1

ISSUE NO. 6 / DESEMBER 2017

INDONESIaN E-MagazINE fOR LEgaL KNOwLEDgE By

SERBA-SERBI HUKUM DAN

PERATURAN TI

Kiat Menjalankan Usaha Dompet Elektronik

2

IKLAN

Please do not hesitate to contact us if you have any question at marketing.akasa@gmail.com.

Looking forward to hearing from you.

We, Akasa Cipta Tama (ACT), was established in April 2015 as a response to the demand of highly qualified translators for business, legal, technical, and general documents; as well as interpreters and note takers for meetings, seminars, and conference. Our translators, interpreters and note

takers have extensive experiences in their respective fields.

With a comprehensive database of qualified human resources, ACT works to ensure the best results in every project we run. Some of our top personnel have worked for various international events and some of our clients include the Office of the President of the Republic of Indonesia,

People’s Consultative Assembly, The United Nations, The World Bank, AusAID, USAID, and some prominent law firms in Indonesia.

3

Editorial:Penasihat:Setyawati Fitri Anggraeni,S.H.,LL.M.,FCIArb.Pemimpin Redaksi:Agus Dwi Prasetyo,S.H.Redaktur Pelaksana:Tanya Widjaja Kusumah,S.H.Penulis:Dr. Hary Elias, BA Hons (Cantab), LL.M (1st Class Hons), MBA (Columbia), Juris DoctorAgus Dwi Prasetyo,S.H.Tanya Widjaja Kusumah,S.H.Sufi Mufarrid Fadhly,S.H.Elida Damaiyanti Napitupulu, S.H.Manuel Simbolon,S.H., M.H.Kevin Samuel Fridolin Manogari, S.H.Keshia Bucha, S.H.Ria Fitriyani, S.H.Kontributor:Konsultan Media: Fifi Juliana JelitaPenyunting Naskah: Wahyu HardjantoPenata Visual: Riesma PawestriIlustrasi: freepik.com

daftar isi

Majalah Actio terbit setiap empat bulan sekali,dibuat dan didistribusikan oleh

Sanggahan:Perlu kami sampaikan bahwa telaah, opini, maupun informasi dalam Actio merupakan kontribusi pribadi dari para partners dan/atau associate yang tergabung di kantor hukum Anggraeni and Partners dan merupakan pengetahuan hukum umum. Telaah, opini, dan informasi dalam Actio tidak dimaksudkan untuk memberikan pendapat hukum ataupun pandangan kantor hukum Anggraeni and Partners terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.

Telaah, opini, dan informasi dalam Actio tidak dapat dianggap sebagai indikasi ataupun petunjuk terhadap keadaan di masa yang akan datang. Telaah, opini, maupun informasi dalam Actio tidak ditawarkan sebagai pendapat hukum atau saran hukum untuk setiap hal tertentu. Tidak ada pihak pembaca yang dapat menganggap bahwa dirinya harus bertindak atau berhenti bertindak atau memilih bertindak terkait suatu masalah tertentu berdasarkan telaah, opini, maupun informasi di Actio tanpa mencari nasihat dari profesional di bidang hukum sesuai dengan fakta-fakta dan keadaan-keadaan tertentu yang dihadapinya.

KATA PeNgANTAr 3INfo 4TELAAh: Moda Transportasi Darat Daring Dilarang Beroperasi di Jawa Barat 5TELAAh: Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) & Tantangannya Bagi Hukum Indonesia 6TANYA JAWAB 8KUPAS PerATUrAN: Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2017 Tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-Commerce) Tahun 2017-2019 9oPINI: Ketidakseimbangan Pelaksanaan UU ITe Penghinaan dalam konteks UU ITe 10KIAT: Menjalankan Usaha Dompet elektronik 11

“Pembaca yang berbahagia,

Semoga ACTIO hadir menemui Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat.

Pada edisi kali ini, ACTIO membahas kehadiran teknologi yang membantu kehidupan kita beserta pengaturannya di Indonesia. Pengaruh teknologi terasa sangat nyata ketika kita dengan leluasa dapat memesan alat transportasi melalui daring. Lebih daripada itu, teknologi memungkinkan pengembangan kecerdasan buatan dan keberadaan uang elektronik.

Di satu sisi, hadirnya teknologi sebagai alat bantu mempermudah kehidupan manusia, namun, kehadirannya sebaiknya disertai dengan pengaturan yang jelas dan tegas mengenai pertanggungjawaban dan akibat hukum atas penggunaan teknologi tersebut. Hal ini tentunya diperlukan untuk mencegah meningkatnya kejahatan di dunia “awan” yang dikhawatirkan akan semakin meningkat.

