Konsep Tanggung Jawab Pimpinan dalam Hukum Pidana ...

Konsep Tanggungjawab Pimpinan Dalam Hukum Pidana Internasional

Konsep Tanggung Jawab Pimpinan dalamHukum Pidana Internasionai:

Kajian atas Pe&erapan di Indonesia

Hikmahasilo Juwana*

Commander's responsibility as a legal concept has been adaptedin the Indonesian legal system. The term commander'sresponsibility has a specific definition, kawever the concept hasnot been comprehended well enforcement agency. In Abilio'scase, for example, there has been misinterpretation of theconcept. The concept of commander's responsibility underinternational law has been confused with superior responsibilityunder administrative law. The article intends to clarity theunderstanding of the concept and kow it was implemented in theAbilio 's case.

Pengantar

Sebuah konsep hukum yang dikenal dalam hukuminternasional telah diwacanakan dan diterapkan dalam sistemhukum di Indonesia pasca berpisahnya Timor Timur (sekarangTimor Leste) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsephukurn tersebut adalah tanggung jawab pimpinan.

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 23 November 1965. Sebagai guru besartermuda di Universitas Indonesia abad 21 (2001), beiiau sangat cemerlang dalam menitikarirnya Beiiau mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum UniversitasIndonesia (1987), Master of Laws dari Keio University, Jepang (1992) dan Doktor (Ph.D)dari University of Nottingham, UK (1997). Selain aktif mengajar di banyak institusipendidikan di berbagai daerah di Indonesia, beiiau juga berpartisipasi aktif dalamorganisasi-organisasi nasional maupun internasional. Sebagai pembicara di berbagai forumdalam dan luar negcri, pendapat beiiau seringkali dikutip oleh mass media yang ada batkcetak maupun elektronik. Beiiau juga acapkali diminta sebagai Visiting Professor diuniversitas-universitas terkemuka di luar negeri (National University of Singapore,University of South Caroline, University of Melbourne, dan Nagoya University), Sejaktanggal 9 Agustus 2004 dilantik sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesiaperiode 2004-2008.

Volume I Nomor 4 Mi 2094 73 5

Jurnat Hukum International

Tanggung jawab pimpinan merupakan tenninologi teknis dankhas yang inempunyai makna tertentu. Konsep ini dikenai dalamrnempersalahkan individu yang dituduh inelakukan pelanggaranterhadap kejahatan internasional (international crime) atau dalamkonteks Indonesia dikenai dengan istilah pelanggaran Hak AsasiManusia (HAM) berat.

Tulisan ini hendak nienguraikan apa yang dimaksud dengantanggung jawab pimpinan mengingat konsep ini masih gamangdipahami dan telah memunculkan salah persepsi. Setelah diurai apayang dirnaksud dengan konsep tanggung jawab pimpinan, tulisanini akan mengkaji bagaimana konsep tanggung jawab pimpinanditerapkan dalam dakwaan atas Abilio Jose Osario Soares.

Hukum Pidana Internasional

Konsep tangguag jawab pimpinan merupakan konsep hukumyang dikenai dalam hukum internasional, khususnya hukum pidanainternasional. Konsep ini muncul sebagai konsekuensi diakuinyaindividu sebagai subyek hukum internasional yang terbatas.Dikatakan terbatas karena individu diakui sebagai subyek hukuminternasional bila ia dituduh melakukan kejahatan yangdikualifikasikan sebagai kejahatan internasional.

Kejahatan dalam perspektif ilinu hukum dapat dibedakanantara kejahatan nasional dan kejahatan internasional. Kejahatannasional adalah kejahatan yang dianggap sebagai suatu perbuatanjahat menurut masyarakat dan pembentuk undang-undang di suatunegara. Untuk itu kejahatan nasional ditentukan oleh masyarakatdan lernbaga pembentuk undang-undang di suatu negara. Sementarakejahatan internasional adalah kejahatatan yang dianggap olehraasyarakat internasional sebagai perbuatan jahat.

Penentuan jenis kejahatan yang dikualifikasi sebagai kejahataninternasiona! dilakukan atas dasar suatu kebiasaan yang terpeliharadi kalangan negara-negara. Pada titik tertentu, kebiasaan ini dapatnienjadi hukum kebiasaan internasional (international customarylaw). Hukum kebiasaan internasional yang menentukan kejahataninternasional dalam proses selanjutnya kerap dikodifikasi dandituangkan dalam perjanjian internasional. Pada tahap berikutnya,

736 Indonesian Journal of International Law

Konsep Tanggungjawab Pimpinan Dalam ffukum Pidana Internasional

kejahatan internasional yang. teiah tertuang dalam perjanjianinternasiona! dapat diadopsi dalam peraturan perundang-undangannasional. Dalam proses transformasi ini kejahatan intemasionaimenjadi kejahatan yang diakui dan dapat dijalankan dalam sistemhukum nasiona!.

