1

IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNGNOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

DAN LINGKUNGAN HIDUP(Studi Pada Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup

Kota Bandar Lampung)

AGUS ISKANDARDosen Universitas Terbuka Propinsi Lampung

ABSTRACTIndonesia is a unitary state with a Republican form , and the natural resourcestherein , should be maintained as much as possible for the prosperity of thepeople . In the management stages of Natural Resources and Environment ,each region has authority to mengelolaa natural resources and environment,based on the principle of local autonomy . For in Lampung Province itself themanagement of Natural Resources and Environment is regulated throughLampung Provincial Regulation No. 3 of 2006 on the Management of NaturalResources and Environment .Keywords : Implementation , Management of Natural Resources , Environment .

I. PENDAHULUANPengelolaan sumber daya

alam (SDA) merupakan keharusanbagi setiap negara, dalam mencapaikesejahteraan masyarakatnnya. Diindonesia sendiri, pengelolaan sumberdaya alam sebenarnya telah diatur didalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945,yang mengatakan bahwa, bumi, air,dan sumber daya alam yangterkandung di dalamnya dikuasai olehnegara yang di peruntukan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dari pasaltersebut jelas bahwa negara memilikiperan yang sangat penting dalamproses pengelolaan sumber daya alamdan lingkungan hidup, dengan tujuanuntuk kemaslahatan bersama. Hanyasaja apakah penerapan dari pasaltersebut benar-benar telah berjalan,ini tentu menjadi kegelisahan bagimasyarakat semua untuk

menganalisa, serta membuat sebuahkesimpulan mengenai keadaanobjektif di Negara Indonesia.

Berbagai persoalaan yangterjadi di Indonesia, baik itupermasalahan ekonomi, politik,maupun kebudayaan ini semua salingberkaitan dengan persmasalahanlingkungan.

Sebagai gambaran daripermasalahan lingkungan yangterjadi, dapat dilihat kejadiankebakaran hutan yang selalu terjadisetiap tahunnya di Indonesia tepatnyadi Provinsi Riau, sementara diProvinsi Lampung berada diperingkat sembilan dalam halkebakaran hutan meskipundampaknya tidak terlalu luas sepertiyang terjadi di Sumatera Selatan,Kalimantan ataupun Riau, karenapada umumnya kebakaran hutan dan

2

lahan di Lampung hanya sepertiilalang atau rumput-rumput kering.(http//:googleweblight.com/?lite_url=http://www.translampung.com/artikel-3610-lampung-peringkat-sembilan-kebakaran-hutan..aspx&ei=KP)

Lampung sendiri pengelolaansumber daya alam dan lingkunganhidup tidak terlapas dari permasalahnyang berdampak terhadap gejala-gejala sosial ataupun alam. Mulai dariproses pembangunan yang banyakmerusak keadaan alam sekitar,pembuangan limbah yang tidak sesuaiprosedur yang mengakibatkanpencemaran dan berdampak terhadapkondisi kesehatan masyarakat, izinpembangunan perusahaan yangbanyak tidak sesuai dengan AnalisisMengenai Dampak Lingkungan(AMDAL).

Negara Indonesia, yangmerupakan negara kesatuan,pengelolaan sumber daya alam diberikan kewenangan kepadapemerintahan daerah. Dalam prosespengelolaan sumber daya alamberdasarkan kewenangan daerah iniberlandaskan dari Pasal 18 UUD1945, yang lebih diperjelas melaluiUndang-Undang Nomor 9 Tahun2015 tentang perubahan kedua atasUndang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kemudian dalam tahapanpengelolaan sumber daya alam diProvinsi Lampung sendiri, telahdiatur didalam Peraturan Daerah(PERDA) Provinsi Lampung Nomor3 Tahun 2006 tentang PengelolaanSumber Daya Alam dan LingkunganHidup. Dalam Pasal 10 Perda Nomor

3 Tahun 2006 menjelaskan dalamproses pengelolaan sumber daya alamdan lingkungan hidup pemerintahdaerah mempunyai kewajiban untuk :a. Memelihara kelestarian fungsi

sumber daya alam dan lingkunganhidup serta mencegah,menanggulangi, dan melakukanpemulihan atas pencemaran dankerusakan sumber daya alam danlingkungan hidup.

b. Melibatkan masyarakat dalammenentukan kebijakan danpengaturan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

c. Memberikan informasi yang benardan akurat atas kegiatanpengelolaan sumber daya alam danlingkungan hidup.

d. Melakukan pendataan terhadapsetiap upaya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

e. Menumbuh-kembangkankesadaran masyarakat akantanggung jawabnya dalampengelolaan sumber daya alam danlingkungan hidup melaluipenyuluhan bimbingan,pendidikan, dan penelitian.

Dalam upaya memeliharakebersihan dan kemanfaatan sungai,ternyata masih mengalami banyakhambatan, dikarenakan prosespembangunan yang tidak berorientasiterhadap kesejahteraan masyarakat,salah satu contoh adalah pembangnanreklame bertiang di pinggiran sungaiWay Awi, Jalan Teuku Umar, KotaBandar Lampung memperparahkondisi sungai ketika memasukimusim penghujan, yangmenyebabkan kebanjiran dan

3

mengganggu kehidupan sosialmayarakat setempat.

