INTERNATIONAL AFFAIRS AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

Tujuan Pembelajaran1. Mendeskripsikan pengertian , pentingnya dan sarana hubungan intern bagi suatu negara.2. Menjelaskan tahap-tahap perjanjian Internasional3. Menganalisis fungsi perwakilan diplomatik4. Mengkaji peranan organisasi Internasional (ASEAN, KAA, PBB) dalam peningkatan hubungan Internasional5. Menghargai kerjasma dan perjanjian Internasional yang bermanfaat bagi Indonesia

1. Pengertian hubungan InternasionalHubungan antar bangsa dalam berbagai aspek/ bidang yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut.Menurut Suwardi Wiraatmajda, Hubungan Internasional adalah hubungan antarbangsa dan kelompok- kelompok bangsa dalam masyarakat dunia.

2. Pentingnya Hubungan InternasionalBahwa tidak ada satu bangsa/ negara di dunia yang dapat hidup, berkembang, dan mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya tanpa bantuan , membuka diri dan bekerjasama dengan bangsa lain

3. Perjanjian InternasionalPengertian:Menurut Konvensi Wina 1969, Perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu.Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Perjanjian antar anggota masyarakat bangsa-bangsa yang mengakibatkan berlakunya hukum tertentu.menurut Oppenheimer-Lauterpact, Perjanjian antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak-pihak yang mengadakannya.Menurut UU No. 24 Th 2000 tentang Perjanjian Internasional, Perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum Internasional dan dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum

• Bentuk dan istilah Perjanjian Internasional yang didasarkan pada pentingya suatu perjanjian Internasional dan keharusan mendapatkan ratifikasi atau tidak, contoh:

1. Traktat/ Treaty, perjanjian yang dilakukan oleh 2 negara/ lebih dan bersifat peling formal karena mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pihak-pihak yang mengadakannya.

2. Konvensi/ Convention, persetujuan formal multilateral mengenai kebijakan tingkat tinggi tetapi harus didelegasikan kepada wakil-wakil yang berkuasa penuh.

3. Protokol, persetujuan tidak resmi yang di buat oleh kepala negara mengenai peraturan tambahan.

4. Persetujuan/ agreement, Perjanjian yang bersifat teknis administratif.5. Perikatan/ arrangement, transaksi-transaksi yang bersifat sementara.6. Piagam/ Statute, himpunan peraturan yang ditetapkan oleh persetujuan

internasional.7. Deklarasi, perjanjian internasional yang berbentuk traktat atau dokumen

tidak resmi.8. Modus Vivendi, dokumen sementara dalam suatu perjanjian yang tidak

memerlukan ratifikasi.

9. Pertukaran nota/ exchange of notes, metode tidak resmi penukaran nota yang dilakukan oleh wakil-wakil militer/ negara bersifat multilateral.

10. Charter, pendirian suatu badan dalam perjanjian internasional yang melakukan fungsi administratif.

11. Pakta/ pact, istilah khusus dalam persetujuan internasional.

Penggolongan Perjanjian Internasional.a. Menurut Jumlahnya, meliputi:

1. Perjanjian Bilateral2. Perjanjian multilateral

b. Menurut subyeknya1. Perjanjian antar negara2. Perjanjian antar negara dengan subyek hukum intern3. Perjanjian antar subyek hukum internasional selain negr

c. Menurut proses/ tahap pembuatannya:1. Perjanjian yang bersifat penting yang dilakukan melalui 3 tahap, perundingan, penandatanganan, ratifikasi2. perjanjian yang hanya memerlukan perundingan dan penandatanganan saja biasa disebut persetujuan/ agreement.

d. Menurut Isinya:1. Bidang militer, cth pakta pertahanan dan perdamaian, NATO, SEATO, Pakta Warsawa.2. Bidang ekonomi, cth APEC, AFTA, NAFTA.3. Bidang hukum, cth perjanjian ekstradisi Ind-Aust4. bidang kewilayahan/ bts wilayah, darat, laut dan udara5. Bidang sosial dan budaya, cth perjanjian tentang perkara budaya, pertukaran pelajar.

e. Menurut fungsinya:1. Law making treaties/ perjanjian yang membentuk hukum, yaitu perjanjian yang meletakan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan, cth Konvensi Wina 1958 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Hukum Laut Internasional.2. Treaty Contract/ perjanjian yang bersifat khusus, yaitu perjanjian yang menimbulkan hak & kewajiban bagi negara-negara yang mengadakan perjanjian saja , cth perjanjian bilateral.