Hingga saat ini yang dianggap sebagai kejahatan internasionaladalah kejahatan bajak laut dan empat jenis kejahatan yangtermaktub dalam Statuta pendirian Mahkamah Pidana Internasional(MPI). Keempat kejahatan tersebut adalah kejahatan genosida(genocide), kejahatan terhadap kemanusian (crimes againsthumanity), kejahatan perang (war crimes) dan kejahatanmelancarkan perang agresi (the crime of aggression).

Dalam konteks Indonesia kejahatan internasional diistilahkansebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat sebagaimanatertuang dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentangPengadilan HAM. Ada dua jenis kejahatan internasional yang telahdiadopsi, yaitu kejahatan terhadap kemanusian dan kejahatangenosida.

Individu yang Dapat Bipersaiahkao Meiakukan FelanggaranHAM Berat

Sebelum dibahas tentang apa yang dimaksud dengan tanggungjawab pimpinan, perlu diuraikan terlebih dahulu tentang siapa pihakyang dapat dipersalahkan apabila terjadi pelanggaran HAM berat.

Pada dasamya mereka yang dapat dipersalahkan melakukanpelanggaran HAM berat dapat dibagi menjadi 2 katagori. Katagoripertama adalah individu yang nierencanakan, menganjurkan,niemerintahkan, melakukan, membantu atau mendorongpereneanaan, persiapan, atau pelaksanaan pelanggaran HAM berat.

Katagori kedua adalah individu yang memegang jabatanpimpinan yang tidak melakukan pelanggaran HAM berat, tetapianak buah yang berada dibawah kendali efektifhya melakukanpelanggaran tersebut.

Perbedaan antara keduanya adalah pihak yang dipersalahkandalam katagori pertaraa dikualifikasikan sebagai pelaku pelang-

Volume I Nomor 4 Mi 2094 737

Jurnal Hukum Internasional

garan HAM berat (by commission). Seinentara pihak yangdipersalahkan daiam katagori kedua tidak dikualifikasikan sebagaipihak yang melakukan pelanggaran HAM berat hanya saja merekadianggap meiapunyai tanggung jawab atas anak buah yang beradadibawah kendalinya yang melakukan pelanggaran HAM berat.Disini kemudian muncul istilah by ommission - tidak melakukantetapi tetap bertanggung jawab secara pidana (criminally liable).

Tanggung jawab pimpinan dapat dibagi menjadi tanggungjawab komandan1 dan tanggung jawab atasan. Perbedaan antarakoniandan dan atasan terletak pada apakah pihak yangdipersalahkan nienduduki jabatan militer atau jabatan sipil. Apabilaterdakwa nienduduki jabatan militer maka disebut tanggung jawabkoniandan (commander's responsibility). Sementara apabilaterdakwa menduduki jabatan sipil, termasuk polisi, disebuttanggung jawab atasan (superior responsibility).

Ilias Bantekas mengungkap konsep tanggung jawab pimpinandalatn hukurn pidana internasional sebagai, "People who fail toprevent or punish their subordinates' illegal acts are liable underthe doctrine of command responsibility"2 Sementara Kriangsakniengatakan bahwa,

"....a Superior is criminally responsible for the act committed by hissubordinate if he knew or had reason to know that the subordinate wasabout to commit suck acts or had done so and the superior failed to take thenecessary and reasonable measures to prevent such act or to punish theperpetrators thereof. "3

1 Dalam tulisan ini digunakan istilah "Komandan" dan bukan " Komando"sebagai terjemahan dari "Commander's Responsibility" atau "Responsibility ofCommanders" sebagaimana digunakan dalam Statuta International CommunalCourt. Namun demikian dalam befaerapa tulisan istilah yang digunakan adalahtanggung jawab komando (Command Responsibility) . Terlepas dari istilah yangdigunakan, penulis tidak berkeinginan untuk membedakan keduanya daiam ha!substansi.

2 Hi as Bantekas," The Contemporary Law of Superior Responsibility".3 Krinagsak Kittiehaissaree^ International Criminal Law, (Oxford: Oxford

University Press, 2001), 251

73 8 Indonesian Journal of International Law

Kotaep Tanggitngjawab Pimpinan Dalam Hukum Pidana International

Dari dua pengertian tersebut, secara sederhana tanggung jawabpimpinan dalarn hukuin pidana internasional dapat diartikan sebagaikesalahan yang ditimpakan pada individu yang menduduki jabatanpimpinan atas tindakan anak buah yang melakukan pelanggaranHAM berat. Perlu dipahami bahwa konsep tanggung jawabpimpinan tidak bisa ditimpakan pada individu bila anak buah tidakdikualifikasikan sebagai pelaku.

Asa! Muasal Konsep Tanggung Jawab Fimpinan

Konsep tanggung jawab pimpinan sebenarnya sudah laniadikenal dalam ilmu hukum. Hanya saja konsep tersebut dikenaldalam konteks hukum militer. Dalam hukum militer, seorangkomandan bisa dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan anakbuah yang melakukan pelanggaran disipiin prajurit ataupelanggaran lainnya.

