1

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN

BERSAMA MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA HUTAN

PROGRAM IMPLEMENTATION OF FOREST COMMUNITY RESOURCE MANAGEMENT IN PERSPECTIVE VILLAGE COMMUNITY

EVELOPMENT IN REGENCY BLORA

Kristiyar Sri Gunawan1,Roland A.Barkey2, M.Abduh Ibnu Hajar3

1Dinas Kehutanan, Kabupaten Blora

2Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin Makassar 3Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin Makassar

Alamat Korespondensi: Kristiyar Sri Gunawan Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Jalan GOR No. 6 Blora 58213 Telepon: 0296-533230 HP : 081225380915 Email : kristiyar_s@yahoo.com

2

ABSTRAK

Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat pada dasarnya melakukan kerjasama dan koordinasi berbagai pihak serta peran aktif masyarakat dengan harapan untuk mewujudkan fungsi dan manfaat hutan dapat tercapai secara optimal dan proporsional. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang mendeskripsikan implementasi Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat desa hutan, menentukan peranan kelembagaan masyarakat desa hutan dan faktor-faktor yang mempengaruhi Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Kesatuan Pemangkuan Hutan Cepu Kabupaten Blora dengan lokus penelitian pada Lembaga masyarakat Desa Hutan Wana Tani Makmur Desa Nglebur Kecamatan Jiken dan Jati Bagus Desa Jomblang Kecamatan Jepon. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan informan, observasi dan telaah dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat desa hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Kesatuan Pemangkuan Cepu Kabupaten Blora masih terbatas pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan bagi hasil non kayu pada kegiatan penanaman, pemeliharaan, tumpangsari, dan keamanan. Peranan kelembagaan menentukan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Faktor yang mempengaruhi peranan suatu organisasi adalah tujuan yang jelas, struktur organisasi, dukungan atau partisipasi masyarakat, dan sistem nilai yang dianut. Peranan LMDH Wana Tani Makmur dan LMDH Jati Bagus dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat kurang maksimal karena masih bersifat pasif. Kedua kelembagaan tersebut sangat bergantung pada bagi hasil dalam melaksanakan semua kegiatan. Arahan perbaikan implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dilakukan dengan pengembangan usaha produktif masyarakat desa hutan, penguatan kelembagaan dan pola kemitraan antara masyarakat desa hutan dengan Perhutani di Kesatuan Pemangkuan Hutan Cepu Kabupaten Blora. Kata Kunci:program pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyaraka,pemberdayaan masyarakat, partisipasi.

ABSTRACT

Collaborative Forest Resource Management Program basically do the cooperation and coordination of various parties as well as the active role of the community in the hope to realize the functions and benefits of forests can be achieved optimally and proportionate. This research is a case study with a qualitative descriptive approach, which describes the implementation of Joint Forest Resources Management Program in the form of participation of the village community forests, determining the role of institutional rural forests and factors affecting Resource Program Collaborative Forest Management in Unity Forest Management Cepu Blora the locus of research on Village Community Institutional Wana Tani Makmur Nglebur prosperous village and subdistrict Jiken Jati Bagus Subdistrict A Village Jomblang Jepon. Data were collected by in-depth interviews with informants, observation and review of documentation. The results showed that people's participation in forest villages Joint Forest Resource Management in Cepu Blora Management Unit is still limited to the stages of implementation and utilization of non-timber revenue sharing the activities of planting, maintenance, intercropping, and security. The role of institutional determine the success of an organization in achieving its objectives. Factors affecting the role of an institution is a clear purpose, organizational structure, support or participation of the community, and the system's values. Role Wana Tani Makmur and Jati Bagus in Forest Management Program less than the maximum because they are passive. Both insitutionals are very dependent on the results in carrying out all activities. Implementation of remedial directives Forest Management Programme conducted by the development of productive enterprises of forest villagers, and institutional strengthening partnerships between forest villagers with Perhutani in Cepu Forest Management Unit Blora.

Keywords: program management of forest resources with the community,community development, participation.

3

PENDAHULUAN

Konsep hutan untuk kesejahteraan masyarakat (forest for people) merupakan usaha

pemanfaatan nilai ekonomis hutan yang seimbang dengan upaya pelestarian lingkungan

hidup sehingga hutan dapat dimanfaatkan secara adil dan berkelanjutan. Dalam pengelolaan

sumber daya hutan yang paling sering terlihat konflik antara masyarakat sekitar hutan

dengan pengelola hutan, yaitu pemerintah dan swasta yang dianggap mempunyai

otoritas dalam mengeksploitasi sumberdaya hutan. Eksploitasi tersebut mengakibatkan

kerusakan hutan semakin parah dan meluas (Dunggio dkk.,2009). Salah satu solusi dalam

penyelesaian konflik tersebut yakni adanya pendekatan penyertaan masyarakat dalam

pengelolaan sumberdaya hutan. Untuk mengantisipasi adanya peningkatan gangguan hutan,

Perhutani menerapkan beberapa kebijakan baru secara multi sektoral terkait dalam

pengelolaan hutan yaitu program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.

Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat merupakan paradigma

baru pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat lokal sebagai suatu sistem

pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan dengan jiwa berbagi antara Perum Perhutani,

masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan dalam pembangunan kehutanan

dengan kerjasama dan koordinasi berbagai pihak serta peran aktif masyarakat untuk

mewujudkan fungsi dan manfaat hutan dapat tercapai secara optimal dan proporsional.

Program ini dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan

memadukan aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional dengan pemberdayaan

masyarakat desa hutan melalui perekonomian untuk mencapai kesejahteraan dan

kemandirian.

Implementasi program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat

ditujukan untuk membangun sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang selaras dengan

tipologi sosial (masyarakat), tipologi fungsional (eksistensi hutan), dan tipologi spasial

(wilayah) yang bersifat lokal spesifik. (Iqbal dkk., 2008) Salah satu unsur keberhasilan

pelaksanaan program ini adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk Lembaga Masyarakat

Desa Hutan ( LMDH).

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas maka tujuan penelitian ini adalah (1)

mendeskripsikan implementasi Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama

Masyarakat (PHBM) dalam bentuk partisipasi masyarakat desa hutan, (2) menentukan

peranan kelembagaan masyarakat desa hutan, dan (3) memberikan rekomendasi dan arahan

perbaikan terhadap implementasi Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama

Masyarakat di KPH Cepu Kabupaten Blora.

4

METODE

Lokasi dan Desain Penelitian Penelitian ini dilakukan mulai dari pertengahan Oktober sampai pertengahan Desember

2012. Lokasi penelitian adalah dua desa di Kabupaten Blora yang berada di wilayah pangkuan hutan

Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Cepu yaitu Desa Nglebur Kecamatan Jiken dan Desa

Jomblang Kecamatan Jepon. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif

deskriptif, yang mendeskripsikan implementasi Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan

Bersama Masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat desa hutan, menentukan peranan

kelembagaan masyarakat desa hutan dan faktor-faktor yang mempengaruhi Program

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Kesatuan Pemangkuan Hutan Cepu

Kabupaten Blora. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis deskriptif pada

pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Kesatuan Pemangkuan

Hutan Cepu Kabupaten Blora untuk menggambarkan dan menguraikan keadaan atau

kenyataan yang sebenarnya di daerah atau lokasi penelitian secara sistematis, aktual dan

akurat mengenai fakta-fakta dan hubungan antara fenomena yang diteliti

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah

data yang diperoleh melalui studi dokumen dan publikasi yang diterbitkan oleh instansi atau

lembaga yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder yang diambil dari LMDH Wana

Tani Makmur Desa Nglebur dan LMDH Jati Bagus Desa Jomblang, Perum Perhutani KPH

Cepu dan instansi terkait diantaranya : akta pendirian LMDH, akta perjanjian kerjasama,

profil LMDH Wana Tani Makmur dan LMDH Jati Bagus, wilayah pangkuan hutan Desa

Nglebur dan Desa Jomblang, rencana dan realisasi penerimaan dan laporan penggunaan

dana bagi hasil, program instansi terkait Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat

(PHBM). Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian melalui

metode observasi yang mendukung hasil wawancara atau kuisioner, wawancara langsung.

Data yang dimaksud meliputi pelaksanaan prinsip Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama

Masyarakat (PHBM) oleh pihak terlibat dan data pendukung materi penelitian seperti

pendapatan, bagi hasil hutan (sharing kayu), persepsi dan partisipasi pihak terlibat, usaha

produktif masyarakat desa hutan.

5

Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk menyederhanakan hasil penelitian sehingga mudah

dipahami dan diintrepretasikan. Interpretasi hasil penelitian dilakukan untuk menjawab

pertanyaan penelitian. Proses analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan

pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif tidak dapat

dipisahkan dari pengumpulan data. Ketika data mulai terkumpul maka proses analisis akan

segera dilakukan untuk keperluan proses pengumpulan data selanjutnya.

HASIL

Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat

Pengelolaan hutan diharapkan dapat memberikan manfaat secara lestari (sustainable),

produktif, adil (equitable) dan efisien bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu

bentuk kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Perhutani untuk menangani masalah

pengelolaan hutan adalah program PHBM. Perhutani mencetuskan program PHBM pada

tahun 2001.

