jaminan kredit

5/25/2018 jaminan kredit

1/67

HUKUM

JAMINAN

KREDIT

Kelompok 2:

Bella Listya Cintya

Charity Olivia

Devyana Indah F

Dewita Rahmayana

Husna Aisyah

Risty Rahmaniatami


2/67

Pranata Jaminan dalam Hukum Perdata

Menurut Cara terjadinya

Lahir karena Undang-Undang

Jaminan yang keberadaannya ditunjuk

UU tanpa ada perjanjian para pihak.segala kebendaan milik debitur baik

yang sudah ada maupun yang baru

akan ada dikemudian hari akan

menjadi tanggungan untuk segala

perikatannya(pasal 1131 KUHPer)

jika debitur tidak dapat memenuhikewajiban hutangnya maka

kebendaan milik debitur tersebut

akan dijual kepada umum dan hasil

penjualannya akan dibagi antara para

kreditur seimbang(Pasal 1132 BW)

Lahir karena Perjanjian

Perjanjian penjaminan: Perjanjian

tambahan yang melekat padaperjanjian hutang piutang antara

debitur dan kreditur yang di tujukan

untuk menjamin pelunasan

kewajiban debitur.

Contoh: Hipotik, hak tangguhan,

fidusia, perjanjian penanggungan

hutang, perjanjian garansi, dll.

Sifat:Accesoir, yaitu timbul karena

adanya perjanjian pokok, sehingga

perjanjian jaminan tidak akan ada

bila tidak ada perjanjian pokok.

1


3/67

Menurut Objeknya

Benda Bergerak

Gadai (Pasal 1150 BW):

Hak yang diperoleh kreditur

atas benda bergerak yang

diserahkan oleh debitur

dan seorang lain atas namadebitur yang memberikan

kekuasaan kepada kreditur

untuk mengambil

pelunasan dari barang

tersebut

Fidusia (UU No.4/1996):

hak tanggungan yang tetap

berada dalam penguasaan

pemberi fidusia sebagai

agunan bagi pelunasan

utang tertentu

Benda Tidak

Bergerak/Benda

Tetap

Rumah atau

bangunan yang

berada di atas tanahorang lain tetapi bisa

diikat dengan

jaminan fidusia

2

Benda Berupa Tanah

Diikat dengan hak

tanggungan, yaitu hak

jaminan yang

dibebankan pada hak

atas tanahsebagaimana dimaksud

dalam UU No.4/1996

terikat atau tidak

terikat, benda-benda

lain yang merupakan

satu kesatuan dengan

tanah itu.


4/67

Menurut Sifatnya

Jaminan Umum

Jaminan yang

diberikan bagi

kepentingan

semua kreditur

dan menyangkutsemua harta

debitur

sebagaimana

diatur dalam

Pasal 1131

KUHPer.

Jaminan Khusus

Jaminan dalam

bentuk

penunjukkan atau

penyerahan

benda tertentusecara khusus

sebagai jaminan

atas pelunasan

kewajiban dari

debitur kepada

kreditur tertentu.

3

Jaminan Perorangan

Istilah jaminan

perorangan berasal

dari kata borgtocht

yaitu penangguhan

hutang dan ada jugayang menyebutkan

dengan istilah

jaminan imateriil,

yaitu terdapat pihak

ketiga yang

mengikatkan diri

untuk memenuhi

perikatan si

berutang jika si

berutang tidak

mampu memenuhi

perikatannya.

Jaminan

Kebendaan

Adanya benda

tertentu yang

dijadikan

jaminan.Kebendaan yang

dijaminkan

tersebut harus

merupakan milik

dari pihak yang

memberikan

jaminan

kebendaan.


5/67

Menurut Kewenangan Menguasai

Benda Jaminan

Menguasai Benda

Jaminan

Kreditur yang menguasai

benda jaminan merasa

lebih aman terutama

untuk benda bergerakyang mudah

dipindahtangankan dan

berubah nilainya.

Contoh: Gadai

4

Tanpa Menguasai

Benda Jaminan

Hal ini menguntungkan

debitur karena tetap

dapat memanfaatkan

benda jaminan. Contoh:

Hak hipotik dan fidusia


6/67


7/67

Timbulnya jaminan khusus ini karena adanya perjanjian yang khususdiadakan antara debitor dan kreditor yang dapat berupa :

Jaminan perorangan(personlijk), yaitu adanya orang tertentu yang

sanggup membayar atau memenuhi prestasi jika debitor cidera janji.

Jaminan perorangan ini tunduk pada ketentuan hukum perjanjian yang

diatur dalam Buku III Pasal 1830 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata.

