Independensi Bank Sentral Dan Instrument

8/18/2019 Independensi Bank Sentral Dan Instrument

1/30

BANK SENTRAL :

INDEPENDENSI BANK SENTRAL DAN INSTRUMEN KEBIJAKAN

MONETER

Makalah Ini Disusun Untuk Memenuhi

Tugas Mata Kuliah Ekonomi Moneter I

Disusun Oleh :

Kelompok 6

1. Ario Purwo Dyatmiko F0114017

2. Hendri Hidayat F0114046

3. Rustam Hidayatulloh F0114076

4. Zelika Dewi F F0114097

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2015


2/30

1

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi ........................................................................................................ 1

BAB Ӏ PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ................................................................................... 2

1.2

Rumusan Masalah .............................................................................. 2

1.3 Tujuan Penulisan ............................................................................... 3

BAB ӀӀ PEMBAHASAN

2.1

Bank Sentral ...................................................................................... 4

2.2 Independensi Bank Sentral ............................................................... 4

2.3 Independensi Bank Indonesia ........................................................... 7

2.4

Instrumen Kebijakan Moneter ........................................................... 10

2.5 Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter ....................................... 19

2.6 Kebijakan Moneter di Indonesia ....................................................... 22

BAB ӀӀӀ PENUTUP

3.1 Simpulan ............................................................................................ 28

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................ 29


3/30

2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank Sentral memiliki peran yang vital dan strategis bagi masyarakat dan

pembangunan ekonomi. Hal yang paling mendasar adalah peran bank sentral dalam

mencetak dan mengedarkan uang. Dengan peran ini, bank sentral mempunyai tujuan

dan tanggung jawab untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai dari mata uang

yang diedarkan dan guna mendukung tercapainya tujuan tersebut, maka bank sentral

perlu memiliki independensi bank sentral dan instrumen kebijakan moneter agar dalam

pencapaian sasaran dan tujuan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Independensi adalah salah satu faktor penting dalam pencapaian tujuan akhir bank

sentral, yaitu tercapainya kestabilan nilai uang. David Ricardo (1824) mengemukakan

bahwa perlu adanya otonomi bank sentral dan pemisahan wewenang antara pemerintah

dengan bank sentral. Independensi bank sentral menjadi penting pada saat bank sentral

tersebut memiliki target-target tertentu.

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang independen (pasal 4

UU No 23 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 3 tahun 2004). Independensi

Bank Indonesia dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut dan juga

mengikuti trend Bank Sentral di negara-negara lain.

Selain independesi bank sentral, diperlukan instrumen lain guna untuk

mendukung tercapainya tujuan bank sentral, yaitu melalui instrumen kebijakan moneter.

Makalah ini akan mengupas lebih jauh tentang independensi dan instrumen kebijakan

moneter bank sentral.

1.2 Rumusan Masalah

a. Apa pengertian bank sentral ?

b. Apa tujuan dan tugas bank sentral ?

c. Apa pengertian independensi bank sentral ?

d. Bagaimana kategori independensi bank sentral ?

e. Bagaimana independensi Bank Indonesia ?

f.

Apa pengertian instrumen kebijakan moneter ?

g. Apa macam-macam instrumen kebijakan moneter ?


4/30

3

h. Bagaimana mekanisme transmisi kebijakan moneter ?

i.

Bagaimana kebijakan moneter di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penulisan

a.

Untuk mengetahui pengertian bank sentral.

b. Untuk mengetahui tujuan dan tugas bank sentral.

c. Untuk mengertahui pengertian independensi bank sentral.

d.

Untuk mengetahui kategori independensi bank sentral.

e. Untuk mengetahui independensi Bank Indonesia.

f. Untuk mengetahui pengertian instrumen kebijakan moneter.

g.

Untuk mengetahui macam-macam instrumen kebijakan moneter.

h.

Untuk mengetahui mekanisme transmisi kebijakan moneter.i.

Untuk mengetahui kebijakan moneter di Indonesia.


5/30

4

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Bank Sentral

Menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

menyatakan Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk

mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan

melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem

pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai

“lender of the last resort”.

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah

(Pasal 7 UU No. 6 Tahun 2009) dan untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia

memiliki beberapa tugas, yang mana tercantum dalam Pasal 8 UU No. 6 Tahun 2009,

meliputi :

1.

Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

3. Mengatur dan mengawasi bank (mulai 1 Januari 2014 tugas ini dialihkan ke

OJK dan diganti dengan menjaga stabilitas sistem keuangan)

2.2 Independensi Bank Sentral

Independensi bank sentral adalah kebebasan bank sentral untuk dapat

melaksanakan kebijakan moneternya yang bebas dari pertimbangan-pertimbangan

politik (Fraser 1994). Meyer (2000) juga mendefinisikan bank sentral (Bank SentralRepublik Indonesia) sebagai tinjauan kelembagaan, kebijakan dan organisasi yang

mencangkup bahwa bank sentral bebas dari pengaruh, instruksi atau arahan, control,

baik dari badan eksekutif maupun dari badan legislatif.

Menurut para ahli, Independensi bank sentral dikategorikan menjadi beberapa

aspek, yaitu :

Meyer (2000) membagi independensi bank sentral menjadi dua, yaitu :


6/30

5

1. Goal Independence : Bank Sentral menetapkan sendiri tujuan-tujuan yang akan

dicapai

2. Instrument Independence : Bank Sentral memiliki ruang lingkup atau

wewenang yang cukup dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Fraser, bank sentral sebaiknya tidak memiliki goal independence tetapi

memiliki instrument independence.

Sedangkan menurut, Grilli et al. (1991) dan Elgie, independensi bank sentral

dibagi menjadi political independence dan economic independence

1. Political Independence : Kemampuan bank sentral untuk menetapkan tujuan-

tujuan atau keputusan kebijakannya yang bebas dari pengaruh pemerintah.

2.

Economic Independence : Kemampuan bank sentral untuk menggunakan

semua instrumen kebijakan moneter yang tersedia secara bebas, tanpa batasan-

batasan dari pemerintah.

Baka (1994-1995) membagi independensi bank sentral dalam tiga aspek yaitu :

1.

Institutional Independence : Posisi bank sentral dalam pemerintah dan prosedur

dalam mengangkat dan memberhentikan pimpinan bank sentral.

2. Functional Independence : Kekuasaan dan kapasitas bank sentral dalam

rangka menerapkan dan menetapkan kebijakan moneter dan otonomi dalam

fungsi-fungsi lainnya.

3. Financial Independence : Bank sentral memiliki kontrol penuh dalam

mengakumulasi dan mendistribusikan sumber daya finansialnya tanpa adanya

pengaruh luar.

Mboweni (2000), membagi independensi bank sentral ke dalam empat aspek yaitu:

1. Functional Independence : Hak untuk memutuskan segala hal yang berkaitan

dengan kebijakan moneter dan kestabilan harga.

