AT-TASYRI’IY [VOL. 2, NO.2, 2019]

1

KONSEP HARTA DAN KEPEMILIKAN DALAM

PRESPEKTIF ISLAM

Maisarah Leli

STAI-YAPTIP Pasaman Barat

Email: maisarah.leli@yajoo.co.id

Abstract

Islam views property as inherently God's property. However, Allah has

handed over the management of these assets to humans as khalifahs on earth, so

one's acquisition of those assets is the same as the activities carried out by

someone to utilize and develop their assets. Because, when someone has property,

then the essence he has the property is only to be used and bound by shariah

laws', not free to manage absolutely. Therefore it is necessary to have rules that

regulate human needs so as not to violate and control the rights of others,

especially related to property and ownership in Islam.

Keywords: Property, Milk, Shari'ah

Abstrak

Islam memandang harta pada hakikatnya adalah hak milik Allah. Akan

tetapi Allah telah menyerahkan pengelolaan atas harta tersebut kepada manusia

sebagai khalifah di muka bumi, maka perolehan seseorang terhadap harta itu sama

dengan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memanfaatkan serta

mengembangkan harta. Sebab, ketika seseorang memiliki harta, maka esensinya

dia memiliki harta tersebut hanya untuk dimanfaatkan dan terikat dengan hukum-

hukum syara’, bukan bebas mengelola secara mutlak. Oleh sebab itu perlu adanya

aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar tidak melanggar dan

menguasai hak orang lain, khususnya terkait dengan harta dan kepemilikan dalam

Islam.

Kata Kunci: Harta, Milk, Syari’ah

AT-TASYRI’IY [VOL. 2, NO.2, 2019]

2

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial pada prinsipnya selalu ingin hidup

bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia akan menghadapi

berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan

yang lain, sehingga dibutuhkan sikap saling tolong-menolong. Setiap individu

pada dasarnya mengalami ketergantungan pada nilai-nilai kemanusiaan dan

keberadaanya dalam suatu kelompok.1

Ketergantungan seseorang dikarenakan setiap manusia mempunyai

kebutuhan. Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh ekonomi itu berbeda dari

masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain, dari orang yang satu ke orang

yang lain. Perbedaan itu disebabkan oleh berbagai faktor,salah satunya sesuai

kebutuhan.2 Ajaran Islam merupakan ajaran yang sempurna mencakup seluruh

kehidupan maka kita wajib berpendirian bahwa Islam sebagai agama yang

telah menggariskan prinsip-prinsip kehidupan mencakup berbagai aspek,

termasuk aspek ekonomi.

Islam mempunyai corak ekonomi sendiri, berdiri sendiri dan berbeda

dengan kapitalisme. Perbedaan itu terlihat dalam praktek sistem ekonomi

kapitalis yang tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan material,

sehingga muncul egoisme, monopoli, dan usaha mengumpulkan harta

kekayaan semata.3 Islam memelihara keseimbangan antara hak milik pribadi

dan kolektif sehingga Islam menjamin pembagian kekayaan yang seluas-

luasnya dan paling bermanfaat melalui lembaga-lembaga yang

didirikan.4permasalahannya banyak yang belum memahami bagaimana Islam

memandang harta dan kepemilikan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas harta dan kepemilikan

dengan judul “Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Prespektif Islam”

1Kaelany HD, Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2000,

h. 5 2S. Wiranegara, Ekonomi dan Keuangan Makna Ekonomi Islam, Jakarta : PT Gita Karya,

1988, h. 19 3Wahyudi Kumorotomo, Demokrasi dan Perencanaan Ekonomi,

Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya, 1995, h. 33 4M. Abdul Mannan, Ekonomi Islam : Teori dan Praktek, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti

Wakaf, 1993, h. 64

AT-TASYRI’IY [VOL. 2, NO.2, 2019]

3

PEMBAHASAN

1. Harta dalam Prespektif Islam

a. Pengertian Harta

Harta dalam bahasa arab disebut al-mal atau jamaknnya al-amwal.