Maksud dari tanggung jawab pimpinan adalah untukmemungkinkan komandan dapat dihukum atas kelalaiannyainencegah atau menghukurn anak buah yang melakukanpelanggaran. Dengan demikian komandan tidak rnembiarkan ataumembenarkan anak buahnya melakukan pelanggaran.

Pengaturan tentang tanggung jawab pimpinan dalam hukummiliter berbagai negara, keinudian diadopsi dalam instrumeninternasional, khususnya yang mengatur hukum humaniter.4 Dalamperjalanan sejarah, tanggung jawab pimpinan diambil alih oleh

4 Konsep tanggungjawab pimpinan, misalnya, terdapat dalam Pasal 86 ayat(2) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 yang berbunyi sebagai berikut, "The fact that a breach of Convention or of this Protocol was committed by asubordinate does not absolve his superior for penal or disciplinary responsibility,as the case maybe if they knew or had information which should have enabledthem to conclude in the circumstances at the time that he was committing or wasgoing to commit suck a breach and if they did not take all sensible measureswithin their power to prevent or repress the breach.^

Volume I Nomor 4 Juli 2004 73 9


hukum pidana internasional untuk mempersalahkan individu yangterlibat daiam peristiwa kejahatan internasional.5

Tujuan mengadopsi tanggung jawab pimpinan dalam hukumpidana internasional adalah untuk naernperluas individu yangdidakwa melakukan kejahatan internasional. Individu yang didakwadengan dernikian tidak terbatas pada para pelaku yang rnelakukankejahatan internasional, tetapi juga para individu yang rnendudukijabatan pimpinan yang merniliki kendali atas para pelaku kejahataninternasionaL

l Pada awal pemberlakuan tanggung jawab pimpinan, konseptersebut tidak diatur dalam instrurnen internasional. Konsep initidak diketernukan dalam perjanjian internasional bagi pendirianInternational Military Tribunal (IMT) ataupun InternationalMilitary Tribunal for the Far East (IMTFE).6 individu yangdipersalahkan atas dasar tanggung jawab pimpinan didakwa denganrnenggunakan hukurn nasional yang pada saat itu telah dikenal,seperti Republik Rakyat China, Perancis dan Luxemberg. 7

Pengaturan konsep tanggung jawab pimpinan dalam instrumeninternasional baru dilakukan dalam resolusi Dewan KearnananPerserikatan Bangsa-Bangsa bagi pendirian International CriminalTribunal for Former Yugoslavia (ICTY) dan pendirianInternational Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). Selanjutnya

$ Pasca Perang Duma II individu yang nielakukan kejahatan terhadapkemanusian dan perang mulai digoiongkan sebagai subyek hukum internasional.Mereka dianggap meiakukan kejahatan internasional dan karenanya bagi merckadiberlakukan yurisdiksi universal yang esensinya mcreka dapat diadili dimanasaja, kapan saja, dan oleh siapa saja.

6 Dua Pengadilan ini merupakan pengadilan kejahatan internasional ad-hocpertarna yang didirikan dan menjadi embrio bagi pendirian International CriminalTribunal for Former Yugoslavia dan International Criminal Tribunal for Rwandadan di kemudian hari menjadi embrio pendirian Pengadilan KejahatanInternasional Permanen, International Criminal Court IMT didirikan untukmengadili para penjahat perang Jennan yang berkedudukan di Nuremberg,scmcniara IMTFE didirikan untuk mengadili para penjahat perang Jepang yangberkedudukan di Tokyo.

7 Lihat: Bias Bantekas, "The Contemporary Law of SuperiorResponsibility. 93 American Journal of International Law. 3 (Juli 1999).



konsep ini diakomodasi dalam Statuta pembentukan MabkamahKejabatan Intemasional (International Criminal Court).

Ketentuan yang inengatur tentang tanggung jawab pimpinandiakomodasi dalam pasal 6 ayat (3) Statuta ICTR dan Pasal 7 ayat(3) Statuta ICTY. Peruinusan dari kedua pasal tersebut adalahsebagai berikut,

"The fact that any of the acts refer to in article 2 to 4 of the present Statutewas committed by subordinate does not relieve his or her superior ofcriminal responsibility if he or she knew or had reason to know that thesubordinate was about to commit such acts or had done so and thesuperior failed to take the necessary and reasonable measures to preventsuck acts or to punish the perpetrator thereof.

Sementara dalam Statuta Mabkamah Kejabatan Internasionalkonsep tanggung jawab pimpinan diatur dalam Pasal 28. Konsep inidirumuskan sebagai berikut:

In addition to other grounds of criminal responsibility under this Statute forcrimes within the jurisdiction of the Court:(a) A military commander or person effectively acting as a military

commander shall be criminally responsible for crimes within thejurisdiction of the Court committed by forces under his or her effectivecommand and control, or effective authority and control as the casemay be, as a result of his or her failure to exercise control properlyaver such forces, where:(i) That military commander or person either knew or, owing to

the circumstances at the time, should have known that the forceswere committing or about to commit such crimes; and

(ii) That military commander or person failed to take all necessaryand reasonable measures within his or her power to prevent orrepress their commission or to submit the matter to the competentauthorities for Investigation and prosecution.