2. Personnel Independence : Pemilihan dan pengangkatan anggota Dewan

Gubernur dengan kompetisi professional tinggi dan tanpa kewajiban untuk

condong pada tekanan-tekanan politik atau lainnya.


7/30

6

3. Instrumental Independence : Bank sentral memiliki kontrol terhadap

instrumen-instrumen yang mempengaruhi proses inflasi, termasuk larangan

pembiayaan langsung defisit pemerintah.

4. Financial Independence : Hak kepada bank sentral untuk memiliki akses

sendiri terhadap sumber financial yang cukup dan memiliki kontrol penuh

terhadap anggarannya sendiri.

Selain menurut para ahli terkait pembagiaan independensi bank sentral di atas,

terdapat pembagian lain, namun secara umum kurang lebih meliputi aspek-aspek yang

hampir sama. Dari gabungan beberapa pendekatan di atas, independensi dapat

dibedakan menjadi 3 ( tiga ) aspek .

1.

Goal Independence

Goal Independence berarti pemerintah tidak memberikan pengaruh langsung

dalam penetapan tujuan-tujuan kebijakan moneter. Goal independence bervariasi dari

kebebasan penuh atau tinggi sampai kebebasan terbatas atau rendah. Kebebasan tinggi

seperti di Amerika Serikat, undang-undangnya hanya menyebutkan tujuan-tujuan yang

harus dicapai FedRes yang mana memiliki kebebasan untuk menentukan prioritas sesuai

keadaan. Bank of Japan (BoJ) dan Sveriges Riskbank (SR) juga memiliki goal

independence yang cukup tinggi. Kebebasan yang rendah dalam goal independence

dimiliki oleh Reserve Bank Of New Zealand (RBNZ) ,stabilitas harga dinegosiasikan

antara Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan secara berkala. Selain Reserve

Bank Of New Zealand (RBNZ) yang memiliki kebebasan yang rendah, terdapat bank

sentral lain pula yang memiliki kebebasan yang rendah yaitu Bank of England (BoE)

dan Bank of Canada (BoC). Inggris memiliki Menteri Keuangan yang memliki

kewenangan untuk menetapkan batasan stabilitas harga. Sedangkan di Kanada,

pemerintah dan BOC menetapkan target-target pengendalian inflasi.

2. Instrument Independence

Instument Independence berarti bank sentral memiliki wewenang untuk

menetapkan sendiri target-target operasionalnya tanpa pengaruh dari pemerintah.

Instrument Independence ini meliputi pengendalian suku bunga jangka pendek dan

nilai tukar, serta larangan pemberian kredit kepada pemerintah. Sebagai gambaran,bank

sentral seperti ECB, FedRes, BoJ dan SR memiliki kewenangan penuh dalam

menetapkan suku bunga. Dalam hal pengendalian nilai tukar hampir semua bank sentral


8/30

7

hanya memiliki tanggungjawab yang sangat terbatas. Demikian juga, hampir semua

bank sentral masih dapat memberikan kredit kepada pemerintah. Sementara itu ECB

masih memiliki wewenang dalam penetapan nilai tukar dan tidak dapat memberikan

kredit langsung kepada pemerintah.

3.

Personal Independence

Personal Independence berarti badan pembuat kebijakan memiliki wewenang

untuk menolak campur tangan pemerintah. Personal Independence ini meliputi masa

jabatan, jumlah anggota dan masa jabatan berjenjang dari anggota badan pembuatan

kebijakan, tingkat keragaman lembaga yang terkait dalam proses pengangkatan anggota

badan pembuat kebijakan, serta status hukum khusus undang-undang bank sentral.

Sebagai gambaran, beberapa bank sentral yang memiliki tingkat personal independence

yang tinggi sehingga dapat mengurangi campur tangan pemerintah di bank sentral,

antara lain ECB, FedRes, BOC dan BoJ.

2.3 Independensi Bank Indonesia

2.3.1 Sejarah Independensi Bank Indonesia

Sebelum Indonesia merdeka, tepatnya tanggal 10 Oktober 1827 di wilayah

Hindia-Belanda (Nusantara), sudah didirikan bank oleh pemerintah Hindia-Belanda.Bank tersebut diberi nama De Javasche Bank yang berkedudukan di Batavia (sekarang

Jakarta). Bank tersebut bukanlah milik pemerintah, namun semua pimpinannya diangkat

oleh pemerintah. Tujuan utama pendirian bank tersebut adalah untuk meningkatkan

perekonomian pemerintah Hindia-Belanda. Pada tahun 1951, De Javashe Bank diganti

namanya menjadi Bank Indonesia. Tahun 1953, Undang-Undang Pokok Bank Indonesia

menetapkan pendirian Bank Indonesia untuk menggantikan fungsi De Javasche Bank

sebagai bank sentral, dengan tiga tugas utama dibidang moneter, perbankan, dan sistem

pembayaran.

Pada tahun 1968 diterbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur

kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral yang terpisah dari bank-bank

lain yang melakukan fungsi komersial. Selain tiga tugas pokok bank sentral, Bank

Indonesia juga bertugas membantu pemerintah sebagai agen pembangunan yang

mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja

guna meningkatkan taraf hidup rakyat.


9/30

8

Tahun 1999 merupakan Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia, sesuai dengan

UU No. 23 Tahun 1999 yang menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu

mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia

mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang

terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk

mencapai tujuan tersebut, BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang

tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan

moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan

mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai

dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen

dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 1999

tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang

ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara independen dan

bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya. Sebagai suatu lembaga

negara yang independen.

2.3.2

Independensi Bank Indonesia

Konsep independensi bank sentral telah banyak dibahas semenjak tahun 1950an .

Mr. Sjafruddin Prawirnegara, Presiden De Javasche Bank waktu itu, sudah mensinyalir

adanya gangguan terhadap independensi karena rencana pembentukam dewan moneter.

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang

baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal

17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Indonesia No. 6/ 2009 yang berbunyi “ Bank Indonesia adalah lembaga Negara yang

independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan

pemerintah dan atau pihak lain”. Undang-undang ini memberikan status dan

kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas

dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali

untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.


10/30

9

Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan

melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-

undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank

Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan

intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan yang

khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan

fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

Bank Indonesia memiliki status dan kedudukan sebagai suatu lembaga Negara

yang independen. Tingkat independensi Bank Indonesia dapat dilihat dari aspek goal

independence ,instrument independence, dan personal independence.

Goal Independence

Tujuan Bank Indonesia telah ditetapkan dalam undang-undang, yaitu mencapai

dan memelihara kestabilan nilai rupiah (tanpa penetapan rentang waktu secara spesifik).

Namun, Bank Indonesia masih memiliki kebebasan menetapkan target dalam jangka

pendek sehingga Bank Indonesia dapat dikatakan memiliki Goal Independence yang

tinggi seperti ECB dan BoJ, tetapi tak seindependen FedRes.

