e-ISSN : 2715-9000 p-ISSN : 2721-5423

Jurnal Al-Tsaman

117

KONSEP KESEJAHTERAAN PADA MASA ISLAM KLASIK DAN MASA

MODERN

Ifa Afida

IAI Al-Falah As-sunniyyah Kencong

ifaafida@gmail.com

ABSTRACT

The problem faced by developing countries is the welfare of their citizens. Welfare has become an important part of a country. Even the establishment or formation of a country is in order to realize the welfare of its people. Various ways, methods, rules, tools, approaches or policies have been chosen and carried out by a country in order to achieve these goals. Islam has a much better welfare concept than western economic concepts. The concept has also been implemented well from the time of the Prophet to the successor caliphs. Welfare in the view of Islam is not only assessed by material measures, but also by non-material measures such as the fulfillment of spiritual needs, maintenance of moral values and the realization of social harmony. In this article, the author tries to describe the concept of well-being in the classical Islamic era and well-being in the modern period, whether in practice it has suffered a setback or progress, or both are running the same and balanced based on their particular characteristics.

Keywords: welfare, classical Islam, modern Islam

ABSTRAK

Permasalahan yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang adalah kesejahteraan

warga negaranya. Kesejahteraan telah menjadi bagian penting dari sebuah negara. Bahkan

didirikannya atau dibentuknya sebuah negara adalah dalam rangka mewujudkan

kesejahteraan masyarakatnya. Berbagai cara, metode, aturan, alat, pendekatan ataupun

kebijakan telah dipilih dan dilakukan oleh sebuah negara dalam rangka untuk mencapai

tujuan tersebut. Islam mempunyai konsep kesejahteraan yang jauh lebih baik dibanding

konsep-konsep ekonomi barat. Konsepnya pun telah diterapkan dengan baik mulai dari

zaman Rasulullah sampai para khalifah penggantinya. Kesejahteraan dalam pandangan

Islam bukan hanya dinilai dengan ukuran material saja, melainkan juga dengan ukuran non

material seperti terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai moral dan

terwujudnya keharmonisan sosial. Dalam artikel ini, penulis mencoba mendeskripsikan

konsep kesejahteraan pada masa Islam klasik dan kesejahteraan pada masa modern, apakah

Ifa Afida

118

dalam pelaksanaannya mengalami kemunduran ataukah kemajuan, atau kedua-keduanya

berjalan sama dan seimbang berdasarkan dengan kekhasannya masing-masing.

Kata Kunci : kesejahteraan, islam klasik, islam modern

PENDAHULUAN

Al-Qur’an dan Hadist merupakan dua sumber utama yang menjadi pedoman

bagaimana sejarah peradaban ekonomi dimulai. Di dalam Al-Qur’an dan Hadist terdapat

banyak firman-firman Allah dan juga penjelasan tentang hukum-hukum yang mana telah

menjadi prinsip-prinsip dalam ilmu ekonomi Islam. Al-Qur’an dan Hadist merupakan dua

sumber utama yang menuntun dan membimbing pemikiran manusia dalam

mengaplikasikan pemikiran manusia termasuk dalam hal ekonomi. Para tokoh cendekiawan

muslim menggunakan dua sumber utama yaitu Al-Qur’an dan Hadist untuk memecahakan

beberapa masalah perekonomian yang mulai muncul setelah wafat Rasul.1

Kontribusi kaum muslimin yang sangat besar terhadap kelangsungan dan

perkembangan pemikiran ekonomi pada khususnya dan peradaban dunia pada umumnya,

telah diabaikan oleh para ilmuwan Barat. Buku-buku teks ekonomi Barat hampir tidak

pernah tidak menyebutkan peranan kaum muslimin ini. Menurut Chapra, meskipun

sebagian kesalahan terletak di tangan umat Islam karena tidak mengartikulasikan secara

memadai kontribusi kaum muslimin namun barat memiliki andil dalam hal ini, karena tidak

memberikan penghargaan yang layak atas kontribusi peradaban lain bagi kemajuan

pengetahuan manusia.2

Dalam pandangan Islam masyarakat dikatakan sejahtera apabila terpenuhi

kebutuhan pokok setiap individu rakyat, baik pangan, sandang, papan, pendidikan maupun

kesehatan. Serta terjaga dan terlindungi agama, harta, jiwa, akal dan kehormatan manusia.

Salah satu bentuk keagungan khilafah yang tidak dimiliki peradaban lainnya adalah

kesempurnaan dan jaminan kehidupan terbaik bagi rakyatnya. Sejarah membuktikan secara

1 M.Akmansyah, Al-Qur’an dan Al-Sunnah Sebagai Dasar Ideal Pendidikan Islam, Jurnal

Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 8, No. 2, Agustus 2015, hlm. 128 2 M. Umer Chapra, The Future of Economics : An Islamic Perspective, (Jakarta: Shariah Economics and

Banking Institute, 2001), hlm. 261

e-ISSN : 2715-9000 p-ISSN : 2721-5423

Jurnal Al-Tsaman

119

jelas akan hal ini yang bertahan hingga seribu empat ratus tahun lebih dan pada akhirnya

diruntuhkan pada 03 Mei 1924 M.3

Allah sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk yang

bernyawa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Hud ayat 6 “Dan tidak ada suatu binatang

melata-pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya” namun jaminan itu tidak

diberikan dengan tanpa usaha, sebagaimana yang telah dijelaskan Allah dalam Surat Ar Ra’d

ayat 11 “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan

yang ada pada diri mereka sendiri”.