(b) With respect to superior and subordinate relationships not described inparagraph (a), a superior shall be criminally responsible for crimeswithin the jurisdiction of the Court committed by subordinates tinderhis or her effective authority and control, as a result of his or herfailure to exercise control properly over such subordinates, where:

(i) The superior either knew, or consciously disregardedinformation which clearly indicated, that the subordinates werecommitting or about to commit such crimes;

(ii) The crimes concerned activities that were within the effectiveresponsibility and control of the superior; and



(Hi) The superior failed to take all necessary and reasonablemeasures within his or her power to prevent or repress theircommission or to submit the matter to the competent authoritiesfor investigation and prosecution.

Di Indonesia konsep tanggung jawab pimpinan diainbil alih,bahkan dialihbahasakan, dari Statuta Mahkamah KejahatanInternasionai yang diakomodasi dalam UU No. 26 tahun 2000.Konsep tersebut diatur dalam Pasal 42 ayat (1) dan (2). Pasal 42berbunyi sebagai berikut:

(1) Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindaksebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadaptindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM,yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando danpengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan danpengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakanakibat dari tidak dilakukan pengcndalian pasukan secara patut,yaitu:a. komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas

dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukantersebut sedang nielakukan atau baru saja melakukanpelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan

b. komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukantindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkupkekuasaannya untuk mencegah atau inenghentikan perbuatantersebut atau menycrahkan pelakunya kepada pejabat yangbervvenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, danpenuntutan.

(2) Seorang atasan, baik polisi niaupun sipil lainnya, bertanggungjawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yangberat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawahkekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebuttidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya seeara patutdan benar, yakni:

a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar inengabaikaninformasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahansedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hakasasi manusia yang berat; dan

b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dandiperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untukmencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau

742 Indonesian Journal of international Law

Konsep Tanggungjawab Pimpinan Dalam Hukum Pidana International

nienyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untukdilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Mengingat konsep tanggung jawab pimpinan yang diaturdalam UU No. 26 merupakan terjemahan dan Pasal 28 ayat (2)dari Statuta Mahkamah Kejahatan Intemasional maka sudahsewajarnya bite penerapan konsep tersebut di Indonesia rnengacupada praktek yang lazim digunakan dalam hukum pidanainternasional.

Bukan Tanggung Jawab Pimpinao dalam PengertianAdministratif

Pembahasan atas tanggung jawab pimpinan rnenurut hukumpidana internasional perlu dikontraskan dengan yang dikenal dalampengertian administratif. Di Indonesia, ada kesan dua hal inidicampur-adukkan, bahkan ada kecenderungan JPU, yangrnelakukan penuntutan terhadap para terdakwa dalam peristiwaTimor Timur dan Tanjung Priok memahami tanggung jawabpimpinan sebagai pemahatnan tanggung jawab pimpinan secaraadministratif.

Untuk menentukan individu yang memiiiki tanggung jawabpimpinan secara administratif maka harus dimulai dari siapaindividu yang diberi rnandat oleh negara untuk nienduduki jabatansebagai pimpinan. Sebagai pimpinan individu tersebut akanmempunyai anak buab yang berada dibawah kendalinya.

Keberhasilan pimpinan dalam menjalankan tugas akanmembawa konsekuensi promosi. Sebaiiknya bila pimpinan ternyatagagal, maka pimpinan harus menanggung tanggung jawab secaraadministratif. Sanksi administratif akan dijatuhkan. Bentuk sanksi,antara Iain, berupa teguran, demosi jabatan ataupun penurunanpangkat.

Tanggung jawab administratif ini berbeda dengan tanggungjawab yang dikenal dalam hukum pidana internasional. Untukmenentukan tanggung jawab pimpinan dalam konteks hukumpidana internasional maka terlebih dahulu harus ditentukan suatupelanggaran HAM berat. Selanjutnya dicari tahu siapa para pelaku

Volume I Nomor 4 Juli 2004 743


pelanggaran HAM berat (raeskipun tidak harus diputus olehpengadilan terlebih dahulu). Setelah diketahui harus diajukanpertanyaan apakah para pelaku ini mernpunyai pirapinan? Apabilajawaban dari pertanyaan ini positif maka pimpinan tersebut yangdapat diseret untuk dimintai pertanggungjawaban atas pembiarananak buah melakukan pelanggaran HAM berat.

Dalain konsep tanggung jawab pimpinan dalam hukum pidanainternasional tidak ada unsur perintah yang dikeluarkan olehpimpinan. Pimpinan tidak niengeluarkan perintah kepada anakbuah. Anak buah melakukan tindakan yang dikatagorikan sebagaipeianggaran HAM berat berdasarkan 'inisiatif sendiri.

Ini berbeda dengan tanggung jawab pimpinan secaraadministratif dimana harus ada perintah dari pimpinan kepada anakbuah untuk menjalankan tugas. Bila atas perintah tersebut ternyataanak buah gagal nienjalankan tugas maka pimpinan harusinenanggung beban tanggung jawab.