Instrument Independence

Bank Indonesia, sesuai dengan undang-undang, memiliki wewenang untuk

menetapkan sendiri target-target operasionalnya tanpa pengaruh dari pemerintah. Dalam

menjalankan kebijakan moneternya, Bank Indonesia memiliki wewenang penuh dalam

pemerintah. Dalam hal nilai tukar, sebagaimana negara-negara lain yang menerapkan

sistem nilai tukar mengambang, pada dasarnya Bank Indonesia tidak diarahkan untuk

mencapai target nilai tukar tertentu. Namun, Bank Indonesia masih dapat

mempengaruhi gejolak nilai tukar melalui operasi valuta asing. Bank Indonesia dapat

dikatakan memiliki Instrument Independence yang cukup tinggi yang lebih independen

dari FedRes dan BoJ teteapi tidak seindependen ECB.

Personal Independence

Sesuai dengan undang-undang, pihak luar tidak dibenarkan mencampuri

pelaksanaan tugas Bank Indonesia (Dewan Gubernur) dan Bank Indonesia (Dewan

Gubernur) juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk

apapun dari pihak manapun juga. Anggota Dewan Gubernur mempunyai masa jabatan 5


11/30

10

(lima) tahun dan dapat diangkat kembali satu kali. Jumlah anggota Dewan Gubernur

berkisar antara enam dan sembilan orang dengan penggantian secara berkala.

Pengusulan dan pengangkatan Gubernur dan Deputi Gubernur Senior dilakukan oleh

Presiden dengan persetujuan DPR. Sedangkan pengusulan Deputi Gubernur dilakukan

oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sementara itu,

Bank Indonesia tidak memiliki status hukum seperti ECB, Bank Indonesia dikatakan

memiliki personal independence yang sedang, lebih independen dibandingkan BoJ

tetapi tidak seindependen FedRes atau ECB.

2.4 Instrumen Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah semua upaya atau tindakan Bank Sentral dalam

mempengaruhi perkembangan variabel-variabel moneter (uang beredar, suku bunga

kredit, dan nilai tukar) untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Beberapa ahli juga

menyampaikan terkait pengertian kebijakan moneter, yaitu

Kebijakan moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan

ekonomi makro. Kebijakan moneter ditujukan untuk mendukung tercapainya

sasaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas

harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan neraca pembayaran

(Iswardono, 1997 dalam laporan BI).

Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter

(biasanya Bank Sentral) untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit

yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi

masyarakat(Ismail, 2006:234).

Tujuan kebijakan moneter terutama untuk stabilisasi ekonomi yang dapat diukur

dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yangseimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan ekonomi terganggu, maka kebijakan

moneter dapat dipakai untuk memulihkan kondisi yang terganggu (tindakan stabilisasi).

Kebijakan moneter berdasarkan laporan tahunan Bank Indonesia dapat

digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy, yaitu suatu

kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar


12/30

11

2. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy, yaitu suatu

kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga

dengan kebijakan uang ketat (tight money policy)

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan

kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar

atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan

oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut

menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik

rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib

minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat

melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.

1. Operasi Pasar Terbuka

Operasi pasar terbuka adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang di lakukan

oleh Bank Indonesia dengan bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter.

Kegiatan tersebut dapat bersifat absorpsi (menyerap likuiditas perbankan) maupun

injeksi (menambah likuiditas perbankan).

Pelaksanaan operasi pasar terbuka dapat dilakukan secara reguler (periodik)maupun nonreguler (sewaktu-waktu apabila dipandang perlu dalam hal terjadi gejolak

suku bunga dan atau nilai tukar). Untuk mencapai target operasi pasar terbuka, Bank

Indonesia mengeluarkan atau menerbitkan beberapa surat berharga, meliputi :


13/30

12

Sertifikat Bank Indonesia

SBI adalah surat berharga sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek

dalam mata uang rupiah yang di terbitkan oleh Bank Indonesia dengan sistem diskonto.

SBI diterbitkan Bank Indonesia tanpa warkat (scripless) dan seluruh kepemilikan

maupun transaksinya di catat dalam sarana Bank Indonesia BI-SSSS.

Pihak-pihak yang dapat memiliki SBI adalah bank umum dan masyarakat. Bank

dapat membeli SBI di pasar perdana, sementara masyarakat hanya diperbolehkan

membeli di pasar sekunder. Penerbitan SBI di pasar perdana dilakukan dengan

mekanisme lelang pada setiap hari Rabu atau hari kerja berikutnya (dalam hal hari

dimaksud adalah hari libur).

SBI diterbitkan Bank Indonesia dalam jangka waktu (tenor) 1 bulan sampai

dengan 12 bulan dengan satuan unit terkecil sebesar Rp 1 Juta. Saat ini bank Indonesia

menerbitkan SBI dengan tenor 1 bulan dan 3 bulan. Penerbitan SBI tenor 1 bulan

dilakukan secara mingguan sedangkan SBI tenor 3 bulan dilakukan secara triwulanan.

Peserta lelang SBI terdiri dari bank umum dan pialang pasar uang rupiah dan

valas. Metode lelang penerbitan SBI dilakukan dengan menggunakan 2 cara yaitu :

Variable Rate Tender (peserta lelang mengajukan penawaran kuantitas dan

tingkat diskonto SBI )

Fixed Rate Tender (peserta lelang mengajukan penawaran kuantitas dengan

tingkat diskonto yang ditetapkan oleh Bank Indonesia)

Penawaran minimum pada lelang SBI di pasar perdana ditetapkan sebesar 1 miliar

dengan kelipatan 100 juta. Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang SBI paling

lambat 1 hari sebelum hari pelaksanaan lelang. Bank Indonesia mengumumkan pemenang lelang SBI pada hari pelaksanaan lelang. Dan penyelesaian transaksi

dilakukan 1 hari kerja berikutnya (one day settlement) melalui sarana BI-SSSS yang

terhubung langsung dengan sistem BI-RTGS.

Fasilitas Simpanan Bank Indonesia

FASBI adalah fasilitas penempatan dana milik bank umum dalam rupiah di

Bank Indonesia. FASBI disediakan secara harian oleh Bank Indonesia dengan jangkawaktu penempatan dana bank antara 1 hari (Overnite) sampai dengan 14 hari.


14/30

13

Penempatan dana minimal pada FASBI ditetapkan sebesar 1 miliar dengan

kelipatan 100 juta. Tingkat bunga FASBI ditetapkan berdasarkan diskresi Bank

Indonesia.

FASBI dilakukan tanpa warkat, dan bukti kepemilikan tercatat dalam sarana BI-

SSSS. Penyelesaian transaksi FASBI dilakukan pada hari yang sama (same day

settlement).

