Karya Tulis Pkn

8/17/2019 Karya Tulis Pkn

1/45

Lemahnya Sistem Hukum dan

Lembaga Peradilan NasionalKarya Tulis Ilmiah

Disusun Oleh:

Yuni Widyastuti!"#""$

S %armasi&Semester I'

Dosen: (s)ah* S+Sos

,ata Kuliah: Pendidikan Ke)arganegaraan

S-KOL.H TIN//I %.0,.SI ,(H.,,.DIY.HT.N/-0.N/

1l+ 0aya Serang K, #*$ 2iku3a4Tangerang Tel3+5"6 7 $8# !6#

Website : )))+st9m+a +id


2/45


3/45

Prakata

Puji syukur kehadirat Alloh Swt. yang telah melimpahkanberbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua,sehingga saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan

judul “Lemahnya Sistem ukum dan Lembaga Peradilan Nasional!ini dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

"arya tulis ilmiah pendidikan kewaraganegaraan tentang

Lemahnya Sistem ukum dan Lembaga Peradilan Nasional initelah saya susun sedemikian rupa tentunya dengan bantuanberbagai macam pihak untuk membantu menyelesaikantantangan dan hambatan selama proses pembuatan karya tulisilmiah ini. #leh karena itu, saya mengucapkan terima kasihsebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantudalam penyusunan karya ilmiah ini sebagai salah satu syaratstandar kelulusan nilai bagi matakuliah pendidikankewarganegaraan.

Namun tidak terlepas dari semua itu, saya menyadaribahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada karyailmiah ini. #leh karena itu, saya mengundang para pembacauntuk memberikan saran serta kritik yang dapat membangunsaya.

Akhir kata penyusun mengharapkan semoga karya tulisilmiah ini dapat memberikan man$aat bagi kita sekalian.

%angerang, & 'anuari ()*+

Penyusun

*


4/45

D.%T.0 ISI

Prakata++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ i

D.%T.0 ISI++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ii'ab I P-ND.H(L(.N

*.* Latar elakang........................................................ *

*.( denti kasi /asalah

................................................ (*.0 atasan

/asalah...................................................... (

'ab II P-,'.H.S.N6+ Pengertian Sistem ukum dan Peradilan

Nasional.+ Pengertian Sistem

.......................................................... 0'+ Pengertian ukum

........................................................ 02+ Asas dan %ujuan ukum

............................................... 12. 3ungsi ukum

............................................................... &4. Penggolongan ukum

................................................... 53. Sumber ukum

.............................................................. 6

(


5/45

7. Pengertian Sistem Peradilan Nasional........................... **

. "ekuasaan yang /erdeka............................................. *0

. Lembaga-lembaga Peradilan di ndonesia..................... *+

6+6 8uang Lingkup Sistem ukum dan PeradilanNasional .................................................................. (&

6+! Perkembangan Pemikiran Sistem ukum danPeradilanNasional................................................... (6

6+# Study "asus Sistem ukum danPeradilanNasional................................................... 0(

'ab III P-N(T(P

!+ "esimpulan.............................................................. 0+

!+ 6 Saran....................................................................... 0+

'ibliogra;++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ iii

0


6/45

'ab I

P - N D . H ( L ( . N

+ Latar 'elakang ,asalahNegara 8epublik ndonesia adalah negara yang

berdasarkan atas hukum senhingga wajib menjamin dan

mengayomi kepentingan seluruh warga negaranya. al

tersebut berarti bahwa segala kewenangan dan tindakan alat

perlengkapan negara atau penguasa rakyat harus

berdasarkan hukum yang berlaku.Perkembangan ukum yang ada di ndonesia tidak

terlepas dari sejarah yang telah berjalan cukup lama. 'ika

melihat sejarah panjang tersebut, ukum yang ada di

ndonesia tersebut berasal dari Negara elanda, yang dulu

pernah menjajah ndonesia. %idak bisa dipungkiri, bahwa

ndonesia telah mengadopsi hukum yang berasal dari negara

elanda tersebut. /engingat karena ndonesia adalah negara

kolonial jajahan elanda, jadi mau atau tidak ndonesia juga

harus menerapkan sistem hukum yang ada di Negara

elanda.ukum ndonesia secara keseluruhan masih menggunakan

hukum yang berasal dari negara kolonialnya, yaitu Negara

elanda. ampir semua hukum yang berjalan di elanda

juga ikut diterapkan di ndonesia. 2engan kata lain, ukum

ndonesia adalah hukum yang masih mengacu kepada

hukum yang dibuat oleh elanda.Saat ini tidak mudah untuk memaparkan kondisi hukum di

ndonesia tanpa adanya keprihatinan yang mendalam

mendengar ratapan masyarakat yang terluka karena hukum,

dan kemarahan masyarakat pada mereka yang

meman$aatkan hukum untuk mencapai tujuan mereka tanpa

menggunakan hati nurani.idang hukum pidana merupakan bidang hukum yang

paling mudah untuk dijadikan indikator apakah re$ormasi

*


7/45

hukum yang dijalankan di ndonesia sudah berjalan baik atau

belum. ukum pidana bukan hanya berbicara tentang

putusan pengadilan atas penanganan pidana, tetapi juga

meliputi proses dan sistem peradilan pidana.Proses peradilan berawal dari penyelidikan yang dilakukan

pihak kepolisian dan berpuncak pada penjatuhan pidana dan

selanjutnya diakhiri dengan pelaksanaan hukuman itu sendiri

oleh lembaga permasyarakatan. Semua proses pidana itulah

yang saat ini banyak mendapat sorotan dari masyarakat

karena kinerjanya, atau perilaku aparatnya yang jauh dari

kebaikan.

+6Identi;kasi ,asalah2ari latar belakang tersebut maka penyusun dapat

membuat rumusan masalah sebagai berikut9*. Apa yang dimaksud dengan Sistem ukum dan Peradilan

Nasional :(. Lembaga-lembaga peradilan apa saja yang menangani

masalah hukum :0. agaimana kondisi hukum di ndonesia saat ini :+. 3aktor apa saja yang menyebabkan lemahnya Sistem

ukum dan Peradilan Nasional:

+!'atasan PermasalahanPada karya tulis ini penyusun membatasi pembahasan

permasalahan agar tidak melebar luas yaitu mencakuppengabaian oleh aparatur penegak hukum.

