

Solo) terimakasih atas segalanya dan

dukungannya.

¥ Orang-orang yang merelakan dirinya

menjadi batu pijakan untukku melompat

lebih tinggi.

¥ Teman-temanku yang telah memberi warna

kehidupan selama penulis menyelesaikan

studi di institusi pendidikan.

¥ Diriku sendiri.


commit to user

vi

ABSTRAK

MOCHAMAD TAUFANY BACHTIAR, E 1104170, IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA ANAK DALAM PROSES PENANGKAPAN SAMPAI DENGAN PROSES PENAHANAN UNTUK KEPENTINGAN PENYIDIKAN ( Studi Kasus Perkara No. Pol.: LP/B/986/VI/2009/SPK I, di Polresta Surakarta ), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Penulisan Hukum 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai implementasi hak-hak tersangka anak, kendala dalam implementasi pemenuhan hak-hak tersangka anak dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala- kendala dalam implementasi hak-hak tersangka anak pada proses penangkapan dan proses penahanan dalam penyidikan perkara No Pol. : LP/B/986/VI/2009/SPK I.

Penelitian ini dilihat dari tujuannya termasuk jenis penelitian hukum empiris bersifat yuridis sosiologis dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data berasal dari sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan pejabat penyidik Polresta Surakarta. Sumber data sekunder yaitu buku, literatur, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, dan dari internet. Setelah data diperoleh lalu dilakukan analisis data kualitatif dengan model interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa implementasi hak-hak tersangka anak dalam proses penangkapan sampai dengan proses penahanan untuk kepentingan penyidikan Di Polresta Surakarta adalah sebagai berikut : implementasi hak-hak tersangka anak yang melanggar Pasal 362 KUHP dalam proses penangkapan sampai dengan proses penahanan dalam penyidikan perkara No. Pol.: LP/B/986/VI/2009/SPK I yang ditangani Polrseta Surakarta telah sesuai dengan hak-hak tersangka yang diatur dalam KUHAP dan peraturan pelaksanaanya tersangka terkadang masih belum mengerti hak-hak yang dimilikinya. Hambatan-hambatan yang dijumpai dalam proses penangkapan sampai dengan proses penahanan dalam rangka implementasi hak-hak tersangka ditingkat penyidikan adalah hambatan yang disebabkan oleh tersangka yaitu ketidaktahuan tersangka akan hak-hak yang dimiliki, tersangka dalam memberikan keterangan juga berbelit-belit dan tersangka tidak menunjukan sifar kooperatif, sedangkan hambatan dari pihak penyidik adalah kurang profesionalnya oknum aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan, mereka hanya memburu waktu dan tidak menghormati hak-hak tersangka dan melakukan tekanan baik fisik maupun mental hal ini dilakukan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses penangkapan sampai dengan proses penahanan adalah pendidikan dan pelatihan tentang profesionalisme kerja dan peningkatan kinerja penyidik khususnya dalam menghadapi tersangka anak.


commit to user

vii

Mochammad Taufany Bachtiar, E 1104170, IMPLEMENTATION OF CHILDREN SUSPECT RIGHTS IN THE PROCESS OF ARRESTING UNTIL DETENTION FOR THE PURPOSE OF INVESTIGATION (CASE STUDY NO. POL: LP/ B/ 989/ VI/ 2009/ SPK I, IN POLRESTA SURAKARTA), LAW FACULTY SEBELAS MARET UNIVERSITY, LAW WRITING 2011.

This research aims to know the implementation of children rights, the problems in implementing the children suspect rights and effort done to solve the problems in implementing children suspect rights in the process of arresting until detention for the purpose of investigation No. Pol: LP/B/989/VI/2009/SPK I. This research is belongs to empirical law research which is juridical sociologic using qualitative method. The sources of data were from primer source data, the result of interview with the right officer investigator in Polresta Surakarta. The secondary data were book, literature, rule of law, report, archives, and from internet. After getting the data, data analysis was done using interactive model.

Based on the result research done, it could be known that implementation of children suspect rights in the process of arresting until detention for the purpose of investigation in Polresta Surakarta were: the implementation of children rights, which break 364 KUHP in the process of arresting until detention for the purpose of investigation No. Pol: LP/B/989/VI/2009/SPK handle by Polresta Surakarta was appropriate with the suspect rights which ruled in KUHAP and the implementation of the rules for the suspects did not know the rights they had. The problems faced in the process of arresting until detention in implementing suspects right in the level of investigation was the problem which caused by the suspects who did not know their rights, the suspects also twist in giving information, the suspects also were not cooperative, while the problems from the investigators were the police officers were not professional in doing investigation, they were only rushed about the time so they did not respect to the suspects rights and did physical pressure or mental. The pressure done was to get the confession from the suspects. The effort done to solve the problems in the process of arresting until detention were training and education about professionalism and improvement the work of investigators especially in facing children suspects.


commit to user

viii

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

penulisan hukum (Skripsi) yang berjudul “ IMPLEMENTASI HAK-HAK

TERSANGKA ANAK DALAM PROSES PENANGKAPAN SAMPAI

DENGAN PROSES PENAHANAN UNTUK KEPENTINGAN PENYIDIKAN

(Studi Kasus Perkara No. Pol.: LP/B/986/VI/2009/SPK I, di Polresta Surakarta)”.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada

semua pihak yang telah memberikan bantuan, saran, dan dorongan bagi penulis

dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Ucapan terima kasih ini penulis

sampaikan terutama kepada :

1. Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas segala karunia hidup serta nikmat keimanan

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di

perguruan tinggi ini.

2. Nabi Muhammad SAW, semoga penulis dapat istiqomah dijalan-Nya hingga

akhir jaman.

3. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih , S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

4. Bapak Bambang Joko Soedibyo, S.H, selaku Pembimbing Akademik.

5. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pertama yang

telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga

penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

6. Bapak Muhammad Rustamaji, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing

Kedua yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis

dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

7. Bapak Harjono, S.H., M.H selaku Ketua Program Non Reguler Fakultas

Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.

8. Bapak dan Ibu staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar


commit to user

ix

mengajar dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret.

9. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberi

dan membagikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga kepada penulis

yang dapat dijadikan bekal dalam penyelesaian skripsi ini serta menghadapi

persaingan di lingkungan masyarakat luas.

10. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) yang telah membantu dalam mengurus

prosedur-prosedur skripsi mulai dari pengajuan judul, pelaksanaan seminar

proposal sampai pendaftaran ujian skripsi.

11. Kedua orang tuaku tercinta Ayah Mochamad Hilmy dan Ibu Siti Musyarofah

(Almarhumah) serta Bunda Siti Rahayu yang senantiasa sabar mendoakan

dan memberikan motivasi tinggi sampai detik ini, kalian sangat berharga

untukku.

12. Kakakku (mbak Shinta dan mas Nanang) yang selalu bijaksana,memberiku

nasehat, keponakanku tersayang Altifa Pucan yang selalu sayang (i les yu om

pani).

13. Keluarga besar Mama Dewi Hastuti (Indria Ayu Jayanti) yang pernah

Menguatkanku dan mewarnai perjalanan hidupku terimakasih atas doa dan

dukungannya selama ini.

14. Keluarga besar Om Nur Mahfudi yang selalu memberi dukungan, nasihat dan

doa untukku.

15. Petete Soulmate Pamelo Khususnya Veteran penimba Ilmu di Solo (Catur

Budi alias Dolor).

16. Untuk teman-temanku di FH UNS yang masih berjuang bersama Sukma

maulana, Andika Hatmoko, Firman, Suwarto, Agung, Akbar, Eky flowly,

Mahendra kita pasti bisa.

17. Untuk sahabat-sahabatku di Petoran Hill Suwahyo Arif senior, Siswanto

senior, Muhammad Landung senior, Niko Pratama senior, Dave Smoukil,

Henggo Priyo, Prakas Tejo, Maradensa Siregar, Niko Grandi, Dimas Beck,

Edy Sapterting, Novendra Mas tho terimakasih telah membantu dalam segala

hal selama ini be loved.


commit to user

x

18. Keluarga Cemara Irawan Buce si Bos, Alfitlio Leza, Adjie Bah, Hendros

Panjul, Indra ngecret, Hafid Kopet, Dinar Ompong, Kang Didik, Iyok Tukul,

Yudho djimbez, Akbir, Ramon, Afif, Tora, Soegab, Fransisca Dodo, Evy

Bahenjuk, Medha Gita, Umayah, Astrid Ndud, Anggi Ang, Rosita, Garin,

Intan terimakasih kalian telah banyak membantuku.

19. Semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan hukum ini, yang

tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) ini masih jauh dari

kesempurnaan, oleh karena itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan

saran yang membangun. Semoga Penulisan Hukum (Skripsi) ini bermanfaat bagi

diri pribadi penulis maupun para pembaca.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Surakarta 30 desember 2011

Penulis

Mochamad Taufany Bahtiar

NIM. E1104170


commit to user

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ......................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................... iii

HALAMAN MOTTO ....................................................................................... iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ....................................................................... v

ABSTRAK .......................................................................................................... vi

ABSTRAK (BAHASA INGGRIS) ................................................................... vii

KATA PENGANTAR ....................................................................................... viii

DAFTAR ISI ...................................................................................................... xi

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1

A. Latar Belakang Masalah ................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ............................................................................. 5

C. Tujuan Penelitian .............................................................................. 6

D. Manfaat Penelitian ............................................................................ 6

E. Metode Penelitian ............................................................................. 7

1. Jenis Penelitian ........................................................................... 7

2. Sifat Penelitian ............................................................................ 7

3. Lokasi Penelitian ........................................................................ 8

4. Data dan Sumber Data ................................................................ 8

5. Teknik Pengumpulan Data ......................................................... 9

6. Teknik Analisis Data .................................................................. 10

7. Sistematis Skripsi ....................................................................... 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...................................................................... 14

A. Kerangka Teori .................................................................................. 14

1. Tinjauan Tentang Penyidikan ..................................................... 14

a. Pengertian Penyidikan .......................................................... 14


commit to user

xii

b. Beberapa upaya yang Dimiliki Penyidik dalam

Penyidikan ............................................................................. 17

c. Hubungan antara penyelidikan dan penyidikan ................. 19

d. Pejabat Penyidik ................................................................... 19

e. Kepangkatan Penyidik ......................................................... 21

f. Alasan-alasan diadakannya Penyidikan .............................. 21

g. Tindakan Penyidikan ............................................................ 22

2. Tinjauan Mengenai Anak ............................................................ 23

a. Pengertian Anak .................................................................... 23

b. Pertanggungjawaban Pidana Anak ....................................... 25

3. Tersangka Anak ........................................................................... 30

4. Hak-hak Tersangka Anak............................................................ 33

B. Kerangka Pemikiran ......................................................................... 37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ………………… 42

A. Hasil Penelitian .................................................................................. 42

1. Identitas Tersangka...................................................................... 42

2. Kasus Polisi ................................................................................. 42

3. Pelaksanaan Penyidikan ............................................................. 43

4. Analisis Pasal .............................................................................. 45

B. Pembahasan ....................................................................................... 47

1. Analisis Implementasi Hak-hak Tersangka Anak dalam

Proses Penangkapan Sampai Dengan Proses Penahanan

dalam Penyidikan Perkara No.Pol.:LP/B/986/VI/2009/SPK I . 47

a. Kriteria Hak-hak Tersangka Anak dalam Undang-Undang. 48

b. Pemenuhan Hak-hak Tersangka Anak Pada Kasus

No. Pol.: LP/B/986/VI/2009/SPK I..................................... 52

c. Analisa Pemenuhan Hak-hak Tersangka Anak .................. 54


commit to user

xiii

2. Kendala yang Muncul dalam Implementasi Hak-hak

Tersangka Anak dalam Proses Penangkapan

Sampai Dengan proses Penahanan dalam Penyidikan

Perkara No. Pol.: LP/B/986/VI/2009/SPK I ............................. 55

3. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala-kendala

dalam Implementasi Hak-hak Tersangka Anak dalam Proses

Penangkapan Sampai Dengan proses Penahanan dalam

Penyidikan Perkara No. Pol.: LP/B/986/VI/2009/SPK I ......... 57

BAB IV PENUTUP ............................................................................................ 59

A. Simpulan ............................................................................................ 59

B. Saran ................................................................................................... 60

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 62

LAMPIRAN


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya

manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa,

yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus,

memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan

pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan

baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih

mantap dan memadai, oleh karena itu terhadap anak yang melakukan tindak

pidana diperlukan pengadilan anak secara khusus.

Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979

Tentang Kesejahteraan Anak. Seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam

pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak. Indonesia mengesahkan

undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak yang melakukan tindak pidana menurut definisi hukum

Nasional adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8

tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Anak

nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi

anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan

hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Tingginya angka pelaku tindak pidana usia anak di kepolisian

memperlihatkan bahwa polisi belum memahami pentingnya menjauhkan anak

dari proses hukum formal terlebih sangat penting menghindarkan anak dari

penahanan sebelum pengadilan.