Kegiatan dalam program PHBM meliputi kegiatan di dalam kawasan dan di luar

kawasan hutan. Kegiatan di dalam kawasan hutan terdiri dari penanaman, pemeliharaan,

tumpangsari, dan keamanan. Kegiatan di luar kawasan hutan terdiri dari pendirian toko

saprotan, peternakan sapi dan kambing, budidaya empon-empon, dan persemaian. Kegiatan

penanaman sampai dengan pemeliharaan tanaman pokok dikerjakan petani hutan bersamaan

dengan kegiatan tumpangsari di lahan andil. Perhutani memberikan pengarahan dalam

menentukan jenis tanaman tumpangsari. Pemberian peluang kepada petani hutan dalam

pengelolaan hutan merupakan salah satu sarana untuk pemerataan dan tahapan untuk

pemerataan dan tahapan untuk mengatasi kemiskinan di lingkungan masyarakat desa hutan.

(Mayrowani dkk.,2011)

Kegiatan keamanan dilakukan oleh Perhutani, LMDH maupun petani hutan .

Perhutani melakukan kegiatan keamanan hutan berupa patroli setiap hari, sedangkan LMDH

dan petani hutan melakukan kegiatan keamanan hutan secara tidak langsung dengan datang

setiap hari ke hutan untuk menanam, memelihara tanaman jati dan tumpangsari. Keterlibatan

masyarakat desa hutan menjadi penting dalam pengelolaan disalurkan melalui wadah LMDH.

6

Partisipasi dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Esensi dari program PHBM adalah melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan

sumberdaya hutan dan terlibat dalam pengamanan dan perlindungannya untuk mewujudkan

kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Bertemunya dua kepentingan antara

masyarakat desa hutan dan Perhutani dalam program PHBM diwujudkan dalam bentuk

partisipasi atau keterlibatan mereka dalam setiap tahap implementasi PHBM mulai tahap

perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan bagi hasil sampai dengan monitoring dan evaluasi.

Dalam penelitian ini dilakukan pengukuran pendapat masyarakat desa hutan pada

program PHBM dengan menggunakan skala likert. Hal-hal pokok dalam setiap tahap PHBM

tersebut merupakan variabel pengukuran partisipasi masyarakat yang diturunkan menjadi

beberapa indikator yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan bagi hasil sampai

dengan monitoring dan evaluasi.tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan bagi hasil,

serta monitoring dan evaluasi. Indikator-indikator penelitian ini dibagi menjadi sub

indikator,kemudian dilakukan penghitungan skor tanggapan masyarakat desa hutan yang

merupakan anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Desa Nglebur dan Desa

Jomblang sebagai dasar interpretasi pendapat mereka terhadap indikator, variabel dan

parameter yang diamati.

Menurut Arikunto (1996), data kualitatif dapat didekati dengan menggunakan bobot

yang diberi skoring skala Likert yang dalam penelitian ini diterjemahkan dengan tinggi,

sedang, dan rendah dimana partisipasi masyarakat desa hutan dalam PHBM mempunyai 4

tahap yaitu : partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan bagi hasil dan

evaluasi. Pembobotan partisipasi masyarakat berdasarkan skala likert untuk tahap

perencanaan, interval dihitung dengan nilai tertingi (NT) yaitu 3 (nilai jawaban tertinggi) x 7

Kriteria (jumlah pertanyaan) x 30 (jumlah sampel) = 630 dan nilai terendah adalah 1 (jumlah

pertanyaan) x 30 (jumlah sampel) = 210. Hasil dari 630 -210 dibagi menjadi 3 kategori

(tinggi, sedang dan rendah) sehingga mendapat nilai interval sebesar 140. Pada tahap

pelaksanaan, pemanfaatan bagi hasil dan evaluasi memberikan nilai interval masing-masing

60, 60 dan 80 sehingga diperoleh skor partisipasi untuk masing-masing seperti pada tabel 1.

Pada tahap perencanaan pertanyaan yang diajukan kepada responden berturut-turut

adalah kehadiran dalam rapat-rapat, mengajukan usul/saran, diterima usul/saran, tingkat

kesepakatan anggota LMDH, kegiatan survey lapangan, pemberian informasi dan partisipasi

dalam proses perumusan keputusan. Pada tahap pelaksanaan pertanyaan yang diajukan

kepada responden berturut-turut adalah berhubungan dengan kontribusi tenaga, uang dan

7

material. Pada tahap pemanfaatan bagi hasil pertanyaan yang diajukan kepada responden

berturut-turut adalah partisipasi dalam usaha ekonomi. manfaat hutan bagi lingkungan dan

ketergantungan terhadap hutan . Pada tahap evaluasi pertanyaan yang diajukan kepada

responden berturut-turut adalah partisipasi dalam rapat evaluasi, koreksi, saran dalam

pelaksanaan dan penilaian untuk bahan evaluasi.