Selain pembahasan di atas, ACTIO juga meliput ulang tahun Anggraeni and Partners yang ke-5. Sebagai organisasi yang baru berdiri, Anggraeni and Partners berharap langkahnya ke depan semakin mantap untuk menuju kesuksesan. Eksistensi Anggraeni and Partners hingga tahun ke-5 ini, tentunya merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan berkat dukungan dari para karyawan dan pembaca sekalian. Mewakili seluruh manajemen dan karyawan Anggraeni and Partners kami mengucapkan terima kasih dan mohon doa restu agar keselamatan, kesuksesan, dan kebahagian selalu menyertai Anggraeni and Partners.

Akhir kata, selamat membaca dan selamat tahun baru 2018.

Salam,

aNggRaENI aND PaRTNERS

Setyawati Fitri A, S.H., LL.M., FCIArbPartner Pengelola

Technology is a useful servant but a dangerous master-Christian Lous Lange-

4

INfO

Memasuki usia yang ke-5, AP meng-adakan rapat kerja di Hotel grandhika Iskandarsyah untuk penyelarasan

visi dan misi firma hukum kami ini. Rapat kerja diadakan pada tanggal 28-29 oktober 2017 dengan diikuti oleh manajemen dan karyawan.

Rapat kerja diselenggarakan sebagai per-siapan dan kesiapan AP dalam menghadapi persaingan sekaligus sebagai usaha me-ngem bangkan organisasi ataupun individu di dalamnya. Karena hanya dengan per-kembangan organisasi dan individu di dalam AP, maka organisasi dapat bersaing di tingkat internasional.

Selain itu, sebagai wujud rasa syukur, pada tanggal 24 oktober 2017, AP menyeleng-garakan Pengajian Syukuran dan Khatam Al-Quran bersama anak-anak panti asuhan.

Serangkaian acara peringatan Ulang Tahun AP ditutup dengan potong kue dan tiup lilin serta tidak lupa memanjatkan doa kepada Tuhan karena AP masih terus menampilkan eksistensinya. Doa disampaikan oleh Ibu Setyawati fitri A, S.H., LL.M., fCIArb., selaku Partner Pengelola, dan Bapak Irjen. Pol. (P) Drs. H. Mudji Waluyo, S.H., M.M. selaku founder AP. (RfI)

Kami mengucapkan selamat bergabung kepada 2 (dua) orang konsultan di Anggraeni and Partners, Ibu Imelda Napitupulu, S.H., M.H., (Legal Counsel) dan Bapak Dr.

Hary elias, B.A., LL.M., MBA (general Counsel).

Ibu Imelda adalah seorang advokat senior dengan ± 20 tahun pengalaman pada praktik litigasi perdata, komersial, dan arbitrase. Kami percaya kehadiran beliau akan menambah soliditas tim dan meningkatkan pelayanan hukum kepada klien saat ini dan masa mendatang.

Adapun Bapak Hary elias merupakan seorang profesional yang berfokus pada peningkatan kemampuan soft-skill pada jasa pelayanan hukum. Beliau berpengalaman dalam mempraktikkan keahliannya di Inggris dan Amerika Serikat. Kehadiran beliau tentu dapat menambah wawasan dan percepatan peningkatan kemampuan associates dalam memberikan pelayanan kepada klien. (RfI)

Selamat Ulang tahUn ke-5 aP!

anggRaenI anD PaRtneRS menYamBUt 2 ORang kOnSUltan UntUk PeRkUatan tIm

5

TELaaH

5

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat (Dishub

Jabar) telah menandatangani ke se-pakat an bersama dengan Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi Jawa Barat (WAAT) melalui surat pernyataan bersama tertanggal 06 oktober 20171. Adapun kesepakatan antara Dishub Jabar dan WAAT adalah melarang operasionalisasi moda transportasi darat dengan aplikasi berbasis tekno-logi informasi, yang juga disebut angkutan online atau dalam jaringan (daring) sampai dengan adanya regu-lasi yang jelas mengenai angkutan ini.

Tidak adanya regulasi yang jelas mengenai angkutan daring merupakan hal yang mendasari larangan operasionalisasi angkutan tersebut di wilayah Jawa Barat. Adapun kekosongan hukum yang demikian dapat menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban nasional (kamtibnas) sehingga Dishub Jabar perlu menghentikan sementara operasionalisasi angkutan daring sampai dengan adanya regulasi yang jelas mengenai hal ini.

Kali pertama, operasionalisasi angkut-an daring diatur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (“PM 32/2016”). PM 32/2016 kemudian diubah melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (“PM 26/2017”). Dalam hal ini, PM 26/2017 mengatur lebih detail mengenai angkutan daring yang dalam peraturan ini disebut dengan nomenklatur “angkutan sewa khusus.”