(


8/45

'ab II

P - , ' . H . S . N

6+ Pengertian Sistem Hukum dan Peradilan

Nasional

.+ Pengertian Sistem/enurut Pamud


9/45

Adapun seperangkat komponen, elemen, bagian ;unsur<

sistem9Saling berkaitan dan tergantung"esatuan yang terintegrasi

/emiliki peranan dan tujuan tertentunteraksi antar sistem membentuk sistem lain yang

lebih besar

'+ Pengertian Hukum Pengertian hukum menurut Kamus 'esar 'ahasa

Indonesia*< Peraturan atau adat, yang secara resmi dianggap

mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa,

pemerintah atau otoritas.(< =ndang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur

kehidupan masyarakat.0< Patokan ;kaidah, ketentuan


10/45

Hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi,

dengan tujuan mewujudkan ketertiban dalam pergaulan manusia. J.C.T. Simorangkir, S.H. an !oer"ono Sastro#ranoto, S.HHukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan

tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-

badan resmi yang berwajib, dan yang pelanggaran terhadapnya mengakibatkan

diambilnya tindakan, yaitu hukuman terentu.Dengan demikian, hukum merupakan peraturan-peraturan hidup di dalam

masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam

masyarakat sera memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap

siapa saja yang tidak mematuhinya. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut,

hukum terdiri atas unsur-unsur berikut.a. Peraturan atas kaidah-kaidah tingkah laku manusia.

b. Peraturan diadakan oleh lembaga yang berwewenang membuatnya.. Peraturan bersifat memaksa.

d. Peraturan mempunyai sanksi yang tegas.

!iri- iri Hukum "

a. #danya perintah dan larangan.

b. Perintah dan $arangan harus ditaati oleh setiap orang.

%istem Hukum adalah satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara

tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya. %uatu peraturan

disebut hukum apabila peraturan tersebut berisi perintah dan atau larangan

yang harus ditaati oleh setiap orang.

C. Asas an Tu"uan Hukum

Asas hukum terdiri atas dua, yaitu9

a. Asas hukum umum, yaitu asas yang berhubungan dengan

keseluruhan bidang hukum.b. Asas hukum khusus, yaitu asas yang berlaku dalam lapangan

hukum tertentu.2alam literatur hukum dikenal ada dua teori tentang tujuan

hukum yaitu teori etis dan utilites. %eori etis mendasarkan

1


11/45

pada etika sedang menurut teori utilitis hukum bertujuan

semata-mata untuk mencapai keadilan.erikut tujuan hukum menurut beberapa ahli hukum yaitu9

=an .3ledoorn

%ujuan hukum adalah mengatur tata tertib masyarakat secaradamai dan adil. Perdamaian di antara manusia dipertahankan

oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan

manusia tertentu, seperti kehormatan kemerdekaan, jiwa,

harta, dan sebagainya terhadap yang merugikan.=an Kan

%ujuan hukum ialah untuk menjaga kepentingan tiap-tiap

manusia, supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu.

(tre h %ujuan hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum

dalam pergaulan manusia.Prof. Su$ekti, SH. Hukum itu mengabdi pada tujuan negara, yaitu mendatangkan atau ingin

men apai kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.%eny

Hukum bertujuan semata-mata untuk men apai keadilan, sedangkan unsur-

unsur keadilan ialah kepentingan dayaguna dan kemanfaaannya.

&entham 'Teori Uti(itarianisme)&ujuan hukum adalah semata-mata untuk mewujukan apa yang berfaedah bagi

banyak orang. Dengan kata lain, menjamin kebahagiaan sebesar-besarnya bagi

sebanyak mungkin orang.&ujuan hukum 'asional ndonesia adalah mengatur se ara pasti hak-hak

dan kewajiban lembaga tertinggi negara, lembaga-lembaga tinggi negara,

semua pejabat negara, setiap warga ndonesia agar semuanya dapat

melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan demiterwujudnya tujuan nasional bangsa ndonesia, yaitu ter iptanya masyarakat

yang terlindungi oleh hukum, erdas, terampil, inta dan bangga bertanah air

ndonesia dalam suasana hidup makmur dan adil berdasarkan falsafah

Pan asila.

D. *ungsi Hukum

&


12/45

enurut *onny Hantijo %oemitro (+ "+/ )" 0ontrol sosial merupakan

aspek normatif dari kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi

definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti

larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemindanaan dan pemberian ganti rugi.

Dari apa yang dikemukakan oleh Prof. *onny di atas, kita dapat menangkap

isyarat bahwa hukum bukan satu-satunya alat pengendali atau pengontrol

sosial. Hukum hanyalah salah satu alat kontrol sosial dalam masyarakat.

1ungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial dapat diterangkan sebagai

fungsi hukum untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap merupakan

penyimpangan terhadap aturan hukum, dan apa sanksi atau tindakan yangdilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut.

2lehnya itu *onny (+ " + /) menuliskan bahwa" 3&ingkah laku yang

menyimpang merupakan tindakan yang tergantung pada kontrol sosial. ni

berarti kontrol sosial menentukan tingkah laku yang bagaimana yang

merupakan tingkah laku yang menyimpang. akin tergantung tingkah laku itu

pada kontrol sosial makin berat nilai penyimpangan pelakunya. Berat

ringannya tingkah laku menyimpang itu tergantung4

Secara keseluruhan, hukum senagai alat kontrol sosial

dapat dinyatakan bahwa9*. 1ungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, tidaklah sendirian di dalam

masyarakat, melainkan menjalankan fungsi itu bersama-sama dengan pranata-

pranata sosial lainnya yang juga melakukan fungsi pengendalian sosial.(. 1ungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial merupakan fungsi 3pasif4 di

sini artinya hukum yang menyesuaikan diri dengan kenyataan masyarakat.0. 1ungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, dapt dijalankan oleh suatu

kekuasaan terpusat yang dewasa ini berwujud kekuasaan negara, yang

dilaksanakan oleh 3the ruling lass4 tertentu atau suatu 3elit4 hukumnya

biasanya berwujud hukum tertulis atau perundang-undangan.+. 1ungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, dapat juga dijalankan sendiri

3dari bawah4 oleh masyarakat itu sendiri. Hukumnya bisa terwujud tidak

tertulis atau hukum kebiasaan.

5


13/45

E. Penggolongan Hukum

ukum mempunyai banyak segi, karena itu hukum juga bisa

digolongkan menurut segi-segi?aspek-aspek tertentu,

biasanya hukum digolongkan berdasarkan berbagai aspek

seperti bentuk, ruang, waktu, subjek, isi, dan $ungsi.

erdasarkan bentuknya , hukum dapat dibedakan menjadi

hukum tertulis dan hukum tak tertulis. Hukum tertulis yaitu

hukum yang dapat ditemui dalam bentuk tulisan dan

dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Hukum tak

tertulis yaitu hukum yang hidup dan tumbuh dalam keyakinan

masyarakat tertentu ;hukum adat< dan kebiasaan. 2alam

praktik kenegaraan, hukum tak tertulis disebut kon>ensi.

@ontoh kon>ensi yaitu pidato kenegaraan Presiden setiap

tanggal *& Agustus.

erdasarkan ruang lingku3 berlakunya , hukum dapat

dibedakan menjadi hukum lokal, hukum nasional, dan hukuminternasional. Hukum lokal yaitu hukum yang hanya berlaku di

daerah tertentu, seperti hukum adat daerah. Hukum nasional

yaitu hukum yang berlaku di suatu negara tertentu, seperti

hukum ndonesia. Hukum internasional yaitu hukum yang

mengatur hubungan ( ;dua< negara atau lebih, seperti hukum

perang dan hukum perdata internasional.