Selain itu manusia juga membutuhkan lembaga atau institusi yang memfasilitasi,

melindungi dan mengatur berbagai norma-norma dan aturan-aturan yang memudahkan

bagi mereka untuk memenuhi kebutuhannya, dalam istilah modern lembaga tersebut

dikenal dengan “Pemerintah”, Para pencetus kemerdekaan bangsa Indonesia telah

merumuskan kesejahteraan sebagai tujuan bangsa dalam batang tubuh UUD 1945 dan telah

menjabarkannya dalam Bab perekonomian nasional dan kesejahteraan social dalam pasal 33

UUD 1945 dengan menegaskan bahwa Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh

negara, sayangnya harapan dan cita-cita tersebut masih jauh dari kenyataan.

Bagi pemerintah kesejahteraan seringkali diukur dengan nilai GNP perkapita, yang

merupakan rasio perbandingan antara nilai GNP dengan jumlah penduduk, namun

demikian jika melihat realita di tengah masyarakat, maka kita akan menyimpulkan bahwa

pengukuran kesejahteraan dengan menggunakan GNP perkapita belum tepat, karena di

kalangan masyarakat pedesaan masih sangat banyak orang-orang yang hidup di bawah

standar kelayakan hidup.4

Tampaknya kemiskinan yang akan menjadi ukuran kesejahteraan masyarakat, pada

Maret 2015 BPS menyatakan bahwa angka kemiskinan di Indonesia telah mencapai 28,59

juta penduduk atau 10-11% dari jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan,

dibandingkan dengan September 2014 dimana angka kemiskinan mencapai 27,7 juta

penduduk, ternyata tahun 2015 jumlah kemiskinan di Indonesia semakin bertambah,

3 https://www.google.com/amp/s/umroh.com/blog/kesejahteraan-umat-islam diakses tanggal 05 januari

2020 4 Amirus Sodiq, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam dalam Jurnal Equilibrium Vol.3 No 2 Desember

2015. 382

Ifa Afida

120

berpijak pada data tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa kebijakan yeng dilakukan

pemerintah di berbagai bidang tampaknya semakin menjauhkan masyarakat dari apa yang

menjadi cita-cita masyarakat dan para pencetus kemerdekaan yaitu kesejahteraan sosial.5

Alat yang sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan adalah pendapatan dan

konsumsi, jika kita mengukur kesejahteraan dengan pendekatan pendapatan maka kita akan

menemukan problem dalam hal data untuk sektor informal, di negara Indonesia pekerjaan

di sektor informal lebih banyak daripada pekerjaan di sektor formal dan data untuk sektor

informal secara keseluruhan sulit ditemukan.

Selain itu masyarakat merasa keberatan untuk menjawab pertanyaan yang

ditanyakan kepadanya tentang berapa besarnya pendapatan yang dia peroleh, apakah orang

Indonesia lupa jika ditanya berapa pendapatan yang diperolehnya setahun yang lalu atau

mereka tidak mau dibebani pajak yang lebih tinggi, atau mereka juga merasa malu jika

penghasilannya yang berasal dari kegiatan ilegal diketahui oleh orang lain.

Sedangkan jika kita mengukur kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan

konsumsi, maka kita juga menemukan problem ketidaksesuaian dengan kenyataan, misalnya

orang mempunyai kecenderungan untuk tidak memberitahukan berapa besarnya

pengeluaran yang telah dilakukan jika menyangkut barang mewah maupun barang illegal,

selain itu antara satu rumah tangga dengan rumah tangga lainnya cenderung memiliki

perbedaan karakteristik.

Namun sebagai orang Islam, tentu kita mempunyai pandangan yang berbeda

dengan orang-orang yang berpegang pada ekonomi konvensional dalam hal kesejahteraan,

karena itu sangatlah menarik untuk membahas dan mengkaji konsep kesejahteraan dalam

Islam khususnya mengkaitkan konsep kesejahteraan masa Islam klasik dengan masa

modern.

METODE

Untuk mengkaji penelitian ini maka digunakan metode kualitatif dengan melakukan

pendekatan metode studi literatur (library research). Metode yang digunakan dalam penelitian

ini yaitu dengan menggunakan penelitian yang bersumber dari studi pustaka, hal tersebut

dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari berbagai literatur. Literatur disini

5 Ibid.

e-ISSN : 2715-9000 p-ISSN : 2721-5423

Jurnal Al-Tsaman

121

tentunya yang memiliki hubungan atau keterkaitan dengan permasalahan yang menjadi

obyek dalam penelitian yang telah ditentukan. Penelitian ini dilakukan dengan membaca

serta melakukan berbagai hal terutama mempelajari berbagai literature-literatur yang ada,

yang didapat melalui metode dokumenter, yang bersumber dari buku, jurnal, internet, dan

makalah. Penelitian ini lebih diarahkan pada Konsep Kesejahteraan Masa Islam Klasik dan

pada masa Modern. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Oleh karena itu, penelitian

ini memiliki tujuan membuat deskripsi mengenai berbagai kejadian atau situasi-situasi yang

terjadi saat itu.6

PEMBAHASAN

PENGERTIAN KESEJAHTERAAN

Pengertian kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata

sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur dan selamat (terlepas dari segala

macam gangguan, kesukaran dan sebagainya.7 Kata sejahtera mengandung pengertian dari

bahasa Sansekerta “catera” yang berarti payung. Dalam konsep kesejahteraan “catera”

adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan,

kebodohan, ketakutan dan kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tenteram, baik lahir

maupun bathin.8

Dalam UU no.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dijelaskan bahwa

kesejahteraan sosial adalah kondisi terepenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial

warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat

melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan sosial adalah

upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah

daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar

setiap warga Negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial,

dan perlindungan sosial.