Harta (al-mal) menurut kamus Al-muhith tulisan Alfairuz Abadi, adalah

ما ملكته من كل شيء ma malakatahu min kulli syai (segala sesuatu yang engkau punyai).

5

Sedangkan harta menurut istilah syariah adalah setiap-tiap apa

yang dapat dimanfaatkan menurut cara-cara yang dibenarkan syariah,

seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, pemanfaatan

(konsumsi), dan hibah.6 Nasrun Haroen menjelaskan harta adalah

segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan,

atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dapat

dimanfaatkan.7

Berdasarkan pengertian tersebut maka seluruh apapun yang

digunakan manusia dalam kehidupan dunia baik merupakan harta,

uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, perabotan rumah tangga,

hasil perkebunan, hasil perikanan-kelautan, dan pakaian termasuk

dalam kategori al amwal (harta kekayaan).

b. Pembagian Harta

Manusia diciptakan oleh Allah Swt dalam sebaik-baik ciptaanya,

untuk mengatur, mengolah dan memanfaatkan alam dengan sebaik-

bainya. Allah Swt, telah menganugerahkan manusia dengan segala

kemampuan mental dan fisik serta dunia dan semesta dengan segala

sumber daya yang melimpah-ruah. namun, sungguh disayangkan dan

sebuah ironi jika umat Islam gagal memainkan perannya dalam

5 M. Solahuddin, Azas-Azas Ekonomi Islam, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2007,

h. 40 6 M. Husain Abdullah, Dirasat fi Al Fikr Al Islami , h. 54

7 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Patama, 2007 , h. 73

AT-TASYRI’IY [VOL. 2, NO.2, 2019]

4

memanfaatkan segala kemampuannya dan mengeksploitasi

sumberdaya-sumberdaya alam tersebut sehingga gagal mendapatkan

kemakmuran dan kejayaan sebagai mana dijanjikan Allah Swt.8

Kehadiran harta benda tidak bisa dicapai oleh seseorang kecuali

dengan usaha yang kuat, karena itu Allah Swt, menerangkan tentang

harta tersebut dan sebagai karunia dari Allah Swt, dan mengajak umat

manusia untuk berusaha dalam menggapainya.9 Firman Allah Swt, surat

Al-Jum’ah Ayat 10:

ه فاذا قضيت الصلوة فان تشروا ف الرض واب ت غوا من فضل اللرا لعلكم ت فلحون ه كثي واذكروا الل

Artinya : Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu

di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah

banyak-banyak supaya kamu beruntung.10

Firman Allah Swt, surat An-Nisa’ ayat 32:

ه به للرجال نصيب ما اكتسب وا ب عضكم على ب عض ول ت تمن وا ما فضل الل ه من فضله وللنساء نصيب ما اكتسب وس لوا الل

ه كان بكل شيء عليما ان الل

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang

dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak

dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki

ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan

bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang

mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian

dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui

segala sesuatu”.11

8 Ruqaiyah Waris Masqood, Harta dalam Islam, Jakarta : Lintas Pustaka, 2003,h. 6

9 Muhammad Mahmud Bably, Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam, Semarang:

Kalam Mulia, 1987, h. 39 10

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan, Bandung : CV.Penerbit

Diponegoro, 2003, h. 441 11

Ibid., h. 66

AT-TASYRI’IY [VOL. 2, NO.2, 2019]

5

Menurut para fuqaha harta terdiri dari beberapa bagian, tiap-tiap

bagian memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri, pembagian harta

tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:12

1) Mal Mutaqawwim dan Ghair Mutaqawim

a) Mal Mutaqawwim

Mal Mutaqawwim yaitu sesuatu yang boleh diambil

manfaatnya menurut syara’. Harta yang termasuk mutaqqawim

ini ialah semua harta yang baik jenisnya maupun cara

memperolehnya dan pengunaannya. Misalnya, kerbau halal

dimakan oleh umat Islam, tetapi kerbau tersebut disembelih

tidak sah menuru syara’, misalnya dipukul hingga mati, maka

daging kerbau tersebut tidak bisa dimanfaatkan karena cara

penyembelihannya batal menurut syara’.

b) Ghair Mutaqawim

Ghair Mutaqawim yaitu sesuatu yang tidak boleh diambil

manfaatnya menurut syara’. Harta ghair mutaqawim ialah

kebalikan dari harta mutaqawim, yakni yang tidak boleh

diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya

maupun cara pengunaannya. Misalnya babi termasuk harta

Gahir mutaqawim, karena jenisnya.