/enurut )aktu berlakunya , hukum dapat dibedakan

menjadi ius constitutum, ius constituendum, dan hukum

antarwaktu. Ius constitutum yaitu hukum yang berlaku

sekarang ini atau saat ini ;hukum positi$


14/45

erdasarkan subat. Hukum

publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga

negara dan negara yang menyangkut kepentingan umum,

seperti hukum administrasi negara, kukum tata negara,

hukum pidana, dan hukum acara. Hukum privat yaitu hukum

yang mengatur antara orang yang satu dengan yang lain dan

bersi$at pribadi.

erdasarkan tugas dan 9ungsinya , hukum dapat

dibedakan menjadi hukum material dan hukum $ormal. Hukum

material yaitu hukum yang berisi perintah dan larangan

;terdapat dalam kitab undang-undang pidana, perdata,

dagang, dan sebagainya


15/45

Sumber hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan

aturan-aturan yang jika dilanggar mengakibatkan sanksi yang

tegas dan nyata.

Secara $ormal sumber hukum terdiri dari =ndang-undang,

"ebiasaan ; costum


16/45

memberi peraturan yang dapat dipakainya untuk

menyelesaikan perkara itu, maka hakim haruslah membuat

peraturan sendiri. "eputusan hakim yang berisikan suatu

peraturan menjadi dasar keputusan hakim lainnaya untukmengadili perkara yang serupa.

Traktat 5 treaty 7, perjanjian yang diadakan oleh dua

negara atau lebih disebut perjanjian antarnegara atau

perjanjian internasional atau traktat. %raktat mengikat warga

negara dari negara-negara yang bersangkutan. %raktat

diadakan oleh dua negara disebut traktat bilateral. /isalnya

perjanjian tentang batas teritorial. Sedangkan traktat yang

diadakan lebih dari dua negara disebut traktat multilateral,

misalnya perjanjian internasional tentang pertahanan

bersama negara-negara 4ropa ;NA%#< yang diikuti oleh

beberapa negara 4ropa.Doktrin 53enda3at ahli hukum7 , pendapat para ahli

hukum ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh

dalam pembuatan keputusan oleh hakim. %erutama dalam

hubungan nternasional, pendapat-pendapat pera ahli hukummempunyai pengaruh yang besar. agi hukum internasional

pendapat para ahli hukum merupakan sumber hukum yang

sangat penting.Tata urutan 3eraturan 3erundang4undangan 0I2alam subsistem materi hukum nasional dikenal adanya

%ata =rutan peraturan Perundang-undangan 8 . "etentuan

tentang =rutan peraturan Perundang-undangan 8 ini

dituangkan dalam bentuk "etetapan /P8, yaitu "etetapan

/P8 No. ?/P8?()))./enurut %ap /P8 tersebut, tata urutan peraturan

perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan

aturan hukum di bawahnya. %ata urutan peraturan perundang-

undangan 8epublik ndonesia adalah =ndang-=ndang 2asar

*6+1, "etetapan /ajelis Permusyawaratan 8akyat 8epublik

ndonesia ;%ap /P8 8


17/45

Pemerintah Pengganti =ndang-undang ;Perpu


18/45

kabupaten?kota bersama bupati?walikota. Peraturan desa atau

yang setingkat dibuat oleh badan perwakilan desa atau yang

setingkat diatur oleh peraturan daerah kabupaten?kota yang

bersangkutan.Sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan

tersebut, maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak

boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.

2emikian pula Peraturan atau keputusan /ahkamah Agung ,

adan Pemeriksa "euangan, menteri, ank ndonesia, badan,

lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh

Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang

termuat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan

tersebut.

+. Pengertian Sistem Peradilan Nasional

Sistem peradilan nasional pada hakikatnya adalah suatu

keseluruhan komponen peradilan nasional,pihak-pihak dalam

proses peradilan, hirarki kelembagaan peradilan maupunaspek-aspek yang bersi$at prosedural yang saling berkait

sedemikian rupa, sehingga terwujud satu keadilan hukum.

Sebagai suatu sistem, peradilan nasional dapat mencapai

tujuannya, yaitu mewujudkan keadilan hukum bilamana

komponen-komponen sistemnya ber$ungsi dengan baik.

"omponen-komponen itu antara lain adalah9

a. /ateri hukum materiil dan materi hukum acara ;hukum

$ormil


19/45

mengajukkan suatu perkara ke muka pengadilan dan tata

cara hakim memberi keputusan.b. "omponen yang bersi$at 3rosedural , yaitu proses

penyelidikkan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan

dalam sidang pengadilan ;mengadili< komponen yang

bersi$at prosedural menyangkut tentang bagaimana proses

pengajuan perkara mulai dari penyelidikan?penyidikan,

penuntutan sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan.Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik

untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga

sebagai tindak pelanggaran hukum guna menentukan dapat

tidaknya dapat dilakukan penyidikan.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk

mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat

terang tidaknya pelanggaran hukum yang terjadi dan siapa

tersangkanya.Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk

melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang dalam

hal dan menurut cara yang ditentukan undang-undang dengan

permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang

pengadilan.Sedangkan mengadili merupakan tindakan hakim untuk

menerima, memeriksa, dan memutus perkara disidang

pengadilan berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak.

Secara umum peranan lembaga peradilan adalah menerima,

memeriksa, dan memutus perkara disidang pengadilan

menegakkan hukum dan keadilan.c. 'udaya hukum para pihak yang berkait dalam proses

peradilan, yaitu penyelidik?penyidik, penuntut umum,

hakim, para pencari keadilan baik korban,

tersangka?terdakwa ataupun penasihat hukum. "omponen

budaya hukum pihak-pihak yang berkait dengan proses

peradilan sangat tergabtung pada kesadaran hukum para

pihak tersebut.

*+


20/45

d. irarki kelembagaan peradilan. "omponen hirarki

kelembagaan preadilan merupakan susunan lembaga

peradilan yang secara hirarki memiliki $ungsi dan

kewenangan sesuai dengan lingkungan peradilan masing-masing.

H. Kekuasaan yang ,erdeka

Pasal * ayat ;0< ==2 *6+1 menegaskan bahwa indonesia

adalah negara hukum. tu berarti, kekuasaan negara dijalankan

atas dasar hukum yang baik dan adil. Selain itu, salah satu ciri

negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang

bebas ;/agnis Suseno, *6 5


21/45

menjadi =ndang-=ndang Nomor 01 %ahun *666 tentang

Perubahan Atas =ndang-=ndang Nomor *+ %ahun *65) tentang

"etentuan-"etentuan Pokok "ekuasaan "ehakiman< dengan

=ndang-=ndang Nomor + %ahun ())+ tentang "ekuasaan"ehakiman.