MODA TRANSPORTASI DARAT DARING DIlaRang BeROPeRaSI DI JaWa BaRat

Pencabutan juga berlaku untuk poin larangan bagi perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi (“perusahaan penyedia aplikasi”) untuk bertindak sebagai perusahaan angkutan umum yang meliputi kegiatan: (i) menetapkan tarif dan memberikan promosi tarif di bawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan, (ii) merekrut pengemudi, (iii) memberikan layanan akses aplikasi kepada orang perorangan sebagai penyedia jasa angkutan, dan (iv) memberikan layanan akses aplikasi kepada perusahaan angkutan umum yang belum memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.

Pembatalan beberapa poin di dalam Permenhub 26/2017 melalui Putusan MA menyebabkan adanya kekosongan hukum yang mengatur mengenai operasionalisasi angkutan daring. Pada saat artikel ini dibuat, telah diundangkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (“PM 108/2017”). PM 108/2017 ini merupakan tindak lanjut pemerintah terhadap kekosongan hukum yang mengatur mengenai operasionalisasi angkutan daring pasca-Putusan MA.

Penulis berpendapat bahwa dengan diundangkannya PM 108/2017, peraturan ini diharapkan menjadi payung hukum bagi angkutan daring agar dapat beroperasi di wilayah Jawa Barat. Dengan demikian, kegiatan usaha angkutan sewa di Jawa Barat terhindar dari praktik monopoli2 dan tercipta iklim persaingan usaha yang sehat dalam penyelenggaraan kegiatan usaha angkutan sewa di wilayah Jawa Barat. (KSf)

Pada tanggal 20 Juni 2017, Mahkamah Agung melalui putusannya yang bernomor 37P/HUM/2017 (“Putusan MA”) mencabut beberapa ketentuan di dalam PM 26/2017 yang mengatur mengenai penentuan batas tarif atas dan tarif bawah untuk angkutan daring; kewajiban untuk melengkapi dokumen perjalanan yang sah, seperti STNK atas nama badan hukum dan kartu uji; penetapan wilayah operasi bagi angkutan daring; kewajiban memiliki minimal 5 (lima) kendaraan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan; serta kewajiban untuk melampirkan sertifikasi registrasi uji tipe (SrUT) untuk memperoleh izin penyelenggaraan angkutan.

1. DISADUr DArI HTTPS://WWW.CNNINDoNeSIA.CoM/TeKNoLogI/20171010152820-384-247416/DISHUB-JABAr-reSMI-LArANg-TrANSPorTASI-oNLINe-BeroPerASI/2. PeMUSATAN KeKUATAN eKoNoMI oLeH SATU ATAU LeBIH PeLAKU USAHA YANg MeNgAKIBATKAN DIKUASAINYA ProDUKSI DAN ATAU PeMASArAN ATAS BArANg

DAN ATAU JASA TerTeNTU SeHINggA MeNIMBULKAN PerSAINgAN USAHA TIDAK SeHAT DAN DAPAT MerUgIKAN KePeNTINgAN UMUM.

6

TELaaH

Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (A.I.) adalah istilah yang mungkin akan mengingatkan

kita akan kehebatan robot atau sistem yang kerap diidentikkan dengan kemampuan berperilaku seperti manusia. Dengan perkembangan teknologi dan sistem komputer yang sangat progresif dan masif, bukan membantu peran manusia, alih-alih kecerdasan buatan pelahan-lahan telah dimanfaatkan untuk mendeposisikan peran manusia dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu.

keceRDaSan BUatan (aRtIfIcIal IntellIgence) & TANTANGANNyA BAGI HukuM INDONeSIA

Walaupun perkembangannya baru terasa secara masif sejak beberapa tahun ke belakang, sejarah membuktikan bahwa kecerdasan buatan telah menjadi lingkup penelitian para ahli jauh sebelum internet berkembang dan menyentuh segala lini kehidupan kita seperti hari ini.

H. A. Simon (1987) mendefinisikan kecerdasan buatan masuk dalam kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk

melakukan sesuatu yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Selanjutnya, rich and Knight (1991) mendefinisikan bahwa kecerdasan buatan merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia.