Di antara tujuan diselenggarakannya kesejahteraan sosial adalah Pertama,

meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup. Kedua, memulihkan

fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. Ketiga, meningkatkan ketahanan sosial

masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan social. Keempat,

6 Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi Bisnis (Yogyakarta:UII Pres, 2005), 87

7 W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 887.

8 Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial (Bandung: Refika Aditama, 2012), 8

Ifa Afida

122

meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. Kelima,

meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. Keenam, meningkatkan kualitas

manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Konsep kesejahteraan yang dijadikan tujuan dalam ekonomi konvensional ternyata

sebuah terminologi yang kontroversial, karena dapat didefinisikan dengan banyak

pengertian. Salah satunya dengan pengertian murni materialis yang sama sekali menafikan

keterkaitan spiritual, atau mungkin dengan sedikit singgungan aspek spiritual. Jika

kesejahteraan didefinisikan dengan konsep materialis dan hedonis, maka ilmu ekonomi

memberikan porsi keunggulan pada pemenuhan kepentingan pribadi (self interest) dan

memaksimalkan kekayaan, kenikmatan fisik, dan kepuasan hawa nafsu.9

Teori nilai guna konvensional memiliki kekurangan dalam syarat rasional dan

konveks yang menjadikan manusia sebagai mesin konsumsi yang dengan daya dan upayanya

harus memberdayakan sumber dayanya untuk meningkatkan kepuasan lahirnya (kebendaan)

dengan ukuran uang.10 Sementara dalam perspektif Islam, semua kegiatan ekonomi yang

dilakukan oleh manusia, baik individu maupun sebagai masyarakat haruslah didasarkan

pada tujuan untuk kemaslahatan, kebaikan umat manusia. Tujuan hidup bukanlah untuk

mengkonsumsi, tapi konsumsi merupakan konsekuensi dari hidup. Kegiatan konsumsi baik

karena keinginan maupun kebutuhan harus didasarkan pada kemampuan, baik jiwa, raga

maupun keuangan.11

Pandangan Ekonomi Islam tentang kesejahteraan didasarkan atas keseluruhan

ajaran Islam tentang kehidupan ini. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep

kesejahteraan dalam ekonomi konvensional, sebab ia adalah konsep yang holistic. Secara

singkat kesejahteraan yang dinginkan oleh ajaran Islam adalah:

1. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu mencakup dimensi material maupun

spiritual serta mencakup individu maupun sosial.

9 Umer Chapra, The Future of Ekonomics an Islamic Perspective, diterjemahkan oleh: Amdiar Amir, dkk

(Jakarta: Shari ah Economics and Banking Institute, 2001), 121 10

Iskandar Putong, Ekonomics: Pengantar Mikro dan Makro (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007), 173 11

Ibid.172

e-ISSN : 2715-9000 p-ISSN : 2721-5423

Jurnal Al-Tsaman

123

2. Kesejahteraan didunia maupun diakhirat, sebab manusia tidak hanya hidup dialam

dunia saja tetapi juga dialam akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka

kesejahteraan diakherat tentu lebih diutamakan.

KESEJAHTERAAN PADA MASA PERADABAN ISLAM KLASIK

Ajaran Islam telah menjelaskan bahwa sesungguhnya tujuan dasar Islam adalah

terwujudnya kesejahteraan baik didunia maupun di akhirat. Dalam prakteknya Rosulullah

Saw. Membangun suatu perekonomian yang dulunya dari titik nol menjadi suatu

perekonomian raksasa yang mampu menembus keluar dari jazirah Arab. Pemerintahan

yang dibangun Rasulullah Saw di Madinah mampu menciptakan suatu aktivitas

perekonomian yang membawa kemakmuran dan keluasan pengaruh pada masa itu.12

Kegiatan ekonomi telah menjadi sarana pencapaian kesejahteraan atau

kemakmuran. Nabi Muhammad Saw memperkenalkan sistem ekonomi Islam. Hal ini

berawal dari kerjasama antara kaum Muhajirin dan Anshar. Sistem Ekonomi Islam yang

diperkenalkan antara lain Syirkah, Qirad, dan Khiyar dalam perdagangan. Selain itu juga

diperkenalkan system musaqah, mukhabarah, dan Muzaraah dalam bidang pertanian dan

perkebunan. Para sahabat juga melakukan perdagangan dengan penuh kejujuran. Mereka

tidak mengurangi timbangan dalam berdagang.13

Salah satu bentuk nyata pelaksanaan ekonomi Islam dalam rangka kesejahteraan

umat atau masyarakat, pada masa Rasulullah Saw maupun Abu Bakar RA pengumpulan dan

pendistribusian zakat serta pungutan- pungutan lainnya dilakukan secara serentak, yang

artinya pendistribusian dana tersebut diakukan setelah pengumpulan. Sehingga para petugas

baitul mal setelah selesai melaksanakan tugasnya tidak lagi membawa sisa dana untuk

disimpan. Namun setlah pemerintahan digantikan oleh Umar bin Khattab, pendistribusian

tidak lagi dilakukan secara serentak. Harta baitul mal dilakukan secara bertahap sesuai

dengan kebutuhan yang ada, bahkan diantaranya disediakan dana cadangan.14

12

Muhammad Sholahuddin, World Revolution With Muhammad (Sidoarjo: Mahsun, 2009). 46 13

Agung Eko Purwana, Kesejahteraan dalam Perspektif Islam dalam Jurnal Justitia Islamica,

Vol.11/No.1/Jan-Jun 2014. 34 14

Mohammad Hidayat, The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim,

2010). hlm. 186.