2) Mal Mistli dan Mal Qimi

a) Harta Mistli yaitu benda-benda yang ada persamaan dalam

kesatuan-kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagiannya

ditempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai.

b) Harta Qimi yaitu benda-benda yang kurang dalam kesatuan-

kesatuaanya, karenanya tidak dapat berdiri sebagian ditempat

sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan.

3) Harta Istihlak dan Harta Isti’mal

a) Harta istihlak yaitu sesuatu yang tidak dapat diambil

kegunaannya dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan

12 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 19

AT-TASYRI’IY [VOL. 2, NO.2, 2019]

6

menghabiskannya. Harta istihlak terbagi dua, ada yang istihlak

hakiki dan istihlak haquqi. Harta istihlak hakiki ialah suatu

benda yang menjadi harta yang secara jelas nyata zatnya habis

sekali digunakan. Misalnya korek api, bila dibakar maka

habislah harta yang berupa kayu itu. Istihlak haquqi ialah harta

yang sudah habis nilainya bila telah digunakan, tetapi zatnya

masih tetap ada. Misalnya uang yang digunakan untuk

membayar utang, dipandang habis menurut hokum walaupun

uang tersebut masih utuh, hanya pindah kepemilikannya.

b) Harta Isti‟mal yaitu sesuatu yang bisa digunakan berulang kali

dan materinya tetap terpelihara.

4) Harta Manqul dan Harta Ghair Manqul

a) Harta Manqul yaitu segala harta yang dapat dipindahkan

(bergerak) dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti emas,

perak, perunggu, pakaian, kendaraan dan lain-lain.

b) Harta Ghair manqul yaitu sesuatu yang tidak bisa dipindahkan

dan dibawa dari satu tempat ketempat yang lain. Seperti kebun,

rumah, pabrik, sawah dan yang lainnya yang termasuk ghair

manqul karena tidak dapat dipindahkan, dalam hukum perdata

positif digunakan istilah benda bergerak dan benda tetap.

5) Harta Ain dan Harta Dayn

a) Harta ain ialah harta yang berbentuk benda, seperti rumah,

pakaian, beras, kendaraan (mobil) dan yang lainnya.

b) Harta dayn yaitu sesuatu yang berada dalam tangung jawab.

Seperti uang berada dalam tangung jawab seseorang.

6) Mal al-ain dan Mal al-naf’i (manfaat)

a) Harta aini yaitu benda yang memiliki nilai dan bentuk

(berwujud), misalnya rumah, ternak dan yang lainnya.

b) Harta nafi‟I ialah a‟radl yang berangsur-rangsur tumbuh

menurut perkembangan masa, oleh karena itu mal al-naf‟i tidak

berwujud dan tidak mungkin disimpan.

AT-TASYRI’IY [VOL. 2, NO.2, 2019]

7

7) Harta Mamluk, Mubah, Mahjur

a) Harta Mamluk ialah sesuatu yang masuk ke bawah milik, milik

perorangan maupun milik badan hukum, seperti pemerintah dan

yayasan.

b) Harta Mubah ialah sesuatu yang pada asalnya bukan milik

seseorang, seperti air pada mata air, binatang buruan darat, laut,

pohon-pohon dihutan dan buah-buahannya.

c) Harta Mahjur ialah sesuatu yang tidak dibolehkan dimiliki

sendiri dan memberikan kepada orang lain menurut syari’at,

adakalanya benda itu benda wakaf ataupun benda yang

dikhususkan untuk masyarakat umum, seperti jalan raya,

mesjid-mejid, kuburan- kuburan dan lainnya.

8) Harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi

a) Harta yang dapat dibagi (mal qabil li al-qismah) ialah harta

yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila

harta itu dibagi-bagi, misalnya beras, tepung.

b) Harta yang tidak dapat dibagi (mal ghair qabil li al-qismah)

ialah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan

apabila harta tersebut dibagi-bagi, misalnya gelas, kursi, meja,

mesin dan yang lainnya.

9) Harta pokok dan harta hasil (buah)

Harta pokok ialah harta yang mungkin darinya terjadi harta yang

lain. Harta pokok disebut juga modal, misalnya uang emas dan

yang lainnya, contoh harta pokok dan harta hasil seperti bulu

domba dihasilkan dari domba, maka domba merupakan harta

pokok dan bulunya merupakan harta hasil, atau kerbau yang

beranak, anaknya dianggap sebagai tsamarah dan induknya yang

melahirkannya disebut harta pokok.

10) Harta Khas dan Am

a) Harta Khas ialah harta pribadi yang tidak bersekutu dengan

yang lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui

AT-TASYRI’IY [VOL. 2, NO.2, 2019]

8

pemiliknya.

b) Harta Am ialah harta milik umum (bersama) yang boleh diambil

manfaatnya.13

Atau harta yang boleh diambil manfaatnya oleh

seseorang atau kelompok akan tetapi dilarang menguasainya

secara pribadi.14

c. Fungsi Harta dalam Syariat Islam

Harta berfungsi untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan

individu maupun masyarakat. Namun dalam mencapai tujuan tersebut,

Islam senantiasa menegaskan bahwa tujuan tersebut bukanlah tujuan

akhir. Pada hakekatnya tujuan tersebut adalah sarana untuk mencapai

tujuan yang lebih besar dan lebih jauh. Inilah perbedaan yang esensial

antara ekonomi islam dan faham materialisme baik pada sistem

ekonomi kapitalis maupun sosialis.

Adapun fungsi harta yang sesuai dengan syariat Islam adalah :

1) Berfungsi dalam menyempurnakan pelaksanaan ibadah, bukan hanya

ibadah yang khusus (mahdhah) seperti zakat, haji dan shalat, namun

juga ibadah yang lain seperti kewajiban menutup aurat.

2) Meningkatkan keimanan (ketakwaan) kepada Allah, sebagaimana

kata mutiara sayyidian Ali bin Abi Thalib bahwa kefakiran

cenderung mendekatkan diri kepada kekufuran.

3) Melanjutkan kehidupan dari satu periode kepada periode berikutnya,

sebagaimana firman Allah surah An-nisa’ ayat 9 :

هم ذرية ضعفا خاف وا عليهم وليخش الذين لو ت ركوا من خلف

ه ولي قولوا ق ول سديدا ف ليت قوا اللArtinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang

seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-

anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap

(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah

13

Hendi Suhendi. Ibid., h. 19-27 14

M. Solehuddin. Op. cit., h. 98

AT-TASYRI’IY [VOL. 2, NO.2, 2019]

9

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka

mengucapkan perkataan yang benar.15

4) Menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Firman Allah

surah Al-Qashash ayat 77:

ن يا ار الخرة ول ت نس نصيبك من الد ه الد واب تغ فيمااتىك الله اليك ول ت بغ الفساد ف الرض واحسن كما احسن الل

ه ل يب المفسدين ان اللArtinya : “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah

kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi

dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana

Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah

tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.16

2. Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam

a. Pengertian konsep kepemilikan dalam Islam

Dalam fiqh muamalah Milk didefenisikan sebagai Kekhususan

terhadap pemilik suatu barang menurut syara’ untuk bertindak secara

bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang

syar’i. Makna yang sama juga dijelaskan oleh Rawwas Qal’ah Jie

bahwa kepemilikan berarti hubungan syariah antara manusia dengan

sesuatu (harta) yang memberikan hak mutlak kepada orang itu untuk

melakukan pemanfaatan (tasharruf) atas sesuatu itu dan mencegah

orang lain untuk memanfaatkannya.17 Apabila seseorang telah memiliki

suatu benda yang sah menurut syara’, maka orang tersebut bebas

15

Departemen Agama RI, Op. cit., h. 66 16

Ibid., h. 17

Rawwas Qal’ah Jie, Mu‟jam Lughah Al Fuqaha`, h. 352

AT-TASYRI’IY [VOL. 2, NO.2, 2019]