Jaminan yang bersifat kebendaanyaitu adanya benda tertentu yang

dijadikan jaminan(zakelijk). Ilmu hukum tidak membatasi kebendaan

yang dapat dijadikan jaminan, hanya saja kebendaan yang dijaminkan

tersebut haruslah merupakan milik dari pihak yang memberikan

jaminan kebendaan tersebut(ingat asas jura in realiena); ataupun


8/67

JAMINAN PERSEORANGAN

Pengertian jaminan perseorangan menurut Sri Soedewi,

mengartikan jaminan imateriil (perorangan) adalah:

Jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada

perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankanterhadap debitur tertentu,dan terhadap harta kekayaan

debitur umumnya.

Sedangkan menurut Soebekti:

Suatu perjanjian antara seorang kreditur dengan pihakketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si

berhutang (debitur) manakala orang ini sendiri tidak

memenuhinya. (Pasal 1820)


9/67

Jaminan perseorangan yang diatur dalam BUKU III

KUHPerdata adalah:

Penanggungan

Hutang

(borgtocht)

PerjanjianGaransi


10/67

Penanggungan Hutang (borgtocht)

penanggungan hutang adalah suatu perjanjian dengan

mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si

berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan

si berhutang manakala orang ini sendiri tidak

memenuhinya. (Pasal 1820 KUHPer)

Penanggungan hutang diatur dalam Pasal 1820sampai

dengan Pasal 1850 KUHPer.


11/67

Hak penanggung atau penjamin:

Hak untuk menuntut lebih dulu (Pasal 1831 BW)

Hak untuk membagi hutang (Pasal 1836 dan 1837 BW)

Hak untuk mengajukan tangkisan (Pasal 1847 BW)

Hak untuk di berhentikan dari penanggungan karena

terhalang untuk melakukan suborgasi yang diakibatkan darikesalahan kreditor. (Pasal 1848 BW)


12/67

Akibat-akibat penanggungan antara debitur dan si

penanggung:

Menurut Pasal 1831 BW, untuk melunasi hutang debitur, si penanggung

tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang selain jika si berutanglalai, sedangkan barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih

dahulu untuk melunasi hutangnya.

Pasal 1832 BW, Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik

debitur lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya jika:

Ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barangdebitur lebih dahulu disita dan dijual

Apabila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan si

berutang utama secara tanggung menanggung; dalam hal mana

akibat-akibat perikatannya diautr menurut asas-asas yang ditetapkan

untuk utang-utang tanggung menanggung

Debitur dapat memajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai

dirinya sendiri secara pribadi

Debitur dalam keadaan pailit

Dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh Hakim


13/67

Akibat-akibat Penanggungan antara debitur dan

penanggung dan antara para penanggung:

Hubungan hukum antara penanggung dengan debitur utama

adalah erat kaitannya dengan telah dilakukannya pembayaran

hutang debitur kepada kreditur. Untuk itu, pihak penanggung

menuntut kepada debitur supaya membayar apa yang telah

dilakukan penanggung kepada kreditur. Penanggung juga

berhak menuntutuang pokok dan bunga, serta penggantianbiaya dan kerugian jika ada. (Pasal 1830 BW)

Jika si penanggung telah sekali membayar hutangnya, ia tidak

dapat menuntutnya kembali dari si berutang yang telah

membayar untuk kedua kalinya jika penanggung tidakmemberitahukan kepada si berutang tentang pembayaran

yang telah dilakukannya. (Pasal 1842 BW)


14/67

Jika berbagai orang telah mengikatkan dirinya sebagai

penanggung untuk seorang debitur dan untuk utang yang

sama, maka penanggung yang melunasi hutangnya

berhak untuk menuntut kepada penanggung yang

lainnya, masing-masing untuk bagiannya. (Pasal 1844

BW)


15/67

Hapusnya penanggungan hutang:

Hapusnya penanggungan hutang diatur dalam pasal 1845

sampai dengan pasal 1850 BW. Di dalam Pasal 1845 BWdisebutkan bahwa perikatan yang

timbul karena penanggungan, hapus karena sebab-sebab

yang sama dengan yang menyebabkan berakhirnya

perikatan lainnya seperti di sebutkan dalam Pasal 1381 BW,bahwa terdapat 10 cara berakhirnya perjanjian

penanggungan hutang, yaitu pembayaran, penawaran

pembayaran tunai, diikuti dengan penitipan atau penitipan,

pembaruan hutang, kompensasi, pencampuran hutang,pembebasan hutang, musnahnya barang yang terutang,

kebatalan atau pembatalas, dan berlakunya syarat

pembatalan.


16/67

Terhadap kreditur itu, penanggung utang dapat

menggunakan segala tangkisan yang dapat dipakai oleh

debitur utama dan mengenai utang yang ditanggungnyasendiri. Akan tetapi, ia tidak boleh mengajukan tangkisan

yang semata-mata mengenai pribadi debitur itu (Pasal

1847 BW).

Dalam Ps 1848 BW, dikatakan bahwa penanggung berhakuntuk diberhentikan dari penanggungan jika karena

perbuatan kreditur sipenanggung menjadi terhalang atau

tidak dapat lagi bertindak terhadap hak-haknya, hak

tanggung- annya dan hak-hak utama dari kreditur.