Ifa Afida

124

Adanya kebijakan mengenai dana cadangan yang disimpan untuk keperluan darurat

mengindikasikan adanya praktik manajemen dari seorang khalifah (pemimpin) tentang

perencanaan pengelolaan dana yang ada pada Baitul mal, mengingat ekspansi pada masa

khalifah Umar semakin meluas dan semakin banyak harta yang mengalir ke Baitul mal kota

Madinah sebagai kas negara. Sudah menjadi suatu keharusan seorang pemimpin

mempunyai manajemen yang baik dalam kepemimpinan dengan segala kebijakannya. Sudah

menjadi tanggung jawab bahwa khalifah mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan

rakyatnya. Menurut Taqyuddin An-Nabhani Baitul mal juga menjadi supplier bagi seluruh

rakyat dan sarana pemelihara keseimbangan ekonomi (economi equilibrium).15

Umar bin Khattab dalam kepemimpinannya, memiliki peranan yang sangat penting

dalam kesejahteraan masyarakatnya, diantaranya yang terkenal adalah lewat kebijakannya

dalam pengelolaan baitul mal. Dalam bidang ekonomi Umar melembagakan Biatul mal

secara permanen, yang artinya Baitul mal ini bersifat independen. Pendirian Baitul mal ini

dilengkapi dengan sistem administrasi yang tertata baik dengan membentuk diwan. Dalam

pengelolaan Baitul mal khalifah Umar dan amilnya sebagai pemegang amanah. Pengelolaan

Baitul mal ditingkat cabang dilakukan oleh pejabat setempat dan tidak bertanggung jawab

pada gubernur. Pejabat-pejabat Baitul mal di cabang/provinsi mempunyai otoritas penuh

dan bertanggung jawab pada pemerintahan pusat (khalifah).

Umar juga mencetuskan pembuatan kalender atau tahun hijiriyah yang di mulai dari

hijrah Rasul,16 menempa mata uang, membentuk tentara, mengatur gaji, mengangkat

hakim-hakim, dan mengadakan hisbah (pengawasan pasar, pengontrolan timbangan dan

takaran, penjagaan terhadap tata tertib dan susila, dan pengawasan terhadap kebersihan

jalan),17 jawatan pajak, kepolisian dan lainnya. Umar bin Khatab dicatat dalam sejarah

sebagai orang pertama kali yang mendirikan kamp-kamp militer yang permanen. Khalifah

Umar juga orang yang pertama kali memerintahkan panglima perang untuk menyerahkan

laporan secara terperinci mengenai keadaan prajurit. Beliau juga membuat buku dan

15

Taqyudin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam. Judul asli An-Nidhan

al-Iqtisadi fil Islam, penerjemah Moh. Maghfur Wachid cet ke 5, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000). hlm.

264-275. 16

Taufiqurohman, Sejarah Sosial Politik Masyarakat Islam, (Surabaya: Pustaka Islamika Press, 2003)

h.67 17

A. Syalabi, Sejarah dan Kebudayaan Islam, Jilid 1 (Jakarta: PT Al-Husna Zikra, 1997). hlm. 263.

e-ISSN : 2715-9000 p-ISSN : 2721-5423

Jurnal Al-Tsaman

125

mencatat para prajurit dan mengatur secara tertib gaji, mengikut sertakan dokter,

penerjemah dan penasehat yang khusus menyertai pasukan.18

KESEJAHTERAAN PADA MASA MODERN

Kesejahteraan oleh sebagian masyarakat selalu dikaitkan dengan kualitas hidup.

Konsep kualitas hidup merupakan gambaran tentang keadaan kehidupan yang baik. World

Health Organization mengartikan kualitas hidup sebagai sebuah persepsi individu terhadap

kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan system nilai yang ada terkait dengan

tujuan, harapan, standar dan juga perhatian terhadap kehidupan. Konsep ini memberikan

makna yang lebih luas karena dipengaruhi oleh kondisi fisik individu, psikologis, tingkat

kemandirian, dan hubungan sosial individu dengan lingkungannya.19

Undang- Undang No 13 tahun 1998 menjelaskan juga tentang arti kesejahteraan.

Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik

material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir

bathin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan

jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan

menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan pancasila.