Berikut visualisasi perbandingan antara tanggung jawabpimpinan secara administratif dan secara hukum pidanainternasional adalah sebagai berikut:

Tanggung Jawab AdministratifMutai

Tanggung Jawab PimpinanHukura Pidana Internasional

Malm


Konsep Tanggungjwab Pimpinan Dalam Hukum Pidana International

Unsur yang Harus Dibuktikan

Individu dalam konsep tanggungjawab pirnpinan berdasarkanhukum pidana internasional dipersalahkan atas tindakan anak buahyang melakukan pelanggaran HAM berat karena dia seharusnyamengambil tindakan pencegahan ataupun penghukuman sepanjangia rnengetahui perbuatan anak buahnya tersebut. Kapasitas untukmengambil tindakan dimiliki oleh pimpinan karena ia memilikikendali efektif terhadap anak buah. Bila kewenangan untukmengambil tindakan tidak dilakukan berarti pimpinan dianggaptelah mernbiarkan, bahkan membenarkan tindakan anak buahnya,

Oleh karena itu untuk dapat seorang pimpinan dihukum atasdasar tanggung jawab pimpinan, ada tiga unsur yang harusdibuktikan seeara kumulatif. Ketiga unsur ini adalah (a) adanyapengendaiian efektif antara anak buah yang melakukan pelanggaranHAM berat dengan pimpinan yang dipersalahkan; (b) pimpinanharus dalain posisi rnengetahui atau seharusnya mengetahui bahwaanak buah akan atau sedang melakukan pelanggaran HAM berat;dan (c) pimpinan harus dibuktikan bahwa ia tidak melakukantindakan apapun terhadap anak buah yang akan atau telahmelakukan pelanggaran HAM berat. Untuk lebih jelasnya, ketigaunsur ini akan diuraikan satu persatu sebagai berikut.

a. Unsur Pertama: Pengendaiian Efektif (Effective Control)

Untuk dapat mempersalahkan individu yang merupakanpimpinan dari anak buah yang melakukan pelanggaran HAM berat,unsur pertama yang harus dibuktikan adalah adanya kendali efektifantara pimpinan dengan anak buah yang melakukan pelanggaranHAM berat. Ada dua hal penting disini. Pertama harus ada indikasi(tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tetapi harus jelas)pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pelaku yang memilikiatasan. Kedua istilah efektif dalarn 'kendali efektif adalah unsurpenting karena menjadi faktor untuk menentukan siapa pirnpinanyang harus bertanggung jawab.

Efektif harus diterjemahkan sebagai rentang kendali dimanapirnpinan rnempunyai hubungan langsung dengan anak buah.

Volume t Nomor 4 Mi 2094 745

Jurnal Hukum Internasionat

Apabila ada sejumlah prajurit dalam sebuah kompi yangmelakukan pelanggaran HAM berat maka yang bisa ditimpakantanggung jawab piinpinan adalah komandan kompinya.

Tanggung jawab ini tidak dapat ditarik lebih tinggi lagi.Pimpinan dari pimpinan kompi tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pimpinan. Tanggung jawab ini hams berhenti sampaidengan pimpinan yang mempunyai kendaii efektif terhadap anakbuahnya.

Oleh karenanya bila yang hendak dipersalahkan adalahindividu yang nienduduki jabatan Presiden niaka harus dapatdibuktikan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh anak buahPresiden dimana Presiden memiliki kendaii efektif, seperti pararoenteri atau pejabat setingkat itu. Ini yang terjadi dalam salah satudakwaan terhadap mantan Presiden Slobodan Milosevic.

Selanjutnya untuk mengetahui adanya pengendalian yangefektif maka perlu dilakukan dua upaya pembuktian. Pertaroaadalah adanya kendaii efektif yang didasarkan pada aturan. kendaiiefektif jenis ini disebut sebagai kendaii efektif secara de yure.

Kedua adalah kendaii efektif yang tidak didasarkan padaaturan, melainkan didasarkan pada kenyataan. Kendaii efektif jenisini disebut sebagai kendaii efektif secara de fakto. Dari dua upayapembuktian ini yang penting adalah kendaii efektif secara de fakto.Hal ini karena belum tentu pimpinan yang memiliki kendaii efektifsecara de yure selalu diikuti oleh anak buah. Namun kendaii efektifsecara de facto sangat menentukan patuh tidaknya anak buahterhadap pimpinan.

b. Unsur kedua: Pimpinan Harus Mengetahui

Unsur kedua yang harus dibuktikan adalah pimpinan harusmengetahui atau seharusnya mengetahui tindakan anak buah yangakan atau telah melakukan pelanggaran HAM berat. Istilah'seharusnya5 mengetahui berarti meskipun individu yangdipersalahkan mengargumentasikan bahwa ia tidak mengetahuinainun rnelalui ukuran yang obyektif 'seharusnya' individu tersebutdiasumsikan sebagai mengetahui.