17/67

PERJANJIAN GARANSI

Perjanjian Garansi adalah perjanjian penanggungan atau borgtochtdimana Bank yang menjadi pihak ketiga (penanggung, guarantor,

borg) bersedia bertindak sebagai penanggung bagi nasabahnya

yang menjadi debitur dalam mengadakan suatu perjanjian (pokok)

dengan pihak lain sebagai kreditur.

Pasal 1233: Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan,baik karena undang-undang. Dalam hal ini, perjanjian garansi lahir

karena adanya persetujuan

Pasal 1234: Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan

sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam

hal ini, perjanjian garansi adalah perikatan yang ada untuk berbuat

sesuatu, yaitu menjamin atau berbuat menjamin.


18/67

Dalam KUHPerdata perjanjian garansi serupa dapat kita

lihat juga pengaturannya pada Pasal 1820sampai denganPasal 1850dengan juga memperhatikan Pasal 1831atau

Pasal 1832KUHPerdata

Untuk menjamin kelangsungan Bank Garansi, maka

penanggung mempunyai Hak istimewa yang diberikanundang-undang, yaitu untuk memilih salah satu,

menggunakan pasal 1831 KUH Perdataatau pasal 1832

KUH Perdata.


19/67

Perbedaan antara Perjanjian Penanggungan dengan

Perjanjian Garansi adalah:

Bentuk Perjanjian Penanggungan tercantum dlm

perjanjian pokoknya sedangkan bentuk perjanjian

Garansi berdiri sendiri.

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh penanggung dalamperjanjian garansi adalah penggantian kerugian yang

timbul sedangkan dalam perjanjian penanggungan

adalah memenuhi perutangan yang tidak dipenuhi oleh

debitur.


20/67

JAMINAN KEBENDAAN

Jaminan kebendaan(zakelijk zekerheid/security

right in rem) adalah jaminan yang berupa hak

mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai

hubungan langsung atas benda tertentu daridebitur, dapat dipertahankan terhadap siapa

pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat

diperalihkan


21/67

Jenis-jenis Jaminan Kebendaan

Jaminan Kebendaan atas:

Benda Bergerak

Gadai/Pand

Fiducia

Resi Gudang

Benda Tidak Bergerak

UU Hak Tanggungan (Tanah)

Hipotik (Kapal 20m3)


22/67

JAMINAN KEBENDAAN

Jaminan kebendaan menurut bentuknya dapat

berupa :

Benda Bergerak

benda bergerak yang berwujud, pengikatanya dengan

gadai (pand), dan fidusia

benda bergerak yang tidak berwujud, yang

pengikatannya dengan gadai (pand), cessie dan account

receivable.

Benda Tidak Bergerak

Pengikatan terhadap jaminan dalam bentuk benda

bergerak berupa hak tanggungan (hipotik).


23/67

Bentuk-bentuk jaminan kebendaan diatur dalam

Buku II KUH Perdata serta Undang-undang lainnya

1. Gadai, diatur dalam KUH Perdata Buku II Bab XX Pasal1150-1161,

2. Hak tanggungan, diatur dalam UU No.4/1996,

3. Fiducia, UU No.42/1999,

4. Hipotik Kapalyang diatur dalam Pasal 1162 sampaidengan Pasal 1232 KUHPer serta Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran),serta peraturan-peraturan pelaksananya;

5. Resi Gudangyang diatur dalam Undang-Undang No. 9Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun2011 (UU Resi Gudang) serta peraturan-peraturanpelaksananya.


24/67

GadaiGadai adalah hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang

yang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitor atau oranglain atas namanya untuk menjamin suatu utang.

Sifat-sifat gadai antara lain:

Benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Bersifat accesoir

Adanya sifat kebendaan

Syarat inbezieztelling

Hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri

Hak preferensi sesuai dengan pasal 1130 dan pasal 1150 KUHP

Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi


25/67

Objek dan Subjek Gadai

Objek Gadai : benda bergerak benda bergerak berwujud : emas, arloji, sepeda

motor, dan lain-lain

Benda bergerak tidak berwujud : piutang atas bawah,piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda

dan atas piutang

Subjek Gadai : pemberi gadai (pandgever) : orang atau badan hukum

yang memberikan jaminan dalam bentuk bendabergerak selaku gadai kepada penerima gadai untukpinjaman uang yang diberikan kepadanya

penerima gadai (pandnemer)

Hak pemegang gadai


26/67

Hak pemegang gadai

mendapatkan ganti rugi berupa biaya-biaya yang telah dilakukan untuk

menyelamatkan benda gadai .

menahan benda gadai (hak retensi) sampai ada pelunasan hutang dari debitur

(jumlah hutang dan bunga).

mempunyai prefensi (hak untuk di dahulukan) dari kreditur lain.

menjual benda gadai dengan perantara hakim jika debitur menuntut di muka

hukum supaya barang gadai di jual menurut cara yang di tentukan oleh hakim untuk

melunasi hutang dan biaya serta bunga.