Pengertian smber daya alamadalah kekayaan bumi, baik biotikmaupun abiotik yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhikebutuhan hidup manusia, dankesejahteraan manusia, misalnyatumbuhan, hewan, udara, air, tanah,bahan tambang angin cahaya mataharidan mikroba (jasad renik).(http://ridwanaz.com/umum/biologi/pengertian-sumber-daya-alam-macam-sda-dan-jenisnya/)

Jadi berdasarkan penjelasan diatas bisa diketahui bahwaPengelolaan Sumber daya Alam danLingkungan Hidup merupakan duapengertian yang terpisah, PengelolaanSumber Daya Alam merupakan suatukeharusan bagi manusia dalam upayamelanjutkan proses kehidupannya.Dengan demikian PengelolaanSumber Daya Alam dapat diartikansebagai upaya manusia atau dalamproses memanfaatkan kekayaan alamyang ada, dengan cara memproseshasil alam tersebut menjadi sesuatuyang bernilai lebih atau dapat menjadisesuatu yang dikonsumsi sehari-hari.Atau secara sederhana pengelolaanSDA dapat di artikan suatu prosespengelolaan bahan mentah menjadibarang jadi. Sedangkan PengertianLingkungan Hidup adalah Lingkungan Dari masyarakat setempat, dalamproses me langsungkan kegiatansosial masyarakat sehari-hari.

Menurut UU Nomor 32 Tahun2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Pasal 1 menjelaskan

Lingkungan hidup adalah kesatuanruang dengan semua benda, daya,keadaan, dan makhluk hidup,termasuk manusia dan perilakunya,yang mempengaruhi alam itu sendiri,kelangsungan perikehidupan, dankesejahteraan manusia serta makhlukhidup lain.

Lingkungan Hidup perluuntuk di kelola dan di lindungi karenapengelolaan dan perlindunganmerupakan kedua hal yang tidakdapat dipisahkan keterkaitannya.Dimana kedua hal tersebutmenimbulkan sebuah sebab akibat.

Yang terjadi saat ini adalahpengelolaan sumber daya alam seolahsudah tidak lagi memperdulikankelestariannya, sehingga memberikandampak buruk terhadap kualitaslingkungan hidup. Kesadaran manusiadalam proses pemanfaatan kekayaanalam hanya terfokus pada tujuanmemperkaya diri atau badan usaha,sehingga kerusakan yang di akibatkanmenimbulkan gejolak-gejolak yangberdampak terhadap alam sekitar danmasyarakat sosial.

Dalam upaya memberikanperlindungan dalam proses pengelolaansumber daya alam, diperlukan suaturumusan mengenai politik hukumlingkungan, yang harus menjadi acuandalam mengakomodir pemanfaatan dankelestarian dari sumber daya alam itusendiri.( Muhammad Akib, 2012: 6)

Dalam persfektif HhukumLingkungan, kesejahteraan yangmenjadi tujuan politik hukumnasional tidak cukup jika hanyadilandaskan terhadap prinsip negarahukum dan demokrasi, tetap juga

4

harus dilandaskan pada prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan.Prinsip pengelolaan lingkungan harusmenjadi arahan dalam pembuatan danpelaksanaan kebijakan lingkungan.Jika tidak, maka kesejahteraan yangdicapai tidak akan mampu bertahanlama karena sumber daya alamsebagai salah satu elemenpembangunan tidak dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Politik Hukum Lingkunganmerupakan arah kebijakan hukumyang ditetapkan oleh negara ataupemerintah untuk mencapai tujuanatau sasaran dari pengelolaanlingkungan hidup agar dapat mampumemberikan pemenuhan terhadapperlindungan dan pemanfaatansumber daya alam itu sendiri.

Tujuan dan sasaran tersebutadalah agar llingkngan tidak rusakatau tercemar dan tetap terjagakelestarian fungsinya untukmemelihara kelangsungan dayadukung dan daya tampung lingkungandalam rangka mencapai tujuan negaraIndonesia. Jika fungsi ini terganggumaka lingkungan akan rusak dantercemar, SDA akan menipis bahkanhabis yang pada akhirnya kesejahteraan rakyat yang menjadi salah satutujuan negara tidak akan tercapaisecara berkelanjutan.

Pengelolaan Sumber DayaAlam dan Lingkungan Hidup telahdiatur dalam konstitusi kenegaraankita, yaitu di Pasal 33 ayat (3)UUD1945, selanjutnya diatur dalamUU Nomor 32 Tahun 2009 tentangPPLH, kemudian di dalam PeraturanDaerah Provinsi Lampung Telah

diatur Melalui Perda Nomor 3 Tahun2006 tentang Pengelolaan SumberDaya Alam dan LingkungkunganHidup.

Sementara aturan yangberkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yangmenjadi pertimbangan pemberlakuanPeraturan Daerah Provinsi LampungNomo 3 Tahun 2006 yang pernah diberlakukan dan masih berlaku hinggasaat ini antara lain :a. Undang-undang Nomor 5 Tahun

1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok-Pokok Agraria.

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun1967 tentang Ketentuan PokokPertambangan.

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun1990 tentang Konservasi SumberDaya Alam Hayati danEkosistemnya.

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun1992 tentang Sistem BudidayaTanaman Pangan.

e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun1992 tentang Penataan Ruang.