Sertifikat Deposit Bank Indonesia

SDBI adalah instrumen hutang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia kepada

investor. SDBI diterbitkan Bank Indonesia tanpa warkat (scripless) dan seluruh

kepemilikan maupun transaksinya dicatat dalam sarana Bank Indonesia BI-SSSS.

Pihak-pihak yang dapat memiliki SDBI adalah investor dan masyarakat. Invesotr

dapat membeli SDBI di pasar perdana. Penerbitan SDBI di pasar perdana dilakukan

dengan mekanisme lelang pada setiap hari Rabu atau hari kerja berikutnya (dalam hal

hari dimaksud adalah hari libur). SDBI di terbitkan Bank Indonesia dalam jangka waktu

(tenor) 1 bulan sampai dengan 12 bulan.

Penawaran minimum pada lelang SDBI di pasar perdana ditetapkan sebesar 1

miliar dengan kelipatan 100 juta. Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang SDBI

paling lambat 1 hari sebelum hari pelaksanaan lelang. Bank Indonesia mengumumkan

pemenang lelang SDBI pada hari pelaksanaan lelang. Dan penyelesaian transaksi



Reverse Repo Surat Utang Negara

RR-SUN merupakan transaksi pembelian SUN milik Bank Indonesia oleh bank

dengan perjanjian untuk menjual kembali kepada Bank Indonesia sesuai dengan harga

dan jangka waktu yang telah disepakati. Jenis SUN yang digunakan dapat berupa

obligasi Negara (ON) maupun surat perbendaharaan negara (SPN).

Transaksi RR-SUN dilakukan dengan mekanisme lelang pada seriap hari Rabu

atau hari kerja berikutnya (dalam hal hari dimaksud adalah hari libur). Transaksi RR-

SUN dilakukan dengan jangka waktu (tenor) 1 hari sampai dengan 12 bulan. Pesertatransaksi RR-SUN terdiri dari bank umum dan pialang pasar uang rupiah dan valuta


15/30

14

asing serta perusahaan efek yang telak ditunjuk oleh Departemen Keuangan untuk ikut

dalam lelang SUN di pasar perdana.

Metode lelang RR-SUN dilakukan dengan menggunakan 2 cara yaitu :

Variable rate tender (peserta lelang mengajukan penawaran kuantitas dan

reverse repo rate/RRRate )

Fixed rate tender (peserta lelang mengajukan penawaran kuantitas dengan RR-

rate yang di tetapkan oleh Bank Indonesia).

Penawaran minimum pada lelang RRSUN ditetapkan sebesar 1 miliar dengan

kelipatan 100 juta. Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang RR-SUN paling

lambat 1 hari sebelum hari pelaksanaan lelang. Bank Indonesia mengumumkan

pemenang lelang RR-SUN pada hari pelaksanaan lelang. Dan penyelesaian transaksi



Sertifikat Bank Indonesia Syari‟ah

SBIS adalah instrumen moneter yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai

kebijakan untuk mengatur kelebihan dana likuiditas perbankan syariah berupa

penempatan jangka pendek bank syari‟ah di Bank Indonesia. SBIS merupakan

instrumen pengganti Sertifikat Wadiah Bank Indonesia ( SWBI ). SBIS diterbitkan

Bank Indonesia tanpa warkat (scripless) dan seluruh kepemilikan maupun transaksinya

dicatat dalam sarana Bank Indonesia BI-SSSS.

Pihak-pihak yang dapat memiliki SBIS adalah bank umum dan pialang besar

melalui pasar perdana. Penerbitan SBIS di pasar perdana dilakukan dengan mekanisme

lelang pada setiap hari Rabu atau hari kerja berikutnya (dalam hal hari dimaksud adalahhari libur). Jangka waktu SBIS dinyatakan dalam jumlah hari kalender selama (tenor) 1

bulan sampai dengan 12 bulan.

Bank Indonesia membayar imbalan atas SBI Syariah pada saat SBI Syariah jatuh

waktu. Tingkat imbalan yang diberikan mengacu kepada tingkat diskonto hasil lelang

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka waktu sama yang diterbitkan bersamaan

dengan penerbitan SBI Syariah dengan ketentuan sebagai berikut :


16/30

15

Dalam hal lelang SBI menggunakan metode fixed rate tender maka imbalan SBI

Syariah ditetapkan sama dengan tingkat diskonto hasil lelang SBI.

Dalam hal lelang SBI menggunakan metode variable rate tender , maka imbalan

SBI Syariah ditetapkan sama dengan dengan rata-rata tertimbang tingkat

diskonto hasil lelang SBI.

Dalam hal pada saat bersamaan tidak terdapat lelang SBI, tingkat imbalan yang

diberikan, mengacu kepada data terkini antara tingkat imbalan SBI Syariah atau tingkat

diskonto SBI berjangka waktu sama

Penawaran minimum pada lelang SBIS di pasar perdana ditetapkan sebesar 1

miliar dengan kelipatan 100 juta. Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang SBIS

paling lambat 1 hari sebelum hari pelaksanaan lelang. Bank Indonesia mengumumkan

pemenang lelang SBIS pada hari pelaksanaan lelang. Dan penyelesaian transaksi



Repo (SBI, SBIS, SDBI, SUN)

Repo adalah transaksi penjualan secara bersyarat oleh bank kepada Bank

Indonesia dengan persyaratan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang di sepakati. Repo merupakan instrumen kebijakan moneter yang

bersifat ekspansif.

Saat ini, jumlah maksimal surat berharga milik bank yang dapat direpokan

adalah 50% dari nilai SBI. Penyelesaian transaksi Repo di lakukan pada hari yang sama

(same day settlement).

FTO

FTO adalah instrumen operasi pasar terbuka untuk menambah atau mengurangi

likuiditas jangka pendek dalam rangka menstabilkan gejolak suku bunga di PUAB. FTO

hanya digunakan jika dipandang perlu ( berdasarkan diskresi Bank Indonesia).

Transaksi FTE dilakukan dengan underlying surat berharga, yaitu SBI dan SUN,

sedangkan FTK dilakukan melalui penempatan dana bank di Bank Indonesia tanpa

underlying surat berharga dengan sistem diskonto. Jangka waktu FTO maksimum 14hari dihitung dari tanggal transaksi sampai dengan tanggal jatuh tempo.


17/30

16

Transaksi FTO dilakukan dengan mekanisme lelang melalui sarana Bank

Indonesia SSSS, dapat mengunakan metode fixed rite tender atau Variable rate tende.

Penyelesaian FTO dilakukan segera setelah Bank Indonesia mengmumkan hasil lelang

transaksi FTO melalui sarana BI-SSSS yang terhubung langsung dengan sistem BI-

RTGS pada tanggal transaksi (same day settlement) dengan prinsip Delivery Versus

Payment (DVP).