Menurut BBC, sederhananya, A.I. merupakan “mesin” yang mampu melakukan berbagai hal yang dipandang membutuhkan kecerdasan ketika manusia melakukannya, seperti memahami bahasa manusia secara natural, mengenali wajah dalam foto, mengemudikan kendaraan, atau menerka buku apa yang kita mungkin sukai berdasarkan buku-buku yang telah kita baca sebelumnya.

google Assistant yang dapat ditemui pada smartphone Pixel, atau Siri pada ekosistem perangkat keras Apple, dan Cortana pada sistem operasi Windows mungkin bisa merepresentasikan hal itu. Jika lebih jeli lagi, AI yang lebih sederhana sesungguhnya dapat kita temukan pada kalkulator, atau ketika memproses sejumlah data menggunakan Microsoft Excel.1

Sistem kecerdasan buatan menjadi semakin berkembang di dalam ekonomi dan masyarakat kita, dan dirancang dengan kemampuan yang terus meningkat untuk beroperasi secara otonom dari pengawasan langsung manusia. Sistem algoritma pada transaksi jual beli pasar saham dan kendaraan otonom dengan “pengemudi” A.I. sudah diuji coba di jalan adalah contoh serius bagaimana A.I. telah bersinggungan dengan tindakan hukum.

A.I. yang mungkin akan menjadi sangat dekat dalam berinteraksi dengan manusia adalah bot, program komputer di media sosial. A.I bot telah semakin canggih karena dapat terlibat dalam dialog dengan manusia-manusia nyata. hal ini telah menjadi perhatian para ahli hukum teknologi di Amerika Serikat.

Pada tahun 2016, di Amerika Serikat, A.I. bot yang dikenal sebagai Jill Watson—yang bertugas sebagai asisten pengajar untuk kursus online di georgia Tech University—telah membodohi dan mengecoh siswa agar berpikir bahwa dia adalah benar seorang manusia.2

7

Contoh yang lebih serius adalah meluasnya penggunaan A.I. bot politik Pro-Trump di media sosial pada hari-hari menjelang pemilihan presidan Amerika pada 2016.3 Karena peristiwa tersebut, para ahli hukum teknologi Amerika Serikat telah mendorong kongres untuk mengamandemen undang-undang untuk membatasi dan mengatur penggunaan A.I.

Walaupun kecerdasan A.I. bisa memberikan dampak hukum yang luas kepada masyarakat, terutama terkait dengan pertanggungjawaban hukumnya, sistem hukum Indonesia sendiri belum mengatur secara tegas mengenai hal tersebut. Pertanyaan pun muncul, bagaimana sistem hukum dapat memastikan bahwa korban menerima kompensasi jika sebuah A.I. telah menyebabkan kerugian fisik atau ekonomi? Selain itu, timbul juga pertanyaan apakah A.I. dapat diperlakukan sebagaimana manusia dalam hal pertanggungjawabanan hukum? Atau sejauh mana pemilik sistem harus bertanggung jawab atas perbuatan sistem A.I. yang otonom tersebut?

Untuk mengantisipasi hal ini, maka setidaknya ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Berbicara mengenai pertanggungjawaban hukum berarti berbicara mengenai kapasitas subyek hukum untuk bertanggung jawab.

Secara eksplisit, walaupun dapat melakukan tindakan-tindakan yang termasuk sebagai tindakan hukum, A.I. tidak dapat didefinisikan sebagai subyek hukum. Untuk itu, perlu alternatif dengan tetap menghubungkan tindakan A.I. dan subyek hukum yang menjadi pemilik A.I. tersebut.

Untuk mencari alternatif, maka kita dapat menemukannya dengan melakukan penafsiran atau interpretasi analogis. Interpretasi analogis memberi tafsiran pada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat (kias) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya. Dengan demikian, suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.

Dengan menggunakan interpretasi analogis, hubungan A.I. dan pemiliknya dapat dianalogikan dengan contoh sebagai berikut:

1. hubungan antara binatang peliharaan dan pemiliknya.Alternatif yang pertama, kita bisa menganalogikan hubungan antara sistem A.I. dan pemilik sistem, seperti hubungan antara binatang peliharaan dan pemilik atau pemakainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1368 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUHPer”): “Pemilik binatang, atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya maupun binatang tersebut tersesat atau terlepas dari pengawasannya.”

Dalam hukum perdata, apabila binatang peliharaan menimbulkan kerugian, baik ketika berada di bawah pengawasan pemiliknya maupun pemakainya, atau bila binatang tersebut tersesat dan terlepas dari pengawasan, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab dari si pemilik binatang atau si pemakainya.

Begitu pula dengan A.I., karena sifatnya yang otonom, maka A.I. dapat dianalogikan seperti binatang peliharaan yang berada di bawah pengawasan pemilik atau pemakainya. Dengan demikian, apabila A.I. yang otonom dan melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari perkiraan si pemakai atau pemilik, maka hal itu dapat juga dianalogikan sebagai “lepas dari pengawasan”. Dengan demikian, apabila A.I. melakukan hal-hal yang secara hukum menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka si pemilik dapat diminati pertanggungjawaban secara perdata terkait dengan tindakan A.I.