10

bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan

digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain.18

Menurut istilah milik dapat didefinisikan “suatu ikhtishas yang

menghalangi yang lain, menurut syariat yang membenarkan pemilik

ikhtishas itu untuk bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya

kecuali ada penghalang.19

sedangkan Wahbah al Zuhaily

mendefenisikan bahwa milk adalah Milk adalah keistimewaan

(ikhtishash) terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan

pemiliknya bebas melakukan tasharruf secara langsung kecuali ada

halangan syar’i.20

Bebereapa defenisi milk tersebut terdapat dua istishash atau

keistimewaan yang diberikan oleh syara’ kepada pemilik harta,

diantaranya :

1) Keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk

memanfaatkannya tanpa kehendak atau izin pemiliknya.

2) Keistimewaan dalam bertasarruf. Tasarruf adalah : “Sesuatu yang

dilakukan oleh seseorang berdasarkan iradah (kehendak) nya dan

syara’ menetapkan batasnya beberapa konsekwensi yang berkaitan

dengan hak”.21

Oleh sebab itu, milkiyah (pemilikan) seseorang mempunyai

keistimewaan berupa kebebasan dalam bertasarruf (berbuat sesuatu atau

tidak berbuat sesuatu) kecuali ada halangan tertentu yang diakui oleh

syara’. Kata halangan di sini adalah sesuatu yang mencegah orang yang

bukan pemilik suatu barang untuk mempergunakan atau memanfaatkan

dan bertindak tanpa persetujuan lebih dahulu dari pemiliknya.22

18

Yusuf Qordawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta : Gema Insani Pers, 1997, h.

70 19

Mustafa Ahmad al-Zarqa’, al Madkhal al Fiqh al „Amm, Beirut: Jilid I, Darul Fikr,

1968, h. 240 20

Wahbah al Zuhaily, al Fiqh al Islamy wa Adillatuh, Juz 4, h. 57 21

Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Konstektual, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2002, h. 55 22 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000, h.5

AT-TASYRI’IY [VOL. 2, NO.2, 2019]

11

Menurut hukum dasar harta sah dimiliki, kecuali harta yang telah

dipersiapkan untuk umum, misalnya wakaf dan fasilitas umum. Dalam

hal ini ada tiga macam model kepemilikan yaitu :

1) Kepemilikan penuh, yaitu kepemilikan pada benda terkait

sekaligus hak memanfaatkan.

2) Hak memiliki saja, tanpa hak memanfaatkan (misalnya rumah yang

dikontrakkan).

3) Hak menggunakan saja atau disebut kepemilikan hak guna (si

pengontrak). Dalam artian kepemilikan hak disini tidak boleh

digunakan untuk hal-hal yang menyebabkan adanya pelanggaran.23

b. Landasan hukum memiliki harta

Dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke empat terdapat konsep

kesinambungan pembangunan yaitu kestabilan ekonomi dan keadilan

sosial. Sedangkan dalam kerangka ekonomi Pancasila, dasar Ketuhanan

Yang Maha Esa dijabarkan lebih lanjut menjadi asas kemanusiaan yang

adil dan beradab. Jika diterjemahkan ke dalam konsep pembangunan,

maka pembangunan pertama bertujuan menghapus kemiskinan. Karena

tidak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk itu

prinsip kemanusiaan dirumuskan menjadi pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yaitu

setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang sesuai

dengan kemanusiaan.Dalam hal ini terkait adanya dibolehkannya hak milik.

Adapun cara perolehan hak milik itu telah diatur dalam pasal 584

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata ( KUHPdt ), yaitu dengan cara

pemilikan. Tata cara dan ketentuan lain mengenai perolehan hak milik

diatur lebih lanjut dalam pasal 585 – 624 KUHP.24 cara memperoleh hak

milik atas kebendaan bergerak yang semula bukan milik siapapun juga, cara

23

M. Faruq an Nabahan, Sistem Ekonomi Islam, Yogyakarta : UII Press, 2000, h. 39 24

Adijani al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia: Teori dan Praktek, Jakarta: PT.