Unsur mengetahui atau seharusnya mengetahui penting, karenabiia piinpinan tidak tahu menahu tentang pelanggaran HAM beratyang dilakukan oleh anak buah, maka pimpinan tersebut tidak dapatdipersalahkan atas dasar tanggung jawab pimpinan. Dalamtanggung jawab pirnpinan unsur mengetahui atau seharusnyamengetahui rnengindikasikan agar pimpinan tersebut bisarnelakukan pencegahan (sebeluin terjadi pelanggaran HAM berat)ataupun penghukuman (bila telah terjadi pelanggaran HAM berat)terhadap anak buahnya.

c. Unsur ketiga: Pembiaran oleh Pimpinan

Unsur ketiga yang harus dibuktikan adalah pimpinan dianggapmeiakukan pembiaran, bahkan pernbenaran terhadap pelaaggaranHAM berat yang dilakukan oleh anak buah. Ini terjadi bilapimpinan tidak mengambil suatu tindakan terhadap anak buah.

Atas pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh anak buah,pimpinan yang mernpunyai kendaii efektif memiliki kewenanganuntuk mengambil tindakan pencegahan (sebelum terjadinyaperistiwa) ataupun penghukuman (setelah terjadinya peristiwa)terhadap anak buah. Tidak adanya tindakan oleh pimpinan dianggapsebagai pembiaran dan pembenaran pimpinan terhadap tindakananak buah yang meiakukan pelanggaran HAM berat. Pimpinanseolah mentolerir tindakan anak buah yang salah.

Penggunaan

Dalam praktek, penggunaan pasal tanggung jawab pimpinandigunakan untuk dua ha). Peitarna sebagai tuntutan subsidairterhadap terdakwa yang memiliki kedudukan sebagai pimpinan. Iniuntuk memastikan agar individu tidak terbebas dengan mudah darikterlibatan daiarn suatu pelanggaran HAM berat. Penuntut umumakan meiakukan tuntutan primer terhadap terdakwa sebagai pelakupelanggaran HAM berat. Sementara tuntutan subsidair dilakukandengan melihat kedudukannya sebagai pimpinan yang memilikianak buah.



Kedua dakwaan atas tanggung jawab pimpinan dilakukansebagai tuntutan terhadap petinggi yang tidak melakukan apa-apa,termasuk inengeluarkan perintah untuk melakukan pelanggaranHAM berat. Petinggi demikian dipersalahkan mengingat iamemiliki kendali efektif atas anak buahnya. Kendali efektif inilahyang bila dimanfaatkan oleh pimpinan dapat mencegah ataupuntidak membenarkan pelanggaran HAM berat yang dilakukan olehpara anak buahnya.

Kajian atas Praktek di Indonesia: Perkara Abilio Scares

Di Indonesia konsep tanggung jawab pimpinan digunakanuntuk inenjerat individu yang memiliki jabatan pimpinan dalamperistiwa Timor Tiniur dan Tanjuag Priok. Hampir semua dakwaanJaksa Penuntut Unium (JPU) didasarkan pada pasal 42 UU No. 26.Sebenamya ini sah-sah saja namun yang perlu dipertanyakanapakah JPU telah memahanu" secara akurat konsep tanggung jawabpimpinan menurut hukum pidana internasional.

Ada kesan pemahaman JPU atas tanggung jawab pimpinanyang dimaksud dalam hukum pidana internasional kurang akurat,bahkan lebih mengarah pada tanggung jawab pimpinan secaraadministratif. Untuk menunjukan kekurang-akuratan ini maka akandikupas kasus Abilio Jose Osorio Scares, dalam dakwaan JPU.

Dalarn perkara Abiiio Jose Osorio Soares (selanjutnyadisingkat "Abilio"), Abilio didakwa oleh JPU berdasarkan pasal 42ayat (2) (a) yang kemudian dihubungkan dengan kejahatan terhadapkemanusian tertentu yang dilakukan oleh anak buahnya.

JPU inendakwa Abilio selaku Gubernur Timor Tiinur yangmemiliki kedudukan sebagai pimpinan bersalah atas dua peristiwapelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh anak buahnya. Dalarndakwaan kesatu JPU mendakwa bahwa Abilio selaku pimpinantelah naembiarkan para anak buahnya melakukan pelanggaran HAMberat berupa pembunuhan terhadap penduduk sipil. Ada tiga tempatdinaana peristiwa pembunuhan terjadi, yaitu Kabupaten Liquisa,Kabupaten Dilli/Kota Administratif Dilli dan Kabupaten Covalima(Suai).


Konsep Tanggungjawab Pimpinan Dalam ffukum Pidana Internasional

Sementara dakwaan kedua JPU meinpersalahkan Abilio atasdasar taaggung jawab pimpinan terhadap anak buah yangmelakukan pelanggaran HAM berat berupa penganiayaan di tigatempat yang sama teijadinya peristiwa pembunuhan. Dengandemikian yang rnembedakan dakwaan kesatu dan kedua terletakpada jenis pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh para anakbuah Abilio.

Dalam menganalisis kasus Abilio hal pertaraa yang perlu untukdibahas adalah siapa pelaku yang dikualifikasi sebagai anak buabAbilio yang melakukan pelanggaran HAM berat. Ini penting untukmenentukan apakah Abilio bisa dipersalahkan berdasarkantanggung jawab pimpinan atau tidak.