Outright Jual atau Beli SUN

Outright jual atau beli SUN adalah instrumen kontraksi atau ekspansi moneter

yang bersifat permanen dengan underlying berupa SUN yang berjangka waktu lebih

dari 1 tahun. Transaksi dapat di lakukan dengan mekanisme lelang atau nonlelang.

Sterilisasi Penjualan atau Pembelian Valuta Asing

Sterilisasi Penjualan atau Pembelian USD atau valas lainnya dengan

menggunakan rupiah yang dimaksudkan untuk mengurangi atau menambah jumlah

rupiah yang beredar.

Peserta Operasi Pasar Terbuka

Peserta operasi pasar terbuka terdiri dari bank, lembaga perantara dan pihak lain

yang di tetapkan oleh Bank Indonesia. Lembaga perantara yang di maksud antara lain

pialang pasar uang, pialang pasar modal, dan primary dealer, sedangkan yang di maksud

pihak lain adalah badan hukum nonbank, badan lainnya, dan perorangan.

Di lihat dari cara pengajuan penawaran, peserta operasi pasar terbuka dapat di

golongkan sebagai peserta langsung dan peserta tidak langsung. Peserta langsung yaitu

peserta yang mengajukan penawaran langsung ke Bank Indonesia, sedangkan peserta

tidak langsung mengajukan penawarannya melalui lembaga perantara.

Fasilitas pendanaan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuannya, Bank Indonesia menyediakan

fasilitas pendanaan bagi bank (baik konvensional maupun syari‟ah) yang terdiri dari

FPJP dan FLI.

FPJP


18/30

17

FPJP adalah fasilitas pendanaan jangka pendek untuk bank yang mengalami

kesulitan pendanaan yang disebabkan oleh terjadinya dana masuk yang lebih kecil

dibandingka arus dana yang keluar (mismatch)

FPJP wajib dijamin dengan agunan milik bank yang bersangkutan yang

berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, saat ini berupa SBI, SUN dan SBIS.

Jangka waktu FPJP adalah 1 hari dan dapat diperpanjang secara bertutut-turut

dengan jangka waktu FPJP keseluruhannya maksimum 90 hari.

FLI

FLI adalah fasilitas pendanaan yang bersifat intraday untuk mendukung

kelancaran sistem pembayaran sehingga tidak terjadi kemacetan (gridlock) dalam sistem

BI-TGS, yang harus dilunasi pada hari yang sama dengan hari penggunaan. Bank dapat

memperoleh FLI baik dalam rangka menjaga kelancaran transaksi dalam sistem BI-

RTGS (FLI-RTGS) maupun dalam rangka penyeselaian akhir kliring debit (FLI-

Kliring).

Bank dapat menggunakan FLI sepanjang memiliki dan mengagunkan surat

berharga yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Adapun pelunasan FLI yang

digunakan bank secara otomatis oleh sistem BI-TGS setiap terdapat transaksi masuk

(incoming transaction) yang mengkredit rekening rupiah bank yang bersangkutan di

Bank Indonesia sampai dengan batas waktu pelunasan FLI. Terhadap nilai FLI yang

tidak dapat dilunasi diperlakukan sebagai FPJP.

Sarana pendukung operasi pasar terbuka

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan operasi pasar terbuka yang efektif dan

efisien, Bank Indonesia mengembangan infrastruktur pendukung berupa BI-SSSS dan

BI-RTGS.

BI-SSSS

BI-SSSS merupakan sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk

penatausahaannya, dan penatausahaan surat berharga secara elektronik yang terhubung

langsung antara peserta, penyelenggara, dan sistem BI-RTGS.


19/30

18

BI-SSSS menggabungkan sistem transaksi Bank Indonesia yang mencakup

pelaksanaan OPT, pemberian fasilitas pendanaan Bank Indonesia, transaksi SUN untuk

dan atas nama pemerintah dalam satu sistem yang terintegrasi dan terhubung langsung

(on-line) antara Bank Indonesia dengan para pelaku pasar.

BI-SSSS juga mempunyai fungsi pendukung dalam distribusi informasi dan

komunikasi dari dan ke penyelenggara serta antar peserta.

Penyelesaian transaksi BI-SSSS surat berharga di pasar perdana dan di pasar

sekunder dilakukan atas dasar prinsip DVP atas dasar sistem setelmen gross to gross

dan gross to net.

BI-RTGS

Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem penyelesaian berbasis gross dengan koneksi

elektronis on-line antar bank-bank dan pihak selain bank (antara lain Kustodian Sentral

Efek Indonesia/KSEI) dengan Bank Indonesia. Sistem BI-RTGS adalah proses

penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan per transaksi (individually

processed/gross settlement ) dan bersifat real time (electronically processed ), dimana

rekening bank peserta dapat didebit atau dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai

dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran. Dengan sistem BI-RTGS,originating bank (initiating bank ) mentransmisikan melalui terminal RTGS di

tempatnya transaksi pembayaran ke pusat pengolahan system RTGS ( RTGS Central

Computer/RCC ) di Bank Indonesia untuk proses penyelesian dan jika proses

penyelesaian berhasil, transaksi pembayaran akan diteruskan secara otomatis dan

elektronis kepada counterparty bank. Sistem BI-RTGS mampu memenuhi kebutuhan

berbagai pihak terhadap tersedianya mekanisme pembayaran yang sangat cepat yang

dibutuhkan oleh transaksi yang mensyaratkan DVP seperti transaksi jual beli saham dan

securities paper lainnya.

2. Penetapan tingkat diskonto,

Kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk menambah dan mengurangi

jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga bank.

Jika Bank Sentral menaikkan suku bunga berarti bertujuan untuk mengurangi jumlah

uang yang beredar. Hal ini terjadi karena dengan naiknya suku bunga, masyarakat akan

cenderung untuk menyimpan uangnya di bank. Dengan demikian, maka jumlah uang

https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Sentralhttps://id.wikipedia.org/wiki/Uanghttps://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bungahttps://id.wikipedia.org/wiki/Bankhttps://id.wikipedia.org/wiki/Bankhttps://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bungahttps://id.wikipedia.org/wiki/Uanghttps://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Sentral


20/30

19

yang beredar akan berkurang yang mana dapat menekan laju inflasi. Sementara itu, jika

Bank Sentral menurunkan suku bunga berarti bertujuan untuk menambah jumlah uang

yang beredar. Hal ini terjadi karena dengan rendahnya suku bunga bank, masyarakat

tidak akan senang menyimpan uangnya di bank yang akibatnya jumlah uang yang

beredar di masyarakat akan bertambah. Penurunan suku bunga dilakukan oleh Bank

Sentral jika perekonomian mengalami resesi atau jika perekonomian mengalami deflasi.

