Irma Surya Frany (125020307111054)Dian Komala Dewi (125020307111066)Sukma Ayu Natalia (125020307111069)Probosari Wulan A (125020307111074)

Source : ACFE (Association of Certified Fraud Examiners)

3

The Cost of Occupational Fraud

4

How Occupational Fraud is Committed

5

How Occupational Fraud is Committed

6

Median Loss and Median Duration by Detection Method

7

Initial Detection of Occupational Frauds

8

Perpetrator’s Gender

9

Position of Perpetrator Based on Gender

10

Position of Perpetrator Based on Gender

11

Position of Perpetrator Based on Gender

Source : Tranparency International

Indeks Gabungan (hingga 13 sumber data)

Menggambarkan persepsi (pakar atau pebisnis)

Korupsi (penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi)

Sektor Publik (pejabat publik dan politisi)Global (hingga 175 negara)

Rentang skor 0 – 100 (Sangat korup – Sangat Bersih)

Apa itu Corruption Perception Index?

Negara dengan Peringkat Teratas 2014

Peringkat

Negara Skor

1 DENMARK 922 NEW ZEALAND 913 FINLAND 894 SWEDEN 875 NORWAY 866 SINGAPORE 86

Peringkat

Negara Skor

171 SOUTH SUDAN 15173 SUDAN 11172 AFGHANISTAN 8174 KOREA 8174 SOMALIA 8

Negara dengan Peringkat Terbawah 2014

Berapa Skor CPI 2014 untuk Indonesia?Naik 2 poin, Naik 7 peringkat

NEGARA PERINGKATSINGAPURA 7MALAYSIA 50THAILAND 85FILIPINA 85

INDONESIA 107VIETNAM 119

LAOS 145KAMBOJA 156

Indonesia vs Negara ASEAN

Berdasarkan PERC, survei dari 16 negara di Asia Pasifik, Indonesia

dikategorikan negara terkorup diikuti Kamboja di urutan kedua,

Vietnam, Filipina, Thailand, India, Cina, Malaysia, Taiwan, Korea

Selatan, Macao, Jepang, Amerika Serikat, Hong Kong, Australia dan

Singapura. Skor Indonesia 9,27 dalam skala 0-10, di mana 0 berarti

sangat bersih, dan 10 sangat korup, turun cukup signifikan dari skor

tahun lalu, yaitu 8,32.

Indonesia vs Asia Pasifik

Direktorat Litbang, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi

Dasar Hukum

Latar Belakang

UU KPK No.30 Tahun 2002 pasal 7 dan pasal 8

Pasal 6 huruf b

.1Definis

iSebuah konsep konsistensi tindakan, nilai-nilai, metode, langkah-langkah, prinsip, harapan, dan hasil dalam mengukur kualitas layanan publik

dari sudut pandang pengguna layanan

Tujuan Memberikan masukan bagi unit layanan publik untuk mempersiapkan upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah atau layanan yang rentan terjadi korupsi

Mengukur tingkat integritas unit layanan publik

Tahun 2014 survei integritas dilakukan hanya di Unit Layanan Kementerian/Lembaga , dengan sampel 40 unit layananJumlah Responden: 1.200 orang(30 responden per unit layanan)Kriteria Unit Layanan yang dijadikan sampel:• Layanan publik pada kementerian/lembaga strategis yang menjadi fokus Renstra KPK• Terkait dengan National Interest• Menyangkut hajat hidup orang banyak

Rentang indeks: 0-10Waktu Pengumpulan Data: Mei –September 2014

Obyek survei dan responden

Perkembangan Integritas Unit Layanan Di Kementrian/Lembaga 2011-2014

Fakta Hasil Survey

Indeks integritas rata-rata

Kesimpulan

Indeks Integritas Unit Layanan di Kementerian/Lembaga(7,22) pada Tahun 2014 secara umum telah mencapaiindeks di atas standar minimal yang ditetapkan oleh KPK(6,00). Indeksini terdiri dari indeks pengalaman integritas (7,41) dan indeks potensi integritas (6,85).

Saran

Edukasi anti korupsi dan pengelolaan pengaduan masyarakat yang lebih serius

Pemanfaatan sarana media yang ada

Meningkatkan upayapemanfaatan teknologi informasi untuk menciptakan pelayanan yang transparan, cepat, adil.

Bagi unit layanan yang layanannya belum disurvei agar tetap melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi dalam memberi

layanan kepada masyarakat.

1

2

3

4

Sumber : www.kpk.go.idwww.acfe.comwww.transparency.org