Bila dicermati dakwaan JPU terkesan bahwa anak buah Abilioyang dipersalahkan melakukan pelanggaran HAM Berat tidaklahinerek yang masuk katagori pelaku pelanggaran HAM berat, tetapiadalah pimpinan yang meniiliki anak buah yang melakukanpelanggaran HAM berat. Dalam dakwaan kesatu dan kedua yangdianggap oleh JPU sebagai anak buah Abilio adalah Bupati Liquisa,Bupati Covalima, dan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi(PPI).8 Padahal mereka bukanlah anak buah yang melakukanpelanggaran HAM berat di tiga tenipat.9 Artinya Abilio tidakdipersalahkan atas dasar tindakan anak buah sebagai pelaku,melainkan atas dasar kesalahan dari anak buah yang mempunyaikedudukan sebagai pimpinan yang anak buahnya melakukanpelanggaran HAM berat.

Dakwaan yang dibangun oleh JPU sebenarnya tidak konsistendengan konsep tanggung jawab pimpinan yang dikenal dalamhukuni pidana internasional. Tanggung jawab pimpinan hanyaberlaku bagi pimpinan yang memiliki kendali efektif atas anak buahyang melakukan pelanggaran HAM berat. Abilio harus dianggap

* Lihat: Surat Dakwaan Nomor Reg. Pertcara: 02/HAM/TIM-TIM/02/2002.9 Di Kabupaten Liquisa, misalnya, yang dianggap sebagai pelaku

pelanggaran HAM berat adalah Jose Matheus. Tome Diogo, Abilio Alves yangadalah anggota pasukan TNI dan Alfonso dan Chico dari Kepolisian ResortLiquisa.


Jurnal Hukum fntemasional

tidak raemiiiki kendaii efektif atas para pelaku peianggaran HAMberat mengingat mereka berada jauh dibawah kendaii efektif Abiiio.

Berikut diilustrasikan hirarki dan kedudukan individu yangmenunjukkan posisi Abiiio:

Tanggang JaxmbPimpSnan

Bnpat

/^

1 rPimpin

|

AnakBt

i J-

Individu

Abiiio Scares~>s

A -r—>-LJ

Bnpatii Covntima

Pimpinan ran Pimpinan

z'\h Anak Eaah

lMefakukan

i

Pi

tf^. ^\

PangfimaPPI

ITPtmpinan

/\k Bnah

1 1

Birarki

mpinaa dartPimpinan

?impinan

Pimpinan

"efa&u

Melakukan \ <> 0Peianggaran HAM Berat

Bila dicennati ilustrasi diatas niaka terUhat bahwa Abiiiodimintai pertanggung jawaban atas kesalahan "pimpinan diniana iatidak mempunyai kendaii efektif atas pelaku peianggaran HAM


Konsep Tanggungjawab Pimpinan Dalam Huban Pidana International

berat. Dibawah Abilio masih terdapat beberapa tingkatan anak buahyang menduduki sebagai pimpinan sebelum pimpinan yangniemiliki kendali efektif atas anak buah yang melakukanpelanggaran HAM berat. Dengan kata lain tanggung jawab yangdipersalahkan adalah tanggung jawab pimpinan atas tindakanpimpinan yang merupakan anak buah Abitio dalam beberapaderajat.

Bila logika JPU diikuti maka pimpinan Abilio-pun bisadimintai pertanggung jawaban secara pidana. Pertanyaannyakapankah pertanggung jawaban ini akan berakhir? Memang adawacana bahwa pertanggung jawaban akan berhenti pada derajatkedua ke atas maupun ke bawah. Namun, konsep dernikian samasekali bukan apa yang dimaksud dengan tanggung jawab pimpinandalain hukum pidana internasional.

Kesalahan fatal dari pemahaman JPU atas konsep tanggungjawab pimpinan adalah tidak mernposisikan para Bupati dan WakilPanglima PPI sebagai pelaku yang melakukan pelanggaran HAMberat. Ini merupakan faktor penting. Jika para Bupati dan WakilPanglima bukan merupakan pelaku rnaka Abilio seharusnya tidakbisa dipersalahkan atas dasar tanggung jawab pimpinan nienuruthukurn pidana internasional.

Bila Abilio hendak didakwa atas dasar tanggung jawabpimpinan dalarn hukurn pidana internasional, JPU seharusnyamendalilkan bahwa para Bupati maupun Wakil Panglima PPIadalah pelaku pelanggaran HAM berat. Ini dilakukan dengan caramengarguinentasikan dan mengungkap bukti-bukti bahwa paraBupati maupun Wakil Panglima PPI melakukan tindakan-tindakanseperti merencanakan, memerintahkan atau melakukan pelanggaranHAM berat tertentu.

Selanjutnya bila dicermati tiga syarat yang harus dibuktikanoleh JPU untuk mempermasalahkan Abilio sebagai pimpinan makasyarat yang diurai obh JPU sangat lemah.