3. Penetapan giro wajib minimum,

Kebijakan persediaan kas atau cadangan yang diwajibkan oleh Bank Sentral

kepada bank-bank umum yang besarnya tergantung kepada keputusan dari bank

sentral/pemerintah. Dengan jalan menaikan perbandingan antara uang yang beredar

dengan uang yang mengendap di dalam kas mengakibatkan kemampuan bank untuk

menciptakan kredit berkurang sehingga jumlah uang yang beredar akan berkurang.

Menaikkan cadangan uang kas yang ada di bank sehingga jumlah uang bank yang dapat

dipinjamkan kepada debitur/masyarakat menjadi berkurang. Hal ini berarti dapat

mengurangi jumlah uang yang beredar

4. Pengaturan kredit.

Pengaturan pemberian kredit diatur guna untuk mengawasi jumlah uang yang beredar, baik melalui kredit ketat maupun longgar. Ketika Bank Indonesia menetapkan

pemberian kredit ketat maka berdampak pada berkurangnya jumlah uang yang beredar.

Hal ini dilakukan ketika negara mengalami gejala inflasi.

2.5 Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter

Tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai

rupiah yang mana tercermin dari tingkat inflasi yang rendah (stabil) dan nilai tukar.Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan BI

Rate sebagai instrumen kebijakan utama untuk mempengaruhi aktivitas kegiatan

perekonomian dengan tujuan akhir pencapaian target inflasi. Namun jalur atau

transmisi dari keputusan BI rate sampai dengan pencapaian sasaran inflasi tersebut

sangat kompleks dan memerlukan waktu (time lag ).

https://id.wikipedia.org/wiki/Resesihttps://id.wikipedia.org/wiki/Deflasihttps://id.wikipedia.org/wiki/Deflasihttps://id.wikipedia.org/wiki/Resesi


21/30

20

Mekanisme kerja perubahan BI Rate yang mempengaruhi inflasi sering disebut

sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme ini menggambarkan

tindakan Bank Indonesia melalui perubahan-perubahan instrumen moneter dan target

operasionalnya yang mana mempengaruhi berbagai variabel-variabel ekonomi dan

keuangan sebelum akhirnya berpengaruh ke tujuan akhir inflasi. Mekanisme tersebut

terjadi melalui interaksi antara Bank Sentral, perbankan dan sektor keuangan, serta

sektor riil. Perubahan BI Rate mempengaruhi inflasi melalui berbagai jalur, diantaranya

jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi.

Pada jalur suku bunga, perubahan BI Rate mempengaruhi suku bunga deposito

dan suku bunga kredit perbankan. Apabila perekonomian sedang mengalami kelesuan,

Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter yang ekspansif melalui

penurunan suku bunga untuk mendorong aktifitas ekonomi. Penurunan suku bunga BI

Rate menurunkan suku bunga kredit sehingga permintaan akan kredit dari perusahaan

dan rumah tangga akan meningkat. Penurunan suku bunga kredit juga akan

menurunkan biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi. Hal ini akan

meningkatkan aktifitas konsumsi dan investasi sehingga aktifitas perekonomian

semakin bergairah. Sebaliknya, apabila tekanan inflasi mengalami kenaikan, Bank

Indonesia akan merespon dengan menaikkan suku bunga BI Rate untuk mengerem

aktifitas perekonomian yang terlalu cepat sehingga mengurangi tekanan inflasi.


22/30

21

Perubahan suku bunga BI Rate juga dapat mempengaruhi nilai tukar. Mekanisme

ini sering disebut jalur nilai tukar. Kenaikan BI Rate, sebagai contoh, akan mendorong

kenaikan selisih antara suku bunga di Indonesia dengan suku bunga luar

negeri. Dengan melebarnya selisih suku bunga tersebut mendorong investor asing

untuk menanamkan modal ke dalam instrument-instrumen keuangan di Indonesia

seperti SBI karena mereka akan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih

tinggi. Aliran modal masuk asing ini pada gilirannya akan mendorong apresiasi nilai

tukar Rupiah. Apresiasi Rupiah mengakibatkan harga barang impor lebih murah dan

barang ekspor kita di luar negeri menjadi lebih mahal atau kurang kompetitif sehingga

akan mendorong impor dan mengurangi ekspor. Turunnya net ekspor ini akan

berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi dan kegiatan perekonomian.

Perubahan suku bunga BI Rate mempengaruhi perekonomian makro melalui

perubahan harga aset. Kenaikan suku bunga akan menurunkan harga aset seperti saham

dan obligasi sehingga mengurangi kekayaan individu dan perusahaan yang pada

gilirannya mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti

konsumsi dan investasi.

Dampak perubahan suku bunga kepada kegiatan ekonomi juga mempengaruhi

ekspektasi publik akan inflasi (jalur ekspektasi). Penurunan suku bunga yangdiperkirakan akan mendorong aktifitas ekonomi dan pada akhirnya inflasi mendorong

pekerja untuk mengantisipasi kenaikan inflasi dengan meminta upah yang lebih

tinggi. Upah ini pada akhirnya akan dibebankan oleh produsen kepada konsumen

melalui kenaikan harga.

Mekanisme transmisi kebijakan moneter ini bekerja memerlukan waktu (time

lag ). Time lag masing-masing jalur bisa berbeda dengan yang lain. Jalur nilai tukar

biasanya bekerja lebih cepat karena dampak perubahan suku bunga kepada nilai tukar

bekerja sangat cepat. Kondisi sektor keuangan dan perbankan juga sangat berpengaruh

pada kecepatan transmisi kebijakan moneter. Apabila perbankan melihat risiko

perekonomian cukup tinggi, respon perbankan terhadap penurunan suku bunga BI rate

biasanya sangat lambat. Juga, apabila perbankan sedang melakukan konsolidasi untuk

memperbaiki permodalan, penurunan suku bunga kredit dan meningkatnya permintaan

kredit belum tentu direspon dengan menaikkan penyaluran kredit. Di sisi permintaan,

penurunan suku bunga kredit perbankan juga belum tentu direspon oleh meningkatnya

permintaan kredit dari masyarakat apabila prospek perekonomian sedang


23/30

22

lesu. Kesimpulannya, kondisi sektor keuangan, perbankan, dan kondisi sektor riil

sangat berperan dalam menentukan efektif atau tidaknya proses transmisi kebijakan

moneter.

2.6 Kebijakan Moneter di Indonesia

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, tujuan Bank

Indonesia adalah mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Dalam hal tersebut,

kestabilan nilai rupiah memiliki dua dimensi, yaitu kestabilan nilai rupiah terhadap

barang dan jasa (inflasi) dan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain

(disebut nilai tukar atau kurs rupiah). Dalam sistem nilai tukar mengambang yang

dianut saat ini, nilai tukar rupiah ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran

di pasar valuta asing, dan karenanya Bank Indonesia tidak mengarahkan perkembangan

nilai tukar rupiah pada tingkat tertentu. Untuk itu, sasaran akhir Bank Indonesia lebih

diarahkan pada pencapaian target inflasi rendah yang sesuai dengan kondisi

perekonomian nasional.