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun1997 tentang PengelolaanLingkungan Hidup.

g. Undang-Undang Nomor 41Tahun1999 tentang Kehutanan.

h. Undang-Undang Nomor 7 Tahun2004 tentang Pengelolaan SumberDaya Air.

i. Undang-Undang Nomor 18 Tahun2004 tentang Perkebunan.

j. Undang-Undang Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan.

k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun2004 tentang Perimbangan

5

keuangan Pemerintah Pusat danDaerah.

l. Peraturan Pemerintah Nomor 27Tahun 1999 tentang AnalisaMengenai Dampak Lingkungan.

m. Peraturan Pemerintah Nomor 41Tahun 1999 tentang PengendalianPencemaran Udara.

n. Peraturan Pemerintah Nomor 150Tahun 2000 tentang PengendalianKerusakan Tanah Untuk ProduksiBiomassa.

o. Peraturan Pemerintah Nomor 4Tahun 2001 tentang Kerusakandan atau Pencemaran LingkunganHidup.

Berdasarkan peraturan yangmenjadi pertimbangan pembentukanPerda Provinsi Lampung tersebut diatas dapat diketahui bahwa dalampenyelengaraan sebuah aturan perlupertimbangan, terutama mengenaipengelolaan sumber daya alam.Dalam pengelolaan sumberdaya alamperlu pertimbangan yang matang,karena pengelolaan sumber daya alamberkaitan dengan dua dampak,antaralain dampak terhadapmasyarakat sosial dan yang palingutama terhadap keadaan alam ituseendiri.

Berdasarkan Undang-UndangNomor 32 Tahun 2009 tentangPengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan berkelanjutanadalah upaya sadar dan terencanayang memadukan aspek lingkunganhidup, sosial, dan ekonomi ke dalamstrategi pembangunan untukmenjamin keutuhan lingkungan hidupserta keselamatan, kemampuan,kesejahteraan, dan mutu hidup

generasi masa kini dan generasi masadepan.

Berdasarkan penjelasanundang-undang tersebut di atas dapatdisimpulkan bahwa perpaduan antaralingkungan hidup, sosial, danekonomi merupakan langkah yangdilakukan untuk mensejahterakankehidupan baik dari individu maupunkelompok-kelompok. Memadukanketigahal tersebut adalah suatuhalyang menjadi keharusan dalamkehidupan manusia. Upaya sadaryang dimaksud dalam undang-undangtersebut dimana pengelolaanlingkungan hidup di jalankan dalamupaya memenuhi kebutuhan hidupdari manusia. Upaya sadar dalamkonsep pembangunan berkelanjutantentu berkaitan dengan kesadaranakan pentingnya menjaga keseimbangan antara pengelolaan dan pelestariansumber daya alam itu sendiri. Dalamproses pembangunan berkelanjutantentu berkaitan dengan pengelolaansumber daya alam dan lingkunganhidup yang di jalani melalui metodeyang dapat mengedukasi masyarakatatau badan usaha yang ada diIndonesia, pengedukasian tersebuttentu melalu perizinan daripemerintah daerah setempat yangmengacu terhadap peraturan yangberlaku.

Izin lingkungan hidupmerupakan instrumen hukumadministrasi yang diberikan olehpejabat yang berwenang. Izinlingkungan berfungsi untukmengendalikan perbuatan konkretindividu dan dunia usaha agar tidakmerusak dan mencemarkan lingkungan.

6

Sebagai bentuk pengaturan langsungizin lingkungan mempunyai fungsiuntuk membina, mengarahkan, danmenertibkan kegiatan-kegiatan individuatau badan hukum agar tidakmencemarkan atau merusaklingkungan. ( Muhammad Akib, 2012:148)

Izin lingkungan berdasarkanpenjelasan di atas adalah suatu usahayang dilakukan pemerintah untukpengendalian dari pengelolaansumber daya alam dan lingkunganhidup. Pengelolaan perlu untk dikendalikan dalam tahapan menjagakeselarasan antara kehidupan manusiadan lingkungan sekitarnya. Dalamperizinan lingkungan itu tentu harusmemperhatikan Kajian LingkunganHidup Strategis (KLHS), RencanaPerlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup (RPPLH), sesaidengan ketentuan UUPLH Nomor 32Tahun 2009, agar tecipta pembangunan berkelanjutan seperti yangdiharapkan oleh semua masyarakata.Sehingga kemajuan persaingan duniausaha, teknologi, dan pertambahanjumla penduduk tidak menjadikendala dalam melanjutkanpengelolaan dengan tetap menjagakelestarin sumber daya alam danlingkungan hidup.

Pembangunan Indonesia yangsecara konsepsional dimulai pada tahu1969 (Repelita) tidak dapat dilepaskandari kebijakan ekonomi baru Indonesiadibidang permodalan, khususnya modalasing. Kebijaksanaan baru pembangunan ekonomi Indonesia diawali dengankebijaksanaan baru pembangunandibidang penanaman modal

berdasarkan UU No. 1 Tahun 1967tentang modal asing dan UU No. 6Tahun 1968 tentang Modal DalamNegeri. Kebijaksanaan dibidangpermodalan ini telah mengawalikonsepsi pembangunan Indonesia yangpelaksanaanya dimulai pada tahun1969. ( M. Daud Silalahi, 2001: 32)

Dalam pelaksanaan pembangunan sumber-sumber kekayaanalam Indonesia Harus digunakansecara rasional. Penggalian sumberkekayaan alam tersebut harusdiusahakan agar tidak merusak tatalingkungan hidup manusia,dilaksanakan dengan kebijaksanaanyang menyeluruh dan denganmemperhitungkan kebutuhan generasiyang akan datang.

Kemajuan teknologi dankomunikasi serta pertumbuhan jumlahpenduduk yang semakin besar,berdampak terhadap pengelolaansumber daya alam yang semakinmenjadi-jadi dan tidak memperhatikanlingkungan sekitar. Sehinggapembangnan berkelanjutan membutuhkan suatu konsepsi yang dapat merubahparadigma berfikir masyarakat untuklebih mencintai lingkungan dankelestarian sumber daya alamnya. ( M.Daud Silalahi, 2001: 36).