Anak yang melakukan tindak pidana juga perlu diproses sesuai dengan

prosedur acara pidana dengan ketentuan harus diperlakukan secara manusiawi,

didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan


commit to user

2

kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan

keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang melakukan tindak pidana

kalau bisa tidak ditahan/dipenjarakan kalaupun dipenjarakan/ditahan,

dimasukkan dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama orang

dewasa.

Untuk menjamin perlindungan terhadap anak-anak yang melakukan

tindak pidana ditetapkan sebagai kelompok anak yang membutuhkan

”Perlindungan Khusus”. Menurut Undang-undang Perlindungan Anak Pasal

64 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak

pidana. Bentuk perlindungan khusus tersebut meliputi :

1. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak

anak;

2. penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini;

3. penyediaan sarana dan prasarana khusus;

4. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;

5. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak

yang berhadapan dengan hukum;

6. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua

atau keluarga

7. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk

menghindari labelisasi.

Persoalan hukum tidak hanya menimpa orang-orang dewasa. Anak-

anak juga seringkali terbentur dengan persoalan hukum. Dan seperti halnya

orang dewasa, anak-anak juga berhak mendapat perlindungan secara hukum.

Perlindungan hukum ini tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi

korban dalam suatu masalah hukum, tapi juga kepada anak-anak yang menjadi

pelakunya.

Anak dalam pengertian pidana, lebih diutamakan pemahaman terhadap

hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi

yang lemah (kurang) dan dalam sistem hukum dipandang sebagai subyek


commit to user

3

hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggung jawaban, sebagai

layaknya seorang subyek hukum yang normal.

Indonesia, sudah memiliki sederet aturan untuk melindungi,

mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak. Misalnya saja jauh sebelum

Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) Tahun 1990 Indonesia telah

mengesahkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan

Anak. Seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan

terhadap perlindungan anak, namun harapan hanya tinggal harapan, kondisi

anak-anak di Indonesia masih saja mengalami berbagai masalah. Sampai

akhirnya Indonesia meratifikasi Konvensi International Mengenai Hak Anak

(Convention on the Right of the Child), Konvensi yang diratifikasi melalui

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 ternyata belum mampu

mengangkat keterpurukan situasi anak-anak Indonesia. Kemudian setelah

Ratifikasi KHA Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun

1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang yang mengatur masalah mengenai anak yaitu Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana didalam

penegakan hukumnya undang-undang inilah yang menjadi acuan dasar

didalam pengenaan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana

terhadap anak dibawah umur namun juga masih terjadi tindak pidana seperti ini.

Jumlah anak-anak yang ditahan, tidak termasuk anak-anak yang

ditahan dalam kantor polisi (Polsek, Polres, Polda dan Mabes) pada rentang

waktu yaitu januari hingga Mei 2010, tercatat 9.465 anak-anak yang berstatus

sebagai Anak Didik (anak sipil, anak negara, dan anak pidana) tersebar di

seluruh rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan. Sebagaian besar

yaitu 53,3 % berada di rumah tahanaan dan lembaga pemasyarakan untuk

orang dewasa dan pemuda (Hasil Analisa Situasi Sistem peradilan Pidana

Anak (Juvenile Justice System) yang dikeluarkan oleh Uniceff).

Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan, karena banyak anak-

anak yang harus berhadapan dengan proses peradilan. Keberadaan anak-anak


commit to user

4

dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang-orang yang lebih

dewasa, menempatkan anak pada situasi rawan dan menjadi korban berbagai

tindak kekerasan. Oleh karena itu sudah seharusnya sistem peradilan pidana

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus sesuai dengan standar

nilai dan perlakuan sejumlah instrumen nasional maupun internasional yang

berlaku.

Dalam masyarakat banyak dijumpai penyimpangan perilaku

dikalangan anak, bahkan lebih dari itu anak melakukan perbuatan yang

melanggar hukum/melakukan tindak pidana. Terhadap anak yang melanggar

hukum tersebut akan dilakukan tindakan hukum/proses hukum. Dalam hal ini,

proses tersebut dimulai dari proses penangkapan dan proses penahanan, yang

mana dalam tiap proses peradilan tersebut terdapat perbedaan antara pelaku

tindak pidana yang masih berstatus anak dengan mereka yang sudah dewasa.

Di mana terhadap pelaku tindak pidana yang masih anak-anak ini adalah lebih

mengedepankan pada aspek perlindungan hak-hak daripada anak tersebut

dalam tiap tingkat pemeriksaannya.

Tersangka mempunyai hak-hak sejak ia mulai diperiksa oleh penyidik,

meskipun seorang tersangka diduga telah melakukan suatu perbuatan yang

cenderung sebagai perbuatan negatif dan bahkan suatu tindak pidana yang

melanggar hukum bukan berarti seorang tersangka dapat dilakukan semena-

mena dan di langgar hak-haknya baik itu hak-hak hukumnya, sehingga hak-

hak tesebut harus dipenuhi oleh penyidik. Tersangka atau terdakwa diberikan

seperangkat hak-hak oleh KUHAP dari mulai Pasal 50 sampai dengan Pasal

68. Masih banyak lagi hak-hak tersangka yang lain, seperti bidang penahanan,

penggeledahan, dan sebagainya. Sebagai kesimpulan dari yang di sampaikan

diatas, ialah bahwa baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun dalam

pemeriksaan sidang pengadilan, telah berlaku asas akusator (accusatoir).Andi

Hamzah mengatakan bahwa asas akusator telah dianut pada pemeriksaan

pendahuluan, ialah adanya jaminan yang luas terutama dalam hal bantuan

hukum, sehingga dari sejak pemeriksaan dimulai, tersangka sudah dapat

meminta bantuan hukum, bahkan pembicaraan tersangka dan penasehat


commit to user

5

hukumnya tidak didengar atau disaksikan oleh penyidik atau penuntut umum,

kecuali ialah tersangka didakwa melakukan delik terhadap keamanan negara

(Andi Hamzah, 2000: 67).

Sedangkan bagi hak-hak tersangka anak berlaku hak-hak tersangka

khusus untuk anak di bawah umur. Pengaturan mengenai hak-hak tersangka

anak terdapat dalam Undang-undang Pengadilan Anak Pasal 45 ayat (4), Pasal

51 ayat (1) dan ayat (3). Dengan diaturnya hak-hak berdasar undang-undang

perlindungan anak walaupun tersangka masih anak-anak, petugas pemeriksa

tidak boleh menghalang-halangi penggunaannya, dan sebaiknya sejak awal

pemeriksaan hak-hak tersebut diberitahukan (Gatot Supramono, 2000 :27).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengkajinya

lebih lanjut dalam sebuah penelitian dalam bentuk Skripsi dengan dengan beri

judul “IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA ANAK DALAM

PROSES PENANGKAPAN SAMPAI DENGAN PROSES PENAHANAN

UNTUK KEPENTINGAN PENYIDIKAN” (Studi Kasus Perkara No. Pol.:

LP/B/986/VI/2009/SPK I, Melanggar Pasal 362 KUHP).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat ditentukan permasalahan dalam

penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi hak-hak tersangka anak pada proses

penangkapan sampai dengan proses penahanan dalam penyidikan perkara

No. Pol.: LP/B/986/VI/2009/SPK I?

2. Kendala apa yang muncul dalam implementasi pemenuhan hak-hak

tersangka anak pada proses penangkapan dan proses penahanan dalam

penyidikan perkara No. Pol.: LP/B/986/VI/2009/SPK I?

3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam

implementasi hak-hak tersangka anak pada proses penangkapan dan

proses penahanan dalam penyidikan perkara No. Pol.: LP/B/986/

VI/2009/SPK I?


commit to user

6

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif

a. Untuk mengetahui implementasi hak-hak tersangka anak yang

melanggar Pasal 362 KUHP pada proses penangkapan sampai dengan

proses penahanan dalam penyidikan perkara No. Pol.: LP/B/986/

VI/2009/SPK I di Polresta Surakarta.

b. Untuk mengetahui kendala yang muncul dalam implementasi hak-hak

tersangka anak yang melanggar Pasal 362 KUHP pada proses

penangkapan sampai dengan proses penahanan dalam penyidikan

perkara No. Pol.: LP/B/986/VI/ 2009/SPK I di Polresta Surakarta.

c. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala-kendala dalam

implementasi hak-hak tersangka anak yang melanggar Pasal 362

KUHP pada proses penangkapan sampai dengan proses penahanan

dalam penyidikan perkara No. Pol.: LP/B/986/VI/2009/SPK I di

Polresta Surakarta.

2. Tujuan Subyektif

a. Menambah wawasan pengetahuan serta pemikiran penulis tentang

implementasi hak-hak tersangka anak dalam proses penangkapan dan

proses penahanan dalam penyidikan.

b. Mendapatkan data yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi

guna melengkapi syarat dalam mencapai gelar sarjana dibidang hukum

di Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai implementasi

hak-hak tersangka anak dalam proses penangkapan sampai dengan

proses penahanan dalam penyidikan.

b. Mendapatkan gambaran nyata mengenai kendala-kendala yang timbul

dalam implementasi hak-hak tersangka anak dalam proses

penangkapan sampai dengan proses penahanan dalam penyidikan serta

upaya untuk mengatasinya.


commit to user

7

2. Manfaat Praktis

a. Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak kepolisian dalam

menerapkan peraturan perundang-undangan.

b. Bagi masyarakat luas sebagai bahan pertimbangan dan sebagai alat

bantu dalam mengenal serta menilai polisi dalam melaksanakan fungsi

penegakan hukum.

c. Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang ilmu pengetahuan

pada umumnya dan tentang kepolisian pada khususnya.

d. Dapat memberikan referensi-referensi bagi penelitian berikutnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian

deskriptif. Penelitian deskriptif tata kerjanya memberikan data seteliti

mungkin tentang aktivitas manusia, gejala-gejala, segala sesuatu yang

berhubungan dengan aktivitas manusia, sifat-sifat dari benda dan hasil

karya manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto,

2008: 48).

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang hendak mengidentifikasi masalah implementasi

hak-hak tersangka anak yang melanggar Pasal 362 KUHP dalam proses

penangkapan sampai dengan proses penahanan dalam penyidikan perkara

No. Pol.: LP/B/986/VI/2009/SPK I adalah penelitian hukum yang

spesifikasinya yuridis sosiologis. Dikatakan spesifikasi yuridis, karena

penelitian ini hendak meneliti aspek hukum tentang hak-hak tersangka

anak dalam penyidikan. Dikatakan sebagai sosiologis, karena orientasi

pengkajiannya mempertimbangkan norma-norma hukum yang berlaku

dalam masyarakat dan mempertimbangkan perspektif hukum dan gejala

hukum yang berkembang dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 2008:

50).


commit to user

8

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polresta Surakarta. Pemilihan lokasi ini

dipertimbangkan karena di Polresta Surakarta terdapat data cukup lengkap

termasuk kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Selain itu pula pihak Polresta Surakarta telah memberikan ijin kepada

penulis, apabila hendak mengumpulkan data guna menyusun Skripsi ini.

4. Data dan Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah narasumber yang diperoleh secara

langsung di lapangan. Dalam hal ini sumber data primernya atau nara

sumber adalah pihak yang terkait secara langsung dengan

permasalahan yang diteliti dan dapat memberikan sejumlah data atau

keterangan. Sumber data penelitian ini adalah anggota penyidik

Polresta Surakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sejumlah

data yang meliputi keterangan yang diperoleh melalui studi

kepustakaan. Dalam hal ini meliputi buku-buku, berbagai macam

peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan

dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat

materi penelitian yang dijadikan pokok pembahasan dan menentukan

identifikasi data. Adapun materi penelitian ini meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

c) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan

Anak.

d) Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan

Anak.


commit to user

9

e) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

f) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Berupa literatur-literatur hukum dan penulisan-penulisan

hukum yang terdapat hubungan dengan implementasi hak-hak

tersangka anak yang melanggar Pasal 362 KUHP dalam proses

penangkapan sampai dengan proses penahanan dalam penyidikan

yang dilakukan oleh Polresta Surakarta.

3) Bahan Hukum Tertier

a) Kamus Besar Bahasa Indonesia

b) Ensiklopedia Hukum Indonesia

c) Kamus Hukum Indonesia

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan digunakan untuk mendapatkan data

primer, yakni dengan mengadakan penelitian langsung dilapangan

terhadap gejala-gejala dan pencatatan secara sistematik (Soerjono

Soekanto, 2008: 201). Adapun teknik ini dengan menggunakan teknik

wawancara, yakni teknik pengumpulan data dimana peneliti

mengadakan tanya jawab langsung yang terarah kepada tersangka dan

petugas PPA Polresta Surakarta, kemudian mencatat jawaban yang

diberikan, baik lisan maupun tulisan, berpedoman pada daftar

pertanyaan yang telah dibuat peneliti.

b. Studi Kepustakaan (Library Research)

Disamping itu dalam penelitian ini juga diperlukan data

sekunder yakni data yang didapat dengan cara mempelajari buku-buku

referensi perpustakaan, yakni berupa dokumentasi dan hasil-hasil

penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, namun bahannya

memiliki relevansi kuat dengan masalah yang penulis teliti saat ini.


commit to user

10

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengkaji masalah

implementasi hak-hak tersangka anak yang melanggar Pasal 362 KUHP

dalam proses penangkapan sampai dengan proses penahanan dalam

penyidikan perkara No. Pol.: LP/B/986/VI/2009/SPK I yang ditangani

oleh Polresta Surakarta adalah analisis kualitatif, yakni cara analisis data

melalui pemilihan data yang menghasilkan data deskriptif, yakni apa yang

dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata

yang diteliti dipelajari secara utuh. (Soerjono Soekanto, 2008 : 251).