Dalam konteks kenegaraan, kesejahteraan digunakan dalam rangka menunjukkan

bahwa pemerintahannya menyediakan pelayanan- pelayanan sosial secara luas kepada warga

negaranya. negara kesejahteraan diartikan sebagai sebuah proyek sosialis demokrat yang

dihasilkan oleh perjuangan orang- orang kelas pekerja untuk menciptakan masyarakat yang

adil. Ide Negara kesejahteraan barat ini dianggap sebagai perubahan yang dilakukan oleh

system kapitalis menuju kepada aspirasi yang dibawa dalam sistem sosialis.20

Negara kesejahteraan merupakan bentuk negara yang memposisikan negara sebagai

lembaga yang mampu memenuhi hak- hak sosial warganya. Kebijakan- kebijakan politik

negara yang bertujuan untuk menghadirkan kebahagiaan dan kesejahteraan merupakan

komitmen politik sistem negara kesejahteraan. Dalam hal ini negara kesejahteraan lebih

18

Amru Khalid, Jejak Para Khalifah, terjemahan Farur Mu’is judul asli “Khulafaur Rasul”,

(Solo:Aqwam, 2007). hlm. 117-118. 19

Adi Fahrudin, Pengantar…44 20

Adi Fahrudin, Pengantar…85

Ifa Afida

126

diidentikkan dengan kumpulan- kumpulan kebijakan sosial. Kebijakan sosial digunakan

sebagai alat untuk mendefinisikan hubungan negara dengan warganya.

Kebijakan- kebijakan sosial dalam negara kesejahteraan bukanlah suatu entitas yang

memiliki wajah tunggal. Pada prakteknya, kebijakan- kebijakan sosial yang diterapkan disatu

negara kesejahteraan dengan negara lain akan bervariasi. Perbedaan kebijakan sosial

disebabkan oleh perbedaan sistem pemerintahan dan masalah- masalah yang dihadapi oleh

negara. Namun ada beberapa pokok yang harus ada dalam sistem negara kesejahteraan

modern (modern welfare state), yaitu:

a. Kebijakan ketenagakerjaan

Kebijakan ketenagakerjaan merupakan kebijakan yang paling utama

dalam negara kesejahteraan. Disini, negara harus mampu menyediakan akses

lapangan pekerjaan bagi warganya. Tujuan dari kebijakan ketenagakerjaan tidak lain

adalah untuk menciptakan daya beli masyarakat dan mengurangi ketergantungan

warga negara atas tunjangan- tunjangan sosial yang disediakan oleh negara.

Kebijakan ketenagakerjaa dibagi kedalam dua kebijakan pokok, yaitu:

Outset kebijakan dan kebijakan active employment (kebijakan tenaga kerja aktif).

Mengenai Outsite kebijakan, negara memiliki beberapa kewajiban: Pertama, negara

harus membuat sebuah kebijakan dan upaya untuk memberikan bentuk- bentuk

asuransi pengangguran, sebagai peranan Negara dalam mensiasati kompetisi yang

tidak sempurna dalam dunia lapangan kerja. Kedua, Negara harus membuat

kebijakan dan upaya agar tidak tercipta tingginya angka pengangguran, karena hal

itu akan menimbulkan konflik masyarakat dan meningkatnya angka kemiskinan.

Ketiga, negara membuat kebijakan dan upaya untuk mengaitkan antara kebijakan

pendidikan dengan kebijakan ketenagakerjaan dengan tujuan untuk merespon

tantangan sosial ekonomi yang dihadapi oleh negara.21

Sedangkan kebijakan Active Employment yaitu kebijakan yang akan

menjawab segala permasalahan dalam ketenagakerjaan, terutama pasar tenaga kerja.

Pasar tenaga kerja merupakan penjelasan mengenai kondisi dan status dari warga

Negara yang berkaitan dengan kerja: Seperti lapangan pekerjaan, usia kerja, jenis

21

Tim Peneliti PSIK, Negara Kesejahteraan dan Globalisasi; Pengembangan Kebijakan dan

Perbandingan Pengalaman (Jakarta: PSIK Universitas Paramadina, 2008), 70-71

e-ISSN : 2715-9000 p-ISSN : 2721-5423

Jurnal Al-Tsaman

127

pekerjaan dan output kerja. Ketika suatu lembaga statistic memberikan data

mengenai pasar tenaga kerja, kewajiban pemerintah, para ahli dan politisi adalah

mampu menafsirkan data pasar tenaga kerja secara benar dan kemudian

merekomendasikan kepada warga negara. Jika mereka gagal menafsirkan data pasar

tenaga kerja, maka warga negara akan menuai kualitas kehidupan yang buruk.

Pemerintah tidak hanya berkewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi

warga negara disatu sisi, disisi lain lapangan pekerjaan yang disediakan pemerintah

harus mampu mensejahterakan.22

b. Layanan Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dan mendasar yang harus

didapatkan oleh setiap warga negara. Karena proses ekonomi dan politik suatu

negara tidak terlepas dari layanan pendidikan yang didapatkan warga negara.

negara- negara yang penduduknya memiliki kualitas pendidikan rendah, maka

negara tersebut akan berada pada posisi negara miskin dan terbelakang. Hal ini

disebabkan karena ketidakmampuan warga negaranya dalam mengakses segala

informasi penting. Sedangkan negara-negara yang penduduknya memiliki kualitas

pendidikan yang tinggi, maka negara tersebut akan berada pada posisi negara kaya

dan maju. Ini disebabkan karena warga negaranya memiliki bekal pendidikan yang

tinggi, sehingga mereka mampu mengakses segala informasi yang dibutuhkan untuk

mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

Layanan pendidikan memiliki posisi yang penting dalam mewujudkan

sebuah negara yang adil, makmur dan sejahtera. Dalam hal ini pendidikan adalah

bagian penting dari pemberdayaan masyarakat untuk turut serta dalam menciptakan

kemakmuran negara. Jadi tugas negara agar bisa menjadi negara yang kehidupan

rakyatnya sejahtera adalah menyediakan sistem pendidikan dan pengembangan

pendidikan.23

Pendidikan akan menciptakan kemampuan orang perorangan dan

masyarakat mengakses sumberdaya dan tata kebijakan, dan mengorganisasikannya

untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran mereka sendiri. Pendidikan yang