Atas izin hakim tetap menguasai benda gadai.

Kewajiban pemegang gadai

Pasal 1157 ayat 1 KUHP perdata pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya

harga barang yang digadaikan yang terjadi atas kelalaiannya.

Pasal 1156 KUHP ayat 2 berkewajiban untuk memberitahukan pemberi gadai jikabarang gadai dijual.

Pasal 1159 KUHP ayat 1 beranggung jawab terhadap hasil penjualan barang gadai

Kewaijban untuk mengembalikan benda gadai jika debitur melunasi hutangnya.

Kewajiban untuk melelang benda gadai.


27/67

Hak gadai terjadi dalam dua fase yaitu :

Fase pertama : Perjanjian Pinjam Uang

Fase kedua : Penyerahan benda gadai dalam kekuasaanpenerima gadai

Hapusnya gadai :

Perjanjian pokok

Musnahnya benda gadai

Pelaksanaan eksekusi

Pemegang gadai telah melepaskan hak gadai secarasukarela

Pemegang gadai telah kehilangan kekuasaan atasbenda gadai

Penyalahgunaan benda gadai.


28/67

Hak Tanggungan

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan AtasTanah Beserta Benda-Benda Yang BerkaitanDengan Tanah :

Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda

yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnyadisebut hak tanggungan, adalah hak jaminan yangdibebankan pada hak atas tanah sebagaimanadimaksud dalamUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut

atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakansatu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasanutangtertentu, yang memberikan kedudukan yangdiutamakan kepada kreditor tertentu terhadapkreditor- kreditor lainnya.


29/67

Ciri dan Sifat Hak Tanggungan

Ciri hak tanggungan : Memberikan kedudukan yang diutamakan atau

mendahului kepada pemegangnya (kreditor tertentu).

Selalu mengikuti objek yang dijaminkan di tangansiapapun objek itu berada.

Memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas

Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Merupakan hak jaminan atas tanah yang mudah danpasti pelaksanaan eksekusinya.

Sifat Hak Tanggungan :

Hak Tanggungan tidak dapat dibagi-bagi

Hak tanggungan merupakan perjanjian accesoir


30/67

Objek dan Subjek Hak Tanggungan

Objek Hak Tanggungan

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun1996 :

Hak milik;

Hak guna usaha;

Hak guna bangunan; Hak pakai atas tanah negara, yang menurut ketentuan yang

berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani dengan hak tanggungan.

Subjek Hak Tanggungan

Pemberi Hak Tanggungan

Pemegang Hak Tanggungan


31/67

Proses pembebanan hak tanggungan

Tahap pemberian Hak Tanggungan,didahului dengan janji akan memberikan hak tanggungan sebagai jaminan

pelunasan utang tertentu Tahap pendaftaran Hak Tanggungan,

hanya memenuhi syarat spesialitas, sampai pada tahap tersebut haktanggungan yang bersangkutan belum lahir dan kreditor pemegangnyabelum memperoleh kedudukan yang diutamakan

Pembebanan Hak Tanggungan Atas Tanah Hak Milik

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokok-Pokok Agraria

Pembebanan Hak Tanggungan Atas Hak Guna UsahaPasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria

Pembebanan Hak Tanggungan Atas Hak Guna BangunanPasal 39 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokok-Pokok Agraria

Pembebanan Hak Tanggungan Atas Hak PakaiPasal 52 dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang Hak

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.


32/67

Beralihnya Hak Tanggungan

Konsekuensi sifat accesoir hak tanggungan Perjanjian accesoir adalah perjanjian yang mempunyai ciri-ciri:

a. Tidak dapat berdiri sendiri.

b. Adanya atau timbulnya maupun hapusnya bergantung dariperikatan pokoknya.

c. Apabila perikatan pokoknya dialihkan, accesoir-nya turut beralih

Dasar beralihnya hak tanggungan menurut pasal 16Undang-Undang Hak Tanggungan.a. Cessie

b. Subrogatiec. Merger


33/67

Hapusnya Hak Tanggungan

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996disebutkan, sebagai berikut :

Hapusnya hutang yang dijamin dengan haktanggungan.

Dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang haktanggungan.

Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapanperingkat oleh

Ketua Pengadilan Negeri. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak

tanggungan


34/67

HIPOTEK

Hipotekadalah suatu hak kebendaan atas

benda-benda tak bergerak untuk mengambil

penggantian daripadanya bagi pelunasan

suatu perikatan.