• Pembuatan perjanjian internasional, di Indonesia diatur dalam:- UUD 1945 pasal 11 ayat 1, 2 dan 3.

- UU No. 24 Tahun 2000, tentang perjanjian internasional

• Sarana hubungan internasional, artinya media yang di gunakan dalam menjalin hubungan Internasional, adalah:- diplomasi/ diplomatik- propaganda- ekonomi- militer dan perang

• Stages in internasional treatya. Negotiationb. Signaturec. Ratification

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang dalam hal:

- Masalah politik, perdamaian, hankam- Perubahan wilayah, penetapan batas wilayah- Kedaulatan atau hak berdaulat negara- HAM dan lingkungan hidup- Pembentukan kaidah hukum baru- Pinjaman atau hibah luar negeri

• Berlakunya perjanjian Internasional:- Menurut konvensi Wina 1969

Pada saat sesuai ketentuan dalam naskah perjanjian Pada saat peserta perjanjian itu mengikatkan diri pada

perjanjian tsb jika naskah itu tidak menyebutkan saat berlakunya.

- Di Indonesia, meliputi: Telah disahkan dengan UU atau Kepres Setelah ditandatangani/ pertukaran nota diplomatik Melalui cara lain yang telah disepakati Telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang

disebutkan dalam perjanjian.

• Pembatalan perjanjian (konvensi Wina 1969)Perjanjian internasional dapat dibatalkan apabila:

1. Negara peserta/ wakil kuasa penuh melanggar ketentuan hukum

2. Adanya unsur kesalahan pada saat perjanjian itu dibuat3. Adanya unsur penipuan dari salah satu negara peserta4. Adanya penyalahgunaan/ kecurangan5. Adanya unsur paksaan terhadap wakil dari suatu negara

6. Bertentangan dengan kaidah hukum Internasional

• Berakhirnya perjanjian internasional (UU No. 24 tahun 2000)- kesepakatan para pihak dalam perjanjian- tujuan telah tercapai- terdapat perubahan - adanya pelanggaran dari salah satu pihak- dibuat perjanjian baru sebagai pengganti- adanya norma-norma baru dalam HI- hilangnya obyek perjanjian

- terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional

Hubungan politik LN, kepentingan nasional dan tujuan nasionalpolitik LN pada hakikatnya merupakan salah satu sarana untuk mencapai kepentingan nasional sesuai tujuan nasioanal.

Tujuan politik LN dalam pembangunan nasional:• Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tanah air• Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan

negara Indonesia• Menciptakan masyarakat yang adil dan makmur• Menciptakan suasana kehidupan yang aman, tertib,

damai• Ikut melaksanakan ketertiban dunia

• Skema hubungan politik LN, kepentingan nasional dan tujuan nasional

Cita-cita NasionalAlinea 1 dan 2 Pembukaan UUD’45

Tujuan NasionalAlinea ke-4 Pembukaan UUD’45

Kepentingan Nasional

Politik LN(UU, PP, Perpres, Kep Menlu)

• Pentingnya politik LN suatu negara dalam HIa. Penyambung tujuan nasional ke dalam dunia

Internasionalb.Pembela dan pengabdi kepent. Nasionalc. Memelihara persatuan dan kesatuan

internasionalPolitik LN Indonesia diletakkan pertama kali tgl 2

September 1948 di depan sidang BPKNIP oleh Drs. Moh. Hatta.