22

Ibid.71 23

Ibid.101

Ifa Afida

128

didapatkan oleh warga negara akan menciptakan kemampuan efektif dalam

menghadapi situasi dimana orang atau masyarakat terejebak dalam struktur sosial-

kemasyarakatan yang bisa menciptakan kemiskinan dan kemunduran atau deprivasi

sosial. Terutama dalam era globalisasi, kemampuan dan layanan pendidikan yang

didapatkan warga negara akan menentukan seberapa jauh kehidupan sosial-ekonomi

dapat terus berkembang, seiring berkembangnya negara- negara lain.

c. Layanan Kesehatan

Di negara- negara berkembang atau negara-negara yang memiliki

penduduk miskin yang relatif tinggi, layanan kesehatan sesuatu yang sulit

didapatkan. Dalam hal ini pelayanan kesehatan gratisyang disediakan oleh negara.

Dalam model negara kesejahteraan, layanan kesehatan merupakan salah satu pilar

penting yang harus disediakan oleh negara. Contohnya Inggris dan Swedia

merupakan model negara kesejahteraan yang memiliki skema layanan kesehatan

yang paling dikagumi oleh negara-negara di dunia.

d. Jaminan Sosial

Secara definisi, jaminan sosial adalah system penyimpanan dan

pengelolaan dana negara yang dipakai untuk membiayai berbagai layanan sosial

publik. Dana jaminan sosial merupakan dana yang dikumpulkan oleh negara melalui

beberapa sumber pendapatan negara, seperti: melalui perpajakan (terutama pajak

penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak bisnis), dan melalui pungutan non

pajak (misalnya potongan gaji untuk asuransi).

Jaminan sosial atau (Social Security) memiliki beberapa tujuan penting,

yaitu:

1. Untuk memenuhi kebutuhan finansial terhadap kejadian-kejadian yang tidak

dapat diduga, seperti meninggalnya pelaku nafkah keluarga, berhenti bekerja

atau kecelakaan kerja.

2. Untuk menjawab kebutuhan yang masih dibutuhkan yang berehubungan

dengan cacat atau perawatan. Contohnya tunjangan hidup kaum cacat atau

orang- orang yang menderita cacat berat.

e-ISSN : 2715-9000 p-ISSN : 2721-5423

Jurnal Al-Tsaman

129

3. Untuk mendukung keluarga sebagai unit sosial, yaitu layanan yang

diperuntukkan untuk tunjangan anak dan tunjangan orang tua tunggal.

4. Untuk mencegah atau mengentaskan kemiskinan, yaitu: jaminan sosial yang

diberikan untuk individu atau keluarga yang tidak mempunyai nafkah yang jelas

disaat sosial-ekonomi mereka yang parah.

5. Menjadi instrument redistribusi, yaitu: jaminan sosial dengan sendirinya menjadi

mekanisme pengumpulan pajak dari setiap golongan masyarakat yang kemudian

diarahkan ke orang-orang atau masyarakat yang memang layak mendapatkan

dan membutuhkannya.24

Bila salah mengolah jaminan sosial atau salah menggunakan system

yang diterapkan oleh Negara, hal ini akan menimbulkan keuangan Negara yang

tidak stabil, karena habis digunakan untuk membuat skema jaminan sosial.

e. Perumahan

Masyarakat miskin identik dengan tempat tinggal yang tidak layak atau

kumuh. Dalam kebijakan negara kesejahteraan, masalah kemiskinan menjadi

perhatian utama. Kebijakan itu meliputi masalah perumahan atau tempat tinggal.

Permasalahan naiknya model dan tingkat konsumsi menjadi justifikasi bagi naiknya

harga dan model fasilitas perumahan. Ini menjadi penyebab nilai properti naik,

harga sewa naik dan sekaligus menyingkirkan kemampuan orang- orang yang

berpendapatan rendah untuk membeli rumah.

Warga negara yang memiliki pendapatan rendah akan semakin kesulitan

untuk memiliki tempat tinggal yang layak akibat daya beli mereka menurun dan

mereka akan semakin menjadi warga negara yang terpuruk. Fenomena seperti ini

akan melahirkan sebuah kawasan kumuh dengan fasilitas yang amat rendah dan

tanah-tanah sengketa yang tidak jelas. Jika permasalahan mengenai perumahan tidak

segera diatasi oleh negara, maka akan menyebabkan naiknya angka kemiskinan,

keterbelakangan, dan potensi timbulnya kriminal.

Ada beberapa alasan pokok, kenapa kebijakan mengenai layanan

perumahan menjadi tanggungjawab negara dalam model negara kesejahteraan:

24

Ibid.122

Ifa Afida

130

1. Perumahan adalah bagian dari pasar aset yang amat rentan terhadap spekulasi.

Sektor perumahan mampu menimbulkan krisis ekonomi apabila tidak

dikendalikan dengan baik. Jadi sektor perumahan harus ditangani secara serius

oleh negara.