Penulis memperoleh data dari responden secara tertulis atau

lisan, kemudian dikumpulkan. Langkah berikutnya adalah mencari

hubungan dengan data yang ada dan disusun secara logis, dan sistematis

dan yuridis, sehingga diperoleh gambaran secara jelas tentang

implementasi hak-hak tersangka anak yang melanggar Pasal 362 KUHP



oleh Polresta Surakarta.

Data dalam penelitian ini berupa data kualitatif, karena data-data

yang diperoleh berupa informasi dan merupakan sumber data deskriptif

mengenai penjelasan proses yang terjadi di lokasi penelitian. hal ini sesuai

pendapat Soerjono Soekanto bahwa analisis data kualitatif merupakan

suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu

apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku

nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono

Soekanto, 2008: 251).

Analisis data dalam penelitian kualitatif kebanyakan dilakukan di

lapangan, studi bersama dengan pengumpulan datanya. Dalam penyusunan

penelitian ini penulis menggunakan model analisis interaktif (interactive

analysis), yaitu suatu metode analisis data dimana ketiga komponen

analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan


commit to user

11

aktifitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses

pengumpulan data sebagai suatu proses siklus.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif

dengan interaktif model, yaitu komponen reduksi data dan penyajian data

dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data

terkumpul, maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan

dirasa kurang maka perlu ada verifikasidan penelitian kembali

mengumpulkan data dilapangan.

Menurut H.B. Sutopo, ketiga komponen tersebut adalah:

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah proses pemilihan perumusan, perhatian

pada penyederhanaan atau menyangkut data dalam bentuk uraian

(laporan) yang terinci dan sistematis, menonjolkan pokok-pokok yang

penting agar lebih mudah dikendalikan. Reduksi data merupakan suatu

bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, membuang yang

tidak perlu, yang akan memberikan gambaran yang lebih terarah

tentang hasil pengamatan danjuga mempermudah peneliti untuk

mencari kembali data itu apabila diperlukan.

b. Sajian Data (Data Display)

Sajian data adalah suatu rangkaian informasi yang

memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan (Bambang

Sumardjoko, 2003: 30). Sajian data diperlukan peneliti untuk lebih

mudah memahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan untuk

mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan

pemahamannya. Sajian data dapat berupa berbagai jenis matriks,

gambar/skema, jaringan kerja kaitan kegiatan.

c. Penarikan Simpulan dan Verifikasi (Conclution Drawing)

Sejak awal kegiatan pengumpulan data seorang peneliti sudah

harus memahami arti berbagai hal yang ditemui dengan melakukan

pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan,

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan


commit to user

12

berbagai proposisi. Kesimpulan atau verifikasi adalah upaya untuk

mencari makna terhadap data yang dikumpulkan dengan mencari pola,

tema, hubungan, persamaan, hal-hal lain yang sering timbul dan

sebagainya.

Gambar 1. Teknik Analisis Data

(HB. Sutopo, 2000 : 91-96)

7. Sistematika Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini akan disajikan latar belakang

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab tinjauan pustaka ini akan disajikan kerangka teori

yang dijadikan acuan dalam penelitian ini diantaranya pengertian

penyidikan, alasan-alasan diadakannya penyidikan, tindakan

penyidikan, tinjauan tentang anak, tinjauan tentang tersangka

anak, hak-hak tersangka anak dan diakhiri kerangka pemikiran.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian diantaranya

tentang (1) implementasi hak-hak tersangka anak yang

melanggar Pasal 362 KUHP dalam proses penangkapan sampai

Pengumpulan Data

Kesimpulan atau Verifikasi

Sajian Data Reduksi


commit to user

13

dengan proses penahanan dalam penyidikan perkara No. Pol.:

LP/B/986/VI/2009/SPK I yang ditangani oleh Polresta Surakarta.

(2) Kendala yang muncul dalam implementasi hak-hak tersangka

anak melanggar Pasal 362 KUHP dalam proses penangkapan

sampai dengan proses penahanan dalam penyidikan perkara No.

Pol.: LP/B/986/VI/2009/SPK I yang ditangani oleh Polresta

Surakarta. (3) Upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam

implementasi hak-hak tersangka anak yang melanggar Pasal 362

KUHP dalam proses penangkapan sampai dengan proses

penahanan dalam penyidikan perkara No. Pol.:

LP/B/986/VI/2009/SPK I yang ditangani oleh Polresta Surakarta.

BAB IV PENUTUP

Bab terakhir dalam penelitian ini adalah berisi simpulan dan

beberapa saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

14

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Penyidikan

a. Pengertian Penyidikan

Dalam skripsi ini dikemukakan pengertian-pengertian

penyidikan secara gramatikal serta secara yuridis. Secara gramatikal

dalam kamus besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka cetakan

kedua tahun 1989 halaman 837 dikemukakan bahwa yang dimaksud

dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur

oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku

tindak pidana. Asal kata penyidikan adalah sidik yang berarti periksa,

menyidik, menyelidik atau mengamat-amati. Secara yuridis dalam

Pasal 1 butir (2) KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan

penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak

pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pengertian penyidikan menurut para ahli hukum menyatakan

bahwa penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar

dengan pengertian opsproring (Belanda), investigation (Inggris) atau

penyiasatan atau siasat (Malaysia). Menurut De Pinto sebagaimana

dikutip oleh Andi Hamzah, menyidik (opsporing) berarti pemeriksaan

permulaan oleh pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang

segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang

sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum (Andi

Hamzah, 2000: 122).

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

KUHAP Pasal 1 butir (2) menentukan bahwa yang dimaksud dengan

penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan

14


commit to user

15

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.

Pekerjaan penyidikan dimaksudkan sebagai suatu persiapan

kearah pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam taraf penyidikan

diharapkan segala kegiatan untuk memperoleh jawaban sementara atas

pertanyaan apakah telah terjadi suatu perbuatan pidana, dan jika

demikian siapa pelakunya, dimana dan dalam keadaan bagaimana

perbuatan pidana itu dilakukan. Apabila dalam penyidikan ini didapat

hasil yang diharapkan dapat memberi jawaban atas pertanyaan tersebut

di atas maka tindakan dapat diteruskan dalam ujud penyidikan

lanjutan. Penyidikan yang baik yang hasilnya telah diuji dengan hukum

pembuktian menurut undang-undang, akan sangat membantu pada

berhasilnya pekerjaan penuntutan. Polisi dengan segala

kelengkapannya penyidikan dan pengusutannya diharapkan dapat

memperlancar tugas penyelesaian pengajuan perkara pidana ke

pengadilan yang akan dilakukan oleh kejaksaan.

Tugas penyidikan dan tugas penuntutan dalam suatu proses

penyelesaian perkara pada hakekatnya juga menggambarkan bahwa

tugas penyidikan adalah tidak lain daripada tindakan persiapan tugas

penuntutan (Yahya Harahap, 2008: 110).

Penyidikan dapat berupa pemanggilan, pemeriksaan, penyitaan,

maupun penahanan orang, yang kesemuanya erat hubunganya dengan

hak asasi seseorang. Memang tidak dapat disangkal lagi, bahwa

penyidikan itu bersifat inquisiator, dalam pemeriksaan tidak dilakukan

di muka umum sebagaimana dalam sidang pengadilan. Sehubungan

dengan sifat inquisitoir dalam penyidikan ini, perlu adanya aturan-

aturan untuk menjaga agar jangan sampai timbul ekses-ekses selama

pemeriksaan dalam penyidikan.

Penyidikan mencakup penyelidikan tindak pidana atau

pengaduan, memanggil, dan memeriksa saksi-saksi termasuk merubah


commit to user

16

status penahanan tersangka, menggeledah, menyita, memeriksa surat

yang dalam keadaan tertentu dapat meminta keterangan dari ahli,

membuat resume hasil penyidikan dan memberitahukan penyidikan

kepada penuntut umum.

Sebelum dilakukan kegiatan penyidikan akan dilakukan

penyelidikan, KUHAP memberi pengertian penyelidikan sebagai

serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menentukan suatu

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat

atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam

undang-undang ini. Tugas utama dari penyelidik adalah penerimaan

laporan dan pengaturan serta menghentikan orang yang dicurigai untuk

dilakukan pemeriksaan. Bermula dari pengertian penyelidikan

sebagaimana digariskan pada Pasal 1 angka 5 KUHAP tersebut, maka

dapat dikatakan bahwa penyelidikan adalah tindakan yang dilakukan

oleh pejabat penyelidik dalam rangka mempersiapkan suatu

penyelidikan terhadap suatu tindak pidana (Yahya Harahap, 2008:

101).

Hal ini dilatarbelakangi bahwa tidak setiap peristiwa yang

terjadi dan diduga sebagai tindak pidana menampilkan bentuknya

secara jelas sebagai tindak pidana, maka sebelum melangkah lebih

lanjut melakukan penyidikan dengan konsekuensi menggunakan upaya

paksa, perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data atau

keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang

terjadi tersebut benar merupakan suatu tindak pidana dan dapat

dilanjutkan dengan tindakan penyidikan. Oleh karena itu M. Yahya

Harahap (2008: 101) mengatakan bahwa penyelidikan merupakan

tindakan tahap pertama permulaan penyidikan, akan tetapi

penyelidikan bukanlah suatu tindakan atau fungsi yang berdiri sendiri

terpisah dari penyidikan.

Semua tindakan yang dilakukan dalam rangka proses

penyidikan di atas dibuat secara tertulis yang untuk selanjutnya


commit to user

17

diberkaskan dalam satu bendel berkas. Selanjutnya apabila penyidikan

dianggap sudah selesai barulah berkas perkara dikirimkan kepada

penuntut umum, berikut tersangka dan barang bukti. Jika oleh penuntut

umum dianggap telah cukup maka tugas dan wewenang penyidik telah

selesai, Sedangkan jika menurut penuntut umum masih terdapat

kekurangan, maka penyidik harus melengkapi kekurangan tersebut.

b. Beberapa Upaya yang Dimiliki Penyidik dalam Penyidikan

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai penyidik diberi

kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1) Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa

pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa

apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau

penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang

diatur dalam KUHAP (Yahya Harahap, 2008: 157). Polisi sebagai

penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan

penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan

pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti

permulaan yang cukup. Pelaksanaan tugas penangkapan

sebagaimana dimaksud dilakukan oleh penyidik dengan

memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka

surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas

tersangka dengan menyebutkan alasan penangkapan, tempat

dilakukan pemeriksaan serta uraian singkat perkara yang

dipersangkakan. Tembusan surat perintah penangkapan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada

keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Sedangkan

dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat

perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera

menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada

penyidik. Penangkapan dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari,


commit to user

18

setelah habis waktu 1 hari (1x24 Jam) maka tersangka wajib

dilepaskan atau dilakukan penahanan. Masa penangkapan tersebut

nantinya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan (Yahya

Harahap, 2008: 160).

2) Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di

tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim

dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur

dalam KUHAP (Yahya Harahap, 2008: 164). Polisi sebagai

penyidik berwenang melakukan penahanan atau penahanan

lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. Perintah

penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka

atau terdakwa yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi

manusia yang berat berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal

terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa

tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau

menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi pelanggaran

hak asasi manusia yang berat.

Penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan

paling lama 90 hari. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 hari oleh

Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. Dalam

hal jangka waktu sebagaimana dimaksud habis dan penyidikan

belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang

paling lama 60 hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan

daerah hukumnya. Sedangkan untuk kepentingan penuntutan

penahanan juga dapat dilakukan paling lama 30 hari. Jangka waktu

sebagaimana dimaksud dapat diperpanjang untuk waktu paling

lama 20 hari oleh Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah

hukumnya (Yahya Harahap, 2008: 185 - 191).


commit to user

19

3) Penggeledahan

Penggeledahan terdiri dari penggeledahan rumah dan

Penggeledahan Badan. Penggeledahan rumah adalah tindakan

penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat

tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau

penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang

diatur dalam KUHAP, sedangkan Penggeledahan badan adalah

tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau

pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada

pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita (Yahya Harahap,

2008: 251).

4) Penyitaan.