Tujuan dari pengelolaansumber daya alam dan lingkunganhidup dari perspektif pembangunanberkelanjutan, antara lain tercapainyakeserasian, keselarasan, dankeseimbangan antara manusia dansumber daya alam dan lingkunganhidup. Tercapainya kelestarian fungsisumb er daya alam dan lingkunganhidup untuk kepentingan generasi

7

masakini dan generasi masa depan.Terkendalinya sumber daya alamsecara bijaksana guna meningkatkankondisi sosial, ekonomi dan budayamasyarakat. Terciptanya kesadarandan kepekaan bagi semua pihakdidalam laipisan masyarakat akan artipenting dari sumber daya alam danlingkungan hidup sehingga dapatdimanfaatkan sesuai kebutuhanbersama.

Permasalahan yang hendakdibahas melalui tulisan ini bagaimanaImplementasi Pasal 4 PeraturanDaerah Provinsi Lampung Nomor 3Tahun 2006 Tentang PengelolaanSumber Daya Alam dan LingkunganHidup? apa yang menjadi faktorpenghambat implementasi Pasal 4Peraturan Daerah Provinsi LampungNomor 3 Tahun 2006 TentangPengelolaan Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup?II. PEMBAHASANImplementasi Pasal 4 PeraturanDaerah Provinsi Lampung Nomor3 Tahun 2006 tentang PengelolaanSumber Daya Alam danLingkungan Hidup

Berdasarkan hasil wawancaradengan Bapak Rejab sebagai KepalaBadan Pengelolaan dan PengendalianLingkungan Hidup Kota BandarLampung ( BPPLH) menyebutkan,bahwa yang dimaksud denganImplementasi secara sederhanaadalah pelaksanaan dari sebuah teori.Secara lebih rinci dijelaskan bahwaimplementasi merupakan suatutindakan sadar atau pelaksanaan darisebuah rencana yang telah disusunmenjadi sebuah konsepsi yang

sebelumnya sudah dipertimbangkansecara matang dan terperinci.

Dalam pengimplementasianPasal 4 di dalam Perda Nomor 3Tahun 2006 Provinsi Lampung yangmenjelaskan tujuan dari pengelolaanSDA adalah untuk pembangunanberkelanjutan dan berwawasanlingkungan yang digunakan untukkesejahteraan masyarakat. Berlandaskan dari Perda tersebut dijelaskanbahwa berdasarkan hirarkiperundang-undangan di Indonesia,dimana tidak boleh ada suatuperaturan yang bertentangan denganaturan yang ada di atasnya. Sehinggapemerintah Kota Bandar Lampungmembuat Peraturan Walikota Nomor82 Tahun 2012 yang berkaitan denganPengelolan Lingkungan Hidup yangdibuat berdasarkan Peraturan DaerahProvinsi Nomor 3 Tahun 2006tentang Pengelolaan Sumber DayaAlam dan Lingkungan Hidup.

Dijelaskan oleh beliau bahwayang dimaksud dengan pembangunanberkelanjutan adalah pembangunanyang memenuhi kebutuhan masa kinitanpa harus mengurangikemampuannya untuk memenuhi darikebutuhan generasi mendatang.Pembangunan berkelanjtan harusmemperhatikan pemanfaatanlingkungan hidup dan kelestariannyaagar kualitas lingkungan tetap terjaga.Karena kelestarian lingkungan hidupyang tidak terjaga akan menyebabkankemundran dari kualitas lingkunganhidup manusi atau turunnya kualitaslingkungan hidup sekitar, sehinggamenyebabkan daya dukung

8

lingkungan akan berkurang atauhilang.

Selanjutnaya disampaikanbahwa wawasan lingkungan adalahsuatu gambaran yang memperhatikanlingkungan sekitar. Mulai darikelestarian, pemanfaatan sampaidengan tujuan dari setiappembangunan yang bertujuan untukkesejahteraan mayarakat. Tetapisemua hal itu harus berdasarkan suatukerangka berfikir yangmengedepankan lingkungan sekitardemikianlah dijelaskan tentangwawasan lingkungan hidup.

Sementara dalam pengimplementasian Pasal 4 PerdaProvinsi Lampung Nomor 3 Tahun2006 tentang tujuan pengelolaansumber daya alam dalam harus sesuaidengan pembangunan berkelanjutandan berwawasan lingkungan hidup, dikota Bandar Lampung sejauh inisudah berjalan sesuai dengan apayang di harapkan, meskipun masihbanyak kekurangan dalampelaksanaan dilapangan, dikarenakanberbagai faktor. Faktor yang palingmendasari adalah kepedulianmasyarakat setempat terhadaplingkungan ini sangat kurang.

Selanjutnya berdasarkanwawancara dengan Martalena Sani,sebagai Sekretaris BPPLH kotaBandar Lampung, beliau menjelaskanfungsi BPPLH dalam prosespengelolaan sumber daya alam dalampembangunan berkelanjutan danberwawasan lingkungan hidup adalahmemberikan pengawasan danmenerima saran dari masyarakat,berkaitan dengan gejala yang timbul

dari masyarakat, yang disebabkanoleh proses pengelolaan sumber dayaalam.