/elaui perubahan =ndang-=ndang Nomor *+ %ahun *65)

tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan

mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial

maupun urusan organisasi, administrasi, dan nansial berada di

bawah satu atap kekuasaan /ahkamah Agung.

2engan beralkunya =ndang-=ndang tersebut, pembinaan

badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan

peradilan militer, dan badan peradilan tata usaha negara

berada di bawah kekuasaan /ahkamah Agung. Sebelumnya,

urusan tersebut berada di bawah 2epatemen "ehakiman

;4ksekuti$


22/45

/ahkamah agung adalah pengadilan negara tertinggi

dari semua lingkungan peradilan, dalam melaksanakan

tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-

pengaruh yang lain ;== Nomor 1 %ahun ())+ tentangPerubahan Atas == Nomor *+ %ahun *6 1 mengenai

/ahkamah Agung


23/45

hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara 1 ;lima< tahun atau

lebih.Adapun kekuasaan dan kewenangan /A, meliputi9*< /emeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa

tentang kewenagan mengadili, permohonan peninjauan

kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap.(< /emberikan pertimbangan dalam bidang hukum, baik

diminta maupun tidak kepada Lembaga %inggi Negara.0< /emberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku

"epala Negara untuk pemberian atau penolakkan grasi.+< /enguji secara materiil peraturan perundang-undangan

di bawah =ndang-=ndang.1< /elaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan

=ndang-=ndang.b+ ,ahkamah Konstitusi 5,K7

Sejarah berdirinya lembaga /ahkamah "onstitusi ;/"<

diawali dengan diadopsinya ide /" dalam amandemen

konstitusi yang dilakukan oleh /P8 pada tahun ())*,

sebagaimana dirumuskan dalam Pasal (+ ayat ;(ember ())*.Setelah Perubahan "etiga ==2 *6+1 disahkan, seraya

menunggu pembentukkan /", /P8 menetapkan /ahkamah

Agung ;/A< menjalankan $ungsi /" untuk sementara,

sebagaimana diatur dalam Pasal Aturan Peralihan ==2

*6+1 hasil Perubahan "eempat. 2P8 dan Pemerintah

kemudian membuat 8ancangan =ndang-=ndang mengenai

/ahkamah "onstitusi.Setelah melelui pembahasan mendalam, 2P8 dan

Pemerintah menyetujui secara bersama == Nomor (+ %ahun

())0 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga./ahkamah "onstitusi ;/"< merupakan salah satu

lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

*


24/45

menegakkan hukum dan keadilan. /" berkedudukan di

bukota Negara 8epublik ndonesia.Susunan /" terdiri dari seorang "etua merangkap

anggota, seorang Dakil "etua merangkap anggota, serta 5

;tujuh< anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dalam

"eputusan Presiden.2engan demikian seluruh hakim konstitusi berjumlah 6

;sembilan< orang hakim. akim konstitusi harus memenuhi

syarat9 memiliki integritas dan kepribadian yang tidak

tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan

ketatanegaraan.

Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi olehseorang calaonhakim konstitusi adalah9*< Darga negara ndonesia.(< erpendidikan sarjana hukum, berusia sekurang-

kuarangnya +) ;empat puluh< tahun pada saat

pengangkatan.0< %idak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan

keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukam tetap karena melakukan tindak pidana yang

diancam dengan pidana 1 ;lima< tahun atau lebih.+< %idak sedang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan

pengadilan.1< /empunyai pengalaman kerja di bidang hukum

sekurang-kurangnya *) ;sepuluh< tahun.Adapun kekuasan /" menurut == No.(+?())0 adalah

sebagai berikut9*< erwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir

yang putusannya bersi$at nal untuk menguji undang-

undang terhadap =ndang-=ndang 2asar Negara 8

%ahun *6+1, memutuskan pembubaran partai politik,

dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan

umum.(< /emberi putusan atas pendapat 2P8 bahwa Presiden

dan? atau Dakil Presiden diduga melakukan pelanggaran

hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, yaitutindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana

*6


25/45

diatur dalam undang-undang korupsi dan penyuapan,

tindaka pidana lainnya yang diancam dengan pidana

penjara 1 ;lima< tahun atau lebih, perbuatan trcela yang

dapat merendahkan martabat Presiden dan? atau DakilPresiden dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai

Presiden dan? atau Dakil Presiden sebagaimana

ditentukan dalam Pasal & =ndang-=ndang 2asar Negara

8epublik ndonesia tahun *6+1.+ Komisi Yudisial

2alam rangka mengemban amanat pasal (+ ==2

*6+1, maka dalam Program Pembangunan Nasional ;== No.

(1 %ahun ()))< ditegaskan, bahwa pembantukan "omisi Cudisial menjadi salah satu program re$ormasi hukum yang

harus dilaksanakan secepatnya. Pembentukan lembaga

baru ini bertujuan untuk mewujudkan lembaga peradilan

dan lembaga penegak hukum lainnya yang mandiri, bebas

dari pengaruh penguasa maupun pihak lain ; independent

and impartial judiciary


26/45

"omisi Cudisial berwenang mengusulkan pengangkatan

akim Agung kepada 2P8. 2alam melaksanakan

wewenangnya ini, "C mempunyai tugas melakukan

penda$taran calon akim Agung, menyeleksi calon akimAgung, menetapkan calon akim Agung, dan mengajukan

calaon akim Agung ke 2P8. /enegakkan kehormatan dan

keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim di semua

lingkungan peradilan.2alam kesehariannya, "C bisa menerima laporan

masyarakat tentang perilaku hakim, meminta laporan

secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan

perilaku hakim, memeriksa dugaan pelanggaran perilaku

hakim, memanggil dan meminta keterangan dari hakim

yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim, dan

membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa

rekomendasi dan disampaikan pada /ahkamah Agung dan?

atau /ahkamah "onstitusi, serta tindasannyadisampaikan

kepada Presiden dan 2P8.

d+ Pengadilan di Lingkungan Peradilan (mumPeradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

stilah “pada umumnya! yang digunakan dalam ==

Peradilan =mum ini mengandung pengertian bahwa rakyat

pencari keadilan umumnya mencari keadilan mengenai

perkara perdata dan pidana. Sedangkan istilah “rakyat

pencari keadilan! adalah setiap orang baik warga negara

ndonesia maupun orang asing dan badan hukum perdata

yang mencari "eadilan ;== No. %ahun ())+


27/45

berkedudukan di bukota, "abupaten?"ota, dan memiliki

daerah hukum mencakup wilayah "abupaten?"ota tersebut.Pengadilan Negeri memiliki wewenang memeriksa,

memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata

pada tingkat pertama. /emberikan keterangan,

pertimbangan, dan nasihat hukum kepada instasi

pemerintah di daerahnya, apabila diminta. "etua Pengadilan

Negeri berkewajiban melakukan pengawasan atas

pekerjaan penasihat hukum dan notaris didaerah

hukumnya, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada

"etua Pengadilan %inggi, "etua /ahkamah Agung, dan

menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi

jabatan notaris.Susunan pengadilan Negeri terdiri dari pimpinan, akim

Anggota, Panitera, Sekertaris, dan 'urusita. Pimpinan

Pengadilan Negeri terdiri dari seorang "etua dan seorang

Dakil "etua. 'umlah hakim anggota disesuaikan dengan

kondisi daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut."epaniteraan Pengadilan Negeri dipimpin oleh seorang

Panitera, seorang Dakil Panitera, dan beberapa Panitera

Pengganti. %ugas kepaniteraan adalah menyelenggarakan

administrasi perkara, membantu akim dengan mengikuti

dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, serta dalam

perkara perdata menjalankan putusan Pengadilan.