Raja Grafindo Persada, 1997,h. 18

AT-TASYRI’IY [VOL. 2, NO.2, 2019]

12

memperoleh hak milik binatang buruan atau perikanan, cara mendapat hak

milik atas sesuatu harta karun dan seterusnya.25

Islam mengharuskan manusia untuk mencari rizki-Nya demi

memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dengan harta tersebut

manusia dapat memberikan sedekah, infaq dan lain-lain. Namun dalam

mencari rizki Allah haruslah dengan jujur dan bermanfaat. Sikap

monopoli serta menguasai barang untuk dikonsumsi sendiri sangat

dilarang, ini menandakan bahwa cara perolehan hak milik dalam Islam

adalah dengan cara yang jujur dan bermanfaat. sebagaimana firmannya

dalam surat An-Nisa ayat 32 :

ه به ب عضكم على ب عض للرجال نصيب ما اكتسب وا ول ت تمن وا ما فضل الله من فضله وللنساء نصيب ما اكتسب وس لوا الل

ه كان بكل شيء عليم ان اللArtinya :“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan

Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian

yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari

pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun)

ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan

mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.26

firman Allah Swt, dalam surat Al-Qashas ayat 73 :

ومن رحته جعل لكم اليل والن هار لتسكن وا فيه ولتبت غوا من فضله ولعلكم تشكرون

Artinya : Dan Karena rahmat-Nya, dia jadikan untukmu malam dan

siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya

25

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab UU Hukum Perdata (Terjemahan), Jakarta: PT.

Pradnya Paramita, 1974, Cet.ke-6, h. 168-169 26

Deperteman Agama RI, Op.cit, h. 66

AT-TASYRI’IY [VOL. 2, NO.2, 2019]

13

kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya (pada siang

hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.27

Sebagaimana firman Allah Swt dalam suart Al-Ahqaaf ayat 19:

ولكل درجت ما عملوا ولي وف ي هم اعمالم وهم ل يظلمون Artinya : “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang

Telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi

mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang

mereka tiada dirugikan”.28

c. Pembagian hak milik

Hak milik dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu :

1) Hak milik pribadi ( Al-Milkiyah al-fardiyah) adalah hukum syara’

yang berlaku bagi zat ataupun manfaat (utility) tertentu yang

memungkinkan siapa saja mendapatkannya untuk memanfaatkannya

barang tersebut, serta memperoleh kompensasi, baik karena barang

yang diambil kegunaannya oleh orang lain (seperti sewa) ataupun

karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli barang

tersebut.

2) Hak milik umum (al-milikiyah al-aamah) menurut Yuliandi hak

milik umum adalah harta yang telah ditetapkan hak miliknya oleh as-

syari’ dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama atau

seseorang atau sekelompok kecil orang dibolehkan mendayagunakan

harta tersebut, akan tetapi mereka dilarang untuk menguasainya

secara pribadi.

3) Hak milik Negara (al-milikiyah ad-daullah) menurut Yusanto adalah

sebagai harta hak seluruh umat yang pengelolaannya menjadi

wewenang kepala negara, dimana dia bisa memberikan sesuatu

kapada sebagian umat sesuai dengan kebijaksanaannya. Menurut

Yuliadi hak milik negara seperti harta kharaj, jizyah harta orang

27

Ibid, h. 315 28

Ibid, h. 402

AT-TASYRI’IY [VOL. 2, NO.2, 2019]