Posisi partisipasi masyarakat desa hutan dalam PHBM di Desa Nglebur dan Desa

Jomblang dilakukan dengan penggabungan skoring tiap tahap itu yang akan dibandingkan

dengan tabel skoring total yang ditunjukkan pada tabel 2. Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai

total partisipasi masyarakat desa hutan dalam PHBM di Nglebur dan Jomblang memberi nilai

masing-masing 1061 dan 1064 dan jika dibandingkan tabel 1 maka nilai itu menempati

kriteria sedang. Hal itu disebabkan bahwa partisipasi masyarakat desa hutan dalam PHBM di

Nglebur dan Jomblang masih terbatas pada tahap perencanaan, sedangkan tahap

pelaksanaan,pemanfaatan bagi hasil dan evaluasi masih kurang dilakukan karena masih

kurangnya kesadaran masyarakat tentang program PHBM dan masih adanya intervensi dari

pihak luar,terutama Perhutani. Walaupun dengan partisipasi sedang kegiatan PHBM ini

memberi dampak yang cukup baik terhadap kelestarian hutan. Hal ini dinyatakan oleh

masyarakat desa hutan di Nglebur dan Jomblang bahwa intensitas pencurian berkurang,

demikian pula intensitas konflik antar anggota masyarakat maupun masyarakat dengan

Perhutani. Masyarakat sudah menyadari pentingnya hutan yang sangat membantu terjaganya

lingkungan dan perekonomian desa karena telah diberi ruang untuk mengolah lahan di

kawasan hutan sehingga mereka juga berpartisipasi menjaga kelestarian hutan.

Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa Hutan dalam PHBM

Peranan kelembagaan menentukan keberhasilan suatu orgamisasi dalam mencapai

tujuan. Faktor yang mempengaruhi peranan suatu lembaga adalah tujuan yang jelas, struktur

organisasi, dukungan atau partisipasi masyarakat, dan sistem nilai yang dianut. Lembaga

Masyarakat Desa Hutan Wana Tani Makmur dan Jati Bagus telah memiliki tujuan dan

struktur organisasi yang jelas yang tertuang dalam akta notaris. Namun, kondisi kedua LMDH

saat ini kurang berjalan maksimal karena masih bersifat pasif. Kedua organiasasi tersebut

sangat bergantung pada bagi hasil dalam melaksanakan semua kegiatan. Lembaga Masyarakat

Desa Hutan Wana Tani Makmur telah memiliki usaha produktif berupa koperasi saprotan.

Namun, keuntungan dari koperasi tersebut sedikit sehingga dana operasional juga masih

bergantung pada bagi hasil produksi kayu. Lembaga Masyarakat Desa Hutan Jati Bagus tidak

memiliki usaha produktif sehingga dana operasional hanya bergantung pada bagi hasil

produksi kayu yang jumlahnya sedikit sehingga LMDH memperoleh subsidi silang bagi hasil

8

kayu dari LMDH lain yang dikoordinir oleh Paguyuban Lembaga Masyarakat Desa Hutan

Kesatuan Pemangkuan Hutan Cepu.

Kondisi internal kedua LMDH kurang begitu baik. Hal tersebut dikarenakan

kurangnya koordinasi antara atasan dengan bawahan dan sesama pengurus. Pengurus juga

masih belum memahami kewajiban masing-masing. Hal tersebut menyebabkan banyak

rencana kegiatan LMDH yang kurang terealisasi dengan baik. Lembaga Masyarakat Desa

Hutan Wana Tani Makmur maupun Jati Bagus hanya aktif pada kegiatan patroli hutan.

Pengembangan Usaha Produktif Masyarakat Desa Hutan

Pemahaman masyarakat desa hutan terhadap manfaat sumberdaya hutan, legalitas

pengelolaan serta upaya pengamanan dan pelestarian merupakan bukti implementasi PHBM

untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya yang diwujudkan dari beberapa gambaran

pencapaian tujuan PHBM dalam bentuk kegiatan PHBM dan bagi hasil (sharing) PHBM.