2. hubungan antara pekerja dan majikan.hubungan antara A.I. dan pemiliknya juga dapat dianalogikan seperti hubungan antara “pekerja” dan “majikan”. Hal ini seperti dinyatakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), Pasal 1367 ayat (1) dan (3) disebutkan:

Pasal 1367 ayat (1)“Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan

perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

Pasal 1367 ayat (3) “Majikan-majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.”

Jika melihat dari ketentuan pasal tersebut, maka kita dapat menganalogikannya secara antropomorfis dengan melihat adanya atribusi karakteristik “pekerja” yang terdapat dalam sistem A.I.. Bagaimanapun juga, penggunaan dan pemanfaatan A.I. dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk mengerjakan hal-hal yang sebenarnya dapat dikerjakan oleh manusia. Jika A.I. dianalogikan seperti “pekerja”, maka persoalan tanggung jawab hukumnya dapat dibebankan kepada pemilik yang dianalogikan sebagai “pemberi kerja”.

Perkembangan teknologi adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka pembaharuan hukum juga harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Meski demikian, penggunaan sistem A.I. harus tunduk pada keseluruhan undang-undang yang berlaku bagi operator manusianya.

Bagaimanapun otonomi yang dimiliki sistem A.I, kita tidak mungkin melepas dan membiarkannya untuk bertindak secara “liar” tanpa ada aturan yang membatasi. Pada akhirnya, sistem hukum Indonesia memang telah memberikan sarana untuk menutupi kekosongan hukum dengan melakukan analogi. Namun, diharapkan, tawaran alternatif analogi di atas kiranya dapat memberikan gambaran sekilas tentang bagaimana area hukum teknologi ini akan berkembang ke depan. (MSB)

1. https://tirto.id/masa-depan-dunia-di-tangan-ai-b4Xw2. https://www.nytimes.com/2017/09/01/opinion/artificial-intelligence-regulations-rules.html3. Ibid.

8

TaNya JawaB

FuNGSI & kekuATAN HukuM tanDa tangan elektROnIk DI InDOneSIa

apa yang dimaksud dengan tanda tangan elektronik?Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (“UU ITe”) menjelaskan, tanda tangan elektronik adalah suatu informasi elektronik yang dilekatkan atau diasosiasikan dengan informasi elektronik untuk tujuan verifikasi dan autentikasi. Lebih lanjut diatur bahwa informasi elektronik adalah sekumpulan data elektronik, seperti tulisan, gambar, rancangan huruf, ataupun simbol, yang diolah dan memiliki arti untuk dapat dipahami oleh yang mampu memahaminya.1

Pengaturan pelaksanaan mengenai tanda tangan elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi elektronik (“PP 82/2012”).

apakah tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum?Sebelumnya perlu dijelaskan bahwa tanda tangan elektronik meliputi: (i) tanda tangan elektronik tersertifikasi dan (ii) tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi.2 Kedua jenis tanda tangan elektronik tersebut sama-sama memiliki kekuatan pembuktian.

Namun, dalam hal pembuktian, suatu tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi memiliki nilai pembuktian yang tidak sempurna/relatif lemah. hal itu dikarenakan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi sehingga masih dapat ditampik oleh si penanda tangan yang bersangkutan. Selain itu, tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi juga relatif mudah diubah atau dipalsukan oleh pihak lain.

Lain halnya dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Penerbitan tanda tangan elektronik tersertifikasi dilakukan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik, yang dibuktikan dengan sertifikat elektronik.3 Validitas dari penanda tangan elektronik telah diverifikasi oleh penyelenggara sertifikasi elektronik sehingga memiliki proteksi dan pembuktian yang kuat karena validitasnya dapat dilacak dan diverifikasi.

Pihak-pihak yang berniat untuk membuat tanda tangan elektronik dapat mengajukan permohonan ke penyelenggara sertifikasi elektronik, di antaranya Ditjen Aplikasi Informatika di Kementerian Komunikasi dan Informatika dan otoritas Jasa Keuangan untuk layanan jasa keuangan.

apa fungsi dan tujuan dari tanda tangan elektronik?Secara umum, tanda tangan elektronik bertujuan untuk mempermudah pengguna sistem teknologi. Pada masa sekarang ini, tidak sedikit aktivitas yang menggunakan sistem digital. Misalnya, kebutuhan akan persetujuan dari seseorang terhadap pelaksanaan transaksi elektronik dalam suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 52 PP 82/2012, tanda tangan elektronik memiliki 2 fungsi, yaitu:1. Sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas

identitas penanda tangan dan keutuhan; dan

2. Sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas keautentikan informasi elektronik. 1. Pasal 1 angka 1 UU ITe.