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk

mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya

benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud

untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan

peradilan (Yahya Harahap, 2008: 264).

c. Hubungan antara Penyelidikan dan Penyidikan

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa

penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan (Pasal 1 butir

5). Dengan demikian fungsi penyelidikan dilaksanakan sebelum

dilakukan penyidikan, yang bertugas untuk mengetahui dan

menentukan peristiwa apa yang telah terjadi dan bertugas membuat

berita acara serta laporan yang nantinya merupakan dasar permulaan

penyidikan.

d. Pejabat Penyidik

Penyidik menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang KUHAP pada Pasal 1 ayat (1) adalah Pejabat Polisi negara

Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi


commit to user

20

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan,

maka yang melakukan tugas sebagai penyidik adalah:

1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Penyidik pejabat polisi negara tersebut diangkat oleh Kepala

Kepolisian Republik Indonesia, yang dapat melimpahkan wewenang

tersebut kepada pejabat polisi lain. Sedangkan penyidik yang berasal

dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman

atas usul Departemen yang membawahi pegawai tersebut. Wewenang

tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman. Sebelum

pengangkatan Menteri Kehakiman harus terlebih dahulu meminta

pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia

(Yahya Harahap, 2008: 110).

Pejabat polisi merupakan penyidik utama di dalam perkara-

perkara Pidana disamping penyidik dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil,

hal ini telah diatur pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 6

ayat (1) huruf a dan b. Dalam pada itu, untuk mendukung tugas

Kepolisian sebagai penyidik, maka diatur pula di dalam KUHAP

kewajiban dan wewenang Pejabat Polisi dalam kegiatan penyidikan.

Hal ini dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun

2002 Tentang Kepolisian Negara. Dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP,

karena kewajibannya penyidik meiliki wewenang:

1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya

tindak pidana;

2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda

pengenal diri tersangka;

4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan

penyitaan;

5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;


commit to user

21

7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi;

8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya

dengan pemeriksaan perkara;

9) Mengadakan penghentian penyidikan;

10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang

bertanggungjawab.

e. Kepangkatan Penyidik

Berdasarkan Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara

Pidana yang mengatur tentang Syarat Kepangkatan dan Pengangkatan

Penyidik yang merumuskan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi

Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya

berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi atau Pejabat Pegawai Negeri

Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda

Tingkat I (Golongan 11/b) atau yang disamakan dengan itu. Dalam hal

di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian

yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena

jabatannya adalah penyidik.

Penyidik pembantu adalah pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua

Polisi. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya

berpangkat Pengatur Muda (Golongan 11/a) atau yang disamakan

dengan itu.

f. Alasan-Alasan Diadakannya Penyidikan

Bila terjadi peristiwa yang patut diduga merupakan tindak

pidana, alat negara atau penegak hukum (penyidik) wajib melakukan

penyidikan. Dalam melakukan tugas tersebut hukum acara pidana

memberikan wewenang kepada mereka untuk melakukan tindakan-


commit to user

22

tindakan yang pada hakikatnya merupakan pengurangan terhadp hak

azasi tersangka/terdakwa sebagai manusia. Tujuan penyidikan adalah

untuk menemukan siapa yang telah melakukan tindak pidana dan

mencari pembuktian kesalahan yang telah dilakukannya. Untuk

mencapai maksud tertentu maka penyidik dalam menghimpun

keterangan-keterangan sehubungan dengan fakta-fakta atau peristiwa

tertentu mengenai :

1) Faktor tentang suatu tindak pidana;

2) Identitas suatu tindak pidana;

3) Tempat yang pasti tindak pidana itu dilakukan;

4) Waktu terjadinya tindak pidana;

5) Apa yang menjadi motif tujuan serta maksud mengadakan tindak

pidana;

6) Identitas pelaku tindak pidana (Bawengan, 1977 : 54).

Penyidikan dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, tujuan

utamanya adalah untuk :

1) Mengetahui tindakan apa yang telah dilakukan.

2) Kapan tindak pidana itu dilakukan.

3) Di mana tindak pidana itu dilakukan.

4) Dengan apa tindak pidana itu dilakukan.

5) Bagaimana tindak pidana itu dilakukan.

6) Mengapa tindak pidana itu dilakukan.

7) Siapa pelakunya.

g. Tindakan Penyidikan

1) Penanganan dan pengolahan tempat kejadian perkara (TKP)

Penanganan tempat kejadian perkara (TKP) adalah tindakan

penyidik atau penyidik pembantu yang dilakukan di TKP, yang

menyelenggarakan kegiatan dan tindakan kepolisian yang

dilakukan di TKP, terdiri dari: tindakan pertama, dan pengolahan

TKP.


commit to user

23

2) Pencarian dan pengumpulan barang bukti

Pengumpulan dan pengambilan barang bukti dilakukan dilakukan

dengan cara yang benar disesuaikan dengan bentuk atau macam

barang bukti yang dapat berupa benda padat, cair dan gas.

3) Penindakan

Penindakan setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang

maupun benda yang ada hubunganya dengan tindak pidana yang

terjadi. Beberapa tindakan yang dilakukan proses penyidikan dapat

berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan,

penggeledahan dan penyitaan.

4) Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan,

kejelasan, dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau b

arang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah

terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun

barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan

dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan. Pemeriksaan dapat

dilakukan dengan cara interview, intergrasi, konfrontasi,

rekonstruksi, dan sebagainya.

5) Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

Para penyidik yang melaksanakan seluruh rangkaian proses

penyidikan kemudian menuangkan hasil penyidikan tersebut ke

dalam berita acara pemeriksaan (BAP) (Yahya Harahap, 2008:

134-149).

2. Tinjauan Mengenai Anak

a. Pengertian Anak

Pengertian anak berdasarkan pendapat masyarakat secara

umum adalah mereka yang masih berusia antara 13 sampai dengan 15

tahun dan belum kawin, umumnya masih tinggal bersama orang tua

(Ruslan, 2004 : 235). Menurut KUH Perdata Pasal 330, menerangkan

bahwa yang dikategorikan belum dewasa adalah bagi mereka yang


commit to user

24

belum genap berusia 21 tahun dan belum pernah kawin (Subekti, 2003

: 93). Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-

pndang Pokok Perkawinan makna dewasa tersirat dalam Pasal 7 yakni

“perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun

dan wanita mencapai umur 16 tahun.

Pengertian Anak menurut Pasal 1 sub 2 Undang-undang

Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Anak adalah

Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.

Pengertian Anak menurut Pasal 1 sub 1 Undang-undang Nomor 2

tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang

Mempunyai Masalah, Anak adalah Anak yang antara lain tidak

mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak

mampu, anak yang mengalami masalah kelakuan, dan anak cacat.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia memberikan definisi tentang anak sebagai berikut : setiap

manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah menikah

termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut

adalah demi kepentingannya. Sedangkan dalam Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan

batasan mengenai siapa yang dimaksud dengan anak yaitu seseorang

yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan. Dengan demikian pengertian menurut kedua peraturan ini

luas sekali, karena termasuk anak dalam kandunganpun diakui sebagai

seorang anak. Tentunya jika kepentingan hukum itu menghendaki.

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Peradilan Anak. Dalam Pasal 1 angka (1) merumuskan bahwa anak

dalam perkara anak nakal adalah orang yang telah mencapai umur 8

tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

Pengertian anak dalam Konvensi Hak Anak diartikan sebagai :

“For purpose of present Convention, a child means every human being

below the age eighteen years, under the law applicable to the child;


commit to user

25

majority is attained earlier”. (Yang dimaksud dalam Konvensi ini,

adalah setiap orang yang berusia di bawah delapan belas tahun, kecuali

berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak, ditentukan

bahwa usia dewasa dicapai lebih awal). Dengan demikian batasan usia

dewasa menurut Konvensi Hak-Hak Anak adalah 18 tahun dengan

pengecualian bahwa kedewasaan tersebut dicapai lebih cepat.

Sedemikian banyaknya pendapat-pendapat yang saling

berbeda-beda satu sama lain, adalah suatu bukti bahwa betapa

pentingnya untuk memahami pengertian tentang anak-anak / remaja.

Hal ini sangat berkaitan erat nantinya dengan proses peradilan atau

penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dan

remaja. Dari uraian tersebut penulis dapat menarik suatu pengertian

bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur delapan belas

tahun dan belum pernah kawin jadi walaupun anak belum mencapai

usia delapan belas tahun tetapi sudah menikah maka sudah dapat

dikategorikan dewasa.

b. Pertanggungjawaban Pidana Anak

Berbicara mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana

bagi anak pelaku tindak pidana, tentunya ini terkait dengan batas usia

minimal seorang anak untuk dapat dipertanggungjawabkan atas

perbuatannya. Untuk itu penting sekali diatur mengenai batas usia

minimum bagi anak dalam perlindungan anak di bidang hukum pidana.

Artinya kapan seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas

perbuatannya tersebut. United Nation Departemen of Public

Information (1984: 4) mengatakan bahwa :

“Usia minimum pertanggungjawaban kriminal berbeda secara

luas oleh karena sejarah dan budaya. Pendekatan akan

mempertimbangkan apakah seorang anak dapat berbuat sesuai

dengan komponen-komponen moral dan psikologis dari

pertanggungjawaban kriminal; artinya apakah seorang anak

berdasarkan atas kejernihan pikiran dan pemahaman individu


commit to user

26

dapat dianggap bertanggungjawab atas perilaku yang pada

dasarnya anti sosial. Jika usia pertanggungjawaban kriminal

ditetapkan terlalu rendah atau jika tidak ada batas usia yang

lebih rendah sama sekali, pengertian tanggungjawab tidak akan

memiliki arti. Pada umumnya terdapat suatu hubungan yang

dekat antara pengertian tanggungjawab terhadap perilaku

kriminalitas atau yang melanggar hukum pidana dengan hak-

hak serta tanggungjawab sosial lainnya.

Beijing Rules tidak menyebutkan secara pasti tentang kapan

seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Pengaturan mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana seorang

anak pelaku tindak pidana diatur dalam Rule 4.1 : in those legal

systems recognising the concept of the age of criminal responsibility

for juveniles , the beginning og the age shall not be fixed at too low an

age level, bearing in mind the facta of emotional, mental and

intelectual maturi. (dalam sistem hukum yang mengakui konsep batas

usia pertanggungjawaban pidana untuk anak pelaku tindak pidana,

permulaan batas usia pertanggungjawaban itu janganlah ditetapkan

terlalu rendah, dengan menyangkut faktor kematangan emosional

anak, mental dan intelektualitas anak. Dengan demikian Beijing Rules

ini memberikan kebebasan bagi tiap-tiap Negara untuk menentukan

sendiri mengenai batas usia pertanggungjawaban seorang anak yang

dapat dipertanggungjawabkan, namun harus melihat kenyataan

emosional dari anak, mental dan pikirannya tersebut. Dalam

commentary rule 2.2 Beijing Rules ini disebutkan bahwa batas usia

anak adalah usia 7 sampai 18 tahun, artinya mulai usia 7 tahun seorang

anak itu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya namun tidak

lebih dari 18 tahun.

Batas usia pertanggungjawaban pidana bagi anak dalam

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

adalah mulai 8 tahun sampai dengan 18 tahun. Hal ini sesuai dengan


commit to user

27

ketentuan Pasal 1 butir 1, yang mengatur mengenai batas usia

minimum bagi anak pelaku tindak pidana adalah 8 tahun. Batas usia

minimum ini menunjukkan bahwa mulai kapan seorang anak pelaku

tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Sedangkan usia 18 tahun menunjukkan batas usia maksimumnya,

artinya perkara anak tersebut akan disidangkan pada Pengadilan anak

atau Pengadilan dewasa.

Dalam Peraturan PBB lainnya yaitu United Nations Rules for

The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty disebutkan

bahwa : a juvenile is every person under the age of 18. The age limit

below which it should not be permitted to deprive a child of his or her

liberty should be determined by law; (Seorang anak adalah seseorang

yang berusia di bawah 18 tahun. Batas usia di bawah mana tidak

diijinkan untuk menghilangkan kebebasan seorang anak harus

ditentukan oleh Undang-Undang). Jadi terhadap seorang anak yang

umurnya kurang dari 18 tahun sebetulnya tidak dapat dijatuhi

hukuman pidana perampasan kemerdekaan, kecuali ditentukan lain

oleh peraturan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia dalam Pasal 45 dikatakan bahwa :

“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig)

karena melakukan perbuatan sebelum berumur enam belas

tahun, maka Hakim dapat menentukan: Memerintahkan yang

bersalah supaya dikembalikan kepada orang tuanya, walinya

atau pemeliharanya tanpa dijatuhi pidana apapun atau

memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada

Pemerintah tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan

merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut

dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519,

526, 531, 532, 536, 541 serta belum lewat dua tahun sejak

dinyatakan salah karena kejahatan atau salah satu pelanggaran


commit to user

28

tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap atau

menjatuhkan pidana.

Dengan demikian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak

diatur tentang batasan umur seorang anak pelaku tindak pidana mulai

dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Mengenai kepastian

tentang hal ini tidak disebutkan dalam Pasal 45 tersebut. Semuanya

diserahkan kepada keyakinan Hakim.

