Kajian Kelembagaan

Pengelolaan Data dan Informasi

Di Provinsi Riau

PT. Waindo Specterra - 2013

PROVISION OF BASELINE DATA

AND CADASTRAL MAPS

FOR THE RIAU PROVINCE

IN INDONESIA

PS-UNDP-REDD / 002 / 2012

Project At Glance / Sekilas Project

Rencana Aksi Berbagi Data

DATA SHARING

Kebutuhan data untuk REDD+

Kompilasi data

Ketersediaan

Analisis Kesenjangan

Rencana Aksi Perbaikan data

ARAHAN AKUSISI DATA

REKOMENDSI PERBAIKAN

KELEMBAGAAN

Analisis Kebutuhan Perbaikan Kelembagaan

Data

Review Sistem Pengelolaan Informasi

PENGUATAN SISTEM PENGELOLAAN

INFORMASI

Rencana Aksi Penguatan IMS

Pelibatan Stakeholder

Telaah Kapasitas Lembaga & Individu

Rancang Program Peningkatan

Kapasitas

Penyiapan Materi Peningkatan Kapasitas

PENINGKATAN KAPASITAS

KAPASITAS DATA KELEMBAGAAN

Domain Paparan

3

Aspek Kelembagaan “in Motion “

1 • Review Sistem Pengelolaan Informasi

2 • Review Kapasitas Lembaga dan Individu

3 • Rekomendasi Aksi

4 • Konsep Kelembagaan Jaringan Data

Sistematika Paparan

Catatan Positif

Perangkat Keras IT (komputer) di

semua stakeholder relatif memadai

1

Koneksi Internet di seluruh lembaga

stakholder memadai (>90%)

Pengelolaan Data Non Spasial Berbasis

IT terus berkembang: SDDKD, Statistik,

e-Govt

Komitmen Perbaikan Data Spasial:

Inisiatif pemetaan di pemkab dan

Pemprov

Aspek Kelembagaan

• Review Sistem Pengelolaan Informasi

Belum tersedia pengaturan peran dan fungsi stakholder di dalam Sebuah Jaringan Data Spasial (mengacu kepada UU 4 /2011 ttg IG dan Kepres 85/2007 ttg JDSN)

Belum tersedia mekanisme & prosedur:

Sharing data dan info Integrasi perangkat Verifikasi data Klasifikasi informasi

Monitoring dan audit kinerja

Partisipasi publik Funding dll

Belum Terbentuk Basisdata + Metadata Spasial

Resmi Daerah

Ketersediaan dan Kualitas Data

Potensi Gaps

Aspek Kelembagaan

1 • Sistem Pengelolaan Informasi

Pembangunan Nasional (RPJP/M)

Mekanisme & Prosedur Nasional

Payung hukum nasional: UU 32/2004 UU 14/2004 ttg KIP UU 4/2011 ttg IG Perpres 85/2007 ttg JDSN Inpres 3/2003 ttg e-govt

Arah pembangunan Daerah (RPJP/M)

Mekanisme & Prosedur pengelolaan data

Payung hukum di daerah: Perda 8 & 9 / 2008

Database Nasional

Database Daerah ?

Gaps: Tidak ada kebijakan

utama !!

Gaps: Tidak ada

mekanisme dan prosedur!!

Gaps: Tidak ada Basis Data Resmi dan

Terkelola!!

Catatan Positif

2

Aspek Kelembagaan

• Kapasitas Lembaga dan Individu

Potensi Gaps

Level Sistem

Level Organisasi

Level Individu

Infrastruktur Teknologi Informatika yang

dimiliki Pemprov

Budaya hubungan organisasi yang positif

Potensi pendanaan kegiatan

Payung hukum pengelolaan data dan Informasi

yang menjelaskan struktur dan pembagian

peran antar stakeholder belum tersedia

Pengembangan IMS belum terencana

Jaminan ketersediaan tenaga teknis pengelola

data spasial di setiap unit kerja

Infrastrukur jaringan IT belum merata

Dukungan perangkat lunak belum merata

Program peningkatan standar kompetensi

personel pengelolaan data belum terencana

Minim akses terhadap sumber-sumber

pengetahuan pengelolaan data dan informasi

Mekanisme pengelolaan data non spasial

telah berjalan

Perangkat keras komputer memadai

7

3

Aspek Kelembagaan

• Rekomendasi Tindakan

II. Kapasitas Lembaga & Individu

(2) Integrasi materi taining pengelolaan data dan info ke dalam sistem diklat pemerintah

(3) Penyelenggaraan training dan peningkatan kapasitas SDM

(4) Perbaikan sarana dan prasarana IMS (Hardware, Software, data)