2. Pasal 54 ayat (1) PP 82/2012.3. Pasal 54 ayat (2) PP 82/2012.

9

KUPaS PERaTURaN

PeRATuRAN PReSIDeN NO. 74 TAHuN 2017 tentang Peta Jalan SIStem

PeRDagangan naSIOnal BeRBaSIS elektROnIk (ROaD maP e-cOmmeRce)

tahUn 2017-2019

Pemerintah mendorong percepatan dan pengembangan sistem

perdagangan nasional berbasis elektronik (e-commerce) dengan menetapkan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis elektronik (Road Map E-Commerce) Tahun 2017-2019 (“Perpres 74/2017”), berlaku sejak 3 Agustus 2017.

Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis elektronik tahun 2017-2019 (“Peta Jalan SPNBe 2017-2019”) merupakan dokumen yang memberi arahan dan langkah-langkah penyiapan serta pelaksanaan perdagangan yang transaksinya berbasis serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Peta Jalan SPNBe 2017-2019 mencakup beberapa program, antara lain: (i) pendanaan; (ii) perpajakan; (iii) perlindungan konsumen; (iv) pendidikan dan sumber daya manusia; (v) infrastruktur komunikasi; (vi) logistik; (vii) keamanan

siber (cyber security); dan (viii) Pemberitahuan Manajemen Pelaksana Peta Jalan SPNBe 2017-2019.

Pemerintah telah membentuk Komite Pengarah Peta Jalan SPNBe 2017-2019 yang diketuai Menteri Koordinator Perekonomian, dengan wakil ketua Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Selain itu, anggota tim ini terdiri dari Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Menteri Perhubungan, gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner otoritas Jasa Keuangan (oJK).

Adapun tugas Komite Pengarah Peta Jalan SPNBe 2017-2019 adalah a) melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Peta Jalan SPNBe 2017-2019; b) mengarahkan langkah-langkah dan kebijakan untuk

penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Peta Jalan SPNBe 2017-2019; c) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peta Jalan SPNBe 2017-2019; dan d) menetapkan perubahan Peta Jalan SPNBe 2017-2019 sesuai kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengarah Peta Jalan SPNBe 2017-2019 ini dibantu oleh berbagai pihak, antara lain tim pelaksana dan narasumber utama (prominent). Mengenai tugas, tata kerja, serta keanggotaan tim pelaksana dan narasumber utama, hal-hal tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah.

Peta Jalan SPNBe 2017-2019 ini berguna sebagai acuan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan sektoral dan rencana tindakan dalam rangka percepatan pelaksanaan sistem e-commerce, serta acuan bagi pemangku kepentingan (stakeholders) dalam menjalankan kegiatan e-commerce. (KBa)

1. Pasal 1 angka 1 UU ITe.2. Pasal 54 ayat (1) PP 82/2012.3. Pasal 54 ayat (2) PP 82/2012.

10

OPINI

keTIDAkSeIMBANGAN PelAkSANAAN uu ITe PenghInaan Dalam

kOntekS UU Ite

11

Perkembangan internet mengharuskan ada nya perubahan hukum. Umumnya,

sistem demokrasi Barat melihat hukum penghina an sebagai usaha untuk mendapat kan keseimbangan antara hak individu dalam memiliki kebebasan berekspresi dan kebutuhan untuk melindungi reputasi orang lain.

Berbeda kebutuhan masyarakat, berbeda pula standar perilaku dari orang-orangnya. Artikel ini akan membahas dulu kerangka hukum penghinaan di Indonesia terkait dengan komunikasi elektro nik. Selanjutnya, akan dilihat apakah keseimbangan saat ini diperlukan, dan terakhir adalah pendapat bahwa per ubah an dalam hukum diperlukan.

KUHP mengatur beberapa pasal yang berhubungan dengan penghinaan. Penghinaan terhadap individu secara khusus diatur di Bab XVI, meliputi beberapa tindak pidana. hukum terkait yang kedua adalah jaminan konstitusi yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945.

Namun, perlu dicatat bahwa jaminan konstitusi tidak mengantisipasi bahwa setiap individu dengan smartphone dapat berinteraksi dengan jutaan orang dan menembus batas geografis, negara, etnis, ras, dan agama.

Ada ketentuan lain yang ter kait dengan perlindungan kebebasan berpendapat, seperti UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang tersebut mengatur hak untuk berkomunikasi, hak untuk menyebarkan, dan hak untuk mengekspresikan pendapat di depan publik.