Selanjutnya dijelaskan bahwalingkungan hidup dapat terjagaapabila Impementasi peraturanmengenai lingkungan hidup tepatguna namun apabila terjadi kelebihandalam pengelolaan maka akanmengalami kerusakan lingkungan.Oleh karena itu, diperlukanpengawasan secara terus menerussebagaimana diatur dalam PeraturanWalikota Bandar Lampung Nomor 23Tahun 2008 tentang Tugas, dan TataKerja BPPLH Kota Bandar Lampungdan Keputusan Kepala BadanPengelolaan Lingkungan HidupDaerah Provinsi LampungNomor:30/Skep/DK/II.04/2014tentang pembentukan tim pelaksanaProper Provinsi Lampung Tahun2014.

Kemudian dijelaskan bahwapengawasan pada umumnya memilikipengertian segala usaha atau kegiatanuntuk mengetahui dan menilaikenyataan yang sebenarnya mengenaitugas dan kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancaradengan Handi Setio Buono selakuStaf Wasdal dan Gakkum(Pengawasan Dampak Lingkungandan Penegakan Hukum). Dijelaskanbahwa dalam proses pembangunan dikota Bandar Lampung terkait dengansalah satu kegiatan usaha perhotelan,dalam hal ini yang disebutkan adalahHotel Novotel di Kota BandarLampung, sejauh ini sudah taat dalampelaksanaan UKL/UPL namunterdapat beberapa pelanggaran yang

9

pernah dilakukan oleh Hotel Novotel.Pelanggaran yang dilakukandiantaranya sebagai berikut:a. Tidak adanya papan informasi titik

kordinat tempat penyimpanansementara (TPS) limbah BahanBerbahaya dan Beracun (B3).

b. tidak terdapat perlengkapanKesehatan dan Keselamatan Kerja(K3) dan Pertolongan PertamaPada Kecelakaan (P3K).

c. Tidak adanya look book LimbahBerbahaya dan Beracun (B3) peritem dan diletakkan di blokmasing-masing item limbah.

d. Tidak mengirim ataumengeluarkan Limbah BahanBerbahaya dan Beracun (B3) yangsudah saatnya dikeluarkan.

Tetapi dalam prosespelanggaran rekomendasi yang tidakdijalankan oleh pelaku usaha ataukegiatan, BPPLH tidak memilikiwewenang untuk menutup suatukegiatan usaha melainkanmemberikan himbauan dan menerimasaran dari masyarakat. Sementarayang memiliki peran mengeksekusiadalah pihak Satuan Polisi PamongPraja (SATPOLPP) Kota BandarLampung yang telah diberi wewenangmelalui peraturam daerah yangberlaku.

Selanjutnya mengenaipengelolaan sumber daya alam di kotaBandar Lampung dijelaskan bahwa,salah satu pengelolaan SDA diBandar Lampung adalah mengenaiBukit Camang yang terletak diKecamatan Tanjungkarang TimurKota Bandar Lampung. BukitCamang merupakan bukit yang

memiliki fungsi sebagai daerahresapan air, namun saat ini bkittersebut telah dieksploitasi untukpengembangan permukiman mewahdan pertambangan galian C. Kegiatanpengembangan perumahan mewahdan pertambangan galian C di BukitCamang mengganggu kenyamananmasyarakat dan tidak ramahlingkungan, selain itu dijelaskan olehbeliau, penambangan di kawasantersebut berpotensi mempercepatterjadinya erosi, longsor atau bencanaalam lainnya. Selanjutnya dijelaskanbahwa BPPLH tidak pernahmemberikan izin penambangan diBukit Camang berdasarkan RencanaTata Ruang Wilayah (RTRW) KotaBandar Lampung.

Jadi penambangan di bukittersebut tidak sah menurut hukum,selain itu BPPLH setiap harimelakukan pemantuan selama duajam di Bukit Camang namun tidakpernah ditemukan prosespenambangan tesebut. BPPLH telahmelakukan teguran berkali-kalikepada pekerja pertambangan, namuntetap saja proses penambangan tetapberlangsung, ternyata Bukit Camangtersebut merupakan milikperseorangan sehingga BPPLH tidakada kewenanangan untuk melakukanperingatan terkecuali PemerintahKota Bandar Lampung membeliBukit Camang tersebut.

Berdasarkan penjelasan uraiantersebut di atas dapat dianalisis bahwaImplementasi Pasal 4 Perda ProvinsiLampung Nomor 3 Tahun 2006terkait dengan pengelolaan SDA danLingkungan Hidup adalah untuk

10

pembangunan berkelanjutan yangberwawasan lingkungan untukkesejahteraan masyarakat, sudahdapat dijalankan secara baik, dilihatdari kemajuan kota Bandar Lampungdibidang pendidikan, kesehatan, yangsemuanya ada kontribusi daripengelolaan sumber daya alam danlingkungan hidup melalui PendapatanAsli Daerah (PAD), meskipundilapangan masih banyakpermasalahan, mulai dari kurangnyakepedulian masyarakat terhadaplingkungan, dan kurangnyapemahaman masyarakat mengenairegulasi yang berkaitan denganpengelolaan sumber daya alam.