2. Perumahan secara langsung melibatkan tata ruang tata wilayah. Tata ruang tata

wilayah merupakan pintu masuk terhadap kepentingan ekonomi dan politik,

sehingga membutuhkan pengaturan yang akuntabel.

3. Berekembangnya kota-kota kecil menjadi mega cities. Apabila pengelolaan sektor

perumahan gagal ditangani secara baik, masalah perumahan menjadi embrio

bagi kriminal.25

Untuk mengatasi permasalahan diatas, negara harus melakukan

beberapa kebijakan:

1. Negara menyediakan fasilitas tanah sekaligus bangunan untuk layanan

perumahan bagi warganya. Layanan perumahan ini bisa berupa penyediaan

rumah sederehana atau rumah susun oleh negara.

2. Negara menyediakan model-model kredit bagi warga negara sesuai dengan jenis

dan kelas perumahan, dengan tujuan agar warga negara bisa memiliki kualitas

hidup yang layak dengan tempat tinggal yang layak dan dengan angsuran jangka

panjang. Pola kredit dengan model subsidi. Dalam hal ini negara membeli

perumahan melalui kerjasama dengan pengembang. Kemudian warga negara

membelinya dengan harga yang jauh berkurang.26

Penjelasan diatas mengenai konsep kesejahteraan dalam era modern,

bukan bermaksud untuk menjadikan konsep kesejahteraan yang dipraktekkan

dibarat sebagai ukuran standar bagi terwujudnya kesejahteraan. Tetapi tujuannya

adalah menjelaskan konteks kesejahteraan yang dipraktekkan dinegara-negara

modern saat ini, karena secara perangkat kesejahtereaan mungkin hampir sama,

yaitu adanya peranan negara yang besar dalam memberikan jaminan sosial dan

pelayanan sosial.

25

Ibid.128-129 26

Ibid.131-132

e-ISSN : 2715-9000 p-ISSN : 2721-5423

Jurnal Al-Tsaman

131

KESEJAHTERAAN MASA ISLAM KLASIK DAN MASA MODERN

Kesejahteraan adalah suatu perkara asasi yang senantiasa diidamkan. Kesejahteraan

paling tidak dapat diketahui dari kemampuan dan kemudahan rakyat memenuhi hak

dasarnya dan pelayanan yang diberikan kepada mereka. Salah satu indikator mengukur

kesejahteraan adalah dari mengetahui tingkat kemiskinan rakyat, sebab berkaitan dengan

kemampuan mereka dalam memenuhi berbagai kebutuhan.

Data bps.go.id (15/07/2019), tercatat jumlah penduduk miskin pada maret 2019

sebesar 25,14 juta orang. Menurun dari tahun sebelumnya. Namun masih ada penduduk

yang harus bergelut dengan masalah kelaparan. Menurut katadata.co.id (2301/2019),

kelaparan menjadi salah satu isu yang masih menghantui Indonesia. Sedangkan terkait

urusan papan, Tribunnews.com (19/06/2019), menulis headline “ Kementerian PUPR: 81

juta milenial masih belum punya rumah.” Sedangkan dalam masalah kesehatan dan

pendidikan, tidak semua beruntung mendapatkan akses yang prima. Terlebih ketika

sejumlah item yang berkaitan mengalami kenaikan tarif.

Dari pemberitaan diatas, dapat diperkirakan bagaimana kondisi kesejahteraan saat

ini. Jika kita telisik ke belakang Islam pernah mengukir peristiwa luar biasa dalam tinta

sejarah. Sejak Rasulullah Saw memimpin daulah Madinah hingga runtuhnya kekhilafahan

Islam pada tahun 1924 di Tuerki, kegemilangan hidup mampu terpancar dari berhasilnya

penerapan Islam.Sebagai bukti kesejahteraan Islam jejak peninggalan Islam yang terserak

dibeberapa wilayah hingga saat ini adalah bukti yang masih menjadi saksi bisunya. Untuk

mewakili kesejahteraan yang pernah diraih, beberapa bukti dalam bidang pangan, sandang,

papan, kesehatan dan pendidikan disebutkan sebagai berikut:

Terkait pangan, dibawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Zaid bin

Khattab menceritakan kemakmuran sedemikian makmurnya hingga menjelang kematian

khalifah Agung ini, ada orang yang kesusahan mencari mustahiq zakat. Ia pun berkomentar

(Berkat Allah melalui tangan) Umar bin Abdul Aziz banyak penduduk yang hidup

berkecukupan. Untuk urusan sandang, perhatian pemerintah saat itu ditunjukkan ada

banyaknya industri terkait pakaian dalam sebuah kota yaitu Sevilla, terdapat 6000 alat tenun

untuk sutera. Dalam urusan papan, konsep penyediaan hunian dipadukan dengan fasilitas

kelengkapan penunjang lainnya. Cordoba yang saat itu menjadi ibu kota Andalusia Muslim,