2isamping itu, panitera juga bertanggung jawab atas

pengurusan berkas perkara, surat putusan, dokumen, akta,

buku da$tar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-

surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lainnya yang

disimpan di "epaniteraan.Sekertaris Pengadilan terdiri dari seorang Sekertaris dan

seorang Dakil Sekertaris yang bertugas menjalankan

administrasi umum seperti administrasi kepegawaian dan

gaji karyawan. Pada praktiknya, tugas kesekretariatan ini

dirangkap oleh Panitera.

((


28/45

Pada setiap Pengadilan Negeri ditetapkan adanya

'urusita dan 'urusita Pengganti. %ugas utama 'urusita adalah

melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh "etua

Sidang, menyampaikan pengumuman-pengumuman,teguran-teguran, protes-protes, dan pemberitahuan putusan

Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan

undang-undang. /elakukan penyitaan atas perintah "etua

Pengadilan Negeri dan menbuat berita acara penyitaan,

salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang

berkepentingan.b. Pengadilan %inggi

Pengadilan %inggi merupakan organ kekuasaankehakiman dalam lingkungan Perdailan =mum yang

berkedudukan di bukota Propinsi, dan memiliki daerah

hukum mencakup wilayah Propinsi.Pengadilan %inggi memiliki kewenangan mengadili

perkara pidana dan perdata pada tingkat banding,

mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa

kewenangan mengadili antar-Pengadilan Negeri di daerah

hukumnya, memberikan keterangan, pertimbangan, dan

nasihat hukum kepada instansi pemerintah didaerahnya,

apabila diminta. 2isamping itu, "etua Pengadilan %inggi

berkewajiban melakukan pengawasan terhadap jalannya

peradilan di tingkat Pengadilan Negeri, dan menjaga agar

peradilan diselenggarakan secara seksama dan sewajarnya.Sebagaimana Pengadilan Negeri, susuna Pengadilan

%inggi terdiri dari Pimpinan, akim Anggota, Panitera, dan

Sekertaris.

e+ Pengadilan di Lingkungan Peradilan .gama+ Pengadilan .gama

Pengadilan Agama yang merupakan pengadilan

tingkat pertama adalah organ kekuasaan kehakiman

dalam lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan

di "ota/adya atau di bukota "abupaten, dan daerahhukumnya meliputi "ota/adya atau "abupaten.

(0


29/45

Pengadilan Agama memiliki kewenagan memeriksa,

memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat

pertama antara orang-orang yang beragama slam

dibidang perkawinan, pewarisan, wasiat, dan hibah,yang dilakukan berdasarkan hukum slam, waFa$ dan

shadaFah. idang-bidang perkawinan, yaitu hal-hal yang

diatur dalam atau berdasarkan undang-undang

mengenai perkawinan yang berlaku. idang warisan,

yaitu penentuan siapa-siapa yang menjadi hak waris,

dan melaksanakan pembagian harta peninggalan

tersebut.Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan,

akim, Panitera, Ssekertaris, dan 'urusita. Pimpinan

Agama dipimpin oleh seorang Panitera. 2alam

melaksanakan tugasnya seorang Panitera Pengadilan

Agama dibantu oleh seorang Dakil Panitera, beberapa

orang Panitera /uda, beberapa orang Panitera

Pengganti, dan beberapa orang 'urusita.

Pada Pengadilan Agama ditetapkan adanya 'urusitadan 'urusita Pengganti. Selain itu, ada Sekertaris yang

dipimpin oleh seorang Sekertaris dan dibantu oleh

seorang Dakil Sekertaris. Panitera Pengadilan

merangkap Sekertaris Pengadilan.6+ Pengadilan Tinggi .gama

Pengadilan %inggi Agama merupakan pengadilan

%ingkat anding. Pengadilan %inggi Agama

berkedudukan di bukota Propinsi, dan daerah hukumnya

meliputi wilayah Propinsi. %ugas dan wewenag Pengadilan %inggi Agama adalah

mengadili perkara yang menjadi kewenangan

Pengadilan Agama tingkat banding, mengadili di tingkat

pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili

antar-Pengadilan Agama di daerah hukumnya.Susunan Pengadilan %inggi Agama terdiri dari

Pimpinan, akim Anggota, Panitera, 2an Sekertaris.

(+


30/45

Pimpinan Pengadilan %inggi Agama terdiri dari seorang

"etua dan seorang Dakil "etua."epaniteraan Pengadilan %inggi Agama dibantu oleh

seorang Dakil Panitera, beberapa orang Panitera /uda,

dan beberapa orang Panitera Pengganti.Pada setiap pengadilan ditetapkan adanya Sekertaris

yang dipimpin oleh seorang Sekertaris dan dibantu oleh

seorang Dakil Sekertaris. Panitera Pengadilan

merangkap Sekertaris Pengadilan ;Pasal +0 dan Pasal

++


31/45

akim Anggota yang dihadiri * orang #ditur

/ilter?#ditur /iliter %inggi dan dibantu * orang Panitera.akim "etua dalam persidangan Pengadilan /iliter

paling rendah berpangkat /ayor, sedangakn akim

Anggota dan #ditur /iliter paling rendah berpangkat

"apten."ewenagan Perdilan /iliter adalah memeriksa dan

memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang

terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat "apten ke

bawah.6+ Pengadilan Tinggi ,iliter

Susunan persidangan Pengadilan /iliter %inggi untuk

memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat

pertama adalah * orang akim "etua dan ( orang

akim Anggota yang dihadiri * orang #ditur /iliter?