Indonesia juga telah meng adopsi perjanjian multilateral International Covenant on Civil and Political rights (ICCPr) dalam UU No. 12 Tahun 2015. Pasal 19 dalam konvensi tersebut mengatur bahwa: 1. Setiap orang berhak untuk

mempertahankan pendapatnya tanpa gangguan;

2. Setiap orang berhak atas kemerdekaan berekspresi; hak ini termasuk kemerdekaan untuk mencari, menerima, dan

memberikan informasi dan ide apa pun, tanpa memandang batas, baik secara lisan, tertulis atau dicetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lain sesuai pilihannya.

Meskipun terlihat banyak jaminan terhadap kemerdekaan bereskpresi, sungguh mengejutkan bahwa komunikasi elektronik dan online telah sepenuhnya memutarbalikkan jaminan ini.

Mari kita amati hukum lebih teliti terkait unggahan di facebook, Instagram, dan WhatsApp. hal yang wajar bahwa komunikasi elektronik diatur dalam UU ITe. Khususnya, penghinaan menggunakan internet sebagai perantara, diatur secara spesifik dalam UU No. 11 Tahun 2008 dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (“UU ITe”).

Pasal 27 (3) dikaitkan dengan Pasal 45 (3) UU ITe mengatur bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Permasalahannya adalah penerapan UU ITe telah mengakibatkan banyak kasus manakala kebebasan berekspresi di internet berakhir di pengadilan. Diharapkan bahwa pembuat undang-undang dan hakim dapat melihat tidak hanya kalimat yang tercantum dalam Pasal 27 (3) dan menemukan pendekatan yang lebih seimbang antara kemerdekaan berekspresi dan hak seseorang untuk tidak dihina. hal itu dapat dilakukan dengan dua cara.

Pertama, semua pihak terkait harus memperhatikan Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa UU ITe tidak bisa diterapkan secara terpisah, tetapi harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Dengan

kata lain, pelanggaran UU ITe juga harus memperhitungkan pembelaan yang diatur dalam KUHP.

Mahkamah Konstitusi beralasan bahwa:

“Menimbang bahwa baik DPr maupun Ahli yang diajukan Pemerintah telah menerangkan di depan persidangan Mahkamah bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITe tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam undang-undang baru karena ada unsur tambahan yang khusus yaitu adanya perkembangan di bidang elektronik atau siber dengan karakteristik yang sangat khusus. Oleh karena itu, penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU a quo mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITe harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;”

Putusan ini penting dan para praktisi harus merujuk kasus ini ketika membela seseorang dari UU ITe.

Pendekatan kedua adalah untuk badan legislatif untuk memperluas hukum dengan mengodifikasi pembelaan khusus yang ada di sistem lain. Beberapa pembelaan umum yang terpikir oleh penulis mungkin dapat membantu untuk memperbaiki keseimbangan dalam mendukung kebebasan berekspresi di internet. hal ini termasuk justification (alasan pembenar), qualified privilege (hak istimewa yang memenuhi syarat), dan fair comment (komentar yang adil).

hampir semua yurisdiksi common law menunjukkan, penghinaan umumnya terkait dengan suatu klaim yang tidak benar. Jika kebenaran diumumkan, hal itu seharusnya menjadi pembelaan sempurna terhadap setiap tuntutan penghinaan, terlepas bahwa seseorang merasa tersakiti usai

12

membacanya. hal ini bukan hanya mengenai akal sehat, melainkan juga berhubungan dengan kebutuhan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Tidak seorang pun dapat dimintakan pertanggungjawaban atas penyebar-an kebenaran. Akibatnya, ungkapan sebuah pendapat tidak secara umum dapat dijadikan cukup alasan untuk dihukum. Anda dapat memilih untuk tidak setuju dengan pendapat seseorang, tetapi Anda tidak dapat menuntutnya di pengadilan karenanya. Klaim palsu atau laporan berita hoax dengan demikian masih dapat diproses secara hukum.

Pembuat undang-undang juga dapat melihat pada pembelaan qualified privilege. Pembelaan atas qualified privilege melindungi komunikasi yang jujur dalam situasi tertentu. Sebagai akibatnya, qualified privilege bahkan memperbolehkan komentar penghinaan dalam keadaan tertentu, kecuali terdapat suatu unsur niat jahat dalam membuat unggahan atau pesan.

“Malice (niat jahat)” secara umum berarti bahwa unggahan dibuat untuk beberapa tujuan tersembunyi dan bukan komunikasi yang jujur. Apakah niat jahat terbukti atau tidak, adalah tugas pengadilan untuk memutuskan hal tersebut setelah menimbang bukti-bukti yang ada. Sekali lagi, hukum dapat memperjelas bahwa qualified privilege bukan pembelaan ketika pengunggah mengetahui bahwa fakta dalam unggahan adalah tidak benar.

Qualified privilege dapat diterapkan termasuk dalam adu komentar tentang calon selama pemilihan umum, mengomentari pelayanan rumah sakit, atau ulasan umum terhadap jasa yang diberikan.

