Date post: | 08-Jul-2015 |
Category: |
Education |
Upload: | nasuprawoto-sunardjo |
View: | 3,428 times |
Download: | 1 times |
Standar Nasional PendidikanImplikasi dan Implementasi
Standar Nasional Pendidikan
Pemantauan Standar
Evaluasi Kinerja Pendidikan
Akreditasi
Penjaminan Mutu Pendidikan
Kerangka Presentasi
Mutu Pendidikan di Indonesia ?
Survei The Political and Economic Risk Consultancy (PERC, 2001), Educational PerformanceLaporan Bank Dunia (1998), tes membaca siswa kelas IV SDSurvei International Educational Achievement (IEA), (2001), kemampuan membaca siswa SDSurvei The Third International Mathematics and Sciences Study Repeat (TIMSS-R, 2001)
Pasal 31 UUD 1945 (Amandemen)
(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
UU 20 2003 SISDIKNAS
Pasal 5 (1)Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu
Pasal 35Standar Nasional Pendidikan
UU 20 2003 SISDIKNAS
STANDAR YANG TELAH ADA
Isi 22/2006
SKL23/2006
Pengawas 12/2007
KepSek13/2007
Guru 16/2007
Pengelolaan 19/2007
Penilaian20/2007
Sarana24/2007
Isi Kesetaraan14/2007
PEMANTAUAN STANDAR
STANDAR ISI DAN KOMPETENSI LULUSAN
EVALUASIKINERJA PENDIDIKAN
Pasal 78 PP 19 2005
Satuan PendidikanPemerintahPemerintah Daerah ProvinsiPemerintah Daerah Kabupaten/KotaLembaga Evaluasi mandiri
EVALUASI OLEH SATUAN PENDIDIKAN Pasal 79 PP 19 2005
(2) Setiap akhir semester
(3) Meliputi :
Tingkat kehadiran peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, pelaksanaan KTSP dan kegiatan ekstrakurikuler, hasil belajar peserta didik, dan realisasi anggaran
EVALUASI OLEH PEMERINTAH
Dilakukan oleh menteri terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi secara berkala (Pasal 80 (1))
Evaluasi terhadap pengelola sekurangnya setahun sekali (Pasal 83 (1))
Evaluasi terhadap pengelola sekurangnya mencakup ….. tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh satuan, jalur,jenjang, dan jenis pendidikan …… (Pasal 83 (2))
EVALUASI OLEH PEMERINTAHDAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
Dilakukan terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan non formal termasu PAUD, secara berkala (Pasal 81/82)
Evaluasi terhadap pengelola sekurangnya mencakup ….. tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh satuan, jalur,jenjang, dan jenis pendidikan …… (Pasal 83 (2))
AKREDITASIPasal 86 PP 19 2005
Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikanDapat dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh PemerintahAkreditasi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilaksanakan obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKANOleh Satuan Pendidikan
Pasal 91 PP 19 2005
Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan
Penjaminan mutu tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan
Dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKANPasal 92 PP 19 2005
Pemerintah Provinsi (Kabupaten/Kota) mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutuBAN-S/M memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikanLPMP mensupervisi dan membantu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam melakukan upaya penjaminan mutu pendidikan
Terimakasih
Mohon maaf atas kesalahan
Alamat BSNP
www. bsnp-indonesia.org.id Gedung A lt 3, Depdiknas Jl. Jendral
Sudirman Jakarta, Telp. (021) 573 9919
fax: (021) 572 7044 Sisworo 0852 340 62918