Kegiatan PHBM yang meliputi kegiatan di dalam dan usaha produktif di luar kawasan luar

kawasan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan

di Kabupaten Blora. Kondisi yang mendukung tersebut digambarkan adanya kontribusi

pangan dari kegiatan PHBM yang dihasilkan karena kegiatan penanaman dengan

menggunakan pola tanam tumpang sari yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Pola tanam

tersebut dikembangkan untuk penganekaragaman jenis dan komoditi Kehutanan, Pertanian,

Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Keanekaragaman jenis pola tanam kegiatan PHBM

yaitu dengan terdapatnya beberapa jenis tanaman tumpang sari berupa komoditi pertanian

seperti jagung, kacang tanah, kedelai, ketela pohon dan empon-empon yang berada di lahan

garapan kawasan hutan. Hasil kegiatan penanaman dengan jenis tanaman pertanian tersebut

menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan PHBM memberikan kontribusi pangan yang dapat

mendukung kesejahteran masyarakat. Peningkatan kontribusi pangan tersebut tidak hanya

terjadi pada Desa Nglebur dan Desa Jomblang saja tetapi memberikan masukan kontribusi

pangan pada kawasan hutan KPH Cepu Kabupaten Blora. Perkembangan kontribusi pangan

KPH Cepu berupa hasil palawija dari pola tanam tumpang sari pada tahun 2004 -2008 dilihat

pada tabel 3

Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa Hutan

Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian penting dalam pengelolaan sumberdaya

hutan yang dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Cepu. Masyarakat yang sejahtera dan

berdaya diharapkan lebih mampu menjaga dan melestarikan hutan. Salah satu upaya

pemberdayaan yang dilakukan adalah penguatan kelembagaan yang ada di masyarakat

melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). LMDH sebagai kelembagaan

9

masyarakat yang mengakar sudah berpihak kepada masyarakat golongan bawah,

menyuarakan aspirasi masyarakat dan menjadi motor penggerak penanggulangan

kemiskinan berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat. (Nugroho, 2011)

Keberhasilan yang telah dicapai LMDH dalam pelaksanaan program-programnya

berdasarkan asas-asas pengembangan masyarakat, menjadi peluang untuk menciptakan

keberlanjutan dalam upaya-upaya kepada peningkatan kesejahteraan pesanggem/ penggarap

dan keseimbangan ekologi yang dilaksanakan secara mandiri oleh pesanggem/ penggarap.

Pola Kemitraan dalam PHBM

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat merupakan sistem pengelolaan

sumberdaya hutan yang bersinergi antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan atau

para pihak yang berkepentingan dalam mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat

sumberdaya hutan yang optimal. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat

merupakan program Corporate Social Responsibility (CSR) yaitu tanggung jawab perusahaan

yang diwujudkan dengan memberikan kontribusi pada kehidupan sosial kemasyarakatan dan

sebagai bentuk pelaksanaan dari prinsip good corporate governance yaitu tanggung jawab

dan keadilan. Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat melibatkan

masyarakat desa hutan secara aktif dalam pengelolaan hutan yang menunjukkan adanya

keberpihakan kepada masyarakat setempat . Dengan program ini diharapkan pemberdayaan

masyarakat desa hutan secara aktif dilaksanakan oleh Perhutani KPH Cepu dan pemerintah

Kabupaten Blora

Perhutani KPH Cepu menunjukkan alasan sosial dengan melaksanakan PHBM untuk

memenuhi tanggung jawab kepada masyarakat. Hal ini berarti Perhutani KPH Cepu ikut serta

menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat desa hutan dan menjaga lingkungan dari

kerusakan. Dengan program PHBM masyarakat desa hutan dapat mengakses lahan hutan

negara yang dikelola oleh Perhutani untuk memenuhi kebutuhan mereka karena pola

kerjasama antara Perhutani KPH Cepu dengan LMDH dilaksanakan dengan dasar untuk

memberdayakan masyarakat desa hutan.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan bagian

penting dalam Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

dimana unsur yang menonjol adalah partisipasi masyarakat dan peranan kelembagaan

masyarakat desa hutan. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

merupakan landasan bagi kerjasama antara Perhutani dan masyarakat dalam pengelolaan

10

hutan yang memuat beberapa acuan yang telah disesuaikan dengan perkembangan aktivitas

pengelolaan hutan yang dilaksanakan secara bersama antara Perhutani dengan masyarakat

desa hutan. Walaupun dengan partisipasi sedang kegiatan PHBM di KPH Cepu Kabupaten

Blora ini memberi dampak yang cukup baik terhadap kelestarian hutan. Hal ini dinyatakan

oleh masyarakat desa hutan di Nglebur dan Jomblang bahwa intensitas pencurian, dan konflik

antar anggota masyarakat maupun masyarakat dengan Perhutani berkurang. Masyarakat sudah

menyadari pentingnya hutan yang sangat membantu terjaganya lingkungan dan perekonomian

desa karena telah diberi ruang untuk mengolah lahan di kawasan hutan

Partisipasi merupakan suatu proses yang melibatkan seluruh pihak terkait secara aktif

dalam rangkaian kegiatan, mulai dari kehadiran petani dalam rapat kelompok tani

hutan,kehadiran dalam rapat perencanaan, dan sumbangan pemikiran dalam perencanaan

(Winata dkk.,2012) Pada kegiatan pelaksanaan, partisipasi yang diukur adalah petani

menanam tanaman pokok dan tanaman semusim pada lahan garapan, sedangkan dalam

kegiatan evaluasi adalah kehadiran petani pada rapat evaluasi dan sumbangan pemikiran

dalam rapat evaluasi.