Lebih lanjut; pasal 1168, 1171, 1175,

1176 KUHPerdata


35/67

Atas dasar pasal-pasal tersebut diatas, unsur-unsurhipotek:

1. Harus ada benda yang dijaminkan2. Bendanya benda tak bergerak

3. Dilakukan oleh orang yang berhakmemindahtangankan benda jaminan

4. Ada sejumlah uang tertentu dalam perjanjianpokok dan ditetapkan dalam suatu akta

akta autentik

5. Benda objek jaminan bukan untuk dimiliki,hanya sebagai jaminan hutang saja.


36/67

Asas-asas Hipotek

1. Publisitasharus didaftarkan dalam register umumagar masyarakat khususnya pihak ketiga dapat

mengetahui.

2. Asas spesialitasbenda-benda yang dijaminkan

ditunjuk secara khusus

benda apa

letaknya dimana

luasnya berapa

berbatasan dengan apa saja


37/67

Objek Hipotek

Objek hipotekPs. 1164 KUHPerdata

Sebelum berlaku UUHT

Tanah-tanah yang berstatus HM, HGB, HAU,

ps. 51 yunto ps. 57 UUPA

Setelah berlaku UUHT

Hipotek untuk kapal- kapal dalam bobot mati20mPs. 314 (1) KUHD

Hipotek pesawat udaraUU No.15 Thn 1992tentang penerbanganKapal lautobjek hipotekUU No.21 thn 1992tentang pelayaran


38/67

Pasal 1 angka 2Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan

jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga

angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung

dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung danbangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Pasal 309 (1)KUHD kapal adalah semua peralatan dengan

nama apapun dan dari macam apapun juga

Pasal 510 KUHPerdata

Kapal termasuk benda bergerak

untuk dijadikan objek hipotek harus terdaftar dalam daftar kapal

indonesia

Pasal 314 (3) KUHDAtas kapal yang dibukukan dalam register

kapal, kapal-kapal dalam pembuatan seperti andil-andil dalam

kapal dan kapal dalam pembuatan itu dapat diletakkan hipotek

Pendaftaran kapal diatur dalam UU PelayaranBab II Bagian

ketigatentang Pengukuran, Pendaftaran, dan Kebangsaan

kapalPs. 45 s.d. 54


39/67

Isi Hipotek

Janji-janji (clausula) dalam perjanjian pembebanan

hipotek untuk melindungi kreditur (pemeganghipotek) agar tidak dirugikan, harus secara tegas

dicantumkan dalam akta pembebanan hipotek

a. Janji untuk menjual atas kekuasaan sendiriPs. 1178 KUHPerdata

b. Janji tentang hak (Ps. 1185 KUHPerdata)

mengacu pada ps. 1576 KUHPerdata

c. Janji tentang asuransi (Ps. 297 KUHD)

d. Janji untuk tidak dibersihkanPs. 1210

KUHPerdata


40/67

Peralihan Hipotek

Pasal 1172 KUHPerdataperalihan hanya

dapat dilakukan dengan akta notaris

Peralihan piutang yang dijaminkan dengan

hipotek tersebut harus diberitahukan pada

pegawai pendaftaran dan balik nama kapal

untuk dilakukan pencatatan


41/67

Hapusnya Hipotek

Pasal 1209 KUHPerdata:1. Hapusnya perikatan pokok2. Pelepasan hipotek oleh kreditur3. Penetapan tingkat oleh hakim

Ketentuan diluar KUHPerdata:

1. Afstan hipotik

2. Lenyapnya benda hipotik3. Pencampuran kedudukan pemegang dan pemberi hipotik

4. Pencoretan, karena pembersihan atau kepailitan

5. Pencabutan hak milik

Jika hipotek telah hapus, harus ada pemberitahuanpada pejabat pendaftaran dan pencatatan balik namakapal di kantor Syahbandar untuk diadakan Roya /pencoretan


42/67

RESI GUDANG

Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikanatas barang yang disimpan di Gudang yangditerbitkan oleh Pengelola Gudang.

hak jaminan yang dibebankan pada Resi Gudang untukpelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk

diutamakan bagi penerima Hak Jaminan terhadapkreditor yang lain (pasal 1 angka (9) UU SRG)

Hak Jaminan dalam undang-undang ini meliputi klaimasuransi dalam hal barang sebagaimana tersebut dalamResi Gudang diasuransikan

(Penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU SRG)


43/67

Subjek Jaminan atas Resi Gudang

Pemegang Resi Gudang adalah Pemilik barang ataupihak yang menerima pengalihan dari pemilikbarang atau pihak lain yang menerima pengalihanlebih lanjut.