Terkait dengan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

tersebut menurut pendapat SR. Sianturi (1996: 157): bahwa sistem

pertanggungjawaban pidana anak yang dianut oleh KUHP (yang

berlaku sekarang ini) adalah sistem pertanggungjawaban yang

menyatakan bahwa semua anak (berusia 1 tahun sampai dengan 16

tahun), anak yang jiwanya sehat, dianggap mampu bertanggungjawab

dan dituntut.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak

menyebutkan secara eksplisit mengenai batas usia anak, akan tetapi

dalam Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada Hakim untuk

melarang "anak yang belum mencapai usia 17 tahun" untuk

menghadiri sidang. Sedangkan Pasal 171 a menentukan bahwa anak

yang belum berusia 15 tahun dan belum pernah kawin dapat memberi

keterangan tanpa sumpah. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana mengatur juga mengenai batas usia pertanggungjawaban anak

pelaku tindak pidana yaitu, pada Pasal 113 disebutkan bahwa :

(1) Anak yang belum mencapai umur 12 tahun melakukan

tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang

yang berumur antara 12 tahun dan 18 tahun yang

melakukan tindak pidana.

Ketentuan ini mengatur tentang batas umur minimum untuk

dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bagi seorang anak yang

melakukan tindak pidana. Penentuan batas usia 12 tahun didasarkan


commit to user

29

pada pertimbangan psikologis yaitu kematangan emosional, intelektual

dan mental anak. Seorang anak di bawah umur 12 tahun tidak dapat

dipertanggungjawabkan secara pidana dan karena itu penyelesaian

kasusnya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan

lainnya. ini Adanya batasan umur 12-18 tahun bagi pelaku tindak

pidana anak ini, memberi konsekuensi bahwa untuk seorang anak

pelaku tindak pidana yang berumur kurang dari 12 tahun tidak dapat

dipertanggungjawabkan. Hal ini memberikan kemajuan tersendiri

dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, yaitu dengan tidak

menetapkan batas usia yang terlalu rendah bagi anak pelaku tindak

pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan

demikian menurut konsep KUHP, yang menjadi subjek hukum adalah

anak yang berumur 12 tahun sampai 18 tahun, yang dapat

dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan

Anak dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa : Batas umur anak nakal

yang dapat diajukan ke sidang anak sekurang-kurangnya 8 (delapan)

tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum

kawin. Paulus Hadisuprapto (2008: 10) mengemukakan : “Batasan usia

terhadap seorang anak yang dapat dipertanggung-jawabkan terhadap

perbuatannya tersebut tidak ada keseragaman. Hal ini juga dijumpai

dalam perumusan batasan tentang pertanggungjawaban pidana anak di

berbagai negara. Di Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukan

batas umur antara 8 – 18 tahun, sementara 6 negara bagian

menentukan batas umur antara 8 – 17 tahun, ada pula negara bagian

lain yang menentukan batas umur antara 8 – 16 tahun. Sementara itu,

Inggris menentukan batas umur antara 12 – 16 tahun. Sebagian besar

negara bagian Australia menentukan batas umur antara 8 – 16 tahun.

Dari apa yang dikemukakan di atas mengenai batas usia

pertanggungjawabkan pidana bagi anak pelaku tindak pidana ini

memang tidak ada keseragaman. Hal ini tergantung dari masing-


commit to user

30

masing negara dalam melihat kematangan mental, intelektual dan

emosional seorang anak yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun

semuanya sudah mengacu dan sesuai dengan ketentuan yang

diamanatkan oleh The Beijing Rules, bahwa batasan usia seorang anak

yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya diserahkan

kepada masing-masing negara dengan mempertimbangkan keadaan

emosional, mental dan pikirannya. Begitu juga dengan peraturan di

Indonesia yaitu adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak telah mengacu pada The Beijing Rules dalam

menentukan batasan usia seorang anak yang dapat

dipertanggungjawabkan, walaupun masih ada kekurangannya.

3. Tersangka Anak

Anak yang melakukan tindak pidana menurut defenisi hukum

Nasional adalah ”orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai

umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah

kawin. ”Anak Nakal” Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan

terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun

menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat

yang bersangkutan.

Anak yang melakukan tindak pidana atau dalam praktek sehari-hari

di pengadilan disebut sebagai anak yang sedang berhadapan dengan

hukum, harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan

sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai

dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga tetap

dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa

tidak ditahan/dipenjarakan kalaupun dipenjarakan/ditahan, ia dimasukkan

dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama orang dewasa.

Untuk menjamin Perlindungan terhadap anak-anak yang

berhadapan dengan hukum ditetapkan sebagai kelompok anak yang

membutuhkan ”Perlindungan Khusus”. Menurut Undang-undang

Perlindungan Anak Pasal 64 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum


commit to user

31

dan anak korban tindak pidana. Bentuk perlindungan khusus tersebut

meliputi :

a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-

hak anak;

b. penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini;

c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;

d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;

e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan

anak yang berhadapan dengan hukum;

f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang

tua atau keluarga

g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan

untuk menghindari labelisasi.

Persoalan hukum tidak hanya menimpa orang-orang dewasa.

Anak-anak juga seringkali terbentur dengan persoalan hukum. Dan seperti

halnya orang dewasa, anak-anak juga berhak mendapat perlindungan

secara hukum. Perlindungan hukum ini tidak hanya diberikan kepada anak

yang menjadi korban dalam suatu maasalah hukum, tapi juga kepada anak-

anak yang menjadi pelakunya.

Berdasarkan penjelasan Pasal 15 Undang-undang Nomor 4 tahun

2004, peradilan anak itu berada di bawah peradilan umum, yang diatur

secara istimewa dan undang-undang pengadilan anak hanyalan masalah

acara sidangnya yang berbeda dengan acara sading bagi orang dewasa.

Pengadilan anak ada pada badan peradilan umum (Pasal 2 Undang-undang

Nomor 3 tahun 1997).

Undang-undang pengadilan anak dalam pasal-pasalnya menganut

beberapa asas yang membedakannya dengan sidang pidana untuk orang

dewasa. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut :

a. Pembatasan umum (Pasal 1 butir 1 jo Pasal 4 ayat (1))

Adapun orang yang dapat disidangkan dalam acara pengadilan anak

ditentukan secara limitatif, yaitu minimum berumur 8 tahun dan

maksumum 18 dan belum pernah kawin.


commit to user

32

b. Ruang lingkup masalah di batasi (Pasal 1 ayat 2), masalah yang dapat

diperiksa dalam sidang pengadilan anak hanyalah terbatas menyangkur

perkara anak nakal.

c. Ditangani pejabat khusus (Pasal 1 ayat 5, 6, dan 7)

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menentukan perakra anak nakal

harus ditangani oleh pejabat-pejabat khusus seperti :

1) di tingkat penyidikan oleh penyidik anak;

2) di tingkat penuntutan oleh penutut umum;

3) di pengadilan oleh hakim anak, hakim banding anak dan hakim

kasasi anak.

d. Peran pembimbing kemasyarakatan (Pasal 1 ayat 11)

Undang-undang Pengadilan Anak mengakui peranan dari :

1) pembimbing kemsyrakatan;

2) pekerja sosial dan;

3) pekerja sosial sukarela.

e. Suasana pemeriksaan kekeluargaan

Pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan dalam suasana

kekeluargaan. Oleh karena itu hakim, penuntut umum dan penasihat

hokum tidak memakai toga.

f. Keharusan splitsing (Pasal 7)

Anak tidak boleh diadili bersama dengan orang dewasa baik yang

berstatus sipil maupun militer, kalau terjadi anak melakukan tindak

pidana bersama orang dewasa, maka si anak diadili dalam sidang

pengadilan anak, sementara orang dewasa diadilan dalam sidang biasa,

atau apabila ia berstatus militer di peradilan militer.

g. Acara pemeriksaan tertutup (Pasal 8 ayat (1))

Acara pemeriksaan di sidang pengadilan anak dilakukan secara

tertutup ini demi kepentingan si anak sendiri. Akan tetapi putusan

harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

h. Diperiksa hakim tunggal (Pasal 11, 14, dan 18)

Hakim yang memeriksa perkara anak, baik ditingkat pengadilan

negeri, banding atau kasasi dilakukan dengan hakim tunggal.


commit to user

33

i. Masa penahanan lebih singkat (Pasal 44 - 49)

Masa penahanan terhadap anak lebih singkat dibanding masa

penahanan menurut KUHAP.

j. Hukuman lebih ringan (Pasal 22 – 32)

Hukuman yang dijatuhkan terhadap anak nakal lebih ringan daripada

ketentuan yang diatur dalam KUHP. Hukuman maksimal untuk anak

nakal adalah sepuluh tahun.

4. Hak-hak Tersangka Anak

Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Pasal

40 Konvensi Hak Anak yang berbunyi “Negara-negara peserta mengakui

hak setiap anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah

melanggar undang-undang hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara

yang sesuai dengan peningkatan martabat dan nilai anak, yang

memperkuat penghargaan anak pada hak-hak azazi manusia dan

kebebasan dasar dari orang lain dengan memperhatikan usia anak dan

hasrat untuk meningkatkan penyatuan kembali/reintegrasi anak dan

peningkatan peran yang konstruktif dari anak dalam masyarakat”.

Dalam Pasal 37 ayat b konvensi hak anak yang berbunyi: “Tidak

seorang anakpun akan dirampas kemerdekaannya secara tidak sah dan

sewenang-wenang. penangkapan, penahanan ataupun penghukuman

seorang anak harus sesuai dengan hukum dan akan diterapkan sebagai

upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang paling pendek”.

Kemudian dalam Pasal 37 ayat c Konvensi hak anak dinyatakan :

“Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara

manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaanya dan dengan

memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang seusianya”.

Di Indonesia hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum diatur

di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

diantaranya mengatur tentang pemeriksaan terhadap anak harus dalam

suasana kekeluargaan, setiap anak berhak didampingi oleh penasehat

hukum, tempat tahanan anak harus terpisah dari tahanan orang dewasa,


commit to user

34

penahanan dilakukan setelah sungguh-sungguh mempertimbangkan

kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat , hukuman yang

diberikan tidak harus dipenjara /ditahanan melainkan bisa berupa hukuman

tindakan dengan mengembalikan anak keorang tua atau walinya serta

Pasal-Pasal lainnya yang cukup memberikan perlindungan terhadap anak

yang berkonflik dengan hukum.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi

manusia (HAM) pada Pasal 66 juga mengatur hak anak yang berkonflik

dengan hukum. Demikian juga dalam Undang-undang Perlindungan Anak

yang baru disahkan pada tanggal 23 September 2002 Pasal 64 mengatur :

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik

dengan hukum dan anak korban tindak pidana merupakan kewajiban

dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

a. Perlakuan atas anak secara manusiawi dengan martabat dan hak-

hak anak.

b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;

c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;

d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi

anak;

e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan

anak yang berhadapan dengan hukum;

f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan

orang tua atau keluarga; dan

g. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan


(3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana


b. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;


commit to user

35

c. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media

massa dan untuk menghindari labelisasi;

d. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli,

baik fisik, mental, maupun sosial; dan

e. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai

perkembangan perkara.

Berdasarkan perundang-undangan yang diuraikan dan situasi

kondisi (fakta) yang terjadi selama ini, maka upaya penyelesaian masalah

anak yang berkonflik dengan hukum melalui upaya diversi dan keadilan

restorative (Restorative Justice) merupakan salah satu langkah yang tepat

bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

Tersangka mempunyai hak-hak sejak ia mulai diperiksa oleh

penyidik, meskipun seorang tersangka diduga telah melakukan suatu

perbuatan yang cenderung sebagai perbuatan negatif dan bahkan suatu

tindak pidana yang melanggar hukum bukan berarti seorang tersangka

dapat dilakukan semena-mena dan di langgar hak-haknya baik itu hak-hak

hukumnya,sehingga hak-hak tesebut harus dipenuhi oleh penyidik.

Tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh

KUHAP dari mulai Pasal 50 sampai dengan Pasal 68, hak-hak tersebut

antara lain meliputi:

a. Hak untuk segera diperiksa , diajukan ke pengadilan, dan diadili (Pasal

50 ayat (1), (2), (3) KUHAP).

b. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti

olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan

(Pasal 51 butir a dan b KUHAP).

c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan

hakim (Pasal 52 KUHAP).

d. Hak untuk dapat mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat

pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP).

e. Hak untuk mendapat nasehat hukum dari penasehat hukum yang

ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat


commit to user

36

pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati

dengan biaya cuma-cuma.

f. Hak tersangka atau terdakwa mengajukan saksi atau ahli yang

memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang

menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65 KUHAP).