#ditur /iliter %inggi dan bibantu * orang Panitera.=ntuk memeriksa dan menuntut perkara sengketa

%ata =saha Angkatan ersenjata pada tingkat pertama,

susunannya adalah * orang akim "etua dan ( orang

akim Anggota yang dibantu * orang Panitera.sedangkan untuk memeriksa dan memutus perkara

pidana pada tingkat banding, susunannya adalah *

orang akim "etua dan ( orang akim Anggota yang

dibantu * orang Panitera."etua dalam persidangan Pengadilan /iliter %inggi

paling rendah bepangkat "olonel, sedangkan akim

Anggota dan #ditur /iliter paling rendah berpangkat

Letnan "olonel."ewenangan Pengadilan /iliter %inggi adalah

memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama,

yaitu perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit

atau salah satu prajuritnya berpangkat /ayor ke atas

serta menyelesaikan sengketa %ata =saha Angkatan

ersenjata. /emeriksa dan memutus pada tingkat

banding perkara pidana yang telah diputus oleh

(&


32/45

Pengadilan /iliter dalam daerah hukumnya yang

dimintakan bandinga dan memutus pada tingkat

pertama dan terakhir sengketa kewenagngan mengadili

antara Pengadilan /iliter dalam daerah hukumnya.!+ Pengadilan ,iliter (tamaSusunan persidangan Pengadilan /iliter =tama untuk

memeriksa dan menuntut perkara sengketa %ata =saha

Angkatan ersenjata pada tingkat banding adalah *

orang akim "etua dan ( orang akim Anggota yang

dibantu * orang Panitera.akim "etua dalam persidangan Pengadilan /iliter

=tama palin rendah berpangkat rigadir 'enderal?Laksamana =tama?/arsekal Pertama, sedangkan akim

Anggota paling rendah berpangkat "olonel."ewenagan Pengadilan /iliter =tama adalah

memeriksa dan memutus perkara pada tingkat banding

perkara pidana dan sengketa %ata =saha Angkatan

ersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama

oleh Pengadilan /iliter %inggi yang dimintakan banding.

#+ Pengadilan ,iliter Pertem3uranSusunan persidangan Pengadilan /iliter Pertempuran

untuk memeriksa dan memutus pada tingkat banding

perkara pidana adalah * orang akim "etua dengan

beberapa akim Anggota yang keseluruhannya selalu

berjumlah ganjil, yang dihadiri * orang #ditur

/iliter?#ditur /iliter %inggi dan dibantu * orang Panitera.akim "etua dalam persidangan militer pertempuran

paling rendah berpangkat Letnan "olonel, sedangkan

akim Anggota dan #ditur paling rendah berpangkat

/ayor. 2alam hal terdakwanya berpangkal Letnan

"olonel, akim Anggota dan #ditur paling rendaha

berpangkat setingkat dengan pangkat terdakwa yang

diadili.2alam hal terdakwanya berpangkat "olonel dan? atau

perwira tinggi, akim "etua, akim Anggota, dan #ditur

(5


33/45

paling rendah berpangkat setingkat dengan terdakwa

yang diadili."ewenangan Pengadilan /iliter =tama adalah

memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan

terakhir perkara pidan yang telah dilakukan oleh

seorang prajurit di daerah pertempuran. Pengadilan

/iliter Pertempuran bersi$at mobil, mengikuti gerakan

pertempuran dan berkedudukan serta berada di daerah

pertempuran.Pengadilan /iliter %inggi bersidang untuk memeriksa

dan menuntut perkara sengketa %ata =saha Angkatan

ersenjata pada tingkat pertama dengan * orang akim"etua dan ( orang akim Anggota yang dibantu * orang

Panitera.g+ Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata (saha

Negara 5PT(N7+ Pengadilan Tata (saha Negara

Pengadilan %ata =saha Negara berkedudukan di

"ota/adya atau bukata "abupaten, dan daerah

hukumnya meliputi wilayah "ota/adya atau "abupaten.Pengadilan %ata =saha Negara bertugas dan

berwewenang memeriksa, memutuskan, dan

menyelesaikan sengketa %ata =saha tingkat pertama.Pengadilan %ata =saha Negara merupakan

pengadilan tingkat pertama. Susunan pengadilan terdiri

atas Pimpinan, akim Anggota, Panitera, dan Sekertaris,

dan Pemimpin pengadilan terdiri atas seorang "etua dan

Dakil "etua."epaniteraan dalam pengadilan ini dipimpin oleh

seorang Panitera dan dibantu oleh seorang Dakil

Panitera, beberapa orang Panitera /uda, dan beberapa

orang Panitera Pengganti.Pada setiap pengadilan ditetapkan adanya

Sekertariat yang dipimpin oleh Sekertaris dan dibantu

oleh soerang Dakil Sekertaris. Sekertaris pengadilanbertugas menyelenggarakan administrasi umum

(


34/45

pengadilan. 'abatan Sekertaris Pengadilan dirangkap

oleh Panitera.

6+ Pengadilan Tinggi Tata (saha Negara 5PTT(N7

Pengadilan %inggi %ata =saha Negaraberkedudukan di bukota Propinsi, dan daerah hukumnya

meliputi wilayah propinsi. Pengadilan %inggi %ata =saha

Negara bertugas dan berwewenang memeriksa dan

memutuskan sengketa %ata =saha Negara di tingkat

banding, memeriksa dan memutuskan di tingkat

pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili

antara pengadilan %ata =saha Negara di dalam daerahhukumnya, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di

tingkat pertama sengketa %ata =saha Negara.P%%=N merupakan pengadilan tingkat banding.

Susunannya terdiri atas Pimpinan, akim Anggota,

Panitera, dan Sekertaris."epaniteraan dalam pengadilan inidipimin oleh

seorang Panitera dan dibantu oleh seorang Dakil

Panitera, beberapa orang Panitera /uda, dan beberapaorang Panitera Pengganti.

%iap pengadilan memiliki Sekertariat, yang

dipimpin oleh Sekertaris dan dibantu seorang Dakil

Sekertaris, Sekertaris bertugas menyelenggarakan

administrasi umum pengadilan. 'abatan Sekertaris ini

dirangkap oleh Panitera.

(6


35/45

6+60uang Lingku3 Sistem Hukum dan Peradilan

Nasional %ata ukum di ndonesia ditetapkan oleh masyarakat

ukum ndonesia, ditetapkan oleh Negara ndonesia. Lahirnya %ata ukum di ndonesia pada tanggal *5 Agustus *6+1

dibentuklah tata hukumnya itu dinyatakan dalam97 Proklamasi "emerdekaan9 “"ami angsa ndonesia dengan

ini menyatakan kemerdekaan ndonesia!.67 Pembukaan ==2-*6+19 “Atas berkat 8ahmat Allah yang

maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur,

supaya berkehidupan kebangsaaan yang bebas, maka

rakyat ndonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

"emudian dari pada itu untuk membentuk suatu

kemerdekaan kebangsaan ndonesia itu dalam suatu

susunan =ndang-=ndang 2asar Negara ndonesia...!.Pernnyataan itu mengandung arti menjadikan ndonesia

sauatu Negara yang merdeka dan berdaulat. Pada saat itu

menetapkan tata hukum ndonesia, sekedar mengenai bagian

tertulis.2idalam =ndang-undang dasar Negara itulah tertulis tata

hukum ndonesia ;yang tertulis


36/45

Stuktur kelembagaan hukum di ndonesia terus menerus

berubah seirama dengan perkembangan politik bangsa

ndonesia. "ondisi objekti$ struktur kelembagaan ini ditandai

oleh kenyataan masih sangat kurang memadainya sarana danprasarana penunjang pelaksanaan hukum. al itu terjadi di