Pengelola Gudang adalah Pihak yang melakukanusaha pergudangan, baik gudang milik sendirimaupun milik orang lain, yang melakukan

penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasanbarang yang disimpan oleh pemilik barang sertaberhak menerbitkan Resi Gudang


44/67

Asas-Asas Hak Jaminan atas Resi Gudang

1). Asas-asas Hak Kebendaan (AsasAbsolut, Asas Droit de Suite,

Asas Droit de Preference)

2). BersifatAccesoir (Pasal 12 (1) UU SRG)

3). Asas Publiciteit (Pasal 13 UUSRG)

4). Asas Specialiteit

Akta perjanjian Hak Jaminan harus memuat

a. Identitas pihak pemberi dan penerima Hak Jaminan

b. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan Hak Jaminan

c. Spesifikasi Resi Gudang yang diagunkan

d. Nilai Jaminan Utang; dan

e. Nilai barang berdasarkan harga pasar saat barang di

masukkan ke dalam gudang

Ob k J i


45/67

Obyek Jaminan dalam Hak Jaminan atas Resi Gudang

Barang bergerak yang disimpan dalam jangka waktu tertentu dandiperdagangkan secara umum

(Pasal 1 angka (5) UU SRG).

Peraturan Menteri Perdagangan RI No.26/M-DAG/Per/6/2007.

Pasal 3 : Barang dalam sistem Resi Gudang memiliki daya simpan paling

sedikit 3 (tiga) bulan, memiliki standar mutu tertentu, jumlah

minimum barang disimpan.

Pasal 4 (1) : Gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut,

dengan catatan bahwa penetapan tentang Barang ini dapat

berkembang dengan rekomendasi Pemerintah Daerah, instansi

terkait, asosiasi komoditas, dengan tetap memperhatikan

persyaratan pada Pasal 3

(vide Pasal 4 ayat (2), Permendag No.26/M-DAG/Per/6/2007).

Obyek Jaminan

Hapusnya dan Eksekusi Hak Jaminan


46/67

Hapusnya dan Eksekusi Hak Jaminanatas Resi Gudang

Hapusnya Hak Jaminan atas Resi Gudang

(Pasal 15 UU SRG)

a. Hapusnya utang pokok yang dijamin dengan hak jaminandan;

b. Pelepasan Hak Jaminan oleh Penerima Hak JaminanEksekusi dalam Hak Jaminan atas Resi Gudang

(Pasal 16 UU SRG)

(1) Apabila pemberi hak jaminan cidera janji, penerima hak

jaminan mempunyai hak untuk menjual obyek jaminanatas kekuasaan sendiri melalui lelang umum ataupenjualan langsung.


47/67

J MIN N FIDUCI


48/67

PembebananBenda Jaminan

Fiducia ( Pasal 5 )

PendafataranBenda Jaminan

Fiducia ( Pasal 11)

PengalihanJaminan Fiducia

( Pasal 19 )

Penghapusan

Jaminan Fiducia(Pasal 25)

HAK

MENDAHULUI(Pasal 27)

KETENTUAN

PIDANA(Pasal 35)


49/67

ATURAN TERKAIT

UU NO 42 TAHUN 1999

JAMINAN FIDUCIA

PP 86 TAHUN 2000

Tata Cara Pendaftaran

Jaminan Fidusia

Dan Biaya Pembuatan AktaJaminan Fidusia

OBJEK JAMINAN FIDUSIA


50/67


TIDAK BERGERAK

BERGERAK

PIUTANG

KHUSUSNYA BANGUNANYANG TIDAK DAPAT DIBEBANI

HAK TANGGUNGAN

SEBAGAIMANA DIMAKSUD

DALAM UU No 4 Thn 1996

TENTANG HAK TANGGUNGAN

OBJEK

JAMINAN

FIDUSIA

BENDA

BERWUJUD

TIDAK

BERWUJUD

SATU BENDA TERTENTU

TERTENTU BERDASARKAN

JENIS

TELAH ADA

AKAN ADA


51/67

OBJEK FIDUCIA

BENDA BERGERAKBERWUJUD MAUPUNTIDAK BERWUJUD),

BENDA TIDAK BERGERAKKHUSUSNYA BANGUNANYANG TIDAK DIBEBANI

HAK TANGGUNGAN YAKNIDALAM KAITANNYA

DENGAN BANGUNANRUMAH SUSUN UU NO.16TAHUN 1985 TTG RUSUN

ATURAN YANG

BERLAKU :

UU NO. 42 TAHUN

1999 TENTANGJAMINAN

FIDUSIABENDA

DALAM

PENGUASAAN

PEMBERI

FIDUSIA

FIDUSIABENDA

DALAM

PENGUASAAN

PEMBERI

FIDUSIA


52/67

1. BAHWA KREDITUR PENERIMA FIDUSIA MERUPAKAN KREDITUR YANGDIUTAMAKAN DIBANDINGKAN DENGAN KREDITUR-KREDITUR LAINNYA.

2. JAMINAN FIDUSIA TETAP MENGIKUTI BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINANFIDUSIA DALAM TANGAN SIAPAPUN BENDA TERSEBUT BERADA. (DROIT DESUIT / ZAAKSGEVOLG).