Tahap perencanaan PHBM dibedakan berdasarkan jangka waktu dan tujuan, yaitu

rencana jangka panjang (Rencana Strategis) dan jangka pendek (Rencana Operasional).

Rencana Strategis disusun setiap lima tahun sekali yang berisi tentang kondisi sosial

ekonomi desa, pangkuan hutan, identifikasi masalah, strategi, dan rencana kegiatan PHBM.

Rencana Operasional disusun setiap satu tahun sekali yang berisi tentang rencana kerja dan

rencana alokasi bagi hasil kayu. Rencana tersebut berisi tentang rencana kerja dan

pengalokasian bagi hasil produksi kayu. Rencana jangka panjang disusun pada awal

pelaksanaan program PHBM disebabkan LMDH Wana Tani Makmur dan LMDH Jati Bagus

mengasumsikan rencana jangka panjang akan sama untuk tahun-tahun berikutnya. Realisasi

program PHBM pada tahap perencanaan belum melibatkan Lembaga Masyarakat Desa

Hutan (LMDH) . Konsep Rencana Strategis disusun oleh pihak Perhutani kemudian dibahas

bersama dengan seluruh pengurus dan anggota LMDH serta pihak lain yang terkait,

sedangkan Rencana Operasional disusun oleh pengurus LMDH kemudian dibahas bersama

dengan anggota LMDH yaitu petani hutan .

Menurut Budiyanto (2013) secara umum faktor penunjang pemanfaatan sumber daya

hutan di kawasan Hutan Nglebur masih perlu perbaikan agar lebih memadai. Perbaikan

meliputi infrastruktur dan aksesibilitas (keduanya saling terkait) karena dalam rangka

pengembangan kawasan Hutan Nglebur, sarana prasarana berperan penting. Berdasarkan

penelitian tersebut diketahui bahwa faktor yang mendorong partisipasi masyarakat dalam

11

usaha konservasi hutan adalah adanya eksistensi dari Lembaga Masyarakat Desa

Hutan(LMDH) Wana Tani BKPH Nglebur dalam memberikan pengarahan serta memberikan

kesempatan masyarakat Nglebur untuk ikut mengelola hutan dengan sebaik-baiknya.

Partisipasi masyarakat desa hutan dalam program PHBM di LMDH Wana Tani

Makmur dan Jati Bagus masih terbatas pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan bagi hasil

non kayu. Partisipasi pada kegiatan penanaman, pemeliharaan, tumpangsari, dan

keamanan karena adanya hak yang diberikan kepada petani hutan dalam memanfaatkan lahan

Perhutani untuk pertanian (tumpangsari). Sebagian besar petani hutan di Desa Nglebur dan

Desa Jomblang yang memiliki mata pencaharian sebagai petani buruh dan petani hutan sudah

memiliki lahan pertanian sendiri. Namun, luas lahan pertanian tersebut tergolong sempit

sehingga tingkat interaksi dan ketergantungan pesanggem terhadap hutan tinggi.

Partisipasi dalam kegiatan PHBM di Desa Nglebur dan Desa Jomblang masih bersifat

parsial, yaitu terbatas pada satu atau beberapa kegiatan saja. Program PHBM yang merupakan

kemitraan antara Perhutani dan LMDH mempunyai beberapa tahapan kegiatan, yaitu tahap

perencanaan yang berupa pembuatan Rencana Operasional dan Rencana Strategis, tahap

pelaksanaan yang terdiri dari kegiatan tanaman, pemeliharaan, tumpangsari, dan keamanan;

dan tahap pemanfaatan bagi hasil berupa pengalokasian bagi hasil kayu dan non kayu. Setiap

tahap kegiatan PHBM diharapkan semua pihak dapat terlibat, namun pada ternyata hanya

melibatkan pengurus LMDH.

Menurut Hutapea et al. (2008), peranan organisasi dapat dievaluasi dengan dua hal,

yaitu pencapaian sasaran dan proses pelaksanaan organisasi yang tercermin dalam perilaku

organisasi ketika berinteraksi dengan lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Baik

pencapaian sasaran maupun proses pelaksanaan organisasi memiliki peran yang sangat

penting karena pencapaian sasaran yang tidak disertai dengan proses pelaksanaan organisasi

yang baik akan mengakibatkan usaha pencapaian sasaran tidak berlangsung lama.