bidang peradilan maupun di bidang dokumentasi dan sistem

in$ormasi hukum. %entu saja, kelemahan tersebut dapat menyebabkan

melemahnya $ungsi pelayanan hukum publik dan menciptakan

kesenjangan pemahaman hukum yang hidup dan berkembang

didalam masyarakat.,ateri hukum/ateri hukum adalah kaidah-kaidah yang telah dituangkan

kedalam peraturan tertulis atupun tidak tertulis. /ateri hukum

tersebut tumbuh dan berkembang dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta bersi$at

mengikat bagi semua penduduk./ateri hukum yang amat memadai amatlah penting. al

itu diperlukan terutama untuk mengembangkan sistem hukum

yang adil dan sesuai dengan dinamika perkembangan

masyarakat ndonesia. 2an sekurang-kurangnya tiga $aktor

yang harus dicermati berkaitan dengan kondisi objekti$ matri

hukum di ndonesia saat ini. "etiga $aktor itu adalah substansi

materi hukum, mekanisme pembentukan suatu materi hukum,

dan tata pengaturan materi hukum dalam sistem perundang-

undangan.

eberapa pengamat hukum menganggap, bahwasubstansi materi hukum ndonesia selama ini, khususnya yang

dihasilkan selama masa kolonial dan #rde aru, cenderung

memiliki karakter yang re$resi$, tidak responsi$ terhadap

diamika masyarakat, dan lebih menekankan pada nuasa

mengatur daripda memenuhi kebutuhan masyarakat.

Akibatnya, materi hukum tersebut jauh dari nilai-nilai keadilan

yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ndonesia.

0*


37/45

ingga kini, sejunlah bidang kehidupan masyarakat masih

menggunakan materi hukum yang berasal dari jaman kolonial

dan Eaman #rde aru, yang tentunya memiliki si$at

kolonialistik dan re$resi$. Si$at itu misalnya, tampil dalamketentuan-ketentuan yang diskriminati$, eksploitati$,

mengekang hak-hak asasi manusia, serta menempatkan

indi>idu dibawah cengkeraman pengaturan negara.'udaya hukum

udaya hukum merujuk pada kesadaran hukum

masyarakat. "esadaran ini tidak hanya apa yang dipikirkan

masyarakat mengenai hukum, tetapi juga apa yang dilakukan

masyarakat dalam kaitannya dengan keberadaan hukum.ntinya hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.

eberapa tahun terakhir, ada peningkatan kesadaran

masyarakat untuk terlibat secara optimal dalam hal

pembentukan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan

evaluasi pelaksanaan hukum . Peningkatan kesadaran hukum

masyarakat itu, walau dalam bidang tertentu masih lemah,

merupakan awal yang baik untuk menuju perkembangn

budaya hukum yang lebih memadai. Cang justru

mengkhawatirkan adalah kesadaran hukum dari aparatur

hukum. Sebab, kenyataan menunjukkan, tak jarang mereka

cenderung masih jadi kepanjangan tangan dari kekuasaan.Perlu dicatat, tumbuhnya lembaga-lembaga swadaya

masyarakat ;LS/< berperan penting dalam mendorong

kemajuan kesadaran hukum dan kesadaran keadilan dalam

masyarakat. erkat kerja pendampingan mereka, pola budaya

hukum yang selama ini bersi$at menunggu petunjuk atasan,

kini mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Penegakkan hukum

yang memihak pada yang kuat cenderung dipersoalkan oleh

masyarakat."emajuan tersebut dalam jangka pendek memang belum

dapat dirasakan hasilnya. Namun dalam jangka panjang, hal

itu merupakan awal penegakkan hukum yang baik.

0(


38/45

Dalaupun demikian, gerakan-gerakan masyarakat di

dalam hukum masih belum optimal. /asih diperlukan usaha

terus-menerus untuk mendorong terciptanya budaya hukum

yang menjunjung tinggi rasa keadilan masyarakat.erkenaan dengan kesadaran hukum masyarakat, ada

ungkapan menyatakan bahwa kesadaran hukum yang baik

melebihi konstitusi yang baik. =ngkapan ini menjelaskan,

bahwa kesadaran hukum masyarakat sangatlah penting guna

mewujudkan keteraturan, ketertiban, dan keadilan dalam

masyarakat.

6+!Perkembangan Pemikiran Sistem Hukum dan

Peradilan Nasional#da tiga faktor yang menyebabkan hukum di ndonesia itu dirasakan

lemah, kurang dapat men iptakan ketertiban dan mampu menyelesaikan

permasalahan masyarakat, ketiga faktor tersebut adalah sebagai berikut"+) Produk Hukum%esungguhnya hukum yang diberlakukan di ndonesia sekarang ini

merupakan hasil ran angan para penjajah ndonesia dahulu khususnya

Belanda, pada awalnya hukum-hukum yang ia buat itu adalah diperuntukkan

bagi orang 5ropa dan orang Belanda itu sendiri namun karena sangat lamanya

Belanda menjajah ndonesia (tiga setengah abad) dengan tiga misinya yaitu

misi ekonomi, agama dan menegakkan hukum. Produk hukum Belanda

memiliki kelemahan karena memang pada dasarnya hukum itu untuk orang5ropa dan sangat tidak sesuai jika diterapkan bagi orang pribumi. Produk

hukum Belanda sangat banyak jumlahnya tapi se ara prakteknya jika

diterapkan dalam negara hukum saat ini sangat tidak tepat. %ehingga jika

hukum peninggalan Belanda tersebut akan diterapkan di negara ini sangat

perlu dire6isi, dilengkapi dan ditambahi.7) #parat Penegak Hukum8#lat Penegak Hukum

#parat penegak hukum di ndonesia terdiri dari polisi, jaksa dan hakim.

ereka memiliki lembaganya masing-masing namun memiliki jalur

00


39/45

koordinasi yang sama. 0epolisian bertugas sebagai lembaga yang melayani

kepentingan masyarakat sekaligus sebagai pengayom masyarakat tapi pada

kenyataannya lembaga tersebut justru terkesan menakutkan dimata

masyarakat. Hal tersebut terjadi karena itra yang dibentuk oleh para anggotakepolisian memang sangat buruk.