• Pokok-pokok perjuangan politik LN Indonesia:- Politik damai- Bersahabat dengan bangsa lain- Mmperkuat sendi-sendi HI untuk perdamaian- Mempermudah pertukaran dan pembayaran

Internasional- Berusaha dengan PBB untuk kemerdekaan

bangsa-bangsa lain- Membentuk pelaksanaan keadilan

Internasional bersama PBB

Sasaran politik LN Indonesia:1. Menjaga kemerdekaan dan keamanan dari serangan

dalam dan luar negeri2. Mempunyai alasan historis dan etis yang mendukung.3. Alasan ekonomi dan perdagangan4. Alasan idiologi Faktor-faktor yang mempengaruhi politik LN Indonesia:a. Geografi f. SDAb. Kermampuan Industri g. Profesionalisme militerc. Penduduk h. sejarah perjuangand. Moral nasionale. Kualitas diplomasi

• Pelaksanaan politik LN Indonesia:1. Masa Orde Baru (11 Maret 1966-21 Mei 1998),

langkah-langkahnya:- Normalisasi hubungan dengan Malaysia- Pemulihan hubungan dengan Singapura- Masuk kembali menjadi anggota PBB- Membentuk ASEAN

- Pemulihan ekonomi Nasional dengan pinjaman LN.

2. Masa Reformasi (21 Mei- sekarang), langkah – langkahnya:

- Mempercepat pemulihan ekonomi akibat krisis ekonomi melalui kerjasama dengan lembaga ekonomi/ forum internasional lainya.

- Mengukuhkan politik LN bebas aktif- Menyelesaikan batas wilayah teritorial Indonesia

yang bermasalah sesuai HI demi keutuhan NKRI.

Fungsi dan tugas Deplu:1.Fungsi Deplu:- Merumuskan kebijakan nasional, pelaksanaan dan

teknis bidang LN- Melaksanakan urusan pemerintahan di LN

- Pengelolaan barang milik negara di LN- Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan

pertimbangan atas tugasnya di LN kepada presiden.

2. Tugas pokok Deplu (UU No 37 tahun 1999) tentang HI bahwa Menlu:

- menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah, pembangunan bidang Hubungan LN dan politik LN.

- menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan bidang politik dan HI

Susunan perwakilan Indonesia di luar negeri:a. Perwakilan Diplomatik, tingkatannya meliputi: • Ambassador/ Duta Besar• Gerzant/ Duta • Resident Minister / Menteri Residen• Charge de Affair/ kuasa usaha (tetap dan sementara)• Atase , atase pertahanan dan atase teknisFungsi perwakilan diplomatik, Kongres Wina:1. Mewakili negara pengirim2. Melindungi negara dan WN pengirim 3. Mengadakan persetujuan dengan negara penerima4. Memberikan laporan5. Memelihara hubungan persahabatan

Tahapan dalam penempatan Korps Diplomatik:Tahap I pertukaran informasi mengenai penempatan

pejabat diplomat melalui menteri LN masing-masing negara.

Tahap II persetujuan calon diplomat oleh negara penerima/ demand agregation dari negara penerima

Tahap III calon diplomat menerima surat kepercayaan/ lettre de creance, dari kepala negara pengirim

Tahap IV diplomat mendapat surat kepercayaan dari negara penerima/ lettre de reple dari negara penerima dalam sebuah upacara kenegaraan dan diplomat harus menyampaikan pidatonya

Kekebalan/ hak istimewa pejabat diplomatik:a. Kekebalan pribadib. Kekebalan bidang perdatac. Kekebalan perpajakand. Kekebalan atas kantor dan tempat tinggal e. Kekebalan transportasi dsan harta bendaf. Kekebalan surat menyuratg. Kekebalan staf admintrasi dan teknik

Berakhinya perwakilan diplomatik:a. Meninggal duniab.Mutasi/ ada tugas khususc. Berakhirnya surat kepercayaand.Kenaikan pangkate.Revolusif. Ditarik negara pengirim

b. Perwakilan Konsuler, tingkatannya meliputi:• Konsul jenderal / di ibukota negara• Konsul/ wakil konsul, di kota besar/

pelabuhan• Agen konsul, di kota besar/ pelabuhan

Tugas perwakilan konsuler: Mewakili negara pengirim dibidang

ekonomi, perdagangan, perhubungan, sosial budaya dan iptek.