Dalam penerapan program PHBM, pihak KPH Cepu belum mempunyai sistem nilai

atau kebijakan yang mengatur tentang alokasi bagi hasil. Menurut Muttaqin dan Dwiprabowo

(2007) dalam Subarudi (2008), Good forest governance adalah suatu tindakan atau cara

melakukan kebijakan kehutanan dengan kualitas hasil yang tepat atau memadai. Penguatan

dan identifikasi aspek kelembagaan berupa kemitraan PHBM antara masyarakat dengan

Perum Perhutani dan stakeholders lainnya, menunjukkan bahwa kemitraan yang telah

diformalkan dalam wujud kontrak kerjasama kemitraan telah dilakukan secara baik sesuai

dengan aturan dan kesepakatan yang dibangun bersama. Namun dalam implementasinya

masih terdapat deviasi/penyimpangan akibat penafsiran yang berbeda dan pembagian hak

12

dan kewajiban para pihak yang belum proporsional, sehingga keragaan operasional

PHBM belum optimum.(Purwita dkk., 2009).

Dalam rangka mencegah berbagai kemungkinan penyimpangan atas pengelolaan dana

bagi hasil yang diterima oleh LMDH, maka disepakati akan dibentuk badan pengawas yang

anggotanya terdiri dari unsur Perum Perhutani, Forum Komunikasi PHBM Kecamatan dan

Paguyuban LMDH . Dari bagi hasil (sharing) tersebut mayoritas LMDH yang ada dalam

wilayah KPH Cepu khususnya LMDH yang menerimanya sepakat untuk mengalokasikan

bagi hasil (sharing) yang diterimanya sesuai kesepakatan bersama. Kesepakatan ini dibuat

dengan difasilitasi oleh Paguyuban LMDH Cepu dan Perhutani KPH Cepu. Hal tersebut

merupakan standar acuan bagi LMDH dalam mengalokasikan dana bagi hasil (sharing)

meskipun dalam kenyataannya masih ada yang belum sesuai dengan kesepakatan di atas.

Penentuan format sistem bagi hasil yang lebih adil, baik bagi masyarakat maupun PT

Perhutani maka harus ditemukan format sharing yang bisa menyebabkan Benefit Cost Ratio

(BCR) Perhutani sama atau sangat mendekati dengan Benefit Cost Ratio(BCR)masyarakat.

Artinya manfaat yang akan diperoleh Perhutani dalam sistem ini akan sama atau hampir

mendekati pula dengan manfaat yang akan diperoleh masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan

pengujian terhadap berbagai format sistem bagi hasil yang lain. (Noorvitastri dkk., 2003).

Peranan Perum Perhutani terhadap para petani anggota Kelompok Tani Hutan (KTH)

diharapkan lebih dioptimalkan karena bila mengandalkan hasil dari sharing kayu ternyata

belum mampu meningkatkan kesejahteraan para petani karena pendapatan yang diperoleh

masih rendah dengan kurun waktu yang cukup lama. (Ridwan, 2008) . Hal ini

memperlihatkan bahwa Program PHBM yang dilakukan oleh Perum Perhutani belum

berperan meningkatkan kesejahteraan anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) yang merupakan

bagian dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

KESIMPULAN DAN SARAN

Partisipasi masyarakat desa hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama

Masyarakat (PHBM) di Kesatuan Pemangkuan Cepu Kabupaten Blora (LMDH Wana Tani

Makmur Desa Nglebur Kecamatan Jiken dan LMDH Jati Bagus Kecamatan Jepon) masih

terbatas pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan bagi hasil non kayu pada kegiatan

penanaman, pemeliharaan, tumpangsari, dan keamanan. Faktor yang mempengaruhi peranan

suatu organisai adalah tujuan yang jelas, struktur organisasi, dukungan atau partisipasi

masyarakat, dan sistem nilai yang dianut. Peranan LMDH Wana Tani Makmur dan LMDH

Jati Bagus dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat kurang maksimal karena

13

masih bersifat pasif. Arahan perbaikan implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama

Masyarakat dilakukan dengan pengembangan usaha produktif masyarakat desa hutan,

penguatan kelembagaan dan pola kemitraan antara masyarakat desa hutan dengan Perhutani.

Saran yang dapat diberikan adalah perlu dilakukan penelitian lanjutan terhadap tingkat

kesejahteraan masyarakat desa hutan dan efektivitas pelaksanaan Program Pengelolaan

Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Kabupaten Blora .