Walaupun target akhir kebijakan moneter lebih diarahkan kepada pengendalian

laju inflasi, Bank Indonesia tidak akan membiarkan perkembangan nilai tukar rupiah di

pasar bergerak secara bergejolak dan menimbulkan ketidakpastian. Berkaitan dengan

hal tersebut, Bank Indonesia menempuh cara-cara untuk menstabilkan nilai tukar rupiah

dengan dua pertimbangan utama yaitu:

Kestabilan nilai tukar rupiah diperlukan untuk memberikan kepastian dalam

perekonomian.

Nilai tukar rupiah yang bergejolak dan merosot drastis akan menyulitkan Bank

Indonesia dalam mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan.

Dalam mencapai sasaran akhir target inflasi tersebut, secara periodik Bank

Indonesia memantau perkembangan berbagai variabel ekonomi rill, moneter dan

keuangan untuk meyakinkan bahwa sasaran inflasi yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Permintaan terhadap variabel ekonomi rill dapat dilihat dari sisi permintaan (konsumsi,

investasi, ekspor – impor baik swasta maupun pemerintah) maupun sisi penawaran.

Dengan penentuan variabel-variabel tersebut diharapkan dapat diketahui secara dini

kemungkinan tekanan inflasi ke depan.


24/30

23

Sementara itu, pemantauan terhadap variable-variabel moneter dan keuangan

sebagai sasaran antara lain dilakukan untuk menentukan berjalannya mekanisme

transmisi kebijakan moneter ke sektor rill. Transmisi kebijakan moneter biasanya

berjalan melalui beberapa jalur, yaitu jalur bunga deposito, jalur kredit, jalur nilai tukar,

jalur harga asset dan jalur ekspetasi inflasi. Untuk itu, BI memantau terus

perkembangan sasaran antara yang mencakup besaran-besaran moneter ( M1 dan M2),

suku bunga dan nilai tukar rupiah. Sedangkan variabel-variabel sector keuangan

mencakup perkembangan dana perbankan, kredit dan pembiayaan lain, kondisi

kesehatan perbankan dan pasar modal. Melalui pemantaun tersebut dapat dianalisis

seberapa besar pengaruh kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia, khususnya

kecepatan dan tenggang waktu terhadap perekmbangan ekonomi rill dan inflasi ke

depan. Dengan pemantauan terhadap perkembangan sector rill dan berjalannyamekanisme transmisi seperti yang dijelaskan di atas, dapat dirumuskan kebijakan

moneter yang mudah ditempuh dalam rangka mengantisipasi perkembangan inflasi dan

output rill ke depan.

STUDI KASUS :

Apakah terdapat korelasi antara independensi Bank Sentral dengan

tingkat inflasi ?


25/30

24

Korelasi antara tingkat independensi bank sentral dan inflasi masih menjadi

perdebatan yang kontroverional di antara para ekonom. Bukti empiris menunjukkan

bahwa hubungan yang negatif antara tingkat independensi bank sentral dan inflasi rata-

rata yang ditemukan oleh Grilli dkk (1991), Cukierman et.al. (1992), Alesina dan

Summer (1993), Berger (2000) Jacome (2007), Hayo dan Voigt (2005), Hicks (2004),

Eijffinger dkk, (1998).

Luna (2003) menyatakan bahwa tidak terdapat korelasi antara tingkat

independensi bank sentral dan inflasi. Dengan menggunakan data panel lintas negara

pada 23 negara OECD, ia menyatakan bahwa inflasi yang rendah dapat dicapai tanpa

mendelegasikan kebijakan moneter ke bank sentral yang independen. Inflasi yang

rendah lebih berhubungan dengan target nilai tukar dibandingkan bank sentral yang

konservatif.

Lalu bagaimana dengan korelasi anatar independensi bank sentral dan inflasi di

Indonesia ? Menurut paper berjudul The Effect of Central Bank Independence on Price

Stability : The Case of Indonesia yang meneliti hubungan antara keduanya sejak tahun

1970-2006 didapatkan hasil sebagai berikut :

Hasil estimasi menunjukkan bahwa independensi legal Bank Sentral (CBI) berhubungan

terbalik dengan inflasi, yang pada umumnya terjadi pada negara-negara maju. Ini

adalah temuan yang berlawanan; dimana umumnya korelasi antara CBI legal dan

inflasi adalah negatif dan tidak signifikan pada negara-negara berkembang. Kami

menemukan hasil yang sama saat menggunakan model Engel Granger Error

Correction; keduanya mengindikasikan independensi bank sentral juga negatif dan

tidak signifikan, dengan magnitude yang sama (0.78).

Koefisien negatif CBI menunjukkan makin rendah independensi, maka semakin

tinggi inflasi. Semakin rendah tingkat independensi, maka semakin lemah kekuatan

bank sentral untuk menolak intervensi pemerintah. Pada situasi ini, bank sentral akan

mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan Sargent dan

Wallace (1981), jika otoritas fiskal dominan maka otoritas moneter akan dipaksa

untuk untuk bekerja di bawah instruksi pemerintah. Jadi, inflasi akan lebih tinggi

karena pemerintah berfokus pada output atau pengangguran. Sebelum Peraturan

Tentang Independensi Bank Sentral No 23/1999 diterbitkan, fenomena ini terjadi pada

kasus Indonesia.


26/30

25

DATA TERKINI

Grafik diatas masih berkaitan dengan studi kasus di atas, yaitu mengenai

hubungan antara independensi dan inflasi. Pada periode 1970-1984 rata-rata tingkat

inflasi adalah 18 persen setiap tahunnya. Bahkan, pada tahun 1972 dan 1973, tingkat

inflasi masing-masing adalah 25.80, 30.63, dan 41.03 persen (IFS, 2008). Hal ini salah

satunya disebabkan oleh banyaknya tujuan yang harus dicapai, Bank Indonesia

berfungsi sebagai kasir pemerintah atau bagian dari pemerintah, termasuk menjadi agen

pembangunan. Dengan fungsi kembar ini, BI menjadi lebih sulit untuk merealisasikan

targetnya, sehingga inflasi menjadi begitu tinggi.

Grafik diatas juga menunjukkan pergerakan inflasi dan tingkat suku bunga dari

1974 hingga 2006. Pada tahun 1970an, tingkat inflasi masih tinggi dan pemerintah

mengambil kebijakan moneter yang ketat. Hal ini mengakibatkan penurunan tingkat

inflasi di bawah level 1960an tapi tetap di atas 10 persen. Pada tahun 1974, tingkat

inflasi adalah 41.03%, yang dikarenakan oleh banyaknya tujuan yang harus dicapai oleh

bank sentral; stabilitas harga dan sebagai agen pembangunan yang memberikan

likuiditas yang tidak terbatas untuk pemerintah.