3. ASAS ASESORITAS ; (BAHWA PERJANJIAN FIDUSIA MERUPAKAN PERJANJIANIKUTAN DARI PERJANJIAN UTAMA/POKOK, YATU PERJANJIAN HUTANG-PIUTANG, YANG MELAHIRKAN HUTANG YANG DIJAMIN DENGAN JAMINANFIDUSIA).

4. ASAS KONTINJEN ; JAMINAN FIDUSIA DAPAT DILETAKKAN ATAS HUTANG YANGBARU AKAN ADA.

5. ASAS BAHWA JAMINAN FIDUSIA DAPAT DIBEBANKAN TERHADAP BENDA YANGAKAN ADA.

6. ASAS PEMIDAHAN HORIZONTAL; BAHWA JAMINAN FIDUSIA DAPATDIBEBANKAN TERHADAP BANGUNAN / RUMAH YANG TERDAPAT DI ATASTANAH MILIK ORANG LAIN.


53/67

7. BAHWA JAMINAN FIDUSIA BERISI RINCIAN SECARA DETAIL TENTANGSUBJEK DAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA.

8. PEMBERI JAMINAN FIDUSIA HARUS ORANG YANG MEMILIKIKEWENANGAN HUKUM ATAS OBJEK JAMINAN FIDUSIA.

9. ASAS PUBLIKASI ; JAMINAN FIDUSIA HARUS DIDAFTAR DI KANTORPENDAFTARAN FIDUSIA.

10. ASAS PENDAKUAN ; BENDA YANG DIJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIATIDAK DAPAT DIMILIKI DIMILIKI OLEH KREDITUR PENERIMA JAMINAN

FIDUSIA SEKALIPUN HAL TERSEBUT DIPERJANJIKAN.11. JAMINAN FIDUSIA MEMBERIKAN HAK PRIORITAS KEPADA KREDITUR

PENERIMA FIDUSIA YANG TERLEBIH DAHULU MENDAFTARKAN KEKANTOR FIDUSIA DARI PADA KREDITUR YANG MENDAFTARKANKEMUDIAN.

12. PEMBERI JAMINAN FIDUSIA YANG TELAH MENGUASAI BENDA

JAMINAN HARUS MEMPUNYAI ETIKAD BAIK.(TIDAKMEMINDAHTANGANKAN, MENYEWAKAN, MENJUAL ATAUMENGALIHKAN KEPADA ORANG LAIN)

13. JAMINAN FIDUSIA MUDAH DIEKSEKUSI.


54/67

AKTAJAMINANFIDUCIA

IDENTITASPEMBERI

DANPENERIMA

FIDUCIA

Data Perjanjian

pokok

Penjelasanmengenai

Benda

Nilai Penjamin

Nilai Bendayang menjadi

objek penjaminFiducia

UTANG YANG DAPAT

DIJAMINKAN JAMINAN FIDUCIA

:

utang yang telah ada;

utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah

diperjanjikan dalam jumlahtertentu;

Atau

utang yang pada saateksekusi dapat ditentukan

jumlahnya berdasarkanperjanjian pokok

yang menimbulkan kewajibanmemenuhi suatu prestasi.


55/67

ALURKantor pendaftaran

Fiducia

( DepartemnKehakiman)

PermohonanPendaftaran Fiducia

oleh penerima Fiducia

Kantor PendaftaranFiducia mencatat

Jaminan Fidusia dalamBuku Daftar Fidusia

Dicatat sesuai tanggalyang sama dengan

tanggal penerimaanpermohonanpendaftaran.

SERTIFIAKT JAMINANFIDUCIA

ISI SURAT PERMOHONAN

identitas pihak Pemberi danPenerima Fidusia;

tanggal,nomor akta jaminanFidusia, nama, tempat

kedudukan notaris yangmembuat

akta Jaminan Fidusia;

data perjanjian pokok yangdijamin fidusia;

uraian mengenai Benda yang

menjadi obyek JaminanFidusia;

nilai penjaminan; dan

nilai benda yang menjadiobyek Jaminan Fidusia.