DAFTAR PUSTAKA Arikunto, S. (1996). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta Rineka Cipta. Budiyanto,Eko W.(2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Usaha Konservasi Hutan. Jurnal

Pendidikan Sosial Volume 2 Nomor 1 , Juni 2013 Dunggio I, dan Gunawan H. (2009). Telaah Sejarah Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional

di Indonesia. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 06: 01.Tahun 2009. Hutapea P, Thoha N.(2008). Kompetensi Plus: Teori, Desain, Kasus dan Penerapan untuk

HR serta Organisasi yang Dinamis. Jakarta Gramedia Pusaka Utama. Iqbal, Muhammad . Nurmanaf,Rozany A., dan Agustian,Adang (2008). Fenomena

Perambahan Hutan dan Perspektif Program Pengelolaan Hutan. Jurnal Sosial Ekonomi Volume 8 Nomor 2 Juni 2008 : 71 - 85

Kesatuan Pemangkuan Hutan Cepu.(2009). Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup KPH Cepu Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. Cepu.Perum Perhutani KPH Cepu.

Mayrowani,Henny dan Ashari. 2011. Pengembangan Agroforestry untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Petani Sekitar Hutan.. Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi Volume 29 No.2 Desember 2011 : 83-98.

Noorvitastri,Hanny dan Wijayanto,Nurheni (2003). Format Sistem Bagi Hasil dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dengan Sistem Agroforestry. Jurnal Manajemen Hutan Tropika Vol.IX No.1 Tahun 2003 : 37-46.

Nugroho,Sigit S.(2011). Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Melalui Penguatan Lembaga Masyarakat Desa Hutan(LMDH) Kajian Hukum Penguatan Kapasitas LMDH dan Peningkatan Efektifitas PHBM di Desa Dampit Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi. Jurnal Sosial Volume 12 Nomor 2 , September 2011

Purwita, Tjipta. Harianto . Sinaga,Bonar M., dan Kartodihardjo Hariadi (2009). Analisis Keragaan Ekonomi Rumah Tangga : Studi Kasus Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Pangalengan Bandung Selatan. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Volume 6 Nomor 1 Maret 2009 : 53 – 68.

Ridwan. Pratiwi,Tyas dan Kartohardjono,Arifin (2008). Peran Program PHBM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Kelompok Tani Hutan(KTH) : Studi Kasus di KTH Mitra Wana Tani dalam Wilayah Kerja Areal BKPH Parungpanjang KPH Bogor, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten. Jurnal Nusa Tani Fakultas Pertanian Universitas Nusa Bangsa Volume 8 Nomor 2,Desember 2008 : 37 – 62.

Subarudi (2008). Tata Kelola Kehutanan yang Baik: Sebuah Pembelajaran dari Sragen. Jurnal Kebijakan Kehutanan Vol. 05: 03 Tahun 2008.

Winata,Adi dan Yuliana,Ernik (2012) Tingkat Partisipasi Petani Hutan dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perhutani. Jurnal Mimbar Vol.XXVIII No.1, Juni 2008 : 65-76.

14

LAMPIRAN Tabel 1. Skoring Partisipasi Pasyarakat Desa Hutan dalam Program Pengelolaan

Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat

Kategori Tahap Perencanaan

Tahap Pelaksanaan

Tahap Pemanfaatan Bagi Hasil

Tahap Evaluasi

Total

Tinggi 490-630 210-270 210-270 280-360 1.190-1.530 Sedang 350-489 150-209 150-209 200-279 850-1189 Rendah 210-349 90-149 90-149 120-199 510-849

Sumber : Hasil Analisis (2013), diolah Tabel 2. Partisipasi Masyarakat Desa Hutan dalam Program Pengelolaan Sumberdaya

Hutan Bersama Masyarakat di Desa Nglebur dan Desa Jomblang No. Uraian Nglebur Jomblang

Skoring % Skoring % 1. 2. 3. 4.

Partisipasi dalam perencanaan Partisipasi dalam pelaksanaan Partisipasi dalam pemanfaatan bagi hasil Partisipasi dalam evaluasi

432 184 202 243

40,7 17,3 19,1 22,9

438 183 199 244

41,2 17,2 18,7 22,9

Jumlah 1.061 1.064 Sumber : Hasil Analisis (2013), diolah Tabel 3. Perkembangan Kontribusi Pangan Kesatuan Pemangkuan Hutan Cepu tahun 2004-2008

Tahun Padi Jagung Kedelai Kacang tanah Ketela pohon Jumlah

(ton) (ton) (ton) (ton) (ton) (ton) 2004 841 5.888 101 236 336 7.402 2005 566 1.783 58 159 216 2.782 2006 360 1.134 43 101 144 1.782 2007 489 1.539 59 137 195 2.419 2008 167 25.391 82 7 25.647 51.294

Jumlah 2.423 35.735 343 640 26.538 65.679 Prosentase 3,69 54,41 0,52 0,97 40,41 100,00

Sumber : Dokumen Pengelolaan dan Pemantuan Lingkungan Hidup Kesatuan Pemangkuan Hutan Cepu (2009)

15