14

murtad, harta yang tidak memiliki ahli waris, tanah hak milik

Negara.29

Dengan demikian dalam pengelolaannya negara atau pemerintah

bertindak sebagai wasit yang mengawasi interaksi (mu’amalah)

pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis dalam wilayah kekuasaannya

untuk menjamin tidak dilanggarnya syari’ah, supaya tidak ada pihak-

pihak yang zalim atau terzalimi, sehingga tercipta iklim ekonomi

yang sehat.30

PENUTUP

1. Kesimpulan

Harta ialah seluruh apapun yang digunakan manusia dalam kehidupan

dunia baik merupakan harta, uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan,

perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil perikanan-kelautan, dan

pakaian termasuk dalam kategori al amwal (harta kekayaan). Ada tiga

pembagian harta, yaitu (a) Mal Mutaqawwim dan Ghair Mutaqawim, (b)

Mal Mistli dan Mal Qimi, (c) Mal Istihlak dan Mal Isti‟mal, (d) Harta

Manqul dan Harta Ghair Manqul, (e) Harta Ain dan Harta Dayn, (f) Mal

al-ain dan Mal al-naf’i (manfaat), (g) Harta Mamluk, Mubah, Mahjur, (h)

Harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, (i) Harta pokok dan harta

hasil (buah), (j) Harta Khas dan Am.

Milk didefenisikan sebagai Kekhususan terhadap pemilik suatu barang

menurut syara’ untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil

manfaatnya selama tidak ada penghalang syar’i. kepemilikan berarti

hubungan syariah antara manusia dengan sesuatu (harta) yang memberikan

hak mutlak kepada orang itu untuk melakukan pemanfaatan (tasharruf)

atas sesuatu itu dan mencegah orang lain untuk memanfaatkannya.

2. Saran

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak terlepas dari interaksi

diantara sesama, terlebih untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai

29

Solahuddin,M, Op.cit, h. 66 30

Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007, h. 43

AT-TASYRI’IY [VOL. 2, NO.2, 2019]

15

seorang muslim harus memperhatikan apakah aktivitas ekonomi yang

dilakukan dalam rangka mencari karunia Allah Swt, seperti harta dan

kepemilikan sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah. Semoga hal ini dapat

memberikan wawasan kepada para praktisi maupun akademisi terkait

dengan konsep harta dan kepemilikan dalam prespekti Islam.

DAFTAR RUJUKAN

Abdullah , M. Husain, Dirasat fi Al Fikr Al Islami tt.

al-Alabij, Adijani, Perwakafan Tanah di Indonesia: Teori dan Praktek, Jakarta:

PT. Raja Grafindo Persada, 1997

A. Mas’adi, Ghufron, Fiqh Muamalah Konstektual, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2002

Ahmad al-Zarqa’, Mustafa, al Madkhal al Fiqh al „Amm, Beirut: Jilid I, Darul

Fikr, 1968

An Nabahan, M. Faruq, Sistem Ekonomi Islam, Yogyakarta : UII Press, 2000

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, Bandung : CV.Penerbit

Diponegoro, 2003

Haroen, Nasrun, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Patama, 2007

Kaelany HD, Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan, Jakarta : PT Bumi Aksara,

2000

Karim, Adiwarman, Ekonomi Mikro Islam, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007

Kumorotomo, Wahyudi, Demokrasi dan Perencanaan Ekonomi,

Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya, 1995

K. Lubis, Suhrawardi, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000

Mannan, M. Abdul, Ekonomi Islam : Teori dan Praktek, Yogyakarta: PT. Dana

Bhakti Wakaf, 1993

Mahmud Bably, Muhammad, Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam,

Semarang: Kalam Mulia, 1987

Qal’ah Jie, Rawwas, Mu‟jam Lughah Al Fuqaha`, tt

AT-TASYRI’IY [VOL. 2, NO.2, 2019]

16

Qordawi, Yusuf Norma dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta : Gema Insani Pers,

1997

Solahuddin, M. , Azas-Azas Ekonomi Islam, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,

2007

Suhendi, Hendi, Fiqih Muamalah, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002

Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, Kitab UU Hukum Perdata (Terjemahan),

Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1974

Waris Masqood, Ruqaiyah, Harta dalam Islam, Jakarta : Lintas Pustaka, 2003

Wiranegara, S, Ekonomi dan Keuangan Makna Ekonomi Islam, Jakarta : PT Gita

Karya, 1988