Ifa Afida

132

penduduknya lebih dari satu juta jiwa. Rumah- rumah penduduknya berjumlah 283ribu

buah, ditunjang tempat-tempat mandi sebanyak 900 buah. Gedung- gedung sebanyak

80ribu buah, dan masjid 600 buah.27

Dalam hal kesehatan, pada kurun abad 9-10 M, Qusta Ibn Luqa, Ar- Razi, Ibn al-

Jazzar dan al-masihi membangun sistem pengelolaan sampah perkotaan. Pada saat itu juga

tenaga kesehatan secara teratur diuji kompetensinya. Dalam hal pendidikan, selain 80

sekolah umum di Cordoba yang didirikan Khalifah al- Hakam II pada 965 M, masih ada 27

sekolah khusus anak-anak miskin. Di Kairo, al- Mansur Qalaun mendirikan sekolah anak

yatim. Bahkan untuk orang- orang badui yang berpindah-pindah, dikirim guru yang juga

siap berpindah- pindah mengikuti tempat tinggal muridnya. Semua pelayanan disediakan

gratis dan dibiayai oleh negara.28 Para Khalifah telah memberikan keamanan kepada

manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan kerja keras mereka. Para

Khalifah ini juga telah menyediakan berbagai peluang untuk siapapun yang memerlukan

dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam wilayah yang sangat luas.

KESIMPULAN

Kegiatan ekonomi telah menjadi sarana pencapaian kesejahteraan atau kemakmuran. Nabi

Muhammad Saw memperkenalkan sistem ekonomi Islam yang diperkenalkan antara lain

Syirkah, Qirad, dan Khiyar dalam perdagangan. Selain itu juga diperkenalkan system musaqah,

mukhabarah, dan Muzaraah dalam bidang pertanian dan perkebunan. Pelaksanaan

kesejateraan lainnya adalah pengumpulan dan pendistribusian zakat serta pungutan-

pungutan lainnya dilakukan secara serentak,selanjutnya masa Umar bin Khattab dalam

kesejahteraan masyarakatnya, diantaranya yang terkenal adalah lewat kebijakannya dalam

pengelolaan baitul mal. Selanjutnya pada kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul

Aziz,dalam bidang pangan, sampai kesusahan mencari mustahiq zakat, karena masyarakatnya

cukup sejahtera pada masa itu. Untuk urusan sandang, perhatian pemerintah ditunjukkan

ada banyaknya industri terkait pakaian. Dalam urusan papan, konsep penyediaan hunian

dipadukan dengan fasilitas kelengkapan penunjang lainnya. Dalam hal kesehatan, pada

kurun abad 9-10 M, Qusta Ibn Luqa, Ar- Razi, Ibn al- Jazzar dan al-masihi membangun

sistem pengelolaan sampah perkotaan. Sedangkan pada masa modern ada beberapa pokok

yang harus ada dalam sistem negara kesejahteraan modern: kebijakan ketenagakerjaan,

27

https://www.kompasiana.com/berecermin-pada-kesejahteraan-dimasa-Islam diakses 05 Januari 2020 28

Ibid.

e-ISSN : 2715-9000 p-ISSN : 2721-5423

Jurnal Al-Tsaman

133

layanan pendidikan, layanan kesehatan, jaminan sosial dan perumahan. Demikianlah konsep

kesejahteraan masa Islam klasik dan modern.

DAFTAR PUSTAKA

Akmansyah, M., Al-Qur’an dan Al-Sunnah Sebagai Dasar Ideal Pendidikan Islam, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 8, No. 2, Agustus 2015

an-Nabhani , Taqyudin, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam. Judul

asli An-Nidhan al-Iqtisadi fil Islam, penerjemah Moh. Maghfur Wachid cet ke 5, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000)

Chapra, Umer, The Future of Ekonomics an Islamic Perspective, diterjemahkan oleh:

Amdiar Amir, dkk (Jakarta: Shari ah Economics and Banking Institute, 2001) Fahrudin, Adi, Pengantar Kesejahteraan Sosial (Bandung: Refika Aditama, 2012) Hidayat, Mohammad, The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah, (Jakart: Zikrul

Hakim, 2010) Khalid, Amru, Jejak Para Khalifah, terjemahan Farur Mu’is judul asli “Khulafaur

Rasul”, (Solo:Aqwam, 2007) Poerwadarminto, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1999) Purwana, Agung Eko, Kesejahteraan dalam Perspektif Islam dalam Jurnal Justitia

Islamica, Vol.11/No.1/Jan-Jun 2014 Putong, Iskandar, Ekonomics: Pengantar Mikro dan Makro (Jakarta: Mitra Wacana

Media, 2007) Sholahuddin, Muhammad, World Revolution With Muhammad (Sidoarjo: Mahsun,

2009) Sodiq, Amirus, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam dalam Jurnal Equilibrium Vol.3

No 2 Desember 2015

Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi Bisnis (Yogyakarta:UII Pres, 2005)

Syalabi, A., Sejarah dan Kebudayaan Islam, Jilid 1 (Jakarta: PT Al-Husna Zikra, 1997). Taufiqurohman, Sejarah Sosial Politik Masyarakat Islam, (Surabaya: Pustaka Islamika

Press, 2003) Tim Peneliti PSIK, Negara Kesejahteraan dan Globalisasi; Pengembangan Kebijakan dan

Perbandingan Pengalaman (Jakarta: PSIK Universitas Paramadina, 2008)

Ifa Afida

134

https://www.google.com/amp/s/umroh.com/blog/kesejahteraan-umat-islam diakses tanggal 05 januari 2020

https://www.kompasiana.com/berecermin-pada-kesejahteraan-dimasa-Islam

diakses 05 Januari 2020