Di samping hak-hak yang disebutkan diatas masih banyak lagi hak-

hak tersangka atau terdakwa yang lain, seperti bidang penahanan,

penggeledahan, dan sebagainya. Sebagai kesimpulan dari yang di

sampaikan diatas, ialah bahwa baik dalam pemeriksaan pendahuluan

maupun dalam pemeriksaan sidang pengadilan, telah berlaku asas akusator

(accusatoir). Andi Hamzah mengatakan bahwa asas akusator telah dianut

pada pemeriksaan pendahuluan, ialah adanya jaminan yang luas terutama

dalam hal bantuan hukum, sehingga dari sejak pemeriksaan dimulai,

tersangka sudah dapat meminta bantuan hukum, bahkan pembicaraan

tersangka dan penasehat hukumnya tidak didengar atau disaksikan oleh

penyidik atau penuntut umum, kecuali ialah tersangka didakwa melakukan

delik terhadap keamanan Negara (Andi Hamzah, 2000 :67).

Selain terdapat hak-hak tersangka tersebut, bila tersangkanya atau

terdakwanya adalah anak-anak maka berlakulah hak-hak tersangka khusus

untuk anak di bawah umur. Pengaturan mengenai hak-hak tersangka atau

terdakwa anak terdapat dalam Undang-undang Pengadilan Anak Pasal 45

ayat (4), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (3). Adapun hak-hak tersangka atau

terdakwa anak adalah:

a. Setiap anak nakal sejak saat tertangkap atau ditahan berhak mendapat

bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama

dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.

b. Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan

langsung dengan penasehat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh

pejabat yang berwenang.

c. Tersangka anak berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik

dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.


commit to user

37

d. Tersangka anak berhak segera di adili oleh pengadilan.

e. Untuk mempersiapkan pembelaan tersangka anak berhak untuk

diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya

tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan

dimulai.

f. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka

anak berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik

atau hakim.

g. Tersangka atau terdakwa anak berhak untuk mengusahakan dan

mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlihan khusus

guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Dengan diaturnya hak-hak diatas walaupun tersangka atau terdakwa masih

anak-anak, petugas pemeriksa tidak boleh menghalang-halangi

penggunaannya, dan sebaiknya sejak awal pemeriksaan ha-hak tersebut

diberitahukan (Gatot Supramono, 2000 :27).

B. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Tindak Pidana melanggar Pasal 362 KUHP

Perkara: No Pol. LP/B/986/VI/2009/SPK I

Tersangka Anak

Kendala

KUHAP UU No 4 Th 1979 ttg Kesejahteraan Anak UU No 3 Th 1997 ttg Pengadilan Anak UU No 2 Th 2002 ttg Kepolisian RI UU No. 23 Th 2002 ttg Perlindungan Anak

Hak-hak tersangka anak

Implementasi penyidikan

Penyelesaian


commit to user

38

Keterangan:

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki

orang dewasa, hak asasi manusia (HAM). Pemberitaan yang menyangkut hak

anak tidak segencar sebagaimana hak-hak atau isu gender yang menyangkut

hak perempuan. Perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut

memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkrit. Demikian juga upaya

untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar oleh negara, orang dewasa

atau bahkan orang tuanya sendiri, tidak bagitu menaruh perhatian akan

kepentingan masa depan anak. Padahal dapat diketahui bahwa anak

merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, asset keluarga,

agama, bangsa dan negara. Di berbagai negara dan berbagai tempat di negeri

ini, anak-anak justru mengalami perlakuan yang tidak semestinya, seperti

eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak, alat pemuas seks, pekerja anak,

ditelantarkan, menjadi anak jalanan dan sampai menjadi korban perang/

konflik bersenjata.

Peraturan perundang-undangan yang mendasari atas hak-hak anak

sebagai tersangka diantaranya KUHAP, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979

tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

RI, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dari peraturan-peraturan yang telah dibuat ini idealnya dijadikan dasar yuridis

dalam memberikan pemenuhan perlindungan terhadap anak.

Dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap kepentingan-

kepentingan anak khususnya dalam hal proses penyidikan pra peradilan, salah

satu upaya yang dilakukan negara yaitu dalam hal penanganan hukum

terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dalam ketentuan Pasal 40

Undang-undang Pengadilan Anak, ditentukan bahwa hukum acara pengadilan

anak mengacu kepada hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain di

dalamnya. Dengan demikian ketentuan yang terdapat dalam KUHAP berlaku


commit to user

39

baik secara teoritik maupun praktik. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasannya

apabila seorang anak telah melakukan suatu tindak pidana dan diproses oleh

kepolisian dan kejaksaan, maka anak tersebut masih sebagai tersangka dan

bila telah diperiksa oleh pengadilan maka anak tersebut berubahlah statusnya

menjadi terdakwa. Dari hal ini dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini

nantinya hanya akan membahas persoalan tersangka anak, yaitu ketika ia

masih dalam pemprosesan oleh penyidik kepolisian.

Dari beberapa macam hak-hak yang dimiliki oleh seorang tersangka

anak, dalam hal ini dapat digolongkan bahwa seorang tersangka anak

mempunyai hak-hak yang khusus selama ia menjalani proses pemeriksaan

pendahuluan oleh pihak penyidik. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;

2. Hak-hak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan

yang dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial;

3. Hak untuk mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat

hukum sejak saat ditangkap atau ditahan, selama dalam waktu dan pada

setiap tingkat pemeriksaan;

4. Hak untuk menyatakan pendapat;

5. Hak untuk berhubungan langsung dengan penasehat hokum dengan

diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang;

6. Hak pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak;

7. Hak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat

diajukan kepada penuntut umum;

8. Hak untuk segera diadili oleh pengadilan;

9. Hak untuk pemberitahuan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti oleh

anak tentang apa yang disangkakan/didakwakan kepadanya;

10. Hak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim

pada saat pemeriksaan tingkat penyidikan dan pengadilan;


commit to user

40

11. Hak untuk mendapatkan juru bahasa apabila sang anak tidak paham

bahasa Indonesia;

12. Hak mendapat penerjemah apabila sang anak menderita bisu dan atau tuli;

13. Hak untuk memilih sendiri penasehat hukumnya;

14. Tersangka/terdakwa anak yang berkebangsaan asing berhak untuk

menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam

menghadapi proses perkaranya;

15. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk

kepentingan kesehatannya, baik berhubungan dengan proses perkara atau

tidak;

16. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang

mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka/

terdakwa anak guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan

atau usaha untuk mendapat bantuan hukum;

17. Hak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukumnya

menghubungi dan menerima kunjungan dari sanak keluarga dalam hal

yang tidak berhubungan dengan perkara, untuk kepentingan pekerjaan

ataupun kekeluargaan;

18. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan;

19. Hak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang

mempunyai keahlian khusus guna memberi keterangan yang

menguntungkan bagi dirinya;

20. Hak untuk memohon ganti kerugian dan rehabilitasi atas kerugian atau

penderitaan yang dialami.

Menurut Gatot Supramono (2000: 10), “penanganan perkara anak yang tidak

dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat, karena sistem

yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Anak

yang mendapat tekanan ketika pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung,

akan mempengaruhi sikap mentalnya.” Dengan ini maka, dalam menangani


commit to user

41

perkara anak terutama bagi para petugas hukum diperlukan perhatian yang

khusus, pemeriksaannya atau perlakuannya tidak dapat disama ratakan dengan

orang dewasa, perlu dengan pendekatanpendekatan tertentu sehingga si anak

yang diperiksa dapat bebas dari rasa ketakutan dan senantiasa mendapat rasa

aman. Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah

laku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak tidak boleh melupakan

kedudukan anak dengan segala karakternya yang khusus, dan perlu

diwujudkan adanya suatu peradilan yang benar-benar memperhatikan

kepentingan anak.


commit to user

42

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan menyajikan data yang di peroleh dalam

proses pengumpulan data mengenai masalah yang dikaji dalam penulisan

ini.Data tersebut di peroleh melalui studi kepustakaan dan analisis kasus.

Berdasarkan hasil pengkajian terhadap bahan-bahan hukum yang berhasil

dikumpulkan oleh peneliti, berikut ini merupakan paparan hasil penelitian.

1. Identitas Tersangka

Nama : Torik Syah Irawanto bin Sunaryadi alias Wawan

Tempat Lahir : Banyuwangi

Umur/Tanggal Lahir : 15Tahun/10 Oktober 1994,

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Agama Islam

Tempat Tinggal : Kramean Rt.01/Rw.04, Kelurahan Glenmor,

Kecamatan Kramean, Kabupaten Banyuwangi

Pekerjaan : Swasta, Pendidikan SD

2. Kasus Posisi

Bahwa tersangka TORIK SYAH IRAWANTO Bin SUNARYADI

alias WAWAN pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2009 sekira jam 18.30

WIB, atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Juni 2009, bertempat di

depan rumah Haryanto di Kelurahan Banyuanyar Rt. 02/Rw.09,

Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, atau setidak-tidaknya di suatu

tempat lain yang merupakan termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

Surakarta, telah melakukan tindak pidana dengan mengambil sesuatu

barang, yang sama sekali atau sebagian t5ermasuk kepunyaan orang lain,

dengan maksud akan memiliki barang dengan melawan hak terhadap

42


commit to user

43

barang milik Puji Suswanti yang berupa 1 (satu) unit sepeda angina/onthel

warna biru merk HEDGREEN.

Kronologi kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2009

sekira jam 18.30 WIB, tersangka mendatangi tempat parkir di depan

rumah Haryanto yang terletak di Kelurahan Banyuanyar Rt. 02/Rw.09,

Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dan mengambil sepeda angin dalam

keadaan tanpadikunci stang.

3. Pelaksanaan Penyidikan

a. Pemeriksaan di TKP

Dari hasil pemeriksaan di TKP tidak ditemukan bekas-bekas

pengrusakan yang diduga dilakukan oleh pelaku saat melakukan

pencurian, tidak ditemukan barang bukti lain milik pelaku.

b. Pemanggilan

Tanpa surat panggilan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi atas

nama SURYADI als PAK YADI, HARYANTO Bin UMAR

SLAMET, PUJI SUSWANTI als PUJI dan telah dituangkan kedalam

Berita acara pemeriksaan tanggal 30 Juni 2009.

c. Penangkapan .

Dengan Surat Perintah Penangkapan No. Po. : Sp. Kap/184/VI/2009/

Reskrim tanggal 30 Juni 2009 dilakukan Penangkapan terhadap

tersangka TORIK SYAH IRAWANTO als WAWAN Bin

SUNARYADI dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan.

d. Penahanan.

Dengan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP. Han/82/VII/2009/

Reskrim tanggal 1 Juli 2009, telah dilakukan Penahanan di Polresta

Surakarta atau di Rutan Surakarta atas nama tersangka : SYAH

IRAWANTO als WAWAN Bin SUNARYADI selanjutnya dibuatkan

Berita Acara Penahanan dan telah dilakukan permintaan perpanjangan

penahanan dengan surat Nopol. : B/ /VII/2009/Reskrim tanggal Juni

2009.


commit to user

44

e. Perpanjangan penahanan.

Dengan Surat perintah perpanjangan penahanan dari Kajari Surakarta

No.: tanggal telah dilakukan perpanjangan penahanan tersangka SYAH

IRAWANTO als WAWAN Bin SUNARYADI terhitung mulai tanggal

21 Juli 2009 sampai dengan 30 Juli 2009 dan telah dibuatkan berita

acara perpanjangan penahanan.

f. Penyitaan.

Dalam perkara pencurian ini telah dilakukan Penyitaan terhadap

barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda angina/onthel warna biru

merk HEDGREEN dan telah dimintakan persetujuan ijin sita dari

Pengadilan Negeri Surakarta dengan Surat penetapan penyitaan No. :

/SIP/Pen.Pid/2009/PN.Ska,selanjutnya dibuatkan berita acara

penyitaan.

g. Keterangan Saksi – Saksi

1. PUJI SUSWANTI als PUJI, Sragen 01 Mei 1980, Islam, Swasta,

Indonesia/Jawa, alamat Kel. Banyuanyar Rt.01/Rw.05, Kec.

Banjarsari, Kota Surakarta.

2. HARYANTO Bin UMAR SLAMET, Purwokerto, 05 Juli 1975,

Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Indonesia/Jawa, Pendidikan S1,

Alamat Kel. Banyuanyar Rt.04/Rw.9, Kec. Banjarsari, Kota

Surakarta.

3. SURYADI als PAK YADI, Surakarta 13 Desember 1958, Agama

Islam, Pekerjaan Swasta, Indonesia/Jawa, alamat Kel. Banyuanyar

Rt.04/Rw.19, Kec.Banjarsari, Kota Surakarta.

Masing-masing menerangkan dan membenarkan bahwa telah terjadi

pencurian 1 unit sepeda angin/onthel warna biru merk HEDGREEN

seharga Rp. 300.000, para saksi melihat seorang laki-laki naik sepeda

mini warna biru merk HEDGREEN dan selanjutnya saksi

menghentikan orang tersebut dan bertanya “ Kamu nyuri sepeda “ dan

dijawab “ Ya “ namun saat akan diamankan orang tersebut lari dan


commit to user

45

secara spontan saksi berteriak “Maling, maling, maling“ yang akhirnya

orang tersebut ditangkap oleh masyarakat dan langsung diserahkan ke

Polisi Polresta Surakarta. Tersangka ditangkap oleh masyarakat

didekat Masjid Muklis Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota

Surakarta yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah saksi.

h. Keterangan Tersangka

N a m a : TORIK SYAH IRAWANTO als WAWAN Bin

SUNARYADI, Banyuwangi, 10 Oktober 1994, Agama

Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SD, Kewarganegaraan

Indonesia/Suku Madura, alamat Kp.Kramean Rt.01/Rw.04,

Kel.Glenmor, Kec.Kramean, Kab.Banyuwangi..