III. PEMBAHASANImplementasi Pasal 4 PeraturanDaerah Provinsi Lampung Nomor3 Tahun 2006 tentang PengelolaanSumber Daya Alam danLingkungan Hidup

Berdasarkan hasil wawancaradengan Bapak Rejab sebagai KepalaBadan Pengelolaan dan PengendalianLingkungan Hidup Kota BandarLampung ( BPPLH) menyebutkan,bahwa yang dimaksud denganImplementasi secara sederhanaadalah pelaksanaan dari sebuah teori.Secara lebih rinci dijelaskan bahwaimplementasi merupakan suatutindakan sadar atau pelaksanaan darisebuah rencana yang telah disusunmenjadi sebuah konsepsi yangsebelumnya sudah dipertimbangkansecara matang dan terperinci.Dalam pengimplementasian Pasal 4 didalam Perda Nomor 3 Tahun 2006Provinsi Lampung yang menjelaskan

tujuan dari pengelolaan SDA adalahuntuk pembangunan berkelanjutandan berwawasan lingkungan yangdigunakan untuk kesejahteraanmasyarakat. Berlandaskan dari Perdatersebut dijelaskan bahwaberdasarkan hirarki perundang-undangan di Indonesia, dimana tidakboleh ada suatu peraturan yangbertentangan dengan aturan yang adadi atasnya. Sehingga pemerintah KotaBandar Lampung membuat PeraturanWalikota Nomor 82 Tahun 2012 yangberkaitan dengan PengelolanLingkungan Hidup yang dibuatberdasarkan Peraturan DaerahProvinsi Nomor 3 Tahun 2006tentang Pengelolaan Sumber DayaAlam dan Lingkungan Hidup.

Dijelaskan oleh beliau bahwayang dimaksud dengan pembangunanberkelanjutan adalah pembangunanyang memenuhi kebutuhan masa kinitanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi dari kebutuhangenerasi mendatang. Pembangunanberkelanjtan harus memperhatikanpemanfaatan lingkungan hidup dankelestariannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Karena kelestarianlingkungan hidup yang tidak terjagaakan menyebabkan kemundran darikualitas lingkungan hidup manusiatau turunnya kualitas lingkunganhidup sekitar, sehingga menyebabkandaya dukung lingkungan akanberkurang atau hilang.

Selanjutnaya disampaikanbahwa wawasan lingkungan adalahsuatu gambaran yang memperhatikanlingkungan sekitar. Mulai darikelestarian, pemanfaatan sampai

11

dengan tujuan dari setiappembangunan yang bertujuan untukkesejahteraan mayarakat. Tetapisemua hal itu harus berdasarkan suatukerangka berfikir yangmengedepankan lingkungan sekitardemikianlah dijelaskan tentangwawasan lingkungan hidup.

Sementara dalam pengimplementasian Pasal 4 PerdaProvinsi Lampung Nomor 3 Tahun2006 tentang tujuan pengelolaansumber daya alam dalam harus sesuaidengan pembangunan berkelanjutandan berwawasan lingkungan hidup, dikota Bandar Lampung sejauh inisudah berjalan sesuai dengan apayang di harapkan, meskipun masihbanyak kekurangan dalampelaksanaan dilapangan, dikarenakanberbagai faktor. Faktor yang palingmendasari adalah kepedulianmasyarakat setempat terhadaplingkungan ini sangat kurang.

Selanjutnya berdasarkanwawancara dengan Martalena Sani,sebagai Sekretaris BPPLH kotaBandar Lampung, beliau menjelaskanfungsi BPPLH dalam prosespengelolaan sumber daya alam dalampembangunan berkelanjutan danberwawasan lingkungan hidup adalahmemberikan pengawasan danmenerima saran dari masyarakat,berkaitan dengan gejala yang timbuldari masyarakat, yang disebabkanoleh proses pengelolaan sumber dayaalam.

Selanjutnya dijelaskan bahwalingkungan hidup dapat terjagaapabila Impementasi peraturanmengenai lingkungan hidup tepat

guna namun apabila terjadi kelebihandalam pengelolaan maka akanmengalami kerusakan lingkungan.Oleh karena itu, diperlukanpengawasan secara terus menerussebagaimana diatur dalam PeraturanWalikota Bandar Lampung Nomor 23Tahun 2008 tentang Tugas, dan TataKerja BPPLH Kota Bandar Lampungdan Keputusan Kepala BadanPengelolaan Lingkungan HidupDaerah Provinsi LampungNomor:30/Skep/DK/II.04/2014tentang pembentukan tim pelaksanaProper Provinsi Lampung Tahun2014.

Kemudian dijelaskan bahwapengawasan pada umumnya memilikipengertian segala usaha atau kegiatanuntuk mengetahui dan menilaikenyataan yang sebenarnya mengenaitugas dan kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancaradengan Handi Setio Buono selakuStaf Wasdal dan Gakkum(Pengawasan Dampak Lingkungandan Penegakan Hukum). Dijelaskanbahwa dalam proses pembangunan dikota Bandar Lampung terkait dengansalah satu kegiatan usaha perhotelan,dalam hal ini yang disebutkan adalahHotel Novotel di Kota BandarLampung, sejauh ini sudah taat dalampelaksanaan UKL/UPL namunterdapat beberapa pelanggaran yangpernah dilakukan oleh Hotel Novotel.Pelanggaran yang dilakukandiantaranya sebagai berikut:a. Tidak adanya papan informasi titik

kordinat tempat penyimpanansementara (TPS) limbah BahanBerbahaya dan Beracun (B3).

12

b. tidak terdapat perlengkapanKesehatan dan Keselamatan Kerja(K3) dan Pertolongan PertamaPada Kecelakaan (P3K).

c. Tidak adanya look book LimbahBerbahaya dan Beracun (B3) peritem dan diletakkan di blokmasing-masing item limbah.

d. Tidak mengirim atau mengeluarkan Limbah Bahan Berbahaya danBeracun (B3) yang sudah saatnyadikeluarkan.