&idak hanya polisi yang bermasalah , namun jaksa juga tidak lepas dari

masalah-masalah yang ukup meresahkan kita. Banyak jaksa yang silau akan

materi yang ditawarkan oleh tersangka atau keluarganya yang berani

membayar tinggi kepada jaksa dan penyidik agar kasusnya di-peti-es-kan atau

%P/ (%urat Perintah Penghentian Penyidikan). Bahkan ada banyak kasus-kasus

yang dengan sengaja tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Departemen kehakiman hingga saat ini belum mampu mengatasi praktek ke urangan oleh para hakim. Hal-hal yang sering kita dengar adalah mengenai

mafia peradilan. Begitu banyak kasus yang di6onis hukuman yang tidak

sesuai. Hal ini tidak lain adalah karena praktek 6onis tanpa dasar dan hanya

sesuka hati para hakim. Hakim menjatuhkan 6onis bukan berdasarkan berat

ringan kasus melainkan besar ke ilnya tersangka dan keluarganya berani

membayarkan uang padanya melalui penga ara karena saat ini penga ara

bukan lagi sebagai pendamping dan pembela melainkan sebagian penga arakini justru enderung berperan sebagai makelar kasus ( #*09%)./) %anksi8Hukuman

0itab 9ndang-9ndang Hukum Pidana (09HP) hingga saat ini belum

banyak berubah sejak penjajahan Belanda sehingga hukum di ndonesia

kurang mampu memberi efek jera dan menyadarkan masyarakat. Begitu

banyak peraturan hukum yang dibuat oleh para penegak hukum untuk

mengatur kehidupan masyarakat, tapi faktanya walaupun hukum tersebut

dibuat beserta sanksinya tapi tetap saja peraturan tersebut dikarenakan pemerintah dan aparat hukum tidak sungguh-sungguh dalam menegakkannya,

setelah peraturan dibuat praktek dilapangan begitu banyak pelanggaran-

pelanggaran yang masih bisa ditolerir. Pembaruan sistem hukum nasional, selain menyangkut

re$ormasi kelembagaan ; institutional reform < dan re$ormasi

perundang-undangan ; instrumental reform


40/45

sikap tindak, dan kebiasaan berperilaku sehari-hari ; cultural

reform


41/45

6+#Study Kasus Sistem Hukum dan Peradilan

Nasional#da begitu banyak permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di

negara ini. Permasalahan itu disebabkan berbagai hal mulai dari sistem

peradilannya, perangkat hukumnya, tidak konsistennya para aparat penegak

hukum terhadap hukum itu sendiri serta inter6ensi kekuasaan maupun

perlindungan hukum terhadap masyarakatnya. Permasalahan hukum yang

paling sering dan membudaya dalam negara ini adalah ketidakkonsistenan

para aparat penegak hukum terhadap hukum dan peraturan yang sah dan sudah

tertulis jelas dalam undang-undang.!ontoh"&udingan adanya praktek mafia hukum di tubuh Polri dalam penangannan

kasus money laundring oknum pegawai pajak bernama :ayus Halomoan

&ambunan semakin melebar. &ak hanya para Polri dan penyidiknya, kejaksaan

agung dan tim jaksa peneliti pun turut gerah dengan tudingan %usno Duadji

yang mulai merembet ke mereka. ereka (tim jaksa peneliti) pun bersuara.0asus bermula dari ke urigaan Pusat Pelaporan Dan #nalisis &ransaksi

0euangan (PP#&0) terhadap rekening milik :ayus di Bank Panin. Polri,diungkapkan !irrus %inaga, seorang dari empat tim jaksa peneliti, lantas

melekukan penyelidikan terhadap kasus ini. &anggal ; 2ktober 7


42/45


43/45

'ab III

P - N ( T ( P

!+ Kesim3ulan

Sistem ukum adalah satu kesatuan hukum yangberlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan

ditaati oleh setiap warganya. Suatu peraturan disebut

hukum apabila peraturan tersebut berisi perintah dan atau

larangan yang harus ditaati oleh setiap orang.Lembaga peradilan di ndonesia dapat terbagi menjadi

beberapa golongan yakni peradilan umum, peradilan

agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negaran dan

peradilan lain-lain.ntinya hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.

erkenaan dengan kesadaran hukum masyarakat, ada

ungkapan menyatakan bahwa kesadaran hukum yang baik

melebihi konstitusi yang baik. =ngkapan ini menjelaskan,

bahwa kesadaran hukum masyarakat sangatlah penting

guna mewujudkan keteraturan, ketertiban, dan keadilan

dalam masyarakat.

!+ 6 SaranPerlindungan hukum bagi setiap warga negara sangat

penting untuk menjamin hak-hak memperoleh perlakuan

hukum yang sama. Penegakkan hukum sebaiknya tidak

memandang status sosial seseorang karena hukum adalah

aturan mutlak bagi setiap orang yang berada di wilayah

0


44/45

berlakunya hukum itu sendiri serta sanksinya yang

mekingikat bagi indi>idu yang melanggar.

06


45/45

'ibliogra;

http9??ninahetty.wordpress.com?bab(?http9??riskawikant.wordpress.com?()*0?) ?(&?sistem-hukum-dan-peradilan-nasional?

https9??docs.google.com?document?d?*)/lw41PG Ha$G1FdNIgtpL@D$A%g8b+Gc*H0A+=A s?mobilebasic:pliJ*

http9??www.belajarpraktis.com?()*0?)+?(+?pengertian-dan-ruang-lingkup-hukum.html

Suteng, ambang,dkk.())5. Pendidikan Kewarganegaraaanuntuk SM Kelas !I . 'akarta94rlangga
http://ninahetty.wordpress.com/bab2/http://riskawikant.wordpress.com/2013/08/26/sistem-hukum-dan-peradilan-nasional/http://riskawikant.wordpress.com/2013/08/26/sistem-hukum-dan-peradilan-nasional/https://docs.google.com/document/d/10MlwE5PQIxafQ5qdNVgtpLCWfATgRb4Qc1x3A4UAIs/mobilebasic?pli=1https://docs.google.com/document/d/10MlwE5PQIxafQ5qdNVgtpLCWfATgRb4Qc1x3A4UAIs/mobilebasic?pli=1http://www.belajarpraktis.com/2013/04/24/pengertian-dan-ruang-lingkup-hukum.htmlhttp://www.belajarpraktis.com/2013/04/24/pengertian-dan-ruang-lingkup-hukum.htmlhttp://riskawikant.wordpress.com/2013/08/26/sistem-hukum-dan-peradilan-nasional/http://riskawikant.wordpress.com/2013/08/26/sistem-hukum-dan-peradilan-nasional/https://docs.google.com/document/d/10MlwE5PQIxafQ5qdNVgtpLCWfATgRb4Qc1x3A4UAIs/mobilebasic?pli=1https://docs.google.com/document/d/10MlwE5PQIxafQ5qdNVgtpLCWfATgRb4Qc1x3A4UAIs/mobilebasic?pli=1http://www.belajarpraktis.com/2013/04/24/pengertian-dan-ruang-lingkup-hukum.htmlhttp://www.belajarpraktis.com/2013/04/24/pengertian-dan-ruang-lingkup-hukum.htmlhttp://ninahetty.wordpress.com/bab2/

Date post:	06-Jul-2018
Category:	Documents
Upload:	yuni-widyastuti
View:	215 times
Download:	0 times

Karya Tulis Pkn

Documents