Menerangkan dan membenarkan bahwa tersangka mengatakan bahwa

telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda angin/onthel warna

biru merk HEDGREEN pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2009 sekira

jam 18.30 wib, didepan rumah orang yang tidak diketahui pemilik dan

alamat rumah tersebut. Saat melakukan pencurian tanpa menggunakan

alat maupun sarana, namun pencurian tersebut sudah direncanakan dari

awal. Pada saat mengambil sepeda angin dari tempat parkir tidak

dalam keadaan dikunci stang, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh

tersangka tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya, yang

selanjutnya sepeda tersebut akan dibongkar untuk dibawa pulang dan

diserahkan kepada adiknya sebagai pengganti sepeda adiknya yang

telah hilang.

i. Penyitaan

Barang bukti yang telah disita dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit

sepeda angin/onthel warna biru merk HEDGREEN.

4. Analisa Pasal

Pasal 362 KUH Pidana : Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang

sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan


commit to user

46

maksud akan memiliki barang dengan melawan hak, dihukum karena

pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

Fakta – fakta yang memenuhi unsur :

a. Barang Siapa

Yang dimaksud barang siapa disini adalah semua warga negara

Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana di wilayah Hukum

Negara Republik Indonesia, dalam hal ini termasuk tersangka TORIK

SYAH IRAWANTO als WAWAN Bin SUNARYADI umur 15 tahun,

pekerjaan swasta yang bertempat tinggal di Kp. Kramean Rt.01/Rw.04,

Kel.Glenmor, Kec.Kramean, Kab.Banyuwangi.

b. Mengambil

Bahwa benar, tersangka TORIK SYAH IRAWANTO als WAWAN

Bin SUNARYADI pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2009 sekira jam

18.30 wib didepan rumah saksi HARYANTO ikut wilayah

Kel.Banyuanyar, Kec.Banjarsari, Kota Surakarta telah mengambil

sesuatu barang.

c. Sesuatu Barang .

Bahwa benar, barang yang telah diambil oleh pelaku berupa 1 (satu)

unit sepeda angin/onthel warna biru merk HEDGREEN.

d. Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda angin/onthel warna biru

merk HEDGREEN sama sekali bukan milik pelaku akan tetapi milik

saksi korban yaitu PUJI SUSWANTI .

e. Dengan maksud akan memiliki barang itu.

Bahwa benar perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan oleh

tersangka untuk dimiliki yang selanjutnya akan dibawa pulang dan

diberikan kepada adiknya sebagai pengganti sepeda adiknya yang telah

hilang.

f. Dengan melawan Hak.


commit to user

47

Bahwa benar perbuatan yang dilakukan tersangka TORIK SYAH

IRAWANTO als WAWAN Bin SUNARYADI yaitu melakukan

pencurian tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari

pemiliknya, sehingga dengan adanya peristiwa tersebut saksi

mengalami kerugian.

B. Pembahasan

Berdasarkan paparan hasil penelitian yang telah penulis sajikan di sub

bab sebelumnya maka akan di lakukan analisa data lebih lanjut sehingga akan

diperoleh pembahasan. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana

pencurian yang melanggar Pasal 362 KUHP dengan nomor perkara

LP/B/986/VI/2009/SPK I telah dilakukan tindakan proses penangkapan

sampai dengan penahanan.

1. Analisis Implementasi Hak-hak Tersangka Anak dalam Proses

Penangkapan Sampai Dengan Proses Penahanan dalam Penyidikan

Perkara No.Pol.:LP/B/986/VI/2009/SPK I

Guna mempermudah paparan atau rincian berikut peneliti gambarkan

skema analisa kasus.

Gambar 2. Skema Analisa Kasus.

Berdasarkan gambar di buat lebih rinci, peneliti paparkan terlebih

dahulu tentang kriteria hak-hak tersangka anak;

Kriteria Hak-hak Tersangka Anak dalam Undang-Undang

Pemenuhan Hak-hak Tersangka Anak Pada Kasus

No.Pol.:LP/B/986/VI/2009/SPK

Analisa Pemenuhan Hak-hak Tersangka Anak


commit to user

48

a. Kriteria Hak-hak Tersangka Anak dalam Undang-Undang

Kepolisian sebagai penyidik utama dalam proses tindak pidana

pada prinsipnya harus memperhatikan hak-hak yang melekat pada

tersangka anak yang telah diatur oleh KUHAP Pasal 50 - 68. Hak-hak

tersangka anak yang dijamin perlindungannya di Polresta Surakarta

selama proses penyidikan yaitu:

Tabel 1.

Hak-hak Tersangka Anak Berdasarkan KUHAP

Pasal Rumusan Pasal

50 Hak untuk segera di periksa, diajukan ke pengadilan dan di adili

51 Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya

tentang apa yang disangkakan dan apa yang di dakwakan

52 Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan

hakim

53 Hak untuk mendapat juru bahasa

54

&

55

Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan

56

&

57

Hak untuk mendapat nasehat hukum dari penasehat hukum yang ditunjuk

oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi

tersangka/terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma

58 Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang di

tahan.

59

&

60

Hak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang

serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat

bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk

berhubungan dengan keluarga.

61 Berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya

menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal

yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa

untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan

62 Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat menyurat dengan

penasehat hukumnya

63 Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima

kunjungan rohaniwan

65 Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi ahli

67 Hak untuk mengajukan upaya hokum

68 Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian


commit to user

49

Tabel 2.

Hak-hak Tersangka Anak Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002

Pasal Rumusan Pasal

16 Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan,

penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi

Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum

Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya

dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat

dilakukan sebagai upaya terakhir

59 Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung

jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi

darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok

minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau

seksual, anak yang diperdagangkan , anak yang menjadi korban

penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya

(napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdaganggan, anak

korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang

cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

64 Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum

sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik

dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan

tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum


a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan

hak-hak anak;

b. Penyediaan petugas pembimbing khusus pendamping khusus anak

sejak dini;

c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;

d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi

anak;

e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan

anak yang berhadap dengan hukum;

f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang

tua atau keluarga; dan

g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan



commit to user

50

Tabel 3.

Hak-hak Tersangka Anak Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1997

Pasal Rumusan Pasal

42 Hak untuk diperiksa dalam suasana kekeluargaan dan hak untuk

mendapatkan bimbingan kemasyarakatan

44 (6) Berhak untuk ditempatkan ruang tahanan secara khusus yang

diperuntukan bagi anak

45 (3) Berhak untuk ditempatkan secara terpisah dengan tahanan dewasa

45 (4) Berhak untuk mendapat pelayanan kebutuhan jasmani, rohani dan social

51 Berhak untuk mendapatkan bantuan hokum, hak untuk berhubungan

langsung dengan penasehat hokum tanpa didengar oleh pejabat

berwenang

Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia, hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk

kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan

sejak dalam kandungan, berhak untuk mendapatkan perlindungan

hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran,

perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan

orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung

jawab atas pengasuhan anak tersebut.

Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya

secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada

alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Setiap anak

berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka

pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat

kecerdasannya. Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam

peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan

peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan,

penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.


commit to user

51

Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan

untuk pelaku tindak pidana yang masih anak. Setiap anak berhak untuk

tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Penangkapan,

penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai

dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai

upaya terakhir.

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan

perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan

pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan

dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. Setiap anak yang

dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau

bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang

berlaku. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk

membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak

yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk

umum.

Perlindungan khusus diberikan kepada anak anak yang

berhadapan dengan hukum. Setiap anak berhak memperoleh

perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan

hukuman yang tidak manusiawi, berhak untuk memperoleh kebebasan

sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana

penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang

berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Setiap anak

yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan

secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa,

memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam

setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan

memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan

tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.


commit to user

52

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana

berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Negara dan

pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan

anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau

orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

b. Pemenuhan Hak-hak Tersangka Anak Pada Kasus No.Pol.:

LP/B/986/VI/2009/SPK I

Dalam suatu perkara hukum yang didalamnya melibatkan anak

di bawah umur sebagai tersangkanya maka pada proses penangkapan

sampai dengan penahanannya penyidik harus memperhatikan hak-hak

anak berdasarkan undang-undang.

Pemenuhan hak-hak anak dalam proses penyidikan dari

penangkapan sampai dengan penahanan di Kepolisian Resort Kota

Surakarta pada perkara nomor LP/B/986/VI/2009/SPK I telah

dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pada

proses penyidikan, sudah dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana

yang digunakan di Indonesia dan berdasarkan ketentuan KUHAP,

Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Undang-

undang Pengadilan Anak. Hal demikian tidak lepas karena yang

menjadi tersangkanya adalah anak, hal ini dapat dilihat dalam berita

acara pemeriksaan yang telah dibuat oleh penyidik dan ditanda tangani

pejabat yang berwenang di Kepolisian Resort Kota Surakarta yang

menyebutkan si pelaku benar-benar telah dipenuhi hak-haknya sebagai

tersangka anak.

Selain berdasarkan pada berita acara pemeriksaan penulis juga

telah melakukan wawancara dengan penyidik yang memeriksa perkara

tersebut. Dari hasil wawancara tersebut penyidik mengatakan telah

melakukan prosedur berdasarkan undang-undang dalam melakukan

penyidikan karena tersangkanya termasuk anak di bawah umur. Dari

wawancara tersebut penyidik mengambil langkah-langkah penyidikan


commit to user

53

yang berbeda dengan penyidikan orang dewasa. Langkah-langkah itu

antara lain :

1) Diberitahukan terlebih dahulu tentang apa yang disangkakan

kepadanya.

2) Penyidik menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak

tersebut dan melakukan pemeriksaannya dilakukan dengan

mengajaknya sembari bermain dengan suasana kekeluargaan.

3) Pemeriksaan dilakukan di ruangan yang khusus dan berbeda

dengan ruangan tempat pemeriksaan tersangka dewasa pada

umumnya.

4) Pada saat melakukan penyidikan penyidik menggunakan seragam

bebas, tidak menggunakan seragam polisi pada umumnya agar

tersangka lebih nyaman dan tidak merasa tertekan.

5) Penyidik mempersilahkan keluarganya untuk mendampinginya

pada saat dilakukan penyidikan karena tersangka menolak

didampingi oleh penasehat hukum dalam penyidikan tersebut.

6) Penyidik telah merahasiakan proses penyidikan terhadap perkara

ini agar tidak diketahui oleh media massa.

7) Penyidik juga menghadirkan anggota Balai Pemasyarakatan

(BAPAS) untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka karena

tersangka merupakan anak dibawah umur.

Wawancara tersebut dilakukan peneliti dengan nara sumber

adalah penyidik yang memeriksa perkara tersebut dengan di dampingi

oleh Kepala Unit Bidang Perempuan dan Anak AKP Sri Rahayu.

Penyidik mengatakan bahwa sebenarnya tersangka memberi

keterangan secara berbelit-belit dan cenderung mengarang cerita yang

tersangka sembunyikan kebenarannya, namun pada pemeriksaan kedua

yaitu ketika tersangka diperiksa dengan di dampingi oleh keluarganya

barulah pelaku mengakui segala perbuatannya tanpa adanya unsur

paksaan dan intimidasi dari pihak penyidik.


commit to user

54

Berdasarkan keterangan Bripka Ahmad Tri Hartono selaku

penyidik pembantu Polresta Surakarta yang menangani kasus Torik

Syah Irawanto, menerangkan selama proses penyidikan dari

penangkapan sampai dengan penahanan kondisi tersangka keadaannya

sehat, saat diperiksa menyatakan bersedia untuk diperiksa. Petugas

menanyakan apakah perlu didampingi penasehat hukum selama proses

penyidikan, dijawab langsung tidak perlu. Selama pemeriksaan,

tersanga tidak pernah tersenyum dan juru periksa tidak pernah

melakukan kekerasan fisik. Selama pemeriksaan tersangka anak,

petugas berusaha menguasai emosi dan tidak melakukan kekerasan

terhadap tersangka. Pemeriksaan tersangka anak di Polresta Surakarta

sudah disediakan ruang pelayanan khusus untuk perempuan dan anak

baik sebagai saksi, tersangka dan/atau korban.

c. Analisa Pemenuhan Hak-hak Tersangka Anak

Dalam hal setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari

sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang

tidak manusiawi, dalam prateknya hal tersebut telah dilakukan oleh

penyidik dalam memeriksa perkara pengenai persetubuhan yang

dilakukan oleh anak di bawah umur ini, hal ini dibuktikan dengan tidak

adanya luka pada tersangka pada saat selesai melakukan pemeriksaan,

adapun pemeriksaan yang dilakukan penyidik adalah pemeriksaan

dengan cara kekeluargaan, berdasarkan penyidik yang melakukan

penyidikan kepada penulis pada saat wawancara.