(1) Penyiapan referensi teknis yang dapat diakses melalui website

I. Tata Kelola Informasi

(1) Konsep Kebijakan, mekanisme serta prosedur pengelolaan data dan informasi

(2) Penerbitan Kebijakan, mekanisme serta prosedur pengelolaan data dan informasi

(3) Sosialisasi

(4) Revisi Tupoksi sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada

III. Sistem Informasi

(1) Perbaikan data spasial resmi provinsi secara bertahap

(2) Pengembangan Basis Data

(3) Pembuatan data referensi melalui survey Ground Control Point (GCP) dengan GPS Geodetik

(4) Pembuatan data referensi melalui groundcheck tutupan lahan untuk menguji ketelitian informasi tutupan lahan

Inisiasi dalam Project

4

Aspek Kelembagaan

• Konsep Kelembagaan

Referensi Payung Hukum !!

Undang-undang No. 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

Rekomendasi : Pembentukan Jaringan Data Spasial Riau

.... Sistem Pengelolaan Data Spasial Secara Bersama, Tertib, Terukur, Terintegrasi, berkesinambungan serta

berdayaguna, yang berfungsi sebagai : a) sarana pertukaran Data Spasial; dan b) sarana penyebarluasan

Data Spasial.

..adalah institusi yang menyelenggarakan pengintegrasian Simpul Jaringan Data Spasial Riau , pengumpulan, dan penyebarluasan sata spasial tertentu.

4

Aspek Kelembagaan

• Konsep Kelembagaan

(2) Penghubung Simpul Jaringan Data Spasial Riau (PSJDSR) & unit Kliringnya

..adalah perangkat pemerintahan daerah atau lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan penyebarluasan Data Spasial tertentu

(1) Simpul Jaringan Data Spasial Riau (SJDSR) & Unit Kliringnya

Komponen JDSR:

4

Aspek Kelembagaan

• Konsep (cont..)

Tugas Unit Kliring Data dan Informasi di masing-masing SJDSR adalah:

a. mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pengumpulan pemeliharaan dan

pemuthakhiran data spasial serta hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan

metadata dari setiap unit kerja di lingkungannya;

b. melaksanakan pemantauan standar-standar yang telah diberlakukan tentang data

dan informasi

c. melaksanakan pertukaran dan penyebarluasan data spasial dan metadata sesuai

kewenangannya.

Unit Kliring adalah salah satu unit kerja pada PDSR atau SJDSR yang ditunjuk sebagai pelaksana pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial tertentu

13

JDSR

JDSN

SJDSR & Unit Kliringnya

PSJDSR & Unit Kliringnya

4

Aspek Kelembagaan

• Konsep (cont..)

a. SKPD Pemprov Riau yang memproduksi data spasial: pertanahan,

pemerintahan dalam negeri, perhubungan, komunikasi, pekerjaan umum,

kebudayaan dan kepariwisataan, kehutanan, pertanian, perkebunan,

kelautan, dan lain sebagainya.

b. Lembaga Non Pemerintahan yang memenuhi syarat dan disetujui

Pemerintah Provinsi sebagai Simpul Jaringan Data Spasial Riau, termasuk

Perguruan Tinggi, Swasta, dan Organisasi Masyarakat.

Siapa Simpul-simpul JDSR Riau?

Memiliki kemampuan:

a. Membangun sistem JDSR yang mampu memfasilitasi pertukaran data spasial antar Simpul JDSR;

b. Melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data spasial sebagai data

resmi provinsi;

c. Membangun basis data spasial resmi provinsi;

d. Penyelaras pengembangan kebijakan JDSR di seluruh Satuan Kerja lingkup Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten/Kota;

e. Melakukan pengembangan pedoman dan standar teknis data spasial di lingkup Pemerintah

Provinsi;

f. Mengatur dan Menyediakan akses publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4

Aspek Kelembagaan

• Rekomendasi (cont..)

Siapa Penghubung Simpul JDSR Riau ?

Instansi yang ditunjuk gubernur yang membidangi pengumpulan dan pengelolaan data

spasial berbasis sistem informasi

PSJ= PENGHUBUNG SIMPUL JARINGAN SJ = SIMPUL JARINGAN UK = UNIT KLIRING

SKPD

SKPD

SJ

SJ

SJ

PSJ

SKPD

PERPRES 85/2007

PERATURAN DAERAH

SKPD

UK

UK

UK

PROVINSI

JDSN

KAB/KOT

PUSAT

SKPD

SKPD

SKPD

SKPD

PERATURAN DAERAH JDSN

Data komposit

Data sumber

B

Data sumber

A

Data Acuan

Proses

Koreksi Data

Daerah Lain????

18