ASEAN (8 Agustus 1967 di Bangkok)

Faktor-faktor berdirinya ASEAN:a. Faktor internal, memperjuangkan

kepentingan bersama sebagai negara yang pernah dijajah, kecuali Thailand.

b. Faktor eksternal, terjadinya perang vietnam dan sikap RRC yang ingin mendominasi Asia Tenggara.

tokoh pendiri ASEAN:a. Adam Malik dari Indonesiab. Narcisco Ramos dari Philipinac. Thanat Khoman dari Thailandd. Tun Abdul Rajak dari Malaysiae. S. Rajaratnam dari Singapura

Dasar terbentuknya ASEAN:1. Keinginan bangsa-bangsa Asia Tenggara untuk

memperkokoh solidaritas regional2. Keinginan memberikan sumbangsih terwujudnya

perdamaian, kemajuan dan kemakmuran di Asia Tanggara

3. Keinginan mewujudkan cita-cita perdamaian4. Keinginan memikul tanggungjawab bersama5. Keinginan mengontrol semua pangkalan

asing di kawasan Asia Tenggara

Maksud dan tujuan dibentuknya ASEAN:1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan

sosial2. Memajukan perdamaian dan stabilitas

regional

3. Meningkatkan kerjasama di berbagai bidang.4. Saling memberikan bantuan, latihan dan

penelitian5. Kerjasama bidang industri, pertanian,

perdagangan, jasa dan komunikasi.6. Peningkatan studi mengenai Asia Tenggara7. Memlihara kerjasama yang erat dan

menguntungkan

struktur ASEANa. Sidang tahunan menlu ASEANb. Standing Committee, komite yang bersidang

diantara diantara dua sidang menlu yang beranggotakan para duta besar negara ASEAN

c. Komite tetap dan komite ad hocd. Skretaris nasional yang ada di setiap negara

anggota, bertugas mempersiapkan sidang tahunan, standing committee, dan komite tetap dan ad hoc

Arti warna logo ASEAN: ASEAN yang stabil, aman, bersatu dan dinamis.warna biru berarti keamanan dan kestabilanwarna merah berarti semangat dan dinamiswarna putih berarti ketulenan/ keaslianwarna kuning berarti kemakmuran

Sepuluh tangkai padi melambangkan persatuan dan persahabatan negara ASEAN, yang dilambangkan juga dengan bulatan.

Hasil KTT di Bali, Sekjen ASEAN berkedudukan di Jakarta

Konferensi Asia Afrika (KAA)Bandung, 18 April 1955

Latar belakang - Usai PD II melahirkan masalah baru adanya dua

kekuatan besar (Amerika/ barat – Uni Soviet/ timur) yang bersaing dan berusaha menarik negara-negara asia dan afrika untuk masuk ke salah satu blok tsb. untuk mendukung mereka.

- Semakin dikembangkanya pengayaan teknologi nuklir yang dikhawatirkan akan mengancam perdamaian dunia.

maksud dan tujuan KAAKerjasama demi kepentingan bersama negara

anggotaMemperjuangkan kemajuan bidang ekonomi,

sosial, budayaMemperjuangkan masalah kedaulatan suatu

negara, mengutuk rasialisme dan kolonialismeMeninjau kemajuan negara-negara asia-afrika

dewasa ini dan perannya dalam usaha perdamaian dunia.

Dasasila Bandung1. Menghormati HAM sesuai piagam PBB.

2. Menghormati integritas dan teritorial suatu bangsa

3.Mengakuai persamaan ras, dan semua bangsa 4.Tidak melakukan intervensi terhadap negara lain.5.Menghormati hak tiap bangsa untuk

mempertahankan diri baik sendiri/ kolektif.6.a.Tidak menggunakan peraturan pertahanan

kolektif demi kepentingan suatu negara.

b. tidak menggunakan tekanan dan campur tangan terhadap suatu negara lain.

7. Tidak menggunakan ancaman, agresi atau kekerasan terhadap kemerdekaan bangsa lain

8. Menyelesaikan perselisihan internasional dengan cara damai.

9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama.

10. Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.

Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB New York, 24 Okt 1945

• Dasar pendirian PBB adalah Piagam Atlantik, hasil kesepakatan PM Winston Churcil da F.D Rosevelt di atas kapal AS/ Augusta di perairan New Foundland S. Atlantik, berisi:

a. Tidak dibenarkan adanya perluasan wilayahb. Setiap bangsa berhak untuk menentukan nasib

dan bentuk pemerintahannya.c. Semua negara turut dalam perdagangan duniad. Mengusahakan perdamaian duniae. Mengusahakan sengketa secara damai

• Asas PBB- Persamaan derajat dan kedaulatan.- memiliki hak dan kewajiban yang sama.- menyelesaikan sengketa secara damai.

- setiap anggota wajib memberikan bantuan kepada PBB.

- Dilarang mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

• Tujuan PBB–Memelihara perdamaian dan keamanan

internasional–Memajukan hubungan persahabatan dan

tidak campur tangan urusan dalam negeri negara lain–Memajukan kerjasama dalam bidang politik,

ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan.–Menjadikan PBB sebagai pusat dalam

mewujudkan tujuan dan cita-cita bersama

struktur organisasi PBB1. General assembly, merupakan struktur tertinggi, terdiri dari

5 wakil untuk setiap negara yang memiliki satu suara.Tugas dan wewenangnya:- Mengambil keputusan mengenai kegiatan PBB- Menetapkan anggaran belanja PBB- Mengadakan perubahan piagam PBB- Memilih anggota tidak tetap DK PBB, ECOSOC, Dewan

Perwalian dan MI- Menerima anggota baru/ mengeluarkan dan memberikan

sanksi terhadap negara yang tidak memenuhi aturan.

2. Security Councilterdiri dari 15 negara, meliputi 5 negara (AS, Perancis, Rusia, Cina dan Inggris) jabatannya permanen/ anggota tetap dan 10 negara yang dipilih oleh MU dengan masa jabatan 2 tahun. Bersidang sesuai kebutuhan dan diberlakukannya hak veto dari anggota tetap.

Tugas dan wewenang DK PBB:- Menyelesaikan sengketa secara damai- Mengadakan tindakan pencegahan terhadap hal-hal

yang membahayakan perdamaian- Mengawasi daerah-daerah yang disengketakan- Bersama MU memilih Hakim Internasional

3. Economic and Social Council beranggotakan 27 negara yang dipilih MU

untuk masa jabatan 3 tahun.Tugas dan wewenangnya:- Bertanggung jawab atas kegiatan ekonomi dan

sosial- Mempertinggi penghargaan terhadap HAM- Mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial,

budaya, kesehatan,pendidikan dan iptek.- Memberikan bantuan ekonomi, sosial, budaya,

kesehatan,pendidikan dan iptek.

4. Trusteeship Councilterdiri dari:- anggota yang menguasai derah perwalian- anggota tetap DK- anggota yg dipilih oleh MU untuk masa 3 th.

Tugasnya membimbing dan mengatasi negara yg belum memiliki pemerintahan sendiri dan daerah mandat/ daerah yg diserahkan oleh musuh sekutu pada PD II.

Fungsinya:- Mengusahakan kemajuan penduduk daerah tsb- Memberikan dorongan untuk menghormati HAM- Melaporkan hasil pemeriksaan kepada sidang MU

5. International Court of JusticeBeranggotakan 15 hakim dari 15 negara, berkedudukan di Den Haag.

Dipilih oleh MU dan DK dengan masa tugas 9 tahun.

Tugasnya mengadili dan memutuskan perkara-perkara internasional.

6. SecretariatDipilih dalam sidang MU atas usul DK dan dapat dipilih kembali.

Tugasnya:- Melaksanakan tugas administrasi, menyiapkan

tempat sidang, data dan undangan.- Membuat laporan tahunan seluruh kegiatan

PBB- Bertanggung jawab untuk mengajukan kepada

DK PBB jika ada hal yang membahayakan perdamaian dunia.

• Pejabat sekjen PBB– Trigve Lee ( Norwegia)– Dag Hamarskjold ( Swedia)– U Thant/ Burma– Dr. Kurt Waldheim/Austria– Javier Peres de Cuellar/ Peru– Boutros- Boutros Gali/ Mesir– Kofi Annan/ Ghana– Ban Kim Moon/ Korea Selatan

T E R I M A K A S I H