Dalam hal penangkapan, penahanan, atau tindak pidana

penjara anak hanya dilakukan apabila seseuai dengan hukum yang

berlaku, namun semua hal tersebut tidak dilakukan oleh penyidik

dikarenakan adanya permohonan tertulis dari orang tua tersangka agar

tidak dilakukan tindakan tersebut. ihak Polresta Surakarta selaku

penyidik perkara ini telah melakukan sesuai dengan prosedurnya,

terlihat dari penyidik yang juga menghadirkan anggota Balai


commit to user

55

Pemasyarakatan (BAPAS) untuk melakukan pemeriksaan terhadap

tersangka karena tersangka merupakan anak di bawah umur.

Penulis berpendapat bahwa hak-hak tersangka dalam perkara

ini tersangkanya adalah anak di bawah umur telah dipenuhi semuanya

baik itu hak-hak tersangka pada umumnya maupun hak-hak tersangka

anak dibawah umur bersadasarkan ketentuan undang-undang yang

menyebutkan bahwa anak di bawah umur yang berhadapan dengan

hukum harus lebih diperhatikan hak-haknya di bandingkan dengan

hak-hak tersangka dewasa pada umumnya. Meskipun tidak diatur

sanksi atas pelanggaran kewajiban, penyidik tetap harus meningkatkan

kemampuan profesional. Pejabat yang profesional adalah pejabat yang

mampu memberi pelayanan terbaik, mengetahui kewajiban, dan

mengetahui pula batas-batas kewenangan serta bekerja dengan tepat

dan selektif.

2. Kendala yang Muncul dalam Implementasi Hak-hak Tersangka Anak

dalam Proses Penangkapan Sampai Dengan proses Penahanan dalam

Penyidikan Perkara No. Pol.: LP/B/986/VI/2009/SPK I

Dalam melaksanakan suatu perundang-undangan sering kali

dijumpai beberapa permasalahan yang timbul, baik disebabkan karena

peraturannya yang kurang jelas maupun disebabkan faktor pelaksana

undang-undang dalam hal ini aparat penegak hukum kurang maksimal.

Implementasi hak-hak tersangka ditingkat penyidikan dalam

berbagai kasus yang terjadi diwilayah hukum Polresta Surakarta, tentunya

terdapat hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang ditemui selama

proses penyidikan, baik yang datang dari pihak penyidik sendiri maupun

dari pihak tersangka,yang dapat menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya

secara baik implementasi hak-hak tersangka. Adapun hambatan-hambatan

tersebut antara lain :


commit to user

56

a. Hambatan dari pihak Penyidik;

1) Profesionalisme, pengetahuan, dan pengalaman yang kurang dari

oknum penyidik merupakan hambatan yang sering terjadi dalam

implementasi hak-hak tersangka. Sikap-sikap seperti ini yang sering

kali membuat penyidik mengabaikan perlunya penghormatan

terhadap hak-hak tersangka selama proses penyidikan, sebagai

perwujudan dari asas Praduga tidak bersalah, sehingga tindakan

sewenang-wenang yang dilakukan terhadap tersangka lambat laun

akan hilang.

2) Perilaku dan tindakan aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik

dalam melakukan pemeriksaan bersikap arogan mereka

menganggap sebagai pemegang nasib tersangka, sehingga

pemeriksaan yang dilakukan terkadang menggunakan cara cepat

yaitu dengan cara pemerasan pengakuan terhadap tersangka dengan

menggunakan kekerasan dan tekanan mental

b. Hambatan dari pihak tersangka

1) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari tersangka tentang arti

pentingnya bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat

hokum sebagai pendampingan terhadap tersangka sejak ia

ditangkap, guna mendapatkan pembelaan secara dini.

2) Sikap tidak mau bekerjasama, tersangka tidak mau memberikan

keterangan yang dapat menjadikan terang suatu tindak pidana.

Tersangka terkadang juga dalam memberikan keterangan berbelit-

belit dan sifatnya selalu ingin menghindar dari tanggung jawab atas

perbuatan yang dilakukan oleh tersangka.

3) Tersangka tidak kooperatif biasanya bersikap pasif dan banyak

diam, sehingga tersangka beranggapan bahwa dengan sikap seperti

itu akan lebih sedikit fakta-fakta yang akan muncul yang dapat

menunjukkan keterlibatan tersangka.


commit to user

57

4) Keadaan Psikologi tersangka yang tertekan karena kesan

menakutkan yang dimiliki POLRI sebagai penyidik. Tersangka

seringkali merasa takut pada saat akan dilakukan pemeriksaan,

terlebih-lebih mereka yang baru pertama kali melakukan tindak

pidana.

5) Kurang pahamnya tersangka akan hak-hak yang dimiliki oleh

tersangka selama dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan.

Keadaan ini sering digunakan oleh pen yidik untuk mempercepat

proses penyidik

3. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala-kendala dalam

Implementasi Hak-hak Tersangka Anak dalam Proses Penangkapan

Sampai Dengan proses Penahanan dalam Penyidikan Perkara No.

Pol.: LP/B/986/VI/2009/SPK I

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang

termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan

Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan

bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita

bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh,

dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak

kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan

kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat,

pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih

memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai

landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada

pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya

merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam

memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.


commit to user

58

Adapun upaya mengatasi kendala-kendala dalam implementasi

hak-hak tersangka anak dalam proses penangkapan dan proses penahanan

dalam penyidikan yang dilakukan oleh Polresta Surakarta adalah:

a. Seorang penyidik harus mengetahui secara rinci dan jelas tentang

perbedaan hak-hak penyidikan terhadap tersangka anak dan tersangka

dewasa serta memilki kesadaran untuk penerapannya.

b. Pendidikan dan pelatihan tentang profesionalisme kerja perlu

diupayakan hal ini terkait dengan kinerja penyidik dalam melaksanakan

penyidikan khususnya dalam hal menangani kasus dengan tersangka

anak.

c. Dalam mendapatkan keterangan dari tersangka dilakukan pendekatan

terhadap tersangka anak, tidak seperti terhadap tersangka orang

dewasa.


commit to user

59

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Bahwa dari hasil penelitian mengenai implementasi hak-hak tersangka

sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam proses penangkapan

dan proses penahanan ditingkat penyidikan yang dilakukan di Polresta

Surakarta. Penulis mendapatkan informasi yang berharga mengenai

implementasi hak tersangka tersebut, namun secara implisit telah termuat

dalam mata kuliah hukum acara Pidana. Dari hasil penelitian tersebut penulis

dapat menarik kesimpulan, yaitu dari pembahasan yang telah diuraikan

penulis pada bab-bab terdahulu , maka berikut ini akan disampaikan beberapa

kesimpulan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini :

1. Implementasi hak-hak tersangka anak yang melanggar Pasal 362 KUHP



oleh Polresta Surakarta telah sesuai dengan hak-hak tersangka yang diatur

dalam KUHAP dan peraturan pelaksaannya. tersangka terkadang masih

belum mengerti mengenai hak-hak yang dimilikinya, apalagi terhadap

tersangka yang baru pertamakali diperiksa oleh penyidik. Pelaksanaan

penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di Polresta Surakarta telah sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, undang-undang dan

peraturan pelaksanaan lainnya. Hal ini dilakukan guna menghindari usaha-

usaha yang lebih mengutamakan tindakan kekerasan atau tekanan baik

fisik maupun mental yang berlebuhan yang dilakukan oleh penyidik.

2. Hambatan-hambatan yang dijumpai selama proses penangkapan sampai

dengan proses penahanan dalam rangka implemantasi hak-hak tersangka

ditingkat penyidikan adalah hambatan yang disebabkan oleh tersangka

yaitu ketidaktahuan tersangka akan hak-hak yang dimiliki, tersangka

dalam memberikan keterangan sering berbelit-belit dan tersangka tidak

59


commit to user

60

menunjukan sikap kooperatif dan hanya bersikap diam.sedangkan

hambatan yang muncul dari pihak penyidik adalah kurang prosefionalnya

oknum aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan, mereka hanya

memburu waktu tanpa menghormati hak-hak tersangka dan melakukan

tekanan-tekan baik secara fisik maupun mental hal ini dilakukan guna

mendapatkan pengakuan dari tersangka.

3. Upaya mengatasi hambatan yang dijumpai selama proses penangkapan

sampai dengan proses penahanan dalam rangka implemantasi hak-hak

tersangka ditingkat penyidikan adalah pendidikan dan pelatihan tentang

profesionalisme kerja perlu diupayakan hal ini terkait dengan kinerja

penyidik dalam melaksanakan penyidikan khususnya dalam hal menangani

kasus dengan tersangka anak. Perlu ditanamkan sikap sabar dalam

menghadapi dan mengumpulkan informasi dari tersangka. Dalam

mendapatkan keterangan dari tersangka dilakukan pelan-pelan, tidak

seperti tersangka orang dewasa.

B. Saran

1. Bahwa implementasi hak-hak tersangka dalam proses penangkapan dan

proses penahanan di tinggkat penyidikan yang dilakukan di Polresta

Surakarta. Seiring dengan semakin pentingnya supremasi hukum dan

penghormatan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh manusia maka

Implementasi hak-hak tersangka akan menjadi hal yang penting dan utama

yang harus dijamin oleh aparat penegak hukum khususnya dalam proses

pemeriksaan yang dilakukan ditingkat penyidikan supaya penggunaan-

penggunaan tekanan kekerasaan baik fisik maupun mental terhindari.

Pengakuan dari tersangka bukanlah suatu hal yang harus dikejar, tetapi

dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang kuat tersangka tidak bisa

menghindar dari tanggung jawab atas tindakan hukum yang dilakukan

oleh tersangka.


commit to user

61

2. Dalam mewujudkan implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan

asas Praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan ditingkat

penyidikan, aparat penegak hukum yang melakukan pemeriksaan haruslah

menganggap seorang.

3. Ketentuan yang mengatur mengenai proses beracara hukum di Indonesia

yaitu KUHAP segera dilakukan amandemen yang mencakup ketentuan

mengenai tata cara penyidikan terhadap tersangka yang masih anak di

bawah umur sehingga dapat dibedakan dengan penyidikan terhadap orang

dewasa agar hak-hak tersangka anak dan dewasa dapat terpenuhi secara

maksimal berdasarkan ketententuan tersebut.

4. Dalam perkara hukum yang melibatkan anak di bawah umur selain

memperhatikan hak-hak tersangka anak, perlu juga diatur lebih lanjut

mengenai hak-hak dari korban yang masih di bawah umur, sehingga tidak

muncul anggapan bahwa perlindungan pelaku anak di bawah umur terlalu

“over protective” dibandingkan dengan korbannya. Untuk itu diperlukan

SOP (Standart Operating Peocedure) dalam penanganan hak korban oleh

penyidik sebagai pedoman yang harus dilakukan.

5. Perlu dilakukannya pelatihan kepada penyidik yang berbasis pada

penyidikan terhadap anak di bawah umur yang sedang berhadapan dengan

hukum, sehingga penyidik yang memeriksa perkara yang di dalamnya

melibatkan anak di bawah umur dapat lebih mengenal karakteristik anak

dalam suatu proses penyidikan agar hasil penyidikannya lebih maksimal.


commit to user

62

DAFTAR PUSTAKA Andi Hamzah, 2000, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia

Indonesia, Jakarta. Bambang Sumardjoko, 2003, Metodologi Penelitian Kualitatif, Pragram

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bawengan, Gerson W. 1977, Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek,

Pradnya Paramita, Jakarta. Gatot Supramono, 2000, Hukum Acara Pengadilan Anak, Penerbit Djambatan,

Jakarta. Hadisuprapto, Paulus. 2008, Juvenile Delinquency: Pemahaman dan

Penanggulangannya, Citra Aditya Bakti, Bandung. HB Sutopo, 2000, Metode Penelitian Kualitatif, UNS Press, Surakarta. Miles, Matthew B dan Huberman, A.Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif.

Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, Universitas Indonesia. Jakarta. Sianturi, SR. 1996, Asas-asas Pidana di Indonesia dan Penerapanya, Alumni,

Bandung. Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. Subekti, R. 2003, Aneka Perjanjian, Pradnya Paramita, Jakarta. UNICEF, 2004, “Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan

Hukum”, Manual Pelatihan untuk Polisi. -----------, 2004, “Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan

Hukum”, Buku Saku untuk Polisi. Yahya Harahap, 2008, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,

Pustaka Kartini, Jakarta. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI


commit to user

63

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentan Pengadilan Anak Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tantang Perlindungan Anak. Peraturan KaPolri No. Pol. 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Polri.

Date post:	27-May-2019
Category:	Documents
Upload:	vuongdat
View:	216 times
Download:	0 times

IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA ANAK DALAM …/Implementasi...perpustakaan.uns.ac.id...

Documents