Tetapi dalam prosespelanggaran rekomendasi yang tidakdijalankan oleh pelaku usaha ataukegiatan, BPPLH tidak memilikiwewenang untuk menutup suatukegiatan usaha melainkanmemberikan himbauan dan menerimasaran dari masyarakat. Sementarayang memiliki peran mengeksekusiadalah pihak Satuan Polisi PamongPraja (SATPOLPP) Kota BandarLampung yang telah diberi wewenangmelalui peraturam daerah yangberlaku.

Selanjutnya mengenai pengelolaan sumber daya alam di kotaBandar Lampung dijelaskan bahwa,salah satu pengelolaan SDA diBandar Lampung adalah mengenaiBukit Camang yang terletak diKecamatan Tanjungkarang TimurKota Bandar Lampung. BukitCamang merupakan bukit yangmemiliki fungsi sebagai daerahresapan air, namun saat ini bkittersebut telah dieksploitasi untukpengembangan permukiman mewahdan pertambangan galian C. Kegiatanpengembangan perumahan mewah

dan pertambangan galian C di BukitCamang mengganggu kenyamananmasyarakat dan tidak ramahlingkungan, selain itu dijelaskan olehbeliau, penambangan di kawasantersebut berpotensi mempercepatterjadinya erosi, longsor atau bencanaalam lainnya. Selanjutnya dijelaskanbahwa BPPLH tidak pernahmemberikan izin penambangan diBukit Camang berdasarkan RencanaTata Ruang Wilayah (RTRW) KotaBandar Lampung.

Jadi penambangan di bukittersebut tidak sah menurut hukum,selain itu BPPLH setiap harimelakukan pemantuan selama duajam di Bukit Camang namun tidakpernah ditemukan proses penambangan tesebut. BPPLH telahmelakukan teguran berkali-kalikepada pekerja pertambangan, namuntetap saja proses penambangan tetapberlangsung, ternyata Bukit Camangtersebut merupakan milikperseorangan sehingga BPPLH tidakada kewenanangan untuk melakukanperingatan terkecuali PemerintahKota Bandar Lampung membeliBukit Camang tersebut.

Berdasarkan penjelasan uraiantersebut di atas dapat dianalisis bahwaImplementasi Pasal 4 Perda ProvinsiLampung Nomor 3 Tahun 2006terkait dengan pengelolaan SDA danLingkungan Hidup adalah untukpembangunan berkelanjutan yangberwawasan lingkungan untukkesejahteraan masyarakat, sudahdapat dijalankan secara baik, dilihatdari kemajuan kota Bandar Lampungdibidang pendidikan, kesehatan, yang

13

semuanya ada kontribusi daripengelolaan sumber daya alam danlingkungan hidup melalui PendapatanAsli Daerah (PAD), meskipundilapangan masih banyakpermasalahan, mulai dari kurangnyakepedulian masyarakat terhadaplingkungan, dan kurangnyapemahaman masyarakat mengenairegulasi yang berkaitan denganpengelolaan sumber daya alam.Faktor Penghambat ImplementasiPasal 4 Peraturan Daerah ProvinsiLampung Nomor 3 Tahun 2006tentang Pengelolaah Sumber DayaAlam dan Lingkungan Hidup

Berdasarkan wawancaradengan Ahmad Barmawi sebagaiKepala Bidang Penataan danPemanfaatan, menjelaskan bahwadidalam proses pelaksanaan dariamanat Perda Provinsi LampungNomor 3 Tahun 2006 di dalam Pasal4 tentang Pengelolaan SDA danLingkungan Hidup bertujuan untukmewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasanlingkungan dalam rangka mencapaikesejahteraan masyarakat mendapatbeberapa faktor penghambat, antaralain adalah :a. Keterbatasn sumber daya manusia

yang kompatiebel dalam pengawasan di lapangan. Keterbatasnsumber daya manusia tersebut disebabkan oleh keterbatasanpengetahuan berkaitan denganUUPLH.

b. Keterbatasan anggaran dalampelaksanaan pengawasan dilapangan, keterbatasan ini menyebabkan

ketidak profesionalan kerja dilapangan.

c. Kurangnya sarana dan prasaranadalam melakukan uji limbahseperti laboratorium dan peralatanpengawasan di lapangan.

d. Ketidak patuahan perusahaan atausuatu kegiatan dalam menjalankanrekomendasi yang telahdikeluarkan oleh BPPLH KotaBandar Lampung.

e. Kurangnya sosialisasi kepadapelaku usaha terkait denganundang-undang lingkungan hidup.

Selanjutnya dijelaskan oleh beliaubahwa selain daripada faktorpenghambat ada faktor yang palingmendukung yaitu keterlibatanmasyarakat luas, dalam mengawasipengimplementasian amanat Pasal 4tersebut di dalam Perda. Sesuaidengan Peraturan MenterriLingkungan Hidup Nomor 17 Tahun2012 yang menjelaskan pentingnyamasyarakat dalam pengawasanPengelolaan SDA dan LingkunganHidup serta keberlangsungan dariKelestarian lingkungan hidup itusendiri. Peranan masyarakat di KotaBandar Lampung berkaitan denganpengawasan adalah salah satunyaLSM yang bergerak di lingkunganhidup. Organisasi Mahasiswa yangberkaitan dengan kecintaan terhadapalam. sehingga sosialisasi terhadapmasyarakat mengenai aturan-aturantentang lingkungan hidup dan sumberdaya alam harus selalu di jalankanoleh pemerintah, agar kesadaranmasyarakat tebuka, akan pentingnyapembangunan berkelanjutan yangberwawasan lingkungan dalam rangka