Situasi-situasi yang dilindungi oleh qualified privilege terlalu banyak untuk didaftar. Meski demikian, ada beberapa prinsip panduan yang dapat digunakan pembuat undang-undang dan pengadilan untuk menentukan apakah qualified privilege dapat dijadikan sebagai pembelaan.

hal tersebut penting, terutama dalam komunikasi di antara orang-orang yang mempunyai hubungan hukum atau moral satu sama lain. Contohnya adalah memberikan informasi kepada polisi tentang pelaku pidana, atau informasi oleh satu pengusaha ke pengusaha lain tentang karakter atau performa dari mantan karyawan.

Pembuat undang-undang juga harus melihat pada pembelaan fair comment. Pembelaan fair comment dalam common law berlaku untuk komentar atau pendapat tentang hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Kenyataannya, komentar tersebut faktanya tidak harus adil. hanya diperlukan sebuah pendapat, meskipun berprasangka, bahwa seseorang dapat secara jujur mempertahankannya.

Yang dilindungi oleh fair comment adalah bahwa unggahan atau pesan harus mengenai kepentingan umum. hal ini termasuk komentar tentang pemerintah, pelayanan administrasi publik dan lembaga publik, dan kritik umum, misalnya, terhadap musik, pertunjukan, dan film.

Pembaca juga harus memahami bahwa unggahan adalah opini dan bukan merupakan fakta. Komentar juga harus didasarkan pada fakta-fakta yang benar. Seperti qualified privilege, pembelaan fair comment tidak dapat digunakan jika komentar dibuat dengan niat jahat.

Dalam analisis akhir, kesepakatan umumnya adalah UU ITe membutuh-kan revisi lebih lanjut. Internet adalah sarana semata, meskipun merupakan sesuatu yang kuat yang dapat membuat setiap orang dengan mudah menjangkau jutaan audiens.

Tidak diragukan bahwa komunikasi harus dilakukan secara bertanggung jawab. Diakui bahwa setiap orang mempunyai hak untuk melindungi karakter dan kedudukannya di masyarakat. Namun, keseimbangan harus diterapkan. Kemerdekaan berekspresi adalah suatu hak penting yang membentuk bagian dari harapan para pendiri terhadap seluruh masyarakat Indonesia. hal tersebut seharusnya tidak dengan mudah dicekik oleh penggugat yang sensitif yang kemudian lari ke pengadilan setiap saat mereka melihat hal sepele di internet. (HE/aDP)

13

KIaT

MeNjAlANkAN uSAHA DOmPet elektROnIkDompet elektronik atau yang lebih dikenal dengan e-wallet menggambarkan era digitalisasi transaksi. Untuk memberikan kepastian dan payung hukum keberadaan e-wallet tersebut, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (“PBI No. 18/2016”) dan Surat edaran Bank Indonesia No. 18/41/DKSP tanggal 30 Desember 2016 perihal Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (“SeBI No.18/2016”). Apa saja yang harus diperhatikan apabila kita akan menjalankan usaha dompet elektronik?

Persyaratan Umum

Pihak yang mengajukan izin tersebut di atas, harus berupa:Bank; atauLembaga selain Bank, harus berbentuk perseroan terbatas (juga mempertimbangkan kecukupan modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah));Bank atau Lembaga selain Bank yang menyelenggarakan Dompet elektronik dengan pengguna aktif telah mencapai atau direncanakan akan mencapai jumlah paling sedikit 300.000 (tiga ratus ribu) pengguna.1

Persyaratan kelayakan Penyelenggara Jasa

Legalitas dan profil perusahaan;hukum;Kesiapan operasional;Keamanan dan keandalan sistem;Kelayakan bisnis (juga mempertimbangkan kecukupan modal disetor paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah));Kecukupan manajemen risiko (juga mempertimbangkan kecukupan modal disetor paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)); danPerlindungan konsumen

Pemenuhan persyaratan aspek kelayakan di atas, dalam hal yang meliputi legalitas dan profil perusahaan dibuktikan dengan dokumen sesuai jenis dan materi yang tercantum dalam Lampiran I huruf C SeBI No. 18/2016. (EDN)

#1

#2

1. Pasal 8 PBI No. 18/2016

14

2016 ACTINg AS AN ATTorNeY for Indonesian state owned company in a civil proceeding related to tort. ProVIDINg ADVICe in related to shipping dispute for Indonesian shipping company. ProVIDINg ADVICe for an independent Power Producer company in related for financing.

CRIMINaL Law CORPORaTE Law COMMERCIaL DISPUTES

MaRITIME Law aRBITRaTION