56/67

PENGALIHAN JAMINAN

FIDUCIA

PENGALIHAN ( PASAL 19 24)


57/67

PENGALIHAN ( PASAL 19 24)

PE

N

G

A

L

I

H

A

N

CESSIE(PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG)

DENGAN AKTA

OTENTIK ATAU AKTABAWAH TANGAN

PENERIMA

FIDUSIA

PEMBERI

FIDUSIA

BERALIHANNYA DEMI HUKUM

SELURUH HAK DAN KEWAJIBAN

KEPADA KREDITUR BARU

PRINSIP DROIT DE SUIT

BENDA

PERSEDIAAN

MENJUAL/

MENYEWAKAN

PENERIMA FIDUSIA TIDAK MENANGGUNG

KEWAJIBAN ATAS AKIBAT TINDAKAN ATAU

KELALAIAN PEMBERI FIDUSIA BAIK YANG

TIMBUL DARI HUBUNGAN KONTRAKTUAL ATAU

YANG TIMBUL DARI PERBUATAN MELANGGAR

HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN

DAN PENGALIHAN BENDA YANG MENJADI


BUKAN BENDA

PERSEDIAANMESIN PRODUKSI,

MOBIL PRIBADI,

RUMAH PRIBADI


58/67

PASAL 19 UU NO 42 TAHUN 1999

Pengalihan hakjaminan

Beralihnya segalahak dan kewajibanPenerima Fiducia

pada kreditor baru

PASAL 613 UUKUHP

CESSIEPengalihan piutang

yang dialkukan

dengan Akta otentik.

PRINSIP DROIT DE SUITE Hak Kebendaan mengikuti bendanya dimanapunjuga (dalam tangan siapapun juga) barang ituberada. hak tersebut terus mengikuti orang yangmempunyainya.

KETENTUAN PENGALIHAN


59/67

KETENTUAN PENGALIHANJAMINAN FIDUCIA

Benda Persediaan sbg objek jaminanfiducia yang dapat dialihkan harus melauicara dan prosedur yang berlaku

Benda yang menajdi objek jaminanfiducia yang telah dialihkan wajib digantioleh Pemberi fiducia dengan objek yangsama

Semua perjanjian dianggap tidak sah bilaterjadi cidera janji


60/67

BERAKHIRNYA JAMINAN

FIDUCIA


61/67

Faktor Penyebab

Hapusnya utang yangdi jamin dengan

Fiducia

Pelepasan Hak atasJaminan Fiducia oleh

penerima Fiducia

Musnahnya Bendayang menjadi objek

Jaminan FIducia

Penerima Fiducia

melaporkan ke Kantor

Pendaftaran Fiducia

Kantor Pendaftaran Fiducia

menghapus Jaminan Fiducia

Kantor Pendaftaran Fiducia

membuat pernyataan Sertifikat

Jaminan Fiducia tidak berlaku

lagi


62/67

HAK MENDAHULUI

( PASAL 27)


63/67

HAK MENDAHULUPASAL 27 UUJF

(1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditorlainnya.

(2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalahhak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasanpiutangnya atashasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

(3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapuskarenaadanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran Benda yangmenjadi objek Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berada di luar kepailitan dan ataulikuidasi.


64/67

CONTD

PASAL 28 UUJF

Apabila atas Benda yang sama menjadi

Objek Jaminan Fidusia Lebih dari 1perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yangdidahulukan Sebagaimana dimaksud dalamPasal 27, diberikan kepada pihak YangLebih dahulu mendaftarkannyapada KantorPendaftaran Fidusia.


65/67

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASAL (29-34

UUJF)

PELAKSANAAN TITEL

EKSEKUTORIAL

PENJUALAN DIBAWAH

TANGANPELELANGAN

UMUM

DEBITUR

CIDERA JANJI

EKSEKUSI

EKSEKUSI (LANJUTAN)


66/67

EKSEKUSI (LANJUTAN) Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan

Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil

Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta

bantuan pihak berwenang.

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek

Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum.

Setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki

Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitor cidera janji batal demi

hukum.

Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib

mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.

Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor tetap

bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

KETENTUAN PIDANA


67/67

KETENTUAN PIDANA

PASAL 35 UUJFSETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA

MEMALSUKAN, MENGUBAH, MENGHILANGKAN,ATAU DENGAN CARA APAPUN MEMBERIKANKETERAANGAN SECARA MENYESATKAN YANGJIKA HAL TERSEBUT DIKETAHUI OLEH SALAHSATU PIHAK TIDAK MELAHIRKAN PERJANJIANJAMINAN FIDUSIA,

DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARAPALING SINGKAT 1 TAHUN DAN PALINGLAMA 5 TAHUN DAN DENDA PALINGSEDIKIT Rp. 10.000.000,-DAN PALINGBANYAK Rp.100.000.000,-

PASAL 36 UUJF

PEMBERI FIDUSIA YANG MENGALIHKAN,MENGGADAIKAN, ATAU MENYEWAKANBENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINANFIDUSIA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAMPASAL 23 ayat(2) YANG DILAKUKAN TANPAPERSETUJUAN TERTULIS TERLEBIH DAHULUDARI PENERIMA FIDUSIA

DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARAPALING LAMA 2 TAHUN DAN DENDA

PALING BANYAK Rp.50.000.000,-

Date post:	15-Oct-2015
Category:	Documents
Upload:	devyana-indah-fajriani
View:	75 times
Download:	0 times

jaminan kredit

Documents