Pada era 1980an kinerja inflasi stabil di bawah 10% dan tingkat suku bunga dalam

kisaran 15 persen. Pencapaian ini diperoleh dari program stabilisasi dan rehabilitasi,

diikuti oleh program deregulasi sektor keuangan dan moneter seperti memberikan

keleluasaan bagi bank konvensional untuk menentukan tingkat suku bunga mereka

sendiri. Pada tahun 1988, pemerintah menerbitkan paket deregulasi yang dikenal


27/30

26

sebagai „Pakto 88‟, yang memberikan kemudahan bagi pendirian bank baru yang pada

akhirnya meningkatkan jumlah bank.

Sebelum tahun 1999, ada beberapa bukti tidak independennya Bank Indonesia.

Salah satunya adalah melemahnya kekuatan Bank Indonesia saat pemerintah

membentuk dewan moneter, yang meliputi Gubernur Bank Indonesia, Menteri

Perdagangan, dan Menteri Keuangan (Raharjo, 2002). Hal ini akan membatasi

fleksibilitas Bank Indonesia untuk merumuskan kebijakan moneternya, dan juga

merefleksikan independensi dalam merumuskan target. Dalam kerangka ini, Bank

Indonesia sebagai otoritas moneter diperbolehkan untuk memiliki berbagai kebijakan

moneter; akan tetapi kebijakan yang diterapkan bergantung pada persetujuan

pemerintah (Laporan Bank Indonesia, 1966-1984).

Kasus lain adalah pada Oktober 1996 dan April 1997, saat Chief Executive

Officer (CEO) dari Bank Indonesia memberikan masukan kepada Presiden Soeharto

untuk melikuidasi beberapa bank, dan ditolak (Arismunandar, 2004). Pemerintah

menyatakan likuidasi bank-bank tersebut akan menciptakan ketidakstabilan ekonomi

dikarenakan permulaan pemilihan umum, dan pada akhirnya Bank Indonesia

memberikan dispensasi kepada bank-bank tersebut untuk beroperasi. Satu tahun

setelahnya, krisis keuangan Asia terjadi pada tahun 1997.

Melalui peraturan No. 23/1999, Bank Indonesia memiliki independensinya.

Dengan peraturan ini, penunjukan dan pemberhentian pejabat eksekutif bank sentral

diputuskan oleh dewan gubernur bank sentral. Dengan peraturan ini, Bank Indonesia

dilarang untuk membeli sekuritas pemerintah pada pasar primer untuk menghindari

peningkatan uang beredar. Selain itu, peraturan ini juga menjamin independensi Bank

Indonesia dalam penentuan satu target, yaitu stabilitas harga.

Setelah legalitas independensi ini, tingkat inflasi berkurang. Bank Indonesia

menggunakan kebijakan moneter yang ketat dan berhasil mengurangi tingkat inflasi dari

77.63 persen pada tahun 1998 menjadi 2.1 persen pada tahun 1999. Rata-rata inflasi

berkisar 8 persen dari 1989 hingga 2004. Pada tahun 2005, ekonomi mengalami inflasi

yang tinggi (17.11 persen), dikarenakan peningkatan harga minyak. Ini merupakan

inflasi tertinggi selama periode pasca krisis 1997/1998. Pada tahun 2006 Bank

Indonesia menerapkan Inflation Targeting Framework (ITF), dan berhasil mengurangi

inflasi mendekati target yang telah ditetapkan sebesar 6 persen dan nilai tukar menjadi


28/30

27

Rp. 8500 per USD. Meskipun demikian, tingkat inflasi ini masih lebih tinggi

dibandingkan negara-negara berkembang lainnya seperti Malaysia dan Thailand yang

berkisar 2 persen.


29/30

28

BAB III

PENUTUP

3.1 Simpulan

Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai kestabilan nilai mata uang

rupiah yang tercermin dalam tingkat inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil

maka dibutuhkan independensi bank sentral agar terlepas dari intervensi pemerintah dan

pihak lain. Independensi Bank Indonesia berupa goal independence ,instrument

independence dan personnal independence. Selain itu, Bank Indonesia memiliki

kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran

moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran

laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional,

pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen,

antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing,

penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit

atau pembiayaan.


30/30

DAFTAR PUSTAKA

Andriani, Yessy dan Prasanna Gai.2013. The Effect of Central Bank Independence on

Price Stability : The Case of Indonesia. http://www.bi.go.id/id/publikasi/jurnal-

ekonomi/Documents/YessyAndrianiPrasannaGai.pdf ( diakses pada 19 Novemeber

2015)

Anonim. 2011. Sejarah Independensi Bank Sentral .

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/44886/3/Chapter%20II.pdf (diakses

pada 20 November 2015 )

Anonim. 2014. Instrumen Kebijakan Moneter .http://digilib.unimed.ac.id/public/UNIMED-Master-22539-8106162014%20-

%20BAB%20II.pdf (diakses pada 20 November 2015 )

Bank Indonesia. 2015 . Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter.

http://www.bi.go.id/id/moneter/transmisikebijakan/Contents/Default.aspx (diakses

pada 19 November 2015)

Julius R, Latumaerissa. 2011. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Salemba Empat:

Jakarta.

Jonni, Manurung & Adler H, Manurung. 2009. Ekonomi Keuangan & Kebijakan

Moneter . Salemba Empat: Jakarta.

Murdadi,Bambang. 2012. Independensi Bank Indonesia di Persimpangan Jalan.

Jurnal Unimus : Vol. 9, No.1, September 2012 – Februari.

http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/vadded/article/view/726/780 2013(diakses

pada 19 November 2015)

Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan.2003. Bank Indonesia Bank Sentral

Republik Indonesia : Tinjauan kelembagaan,kebijakan,dan organisasi. Jakarta :

PPSK
http://www.bi.go.id/id/publikasi/jurnal-ekonomi/Documents/YessyAndrianiPrasannaGai.pdfhttp://www.bi.go.id/id/publikasi/jurnal-ekonomi/Documents/YessyAndrianiPrasannaGai.pdfhttp://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/44886/3/Chapter%20II.pdfhttp://www.bi.go.id/id/moneter/transmisikebijakan/Contents/Default.aspxhttp://jurnal.unimus.ac.id/index.php/vadded/article/view/726/780http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/vadded/article/view/726/780http://www.bi.go.id/id/moneter/transmisikebijakan/Contents/Default.aspxhttp://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/44886/3/Chapter%20II.pdfhttp://www.bi.go.id/id/publikasi/jurnal-ekonomi/Documents/YessyAndrianiPrasannaGai.pdfhttp://www.bi.go.id/id/publikasi/jurnal-ekonomi/Documents/YessyAndrianiPrasannaGai.pdf

Date post:	07-Jul-2018
Category:	Documents
Upload:	anto-kacamuka
View:	228 times
Download:	1 times