14

mensejahterkan masyarakat.Dijelaskan bahwa faktor pendukunglainnya adalah mengenai izinlingkungan yang harus sesuai denganprosedur yang berlaku, izinlingkungan memiliki fungsi utamaizin lingkungan adalah bersifatpreventatif, yaitu pencegahanpencemaran yang tercermin darikewajiban-kewajiban yang dicantumkan sebagai syarat perizinan,selanjutnya fungsi represif yaituuntuk menanggulangi pencemaranatau kerusakan lingkungan yangdiwujudkan dalam bentuk pencabutanizin. Izin lingkungan tidak diwajibkankepada seluruh usaha atau kegiatan,melainkan hanya diwajibkan kepadausaha atau kegiatan yang wajibAmdal atau UKL-UPL.

Berdasarkan penjelasantersebut di atas dapat diketahui bahwaBanyak hal yang menjadi faktorpenghambat dalam proses pengimplementasian Pasal 4 PerdaProvinsi Lampung Nomor 3 Tahun2006, mulai dari keterbatasan sumberdaya manusia dalam kemampuannyamemahami peraturan yang menjadilandasan dalam proses pemanfaatankekayaan alam, kemajuan teknologiyang berdampak terhadap semakinmodernnya alat-alat produksipengelolaan kekayaan alam yangsangat berpengaruh terhadappemanfaatan kekayaan secaraberlebihan, sehingga orientasi daripengelolaan kekayaan alam tidak lagikarena kebutuhan hidup melainkanuntuk kekayaan individu, sehinggapotensi yang timbul adalah tidaklestarinya kekayaan alam dan

lingkungan hidup. Selain itukurangnya perhatian pemerintahterhadap anggaran penyelanggarapengawasan terhadap badan yangtelah dibuat , menyebabkan ketidakprofesionalan kerja sehingga banyakupaya transaksional dalammelaksanakan pengawasan.III.PENUTUP

Implementasi Pasal 4 PerdaProvinsi Lampung Nomor 3 Tahun2006 terkait dengan pengelolaansumber daya alam dan LingkunganHidup adalah untuk pembangunanberkelanjutan yang berwawasanlingkungan untuk kesejahteraanmasyarakat, sudah dapat dijalankansecara baik, dilihat dari kemajuankota Bandar Lampung dibidangpendidikan, kesehatan, yangsemuanya ada kontribusi daripengelolaan sumber daya alam danlingkungan hidup melalui PendapatanAsli Daerah (PAD), meskipundilapangan masih banyakpermasalahan, mulai dari kurangnyakepedulian masyarakat terhadaplingkungan, dan kurangnyapemahaman masyarakat mengenairegulasi yang berkaitan denganpengelolaan sumber daya alam.

Faktor penghambat dalamproses pengimplementasian Pasal 4Perda Provinsi Lampung Nomor 3Tahun 2006, antaralain keterbatasansumber daya manusia dalamkemampuannya memahami peraturanyang menjadi landasan dalam prosespemanfaatan kekayaan alam,kemajuan teknologi yang berdampakterhadak semakin modernnya alat-alatproduksi pengelolaan kekayaan alam

15

yang sangat berpengaruh terhadappemanfaatan kekayaan secaraberlebihan, sehingga orientasi daripengelolaan kekayaan alam tidak lagikarena kebutuhan hidup melainkanuntuk kekayaan individu, sehinggapotensi yang timbul adalah tidaklestarinya kekayaan alam danlingkungan hidup. Selain itukurangnya perhatian pemerintahterhadap anggaran penyelanggarapengawasan terhadap badan yangtelah dibuat , menyebabkan ketidakprofesionalan kerja sehingga banyakupaya transaksional dalammelaksanakan pengawasan.DAFTAR PUSTAKAA. BUKU-BUKUDeddy Supriady Bratakusumah,

Dadang Solihin, otonomiPenyelenggaraan PemerintahanDaerah, Gramedia PustakaUtama, Jakarta, 2011.

M. Daud Silalahi, Hukum LingkunganDalam Sistem PenegakanHukum Lingkungan Indonesia,Alumni, Bandung, 2001.

Muhammad Akib, politik HukumLingkungan Dinamika DanRefleksinya Dalam HukumOtonomi Daerah, RajawaliPers, Jakarta, 2012.

B. UNDANG-UNDANG DANPERATURAN LAIN

Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945.

Ketetapan MPR RI NomorIV/MPR/2000 tentangRekomendasi Kebijakan dalamPenyelenggaraan OtonomiDaerah.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun1999 junto Undang-undangNomor 1 Tahun 2004 tentangKehutanan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun2001 tentang Minyak dan GasBumi.

Undang-undang Nomor 32 Tahun2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH).

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015junto Undang-undang Nomor23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27Tahun 1999 tentang AnalisisMengenai Dampak Lingkungan(AMDAL).

Pertaturan Daerah Provinsi LampungNomor 3 Tahun 2006 tentangPengelolaan sumber Daya Alamdan Lingkungan Hidup.

C. SUMBER LAINDepartemen Pendidikan Nasional,

Kamus Besar BahasaIndonesia, Balai Pustaka,Jakarta, 2007

http//:googleweblight.com/?lite_url=http://www.translampung.com/artikel-3610- lampung-peringkat-sembilan-kebakaran-hutan..aspx&ei=KP,

http://ridwanaz.com/umum/biologi/pengertian-sumber-daya-alam-macam-sda-dan-jenisnya/,