Volume I Nomor 4 Mi 2004 75 J

Jitrnal Hukum Internasional

JPU mengargumentasikan bahwa antara Abilio dengan paraanak buabnya yang rnelakukan pelanggaran HAM terdapat kendaliefektif. Permasalahan utama adalah mereka yang dikualifikasi olehJPU sebagai para anak buah Abilio bukanlah para pelakupelanggaran HAM berat. Mereka adalah pimpinan dari anak buahyang melakukan pelanggaran HAM berat. Bahkan anak buah initidak berada dibawah kendali efektif dari pimpinan yang nierupakananak buah Abilio. Oleh karenanya patut dipertanyakan apakahAbilio rnemiliki kendali efektif atas para pelaku yang benar-benarmelakukan pelanggaran HAM berat?

Berikutnya adalah syarat kedua. Menurut JPU, Abiliomengetahui dan secara sadar mengabaikan informasi yang secarajelas menunjukkan bahwa bawahannya dan organisasi massalainnya, antara lain, Pam Swakarsa sedang melakukan atau barusaja melakukan pelanggaran HAM berat berupa pembunuhan(untuk dakwaan kesatu) dan penganiayaan (untuk dakwaan kedua)terhadap para penduduk sipil pro kemerdekaan baik yang beradadalam komplek gereja Liquisa, di komplek Gereja Ave Maria atauditempat-tempat lain di wilayah Propinsi Timor Timur.

Disini perlu dipertanyakan tindakan anak buah yang manayang sepatutnya diketahui oleh Abilio? Bila yang menjadi jawabanadalah para Bupati dan Wakil Panglima PPI, rnaka merekasebenarnya bukan para pelaku pelanggaran HAM berat. Sementarabila jawabannya adalah para pelaku yang dilapangan,pertanyaannya apakah Abilio yang tidak mempunyai kendaii efektifterhadap para pelaku pelanggaran HAM berat bisa dianggapmengetahui atau patut mengetahui pelanggaran HAM berat yangdilakukan oleh mereka? Ini mengingat pelaku bukanlah anak buahyang berada dibawah kendali efektimya Abilio. Dengan demikiansulit diterima oleh logika bahwa Abilio harus mengetahui atausepatutnya mengetahui anak buah dilapangan yang melakukanpelanggaran HAM berat.

Pemeauhan syarat tanggung jawab pimpinan ketigapun tidakakurat. Tindakan pencegahan diargumentasikan bahwa Abilio tidak



mengarabil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruanglingkup kewenangan untuk mencegah atau rnenghentikan perbuatantersebut. Abilio dianggap tidak melakukan pencegahan, ataulangkah-langkah berupa inemerintahkan kepada aparat keamananuntuk mencegah terjadinya bentrokan antara kelompok pro integrasidengan pro kemerdekaan atau menyerahkan para pelakunya kepadapejabat yang berwenang untuk penyelidikan, penyidikan danpenuntutan. Apa yang disarapaikan oleh JPU sama sekali bukandalani rangka memenuhi unsur ketiga. Adapun yang didaliJkan olehJPU iebih merupakan tidak diarnbilnya kebijakan oieh Abilio,dalani lingkup tugas yang dimiliki, untuk mencegah rneluasnyapelanggaran HAM berat yang terjadi. Ini berarti Abilio telah gaga!dalam menjalankan fungsi pimpinan secara administratif.Mengingat kegagalan bersifat administratif maka sanksi yangdijatuhkan tidak seharusnya sanksi pidana, tetapi sanksiadministratif.

Sayangnya ketidak-akuratan persepsi JPU tentang pernbuktiankonsep dan unsur-unsur tentang pembuktian konsep dan unsur-unsur tanggung jawab pimpinan dalam hukum pidana internasionalkernudian diikuti dan dikukuhkan oleh majelis hakim baik ditingkatPengadilan Ad Hoc HAM maupun kasasi untuk meinvonis Abiliobersalah.

Penuiup

Konsep tanggung jawab pimpinan dalam hukurn pidanainternasional merupakan konsep yang sangat khas dan khusus.Hanya saja di Indonesia konsep ini masih garnang dipahami olehbanyak kalangan, termasuk para penegak hukum.

Kasus Abilio rnenunjukkan bahwa ada kesalahan mendasardari pemahaman konsep tanggung jawab pimpinan. Tanggungjawab pimpinan menurut hukum pidana internasional telahdisamakan dengan tanggung jawab pimpinan yang dikenal secaraadministratif.


Jurnat ffukum internasional

Kesalahan persepsi juga terjadi pada pemahaman kedudukandari anak buah yang berada di bawah kendali efektif pimpinan.Dalatn kasus Abilio, anak buah yang berada di bawah kendaliefektif Abilio bukanlah pelaku, melainkan pimpinan dari pelakuyang melakukan pelanggaran HAM berat.


Date post:	17-Oct-2021
Category:	Documents
Upload:	others
View:	9 times
Download:	0 times

Konsep Tanggung Jawab Pimpinan dalam Hukum Pidana ...

Documents